Pembinaan Puskesmas Oleh Dinkes [PDF]

Citation preview

PEMBINAAN PUSKESMAS OLEH DINAS KESEHATAN dr. H.K.M Taufiq, MMR Disampaikan pada Lokakarya Peningkatan dan Penilaian Mutu Internal Jakarta, 22-23 April 2021



OUTLINE 1. DASAR PEMBENTUKAN TPCB 2. TUJUAN PEMBINAAN 3. KONSEP PEMBINAAN 4. PENGORGANISASIAN PEMBINAAN 5. INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBINAAN 6. PELAKSANAAN



DASAR PEMBINAAN MELALUI TPCB LAMPIRAN PERMENKES 43 TAHUN 2019



UNTUK MENINGKATKAN MUTU PELAKSANAAN BINWAS MAKA DIBENTUK TIM PEMBINA CLUSTER BINAAN (TPCB) DI DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN SECARA TERINTEGRASI DAN BERKESINAMBUNGAN



TUJUAN DIBUAT PEDOMAN Tersedianya acuan bagi dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dan Provinsi dalam melakukan pembinaan secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya.



TUJUAN UMUM



a.Tersedianya mekanisme pelaksanaan pembinaan oleh



TUJUAN KHUSUS



dinas kesehatan daerah kabupaten/kota (TPCB) b.Tersedianya mekanisme pelaksanaan pembinaan oleh dinas kesehatan daerah provinsi



TUJUAN PEMBINAAN PUSKESMAS Mendorong Puskesmas dalam memenuhi standar penyelenggaraan Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Memfasilitasi Puskesmas dalam melakukan perbaikan mutu pelayanan kesehatan secara berkesinambungan



Terwujudnya budaya mutu Puskesmas



PEMBINAAN



DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA



KONSEP PEMBINAAN TERPADU Cluster Anggrek



Cluster Bugenvil Cluster Cempaka



Cluster Dahlia



Cluster Edelweis



1. Pembagian Cluster Binaan berdasarkan kesepakatan seluruh bidang yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 2. Pembagian Cluster binaan dapat berdasarkan kriteria sebagai berikut: a. Beradasarkan akses, kondisi geografis dan transportasi. b. Berdasarkan sumber daya ; jumlah bidang dan jumlah SDM. c. Berdasarkan ketersediaan dana operasional. d. Berdasarkan capaian kinerja Puskesmas e. Berdasarkan permasalahan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas. Semua Puskesmas yang ada di Kabupaten/Kota di bagi habis dalam cluster binaan.



PENGORGANISASIAN TIM PEMBINA CLUSTER BINAAN (TPCB)



PENANGGUNG JAWAB



KETUA



SEKSI A/



SEKSI B/



SEKSI C/



SEKSI D/



SEKSI E/



SEKSI F/



SEKSI G/



PJ PROGRAM



PJ PROGRAM



PJ PROGRAM



PJ PROGRAM



PJ PROGRAN



PJ PROGRAM



PJ PROGRAM



PRINSIP PEMBINAAN TPCB 01



KOMITMEN



02



MUTU



03



KERJA TIM



04



PEMBELAJARAN BERKELANJUTAN



04



EFEKTIF DAN EFISIEN



INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBINAAN DINAS KESEHATAN DAERAH KAB/KOTA Kegiatan Pembinaan Puskesmas oleh TPCB



Input



Proses



Persentase 1. Persentase Puskesmas yang Puskesmas yang dipenuhi sumber daya dilakukan sesuai dengan Pembinaan oleh standar. TPCB sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati 2. Persentase laporan Puskesmas yang di berikan feedback. 3. Persentase Puskesmas yang difasilitasi untuk menindaklanjuti rekomendasi pembinaan.



Output



Outcome



Impact



1. Persentase Puskesmas melakukan perencanaan berdasarkan data hasil evaluasi 2. Persentase Puskesmas yang direkomendasikan untuk disurvei. 3. Persentase Puskesmas yang mencapai target Indikator mutu. 4. Persentase Puskesmas yang melakukan pelaporan INM dan IKP secara periodik.



Persentase Puskesmas dengan pencapaian kelulusan akreditasi minimal utama.



Persentase PKM yang mengalami peningkatan kepuasan pelayanan



INDIKATOR KEBERHASILAN PUSKESMAS SEBAGAI OBJEK PEMBINAAN Kegiatan Perbaikan Kinerja Puskesmas penerima Pembinaan



Input Terpenuhinya sumber daya di Puskesmas sesuai standar.



Proses



Output



1. Puskesmas 1. Puskesmas melakukan melakukan review dokumen perencanaan secara periodik berdasarkan 2. Puskesmas data hasil melakukan evaluasi penilaian 2. Puskesmas kepatuan mengalami terhadap SOP Perbaikan secara periodik Indikator mutu 3. Puskesmas dan indikator melakukan kinerja pengukuran INMPuskesmas melakukan CQI secara periodik



Outcome Puskesmas yang mengalami Peningkatan Status Akreditasi Puskesmas.



Impact Kepuasan pelayanan meningkat



ALUR PEMBINAAN TERPADU



SA menggunakan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi



Pembinaan



Penyusunan skala prioritas berdasarkan hasil SA



Pembahasan SA



PERSIAPAN



FEEDBACK Ket Panah : 1. Jika ditemukan adanya masalah teknis mis terkait mutu, maka dilakukan pelaksanaan pembinaan teknis. 2. Dilakukan pelaporan kembali terkait hasil pelaksanaan pembinaan teknis ke TPCB.



Pembinaan Teknis SURVEIOR AKREDITASI ORGANISASI PROFESI



DLL



Laporan TPCB 2



1 Ditemukan masalah spesifik



PELAKSANAAN PEMBINAAN A. PEMBINAAN LANGSUNG



B. PEMBINAAN TIDAK LANGSUNG Periodik Per triwulan



• Dilaksanakan dengan cara turun langsung ke Puskesmas. • Pelaksanaan pembinaan langsung dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun.



• Dilaksanakan tanpa harus mengunjungi Puskesmas, bisa melalui video confrence, email, chatting. • Pelaksanaan pembinaan tidak langsung dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan pembinaan langsung.



PEMBINAAN TEKNIS



SURVEIOR AKREDITASI



TINDAK LANJUT



ORGANISASI PROFESI DLL



Saat dilakukan pembinaan langsung oleh TPCB, ditemukan masalah-masalah spesifik terkait Mutu.



Melakukan tindak lanjut dari permasalahan mutu yang di temukan saat pembinaan langsung. Pembinaan dilakukan oleh Seksi Mutu dengan melibatkan seksi terkait, Surveior di Kab/Kota, Organisasi Profesi, dll



WASOR TB



TINDAK LANJUT



ORGANISASI PROFESI DLL



Saat dilakukan pembinaan langsung oleh TPCB, ditemukan masalah-masalah spesifik terkait rendahnya pencapaian INM (Angka Keberhasilan Pengobatan TB Sensitif Obat).



Melakukan tindak lanjut dari permasalahan program TB yang di temukan saat pembinaan langsung. Pembinaan dilakukan oleh Seksi P2M dengan melibatkan seksi terkait, Organisasi Profesi, Wasor TB, dll



PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBINAAN TERPADU OLEH TPCB Dinas Kesehatan Kab/Kota



Dilakukan 1 kali setahun , pada bulan Desember tahun berjalan atau bulan Januari tahun berikutnya.



PEMBINAAN DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI



PERAN DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI DAN KEMENTERIAN KESEHATAN Dinas Kesehatan Daerah Provinsi 1. Melakukan peningkatan kapasitas (seperti workshop, orientasi, sosialisasi) bagi dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan kepada Puskesmas yang akan dilakukan oleh TPCB 2. Mendampingi dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan Puskesmas 3. Melakukan pemantauan terhadap proses pembinaan terpadu yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota 4. Memberikan dukungan kepada kabupaten/kota dalam bentuk : a.Memberikan umpan balik/feedback, disertai saran-saran perbaikan, atas informasi yang diperoleh dari kabupaten/kota dan data profil kabupaten/kota yang dikompilasi dari laporan rutin Puskesmas b.Membahas masalah yang dihadapi kabupaten/kota dan solusinya dalam pertemuan rutin dengan dinas kesehatan kabupaten/kota c.Pembinaan langsung ke kabupaten/kota secara lintas program sesuai urutan prioritas, untuk mendapatkan gambaran masalah di kabupaten/kota dan sampling ke Puskesmas atas temuan masalah 5. Memberikan dukungan penyediaan tenaga kesehatan yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai ketentuan perundang-undangan.



Kementerian Kesehatan 1. Kementerian Kesehatan menentukan kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya 2. Kebijakan yang dikeluarkan harus menjamin dapat dimplementasikan di lapangan di seluruh wilayah Indonesia secara konsisten (Consistent National Value). Oleh karena itu kebijakan pusat harus didukung dengan : a. Adanya peraturan-peraturan Menteri Kesehatan yang dapat menjelaskan bagaimana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan. Kebijakan tersebut dirinci dalam bentuk NSPK pelayanan/program yang harus dipatuhi sampai di tingkat terdepan/lapangan b. Peraturan Menteri dimaksud harus didukung perangkat-perangkat yang memastikan bahwa peraturan tersebut dipastikan dapat dijalankan, seperti: 1)Pedoman-pedoman teknis dan manajemen 2)Pedoman pembinaan Puskesmas bagi dinas kesehatan. 3. Kementerian Kesehatan melakukan diseminasi informasi kepada provinsi yang mencakup materi yang dibutuhkan oleh dinas kesehatan daerah provinsi dalam melakukan orientasi bagi dinas kesehatan daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan kepada Puskesmas 4. Kementerian Kesehatan melakukan pembinaan terhadap provinsi melalui mekanisme pembinaan wilayah (Binwil) dan pemantauan terhadap proses pembinaan terpadu yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan daerah provinsi dan kabupaten/kota 5. Kementerian Kesehatan dapat menyediakan dukungan anggaran untuk provinsi dalam melakukan orientasi bagi dinas kesehatan daerah kabupaten/kota terkait pembinaan Puskesmas



KONSEP PEMBINAAN DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI Binwil 3 KAB N



Binwil 2



Binwil 1



KAB M



KAB F KAB G KAB J



KAB L KAB A KAB E



KOTA H



KAB C KAB B



KAB K



Binwil 5 KAB D



KAB I



Binwil 6



PELAKSANAAN PEMBINAAN A. PEMBINAAN LANGSUNG



B. PEMBINAAN TIDAK LANGSUNG Periodik Persemester



• Dilaksanakan dengan cara turun langsung ke Kab/Kota. • Pelaksanaan pembinaan langsung dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun.



• Dilaksanakan tanpa harus mengunjungi Kab/Kota, bisa melalui video confrence, email, chatting. • Pelaksanaan pembinaan tidak langsung dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan pembinaan langsung.



INDIKATOR KEBERHASILAN DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI DAN KEMENTERIAN KESEHATAN Level Pembinaan Tim Pembina Wilayah dinas kesehatan daerah provinsi



Tim Pembina Wilayah Kementerian Kesehatan



Input Persentase Kabupaten/Kota yang memenuhi sumber daya Puskesmas sesuai dengan standar.



Proses



Output



1. Persentase Dinas 1. Jumlah Kabupaten/Kota Kesehatan Kab/Kota yang melakukan yang dilakukan pembinaan ke Pembinaan oleh Provinsi Puskesmas sesuai sesuai dengan jadwal dengan ketentuan yang sudah disepakati 2. Jumlah Kabupaten/Kota 2. Persentase laporan yang mengirimkan TPCB yang di feedback instrumen monev ke kan. Provinsi 3. Persentase Dinas 3. Jumlah Kabupaten/Kota Kesehatan yang telah dilakukan Kabupaten/Kota yang pembinaan baik secara difasilitasi untuk langsung maupun tidak menindaklanjuti langsung sesuai dengan rekomendasi pembinaan. ketentuan



1. Jumlah Provinsi yang melakukan pembinaan ke Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan 2. Jumlah Provinsi yang mengirimkan laporan pembinaan Puskesmas ke PusatJ 3. umlah Provinsi yang telah dilakukan pembinaan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan ketentuan



Outcome 1. Seluruh kab/kota memenuhi SPM bidang kesehatan kab/kota 2. Seluruh provinsi memenuhi SPM bidang kesehatan Provinsi 3. Seluruh Kab/kota mencapai indikator RPJMD bidang kesehatan Kab/Kota 4. Tercapainya target indikator RPJMD bidang kesehatan provinsi 5. Tercapainya target indikator nasional bidang kesehatan tingkat provinsi 1. Seluruh kab/kota memenuhi SPM bidang kesehatan kab/kota 2. Seluruh provinsi memenuhi SPM bidang kesehatan Provinsi 3. Tercapainya target indikator RPJMD bidang kesehatan provinsi 4. Tercapainya target indikator nasional bidang kesehatan (RPJMN, Renstra, IKP, IKK)



PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBINAAN TERPADU TK PROVINSI Dinas Kesehatan Provinsi



Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota



Dilakukan 1 kali setahun , pada bulan Desember tahun berjalan atau bulan Januari tahun berikutnya.



PENCATATAN & PELAPORAN



KEMENTERIAN . KESEHATAN . DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3 1 Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Puskesmas



2



TPCB / TIM YANG MELAKUKAN PEMBINAAN



4



Laporan Tahunan



5 Laporan Semester



Laporan



❖ Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Puskesmas dan Timeline Tindak Lanjut Hasil Self Assessment



❖ Instrumen Standar Akreditasi



6



Umpan Balik



ALUR PENCATATAN & PELAPORAN PEMBINAAN PUSKESMAS



❑ Pengisian instrumen dilakukan secara mandiri atau self assessment.



DIISI OLEH PUSKESMAS



DIISI OLEH TPCB



TINGKAT PUSKESMAS



INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI MUTU PUSKESMAS



No



URAIAN



DIISI OLEH TPCB JAWABA N



III. PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIK (PPS) ..



DATA DUKUNG/ BUKTI VERIFIKASI



KESIMPULAN



❑ Pengisian instrumen diarahkan untuk memotret dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Puskesmas. ❑ Instrumen diisi sesuai fakta dan lengkap.



CONTOH PENGISIAN:



1 2



❑ Bila tindak lanjut PPS dan data dukungnya sudah >80%, pilih opsi 1). ❑ Bila data dukungnya hanya 61% - 65%, pilih opsi 2).



TINGKAT PUSKESMAS



DIISI OLEH PUSKESMAS



Tabel Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Self Assessment Puskesmas



TINGKAT PUSKESMAS



Tabel Timeline Tindak Lanjut Hasil Self Assessment Puskesmas



TINGKAT KABUPATEN/KOTA



Laporan & Umpan Balik Kabupaten/Kota paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:



TINGKAT KABUPATEN/KOTA



Tabel Laporan Pembinaan Puskesmas Tingkat Kabupaten/Kota (Semester)



TINGKAT PROVINSI



Tabel Laporan Pembinaan Puskesmas Tingkat Provinsi (Tahunan)