19 0 116 KB
NASKAH TUGAS TUTORIAL KE-3 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK UNIVERSITAS TERBUKA SOAL 1 Pengadaan barang/jasa publik atau pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini menggunakan ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan segala aturan turunannya yang dapat diunduh pada https://jdih.lkpp.go.id/ khususnya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Lakukan analisis terhadap berbagai peraturan tersebut, khususnya pada Peraturan LKPP No 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, kemudian isilah titik-tik pada kumpulan diagram di bawah ini
Barang/Jasa Lainnya/Pek. Konstruksi
Metode Pemilihan Penyedia
Jasa Konsultansi
......
Katalog LKPP
......
s.d. Rp200juta
......
Kriteria tertentu
...... Cepat
Terdaftar SiKAP
......
> Rp200juta
Seleksi
>Rp100juta
...... Langsung
s.d. Rp100juta
......
Kriteria tertentu
Untuk memudahkan menjawab, berikut ini beberapa alternatif jawaban: Tender E-purchasing Pengadaan langsung Penunjukan langsung Tender cepat
......
......
Barang/Jasa Lainnya/Pek. Konstruksi
......
......
Jenis Kontrak
......
......
Jasa Konsultansi
......
......
Berikut ini beberapa pilihan jawaban: Lumsum Kontrak payung Gabungan lumsum dan harga satuan Waktu penugasan Harga satuan Terima jadi (turnkey)
......
Tidak kompleks
......
Tidak kompleks
......
Tidak kompleks
......
...... Penetapan Metode Kualifikasi
......
......
Kompleks
......
Kompleks
......
Kompleks
......
......
Berikut beberapa alternatif jawaban: Tender jasa lainnya Tender barang Seleksi jasa konsultansi perorangan Pascakualifikasi Penunjukan langsung Seleksi jasa konsultansi badan usaha Tender pekerjaan konstruksi
Prakualifikasi
SOAL 2 Anda selaku analis kebijakan di suatu Pemerintah Daerah (di tempat ada domisili) diminta pimpinan anda untuk mengevaluasi perbandingan ASET TETAP Pemda tempat anda bekerja dengan setidaknya 3 Pemerintah Daerah yang bersebelahan. Sumber data adalah Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019. Pertanyaan: Carilah informasi APBD Pemerintah Daerah (di tempat anda) kemudian bandingkan dengan APBD Pemerintah Daerah yang bersebelahan dengan domisili anda (setidaknya 3 Pemda). Setiap APBD, cukup ambil data aset tetap saja. Sumber informasi wajib disertakan dan harus dari sumber yang valid dan dapat dipercaya. No Uraian Aset tetap Aset tetap Aset tetap Pemda ..... Pemda ..... Pemda ..... 1 Tanah 2 Peralatan dan mesin 3 Gedung dan bangunan 4 Jalan, irigasi dan jaringan 5 Aset tetap lainnya 6 Konstruksi dalam pengerjaan 7 Akumulasi penyusutan Sumber informasi Pemda .... adalah .................. Sumber informasi Pemda .... adalah .................. Sumber informasi Pemda .... adalah .................. Kemudian buatlah grafik batang untuk membandingkan aset tetap tersebut Dan terakhir berikan analisis deskriptif terhadap hasil observasi anda dan grafik anda tersebut SOAL 3 Anda selaku analis kebijakan di Sekretariat Negara (Sesneg) diminta Presiden RI anda untuk mengobservasi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pertanyaan: Atas observasi yang anda lakukan, isilah tabel informasi yang dibutuhkan oleh Presiden di bawah ini Pertanyaan Jawaban Link / tautan LHP LKPP Tahun 2019 Struktur LHP LKPP Tahun 2019 Standar pemeriksaan yang digunakan oleh BPK RI Opini BPK Jumlah kelemahan dalam pengendalian intern Temuan SPI terkait pengelolaan aset
tak berwujud Temuan SPI terkait Universitas Indonesia Temuan SPI terkait realisasi belanja untuk diserahkan kepada masyarakat Rekomendasi BPK terkait dokumen Surat Setoran Pajak (SSP) Rekomendasi BPK terkait anggota TNI/Polri Jumlah Kementerian/Lembaga yang menjadi entitas pemeriksaan Hasil reviu terkait kemandirian fiskal Pemerintah Daerah Temuan pada LHP SPI Tahun 2019 terkait penggunaan rekening pribadi Temuan pada LHP SPI Tahun 2019 terkait penggunaan rekening pribadi Temuan pada LHP SPI Tahun 2019 terkait Aset Tak Berwujud Temuan pada LHP Kepatuhan Tahun 2019 terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak Temuan pada LHP Kepatuhan Tahun 2019 terkait Realisasi Belanja Rincian permasalahan belanja pada temuan terkait realisasi belanja Klasifikasi kondisi kemandirian fiskal daerah Peta kemandirian fiskal provinsi tahun anggaran 2019