Peraturan Tentang Pemasyarakatan [PDF]

Citation preview

No. Jenis Peraturan a. Undang-Undang



1.



Keterangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun



2.



1995 tentang Pemasyarakatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun



3.



1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun



4.



2002 tentang Grasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun



5.



2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010



tentang



Perubahan



Atas



Undang-Undang



6.



Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun



7.



2011 tentang Bantuan Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



b.



Peraturan



1.



Pemerintah



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah



Nomor



27



Tahun



1983



Tentang



Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 2.



Pidana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-



3.



Undang Hukum Acara Pidana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan



4.



Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun



5.



1999



tentang



Syarat



dan



Tata



Cara



Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyrakatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab



6.



Perawatan Tahanan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan



Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan 7.



Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan



8.



Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun



2012



tentang



Perubahan



Kedua



Atas



Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 9.



Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun



2017



tentang



Tata



Cara



Pelaksanaan



Koordinasi, Pemantapan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban c.



Peraturan



1.



Menteri



Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang



2.



Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tanggal 16 November



3.



2016



tentang



Sistem



Database



Pemasyarakatan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tanggal 20 November 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun



4.



2016



Tentang



Sistem



Database



Pemasyarakatan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tanggal 17 Juli



2017



tentang



Grand



Design



Penanganan



Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan 5.



Lembaga Pemasyarakatan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983 Tanggal 16 Desember 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan Dan Tata



6.



Tertib Rumah Tahanan Negara Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 Tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengeluaran



7.



Tahanan Demi Hukum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi



8.



Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Bagi Tahanan Dan Warga Binaan



9.



Pemasyarakatan Penyalahguna Narkotika Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor



40



Tahun



2017



Tentang



Pedoman



Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana 10. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011 Tanggal 27 Desember 2011 tentang Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak Didik Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan



Rumah



Tahanan



Negara



di



Lingkungan



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 03 Tahun 2018 Tanggal 19 Februari 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat 12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 12 Tahun 2016 Tanggal 14 Maret 2016 Tentang



Syarat Dan Tata Cara Pemberian Izin Keluar Bagi Narapidana Dalam Rangka Pembinaan 13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 53 Tahun 2016 Tanggal 29 Maret 2016 Tentang Pengelolaan



dan



Pemanfaatan



Hasil



Kegiatan



Industri di Lembaga Pemasyarakatan 14. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tanggal



16



Agustus



2007



tentang



Wali



Pemasyarakatan 15. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tanggal 28 Februari



2013



Pemberhentian



tentang Pemuka



Pengangkatan Dan



Tamping



Dan Pada



Lembaga Pemasyarakatan 16. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tanggal 14 Maret



2013



tentang



Assessment



Risiko



Dan



Assessment Kebutuhan Bagi Narapidana Dan Klien Pemasyarakatan 17. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tanggal 30 November 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara 18. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara 19. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tanggal 28 Februari 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara 20. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi RI Nomor 16



Tahun 2014 Tanggal 25 Juni 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpananan Benda Sitaan Negara 21. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2 018 tentang Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Tahun 2019-2023 22. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 20 19 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan H AM Nomor 7 tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pe mberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan 23. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2 019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Ta ta Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak 24. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2 019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Ca ra Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi K eluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Beb as, dan Cuti Bersyarat 25. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Pemasyarakatan 26. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan



Jabatan



Fungsional



Pembimbing



Kemasyarakatan 27. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penempatan Anak Sementara 28. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman



Penilaian



Pengubahan



Klas



Unit



Pelaksana Teknis Pemasyarakatan 29. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman



Penghitungan



Kebutuhan



Jabatan



Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan 30. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman



Penghitungan



Kebutuhan



Jabatan



Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan 31. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pembimbing



Kemasyarakatan



Dan



Jabatan



Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan 32. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Syarat



Dan



Tata



Cara



Pengangkatan



Kepala



Lembaga Pemasyarakatan Klas I 33. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.Hh-07.Ot.01.03 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 34. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-16.Kp.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan 35. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-01.In,04.03 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Dan



Dokumentasi



Pemasyarakatan,



Pada



Kantor



Direktorat Wilayah



Jenderal



Kementerian



Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan 36. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik



Indonesia



Nomor



M.Hh-01.Pw.01.01



Tahun.2011



Tentang



Pengawasan



Intern



Pemasyarakatan 37. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-05.0t.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan d.



Keputusan



1.



Menteri



Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015 Tanggal 25 Maret 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Menandatangani



Keputusan



Pengangkatan,



Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak 2.



Asasi Manusia Republik Indonesia Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 Tanggal 14 November 2017 tentang Pedoman Kerja



Lembaga



Pemasyarakatan



Khusus



Bagi



Narapidana Resiko Tinggi (High Risk) Kategori 3.



Bandar Narkotika Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 Tanggal 14 November 2017 tentang Pedoman Kerja



Lembaga



Pemasyarakatan



Khusus



Bagi



Narapidana Resiko Tinggi (High Risk) Kategori 4.



Teroris Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M-02PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan



5.



Narapidana/Tahanan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1991 Tanggal 13 April 1991 tentang Pola Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A Dan



6.



Kelompok Belajar Usaha Bagi Narapidana Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.02.01 Tahun 1991 Tanggal 12 Juni 1991 tentang Petunjuk



7.



Pemindahan Narapidana, Anak Didik Dan Tahanan Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan RI Nomor M.09.HN.02-01 Tahun 1999 Tanggal 23 Desember 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun



8.



1999 Tentang Remisi Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.03-PS.01.04 Tahun 2000 Tanggal 5 Oktober 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara



9.



Sementara Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-HN.02.01 Tahun 2001 Tanggal 27 April 2001 tentang Remisi Khusus Yang Tertunda Dan



Remisi Khusus Bersyarat Serta Remisi Tambahan 10. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.01 Tahun 1998 Tanggal 3 Pebruari 1998 tentang Tugas, Kewajiban Dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan 11. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.PK.01.01.03 Tahun 2014 Tanggal 22 Juli 2014 tentang Pelaksanaan Penyerahan Anak Negara dan Anak Sipil 12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 Tanggal 22 Desember 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak di Balai



Pemasyarakatan



(Bapas),



Lembaga



Penempatan Anak Sementara (LPAS) Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak 13. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PW.11.01 Tahun 1991 Tanggal 9 Maret



1991



tentang



Pengawasan



Narapidana



Kasus



Khusus



Subversi,



Terhadap Korupsi,



Penyelundupan, Narkotika Dan Perjudian 14. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.07-PL.03.05 Tahun 1987 Tanggal 23 Juni 1987 tentang



Tata



Cara



Pengadaan,



Penyimpanan,



Penggunaan Dan Pemeliharaan Senjata Api Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 15. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia PAS-30.KP.04.01



Tahun 2013



Tanggal 8 Pebruari 2013 tentang Perubahan Susunan Anggota



Satuan



Penanggulangan



Tugas Gangguan



Pencegahan



Dan



Keamanan



Dan



Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 16. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH05.OT.01.03 Tahun 2018 tentang Pembentukan Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten 17. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH06.OT.01.03



Tahun



2018



tentang



Perubahan



Nomenklatur Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Jakarta Timur menjadi Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pondok Bambu 18. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH07.OT.01.03



Tahun



2018



tentang



Perubahan



Nomenklatur Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas



III



Palembang



menjadi



Lembaga



Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Banyuasin, Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tangerang, Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas



IIA



Kotabumi



menjadi



Lembaga



Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Bekasi menjadi Lembaga



Pemasyarakatan Kelas III Cikarang, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Sindur menjadi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas III Gunung Sindur 19. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH08.OT.01.03 Tahun 2018 tentang Peningkatan Status Cabang Rumah Tahanan Negara menjadi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB 20. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH09.OT.01.03 Tahun 2018 tentang Perubahan Status Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rangkas Bitung menjadi



Lembaga



Pemasyarakatan



Kelas



III



Rangkas Bitung dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB



Gunung



Sindur



menjadi



Lembaga



Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur 21. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH10.OT.01.03 Tahun 2018 tentang Peningkatan Status Cabang Rumah Tahanan Negara menjadi Lembaga Pemasyarakatan Pemasyarakatan



Kelas Kelas



IIA, IIB



dan



Lembaga Lembaga



Pemasyarakatan Kelas III 22. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH11.OT.01.03 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kelas Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pondok Bambu menjadi Rumah Tahanan Negara Kelas I Pondok Bambu, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Labuhan Deli menjadi Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pekanbaru menjadi Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru, dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Depok menjadi Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok 23. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH12.OT.01.03 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kelas



Lembaga Pemasyarakatan 24. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH01.PB.02.09 Tahun 2019 tentang Pola Bangunan Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara Perempuan,



dan



Lembaga



Pemasyarakatan



Perempuan 25. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH02.OT.01.03 Lembaga



Tahun



2019



Pemasyarakatan



Karanganyar



tentang



Pembentukan



Khusus



Kelas



Nusakambangan,



IIA



Lembaga



Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Purwokerto, dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Rumbai 26. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH03.OT.01.03 Tahun 2019 tentang Pembentukan Balai Pemasyarakatan



Kelas



II



Nagan



Raya,



Lhokseumawe, Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ulu Induk, Kotabumi, Pringsewu, Bekasi, Subang, Nusakambangan, Ciangir, Sambas, Sampit, Batulicin, Tarakan, Saumlaki, Tidore, dan Fak-Fak 27. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH04.OT.01.03 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kelas Balai Pemasyarakatan Kelas II Surakarta menjadi Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta, Balai Pemasyarakatan Kelas II Palangkaraya menjadi Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangkaraya, dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Manado menjadi Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado 28. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH05.OT.01.03 Tahun 2019 tentang Perubahan Status Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Selong menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong 29. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH06.OT.01.03



Tahun



2019



tentang



Perubahan



Nomenklatur Lembaga Pemasyarakatan 30. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH08.OT.01.03 Tahun 2019 tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 31. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH09.OT.01.03



Tahun



2019



tentang



Perubahan



Kedudukan Cabang Rumah Tahanan Negara Markas Komando Korps Brigade Mobil POLRI e.



Instruksi Menteri



1.



Instruksi



Menteri



Kehakiman



Republik



Indonesia



Nomor J.C.5/30a/10 Tahun 1964 Tanggal 20 Juli 1964 tentang Larangan Memakai Belenggu Rantai (GangBoeien) 2.



Sebagai



Alat



Pembelengguan



Dan



Seterusnya Instruksi Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH01.OT.04.01



Tahun



2018



tentang



Pencegahan



Gangguan Keamanan dan Upaya Penyelundupan Barang-barang terlarang di Pulau Nusakambangan



Keterangan



:



1. Undang-Undang



:7



2. Peraturan Pemerintah



: 10



3. Peraturan Menteri



: 37



4. Keputusan Menteri



: 31



5. Instruksi Menteri



:2