Materi Satgas Saber Pungli PDF [PDF]

Citation preview

KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN SATGAS SABER PUNGLI



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DISAMPAIKAN PADA : RAPAT KOORDINASI TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, 13 APRIL 2017



UPAYA PEMERINTAH MEMBERANTAS PUNGLI •



1971, UU NO.3/1971 TTG PEMBERANTASAN TIPIKOR



•



1977, INPRES 9/1977 TTG OPERASI PENERTIBAN (OPSTIB)



•



1998, TAP MPR NO.XI PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KKN



•



1999, UU NO.31/1999 TTG PEMBERANTASAN TIPIKOR



•



2001, UU NO.20/2001 AMANDEMEN UU 31/1999



•



2004, PERPRES NO.5/2004 TTG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI



•



2011, INPRES 9/2011 DAN INPRES 17/2011 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI



•



2016, INPRES 10/2016 TTG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI



PERATURAN PRESIDEN PUNGLI SUDAH MERUSAK SENDI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, & BERNEGARA 20 OKTOBER 2016



TERBITKAN PERPRES 87 TH 2016 TTG PEMBENTUKAN SATGAS SABER PUNGLI PERLU UPAYA PEMBERANTASAN SECARA TEGAS, TERPADU, EFEKTIF, EFISIEN, DAN MAMPU MENIMBULKAN EFEK JERA.



TUGAS SATGAS SABER PUNGLI TUGAS



 MELAKSANAKAN PEMBERANTASAN  PUNGUTAN LIAR SECARA EFEKTIF DAN  EFISIEN DENGAN MENGOPTIMALKAN  PEMANFAATAN PERSONIL, SATUAN KERJA DAN SARANA PRASARANA, BAIK YANG BERADA



DI



KEMENTERIAN/LEMBAGA



MAUPUN PEMERINTAH DAERAH.



FUNGSI



INTELIJEN; PENCEGAHAN; PENINDAKAN; DAN YUSTISI.



SASARAN



SENTRA PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMDA



KEKUATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA & PEMDA



28 Oktober 2016



PENGUKUHAN SATGAS SABER PUNGLI



SUSUNAN ORGANISASI SATGAS SABER PUNGLI TERDIRI ATAS



DIBAWAH KOORDINASI KEMENKOPOLHUKAM, ANGGOTA SATGAS SABER PUNGLI TERDIRI DARI UNSUR :



1 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2 KEJAKSAAN AGUNG 3 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 4 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 5 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 6 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 7 BADAN INTELIJEN NEGARA 8 POLISI MILITER TENTARA NASIONAL INDONESIA



SASARAN SABER PUNGLI • • • • • • • •



PELAYANAN PUBLIK EKSPOR DAN IMPOR PENEGAKAN HUKUM PERIJINAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KEGIATAN PUNGLI LAINNYA YANG MERESAHKAN MASYARAKAT



WEWENANG SATGAS SABER PUNGLI A. MEMBANGUN SISTEM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR; B. MELAKUKAN PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI DARI KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI;



C. MENGOORDINASIKAN,MERENCANAKAN, DAN MELAKSANAKAN OPERASI PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR;



WEWENANG SATGAS SABER PUNGLI e. MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA PIMPINAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SERTA KEPALA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEMBERIKAN SANKSI KEPADA PELAKU PUNGLI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; f. MEMBERIKAN REKOMENDASI PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN TUGAS UNIT SABER PUNGLI DI SETIAP INSTANSI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK KEPADA PIMPINAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN KEPALA PEMERINTAH DAERAH; DAN



STRUKTUR ORGANISASI TKT PUSAT



PRESIDEN RI DAL/TG.JWB MENKO POLHUKAM



KETUA PELAKS SATGAS IRWASUM POLRI



POK AHLI



WAKIL I : IRJEN KEMENDAGRI WAKIL II : JAM WAS



SEKRETARIS BID. OPS



BID. ADM UM



BID. LOG



KETUA POKJA INTELEJEN SEKRETARIAT



ANGGOTA



KETUA POKJA PENCEGAHAN SEKRETARIAT



ANGGOTA



BID. DATA INFOR



BID. KEU



KETUA POKJA PENINDAKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI K/L/DAERAH



BID. PUBLIKASI UM



SEKRETARIAT



ANGGOTA



KETUA POKJA YUSTISI SEKRETARIAT



ANGGOTA



STRUKTUR ORGANISASI UPP K/L K/L POK AHLI



PENANGGUNG JAWAB



MENTERI/ PIMP/KETUA LEMBAGA



KETUA PELAKSANA UNIT



WAS INTERNAL/ PJBT YG DITUNJUK SEKRETARIAT



KETUA POKJA UNIT INTELIJEN



KETUA POKJA UNIT PENCEGAHAN



STRUKTUR DISESUAIKAN DGN K/L



KETUA POKJA UNIT PENINDAKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI PD KANWIL



KETUA POKJA UNIT YUSTISI



STRUKTUR ORGANISASI UPP PENANGGUNG JWB



TKT DAERAH



FORKOMPINDA



GUBERNUR



KETUA PELAKS UNIT PROV POK AHLI



IRWASDA



WAKIL I : IRWIL PROV



WAKIL II : AS WAS KEJATI



SEKRETARIS BID. OPS



BID. ADM UM



BID. LOG



KETUA POKJA UNIT INTELEJEN SEKRETARIAT



ANGGOTA



KETUA POKJA UNIT PENCEGAHAN SEKRETARIAT



ANGGOTA



UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI KAB/KOTA



BID. DATA INFOR



BID. PUBLIKASI UM



BID. KEU



KETUA POKJA UNIT PENINDAKAN SEKRETARIAT



ANGGOTA



KETUA POKJA UNIT YUSTISI SEKRETARIAT



ANGGOTA



STRUKTUR ORGANISASI UPP PENANGGUNG JWB WALIKOTA/BUPATI



TKT KAB/KOTA POK AHLI



FORKOMPIN KAB/KOTA



KETUA PELAKS UNIT KAB/KOTA



WAKAPOLRES



WAKIL I : IRWILKAB/KOTA WAKIL II : KASI INTEL KEJARI



SEKRETARIS BID. OPS



BID. ADM UM



BID. LOG



KETUA POKJA UNIT INTELEJEN SEKRETARIAT



ANGGOTA



KETUA POKJA UNIT PENCEGAHAN SEKRETARIAT



ANGGOTA



BID. PUBLIKASI UM



BID. KEU



KETUA POKJA UNIT PENINDAKAN SEKRETARIAT



ANGGOTA



BID. DATA INFOR



KETUA POKJA UNIT YUSTISI SEKRETARIAT



ANGGOTA



APA YANG HARUS DILAKUKAN K/L DAN PEMDA ? • K/L DAN PEMDA MELAKSANAKAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI LINGKUNGAN KERJA MASING-MASING. • DALAM MELAKSANAKAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR, K/L DAN PEMDA MEMBENTUK UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI (UPP) • UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI (UPP) BERADA PADA SATUAN PENGAWAS INTERNAL ATAU UNIT KERJA LAIN DI LINGKUNGAN KERJA MASINGMASING.



APA YANG HARUS DILAKUKAN K/L DAN PEMDA ? • PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI (UPP) DIBENTUK BERDASARKAN REKOMENDASI SATGAS SABER PUNGLI • UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR YANG BERADA PADA MASING-MASING K/L DAN PEMDA DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA BERKOORDINASI DENGAN SATGAS SABER PUNGLI.



REKAPITULASI PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI (UPP)



1. SATGAS................... 1 2. UPP K/L................... 29 3. UPP PROVINSI......... 34 4. UPP KAB/KOTA........480



DATA UPP K/L YANG TELAH TERBENTUK 1.UPP POLRI; 2.UPP KEMENKUMHAM RI; 3.UPP KEMENKOMINFO RI; 4.UPP KEMENPORA RI; 5.UPP KEMENDAG RI; 6.UPP KEMENRISTEKDIKTI RI; 7.UPP KEMENESDM RI; 8.UPP BPKP; 9.UPP LEMSANEG; 10.UPP BIN RI; 11.UPP BAWASLU; 12.UPP BPOM RI; 13.UPP BNN;



17.UPP PPATK; 18.UPP KEMENDIKBUD; 19.UPP KEMENDES, PDT & TRANS; 20.UPP KEMENKO PEREKONOMIAN; 21.UPP KEMENHUB; 22.UPP KEMENTAN; 23.UPP BASARNAS 24.UPP KEMENPAN RB 25.UPP KEMEN ATR/BPN 26.UPP KEMENAKER 27.UPP MAHKAMAH AGUNG; 28.UPP KEMENKOP & UKM; 29.UPP BATAN.



PERAN MASYARAKAT • MASYARAKAT DAPAT BERPERAN SERTA DALAM PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR, BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG MELALUI MEDIA ELEKTRONIK ATAU NON ELEKTRONIK. • PERAN SERTA MASYARAKAT DILAKUKAN DALAM BENTUK PEMBERIAN INFORMASI, PENGADUAN, PELAPORAN, DAN/ATAU BENTUK LAIN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.



DATA LAPORAN ADUAN PER TANGGAL 10 APRIL 2017, PUKUL 06.00 1.477 5.605



334



76



1.643 18.652



TOTAL : 27.787



Call Centre



SMS Email Aplikasi Surat Langsung



DATA LAPORAN ADUAN PER TANGGAL 10 APRIL 2017, 27.787 ADUAN • PENGADUAN BERKADAR PENGAWASAN 90,79%. • MASALAH PENGADUAN PALING BANYAK: PELAYANAN PUBLIK, PENEGAKAN HUKUM, PERIJINAN, PENDIDIKAN, KEPEGAWAIAN, PUNGLI DI JALANAN, PENGADAAN BARJAS. • INSTANSI YANG PALING BANYAK DILAPORKAN: KEMENDIKBUD, POLRI, KEMENHUB, KEMENKES, KEMENKUMHAM, KEMENDAGRI, KEMENNAG, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG, KEMENKEU, DAN TNI. • DAERAH YANG PALING BANYAK LAPORAN ADUAN, PROVINSI: JABAR, DKI, SUMUT, JATIM, BANTEN, DAN LAMPUNG.



Contoh Laporan Aduan Paaaaaaak SABER PUNGLI tlg di kabupaten ................................ pungli terhadap mobil truk batubara dan angkutan berat lainya yg dilakukan di jalan lurus yg menuju kantor ........... sampai saat ini tetap meraja Lela hal ini dilakukan oleh oknum........... bernama .......... pangkat tdk diketahui no, HP nya ................... besarnya setiap mbl ditarik paksa 500 rb sampai saat ini belum terjamah oleh SATGAS SABER PUNGLI baik PUSAT maupun DAERAH tks kami berharap tindakan TEGAS. Tanggal kejadian setiap hari,i tu bukti transfer.jangan anggap 500 600 ribu nya , kalikan dengan angkutan yang melintas tiap menit tiap hari bisa ratusan bahkan ribuan mobil yang pasti melintas di sana



Contoh Laporan Aduan Saya mengapresiasi adanya saberpungli. Namun rupanya hal ini berdampak terhadap kinerja pelayanan kepada masyarakat disalah satu instansi menjadi semakin lambat dengan alasan yg tdk bisa dimengerti. Seperti contoh saya ......................................... di kantor .......... Semarang, yg semestinya bisa diselesaikan paling lama 1 bln. Namun untuk kali ini sudah hampir 3 bln belum selesai juga. Sedangkan pihak ......... tdk menyediakan informasi pengecekan via telepon atau media lain sehingga untuk mengecek sdh jadi atau blm kita mesti datang langsung. Ini jadi menyusahkan bagi yg berdomisili di luar kota semarang. Dan setiap petugas ditanya kapan selesainya selalu dijawab "tidak tahu, cek aja lagi minggu depan" sehingga kita hrs bolak balik hanya utk menanyakan. Padahal sblm adanya saberpungli pelayanan relatif cepat. Mohon maaf ini hanya sekedar masukan. Rupa2nya kemarahan para petugas pelayanan publik yg selama ini mendapat tambahan pendapatan dari pungli dan skr tdk dpt lagi lalu ditimpakan kepada masyarakat yg butuh pelayanan dgn dipersulit dgn alasan yg bermacam macam. TIDAK ADA PUNGLI UNTUK HAL INI



OTT UPP K/L: 1. UPP POLRI 2. UPP KEJAGUNG NO



UPP



1



ACEH



2



SUMUT



3



DATA OTT 2 OTT 1 OTT JUMLAH



PER 10 APRIL 2017, 622 OTT NO



UPP



JUMLAH



2



20



KALTENG



21



21



KALSEL



6



SUMBAR



3



22



SULUT



29



4



RIAU



36



23



GORONTALO



3



5



KEP. RIAU



8



24



SULTENG



5



6



JAMBI



14



25



SULBAR



3



7



BENGKULU



4



26



SULSEL



38



8



SUMSEL



29



27



SULTRA



5



9



KEP. BABEL



5



28



BALI



29



10



LAMPUNG



15



29



NTB



16



11



BANTEN



7



30



NTT



9



7



31



MALUKU



4



172



32



MALUT



4 4



12



DKI JAKARTA



13



JABAR



14



DIY



6



33



PAPUA BARAT



15



JATENG



6



34



PAPUA



16



JATIM



53



5 PER TANGGAL : 6 MARET 2017 TOTAL



17



KALTARA



1



4



579



OTT BONGKAR MUAT DI BELAWAN



OTT DI JALANAN DI MESUJI



OTT DINAS PENDIDIKAN (KENAIKAN PANGKAT) MANGGARAI BARAT



OTT KANTOR IMIGRASI (PASPOR) JOGYAKARTA



OTT KEJAGUNG OKNUM JAKSA (KEJATI JATIM)



OTT SMA PROBOLINGGO (DANA KOMITE) JAWA TIMUR



OTT DINAS PENDIDIKAN (PENCAIRAN DANA BOS) SUKABUMI JAWA BARAT



OTT KEPOLISIAN (PENGURUSAN STNK) POLDA SULTENG



POTENSI PUNGLI DI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



POTENSI TERJADINYA PUNGLI



JASA TRANSPORTASI DARAT A. JASA PELABUHAN PENYEBERANGAN LINTAS DALAM NEGERI



SEJUMLAH 40 LAYANAN.



B. JASA SERTIFIKASI ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI, SEJUMLAH 7 LAYANAN. C. JASA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, SEJUMLAH 342 LAYANAN. D. JASA ANGKUTAN JALAN, SEJUMLAH 25 LAYANAN.



E.



JASA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS, SEJUMLAH 2 LAYANAN.



F.



JASA KOMPETENSI PENGAWAKAN ANGKUTAN UMUM, TOTAL : 383 LAYANAN



SEJUMLAH 7 LAYANAN.



Dugaan Terjadinya Pungli Berdasarkan Laporan yang masuk ke Posko Saber Pungli. NO



LAYANAN



DAERAH



1.



JASA PELABUHAN PENYEBERANGAN LINTAS DALAM NEGERI



Ketapang, Tj.balai Asahan (2), Palu, Balikpapan, Samarinda, Jembrana (2), Batam (2), Kuala Tungkal, Kumai (Kalteng), Kuala Enaok Riau, Maluku,



2.



JASA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



Bogor, Bangkalan, Pelelawan, Ciamis, Jatibaru Jakpus, DaanMogot Jakbar (2), Palembang, Padang, Malang, Jaksel, Surakarta, Semarang, Jaktim, Karawang, Bandung, Pagar Alam.



3.



JASA ANGKUTAN JALAN



Dairi (Sumut), Bekasi (3), Jonggol, Banjarnegara (2), Ogan Komering Ulu Timur (2), Medan (3), Sorong, Cikupa, Brebes, Jembatan lima, Indramayu, Bekasi (3), Tanah Abang, Kediri, Bima, Semarang (2), Rawabuaya, Tangerang (3), Pandeglang, Pandeglang, Deli Serdang (2), Dumai (2), Mandailing Natal, Sentul Bogor, Jaktim (3), Langkat, Garut, Labuhan Batu (2), Bandung, Aceh Singkil, Bekasi (3), Serang, Kab.Tangerang, Denpasar (2), Karawang (2), Bogor (4), Subang, Jember, Bone, Prabumulih, Jakut (2), Jakbar, Lebak Bulus Jaksel, Majalengka,



DUGAAN TERJADINYA PUNGLI BERDASARKAN LAPORAN YANG MASUK KE POSKO SABER PUNGLI. NO



LAYANAN



DAERAH



1.



Pungli Masyarakat



Stasiun Pasar Anyar Tangerang (6)



2.



Ormas



Sumedang



3.



Pak Ogah



Melati Mas Tangerang



CATATAN : JUMLAH ADUAN YANG MASUK 230.



PELAPORAN PENGENDALI/PENANGGUNG JAWAB SATGAS SABER PUNGLI MELAPORKAN PELAKSANAAN TUGAS SATGAS SABER PUNGLI KEPADA PRESIDEN PALING SEDIKIT 1



(SATU) KALI SETIAP 3 (TIGA) BULAN ATAU SEWAKTUWAKTU JIKA DIPERLUKAN.



Alamat email Satgas Saber Pungli



[email protected]



TERIMA KASIH