![Peta Probis Tematik Kemiskinan 080322 [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/peta-probis-tematik-kemiskinan-080322.jpg)
5 0 2 MB
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS TEMATIK PENGENTASAN KEMISKINAN Jakarta, 8 Maret 2022
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB
PAGE
ARAH KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI DALAM RPJMN 2020-2024 Arah Kebijakan dan Strategi Program Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Arah Kebijakan PENGUATAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN ASN
Sumber: Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020
Strategi Penerapan MTN ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi,
serta penataan jabatan fungsional
PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PROSES BISNIS
Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi
REFORMASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
Perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan RB dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran
TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK
e-services, penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu 2
INISIATIF STRATEGI REFORMASI BIROKRASI BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA
MAKRO MESO
PAGE
Penguatan kebijakan kelembagaan bagi pengembangan tata kelola pemerintahan yang efektif, inklusif, partisipatif, dan saling menunjang antar sektor. a.Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang adaptif terhadap dinamika dalam konteks (isu dan tematik) pembangunan lintas sektor; b.Harmonisasi dan penyederhanaan Proses Bisnis dengan pola tematik untuk mewujudkan layanan terintegrasi inter dan antar organisasi K/L/D; dan c. Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Arsitektur SPBE sebagai bagian dari Transformasi Digital. a. Penguatan koordinasi inter-organisasi K/L/D dalam siklus penuh sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan lintas sektor; dan b. Peningkatan efektivitas dan penguatan kapasitas kelembagaan (people, process, technology, dan infrastructure). 3
STRATEGI KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI KELEMBAGAAN & TATA LAKSANA 2020-2024
PAGE
PRAKTEK PEMERINTAHAN DINAMIS 2025
2024 2023
FASE TRANSISI menuju SMART Government
• Kelengkapan proses bisnis dan tata hubungan kerja internal K/L • Inisiasi proses bisnis antar sasaran pembangunan lintas bidang/sektor, dan antar K/L • Layanan publik secara interaktif berbasis SPBE
2020 2019
2022 2021 FASE TRANSFORMASI menuju SMART Government • Kelengkapan proses bisnis antar sasaran pembangunan lintas bidang/sektor, dan antar K/L/D • Koordinasi K/L/D dalam isu/tematik fokus pembangunan lintas bidang/sektor • Tata kelola dan tata laksana inklusif berbasis SPBE
SMART Government
• Integrasi (high level) proses bisnis lintas K/L/D berbasis SPBE • Optimalisasi SPBE dalam koordinasi siklus PDCA, bagi isu/tematik dan pembangunan lintas bidang/sektor: • Screen to screen coordination; • Server to server coordination; • Penerapan penuh SPBE sebagai pendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional
4
PROGRAM KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA TAHUN 2022
PAGE
INDIKATOR REFORMASI BIROKRASI Optimalisasi Penyederhanaan Struktur Organisasi K/L/D Penerapan Sistem Kerja Berbasis Fungsional dan Kinerja Penyusunan proses bisnis lintas sektor yang kolaboratif berbasis tematik (i.e. Pengentasan Kemisikinan, Peningkatan Daya Saing Ekonomi)
KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AGILE, DAN KOLABORATIF
Penetapan Arsitektur SPBE
KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA YANG EFEKTIF, AGILE, DAN KOLABORATIF
Penerapan proses bisnis terintegrasi melalui penerapan Arsitektur SPBE Pemanfaatan infrastruktur TIK Nasional Berbagi Pakai Terwujudnya tematik layanan digital
TATA LAKSANA BERBASIS SPBE
5
PROSES BISNIS TEMATIK LINTAS SEKTOR UNTUK MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI TEMATIK
PAGE
Diperlukan proses bisnis tata kelola pengentasan kemiskinan dan peningkatan daya saing Indonesia
Sumber: Deputi RBKunwas Kementerian PANRB, Batam 3 Des 2021 6
PAGE
ILUSTRASI KONSEP PROSES BISNIS PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN Identifikasi Mandat Peraturan Perundang-Undangan UU Penanganan Fakir Miskin
UU Kesejahteraan Sosial
• Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. • Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial
• kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial • Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: • rehabilitasi sosial; • jaminan sosial; • pemberdayaan sosial; dan • perlindungan sosial
UU Sistem Jaminan Sosial Nasional • Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. • Jenis Program Jaminan Sosial meliputi (vide Pasal 18 j.o. Pasal 82 UU 11/2020 tentang Cipta Kerja): • jaminan kesehatan; • jaminan kecelakaan kerja; • jaminan hari tua; • jaminan pensiun; • jaminan kematian; dan • jaminan kehilangan pekerjaan. 7
ILUSTRASI KONSEP PROSES BISNIS PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN
PAGE
Berdasarkan RPJMN 2020-2024, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan antara lain:
4
TINGKAT KEAHLIAN & KETERAMPILAN ANGKATAN KERJA
2
AKSES TERHADAP LAYANAN KESEHATAN
5
KETERSEDIAAN LAPANGAN KERJA
3
TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK
6
KEPEMILIKIAN ASET PRODUKTIF
1
KETERSEDIAAN PASOKAN PANGAN
8
PAGE
KONSEP PROSES BISNIS TEMATIK LPNK “n”
Kementerian A
LPNK A
Kementerian “n”
LPNK B
Kementerian Koordinator
Kementerian B
sinkronisasi, koordinasi, dan kolaborasi Mitra Pembangunan “n” Mitra Pembangunan A
Daerah “n” Mitra Pembangunan B
Daerah A Daerah B
Anggota yang terlibat dalam jaringan inter antar lembaga Bentuk hubungan yang kuat Bentuk hubungan koordinatif
9
ILUSTRASI PEMETAAN STAKEHOLDERS PENGENTASAN KEMISKINAN
PAGE
Anggota yang terlibat dalam jaringan inter antar lembaga Bentuk hubungan yang kuat Bentuk hubungan koordinatif
10
ILUSTRASI KONSEP PROSES BISNIS
PAGE
FAKTOR TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN
3
TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK
Penelitian Ester Duflo pada pembangunan SD Inpres Tahun 1974 menunjukan bahwa pembangunan tersebut tidak hanya meningkatkan rata-rata partisipasi Pendidikan, tetapi juga berdampak pada peningkatan pendapatan (1,5% s.d. 2,7% dari tiap sekolah yang dibangun) (Duflo, 2001)
Akan dijabarkan setiap prosesnya dalam proses bisnis level selanjutnya, sesuai dengan bidang/sektornya.
11
Terima Kasih
kempanrb
kemenpanrb
Kementerian-PANRB
