![Peraturan Tentang Pemasyarakatann [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/peraturan-tentang-pemasyarakatann.jpg)
5 0 194 KB
No. Jenis Peraturan a. Undang-Undang
1.
Keterangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
2.
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
3.
1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22
4.
Tahun 2002 tentang Grasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
5.
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
6.
Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16
7.
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
8.
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
15
Tahun
2003
Tentang
Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan 9.
Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika b.
Peraturan
1.
Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor
27
Tahun
1983
Tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 2.
Pidana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
3.
Undang Hukum Acara Pidana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31
Tahun
1999
tentang
Pembinaan
dan
4.
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara
5.
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyrakatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab
6.
Perawatan Tahanan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan
7.
Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
8.
Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
9.
Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2017
tentang
Tata
Cara
Pelaksanaan
Koordinasi, Pemantapan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat Dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural c.
Peraturan
1.
Menteri
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang
2.
Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tanggal 16 November 2016 tentang
3.
Sistem Database
Pemasyarakatan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tanggal 20
November
2017
tentang
Perubahan
Atas
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Sistem Database 4.
Pemasyarakatan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tanggal 17 Juli 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan
5.
Lembaga Pemasyarakatan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04UM.01.06 Tahun 1983 Tanggal 16 Desember 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan
6.
Dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 Tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum
7.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi
8.
Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Bagi Tahanan Dan Warga Binaan
9.
Pemasyarakatan Penyalahguna Narkotika Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, dan
Narapidana 10. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011 Tanggal 27 Desember 2011 tentang
Pedoman Pengadaan
Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak
Didik
Pemasyarakatan
Pada
Lembaga
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 03 Tahun 2018 Tanggal 19 Februari 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat 12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 12 Tahun 2016 Tanggal 14 Maret 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Izin Keluar Bagi Narapidana Dalam Rangka Pembinaan 13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 53 Tahun 2016 Tanggal 29 Maret 2016 Tentang
Pengelolaan
dan
Pemanfaatan
Hasil
Kegiatan Industri di Lembaga Pemasyarakatan 14. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tanggal 16 Agustus 2007 tentang Wali
Pemasyarakatan 15. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tanggal 28 Februari 2013 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian
Pemuka
Dan
Tamping
Pada
Lembaga Pemasyarakatan 16. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tanggal 14 Maret 2013 tentang Assessment Risiko Dan Assessment Kebutuhan Bagi Narapidana Dan Klien Pemasyarakatan 17. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tanggal 30 November 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara 18. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara 19. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tanggal 28 Februari
2013
tentang
Tata
Tertib
Lembaga
Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara 20. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi RI Nomor 16 Tahun 2014 Tanggal 25 Juni 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpananan Benda Sitaan Negara 21. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahu n 2018 tentang Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggar aan Pemasyarakatan Tahun 2019-2023 22. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum
dan HAM Nomor 7 tahun 2013 tentang Pengangkata n dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan 23. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahu n 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Huku m dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisa si dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak 24. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahu n 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Huku m dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengun jungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjela ng Bebas, dan Cuti Bersyarat 25. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Pemasyarakatan 26. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan
Jabatan
Fungsional
Pembimbing
Kemasyarakatan 27. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penempatan Anak Sementara 28. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Penilaian
Pengubahan
Klas
Unit
Pelaksana Teknis Pemasyarakatan 29. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Penghitungan
Kebutuhan
Jabatan
Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan 30. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Penghitungan
Kebutuhan
Jabatan
Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan 31. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara
Fungsional Jabatan
Penyesuaian/Inpassing Pembimbing
Jabatan
Kemasyarakatan
Fungsional
Asisten
Dan
Pembimbing
Kemasyarakatan 32. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Syarat
Dan
Tata
Cara
Pengangkatan
Kepala
Lembaga Pemasyarakatan Klas I 33. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia
Nomor:M.HH-07.OT.01.03
Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Unit
Pelaksana
Teknis
Pemasyarakatan
Di
Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 34. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Tahun
Indonesia 2011
Nomor
Tentang
M.HH-16.KP.05.02
Kode
Etik
Pegawai
Pemasyarakatan 35. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.IN,04.03 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Dan
Dokumentasi
Pemasyarakatan,
Pada
Kantor
Direktorat Wilayah
Jenderal
Kementerian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan 36. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Tahun
Indonesia 2011
Nomor
Tentang
M.HH-01.PW.01.01
Pengawasan
Internal
Pemasyarakatan 37. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan 38. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak 39. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PS.01.04 Tahun 2006
Tentang
Pemberian
Remisi
Kepada
Narapidana Dan Anak Pidana Pasca Kerusuhan Atambua 40. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Tahun
Indonesia
2011
Nomor
Tentang
M.HH-18.KU.01.01.
Pelaksanaan
Pemberian
Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 41. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Tahun
Indonesia 2011
Nomor
Tentang
M.HH-16.KP.05.02
Kode
Etik
Pegawai
Pemasyarakatan 42. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak 43. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia
Nomor
M.HH-11.OT.01.01
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pengayoman Cipinang d.
Keputusan Menteri
1.
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015 Tanggal 25 Maret 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas
Nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Menandatangani
Keputusan
Pengangkatan,
Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak 2.
Asasi Manusia Republik Indonesia Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 Tanggal 14 November 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana Resiko Tinggi (High Risk) Kategori
3.
Bandar Narkotika Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 Tanggal 14 November 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana Resiko Tinggi (High Risk) Kategori
4.
Teroris Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M-02PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan
5.
Narapidana/Tahanan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02PK.04.10 Tahun 1991 Tanggal 13 April 1991 tentang Pola Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A
6.
Dan Kelompok Belajar Usaha Bagi Narapidana Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01PK.02.01 Tahun 1991 Tanggal 12 Juni 1991 tentang Petunjuk Pemindahan Narapidana, Anak Didik Dan Tahanan Keputusan
7.
Menteri
Hukum
Dan
Perundang-
Undangan RI Nomor M.09.HN.02-01 Tahun 1999 Tanggal 23 Desember 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174
8.
Tahun 1999 Tentang Remisi Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.03-PS.01.04 Tahun 2000
Tanggal
5 Oktober
2000 tentang
Tata Cara
Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup 9.
Menjadi Pidana Penjara Sementara Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-HN.02.01 Tahun 2001 Tanggal 27 April 2001 tentang Remisi Khusus Yang Tertunda Dan Remisi Khusus Bersyarat Serta
Remisi Tambahan 10. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 Tanggal 3 Pebruari 1998 tentang Tugas, Kewajiban Dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan 11. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.PK.01.01.03 Tahun 2014 Tanggal 22 Juli 2014 tentang Pelaksanaan Penyerahan Anak Negara dan Anak Sipil 12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 Tanggal 22 Desember 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak di
Balai
Pemasyarakatan
(Bapas),
Lembaga
Penempatan Anak Sementara (LPAS) Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) 13. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PW.11.01 Tahun 1991 Tanggal 9 Maret 1991
tentang
Narapidana
Pengawasan Kasus
Khusus
Subversi,
Terhadap Korupsi,
Penyelundupan, Narkotika Dan Perjudian 14. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.07-PL.03.05 Tahun 1987 Tanggal 23 Juni 1987 tentang Tata Cara Pengadaan, Penyimpanan, Penggunaan Dan Pemeliharaan Senjata Api Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 15. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-30.KP.04.01 Tahun
2013 Tanggal 8 Pebruari 2013 tentang Perubahan Susunan Anggota Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanggulangan
Gangguan
Keamanan
Dan
Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 16. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH05.OT.01.03 Tahun 2018 tentang Pembentukan Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten 17. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH06.OT.01.03
Tahun
2018
tentang
Perubahan
Nomenklatur Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Jakarta Timur menjadi Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pondok Bambu 18. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH07.OT.01.03
Tahun
2018
tentang
Perubahan
Nomenklatur Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas
III
Palembang
menjadi
Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Banyuasin, Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tangerang, Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas
IIA
Kotabumi
menjadi
Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Bekasi menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Cikarang, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Sindur menjadi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas III Gunung Sindur 19. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH08.OT.01.03 Tahun 2018 tentang Peningkatan Status Cabang Rumah Tahanan Negara menjadi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB 20. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH09.OT.01.03 Tahun 2018 tentang Perubahan Status
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rangkas Bitung menjadi
Lembaga
Pemasyarakatan
Kelas
III
Rangkas Bitung dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Gunung
Sindur
menjadi
Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur 21. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH10.OT.01.03 Tahun 2018 tentang Peningkatan Status Cabang Rumah Tahanan Negara menjadi Lembaga
Pemasyarakatan
Pemasyarakatan
Kelas
Kelas IIB
IIA, dan
Lembaga Lembaga
Pemasyarakatan Kelas III 22. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH11.OT.01.03 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kelas Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pondok Bambu menjadi Rumah Tahanan Negara Kelas I Pondok Bambu, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Labuhan Deli menjadi Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pekanbaru menjadi Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru, dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Depok menjadi Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok 23. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH12.OT.01.03 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kelas Lembaga Pemasyarakatan 24. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH01.PB.02.09 Tahun 2019 tentang Pola Bangunan Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara Perempuan,
dan
Lembaga
Pemasyarakatan
Perempuan 25. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH02.OT.01.03 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga
Pemasyarakatan
Khusus
Kelas
IIA
Karanganyar
Nusakambangan,
Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Purwokerto, dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Rumbai 26. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH03.OT.01.03 Tahun 2019 tentang Pembentukan Balai
Pemasyarakatan
Kelas
II
Nagan
Raya,
Lhokseumawe, Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ulu Induk, Kotabumi, Pringsewu, Bekasi, Subang, Nusakambangan, Ciangir, Sambas, Sampit, Batulicin, Tarakan, Saumlaki, Tidore, dan Fak-Fak 27. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH04.OT.01.03 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kelas Balai Pemasyarakatan Kelas II Surakarta menjadi Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta, Balai Pemasyarakatan Kelas II Palangkaraya menjadi Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangkaraya, dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Manado menjadi Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado 28. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH05.OT.01.03 Tahun 2019 tentang Perubahan Status Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Selong menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong 29. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH06.OT.01.03
Tahun
2019
tentang
Perubahan
Nomenklatur Lembaga Pemasyarakatan 30. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH08.OT.01.03
Tahun
Pembinaan
Khusus
2019
tentang
Anak
di
Lembaga lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM 31. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH09.OT.01.03
Tahun
2019
tentang
Perubahan
Kedudukan Cabang Rumah Tahanan Negara Markas Komando Korps Brigade Mobil POLRI 32. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor M-02.HN.02.01 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Remisi Kepada Narapidana Dan Anak Pidana Korban Bencana Alam Gempa Bumi Dan Gelombang Tsunami Dl Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Sumatera Utara 33. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor
M.01.PR.07.03
Perubahan
Keputusan
Tahun
1997
Menteri
Tentang
Nomor
M.02-
PR.07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai
Bimbingan
Kemasyarakatan
dan
Pengentasan Anak 34. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia
Nomor
M.03.PS.01.04
Tahun
2000
Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi bagi Narapidana Yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara 35. Keputusan Menteri Hukum Dan PerundangUndangan
Republik
Indonesia
Nomor
:
M.10.HN.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus Pada Hari Natal Tahun 1999 Dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1420
H
Tahun
2000
Menteri
Hukum
Dan
Perundang-Undangan Republik Indonesia 36. Keputusan Menteri Hukum Dan PerundangUndangan
Republik
Indonesia
Nomor
:
M.02.PR.08.03 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan Dan Tim Pengamat Pemasyarakatan 37. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana Dan Insentif Karya Narapidana 38. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor : M.04-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara Dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara 39. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.1979-KP.04-09 Tahun 1996 Tentang Tata Cara
Pemberian
dan
Penghentian
Tunjangan
Petugas Pemasyarakatan 40. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor
M.01.PR.07.03
Organisasi
dan
Tahun
Tata
1985
Kerja
tentang Lembaga
Pemasyarakatan 41. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor
M.02.PR.07.03
Organisasi
dan
Tahun
Tata
Kerja
1987 Balai
tentang
Bimbingan
Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak 42. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor
M.03.PR.07.03
Tahun
2003
tentang
Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Pasaman,
Jakarta,
Kendal,
Nusakambangan,
Mataram dan Waikabubak 43. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor
M.04.UM.01.06
Penetapan
Lembaga
Tahun
1983
Pemasyarakatan
tentang Tertentu
Sebagai Rumah Tahanan Negara e.
Instruksi Menteri
1.
Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.C.5/30a/10 Tahun 1964 Tanggal 20 Juli 1964 tentang Larangan Memakai Belenggu Rantai (Gang-Boeien) Sebagai Alat Pembelengguan Dan Seterusnya
Keterangan
:
1. Undang-Undang
: 10
2. Peraturan Pemerintah
: 14
3. Peraturan Menteri
: 43
4. Keputusan Menteri
: 43
5. Instruksi Menteri
:1
