![Matrik Operasionalisasi SPIP Lebak [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/matrik-operasionalisasi-spip-lebak.jpg)
14 0 568 KB
Matrik Operasionalisasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) NO
PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
PENGUKURAN PARAMETER
1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1) 1
Adanya K/SOP tentang Aturan Perilaku
2
Pengkomunikasian K/SOP tentang Aturan Perilaku.
3
Implementasi Aturan Perilaku dan penegakan disiplin Evaluasi atas Aturan Perilaku dan penegakan disiplin
4
Adanya dokumen kebijakan/ prosedur tentang Aturan Perilaku (Kode Etik) yang mengatur mengenai keteladanan pimpinan, integritas, nilai etika, dan penegakan disiplin dalam rangka penguatan komitmen terhadap integritas dan nilai etika. (Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 juga mengakui bahwa kebutuhan kode etik instansi dan profesi didasarkan oleh karakteristik masing-masing instansi dan organisasi profesi, oleh karena itu pasal 13 mengatur: 1. Pejabat pembina kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi; 2.Organisasi profesi di Iingkungan PNS menetapkan kode etiknya masing-masing Kode etik yang ditetapkan instansi/organisasi profesi tidak boleh bertentangan dengan kode etik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004_ Adanya media/dokumen sosialisasi Aturan Perilaku kepada seluruh pegawai dalam setiap unit entitas perangkat daerah.
1. 2. 3. 4.
TINGKAT PUSAT Aturan tentang Pakaian Dinas Permendagri No. PNS 6 Tahun 2016 Aturan tentang Pengawasan dan Permendagri No. atau Kode etik Pengawasan 28 Tahun 2007 Aturan tentang Hari dan Jam Permendagri No. Kerja Bagi Pegawai 59 Tahun 2008 Aturan tentang Penilai PP No. 46 Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Tahun 2011
KONDISI KEBIJAKAN/SOP TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
1. Pakta Integritas tiap tahun Dibuatkan pakta integritas untuk setiap jabatan yang ada pada 2. Pencantuman di dalam ST terkait Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak. larangan menerima gratifikasi. 3. Sosialisasi gratifikasi kpd seluruh pegawai Adanya Pakta Integritas sebagai komitmen penerapan kebijakan/prosedur tentang Aturan Perilaku Adanya dokumen pengenaan sanksi disiplin yang 1. Potongan TPP (BKPP) Peraturan Bupati Lebak tepat terhadap pelanggaran Aturan Perilaku 2. Pemanggilan, penjatuhan hukuman disiplin PNS, termasuk surat teguran, Adanya dokumen evaluasi terhadap konsistensi pelaksanaan penegakan disiplin terhadap setiap pelanggaran Aturan Perilaku. Adanya dokumen evaluasi terhadap efektivitas
1
NO 5
PARAMETER Perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dan otomatisasi atas pemantauan.
PENGUKURAN PARAMETER pemberlakuan Aturan Perilaku secara berkala Adanya dokumen tindak lanjut perbaikan secara berkelanjutan atas hasil evaluasi Adanya program aplikasi seperti whistleblower system sebagai saluran pengaduan sekaligus pemantauan penerapan Aturan Perilaku
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
-
-
TINGKAT PUSAT
2. Komitmen Terhadap Kompetensi (1.2) 1
K/SOP berkaitan Komitmen terhadap kompetensi
2
PengkomunikaAdanya media/dokumen sosialisasi mengenai sian K/SOP standar kompetensi untuk seluruh posisi jabatan tentang Komitmen dalam entitas K/L/P. terhadap kompetensi Adanya media/dokumen sosialisasi mengenai uraian tugas untuk seluruh posisi jabatan Implementasi Adanya dokumen atas pertimbangan pimpinan komitmen mengenai kompetensi teknis/manajerial pegawai terhadap dalam penempatan pada suatu formasi jabatan, kompetensi sesuai dengan kebijakan/ prosedur yang berlaku.
3
Adanya dokumen kebijakan/prosedur yang mengatur mengenai standar kompetensi untuk seluruh jabatan. (Standar kompetensi jabatan hanya berlaku bagi jabatan fungsional dan tenaga administrasi, karena standar kompetensi untuk jabatan struktural PNS telah diatur dengan Keputusan Kepala BKN Nomor 43/KEP/2001) Adanya dokumen kebijakan/prosedur yang mengatur mengenai uraian tugas untuk seluruh jabatan berdasarkan analisis beban kerja.
TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
1. Aturan terkait standar kompetensi untuk jabatan struktural mengacu pada Keputusan Kepala BKN Nomor 43/KEP/2001. 2. Aturan tentang Jabatan Fungsional 3. Aturan tentang Ijin Belajar dan Ujian Dinas bagi PNS 4. Aturan tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka
Penempatan pegawai pada suatu formasi jabatandidukung oleh surat persetujuan/usulan kepala Perangkat Daerahdimana pegawai tsb berasal
2
NO
4
5
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Adanya dokumen peta kebutuhan formasi jabatan sesuai struktur organisasi yang ada. Evaluasi impleAdanya dokumen hasil evaluasi pemberlakuan mentasi komitmen kebijakan/prosedur tentang standar kompetensi terhadap maupun uraian tugas untuk seluruh jabatan. kompetensi Adanya sistem/database kompetensi pegawai Implementasi secara sebagai mekanisme perencanaan/pengembangan berkelanjutan karir pegawai, pengembangan kompetensi pegawai, (continuous dan penempatan/penetapan formasi jabatan untuk improvement) seluruh posisi jabatan.
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP Peta kebutuhan formasi jabatan
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
-
-
-
-
3
NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP TINGKAT PUSAT
3. Kepemimpinan yang kondusif (1.3)
TINGKAT KABUPATEN
1
K/SOP berkaitan Kepemimpinan yang kondusif
Adanya dokumen kebijakan/prosedur yang mengatur mengenai sistem manajemen kinerja, misalnya Prosedur SAKIP
2
Pengkomunikasian K/SOP tentang Kepemimpinan yang kondusif
Adanya media/dokumen sosialisasi mengenai kebijakan/prosedur sistem manajemen kinerja kepada seluruh level pimpinan unit entitas K/L/P.
3
Implementasi kepemimpinan yang kondusif Evaluasi implementasi kepemimpinan yang kondusif Implementasi secara berkelanjutan (continuous improvement)
Adanya dokumen/laporan akuntabilitas kinerja yang Terdapat LAKIP Pemerintah Daerah Berisi bukti dokumen LAKIP didukung dengan sumber data kinerjanya. dan LAKIP seluruh SKPD.
4
5
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
1. Perpres 29 tahun 2014 tentang SAKIP. 2. Kepmenpan RB No. KEP/135/M.PAN/9/2004, Pedoman Umum Evaluasi LAKIP 3. Kepmenpan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas LAKIP) 4. Perda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 5. Perda tentang RPJMD 6. Renstra tiap2 Perangkat Daerah
Adanya dokumen hasil evaluasi pemberlakuan kebijakan/prosedur atas sistem manajemen kinerja.
-
-
Adanya sistem berbasis aplikasi komputer sebagai mekanisme penerapan sistem manajemen kinerja secara berkelanjutan.
-
-
4
NO
PARAMETER
Contoh SASARAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PENGUKURAN PARAMETER
TINGKAT PUSAT
4. Organisasi Sesuai Kebutuhan (1.4) (HANYAN UNTUK BAG. ORTALA) 1
2
Struktur Organisasi beserta tata laksananya
Adanya dokumen Struktur Organisasi dan tata laksananya mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku.
1.
Pengkomunikasian Struktur Organisasi beserta tata laksananya
Adanya dokumen sosialisasi mengenai Stuktur 1. Organisasi beserta tata laksananya kepada seluruh level pimpinan unit entitas.
2.
2. 3. 3
4
5
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perda yg mengatur Tupoksi tiap Perangkat Daerah. Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah langsung dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah (sudah dengan struktur organisasi yang baru). Papan SOTK Website masing-masing SKPD
TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
(Berisi bukti pelaksanaan pengkomunikasian atau sosialiasi STRUKTUR ORGANISSI PERANGKAT DAERAH baik catatan, dokumentasi visual dan bukti pengkomunikasian lainnya)
Implementasi Struktur Organisasi beserta tata laksananya Evaluasi implemetasi Struktur Organisasi beserta tata laksanannya
Adanya dokumen kebijakan/prosedur yang memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam entitas.
Struktur dan tata laksana tupoksi sudah dilaksanakan sesuai ketentuan
Berisi bukti Struktur Organisasi Perngkat Daerah
Adanya dokumen hasil evaluasi permberlakuan Struktur Organisasi
Evaluasi dan perubahan struktur organisasi sesuai PP Terbaru tentang Perangkat Daerah
Berisi bukti hasil evaluasi Struktur Organisasi Perngkat Daerah
Implementasi secara berkelanjutan (continuous improvement)
Adanya dokumen tindak lanjut perbaikan secara berkelanjutan atas hasil evaluasi Adanya program aplikasi sebagai sarana pemantauan secara otomatis atas pelaksanaan tugas setiap level pimpinan dan pegawai sesuai uraian tugasnya
Adanya dokumen hasil evaluasi pemberlakuan tata laksana terkait Struktur Organisasi. Jika ada diisi
Jika ada diisi
5
NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP TINGKAT PUSAT PP Nomor 10 Tahun 1983
5.Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5) 1
Surat formal pendelegasian wewenang
Terhadap setiap pendelegasian wewenang disertai adanya surat pendelegasian wewenang secara formal yang ditandatangani pejabat terkait
1. Atuan tentang tentang Pendelegasian Wewenang pemberian Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS 2. Aturan tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti bagi PNS 3. Aturan tentang tentang PP Nomor 53 Pendelegasian Wewenang Tahun 2010 Pemberiksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi PNS
2
Pengkomunikasian surat pendelegasian wewenang dan tanggung jawab
Adanya disposisi pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada pejabat/ pegawai yang tepat
Selalu ada SK “dokumen disposisi penugasan, dll”
3
4
5
TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
-
Plt oleh Sekda, Plh Insp, PPTK oleh Ins,... Implementasi Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
Adanya dokumen/laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan yang didelegasikan.
Evaluasi implementasi pendelegasian wewenang & tanggung jawab. Implementasi secara berkelanjutan
Adanya dokumen hasil evaluasi secara berkala atas pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, termasuk mekanismenya Adanya perbaikan berkelanjutan terhadap hasil evaluasi atas mekanisme pendelegasian wewenang dan tanggung jawab
1. Surat Tugas/ Laporan yang di ttd (Berisi bukti dokumen Surat Tugas, Laporan, dll sebagaimana dimaksud) Plh/ Plt. 2. Dok. PBJ yang di ttd PPTK 3. Laporan serah terima dari Plt kepada Pejabat Definitif -
-
-
-
6
NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
(continuous improvement) NO
PARAMETER
6. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia (1.6) (HANYA UNTUK BKPP) 1 Kebijakan dan Adanya kebijakan/aturan mengenai pembinaan 1. Aturan tentang Ijin Belajar dan prosedur Sumber Daya Manusia (SDM) sejak rekrutmen s.d. Ujian Dinas bagi PNS pemberhentian 2. Aturan tentang Perpindahan PNS dari dan ke Instansi 3. Atuan tentang Pemberian Penghargaan bagi PNS 4. Aturan tentang Pemberian Tambahan Penghasilan PNS 2
3
4
5
TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
Komunikasi kebijakan dan prosedur
Adanya dokumen yang menunjukkan pengkomunikasian kebijakan/aturan mengenai pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)
Kebijakan & prosedur berlaku bagi semua unit kerja Evaluasi atas penerapan kebijakan dan prosedur
Berisi bukti dokumen Laporan hasil rekruitmen pegawai Implementasi pembinaan SDM (rekruitmen s.d. Laporan hasil rekruitmen pegawai pemberhentian) yang telah diimplementasikan di oleh BKPP kepada Bupati, dan yang unit kerja sesuai kebijakan/aturannya. terkait dengan rekruitmen internal Laporan kegiatan evaluasi terkait (Berisi bukti pelaksanaan evaluasi atas penerapan pembinaan Adanya evaluasi terhadap kebijakan/aturan mengepembinaan SDM pegawai baik catatan, dokumentasi visual dan bukti nai pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM). pengkomunikasian lainnya) Adanya bukti yang menunjukkan frekuensi pelaksanaan supervisi/evaluasi kebijakan pembinaan sumber daya manusia Jika ada diisi Jika ada diisi - Kebijakan pembinaan SDM secara otomatis mampu memastikan bahwa pegawai menjalankan tugas kewajibannya sesuai dengan standar mutu dan prosedur kerja yang telah ditetapkan.
Pemantauan otomatis
Kebijakan2 terkait pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) telah disosialisasakan oleh pihak Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan kepada seluruh SKPD/Perangkat Daerah, terutama melalui sosialisasi ke Ka. Subag Kepegawaian masing2 SKPD
TINGKAT PUSAT
(Berisi bukti pelaksanaan pengkomunikasian atau sosialiasi aturan, norma, kebijakan dan SOP TERKAIT SDM baik catatan, dokumentasi visual dan bukti pengkomunikasian lainnya)
7
NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
Pengabaian terhadap kewajiban tsb berakibat pada punishment, namun ketaatan ataupun pelampauan thd kewajiban berakibat pada reward. - Pengelolaan SDM termasuk pemenuhan terhadap standar kompetensi setiap saat dapat terpantau.
NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
7.Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7) (HANYA UNTUK INSEKTORAT) 1 Kebijakan dan Adanya satuan pengawasan intern prosedur (inspektorat/inspektorat jenderal) yang memiliki piagam audit atau kebijakan pengawasan atau dokumen formal lain yang menyatakan visi, misi, tujuan, wewenang, tanggung jawab kegiatan audit intern dan ruang lingkup audit intern 2 Komunikasi Adanya dokumen yang menunjukkan kebijakan dan pengkomunikasian piagam audit atau kebijakan prosedur pengawasan atau dokumen formal lain yang menyatakan visi, misi, tujuan, wewenang, tanggung jawab kegiatan audit intern dan ruang lingkup audit intern
3
Kebijakan dan prosedur berlaku bagi semua unit
Adanya pemberian keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, efektivitas, pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan
TINGKAT PUSAT 1. Atuan tentang Pelaksanaan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah 2. Aturan tentang Piagam Pengawasan Internal, 3. Renstra Inspektorat 1. Aturan tentang Piagam Pengawasan Internal telah disosialisasikan kepada Kepala2 SKPD dan Auditor Inspektorat 2. Renstra Inspektorat penyusunannya sudah melibatkan para pejabat struktural dan auditor di Inspektorat 3. Pada 2 kegiatan tersebut mengundang Narasumber dari Perwakilan BPKP Provinsi Banten Selama ini banyak di wilayah ketaatan dan kehematan....
TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
(Berisi bukti pelaksanaan pengkomunikasian atau sosialiasi aturan, norma dan kebijakan TERKAIT PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF baik catatan, dokumentasi visual dan bukti pengkomunikasian lainnya)
Berisi bukti peran APIP yang efektif
8
NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
kerja
fungsi organisasi/unit organisasi/unit kerja oleh inspektorat/itjen
4
Adanya evaluasi atas hasil kinerja pengawasan inspektorat
5
Pemantauan otomatis
Adanya penilaian internal dan eksternal Aturan tentang Standar Audit, Kode (penelaahan sejawat oleh aparat pengawasan lain) Etik dan Telaah Sejawat APIP dan hasilnya telah ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan keyakinan yang memadai Adanya bukti yang menujukkan frekuensi Lap telaah sejawat. pelaksanaan penilaian internal dan eksternal Jika ada diisi - Secara otomatis mekanisme yang ada mampu memberikan upaya peringatan dini, mis. inspektorat/itjen memberikan masukan ke Baperjakat; membantu organisasi/unit organisasi mengidentifikasi/ evaluasi eksposure risiko; penjaminan melalui reviu proses PBJ; evaluasi efektivitas pengendalian intern; reviu system; reviu kebenaran & ketepatan informasi keuangan & operasi; evaluasi pengamanan asset; reviu efisiensi & kehematan penggunaan Sumber Daya. - Adanya program aplikasi pemantauan kebijakan dan prosedur - Pimpinan instansi memiliki inisiatif untuk berkonsultasi dengan inspektorat/itjen atas permasalahan peningkatan kualitas tata kelola
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
Berisi bukti dokumen
Jika ada diisi
9
NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP TINGKAT PUSAT
8.Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8) 1
Kebijakan dan prosedur
2
Komunikasi kebijakan dan prosedur
3
Kebijakan dan prosedur berlaku bagi semua unit kerja
4
Evaluasi atas penerapan kebijakan dan prosedur
KONDISI KEBIJAKAN/SOP TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
Adanya pedoman/kebijakan mekanisme saling uji antar unit organisasi/ unit kerja (pencocokan data dengan unit kerja/unit organisasi yang menangani anggaran, akuntansi dan perbendaharaan).
1. Aturan tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran Daerah 2. Aturan tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Aturan tentang Pedoman Penyusunan RKA Tahunan 4. Aturan tentang Penatausahaan Laporan Keuangan Bendahara. 5. Aturan tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Adanya dokumen yang menunjukkan Kebijakan2 di atas sudah pengkomunikasian pedoman/kebijakan mekanisme dikomunikasikan oleh Dinas saling uji antar unit organisasi/ unit kerja Pendapatan, Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah kepada seluruh SKPD/Perangkat Daerah, khsususnya melalui Ka.Subag Keuangan. Sosialisasi dilaksanakan pada momen2 menjelang penyusunan anggaran, rekonsiliasi belanja dan aset serta momen penyusunan LKPD Semua unit organisasi/ unit kerja berkoordinasi Dilaksanakan koordinasi terkait dengan unit organisasi/ unit kerja lain (yang dengan mekanisme saling uji antar berfungsi mengelola anggaran, akuntansi dan unit organisasi/ unit kerja perbendaharaan, serta tanggung jawab pengendalian) Adanya bukti yang menunjukkan evaluasi atas saling uji/rekonsiliasi unit organisasi/ unit kerja Adanya bukti yang menunjukkan frekuensi pelaksanaan evaluasi mekanisme saling uji
1. RKA pasca reviu/evaluasi 2. LRA SKPD hasil rekonsiliasi 3. Daftar BMD/aset SKPD hasil rekonsiliasi 4. Neraca hasil rekonsiliasi 5. LKPD yang diserahkan ke BPK untuk dilakukan pemeriksaan tidak pernah terjadi keter-
-
10
NO
5
NO
PARAMETER
Pemantauan otomatis
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP lambatan dari batas akhir Maret.
PENGUKURAN PARAMETER
Adanya program aplikasi pemantauan mekanisme saling uji
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
-
-
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP TINGKAT PUSAT
9.Identifikasi Risiko (2.1) 1
Kebijakan dan prosedur
2
Komunikasi pedoman penilaian risiko Implementasi pedoman oleh semua unit kerja Adanya evaluasi atas penerapan kebijakan dan prosedur Pemantauan otomatis
3
4
5
NO
Adanya pedoman penilaian risiko (termasuk pada saat penyusunan perencanaan dan pencapaian tujuan entitas dan kegiatan) Adanya dokumen yang menunjukkan pengkomunikasian pedoman penilaian risiko
PENGUKURAN PARAMETER
-
-
-
-
-
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
Kebijakan dan prosedur
Adanya pedoman penilaian risiko (termasuk pada saat penyusunan perencanaan dan pencapaian tujuan entitas dan kegiatan)
KONDISI KEBIJAKAN/SOP TINGKAT PUSAT
10.Analisis Risiko (2.2) 1
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
-
Adanya daftar risiko atas seluruh kegiatan utama yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi unit-organisasi Adanya evaluasi terhadap pedoman penilaian risiko dan daftar risiko Adanya bukti yang menunjukkan frekuensi pelaksanaan evaluasi daftar risiko Adanya aplikasi komputer/web untuk memantau pemutakhiran daftar risiko sesuai dengan perubahan kebutuhan atau harapan stakeholders
PARAMETER
TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah
11
NO
2
3
4
5
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Komunikasi pedoman penilaian risiko Implementasi analisis risiko oleh seluruh unit kerja
Adanya dokumen yang menunjukkan pengkomunikasian pedoman penilaian risiko
Adanya evaluasi atas penerapan kebijakan dan prosedur Pemantauan otomatis
Adanya evaluasi terhadap rencana tindak pengendalian/rencana penanganan risiko Adanya bukti yang menunjukkan frekuensi pelaksanaan evaluasi RTP Pegawai mampu mengidentifikasi seluruh risiko yang muncul dalam setiap langkah kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
Adanya Rencana Tindak Pengendalian/rencana penanganan risiko atas seluruh kegiatan utama yang ditetapkan secara formal
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP Bimbingan teknik penyusunan Dokumen Penilaian Risiko yang diikuti oleh 11 perangkat daerah Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko berupa Daftar Tujuan Kegiatan, Daftar Risiko dan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) oleh 11 perangkat daerah Jika ada diisi
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
-
Jika ada diisi
Jika ada diisi
Jika ada diisi
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
Adanya aplikasi komputer/web untuk memantau pemutakhiran RTP/rencana penanganan risiko sesuai dengan perubahan kebutuhan atau harapan stakeholders
NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
11.Reviu Kinerja (3.1) 1
TINGKAT PUSAT
TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
Keberadaan tolok Adanya dokumen penetapan kinerja organisasi dan Renstra SKPD, Dokumen IKU, ukur kinerja unit organisasi/ unit kerja unit kerja (PK/Tapkin) Dokumen Perjanjian Kinerja seluruh tahunan dan atau triwulanan SKPD
12
NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
2
Pengomunikasian Adanya pengkomunikasian dokumen penetapan tolok ukur kinerja kinerja organisasi dan unit organisasi/unit kerja kepada seluruh pegawai yg berkepentingan
3
Pelaksanaan reviu Adanya bukti pelaksanaan reviu kinerja triwulanan kinerja dan tahunan berdasarkan tolok ukur kinerja berdasarkan tolok organisasi/unit organisasi/unit kerja ukur kinerja
4
Keberadaan evaluasi berkala atas kinerja
5
Pemantauan otomatis atas kinerja dan Pengembangan terus menerus metode dalam rangka meningkatkan kinerja
NO
PARAMETER
Adanya bukti evaluasi berkala dan pendokumentasian pelaksanaan evaluasi atas kinerja dan adanya tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja utk meningkatkan efsiensi dan efektivitas kinerja Adanya pemantauan otomatis/onlineatas kinerja
Contoh SASARAN KONDISI KEBIJAKAN/SOP KEBIJAKAN/SOP Target Kinerja yang dikomunikasikan tiap awal tahun kepada seluruh pejabat struktural pada Perangkat Daerah Berisi bukti pelaksanaan REVIU KINERJA TRIWUALAN DAN Reviu kinerja yang dilaksanakan TAHUNAN secara bulanan baik di tingkat Perangkat daerah maupun di tingkat Pemda. Reviu kinerja biasanya dikaitkan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Jika ada diisi Jika ada diisi
Jika ada diisi
Jika ada diisi
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
Adanya pengembangan berkelanjutan atas metode untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja organisasi/unit organisasi/ unit kerja
PENGUKURAN PARAMETER
12.Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2) 1
TINGKAT PUSAT
TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
Rencana penga- Adanya kebijakan dan prosedur pemetaan 1. PP Nomor 78 tahun 2013 daan pegawai kebutuhan pegawai yang didasarkan pada rencana 2. Peraturan Bupati terkait Jabatan berdasarkan kom- strategis Fungsional posisi kebutuhan 3. Peraturan Bupati tentang pegawai dalam Pengisian Jabatan Pimpinan renstra Tinggi Pratama secara Terbuka
13
NO
2
3
4
5
NO
PARAMETER Penetapan persyaratan jabatan berdasarkan renstra Penetapan Standar kinerja selaras dengan target kinerja pada renstra Pengomunikasian kebutuhan pegawai, persyaratan jabatan, dan standar kinerja Perencanaan SDM dilakukan di semua unit kerja
Keberadaan evaluasi berkala dan terdokumentasi Pemantauan otomatis
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
Adanya kebijakan penetapan persyaratan jabatan sesuai dengan tugas fungsi
Adanya kebijakan yang menetapkan Sasaran Kerja Pegawai yang diturunkan dari target kinerja pada renstra
Adanya dokumen yang menunjukkan pengkomunikasian kebutuhan pegawai, persyaratan jabatan, dan standar kinerja
Adanya bukti pemetaan kebutuhan pegawai yang didasarkan pada rencana strategis Adanya persyaratan jabatan sesuai dengan tugas fungsi Adanya Sasaran Kerja Pegawai yang diturunkan dari target kinerja pada renstra Adanya evaluasi berkala dan terdokumentasi atas kinerja pegawai
Adanya program aplikasi pemantauan atas pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
13.Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3) 1
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
PENGUKURAN PARAMETER
Keberadaan Kebijakan dan SOP pengendalian umum dan pengendalian
-
Berisi bukti pemetaan kebutuhan pegawai di setiap unit kerja Adanya persyaratan jabatan sesuai dengan tupoksi yang ditetapkan dalam Perbup Pegawai menyusun SKP Laporan hasil evaluasi kinerja berkala
Berisi bukti dokumen baik catatan, dokumentasi visual atau SPJ kegiatan evaluasi kinerja pegawai
Jika ada diisi
Jika ada diisi
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP TINGKAT PUSAT
TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
Adanya Kebijakan dan SOPyang memuat pengendalian umum dan pengendalian aplikasi TI
14
NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
aplikasi TI 2
3
4
5
Pengomunikasian Kebijakan dan SOP pengendalian umum dan pengendalian aplikasi TI Pelaksanaan Pengendalian umum dan pengendalian aplikasi TI
Adanya pengomunikasian Kebijakan dan SOP pengendalian umum dan pengendalian aplikasi TI
-
Adanya bukti pengendalian umum, yg menjamin sistem informasi selalu dalam keadaan siap untuk digunakan Adanya bukti pengendalian aplikasi, yg menjamin validitas, kelengkapan, dan akurasi data yg diolah dlm sistem informasi Keberadaan evaluasi Adanya evaluasi berkala dan berkala dan terdokumentasi atas pengendalian umum terdokumentasi dan pengendalian aplikasi Pengembangan ber- Adanya pengembangan berkelanjutan atas kelanjutan atas pepengendalian umum dan pengendalian ngendalian umum dan aplikasi sistem informasi pengendalian aplikasi sistem informasi
-
-
-
-
15
NO
PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
PENGUKURAN PARAMETER
KONDISI KEBIJAKAN/SOP TINGKAT PUSAT
14.Pengendalian Fisik atas Aset (3.4) 1
Keberadaan aturan pengamanan BMN/BMD
Adanya aturan terkait dengan pengamanan aset dari pencurian/kerusakan/penyimpangan penggunaan aset.
2
Pengomunikasian aturan pengamanan BMN/D Pengamanan BMN/D Keberadaan evaluasi berkala dan terdokumentasi atas pengamanan fisik aset Pemantauan otomatis
Adanya pengomunikasian aturan pengamanan aset -
3 4
5
TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
1. Perda tentang Pengelolaan Barang milik Daerah 2. Aturan tentang tentang Pelaksanaan Sensus BMD 3. Aturan tentang tentang Kodefikasi BMD 4. Aturan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan BMD 5. Aturan tentang tentang Pedoman Pemeriksaan BMD bagi APIP
Adanya pengamanan BMN/D sesuai aturan pengamanan aset Adanya evaluasi berkala dan terdokumentasi pelaksanaan evaluasi atas pengamanan BMN/D
Adanya program aplikasi pemantauan atas pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai Adanya pengembangan berkelanjutan atas pengamanan aset organisasi/unit organisasi/ unit kerja
-
Jika ada diisi
Jika ada diisi
Jika ada diisi
Jika ada diisi
16
NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP TINGKAT PUSAT
15.Penetapan dan Reviu Indikator (3.5) 1
2
3
4
5
Keberadaan Adanya IKU organisasi dan unit org/unit kerja indikator kinerja organisasi dan unit org/unit kerja IKU output Pengomunikasian Adanya bukti pengomunikasian IKU IKU Kepala SKPD
TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
Pada RPJMD,. Renstra dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah terdapat IKU
IKU yang dikomunikasikan, terutama pada saat penyusunan dokumen perencanaan dan penandatanganan PK Penggunaan IKU Adanya bukti pengukuran kinerja organisasi/unit org/ Hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan IKU dalam pengukuran unit kerja menggunakan IKU kinerja Keberadaan Adanya evaluasi berkala dan terdokumentasi atas evaluasi berkala IKU dan terdokumentasi atas IKU Pengembangan Adanya pengembangan berkelanjutan atas IKU berkelanjutan atas IKU
Laparan, catatan, dokumentasi
-
-
17
NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP TINGKAT PUSAT
16.Pemisahan Fungsi (3.6) 1
Kebijakan terkait pemisahan tanggung jawab dan tugas
2
Pengomunikasian Adanya pengomunikasian kebijakan kebijakan
3
4
5
Adanya pemisahan tanggung jawab dan tugas secara formal
KONDISI KEBIJAKAN/SOP TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
1. Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 2. Perbup 2 tentang Tupoksi dan Tata Kerja seluruh SKPD/Perangkat Daerah
Keputusan Bupati tentangi pengangkatan Bendahara, Pengelola BMD, PPK, dllg Pelaksanaan Pe- Adanya bukti Pemisahan tanggung jawab dan tugas Keputusan Bupati tentangi misahan tanggung yg efektif/sesuai ketentuan pengangkatan Bendahara, jawab dan tugas Pengelola BMD, PPK, dllg keberadaan Adanya evaluasi berkala dan terdokumentasi atas evaluasi berkala pemisahan tanggung jawab dan tugas Pengembangan berkelanjutan
Adanya pengembangan berkelanjutan atas Pemisahan tanggung jawab dan tugas
-
-
18
NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP TINGKAT PUSAT
17.Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting (3.7) 1
keberadaanaturan Adanya aturan/pedoman/SOP yg memuat otorisasi terkait otorisasi atas transaksi transaksi
2
Pengomunikasian Adanya pengomunikasian otorisasi transaksi otorisasi transaksi
3
4
5
NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Keberadaan aturan/pedoman ttg pencatatan transaksi dan kejadian
TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
1. Aturan tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Aturan tentang Penatausahaan Laporan Keuangan Bendahara. 3. Atuan tentang Pedoman Pelaksanaan APBD 4. SOP-SOP di tingkat OPD
aturan/pedoman/SOP Keputusan Bupati tentang pengangkatan Penggunaa Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Bendaharan Penerimaan, ULP, DLL Pelaksanaan Adanya bukti penerapan otorisasi transaksi Otorisasi pd penandatanganan Otorisasi transaksi kontrak. sesuai aturan Otorisasi PA/KPA kpd PPTK Pengelolaan BMD, dsb Keberadaan Adanya evaluasi berkala dan terdokumentasi atas Laporan evaluasi berkala kegiatan evaluasi berkala otorisasi transaksi yang memuat prinsip otorisasi dan transaksi Jika ada diisi Pengembangan Adanya pengembangan terus menerus atas aturan berkelanjutan dan pelaksanaan otorisasi transaksi
18.Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu (3.8) 1
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
Jika ada diisi
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP TINGKAT PUSAT
TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
Adanya aturan/pedoman ttg kewajiban pencatatan transaksi dan kejadian penting
19
NO 2
3
4
5
NO
PARAMETER Pengomunikasian aturan/pedoman ttg pencatatan transaksi dan kejadian Pencatatan transaksi akurat dan tepat waktu Keberadaan evaluasi berkala terdokumentasi Pemantauan otomatis
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER Adanya pengomunikasian aturan/pedoman pencatatan transaksi dan kejadian penting
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
Adanya bukti pencatatan transaksi dan kejadian penting secara akurat (termasuk pengklasifikasian transaksi) dan tepat waktu Adanya evaluasi berkala dan terdokumentasi atas pencatatan transaksi dan kejadian penting Adanya pemantauan otomatis/onlineatas pencatatan transaksi dan kejadian penting
PENGUKURAN PARAMETER
19.Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan (3.9) 1
Keberadaan Adanya pembatasan akses atas sumber daya dan pembatasan pencatatan kpd pegawai yg berwenang yg akses atas ditetapkan secara formal sumber daya dan catatan
2
Pengomunikasian pembatasan akses Pelaksanaan pembatasan akses atas sumber daya dan catatan
3
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP Sosialisasi SOP di tingkat SKPD
-
-
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP TINGKAT PUSAT
TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
Adanya pengomunikasian pembatasan akses atas sumber daya dan catatan Adanya bukti bahwa akses atas sumber daya dan catatan hanya dilakukan pegawai yang berwenang
(Berisi bukti pelaksanaan pembatasan akses atas sumber daya dan catatan baik catatan, dokumentasi, visualisasi atas adanya pembatasan akses)
20
NO 4
5
NO
PARAMETER Keberadaan evaluasi berkala dan terdokumentasi atas pembatasan akses Pengembangan berkelanjutan
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER Adanya evaluasi berkala dan terdokumentasi thd pembatasan akses atas sumber daya dan catatan
Adanya pengembangan berkelanjutan atas pembatasan akses
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP Jika ada diisi
KONDISI KEBIJAKAN/SOP Jika ada diisi
Jika ada diisi
Jika ada diisi
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP TINGKAT PUSAT
20.Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya (3.10)
TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
1
Keberadaan penanggung jawab atas pencatatan dan sumber daya
Adanya SK pengelola barang,pengelola keuangan, pengelola kepegawaian, pengelola perijinan, pengelola pendapatan, dll yg relevan.
2
Pengomunikasian penetapan penanggung jawab pencatatan dan barang Pertanggungjawab an atas pencatatan dan sumber daya keberadaan evaluasi berkala dan terdokumentasi Pemantauan otomatis
Adanya pengomunikasian penetapan penanggung Dalam Kepbup terdapat penetapan (Berisi bukti pelaksanaan pengkomunikasian atau sosialiasi jawab pencatatan dan barang tugas dan tanggung jawab baik catatan, dokumentasi visual dan bukti pengkomunikasian lainnya)
3
4
5
Adanya pertanggungjawaban atas pencatatan dan sumber daya
Adanya evaluasi berkala dan terdokumentasi atas akuntabilitas/ pertanggungjawaban pencatatan dan sumber daya Adanya pemantauan otomatis/ online atas akuntabilitas pencatatan dan sumber daya
Kepbup untuk pengelola barang,pengelola keuangan, pengelola kepegawaian, pengelola perijinan, pengelola pendapatan
Setiap pejabat/petugas yang diangkat telah mempertanggungjawabkan atas pencatatan dan sumber daya Jika ada diisi
Jika ada diisi
(Berisi bukti pertanggungjawaban atas pencatatan dan sumber daya seperti dalam mekanisme pengelolaan pertanggungjawaban asset dan keuangan) Jika ada diisi
Jika ada diisi
21
NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
21.Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting (3.11) 1 Keberadaan Adanya kebijakan/ aturan/SOP kegiatan 1. SOP-SOP di tingkat SKPD kebijakan/aturan/ utama berdasarkan hasil identifikasi dan SOPkegiatan analisis risiko (kebijakan/ SOP berbasis risiko)
2
3
4
5
Pengkomunikasian kebijakan/ aturan/SOP kegiatan utama yang berbasis risiko Penerapan Kebijakan/ aturan/SOPkegiatan utama
KONDISI KEBIJAKAN/SOP TINGKAT PUSAT
TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
Adanya pengomunikasian Kebijakan/aturan/SOP kegiatan utama yg berbasis risiko
Adanya bukti penerapan kebijakan/aturan/SOP dalam pelaksanaan kegiatan utama Keberadaan evaluasi Adanya bukti evaluasi berkala dan berkala terdokumentasi pendokumentasian pelaksanaan evaluasi atas kebijakan/aturan/SOP atas kebijakan/aturan/SOPkegiatan utama kegiatan utama Pemantauan otomatis Adanya pemantauan otomatis/ online atas pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kebijakan/aturan/SOP utama sesuai kegiatan utama. kebijakan/aturan/SOP dan Adanya pengembangan berkelanjutan atas pengembangan kebijakan/aturan/SOP kegiatan utama berkelanjutan
Jika ada diisi
Jika ada diisi
Jika ada diisi
Jika ada diisi
22
NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
TINGKAT TINGKAT TINGKAT LOKAL PUSAT KABUPATEN (PERANGKAT DAERAH
22.Informasi yang Relevan (4.1) 1
2
3
Identifikasi kebutuhan informasi bagi para pengguna yang bersumber dari internal dan eksternal
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
Spesifikasi kebutuhan Informasi SPIP telah ditetapkan secara formal (Infokom masuk dalam dokumen Renstra dan RKT unit organisasi yg bersangkutan)
Setiap aplikasi memiliki dokumen ‘user Ada requirement’. Informasi yg diperoleh mempunyai Kesesuaian informasi dengan tujuan Harus Relevan relevansi dengan tujuan Instansi Instansi Pemerintah. Pemerintah yang bersangkutan. Informasi yang diperoleh telah Kesesuaian informasi dengan Informasi yg dihasilkan harus sesuai dikaitkan dengan perkembangan perkembangan peraturan perundang- dengan perkembangan peraturan peratu-ran perundang-undangan undangan serta perubahan politik dan perundang-undangan serta perubahan serta perubahan politik dan ekonomi ekonomi politik dan ekonomi, terutama informasi terkait dengan pengelolaan keuangan Informasi internal dan eksternal bisa Mekanisme perolehan informasi oleh Ada informasi yg bisa diakses bebas, diperoleh semua tingkatan Pimpinan semua tingkatan Pimpinan Instansi bahkan oleh masyarakat, ada informasi Instansi Pemerintah. Pemerintah secara manual yg hanya bisa diakses pihak tertentu Informasi yang baik dapat diguna- Terdapat rancangan perekaman dan kan untuk melaksanakan tugas & penyimpan data yang dilakukan secara tanggung jawab secara efisien dan tertib administrasi efektif. Informasi yang diperoleh Pimpinan Terdapat dokumen hasil analisis Dokumen hasil kajian informasi dan Instansi Pemerintah merupakan informasi dan tindakan khusus yang tindakan yang dilakukan hasil analisis yang dapat membantu dilaksanakan. mengidentifikasi tindakan khusus yang perlu dilaksanakan. Informasi internal & eksternal bisa Mekanisme pengolahan data menjadi Sistem pengolahan data yang dilakukan diolah dalam bentuk rincian yang informasi rinci dan sesuai untuk semua tepat sesuai dg semua tingkatan tingkatan Pimpinan Instansi Pimpinan Instansi Pemerintah. Pemerintah Evaluasi atas penerapan kebijakan dan Pembangunan sistem informasi yang prosedur informasi yang memungkinkan memungkinkan tindakan pengecekan pengecekan rinci Informasi tersedia rinci, pemantauan dan tindakan korektif
Bukti fisik
Bukti fisik
(Berisi bukti pelaksanaan mekanisme perolehan informasi oleh semua tingkatan pimpinanan instansi)
(Berisi bukti format, formulir, templet, catatan, register dan sistem data yang ada)
23
NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
tepat waktu sebagai bahan pemantauan secara cepat. dan bahan melakukan tindakan korektif secara cepat.
4
5
NO
Informasi operasional dan keuangan dapat mendukung program yang dilaksanakan Frekuensi evaluasi kebijakan dan SOP infokom Dokumentasi evaluasi Informasi operasional, keuangan dan anggaran dapat digunakan untuk menentukan pelaksanaan program telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemantauan telah dilaksanakan secara otomatis
PARAMETER
Menggunakan sistem informasi operasional dan keuangng yang dapat mendukung program dan kegiatan Laporan program kegiatan yang memuat Evaluasi Infokom
SIMRAL utk Perencanaan dan pengelolaan Keuangan sampai tersusunnya Lap. Keuangan
Jika ada diisi
Kesesuaian program kegiatan dengan peraturan perundang-undangan
...
Jika ada diisi
Tingkat otomatisasi penyajian laporan keuangan Terdapat kegiatan analisis biaya dan manfaat infokom
SIMERAL
Jika ada diisi
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP TINGKAT TINGKAT TINGKAT LOKAL PUSAT KABUPATEN (PERANGKAT DAERAH
23.Komunikasi yang efektif (4.2) 1
Adanya notulen, kick off, pakta Arahan Pimpinan tentang tanggungjawab pengendalian intern. integritas, pencanangan arahan Pimpinan tentang tanggungjawab pengendalian intern. Adanya sosialisasi & pemahaman pe-gawai Pegawai telah memahami beban tugas, aspek pengendalian intern, tentang beban tugas, aspek pe-ngendalian peran masing-masing pegawai dan intern, peran masing-ma-sing pegawai dan hubungan kerja antar pegawai. hubungan kerja antar pegawai. Komunikasi harus menjangkau Pimpinan telah menetapkan mekanisme permasalahan dan penyebab, seuntuk mengkomunikasikan informasi
-
Bukti fisik
24
NO
PARAMETER hingga kerugian bisa ditanggulangi dengan identifikasi kelemahan potensial pengendalian intern. Pegawai memahami sikap perilaku yang tidak bisa diterima serta konsekuensinya.
2
3
4
Tersedia saluran komunikasi informasi keatas, dan komitmen pimpinan mendengar keluhan bawahan. Aliran informasi menjangkau ke seluruh bagian yang memerlukan dan adanya jaminan komunikasi yng lancar antar kegiatan fungsional. Tersedia saluran komunikasi informal atau terpisah sebagai alternatif. Jaminan perlindungan bagi pegawai yang melaporkan informasi yang negatif, perilaku yang tidak benar, atau penyimpangan. Pegawai mempunyai kesempatan menyampaikan rekomendasi penyempurnaan kegiatan dan tersedia reward (Penghargaan thd tingkat kehadiran) Pimpinan Instansi Pemerintah menjalin komunikasi efektif dengan APIP Pimpinan Instansi Pemerintah melaporkan kinerja, risiko, inisiatif penting dan kejadian penting lainnya kepada APIP Tersedia saluran komunikasi yang
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
yang dibutuhkan
Terdapat saluran komunikasi untuk memahami aturan perilaku , serta pemahaman pegawai atas perilaku yang tdk bisa diterima serta konsekuensinya. Adanya saluran komunikasi ke atasan alternatif selain melalui atasan langsung
Mekanisme rapat, staf meeting atau mekanisme komunikasi lain yang dapat Bukti fisik dijadikan pegawai untuk dapat memahami perilakunya Bukti adanya mekanisme saluran komunikasi ke atasan selain melalui Bukti fisik atasan langsung
Adanya distribusi informasi ke seluruh pegawai yang berkepentingan, dan komunikasi antar kegiatan fungsional terjamin Adanya saluran komunikasi informal seperti melalui mailist, short message service (sms), coffe morning dlsb. Adanya whistleblower system di Instansi Pemerintah dan perlindungan bagi pegawai yang melaporkan.
Adanya reward yang disiapkan untuk upaya perbaikan/ inovasi yang dilakukan oleh pegawai.
Catatan, Bukti pemberian penghargaan, keputusan dan bukti fisik lainnya Bukti fisik
Mekanisme komunikasi antar pimpinan pada berbagai jenjang dan lintas unit telah berjalan efektif Adanya forum bersama dengan APIP seperti pemutakhiran data hasil pengawasan Tersedia dokumen laporan kinerja, profil risiko Mekanisme memberikan masukan
25
NO
5
PARAMETER terbuka dan efektif dengan stake holder. Kode etik dikomunikasikan dengan stake holder Frekuensi evaluasi berkala komunikasi internal dan eksternal untuk mengetahui berfungsinya pengendalian intern Disediakan saluran pengaduan masyarakat dan penanganan tindak lanjut atas pengaduan. Penyajian hasil pengawasan dan Tindak Lanjut hasil pengawasan untuk memonitor perkembangan tindak lanjut Saluran komunikasi yang tepat dengan stake holder untuk menggambarkan misi, tujuan serta risiko yang dihadapi Instansi Pemerintah Pengembangan system informasi secara terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
yang signifikan terhadap kualitas pelayanan Instansi Pemerintah. Stake holder mengetahui kode etik Laporan setiap program kegiatan yang dilaksanakan yang memuat evaluasi berkala komunikasi internal dan eksternal. Terdapat mekanisme pencatatan pengaduan masyarakat dan mekanisme penyelesaian pengaduan tersebut. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Forum pemutakhiran data.
Website Instansi Pemerintah gambaran misi, tujuan serta risiko yang dihadapi Insatansi Pemerintah
Pengembangan Sistem informasi yang terintegrasi mulai dari Transaction Processing System (TPS), Decision Support System (DSS), Executive Information System (EIS)
26
NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
TINGKAT TINGKAT TINGKAT LOKAL PUSAT KABUPATEN (PERANGKAT DAERAH
24.Pemantauan Berkelanjutan (5.1) 1
Instansi Pemerintah memiliki kebijakan/ SOP untuk melaksanakan pemantauan berkelanjutan.
Adanya kebijakan/SOP pimpinan 1. Peaturan Bupati tentang Pedoman Instansi Pemerintah menyediakan Penilaian Risiko pada Perangkat umpan balik rutin, pemantauan kinerja, Daerah dan mengendalikan pencapaian tujuan. 2. Adanya strategi pemantauan yang meliputi metode untuk menekankan pimpinan program atau operasional bahwa mereka bertanggung jawab atas pengendalian intern dan pemantauan efektivitas kegiatan pengendalian sebagai bagian dari tugas mereka secara teratur dan setiap hari.
2
Instansi Pemerintah memiliki strategi untuk mengkomunikasikan kebijakan/ SOP pemantauan berkelanjutan kepada pegawai. Komunikasi dengan pihak eksternal harus dapat menguatkan data yang dihasilkan secara internal atau harus dapat mengindikasikan adanya masalah dalam pengendalian intern.
Adanya strategi untuk melakukan komunikasi kebijakan / SOP pemantauan berkelanjutan kepada seluruh pegawai.
Data yang tercatat dalam sistem informasi dan keuangan ditangani secara tertib.
Terdapat mekanisme formal tanggung jawab untuk menyimpan, menjaga, dan melindungi aset dan sumber daya lain dibebankan kepada yang ditugaskan. Adanya komunikasi informasi antara Badan legislatif dan badan pengawas dengan Instansi Pemerintah mengenai kepatuhan atau hal lain yang mencerminkan berfungsinya pengendalian intern dan pimpinan Instansi Pemerintah menindaklanjuti semua masalah
3
Pimpinan Instansi Pemerintah mengambil langkah untuk menindaklanjuti rekomendasi penyempurnaan pengendalian internal yang secara teratur diberikan oleh aparat pengawasan intern pemerintah, auditor, dan
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
Adanya tindak lanjut atas pengaduan rekanan mengenai praktik tidak adil oleh Instansi Pemerintah harus diselidiki.
Yang dilakukan oleh Inspektorat daerah Kab. Lebak Bukti fisik
Ada kewajiban untuk menindaklnajuti rekomendasi paling lambat 60 hari kerja dan selalu dilakukan monitoring oleh Inspektorat Kota Tangerang selatan
Bukti fisik
27
NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
evaluator lainnya.
4
yang ditemukan. Adanya mekanisme reviu kegiatan pengendalian yang gagal mencegah atau mendeteksi adanya masalah yg timbul. Adanya strategi yang meliputi rencana untuk mengevaluasi secara berkala kegiatan pengendalian atas kegiatan operasi penting dan sistem pendukung pencapaian misi. Struktur organisasi dan supervisi Pengeditan dan pengecekan otomatis yang memadai dapat membantu serta kegiatan penatausahaan digunamengawasi fungsi pengendalian kan untuk membantu dalam mengontrol intern. keakuratan dan kelengkapan pemrosesan transaksi. Pemisahan tugas dan tanggung jawab digunakan untuk membantu mencegah penyelewengan. APIP harus independen dan memiliki wewenang untuk melapor langsung ke pimpinan Instansi Pemerintah dan tidak melakukan tugas operasional apapun bagi kepentingan pimpinan Instansi Pemerintah. Data yang tercatat dalam sistem Adanya mekanisme pengecekan informasi dan keuangan secara persediaan barang, perlengkapan, dan berkala dibandingkan dengan aset aset lainnya sudah secara berkala; fisiknya dan, jika ada selisih, harus selisih antara jumlah yang tercatat telusuri. dengan jumlah aktual harus dikoreksi dan penyebab selisih tersebut harus dijelaskan. Adanya kegiatan pembandingan antara pencatatan dan fisik aktual didasarkan atas tingkat kerawanan aset. Pegawai secara berkala diminta Pegawai secara berkala menyatakan untuk menyatakan secara tegas kepatuhan mereka terhadap kode etik. apakah mereka sudah mematuhi kode etik atau peraturan sejenis mengenai perilaku yang diharapkan.
28
NO
PARAMETER Instansi Pemerintah memiliki strategi yang dapat menunjukkan kapan saat pengujian secara berkala diperlukan.
5
Rapat dengan pegawai digunakan untuk meminta masukan tentang efektivitas pengendalian intern.
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
Adanya jadwal pemantauan yang mencakup identifikasi kegiatan operasi penting dan sistem pendukung pencapaian misi yang memerlukan reviu dan evaluasi khusus. Adanya mekanisme untuk mengangkat masalah, informasi, dan masukan yang relevan berkaitan dengan pengendalian intern yang muncul pada saat pelatihan, seminar, rapat perencanaan, dan rapat lainnya diterima dan digunakan oleh pimpinan untuk mengatasi masalah atau untuk memperkuat sistem pengendalian intern. Tindak lanjut atas saran dari pegawai mengenai pengendalian intern harus dipertimbangkan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Adanya mekanisme untuk mengidentifikasi kelemahan pengendalian intern oleh pegawai dan melaporkannya ke atasan langsungnya.
29
NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
25.Evaluasi Terpisah (5.2) (HANYA UNTUK INSPEKTORAT) 1
2
3
Instansi Pemerintah memiliki kebijakan/ SOP untuk melakukan kegiatan evaluasi terpisah dan mekanisme untuk meyakinkan ditindaklanjutinya temuan audit atau reviu lainnya dengan segera.
1. SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 700/025/A.4/IJ TANGGAL 13 JANUARI 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN TAHUNAN DAERAH 2. Perbup tentang Juknis Evaluasi LAKIP SKPD Kebijakan/ SOP untuk melakukan Adanya kegiatan sosialisasi dan media Penyusunan Rencana Tindak atas kegiatan evaluasi terpisah dan me- untuk komunikasi kegiatan evaluasi temuan Hasil Audit yg dilakukan secara kanisme untuk melaksanakan tindak terpisah dan tindak lanjut temuan audit bersama antara Inspektorat dan SKPD lanjut temuan audit telah dikomuniterkait. kasikan kepada seluruh pegawai Pimpinan Instansi Pemerintah tang- Adanya evaluasi temuan dan Dokumen Rencana Tindak yg gap terhadap temuan dan rekomen- rekomendasi dan memutuskan tindakan ditandatangani oleh Bupati dasi audit dan reviu lainnya gu-na yang layak untuk memperbaiki atau memperkuat pengendalian intern. meningkatkan pengendalian. Kelemahan yang ditemukan selama Kelemahan yang ditemukan segera Ada kewajiban untuk menindaklanajuti evaluasi terpisah segera dikomunikasikan kepada orang yang paling lambat 60 hari kerja diselesaikan. bertanggung jawab atas fungsi tersebut dan atasan langsungnya. Kelemahan dan masalah pengendalian intern yang serius segera dilaporkan ke pimpinan tertinggi Instansi Pemerintah. Ruang lingkup dan frekuensi Adanya pemanfaatan penilaian risiko evaluasi pengendalian intern secara dan efektivitas pemantauan yang terpisah telah memadai bagi berkelanjutan untuk menentukan Instansi Pemerintah. lingkup dan frekuensi evaluasi terpisah. Adanya kegiatan evaluasi terpisah adanya kejadian misalnya perubahan besar dalam rencana atau strategi manajemen, pemekaran atau penciutan Instansi Pemerintah, atau perubahan operasional atau pemrosesan informasi keuangan dan anggaran.
KONDISI KEBIJAKAN/SOP TINGKAT TINGKAT TINGKAT LOKAL PUSAT KABUPATEN (PERANGKAT DAERAH
Adanya kebijakan/ SOP untuk melakukan kegiatan evaluasi terpisah dan mekanisme untuk melaksanakan tindak lanjut temuan audit
Bukti fisik
Bukti fisik
Bukti fisik
30
NO
4
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
Metodologi evaluasi pengendalian Metodologi yang dipergunakan telah intern Instansi Pemerintah haruslah mencakup self assessment dengan logis dan memadai. menggunakan daftar periksa (check list), daftar kuesioner, atau perangkat lainnya. Evaluasi terpisah tersebut meliputi suatu reviu terhadap rancangan pengendalian intern dan pengujian langsung (direct testing) atas kegiatan pengendalian intern. Dalam Instansi Pemerintah yang menggunakan sistem informasi berbasis komputer, evaluasi terpisah dilakukan dengan menggunakan teknik audit berbantuan komputer untuk mengidentifikasi indikator inefisiensi, pemborosan, atau penyalahgunaan. Tim evaluasi terpisah menyusun suatu rencana evaluasi untuk meyakinkan terlaksananya kegiatan tersebut secara terkoordinasi. Tim evaluasi terpisah sudah memahami bagaimana pengendalian intern Instansi Pemerintah seharusnya berkerja dan bagaimana implementasinya. Tim evaluasi terpisah menganalisis hasil evaluasi dibandingkan dengan kriteria yang sudah ditetapkan dan evaluasi didokumentasikan sebagaimana mestinya. Jika evaluasi terpisah dilaksanakan Adanya staf dengan tingkat kompetensi oleh aparat pengawasan intern dan pengalaman yang cukup. pemerintah, maka aparat Adanya independensi APIP dan pengawasan intern pemerintah melapor langsung ke pimpinan tertinggi tersebut harus memiliki sumber di dalam Instansi Pemerintah. daya, kemampuan, dan Tanggung jawab, lingkup kerja, dan independensi yang memadai. rencana pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah harus
31
NO
5
PARAMETER
Instansi Pemerintah sudah memiliki mekanisme untuk meyakinkan ditindaklanjutinya temuan audit atau reviu lainnya dengan segera.
Instansi Pemerintah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit dan reviu lainnya dengan tepat.
PENGUKURAN PARAMETER sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Evaluasi secara berkala dilakukan terhadap bagian dari pengendalian intern secara memadai. Evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai yang mempunyai keahlian tertentu yang disyaratkan dan dapat melibatkan aparat pengawasan intern pemerintah atau auditor eksternal. Adanya mekanisme reviu dan evaluasi temuan audit, hasil penilaian, dan reviu lainnya yang menunjukkan adanya kelemahan dan yang mengidentifikasi perlunya perbaikan. Adanya tindakan yang memadai untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi. Adanya kegiatan konsultasi dengan auditor (seperti BPK, aparat pengawasan intern pemerintah, dan auditor eksternal lainnya) dan pereviu jika diyakini akan membantu dalam proses penyelesaian audit. Adanya mekanisme koreksi terhadap masalah yang berkaitan dengan transaksi atau kejadian tertentu. Adanya kegiatan pemantauan temuan audit dan reviu serta rekomendasinya untuk meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan. Adanya laporan status penyelesaian audit dan reviu sehingga pimpinan dapat meyakinkan kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian setiap rekomendasi.
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
Coba ikhtisar
32
Keterangan : Substansi yang diisikan pada matrik agar menggunakan kertas lain dengan memberikan keterangan tentang rujukan nomor unsur dan sub unsur yang dijelaskan
33
