Peraturan Tentang Jalan [PDF]

Citation preview

Peraturan tentang Jalan UU Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan



Peraturan Pelaksana PP 34 Tahun 2006 tentang Jalan 78/PRT/M/2005 tentang Leger Jalan ( melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 630/KPTS/M/2009 tentang 22, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 35, Pasal 41, dan Pasal Penetapan Ruas-ruas Jalan Dalam 62 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jaringan jalan primer dan jalan Jalan) kolektor



-



20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan



-



567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional diubah oleh 92/KPTS/M/2011 tentang Perubahan pertama atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010



-



13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan



1



-



631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional



11/PRT/M/2011 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan



//



-



15/SE/Db/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kelaikan Fungsi Jalan -



Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ( melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 37 ayat (8), Pasal 38 ayat (6), Pasal 40, Pasal 41 ayat (3), Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (5), Pasal 48 ayat (6), dan Pasal 64, UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Undang-Undang Nomor 26 Ruang) Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



//



2



01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan



-



02/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan



-



03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan



-



04/PRT/M/2012 tentang Tata Cara Pengawasan Jalan



-



07/PRT/M/2012 tentang Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Di Bidang Jalan



-



15/PRT/M/2012 Tentang Pedoman penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis nasional.



-



Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030



-



Pergub DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta



-



Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2013



-



Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017.



Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang)



Pergub DKI Jakarta Nomor 178 Tahun 2015 Tentang Penataan Kegiatan Dalam Pemanfaatan Ruang



-



Pergub DKI Jakarta Nomor 209 Tahun 2016 Tentang Perizinan Dan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang



-



Perpres 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur



-



Pergub DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Perizinan Dan Pemeriksaan Teknis Prasarana Bidang Pekerjaan Umum



-



Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam Penataan Ruang.



-



-



Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.



-



-



Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / BPN Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang



-



-



//



3



Perda DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum



-



-



Pergub DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Persyaratan Izin Bekerja Bagi Surveyor Tata Ruang



-



-



Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Tim Pertimbangan Penataan Ruang



-



-



Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Tim Pertimbangan Penataan Ruang



-



-



//



4