Profil Kesehatan Jatim 2019 - Compressed [PDF]

Citation preview

2019 P R O F I L KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR Jl. Ahmad Yani 118 Surabaya 60231 2020



DAFTAR ISI SAMBUTAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL BAB 1 DEMOGRAFI A. Kondisi Geografis dan Administrasi B. Kependudukan BAB 2 SARANA KESEHATAN A. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) B. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) C. Rumah Sakit D. Sarana Kefarmasian dan Alat Kesehatan 1. Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas 2. Fasilitas Produksi Kefarmasian 3. Fasilitas Distribusi Bidang Kefarmasian 4. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian BAB 3 TENAGA KESEHATAN A. Jumlah Tenaga Kesehatan BAB 4 PEMBIAYAAN KESEHATAN A. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kesehatan Tahun Anggaran 2019 B. Jaminan Kesehatan Nasional C. Dana Desa Kesehatan BAB 5 KESEHATAN KELUARGA A. Kesehatan Ibu 1. Angka Kematian Ibu 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 3. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 4. Pelayanan Komplikasi Kebidanan 5. Pelayanan Kontrasepsi B. Kesehatan Anak 1. Angka Kematian Bayi 2. Pelayanan Kesehatan Neonatal 3. Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita 4. Pelayanan Kesehatan Anak, Remaja dan Usila (ARU) C. Imunisasi 1. Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi di Provinsi Jawa Timur 2019 2. Universal Child Immunization (UCI) D. PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 1. Pencapaian Penimbangan Balita (D/S) 2. Pencegahan dan Penanggulangan GAKY 3. Pencegahan dan Penanggulangan Anemia Gizi Besi 4. Pemberian Kapsul Vitamin A pada Balita 5. Pemberian ASI Eksklusif



i ii iv viii xii 1 2 5 7 9 12 12 13 15 16 19 21 21 23 25 25 27 29 31 32 35 35 36 39 41 45 45 46 47 47 49 50 51 51 ii







BAB 6 PENGENDALIAN PENYAKIT A. Penyakit Menular Langsung 1. Tuberkulosis (TB) 2. Kusta 3. Human Immunodeficiency Virus (HIV) Dan Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) 4. Pneumonia 5. Diare B. Penyakit Menular Bersumber Binatang 1. Demam Berdarah Dengue (DBD) 2. Malaria 3. Filariasis C. Penyakit Menular yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) 1. Polio dan AFP 2. Difteri D. Penyakit Tidak Menular 1. Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi) 2. Diabetes Melitus 3. Kanker Leher Rahim 4. Kanker Payudara E. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat BAB 7 KESEHATAN LINGKUNGAN A. Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Dasar B. Penyelenggaraan Air Minum C. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) D. Keamanan Pangan



53 53 55 55 57 58 59 59 60 61 62 62 64 65 66 66 67 67 68 71 71 72 73



LAMPIRAN



iii



DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1



Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota



Lampiran 2



Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur



Lampiran 3



Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf dan Ijazah yang Diperoleh menurut Jenis Kelamin



Lampiran 4



Jumlah Sarana Kesehatan menurut Kepemilikan



Lampiran 5



Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Jalan, Rawat Inap dan Kunjungan Gangguan Jiwa di Sarana Pelayanan Kesehatan



Lampiran 6



Persentase Rumah Sakit Dengan Kemampuan Pelayanan Gawat Darurat (GADAR) Level I



Lampiran 7



Angka Kematian Pasien Di Rumah Sakit



Lampiran 8



Indikator Kinerja Pelayanan Di Rumah Sakit



Lampiran 9



Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Dan Vaksin Esensial



Lampiran 10



Jumlah Posyandu Dan Posbindu PTM* menurut Strata



Lampiran 11



Jumlah Tenaga Medis Di Fasilitas Kesehatan



Lampiran 12



Jumlah Tenaga Keperawatan Dan Kebidanan Di Fasilitas Kesehatan



Lampiran 13



Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Dan Gizi Di Fasilitas Kesehatan



Lampiran 14



Jumlah Tenaga Teknik Biomedika, Keterapian Fisik, Dan Keteknisan Medik Di Fasilitas Kesehatan



Lampiran 15



Jumlah Tenaga Kefarmasian Di Fasilitas Kesehatan



Lampiran 16



Jumlah



Tenaga



Penunjang/Pendukung



Kesehatan



Di



Fasilitas



Kesehatan Lampiran 17



Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Jenis Jaminan



Lampiran 18



Persentase Desa Yang Memanfaatkan Dana Desa Untuk Kesehatan



Lampiran 19



Alokasi Anggaran Kesehatan



Lampiran 20



Jumlah Kelahiran Menurut Jenis Kelamin



Lampiran 21



Jumlah Kematian Ibu Menurut Kelompok Umur



Lampiran 22



Jumlah Kematian Ibu Menurut Penyebab



Lampiran 23



Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Dan Ibu Nifas



Lampiran 24



Cakupan Imunisasi Td Pada Ibu Hamil



iv



Lampiran 25



Persentase Cakupan Imunisasi Td Pada Wanita Usia Subur Yang Tidak Hamil



Lampiran 26



Persentase Cakupan Imunisasi Td Pada Wanita Usia Subur (Hamil Dan Tidak Hamil)



Lampiran 27



Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)



Lampiran 28



Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi



Lampiran 29



Cakupan Dan Proporsi Peserta Kb Pasca Persalinan Menurut Jenis Kontrasepsi



Lampiran 30



Jumlah Dan Persentase Penanganan Komplikasi Kebidanan Dan Komplikasi Neonatal Menurut Jenis Kelamin



Lampiran 31



Jumlah Kematian Neonatal, Bayi, Dan Balita Menurut Jenis Kelamin



Lampiran 32



Jumlah Kematian Neonatal, Bayi, Dan Balita Menurut Penyebab Utama



Lampiran 33



Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Menurut Jenis Kelamin



Lampiran 34



Cakupan Kunjungan Neonatal Menurut Jenis Kelamin



Lampiran 35



Bayi Baru Lahir Mendapat IMD* Dan Pemberian Asi Eksklusif Pada Bayi < 6 Bulan



Lampiran 36



Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Menurut Jenis Kelamin



Lampiran 37



Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)



Lampiran 38



Cakupan Imunisasi Hepatitis B0 (0 -7 Hari) Dan BCG Pada Bayi Menurut Jenis Kelamin



Lampiran 39



Cakupan Imunisasi Dpt-Hb-Hib 3, Polio 4*, Campak/Mr, Dan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi Menurut Jenis Kelamin



Lampiran 40



Cakupan Imunisasi Lanjutan Dpt-HB-Hib 4 Dan Campak/Mr2 Pada Anak Usia Dibawah Dua Tahun (Baduta)



Lampiran 41



Cakupan Pemberian Vitamin A Pada Bayi Dan Anak Balita



Lampiran 42



Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Menurut Jenis Kelamin



Lampiran 43



Jumlah Balita Ditimbang Menurut Jenis Kelamin



Lampiran 44



Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U, Dan BB/TB



Lampiran 45



Cakupan Pelayanan Kesehatan Peserta Didik SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA Dan Usia Pendidikan Dasar



Lampiran 46



Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut



Lampiran 47



Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Pada Anak SD Dan Setingkat Menurut Jenis Kelamin



Lampiran 48



Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Menurut Jenis Kelamin



Lampiran 49



Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Menurut Jenis Kelamin v







Lampiran 50



Puskesmas Yang Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Keluarga



Lampiran 51



Jumlah



Terduga



Tuberkulosis,



Kasus



Tuberkulosis,



Kasus



Tuberkulosis Anak, Case Notification Rate (CNR) Per 100.000 Penduduk Dan Case Detection Rate (CDR) Lampiran 52



Angka Kesembuhan Dan Pengobatan Lengkap Serta Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Menurut Jenis Kelamin



Lampiran 53



Penemuan Kasus Pneumonia Balita Menurut Jenis Kelamin



Lampiran 54



Jumlah Kasus HIV Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur



Lampiran 55



Jumlah Kasus Dan Kematian Akibat Aids Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur



Lampiran 56



Kasus Diare Yang Dilayani



Lampiran 57



Kasus Baru Kusta Menurut Jenis Kelamin



Lampiran 58



Kasus Baru Kusta Cacat Tingkat 0, Cacat Tingkat 2, Penderita Kusta Anak 5 orang. Disamping itu Strata Posyandu Puri dapat dikembangkan menjadi Taman Posyandu, dengan kata lain Taman Posyandu dibentuk



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



5







melalui tiga pilar yaitu Posyandu Puri, Bina Keluarga Balita (BKB) serta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pada tahun 2019 Jumlah Kabupaten/Kota telah > 60 % mencapai Posyandu Puri, dapat digambarkan sebagai berikut : Gambar 2.2 Persentase Kabupaten/Kota dengan Posyandu yang Telah Mencapai Strata Purnama dan Mandiri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019



Sumber : Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



Masih ada 4 Kabupaten yang perlu ditingkatkan Posyandunya untuk mencapai strata PURI > 60 % yaitu Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Lumajang. Capaian dari tahun ketahun untuk Posyandu Puri telah mencapai target dari Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019, dapat di gambarkan sebagai berikut : Gambar 2.3 Persentase Pencapaian Kab./Kota > 60 % yang Memiliki Posyandu PURI Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 - 2019



% Target Renstra



68 71.05



2015



86.84



78.95 68



2016



% Realisasi



68



2017



76



84.21



2018



84



89.47



2019



Sumber : Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



6







B.



PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan sampai ditingkat



Kecamatan. Sampai dengan tahun 2019, jumlah Puskesmas di Provinsi Jawa Timur sebanyak 968 puskesmas yang terdiri dari 629 puskesmas rawat inap dan 339 puskesmas non rawat inap. Gambar 2.4 Peta Penyebaran Jumlah Puskesmas di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019



Sumber : Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Jawa Timur



Puskesmas merupakan garda depan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar. Masyarakat menghendaki pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Puskesmas juga semakin memberikan pelayanan yang berkualitas dan untuk menjamin perbaikan mutu tersebut dilakukan melalui mekanisme akreditasi. Akreditasi Puskesmas menilai tiga kelompok pelayanan di Puskesmas yaitu Administrasi Manajemen, Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan. Jika standar-standar tersebut terpenuhi, maka akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berkunjung ke Puskesmas. Jumlah Puskesmas yang telah di Akreditasi di Jawa Timur sebanyak 963 Puskesmas (99,48%) dan 37 Klinik Pratama terakreditasi (2,45%). Adapun status akreditasi puskesmas sebagai berikut.



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



7







Gambar 2.5 Persentase Akreditasi Puskesmas di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019



Dasar



Madya



Utama 5%



Paripurna 7%



33% 55%



Sumber : Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



Upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dilaksanakan dalam beberapa bentuk diantaranya rawat jalan dan rawat inap. Pada tahun 2019 jumlah kunjungan pasien baru sebanyak 27.791.370 orang untuk rawat jalan dan 542.783 orang untuk rawat inap. Trend pemanfaatan Puskesmas oleh masyarakat dalam mencari pertolongan kesehatan pada tahun 2015 sampai dengan 2019 terlihat pada gambar dibawah ini. Gambar 2.6 Perkembangan Jumlah Kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap di Puskesmas Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 – 2019 30,000,000 25,000,000



26,687,870



26,857,648



27,791,370



23,953,813 20,261,932



20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 -



442,059 2015



444,665 2016 Rawat jalan



423,210



393,847 2017



2018



542,783 2019



Rawat Inap



Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2019



Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa trend jumlah kunjungan rawat jalan mengalami kenaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2014, kunjungan rawat jalan di Puskesmas hingga tahun 2019 meningkat sebesar 7%. Sedangkan kunjungan rawat inap mengalami fluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan, Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas kesehatan. Jaringan pelayanan Puskesmas terdiri atas Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan bidan desa,



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



8







sedangkan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas klinik, rumah sakit, laboratorium dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Puskesmas pembantu memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. Jumlah Puskesmas pembantu di Jawa Timur sebanyak 2.253 puskesmas pembantu. Puskesmas Keliling memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (mobile) untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas. Jumlah puskesmas keliling di Jawa Timur pada tahun 2019 sebanyak 1.173. Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) di Jawa Timur sebanyak 3.213 Ponkesdes. Keberadaan perawat bersama bidan di Ponkesdes dilakukan untuk penguatan pelayanan kesehatan di desa yang mengutamakan promotive dan preventif. Berikut Jumlah Ponkesdes di kabupaten/kota pada tahun 2019. Gambar 2.7 Sebaran Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019



Sumber : Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



C.



RUMAH SAKIT Jumlah Rumah Sakit di Provinsi Jawa Timur mengalami perubahan setiap tahun.



Data 3 tahun terakhir, jumlah rumah sakit mengalami perubahan. Tahun 2017 ada 373 rumah sakit, tahun 2018 menjadi 380 rumah sakit dan tahun 2019 menjadi 384 RS. Bertambahnya rumah sakit ini juga diikuti dengan bertambahnya jumlah Tempat Tidur (TT). Hal ini diharapkan dapat memenuhi akses pelayanan rujukan masyarakat Jawa Timur. Dari hasil pelaporan profil kesehatan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, jumlah rumah sakit di Jawa Timur berdasarkan kepemilikan tahun 2019 sebagai berikut :



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



9







Tabel 2.1 Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Kepemilikan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019



No.



Kepemilikan



Jenis Rumah Sakit Kementerian



1.



Pemerintah



Rumah Sakit Kementerian Pendidikan Rumah Sakit Pem Prov Rumah Sakit PemKab/Kota



2.



TNI POLRI



3.



BUMN



4.



Swasta



2019 Umum



1



Umum



2



Khusus



2



Umum



8



Khusus



6



Umum



58



Umum



23



Khusus



2



Umum



15



Umum



185



Khusus



79



Total



384



Sumber : Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



Pelayanan rumah sakit terdiri pelayanan dasar medik, pelayanan spesialis, dan pelayanan penunjang. Salah satu pelayanan dasar medik adalah pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Pada profil kesehatan tahun 2018 dari 380 rumah sakit hanya 338 rumah sakit (88,9%) yang melaporkan data kunjungan rawat jalan dan rawat inap, Sedangkan pada profil kesehatan tahun 2019 mengalami penurunan dari 384 rumah sakit yang melaporkan 325 rumah sakit (84,6%). Hal ini disebabkan karena jumlah rumah sakit yang semakin bertambah sedangkan rumah sakit yang melaporkan lebih sedikit dari tahun 2018. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah kunjungan pasien, meskipun rumah sakit yang melaporkan lebih sedikit tetapi jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap tahun 2019 lebih banyak dari tahun 2018. Hal ini dapat diketahui di data profil kesehatan tahun 2018 untuk jumlah kunjungan rawat jalan 12.855.316 sedangkan jumlah kunjungan pasien rawat jalan tahun 2019 adalah 14.042.311. Untuk kunjungan pasien rawat inap tahun 2018 adalah 1.984.053 sedangkan untuk tahun 2019 adalah 3.264.899. Rata-rata jumlah kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit (GDR) di Jawa Timur tahun 2018 adalah 37,3 sedangkan untuk tahun 2019 menurun menjadi 32,2. Rata-rata jumlah kematian 48 jam setelah di rawat untuk 1000 penderita keluar (NDR) tahun 2018 adalah 18,9 sedangkan untuk 2019 menurun menjadi 15,9.



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



10







Jumlah hari perawatan di Jawa Timur tahun 2018 adalah 7.545.262 sedangkan di tahun 2019 meningkat menjadi 9.345.741. Jumlah pelayanan gawat darurat gadar level 1 Rumah Sakit Umum di Jawa Timur sebanyak 296 rumah sakit dari 296 Rumah Sakit Umum di Jawa Timur (100%), dan pelayanan gawat darurat gadar level 1 di Rumah Sakit Khusus 88 dari 88 Rumah Sakit Khusus di Jawa Timur (100%). Selain berdasarkan kepemilikannya, rumah sakit juga dikelompokkan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan menjadi Kelas A, Kelas B, Kelas C, dan Kelas D. Pada tahun 2019, terdapat 5 RS Kelas A, 58 RS Kelas B, 185 RS Kelas C, dan 136 RS Kelas D. Gambar 2.8 Rumah Sakit Menurut Kelas di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019



Gambaran Klasifikasi Rumah sakit di Provinsi Jawa timur Tahun 2019



JUMLAH RS



C, 185 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0



D, 136 B, 58



A, 5



A



B



C



D



KLASIFIKASI Sumber : Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



Kapasitas tempat tidur yang mencukupi akan menunjang mutu pelayanan yang ada di rumah sakit. Jumlah tempat tidur (TT) dari 384 rumah sakit yang melapor tahun 2019 adalah 44.157. Tabel 2.2 Nilai Indikator Pemakaian Tempat Tidur Rumah Sakit di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 – 2019



Indikator



2016



2017



2018



2019



Standar KEMENKES RI



BOR



59,4%



40,74%



51,38%



57,00%



60-85%



BTO



56,25 kali



45,46 kali



66,82 kali



60,00 kali



40-50 kali



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



11







TOI



2,6 hari



4,76 hari



2,9 hari



3,0 hari



1-3 hari



ALOS



3,78 hari



3 hari



1,3 hari



3,0 hari



6-9 hari



Sumber : Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



Indikator BOR (Bed Occupancy Rate) pada tahun 2019 sebesar 58,0% mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Tetapi angka tersebut tidak memenuhi standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI yaitu antara 60-85%. Untuk rata-rata lama hari perawatan/Average Length of Stay (ALOS) Jawa Timur pada tahun 2019 selama 3,2 hari dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tetapi angka tersebut tidak memenuhi standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI yaitu antara 6-9 hari. TOI (Turn Over Interval) yaitu nilai rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini juga memberikan gambaran tingkat efisiensi dari penggunaan tempat tidur. Pada tahun 2019 angka TOI mengalami penurunan menjadi 2,4 hari dari tahun sebelumnya. BTO (Bed Turn Over) yaitu jumlah hari perawatan dibagi jumlah kapasitas tempat tidur. Pada tahun 2019 didapatkan nilai BTO sebesar 63,9 kali dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Angka ini melebihi standar nasional 40-50. Berdasarkan data diatas khususnya untuk BOR dan TOI dapat diambil kesimpulan bahwa BOR dan TOI berbanding terbalik yang artinya semakin banyak dan seringnya tempat tidur yang terpakai maka interval tempat tidur dari terisi ke saat tidak terisi semakin sedikit.



D.



SARANA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN



1.



Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Salah satu komponen penting dari sarana pelayanan kesehatan yang bermutu



adalah manajemen logistik obat yang mencakup pengadaan, distribusi dan penyimpanan obat. Persentase puskesmas dengen ketersediaan obat dan vaksin esensial adalah Persentase puskesmas yang memiliki 80% obat dan vaksin esensial (pemantauan dilaksanakan terhadap 20 item obat indikator).



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



12







Gambar 2.9 Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2019



Sumber : Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



Pada bulan Desember tahun 2019 persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial di Kabupaten/Kota terhadap 20 item obat indikator di Provinsi Jawa Timur sebesar 98,76%. Dari gambar 2.9 diatas diketahui bahwa Persentase Puskesmas dengan ketersediaan Obat dan Vaksin Essensial di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk bulan Desember tahun 2019 sudah memenuhi standar yang dipersyaratkan sebesar 80% dan melampaui target nasional sebesar 95% tingkat Provinsi, namun masih terdapat 1 (satu) kabupaten yang tidak memenuhi standar ketersediaan obat dan vaksin esensial yaitu Kabupaten Jombang sebesar 79,41%. Hal ini disebabkan karena sumber anggaran yang tersedia untuk pengadaan obat hanya bersumber dari 1 (satu) anggaran yaitu Dana Alokasi Khusus, dimana jumlah anggaran tersebut sangat terbatas sehingga pengadaan obat yang dilaksanakan berdasarkan prioritas, namun pelayanan di semua puskesmas masih tetap berjalan dengan baik yang mana obat - obat yang dibutuhkan tetap diadakan oleh masing-masing Puskesmas yang bersumber dari anggaran kapitasi.



2.



Fasilitas Produksi Kefarmasian Fasilitas produksi sediaan farmasi adalah sarana yang digunakan untuk



memproduksi obat, bahan baku obat, obat tradisional, dan kosmetika. Yang termasuk



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



13







sarana produksi kefarmasian antara lain Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Industri Kosmetika, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Berikut data jumlah sarana produksi kefarmasian di wilayah Jawa Timur pada tahun 2018 dan 2019. Tabel 2.3 Jumlah Sarana Produksi Kefarmasian Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dan 2019



NO



JENIS SARANA



THN 2018



THN 2019



1



Industri Farmasi



39



37



2



Industri Obat Tradisional/IEBA



21



25



3



Usaha Mikro Obat Tradisional



16



19



Sumber : Seksi Kefarmasian; Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



a.



Industri Farmasi Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan



untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Perkembangan jumlah dan jenis produk yang diproduksi oleh Industri Farmasi dalam negeri serta kebijakan pemerintah yang kondusif telah mendorong sarana Industri Farmasi hingga menjadi salah satu industri yang berkembang dengan jumlah konsumen yang terus bertambah. Tercatat bahwa pada tahun 2019 terdapat 37 Industri Farmasi di Jawa Timur dan dapat dipahami tidak seluruh Kabupaten/Kota memiliki Industri Farmasi. Berdasarkan ketersediaannya, jumlah Industri Farmasi di Jawa Timur pada tahun 2019 mengalami penurunan, dikarenakan alasan sebagai berikut : 1.



Adanya Industri Farmasi yang mengajukan penutupan sehingga tidak aktif dalam proses produksi sediaan farmasi;



2.



Adanya Industri Farmasi yang berubah izin menjadi Industri Obat Tradisional. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 006 tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat tradisional menyatakan bahwa produk kuasi dapat dikategorikan dalam kelompok Industri Obat tradisional dimana sebelumnya produksi kuasi diwajibkan mempunyai izin Industri Farmasi;



3.



Adanya Industri Farmasi yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan persyaratan standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), dimana Industri Farmasi wajib mempunyai sertifikat CPOB yang diterbitkan oleh Badan POM.



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



14







b.



Industri Obat Tradisional (IOT)/Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) Industri Obat Tradisional adalah industri yang membuat semua bentuk sediaan



obat tradisional. Industri Ekstrak Bahan Alam adalah industri yang khusus membuat sediaan dalam bentuk ekstrak sebagai produk akhir. Ketersediaan sarana produksi di bidang kesehatan seperti IOT/IEBA sudah banyak berkembang dan mayoritas masyarakat kian banyak yang berpaling pada obat tradisional terkait slogan back to nature atau hidup sehat menggunakan produk herbal. Penyebaran industri obat tradisional belum banyak berkembang di wilayah Jawa Timur. Hal ini terlihat dari jumlah IOT/IEBA pada tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2019, terdapat 7 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang memiliki sarana IOT dan paling banyak terdapat di Kota Surabaya dengan jumlah sebanyak 8 industri. Berdasarkan ketersediaannya, jumlah sarana IOT/IEBA pada tahun 2019 mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan adanya sarana IOT/IEBA baru dimana adanya peningkatan permintaan obat tradisional. c.



Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Usaha Mikro Obat Tradisional adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat



tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan. Berdasarkan ketersediaannya, jumlah sarana UMOT pada tahun 2019 mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan adanya sarana UMOT baru dimana adanya peningkatan permintaan obat tradisional.



3.



Fasilitas Distribusi Bidang Kefarmasian Fasilitas distribusi sediaan farmasi adalah sarana yang digunakan untuk



mendistribusikan atau menyalurkan sediaan farmasi. Yang termasuk sarana produksi kefarmasian antara lain Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Instalasi Sediaan Farmasi. Berikut data jumlah sarana distribusi kefarmasian di wilayah Jawa Timur pada tahun 2018 dan 2019. Tabel 2.4 Cakupan Sarana Distribusi di Bidang Kefarmasian Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2019



NO 1



JENIS SARANA



THN 2018



THN 2019



270



274



a. PBF Pusat



139



144



b. PBF Cabang



131



130



Pedagang Besar Farmasi



Sumber : Seksi Kefarmasian, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



15







a.



Pedagang Besar Farmasi (PBF) Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang



memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PBF Cabang adalah cabang PBF yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PBF memegang peranan penting dalam upaya menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan bahan obat untuk pelayanan kesehatan dan melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan obat atau bahan obat yang tidak tepat dan/atau tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan. Berdasarkan ketersediaannya, jumlah sarana PBF pada tahun 2019 mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan adanya sarana PBF baru di beberapa Kabupaten/Kota, walaupun di beberapa Kabupaten/Kota lainnya terdapat PBF yang tutup.



4.



Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama. Berikut data jumlah sarana pelayanan kefarmasian di wilayah Jawa Timur pada tahun 2018 dan 2019. Tabel 2.5 Jumlah Sarana Pelayanan Kefarmasian di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dan 2019



NO 1



JENIS SARANA Apotek



THN 2018



THN 2019



4.107



4.348



a. Apotek non PRB



4.177



b. Apotek PRB 2



Toko Obat



171 485



539



Sumber : Seksi Kefarmasian; Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



a.



Apotek Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek



kefarmasian oleh Apoteker. Orientasi pelayanan kefarmasian di apotek saat ini telah bergeser, semula hanya berorientasi pada pelayanan produk (product-oriented) menjadi pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (patient-oriented). Kabupaten/Kota dengan jumlah apotek terbanyak adalah Kota Surabaya dengan jumlah 799 apotek atau sekitar 18,38% dari jumlah apotek seluruh



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



16







Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Jember berada di posisi setelahnya dengan jumlah masing-masing sebesar 430 dan 253 apotek. Bila dibandingkan jumlah penduduk, ketiga kabupaten/kota tersebut memiliki jumlah penduduk terbanyak dari total jumlah penduduk seluruh Jawa Timur. Berdasarkan ketersediaannya, jumlah sarana apotek pada tahun 2019 mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan adanya apotek yang bekerja sama dengan BPJS dalam rangka pendekatan akses pelayanan kefarmasian pada Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam bentuk Apotek Program Rujuk Balik (PRB). b.



Toko Obat Toko obat merupakan salah satu sarana distribusi yang mengalami



perkembangan yang cukup pesat, meskipun banyak yang sudah mulai beralih izin menjadi apotek. Sebagai bagian dari sistem distribusi obat, toko obat memiliki fungsi yang strategis dalam upaya pemerataan ketersediaan obat agar obat mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat sesuai dengan salah satu kebijakan nasional di bidang obat. Pembinaan dan pengawasan mutlak dilakukan dalam upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan obat dan kesalahan dalam penggunaan obat. Berdasarkan ketersediaannya, jumlah sarana toko obat pada tahun 2019 mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan adanya peluang pasar dalam pertumbuhan ekonomi di bidang kefarmasian dalam era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



17







Halaman ini sengaja dikosongkan



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



18



BAB 3 TENAGA KESEHATAN







TENAGA KESEHATAN A.



BAB 3



JUMLAH TENAGA KESEHATAN Informasi tetang Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDM Kesehatan) yang



disajikan dalam Profil Kesehatan ini merupakan output dari aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) yang masih berbasis excel. Output tersebut dihasilkan dari input data SDM Kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun masyarakat (swasta) di wilayah kabupaten/kota dan provinsi yang dikoordinir oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi dan di integrasikan dengan data dari berbagai sistem informasi dilingkungan Badan PPSDM Kesehatan, Unit Utama Kementerian Kesehatan, dan stakeholder lintas program dan lintas sektor terkait. Tabel 3.1 Jumlah Ketersediaan SDM Kesehatan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019



RUMPUN SDMK 01. MEDIS 02. PSIKOLOGI KLINIS 03. KEPERAWATAN 04. KEBIDANAN 05. KEFARMASIAN 06. KESEHATAN MASYARAKAT 07. KESEHATAN LINGKUNGAN 08. GIZI 09. KETERAPIAN FISIK 10. KETEKNISIAN MEDIS 11. TEKNIK BIOMEDIKA 12. KESEHATAN TRADISIONAL 13. ASISTEN TENAGA KESEHATAN 14. TENAGA PENUNJANG TOTAL



JENIS KELAMIN L P 9.474 22 19.392 1.283 383 451 330 362 1.106 1.741 21 1.206 26.157 61.928



JUMLAH



10.748 20.222 110 132 33.153 52.545 25.011 25.011 7.087 8.370 1.557 1.940 910 1.361 2.153 2.483 602 964 2.389 3.495 3.729 5.470 83 104 5.936 7.142 25.597 51.754 119.065 180.993



Sumber : Seksi SDMK, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



Data yang tertera dalam tabel 3.1, merupakan data jenis SDM kesehatan yang dicatat dari setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) atau Institusi kesehatan di masing – masing wilayah Kabupaten atau Kota, sehingga dapat dimungkinkan terjadi pencatatan ganda mengingat tenaga kesehatan dapat berpraktek di lebih dari fasyankes.



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



19







Tabel 3.2 Jumlah Ketersediaan SDM Kesehatan Tenaga Medis di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019



TENAGA MEDIS 01. Dokter 02. Dokter Gigi 03. Dokter Spesialis 04. Dokter Gigi Spesialis TOTAL



JENIS KELAMIN L P 3.872 632 4.783 187 9.474



5.363 2.102 3.010 273 10.748



JUMLAH 9.235 2.734 7.793 460 20.222



Sumber : Seksi SDMK, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



Jika pada tahun – tahun sebelumnya jumlah total SDM Kesehatan per Kabupaten/kota disajikan sesuai dengan angka total dalam tabel di atas, maka pada tahun ini, perhitungan nya menjadi berbeda, karena adanya perubahan metode, dimana SDM kesehatan yang bekerja di lebih dari satu Fasyankes atau institusi kesehatan dihitung satu. Dengan demikian, jumlah SDM Kesehatan per Kabupaten/ Kota angkanyanakan lebih kecil jika dibandingnkan jumlah di tahun – tahun sebelumnya. Cara perhitungan, didasarkan pada nomor Induk Kependudukan (NIK) masing SDM Kesehatan, sehingga didapatkan jumlah sebagai berikut : Tabel 3.3 Rekapitulasi SDM Kesehatan Dihitung Per NIK di Kabupaten/Kota



NO



JENIS DOKTER UMUM DOKTER GIGI DOKTER SPESIALIS DOKTER GIGI SP



1



Medis



2 3 4 5 6



Perawat Bidan Kesehatan Masyarakat Kesehatan Lingkungan Gizi ATLM Teknik Biomedika Teknik Biomedik selain ATLM Keterapian Fisik Keteknisian Medik Apoteker Kefarmasian Tenaga Teknik Kefarmasian Tenaga Struktural Tenaga Penunjang Tenaga Pendidik Dukungan Manajemen



7 8 9 10 11



JUMLAH L P 3.296 4.591 553 1.868 3.545 2.306 165 243 18.840 32.475 - 24.304 391 1.587 486 949 334 2.198 736 3.052 960 752 353 586 1.087 2.346 690 3.096 632 4.374 1.762 2.088 67 53 23.786 22.850



Sumber : Seksi SDMK, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



20



BAB 4 PEMBIAYAAN KESEHATAN







PEMBIAYAAN KESEHATAN A.



BAB 4



Alokasi Dan Realisasi Anggaran Kesehatan Tahun Anggaran 2019 Anggaran kesehatan Provinsi Jawa Timur bersumber dari APBD Provinsi Jawa



Timur dan APBN Dana Dekonsentrasi. Pada tahun 2019, total anggaran kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah Rp. 4.164.915.196.023,05 terdiri dari alokasi APBD Provinsi sebesar Rp. 4.111.733.045.023,05 (98,72%) dan APBN Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 53.182.151.000,00 (1,28%). Anggaran kesehatan pada APBD Provinsi sebagaimana tercantum di dalam Tabel 19 merupakan akumulasi dari anggaran belanja di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 14 Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati Malang, UPT Laboratorium Herbal Materia Medika dan UPT Laboratorium Gizi. Anggaran kesehatan tersebut meliputi Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung dan Dana Alokasi Khusus BOK sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Total anggaran kesehatan pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 adalah sebesar Rp. 4.111.733.045.023,05 atau 98,72% dari keseluruhan anggaran kesehatan Provinsi Jawa Timur. Alokasi ini meliputi belanja langsung sebesar Rp. 3.262.590.089.022,05; belanja tidak langsung sebesar Rp. 844.793.706.001,00; dan Dana Alokasi Khusus (DAK) BOK sebesar Rp. 4.349.250.000,00. Persentase anggaran kesehatan dibandingkan dengan APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 adalah 10,8%. Disamping anggaran kesehatan bersumber APBD Provinsi, terdapat juga sumber anggaran dari APBN yaitu dana dekonsentrasi. Dana dekonsentrasi ini adalah anggaran yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Adapun alokasi Dana Dekonsentrasi tahun 2019 adalah Rp. 53.182.151.000,00 atau 1,28% dari keseluruhan anggaran kesehatan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan jumlah penduduk di Jawa Timur tahun 2019 yaitu 39.698.631 orang, maka anggaran per kapita yang dapat dihitung menurut anggaran kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah sebesar Rp. 104.913,32



B.



Jaminan Kesehatan Nasional Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu wujud dari



Jaminan Sosial Nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang



Sistem



Jaminan



Sosial



Nasional.



Di



dalam



Undang-Undang



SJSN



mengamanatkan bahwa seluruh penduduk wajib menjadi peserta jaminan kesehatan



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



21







termasuk WNA yang tinggal di Indonesia lebih dari enam bulan. Peserta merupakan setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran atau yang iurannya dibayar pemerintah. Peserta Program JKN terdiri atas 2 kelompok yaitu : Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan peserta bukan penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan. Peserta PBI Jaminan kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu, sedangkan Peserta Bukan PBI adalah Pekerja Penerima Upah (PPU) dan anggota keluarganya, Pekerja Bukan Penerima Upah



(PBPU) dan anggota keluarganya, serta bukan pekerja dan



anggota keluarganya. Adapun cakupan kepemilikan Jaminan Kesehatan Penduduk di Provinsi Jawa Timur sebagai berikut: Gambar 4.1 Cakupan Kepemilikan Jaminan Kesehatan Penduduk di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019



PBIN



Belum JKN 33%



39%



PPU PBPU



BP



9%



2%



12%



PBID 5%



Sumber : Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



Pada akhir tahun 2019, diperoleh data status kepemilikan masyarakat Jawa Timur dalam Program JKN dari Penerima Bantuan Iuran APBN (PBIN) sebanyak 15.706.648 jiwa (39%), PBID 2.153.641 jiwa (5%), Pekerja Penerima Upah (PPU) 5.036.598 jiwa (12%), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) 3.650.660 jiwa (9%) dan sebanyak 13.572.680 jiwa (33%) belum menjadi peserta JKN. Yang dimaksud dengan Pekerja Penerima Upah (PPU) meliputi PNS, TNI/POLRI dan Pekerja di sektor formal baik BUMN/BUMD maupun swasta, sedangkan peserta mandiri dimasukkan ke dalam kategori PBPU. Sesuai dengan peta jalan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dimana minimal 95% total penduduk pada tahun 2019 telah menjadi peserta JKN. Pada tahun 2019 capaian sebesar 66,88% dan ada 2 kota yang sudah UHC yaitu Kota Madiun



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



22







(95,69%) dan Kota Mojokerto (95,25%). Oleh karena itu upaya dari setiap pihak yang terkait dengan JKN haruslah berjalan secara sinergis. Di sisi yang lain, aspek ketersediaan sarana prasarana berupa fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dapat berupa Puskesmas, Dokter Praktek Mandiri, Dokter Gigi Swasta, Klinik Pratama dan juga fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang berupa Rumah Sakit Umum maupun khusus dan juga klinik utama harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan merata sehingga akses peserta/penduduk terhadap faskes lebih mudah dan terjangkau. Demikian pula untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan maka ketersediaan tenaga medis dan paramedis serta tenaga penunjang kesehatan yang lainnya harus dapat memenuhi standar yang telah ditentukan.



C.



DANA DESA KESEHATAN Sejak adanya Dana Desa, pemanfaatan untuk Kesehatan lebih banyak untuk



Pengembangan UKBM yang ada di desa, seperti misalnya untuk Pembentukan baru Posyandu, Peningkatan Strata Posyandu, PMT bumil dan lain sebagainya yang pada prinsipnya untuk pengembangan UKBM. Pada tahun 2019, bila melihat data di bawah ini,



telah 95,7% Desa telah



memanfaatkan Dana Desa untuk Kesehatan, dan masih ada 4 Kabupaten belum semua desanya memanfaatkan dana tersebut untuk Kesehatan yaitu Kabupaten Jember, Trenggalek, Lumajang dan Sidoarjo.



KAB. TULUNGAGUNG



KAB. BLITAR



KAB. KEDIRI



KAB. MALANG



KAB. BANYUWANGI



KAB. BONDOWOSO



KAB. SITUBONDO



KAB. PROBOLINGGO



KAB. PASURUAN



KAB. MOJOKERTO



KAB. JOMBANG



KAB. NGANJUK



KAB. MADIUN



KAB. MAGETAN



KAB. NGAWI



KAB. BOJONEGORO



BATU



KAB. PONOROGO



KAB. SUMENEP



100.00



KAB. SAMPANG



100.00



KAB. PAMEKASAN



100.00



KAB. GRESIK



100.00



KAB. BANGKALAN



100.00



KAB. TUBAN



100.00



KAB. LAMONGAN



100.00



KAB. SIDOARJO



KAB. LUMAJANG



KAB. TRENGGALEK



100.00



KAB. JEMBER



100.00



100.00



100.00



100.00



100.00



100.00



100.00



100.00



100.00



100.00



100.00



100.00



100.00



100.00



100.00



100.00



100.00



51.01



100.00



95.65



41.53



47.13



KAB. PACITAN



Gambar 4.2 Persentase Desa yang Telah Memanfaatkan Dana Desa Kesehatan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019



Sumber : Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



23







Halaman ini sengaja dikosongkan



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



24



BAB 5 KESEHATAN KELUARGA







KESEHATAN KELUARGA A.



KESEHATAN IBU



1.



Angka Kematian Ibu



BAB 5



Angka Kematian Ibu di Jawa Timur cenderung menurun pada dua tahun terakhir. Hal ini menggambarkan hasil kinerja yang lebih baik karena faktor dukungan baik dari segi manajemen program KIA maupun sistem pencatatan dan pelaporan juga semakin baik. Peningkatan keterampilan klinis petugas di lapangan tetap dilakukan dengan melibatkan multi pihak dari Forum Penakib Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/ Kota. Menurut Supas tahun 2016, untuk AKI Nasional sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2019, AKI Provinsi Jawa Timur mencapai 89,81 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 91,45 per 100.000 kelahiran hidup. Gambar 5.1 Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 – 2019



SUPAS



CAPAIAN



TARGET RENSTRA



305



305



305



305



305



89.6



91



91.92



91.45



89.81



97.29



97.19



91.97



91.42



89.92



2015



2016



2017



2018



2019



Sumber : Laporan Kematian Ibu (LKI) Kabupaten/Kota Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



Sedangkan gambaran AKI per Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2019 adalah sebagai berikut, Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2019 tertinggi terdapat di Kabupaten Situbondo yaitu sebesar 198,00 per 100.000 kelahiran hidup sebanyak 18 orang. Sedangkan AKI terendah ada di Kota Batu yaitu sebesar 31,23 per 100.000 kelahiran hidup atau sebanyak 1 orang. Untuk Kota Kediri 2019 tidak ada kematian ibu. Walaupun capaian AKI di Jawa Timur sudah memenuhi target Renstra dan Supas, AKI harus tetap diupayakan turun.



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



25







Gambar 5.2 Angka Kematian Ibu (AKI) Per Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2019



198 149.66 146.64 134.79 133.24 129.18 125.16 117.33 114.59 110.57 106.69 105.88 101.73 99.40 97.94 93.81 92.92 89.60 88.26 85.22 84.40 83.61 83.33 79.03 78.66 76.58 75.13 72.12 71.64 69.91 66.30 63.42 60.37 56.33 52.12 39.53 31.23 KAB. SITUBONDO KAB. BOJONEGORO KAB. MADIUN KAB. BANYUWANGI KAB. JEMBER KAB. BONDOWOSO KAB. PACITAN KAB. BLITAR KAB. TUBAN KAB. MAGETAN KAB. TRENGGALEK KAB. PONOROGO KAB. PAMEKASAN KOTA BLITAR KAB. LUMAJANG KOTA MOJOKERTO KAB. PROBOLINGGO KAB. MOJOKERTO KOTA PASURUAN KAB. BANGKALAN KAB. NGAWI KAB. PASURUAN KAB. GRESIK KAB. LAMONGAN KOTA PROBOLINGGO KAB. TULUNGAGUNG KOTA MALANG KAB. SUMENEP KAB. JOMBANG KAB. MALANG KAB. SAMPANG KAB. NGANJUK KAB. KEDIRI KOTA SURABAYA KAB. SIDOARJO KOTA MADIUN KOTA BATU Sumber : Laporan Kematian Ibu (LKI) Kabupaten/Kota Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



Berikut proporsi penyebab terjadinya kematian ibu : Gambar 5.3 Penyebab Kematian Ibu Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 – 2019



30.9



30.51



28.65



25.99 25.05



24.72



12.05 6.4



0



2015



28.92 29.11 26.28



31.32 32.57



22.8



10.86



11.72



4.87



3.59



3.64



0



0



0



2016



2017



9.77



2018



PE/E



Perdarahan



Infeksi



Ggn Metabolik



Ggn Pered darah



Lain-lain



31.15



23.08 24.23 13.85 6.73



0.38 2019



Sumber : Laporan Kematian Ibu (LKI) Kabupaten/Kota Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



Gambar 5.3. Menunjukkan bahwa tiga penyebab tertinggi kematian ibu pada tahun 2019 adalah Pre Eklamsi /Eklamsi yaitu sebesar 31,15% atau sebanyak 162 orang dan



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



26







perdarahan yaitu 24,23%, penyebab lain-lain yaitu 23,1% atau 120 orang. Penyebab lainlain turun dikarenakan sebagian masuk kriteria penyebab gangguan metabolisme, dan sebagiannya lagi masuk kriteria gannguan peredaran darah. Sedangkan penyebab infeksi meningkat dari tahun 2018 yaitu 6,73% atau sebanyak 35 orang. Dari grafik tren penyebab kematian ibu menunjukkan bahwa penyebab kematian ibu oleh karena penyebab infeksi cenderung meningkat, sedangkan penyebab lain-lain lebih banyak disebabkan oleh faktor penyakit yang menyertai kehamilan. Upaya menurunkan kematian Ibu karena perdarahan dan Pre Eklamsi /Eklamsi terus dilakukan dan waspada pada penyebab lain-lain.



2.



Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Berdasarkan data Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Kesehatan Ibu dan Anak



(KIA), capaian K1 dan K4 menggambarkan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil, cakupan ibu hamil K1 Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 adalah 100,6%. Sedangkan cakupan K4 adalah 91,2%. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 yaitu K1 99,44% dan K4 91,15%. Provinsi Jawa Timur untuk indikator K4 belum mencapai target, indikator K4 termasuk indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal), target adalah 100%. Gambar 5.4 Perkembangan Capaian Cakupan K1 dan K4 Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 – 2019



K1



K4



Target = 100%



91.24



89.53



89.9



91.15



100.6



98.75



97



98.2



99.44



91.2



2015



2016



2017



2018



2019



Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



27







Berikut adalah gambaran capaian K1 pada 38 Kabupaten/ Kota : Gambar 5.5 Cakupan K1 per Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2019



KAB. LUMAJANG KAB. SAMPANG KAB. SUMENEP KAB. MAGETAN KAB. SITUBONDO KAB. TRENGGALEK KAB. BONDOWOSO KAB. PAMEKASAN KAB. JEMBER KOTA SURABAYA KAB. TUBAN KAB. BOJONEGORO KAB. PROBOLINGGO KAB. PONOROGO PROVINSI KAB. MOJOKERTO KOTA MOJOKERTO KOTA … KOTA MADIUN KAB. PASURUAN KOTA BATU KAB. LAMONGAN KAB. MALANG KAB. SIDOARJO KOTA PASURUAN KAB. BANYUWANGI KAB. JOMBANG KAB. NGAWI KOTA KEDIRI KOTA MALANG KAB. PACITAN KAB. MADIUN KAB. GRESIK KAB. … KAB. KEDIRI KOTA BLITAR KAB. BANGKALAN KAB. BLITAR KAB. NGANJUK



89.60 93.83 94.08 96.02 96.73 97.54 97.74 98.52 98.57 99.28 99.61 99.63 99.68 99.75 99.75 100.00 100.00 100.01 100.03 100.04 100.08 100.15 100.45 100.59 100.60 100.93 101.24 101.77 102.33 102.33 102.85 105.03 105.37 105.52 106.29 106.51 106.83 107.24 109.20



Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



Tahun 2019 terdapat 24 (dua puluh empat) Kabupaten/Kota memiliki capaian K1 >100%, secara kualitas terdapat peningkatan dari tahun 2018. Capaian cakupan K1 terbesar dimiliki oleh Kabupaten Lumajang yakni sebesar 109,2%. Kabupaten Nganjuk memiliki cakupan terendah pada tahun 2019 yaitu 89,6%. Disarankan untuk Kabupaten/Kota dibawah rata-rata Propinsi agar meningkatkan pendataan dan pendampingan pada bumil di wilayah kerjanya dengan melakukan ANC terpadu agar penyakit penyerta pada bumil dapat terdeteksi lebih awal dan dapat kontak dengan petugas / Bidan pada trimester I agar bumil mendapatkan pelayanan yang berkualitas (10 T) dan minimal 1 kali diperiksa oleh dokter. Cakupan K1 per kabupaten/kota dapat dilihat di Lampiran Data Profil Kesehatan Tabel 23. Gambar 5.6 Cakupan K4 per Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2019



KOTA MADIUN KOTA SURABAYA KAB. MALANG KAB. SIDOARJO KOTA MOJOKERTO KAB. MAGETAN KAB. PAMEKASAN KAB. LAMONGAN KAB. LUMAJANG KOTA PASURUAN KOTA MALANG KAB. SUMENEP KAB. PASURUAN KAB. JOMBANG KOTA PROBOLINGGO KOTA KEDIRI KAB. TUBAN KOTA BATU KAB. BANYUWANGI KAB. MADIUN KAB. PACITAN KAB. KEDIRI KAB. TULUNGAGUNG PROVINSI KAB. SAMPANG KAB. NGAWI KAB. GRESIK KAB. MOJOKERTO KAB. PONOROGO KAB. BOJONEGORO KOTA BLITAR KAB. BONDOWOSO KAB. BLITAR KAB. PROBOLINGGO KAB. SITUBONDO KAB. TRENGGALEK KAB. BANGKALAN KAB. NGANJUK KAB. NGANJUK KAB. JEMBER



74.08 77.92 79.60 82.34 83.18 84.38 84.97 85.00 85.65 85.81 86.85 88.36 90.06 90.58 90.92 91.06 91.20 91.44 91.48 91.61 91.99 92.08 93.21 93.74 94.62 94.69 94.89 95.09 95.09 95.58 95.84 95.87 96.04 96.77 97.05 97.58 97.67 98.49 98.64 100.00 Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



28







Gambar 5.6 menjelaskan bahwa 38 Kab./Kota yang mencapai target hanya Kota Madiun, dimana target cakupan K4 untuk tahun 2019 menyesuaikan target SPM adalah sebesar 100%. Hal ini bisa dikarenakan bumil yang kontak pada petugas kesehatan banyak yang tidak pada Trisemester pertama (K1 Murni) sehingga masih perlu kunjungan rumah yang lebih intensif oleh bidan serta kemitraan dengan kader dan Lintas Sektor perlu untuk lebih ditingkatkan. Capaian ibu hamil K4 tertinggi dimiliki oleh Kota Madiun yakni sebesar 100% dan terendah dimiliki oleh Kabupaten Jember yakni sebesar 74,08%.



3.



Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Capaian cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Pn) dan cakupan



pertolongan



persalinan



oleh



tenaga



kesehatan



di



Fasilitas



Kesehatan



(Pf)



menggambarkan tingkat perlindungan dalam pelayanan kesehatan ibu bersalin. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Pn) untuk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 mencapai 97%. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 95,98%. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Pn) bila dibandingkan dengan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan (Pf) maka terjadi kesenjangan, seperti yang ditunjukkan gambar 5.7 di bawah ini. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan (Pf) adalah termasuk indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang diharapkan mencapai target 100%, Provinsi Jawa Timur untuk indikator Pf belum tercapai, seperti yang disajikan pada gambar 5.7. Gambar 5.7 Perkembangan Cakupan Pertolongan Oleh Tenaga Kesehatan Dan Pertolongan Oleh Tenaga Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 - 2019



98 93



95.8



95.1



94.6



94.8



94.2



94.1



2015



2016



2017



95.98



97



95.86



95.9



2018



2019



88 83 78 Pn



Pf



Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



29



KAB. LUMAJANG KAB. BONDOWOSO KAB. SUMENEP KAB. SAMPANG KAB. PAMEKASAN KAB. BOJONEGORO KAB. LAMONGAN KOTA SURABAYA KOTA MADIUN KOTA MOJOKERTO KAB. PROBOLINGGO KAB. MALANG KAB. PASURUAN KAB. TUBAN KAB. MAGETAN KOTA PROBOLINGGO KAB. SIDOARJO KOTA PASURUAN KAB. BANYUWANGI KAB. SITUBONDO KOTA BATU PROVINSI KAB. JOMBANG KAB. NGAWI KOTA KEDIRI KOTA MALANG KAB. MOJOKERTO KAB. GRESIK KAB. JEMBER KAB. MADIUN KAB. PONOROGO KAB. BANGKALAN KAB. KEDIRI KAB. TULUNGAGUNG KAB. TRENGGALEK KAB. PACITAN KOTA BLITAR KAB. NGANJUK KAB. BLITAR



88.0 89.3 90.1 91.2 91.3 91.4 91.6 92.1 92.7 93.6 93.7 93.7 95.2 95.6 96.4 96.4 97.0 97.0 97.7 98.0 98.1 98.1 98.2 98.3 98.6 99.7 99.8 99.9 100.0 100.0 100.0 100.2 100.6 100.6 102.1 102.2 102.6 102.6 103.4 81.2 85.3 87.9 89.3 89.9 91.1 91.2 91.4 91.5 92.5 93.3 93.5 93.6 95.2 95.4 95.5 95.9 96.4 96.4 96.8 97.6 97.9 97.9 98.0 98.1 98.2 98.3 98.5 99.1 99.2 100.0 100.0 100.1 100.4 100.6 100.6 101.5 101.8 103.3



KAB. LUMAJANG KAB. PAMEKASAN KAB. BONDOWOSO KAB. BOJONEGORO KAB. LAMONGAN KAB. SUMENEP KOTA SURABAYA KOTA MADIUN KOTA MOJOKERTO KAB. MALANG KAB. PASURUAN KAB. MAGETAN KOTA PROBOLINGGO KAB. SIDOARJO KAB. PROBOLINGGO KAB. BANYUWANGI KOTA PASURUAN KAB. SITUBONDO KOTA BATU KAB. JOMBANG KAB. NGAWI KOTA KEDIRI PROVINSI KOTA MALANG KAB. SAMPANG KAB. MOJOKERTO KAB. MADIUN KAB. JEMBER KAB. GRESIK KAB. PONOROGO KAB. KEDIRI KAB. TULUNGAGUNG KAB. PACITAN KAB. TRENGGALEK KOTA BLITAR KAB. NGANJUK KAB. BLITAR KAB. TUBAN KAB. BANGKALAN







Gambar 5.8 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Pn) Per Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2019



Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



Gambar 5.9 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan (Pf) Per Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2019



Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



Hanya ada 11 Kabupaten/Kota yang mencapai target cakupan Persalinan oleh



Tenaga Kesehatan (PN) dan 9 Kabupaten/ Kota yang mencapai target cakupan



Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di fasilitas kesehatan (Pf) pada tahun 2019,



disarankan untuk Kabupaten/Kota yang belum mencapai target perlu melakukan







PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019







30







pemetaan dan pemantauan dimulai dari saat ibu hamil dengan melibatkan multi pihak, disamping itu peran bidan di desa yang menempati desa untuk dapat mengarahkan agar ibu bersalin di Fasilitas Kesehatan yang memenuhi standar dan oleh tenaga kesehatan yang kompeten secara tim.



4.



Pelayanan Komplikasi Kebidanan Komplikasi pada proses kehamilan, persalinan dan nifas juga merupakan salah satu



penyebab kematian ibu dan kematian bayi. Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan atau janin dalam kandungan, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk penyakit menular dan tidak menular yang dapat mengancam jiwa ibu dan atau janin. Sebagai upaya menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi maka dilakukan pelayanan/ penanganan komplikasi kebidanan. Pelayanan/ penanganan komplikasi kebidanan adalah pelayanan kepada ibu hamil, bersalin, atau nifas untuk memberikan perlindungan dan penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Gambar 5.10 Perkembangan Capaian Penanganan Komplikasi Kebidanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 - 2019



100.77



100.4



2018



2019



97.1 94.74



2015



95.5



2016



2017



Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



Berdasarkan gambar 5.10 dapat dilihat bahwa cakupan komplikasi kebidanan ditangani selalu mengalami kenaikkan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2019 cakupan komplikasi kebidanan ditangani sebesar 100,4%, mengalami sedikit penurunan, tetapi sudah mencapai kualitas. Dengan terdeteksinya komplikasi kebidanan yang semakin baik diharapkan semakin memudahkan penanganannya sehingga dapat menurunkan jumlah kematian ibu maupun bayi.



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



31







Gambar 5.11 Cakupan Komplikasi Kebidanan Per Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2019



KAB. JEMBER KAB. MOJOKERTO KAB. BONDOWOSO KAB. LUMAJANG KAB. SITUBONDO KAB. PROBOLINGGO KAB. BOJONEGORO KAB. NGAWI KAB. PONOROGO KAB. JOMBANG KAB. BLITAR KOTA KEDIRI KOTA MOJOKERTO KOTA BATU KAB. TRENGGALEK KAB. MAGETAN KAB. SUMENEP PROVINSI KOTA MADIUN KAB. PASURUAN KOTA MALANG KOTA SURABAYA KOTA PROBOLINGGO KAB. SAMPANG KAB. MADIUN KAB. PAMEKASAN KAB. TUBAN KOTA BLITAR KOTA PASURUAN KAB. KEDIRI KAB. TULUNGAGUNG KAB. GRESIK KAB. NGANJUK KAB. SIDOARJO KAB. BANYUWANGI KAB. PACITAN KAB. BANGKALAN KAB. LAMONGAN KAB. MALANG



76.57 80.12 80.66 82.70 83.39 83.46 85.56 87.22 88.87 90.02 90.91 93.01 93.25 94.36 94.74 95.41 95.45 95.89 96.69 97.87 99.70 100.40 100.90 102.90 103.78 103.91 104.66 106.35 107.40 109.54 112.13 112.82 113.37 114.37 118.00 124.05 131.22 137.60 147.58



Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



Gambar 5.11 menjelaskan bahwa masih ada 1 Kabupaten yang belum mencapai target (80%) yaitu Kabupaten Malang, untuk itu perlu penguatan Puskesmas mampu tatalaksana gawat darurat maternal agar cakupan komplikasi kebidanan dapat ditangani dan dapat mencapai target selanjutnya. Daerah-daerah yang masih di bawah target pada umumnya kelengkapan dan kompetensi Tim nya perlu diperhatikan, selain itu secara berkala melakukan simulasi (Drill Emergensi) agar tetap siaga dalam melakukan penanganan komplikasi kebidanan.



5.



Pelayanan Kontrasepsi Indikator pelayanan KB bisa digunakan dalam menggambarkan kinerja dan kualitas



pelayanan KB. Adapun salah satu indikator yang langsung bisa menggambarkan kinerja dan kualitas pelayanan KB adalah cakupan peserta KB aktif dan cakupan KB pasca persalinan (KB-PP).



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



32







Gambar 5.12 Cakupan KB Aktif Per Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2019



86.30 74.94



KAB. MOJOKERTO KAB. SITUBONDO KAB. JEMBER KAB. TUBAN KOTA SURABAYA KAB. LUMAJANG KAB. NGANJUK KAB. MAGETAN KAB. BONDOWOSO KAB. JOMBANG KOTA BLITAR KAB. MADIUN KAB. MALANG KAB. TRENGGALEK KAB. SUMENEP KOTA MOJOKERTO JAWA TIMUR KOTA PASURUAN KOTA BATU KOTA PROBOLINGGO KAB. TULUNGAGUNG KAB. GRESIK KAB. PROBOLINGGO KAB. SIDOARJO KAB. PONOROGO KOTA MADIUN KAB. KEDIRI KAB. BOJONEGORO KAB. PASURUAN KOTA KEDIRI KAB. BANGKALAN KAB. PAMEKASAN KAB. LAMONGAN KAB. SAMPANG KAB. BANYUWANGI KAB. PACITAN KAB. BLITAR KAB. NGAWI KOTA MALANG



56.04



Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



Gambar 5.12 menjelaskan bahwa cakupan peserta KB Aktif tertinggi Kabupaten Mojokerto (86,30%), terendah Kota Malang (56,04%) dan untuk capian Provinsi 74,94%.



Gambar 5.13 Cakupan Kepesertaan KB Aktif MJKP dan Non MKJP Provinsi Jawa Timur Tahun 2019



9.60



3.89 0.37



9.74 1.88



KONDOM SUNTIK



15.72



58.80



PIL AKDR MOP MOW



Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



Gambar 5.13 menjelaskan pilihan metode kontrasepsi KB yang mendominasi adalah metode Non MKJP/ Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yaitu metode suntik (58,80%) dan pil (15,72%).



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



33







Gambar 5.14 Cakupan KB Pasca Persalinan Per Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2019



94.11



48.76



KAB. SITUBONDO KAB. BONDOWOSO KAB. LUMAJANG KAB. PROBOLINGGO KAB. SUMENEP KAB. JEMBER KAB. PAMEKASAN KAB. SIDOARJO KAB. NGANJUK KAB. MAGETAN KAB. BOJONEGORO KOTA MADIUN KOTA PROBOLINGGO KAB. JOMBANG KOTA MALANG KOTA SURABAYA KOTA MOJOKERTO KOTA KEDIRI KAB. MOJOKERTO KAB. KEDIRI KAB. GRESIK JATIM KAB. MALANG KAB. BANGKALAN KAB. BANYUWANGI KAB. LAMONGAN KOTA PASURUAN KAB. TUBAN KOTA BATU KAB. TRENGGALEK KAB. MADIUN KAB. BLITAR KOTA BLITAR KAB. PACITAN KAB. TULUNGAGUNG KAB. PASURUAN KAB. NGAWI KAB. SAMPANG KAB. PONOROGO



3.07



Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



Gambar 5.14 menjelaskan bahwa cakupan peserta KB pasca persalinan tertinggi Kabupaten Situbondo (94,11%), terendah Kabupaten Ponorogo (3,07%) dan untuk capaian Provinsi 48,76%.



Gambar 5.15 Cakupan Kepesertaan KB Pasca Persalinan MJKP dan Non MKJP Provinsi Jawa Timur Tahun 2019



2.50 0.00 8.50



2.81 6.00



KONDOM SUNTIK



8.70



PIL AKDR 71.50



MOP MOW IMPLAN



Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



34







Gambar 5.15 menjelaskan pilihan metode kontrasepsi KB yang mendominasi adalah metode Non MKJP/ Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yaitu metode suntik (71,50%). Sementara untuk metode MKJP, AKDR 8,50%.



B.



KESEHATAN ANAK



1.



Angka Kematian Bayi Keadaan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Neonatal (AKN) yang



diperoleh dari laporan rutin relatif sangat kecil. Namun bila dihitung angka kematian absolut masih tinggi yaitu sebanyak 3.875 bayi meninggal pertahun dan sebanyak 4.216 balita meninggal pertahun. Adapun proporsi kematian neonatal dalam 3 tahun ini mencapai hampir 4/5 dari kematian bayi. Dalam satu hari berarti sebanyak 11 bayi meninggal dan 12 balita meninggal. sehingga data AKB yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (Provinsi Jawa Timur) diharapkan mendekati kondisi di lapangan. Untuk mencapai target Nasional, dukungan lintas program dan lintas sektor serta organisasi profesi yang terkait upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi sangat diharapkan.







Gambar 5.16 Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 – 2019



TARGET 32



CAPAIAN



32 24



24



24



24



23.6



23.6



23



23



2015



2016



2017



2018



2019



Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



Masalah yang terkait dengan Kesehatan Ibu dan Anak, bahwa proporsi kematian bayi masih banyak (3/4) terjadi pada periode neonatal (0 – 28 hari) dan ini terjadi pada setiap tahunnya, bahwa mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 ada kecenderungan



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



35







Angka Kematian Bayi stagnan. Tahun 2019 Angka Kematian Bayi pada posisi 23 per 1.000 kelahiran hidup (angka estimasi dari BPS Pusat), Angka Kematian Bayi Jawa Timur sampai dengan tahun 2019 sudah di bawah target Nasional.



2.



Pelayanan Kesehatan Neonatal Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1) sebagai salah satu indikator program



Kesehatan Anak juga memiliki kasus yang sama dengan indikator-indikator program Kesehatan Ibu terkait perubahan sasaran. Tahun 2019 masih terdapat 15 kabupaten/kota yang belum mencapai target 100% dan capaian cakupan terendah Kabupaten Bangkalan (73,9%) dan cakupan terbesar dimiliki oleh Kabupaten Sumenep yaitu sebesar 109,9%. Gambar 5.17 Capaian KN1 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2019



Target: 100%



KAB. SUMENEP KAB. SAMPANG KAB. BOJONEGORO KAB. PROBOLINGGO KOTA SURABAYA KAB. MALANG KAB. LUMAJANG KAB. TUBAN KOTA PROBOLINGGO KOTA MOJOKERTO KAB. LAMONGAN KAB. MAGETAN KAB. SIDOARJO KAB. SITUBONDO KOTA PASURUAN KOTA KEDIRI KAB. PASURUAN KAB. JOMBANG KOTA BATU KAB. NGAWI KOTA MALANG KOTA MADIUN PROVINSI KAB. MOJOKERTO KAB. BANYUWANGI KAB. GRESIK KAB. MADIUN KAB. PAMEKASAN KAB. JEMBER KAB. PONOROGO KAB. KEDIRI KAB. TRENGGALEK KAB. PACITAN KAB. TULUNGAGUNG KOTA BLITAR KAB. NGANJUK KAB. BLITAR KAB. BONDOWOSO KAB. BANGKALAN



73.87 86.62 92.35 93.03 93.94 95.64 95.70 95.99 96.28 96.55 97.72 98.38 98.38 98.47 99.24 100.00 100.20 100.21 100.41 101.14 101.31 101.42 101.95 102.05 102.94 103.01 103.07 103.11 103.36 103.99 104.32 104.44 104.61 105.08 105.26 105.37 105.47 107.44 109.88



Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) sebagai salah satu indikator SPM dan RPJMN. Tahun 2019 masih terdapat 20 kabupaten/kota yang belum mencapai target 100% dan capaian cakupan terendah Kabupaten Bondowoso (85,83%) dan ada 18 kabupaten/kota yang mencapai target 100%, cakupan KN Lengkap tahun 2019 mengalami peningkatan (98,9%) dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 98,3%.



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



36



85.83 91.43 91.73 92.26 94.03 94.40 94.98 95.12 95.23 95.64 97.14 97.24 97.60 98.22 98.77 98.90 99.29 99.29 99.35 99.56 99.66 100.01 100.17 100.21 100.42 100.51 100.57 100.87 101.51 101.62 101.68 101.73 101.83 101.92 102.03 102.31 102.33 104.11 108.91 KAB. SUMENEP KAB. SAMPANG KAB. BOJONEGORO KAB. PROBOLINGGO KOTA PASURUAN KAB. TUBAN KAB. MALANG KOTA SURABAYA KOTA MOJOKERTO KAB. MAGETAN KAB. LUMAJANG KAB. JOMBANG KOTA KEDIRI KOTA PROBOLINGGO KAB. PASURUAN KOTA MADIUN KAB. SITUBONDO KAB. LAMONGAN KAB. SIDOARJO KAB. NGAWI KOTA MALANG KOTA BATU KAB. MOJOKERTO PROVINSI KAB. PAMEKASAN KAB. BANYUWANGI KAB. MADIUN KAB. BANGKALAN KAB. GRESIK KAB. JEMBER KAB. PONOROGO KAB. TRENGGALEK KAB. PACITAN KAB. KEDIRI KAB. TULUNGAGUNG KOTA BLITAR KAB. NGANJUK KAB. BLITAR KAB. BONDOWOSO







Gambar 5.18 Capaian KN Lengkap Per Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2019



Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



Gambar 5.19 Perkembangan Capaian KN 1 dan KN Lengkap Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 - 2019



KN1



97.81



2015







2016 KN Lengkap



100.41 100.1



97.83



97.75



2017



2018



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 100.2



99.22



98.3 98.9



96.7



2019



Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur







37







Gambar 5.20 Perkembangan Cakupan Neonatal Risiko Tinggi Ditangani Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 - 2019



82.01



80



80



80.2



2018



2019



77.7



2015



2016



2017



Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



Angka Provinsi Jawa Timur untuk cakupan neonatal komplikasi ditangani adalah 80,20%. Jika dilihat dari perkembangan cakupan indikator ini sudah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan angka cakupan indikator ini adalah dengan fasilitasi, baik dari segi manajemen program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) maupun pencatatan dan pelaporan, peningkatan klinis keterampilan petugas di lapangan serta melibatkan multi pihak dalam pelaksanaan program dimaksud. Kabupaten/Kota yang belum mencapai target diharapkan melakukan pelayanan neonatal yang berkualitas dengan memulai pemetaan serta pemantauan mulai ibu hamil serta melakukan pelayanan AnteNatal Care (ANC) yang berkualitas.



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



38







Gambar 5.21 Cakupan Neonatal Risiko Tinggi/ Komplikasi Ditangani Per Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2019



KOTA MOJOKERTO KAB. JOMBANG KOTA BATU KOTA MADIUN KAB. JEMBER KOTA MALANG KOTA SURABAYA KAB. GRESIK KAB. MALANG KAB. MADIUN KAB. TULUNGAGUNG KAB. PASURUAN KAB. MAGETAN KAB. BONDOWOSO KAB. SITUBONDO KOTA KEDIRI KAB. BANYUWANGI KAB. TRENGGALEK PROVINSI KAB. SIDOARJO KAB. BLITAR KAB. BOJONEGORO KOTA PASURUAN KAB. NGAWI KAB. MOJOKERTO KOTA … KAB. LUMAJANG KAB. TUBAN KAB. SAMPANG KAB. PONOROGO KAB. PAMEKASAN KAB. SUMENEP KAB. LAMONGAN KAB. PROBOLINGGO KAB. KEDIRI KAB. BANGKALAN KAB. NGANJUK KOTA BLITAR KAB. PACITAN



53.90 55.01 62.70 64.32 64.49 64.54 66.65 66.78 69.35 69.59 70.10 70.66 71.92 72.25 73.52 73.88 74.95 75.83 75.98 79.82 80.20 80.80 81.26 81.92 82.49 84.12 85.61 86.44 86.58 87.01 87.64 89.08 93.31 93.78 96.22 97.10 104.52 105.02 108.48



Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



Pada tahun 2019, Angka cakupan Neonatal Komplikasi yang tertinggi terdapat pada Kota Mojokerto dengan angka 108,48% sedangakan yang terendah adalah Kabupaten Pacitan dengan angka 53,90%. Terdapat 20 (dua puluh tiga) kabupaten/kota yang belum mencapai target (80%). Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman petugas dan melibatkan swasta.



3.



Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita Pelayanan Kesehatan Balita terdiri dari 3 indikator yaitu indikator pelayanan



kesehatan Bayi, Anak balita paripurna dan indikator pelayanan kesehatan balita. Pelayanan Kesehatan bayi ini berkaitan erat dengan cakupan KN Lengkap . Target pelayanan kesehatan bayi paripurna selama 5 (lima) tahun telah tercapai. Cakupan pelayanan kesehatan balita adalah merupakan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM, yang dimulai pada tahun 2017).



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



39







Gambar 5.22 Perkembangan Cakupan Kunjungan Bayi dan Anak Balita Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 - 2019



Bayi 92.58



96.1



82.94



82.61



Anak Balita 95.5



96.6



97.9



85.5



89.9



2018



2019



61.63



2015



2016



2017



Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



Cakupan (kunjungan) bayi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 mencapai 97,9% dan ada 20 kabupaten/kota tidak mencapai target yang ditentukan (98 %). Angka cakupan kunjungan bayi tertinggi pada tahun 2019 terdapat pada Kabupaten Lumajang dengan angka 105,83% dan yang terendah terdapat pada kabupaten bangkalan dengan angka 78,76%. Bagi kabupaten/kota yang belum mencapai target perlu dilakukan upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas pada bayi paripurna yang sudah mendapatkan ASI Eksklusif, vitamin A serta pelayanan lainnya sehingga diharapkan pada tahun 2017 semua kabupaten/kota dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada bayi secara berkualitas. Gambar 5.23 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2019



KAB. LUMAJANG KAB. BONDOWOSO KAB. SUMENEP KAB. BOJONEGORO KAB. PROBOLINGGO KAB. MALANG KAB. GRESIK KAB. TUBAN KAB. LAMONGAN KAB. MOJOKERTO KAB. TULUNGAGUNG KOTA MADIUN KAB. JEMBER KAB. SIDOARJO KAB. NGAWI KAB. JOMBANG KAB. PAMEKASAN KOTA SURABAYA PROVINSI KAB. PASURUAN KOTA MOJOKERTO KAB. KEDIRI KAB. BANYUWANGI KAB. MAGETAN KAB. MADIUN KOTA BATU KOTA KEDIRI KAB. SAMPANG KAB. PACITAN KAB. NGANJUK KOTA PASURUAN KOTA MALANG KAB. TRENGGALEK KAB. BLITAR KOTA PROBOLINGGO KAB. SITUBONDO KAB. PONOROGO KOTA BLITAR KAB. BANGKALAN



78.76 87.45 89.09 90.52 93.08 93.68 93.97 93.97 94.00 94.84 95.54 95.75 95.86 96.14 96.34 97.45 97.50 97.60 97.64 97.77 97.90 98.00 98.15 98.27 98.39 98.65 99.08 99.24 99.24 99.76 99.99 100.85 101.14 101.51 102.07 102.29 104.27 105.18 105.83



Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



40







Cakupan Pelayanan Anak Balita Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 mencapai 89,90 %, ada peningkatan dibandingkan tahun 2018 tetapi belum mencapai target SPM tahun 2019 (100%). Gambar 5.23. Gambar 5.24 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 63.00 72.95 80.12 82.18 82.27 83.77 84.38 85.04 85.17 86.80 87.26 87.95 89.80 89.90 90.30 90.46 90.63 90.86 90.87 90.99 91.36 91.59 91.63 92.13 92.18 92.19 92.26 92.40 92.57 92.77 93.15 95.78 96.23 96.41 98.06 99.40 100.02 100.12 101.14 KAB. BONDOWOSO KOTA MADIUN KAB. LAMONGAN KOTA PROBOLINGGO KAB. MAGETAN KOTA MOJOKERTO KAB. SIDOARJO KAB. SUMENEP KOTA BATU KAB. PROBOLINGGO KAB. SITUBONDO KAB. MALANG KAB. LUMAJANG KAB. PACITAN KAB. JOMBANG KAB. NGANJUK KAB. PAMEKASAN KOTA SURABAYA KAB. GRESIK KAB. KEDIRI KAB. TUBAN KAB. TRENGGALEK KAB. PASURUAN KOTA KEDIRI KAB. BOJONEGORO PROVINSI KAB. TULUNGAGUNG KAB. MADIUN KAB. MOJOKERTO KAB. BANYUWANGI KAB. JEMBER KOTA MALANG KAB. SAMPANG KAB. NGAWI KAB. BLITAR KOTA PASURUAN KAB. PONOROGO KOTA BLITAR KAB. BANGKALAN



Target :100%



Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



4.



Pelayanan Kesehatan Anak, Remaja Dan Usila (ARU) a. Penjaringan Anak Sekolah Salah satu indikator pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Seksi KGM (Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat) masuk dalam program ARU (Anak usia sekolah, Remaja dan Usia Lanjut). Dasar pelaksanaan penjaringan kesehatan mengacu pada SPM Bidang Kesehatan Tahun 2019 yaitu dengan sasaran pendidikan dasar (kelas 1-9). Sedangkan untuk tingkat SMU/ MA sasarannya berdasarkan PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) yaitu semua peserta didik kelas 10-12. Program penjaringan kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan UKS (usaha kesehatan sekolah) di masing-masing sekolah, adapun target SPM dan PKP tahun 2019 sebesar 100%. Untuk peserta didik tingkat SD/MI dan setingkat yang melaksanakan penjaringan adalah guru UKS dan dibantu dokter kecil (10% dari jumlah peserta didik) beserta tim UKS tenaga kesehatan dari Puskesmas. Adapun capaian penjaringan kesehatan yang masuk dalam profil hanya kelas 1, 7 dan 10 sesuai dengan indikator RPJMN Kemenkes. Hasil Kegiatan penjaringan dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



41







Gambar 5.25 Hasil Penjaringan Peserta Didik Tahun Ajaran 2018/2019 Provinsi Jawa Timur



3,447,178



2,908,297 Peserta Didik Dapat Yankes 714,335



615,383



694,592



608,023



590,641



Kelas 1



483,142



Kelas 7



Kelas 10



Usia Pend. Dasar



Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



Berdasarkan Gambar 5.25 hasil penjaringan peserta didik kelas 1 sebesar 97%, kelas 7 sebesar 96% dan kelas 10 sebesar 79%, sedangkan hasil penjaringan usia pendidikan dasar (kelas 1-9) sebesar 84%. Terkait jumlah sekolah yang mendapatkan pelayanan kesehatan dapat dilihat pada grafik dibawah ini : Gambar 5.26 Jumlah Sekolah Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2018/2019 Provinsi Jawa Timur



Jumlah Sekolah



Sekolah Dpt Yankes



136,924 136,638



8,265 SD/MI



8,126



SMP/MTs



5,059 4,964 SMA/MA



Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



Dari grafik diatas persentase sekolah disemua jenjang capaian penjaringan belum semua 100% ini disebabkan karena berbagai hal, antara lain yaitu :



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



42







1. Awal pelaksanaan bulan penjaringan di Kabupaten/ Kota tidak sama tergantung wilayah kerja masing-masing. 2. Belum semua Kabupaten/ Kota melaksanakan penjaringan sesuai dengan juknis. 3. Belum semua Puskesmas melibatkan guru dan kader UKS dalam pelaksanaan penjaringan karena selama ini hanya petugas Puskesmas yang melaksanakan. 4. Belum semua Puskesmas melaksanakan kegiatan penjaringan dalam satu tim UKS baik lintas program maupun sektor. 5. Tingkat pengetahuan dan pemahaman SDM penanggung jawab program ARU Dinas Kesehatan dan Puskesmas terkait penjaringan masih kurang. 6. Peraturan Bersama 4 Menteri tentang pengembangan dan pembinaan program UKS belum semua kab/kota mengimplementasikan. 7. Belum terpilahnya laporan penjaringan (kelas 1, 7 dan 10), sekolah SLB, penjaringan diluar sekolah dan laporan penjaringan kesehatan usia pendidikan dasar. Adapun strategi kegiatan penjaringan supaya capaiannya bisa 100% antara lain: 1. Penguatan kompetensi tenaga kesehatan dalam peningkatan program kesehatan, anak usia sekolah dan remaja 2. Upaya peningkatan pengadaan sarana dan prasarana terkait program kesehatan anak usia sekolah dan remaja (UKS KIT, buku rapor kesehatanku, Pedoman penjaringan dan pedoman PKM PKPR) 3. Pengembangan model PKM PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) baik dalam gedung maupun luar gedung 4. Pengembangan model sekolah/madrasah sehat



5. Meningkatkan koordinasi dg lintas program dan lintas OPD terkait, ORMAS, Organisasi Profesi, institusi pendidikan, institusi/lembaga penelitian dalam rangka upaya peningkatan program kesehatan anak usia sekolah dan remaja.



b. Usia Lanjut Dalam pelayanan kesehatan usia lanjut di Jawa Timur berpedoman pada SPM dan PKP dengan target 100%. Pelayanan kesehatan untuk lanjut usia dimulai usia 60 tahun ke atas dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada satu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun. Kegiatan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar antara lain yaitu ;



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



43







1. Pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut 2. Pengukuran tekanan darah 3. Pemeriksaan gula darah 4. Pemeriksaan gangguan mental 5. Pemeriksaan gangguan kognitif 6. Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut (format P3G) 7. Anamnesa perilaku berisiko Adapun cakupan pelayanan kesehatan Lansia Jawa Timur tahun 2019 dapat dilihat pada grafik dibawah ini : Gambar 5.27 Cakupan Yankes Usia Lanjut Provinsi Jawa Timur



Sasaran Lansia



Dapat Yankes



5,221,188



3,285,600



Sasaran Lansia



Dapat Yankes



Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



Dari gambar diatas capaian pelayanan kesehatan usia lanjut tahun 2019 sebesar 62,9%, jika dibandingkan dengan target SPM (100%) masih jauh dari sempurna. Adapun penyebabnya antara lain : 1. Kompetensi SDM untuk pelaksanaan puskesmas santun lansia belum optimal 2. Rata – rata tiap Puskesmas hanya memiliki 1 unit Lansia kit 3. Buku kesehatan lansia belum dimiliki semua sasaran lansia 4. Register kohor lansia masih banyak yang belum diisi untuk sasaran lansia yang hadir ke puskesmas dan posyandu lansia 5. Skrining Lansia minimal 1 kali dalam setahun belum terlaksana sesuai jenis layanan yang seharusnya diterima oleh Lansia karena terkendala dengan



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



44







sarana dan logistik skrining kesehatan yang belum memadai, dimana 1 Puskesmas hanya mempunyai 1 unit Lansia kit dan pemeriksaan laboratorium masih terkendala dengan penyediaan reagen yang terbatas. 6. Belum semua petugas kesehatan terlatih tentang layanan kesehatan santun Lansia dan pengkajian paripurna pada geriatri 7. Kurang optimalnya kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan layanan kesehatan pada Lansia Adapun strategi Program usia lanjut antara lain : 1. Penguatan kompetensi tenaga kesehatan dalam peningkatan program kesehatan Lansia 2. Upaya peningkatan pengadaan sarana dan prasarana terkait program kesehatan Lansia (lansia kit, stik reagen gda dan kolesterol, buku kesehatan lansia) 3. Pengembangan model PKM santun Lansia untuk mendukung spm yankes lansia di Kab/ Kota 4. Meningkatkan koordinasi dengan lintas program dan lintas OPD terkait, organisasi masyarakat, organisasi profesi, institusi pendidikan, institusi/ lembaga penelitian dalam rangka upaya peningkatan program kesehatan lansia. 5. Pengembangan kelas pemberdayaan lansia dan perawatan jangka panjang bagi lansia



C. 1.



IMUNISASI Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi di Provinsi Jawa Timur 2019 Imunisasi dasar lengkap pada bayi jika bayi telah mendapatkan imunisasi Hepatitis



B, satu dosis imunisasi BCG, tiga dosis imunisasi DPT-HB/DPT-HB-Hib, empat dosis imunisasi polio, dan satu dosis imunisasi campak. Tahun 2019 cakupan imunisasi dasar lengkap Provinsi Jawa Timur adalah 99,34%. Terdapat 14 Kabupaten/Kota dengan cakupan 100% atau lebih. Kabupaten Bangkalan memilik cakupan terendah yaitu 72,02% dan Kabupaten Bojonegoro memiliki cakupan tertinggi yaitu 112,4% (tabel 39).



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



45







Gambar 5.28 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap per Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 112.0 109.7 107.2 106.3 105.3 104.5 104.1 103.7 103.2 103.1 102.9 102.4 101.6 100.0 99.6 98.7 98.6 98.1 97.9 97.8 97.6 97.5 97.3 97.2 96.7 96.7 96.5 96.2 94.4 94.3 94.2 93.7 93.2 91.8 91.6 91.4 89.8 KAB. BANGKALAN KAB. SITUBONDO KOTA BLITAR KAB. SAMPANG KAB. PONOROGO KAB. JOMBANG KAB. BLITAR KAB. PAMEKASAN KOTA MALANG KOTA PASURUAN KAB. JEMBER KAB. MADIUN KOTA BATU KAB. NGANJUK KOTA PROBOLINGGO KAB. MAGETAN KAB. TRENGGALEK KOTA MOJOKERTO KAB. PASURUAN KAB. PACITAN KOTA SURABAYA KOTA MADIUN KOTA KEDIRI KAB. TUBAN KAB. PROBOLINGGO KAB. KEDIRI KAB. NGAWI KAB. LUMAJANG KAB. MALANG KAB. TULUNGAGUNG KAB. SIDOARJO KAB. MOJOKERTO KAB. SUMENEP KAB. LAMONGAN KAB. BOJONEGORO KAB. GRESIK KAB. BANYUWANGI KAB. BONDOWOSO



72.1



Sumber : Seksi Surveilans dan Imunisasi, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



2.



Universal Child Immunization (UCI) Indikator Universal Child Immunization (UCI) menunjukkan desa/kelurahan yang



telah mendapatkan imunisasi anak secara lengkap. Untuk tahun 2019 dari 8501, terdapat 7.686 desa telah melaksanakan UCI desa atau 90,4% ada kenaikan sebesar 5,4% dari tahun sebelumnya yang capaiannya 85,4%. Untuk tahun 2019, Cakupan UCI per Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: Gambar 5.29 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019



Sumber : Seksi Surveilans dan Imunisasi, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



46







Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan UCI adalah melalui :



1. Program Lima Imunisasi Dasar Lengkap (LIL) dengan upaya gerakan imunisasi lengkap bagi ibu dan anak yang melibatkan lintas sektor dan lintas program.



2. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat terutama tentang perlunya imunisasi anak secara lengkap.



3. Kegiatan Kampanye MR (Measles Rubella). 4. Advokasi pada pimpinan pondok pesantren yang menolak program imunisasi. D.



PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Masyarakat di Jawa Timur dan di Indonesia pada umumnya masih dihadapkan pada



masalah gizi ”ganda”, yaitu masalah Gizi Kurang dalam bentuk : Kurang Energi Protein (KEP), Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Anemia Gizi Besi (AGB) dan Kurang Vitamin A (KVA), serta masalah Gizi Lebih yang erat kaitannya dengan penyakitpenyakit degeneratif. Masalah gizi kronis yang terjadi sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 2 tahun yaitu stunting. Berbagai upaya perbaikan gizi telah dilakukan di Jawa Timur dalam upaya menanggulangi masalah gizi kurang tersebut. Peningkatan dan kesejahteraan masyarakat melalui upaya perbaikan gizi dilakukan dengan pendekatan continuum of care menurut siklus hidup sejak dari kehamilan, persalinan, ibu nifas, bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia. Prioritas intervensi pada periode 1000 hari pertama kehidupan, yaitu selama masa kehamilan sampai anak usia 23 bulan. Sedangkan masalah stunting program perbaikan gizi harus dilakukan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan pra konsepsi.



1.



Pencapaian Penimbangan Balita (D/S) Tingkat partisipasi masyarakat dalam program perbaikan gizi pada balita dapat



ditunjukkan dari indikator jumlah balita yang ditimbang dibagi jumlah sasaran balita (D/S). Tahun 2019, di JawaTimur angka D/S tercatat sebesar 79.3% (lampiran Data Profil Kesehatan Tabel 43). Persentase Pencapaian ini sama dengan masih sama di tahun sebelumnya yaitu 79.9% di tahun 2018. Capaian angka D/S ini belum mencapai target Jawa Timur Tahun 2019 sebesar 80%. Pencapaian dibawah target ini disebabkan karena petugas kesehatan masih kurang bersinergi dengan para stakeholder yang ada di masyarakat, terutama dengan lintas sektor dan sasaran proyeksi lebih besar dari sasaran riil, data riIl terpaut sekitar 20%. Sasaran proyeksi menurut BPS diperhitungkan juga dengan penduduk pendatang yang mana penduduk urban yang sangat tinggi, tetapi sasaran jarang datang ke posyandu karena berpindah – pindah kontrakan/ tempat kos yang tanpa melapor ke petugas dan masih adanya anggapan ke posyandu



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



47







mengutamakan hanya mendapat pelayanan imunisasi atau vitamin A sehingga bila sudah lengkap jarang ke posyandu lagi. Berdasarkan data pada Lampiran Profil Kesehatan Tabel 43, bahwa pencapaian D/S di Jawa Timur hampir semua kabupaten/kota pencapaiannya di atas 70%, kecuali ada 4 (empat) Kab /Kota yang masih di bawah 70%, diantaranya : Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Ngawi, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto. Untuk Kabupaten Sidoarjo angka proyeksi sasaran balita tahun 2018 terlalu tinggi di samping itu karena pengasuhan balita tidak langsung oleh orang tua, sehingga capaian D/S menjadi kecil. Pada kabupaten tersebut termasuk wilayah yang penduduknya banyak yang bergerak di bidang industri, sehingga orang tua sibuk mencari nafkah dan kurang memperhatikan anaknya termasuk dalam penimbangan di Posyandu. Selain itu di daerah ini juga berkembang sangat pesat program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang belum terintegrasi dengan kegiatan Posyandu. Untuk itu perlu dilakukan integrasi antara Posyandu dengan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Selain itu kegiatan Posyandu perlu diisi dengan penyuluhan gizi dan demo masak cara pembuatan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) oleh petugas gizi dan kader agar ibu balita menjadi lebih tertarik untuk datang ke Posyandu setiap bulan. Untuk meningkatkan cakupan balita di timbang berat badannya sesuai Surat Edaran dari Menteri Kesehatan, menetapkan bahwa pada Bulan November setiap tahun sebagai bulan penimbangan balita di samping Bulan Pebruari dan Agustus yang bersamaan dengan bulan kapsul Vitamin A. Gambar 5.30 Pencapaian Penimbangan Balita (D/S) per Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2019



88.5



79.3



Kab. Bojonegoro Kota Madiun Kab. Lamongan Kab. Lumajang Kab. Probolinggo Kota Surabaya Kab. Tuban Kab. Jember Kota Pasuruan Kab. Bondowoso Kab. Magetan Kab. Banyuwangi Kab. Trenggalek Kab. Pasuruan Kab. Situbondo Kab. Gresik Kab. Mojokerto Kab. Nganjuk Kab. Sampang Prov. Jatim Kab. Malang Kab. Blitar Kab. Jombang Kab. Sumenep Kab. Bangkalan Kota Kediri Kab. Madiun Kota Malang Kab. Tulungagung Kota Blitar Kab. Pamekasan Kab. Kediri Kab. Pacitan Kota Batu Kab. Ponorogo Kab. Sidoarjo Kota Probolinggo Kab. Ngawi Kota Mojokerto



62.3



Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



48







2.



Pencegahan Dan Penanggulangan GAKY Masalah Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) di Jawa Timur masih



merupakan masalah gizi yang perlu mendapatkan penanganan secara serius mengingat dampaknya terhadap kualitas sumberdaya manusia. Kekurangan Yodium dapat menyebabkan masalah Gondok dan Kretinisme serta mengakibatkan penurunan kecerdasan. Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) timbul karena tubuh kekurangan iodium secara terus menerus dalam jangka waktu lama. Dampak kekurangan iodium tidak terbatas hanya gondok dan kreatinisme saja, tetapi ternyata kekurangan iodium berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia secara luas, meliputi tumbuh kembang, termasuk perkembangan otak sehingga terjadi penurunan potensi tingkat kecerdasan (Intelligence Quuotien). Upaya penanggulangan GAKY di Jawa Timur dilaksanakan melalui optimalisasi pemanfaatan garam ber-Yodium serta penyuluhan tentang bahan makanan alami sumber Yodium. Berdasarkan hasil monitoring garam beryodium melalui Laporan Bulanan Gizi Tahun 2019 persentase rumah tangga yang menggunakan garam yodium di Jawa Timur sebesar 95.8%. Angka ini sudah di atas target yaitu sebesar 90%. Persentase masyarakat yang mengkonsumsi garam ber-Yodium mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar 91,3%. Upaya penanggulangan masalah GAKI mengutamakan kegiatan promosi garam beriodium. Untuk daerah-daerah endemik masalah GAKI, upaya yang dilakukan yaitu menjamin garam yang dikonsumsi adalah garam beryodium melalui penyusunan peraturan daerah (Perda) yang mengatur pemasaran garam beryodium. Gambar 5.31 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Garam Yodium per Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2019



100.0



95.8 64.1



Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



49







3.



Pencegahan Dan Penanggulangan Anemia Gizi Besi Upaya pencegahan dan penanggulangan Anemia Gizi Besi dilaksanakan melalui



pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) yang diprioritaskan pada ibu hamil, karena prevalensi Anemia pada kelompok ini masih cukup tinggi. Di samping itu, kelompok ibu hamil merupakan kelompok rawan yang sangat berpotensi memberi kontribusi terhadap tingginya Angka Kematian Ibu (AKI). Gambar 5.32 Persentase Cakupan Pemberian Fe3 pada Ibu Hamil per Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2019



100.00



95.00 59.38



Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



Untuk mencegah Anemia Gizi pada ibu hamil dilakukan suplementasi TTD (Fe) dengan dosis pemberian sehari sebanyak 1 (satu) tablet (60 mg Elemental Iron dan 0,4 mg Asam Folat) berturut-turut minimal 90 hari selama masa kehamilan. Pada tahun 2019, persentase cakupan ibu hamil di Jawa Timur yang mendapatkan Fe 1 sebanyak 30 tablet sebesar 97.72% dan yang mendapat Fe3 sebesar 95% (Lampiran Data Profil Kesehatan Tabel 27). Jika dibandingkan dengan pencapaian Fe-3 di tahun 2018 sebesar 90.8% pencapaiannya di tahun 2019 sebesar 95%, ada kenaikan. Walaupun belum memenuhi target yaitu sebesar 98%. Gambaran persentase ibu hamil yang mengkonsumsi Fe-3 bisa di lihat pada gambar 4.3 di atas. Untuk pencapaian cakupan pemberian Fe target yang ditetapkan dalam RPJMN sebesar 98% pada tahun 2019. Hal ini berarti masih ada kesenjangan. Sebenarnya rendahnya cakupan Fe ini lebih disebabkan karena adanya under-reporting, sebab cakupan K1 yang mensyaratkan harus sudah diberi tablet Fe1 dan cakupan K4 yang mensyaratkan harus sudah diberi Fe3, sudah cukup tinggi. TTD merupakan suplementasi gizi mikro khususnya zat besi dan folat yang diberikan kepada ibu hamil untuk mencegah



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



50







kejadian anemia gizi besi selama kehamilan. Penelitian membuktikan bahwa pemberian tablet Fe dapat menurunkan kematian neonatal.



4.



Pemberian Kapsul Vitamin A Pada Balita Cakupan pemberian kapsul vitamin A di Jawa Timur tahun 2019 pada balita sebesar



90.80% (lampiran Data Profil Kesehatan Tabel 41). Cakupan tersebut telah memenuhi target tahun 2019 sebesar 90,8%. Strategi penanggulangan kurang vitamin A dilaksanakan secara komprehensif, terdiri dari pemberian suplementasi kapsul vitamin A dosis tinggi setiap Bulan Pebruari dan Agustus, penyuluhan gizi seimbang untuk meningkatkan konsumsi bahan pangan sumber vitamin A dan fortifikasi pangan. Gambaran cakupan pemberian kapsul vitamin A pada balita dapat dilihat pada gambar 5.33 di bawah ini. Gambar 5.33 Persentase Anak Balita Yang Mendapatkan Kapsul Vitamin A Dosis Tinggi A per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019



90.8



100



73.5



Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



5.



Pemberian ASI Eksklusif ASI Eksklusif adalah pemberian ASI saja tanpa makanan dan minuman lain sampai



bayi berusia 6 bulan, kemudian pemberian ASI harus tetap dilanjutkan sampai bayi berusia 2 (dua) tahun walaupun bayi sudah di perkenalkan makanan. Berdasarkan data dari Kabupaten/Kota diketahui bahwa cakupan bayi yang mendapat ASI Eksklusif di Jawa Timur tahun 2019 sebesar 78.3% (lampiran Data Profil Kesehatan Tabel 35) .Cakupan ASI Eksklusif pada tahun 2019 ini mengalami kenaikan



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



51







di bandingkan dengan tahun 2018 (76.8%). Kenaikan tersebut menunjukkan semakin meningkatnya pemahaman para ibu bayi tentang pentingnya ASI Eksklusif bagi bayi. Pengertian ASI Eksklusif menurut Kementerian Kesehatan RI maupun World Health Organization (WHO), adalah bayi yang berusia 0-6 bulan yang masih diberi ASI saja pada saat didata. Artinya, bila ada bayi yang berumur 0 bulan atau 1 bulan dan seterusnya sampai 5 bulan masih diberi ASI saja, maka pada saat itu dia dicatat sebagai bayi 0-6 bulan yang eksklusif, sehingga angkanya jelas jauh lebih tinggi di banding dengan yang murni 6 bulan eksklusif. Upaya peningkatan cakupan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif dilakukan dengan berbagai strategi, mulai dari penyusunan kerangka regulasi, peningkatan kapasitas petugas dan promosi ASI Eksklusif. Peraturan Pemerintah juga sudah di galakkan, di mana di dalamnya sudah ada tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam pengembangan program ASI, diantaranya menetapkan kebijakan Nasional dan daerah, melaksanakan advokasi dan sosialisasi serta melakukan pengawasan terkait pemberian ASI Eksklusif. Gambaran persentase pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0 – 6 bulan pada tahun 2019 dapat dilihat pada gambar 5.31 di bawah ini. Gambar 5.34 Persentase bayi (0-6 Bulan) yang melaksanakan pemberian ASI Eksklusif per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2019



96.4 78.3



Kab. Pacitan Kab. Sumenep Kab. Bojonegoro Kab. Blitar Kab. Lumajang Kab. Banyuwangi Kota Mojokerto Kab. Jember Kab. Tuban Kab. Ponorogo Kab. Jombang Kab. Ngawi Kota Malang Kab. Pamekasan Kab. Madiun Kab. Bondowoso Kab. Situbondo Kota Batu Kab. Gresik Kab. Lamongan Kab. Probolinggo Prov. Jatim Kab. Kediri Kab. Nganjuk Kab. Mojokerto Kab. Magetan Kota Blitar Kab. Pasuruan Kota Probolinggo Kota Madiun Kab. Malang Kota Surabaya Kab. Sidoarjo Kab. Tulungagung Kota Pasuruan Kab. Trenggalek Kota Kediri Kab. Sampang Kab. Bangkalan



46.9



Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



52



BAB 6 PENGENDALIAN PENYAKIT







PENGENDALIAN PENYAKIT A. 1.



BAB 6



PENYAKIT MENULAR LANGSUNG Tuberkulosis (TB) Tuberkulosis (TBC) merupakan salah satu masalah kesehatan yang serius di



Indonesia. Berdasarkan Global TB Report 2019, Indonesia merupakan negara dengan triple burden TBC untuk insiden TBC Sensitif Obat (SO), insiden TBC Resisten Obat (RO), dan TBC HIV. Pada tahun 2017 dan 2018 Indonesia menempati negara dengan insiden TBC tertinggi ketiga di dunia setelah India dan Cina. Pada tahun 2017, Indonesia peringkat 7 dunia dan tahun 2018 menjadi peringkat 5 untuk insidens TBC RO, serta peringkat 7 dunia (tahun 2017) dan turun menjadi peringkat 10 dunia (tahun 2018) untuk beban TBC HIV. Capaian indikator kinerja program TBC yaitu penemuan dan pengobatan kasus TBC serta keberhasilan pengobatan kasus TBC. Pada tahun 2019, angka penemuan dan pengobatan semua kasus TBC di Jawa Timur menempati urutan kedua di Indonesia sebanyak 64.311 kasus dengan Case Detection Rate (CDR) sebesar 66%. Target CDR yang ditetapkan adalah minimal 70%. Capaian indikator kinerja selanjutnya yaitu angka keberhasilan pengobatan kasus TBC. Pada Tahun 2019, jumlah semua kasus TBC yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap sebanyak 51.970 kasus dari 57.731 kasus yang diobati. Sehingga angka keberhasilan atau Success Rate (SR) Provinsi Jawa Timur mencapai 90% dan sudah memenuhi target yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI yaitu sebesar ≥ 90%. Hal tersebut menggambarkan bahwa semakin banyak masyarakat yang menderita TBC dapat menyelesaikan pengobatan hingga tuntas. Tabel 6.1 Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Succes Rate) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019



No



Indikator Program



Target Nas



Target Jawa Timur



2015



2016



2017



2018



2019



1.



Success Rate



> 85 %



> 90 %



91%



89,91%



90 %



90 %



90 %



Sumber : Seksi P2PM, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



53







Gambar 6.1 Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Succes Rate) Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019



Sumber : Seksi P2PM, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



Gambar 6.2 CDR Tuberkulosis Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 - 2019



JAWA TIMUR 48%



39%



0.34



37%



2015



2016



47%



INDONESIA 66% 50% 61%



66%



2018



2019



45%



2017



Sumber : Seksi P2PM, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



Mayoritas penderita TBC adalah usia produktif, sehingga dengan sembuh dan tuntasnya pengobatan masyarakat dari penyakit TBC maka produktifitas mereka bisa meningkat dan hidup secara normal di masyarakat. Sehingga masyarakat Jawa Timur terbebas dari masalah sosial ekonomi yang diakibatkan oleh penyakit TBC.



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



54







2.



Kusta Jawa Timur telah mencapai eliminasi kusta pada tahun 2017 (angka kesakitan



menjadi 0.93 per 10.000) akan tetapi masih ada 10 kabupaten/kota yang belum eliminasi kusta (Kab. Sumenep, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Bangkalan, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, Kab Situbondo, Kab. Tuban, Kab. Jember dan Kab. Pasuruan). Pada akhir tahun 2019 kabupaten yang eliminasi kusta bertambah 1 lagi yaitu Kab. Pasuruan dan diharapkan pada akhir tahun 2020 Kab. Jember diharapkan juga akan mencapai eliminasi Kusta karena angka kesakitan sudah mendekati < 1 per 10.000 penduduk. Sesuai dengan target Renstra Kementerian Kesehatan RI, bahwa semua kabupaten/kota ditargetkan untuk eliminasi kusta pada tahun 2024.



No 1 2 3



4



3.



Tabel 6.2 Pencapaian Program Pemberantasan Penyakit Kusta Provinsi Jawa timur 2015 – 2019 Indikator Target 2015 2016 2017 2018 Penderita 3.946 4.058 3.645 3.645 Terdaftar Prev. Rate per < 1 / 10.000 1.02 1.04 0,93 0,93 10.000 Penderita Baru 4.013 3.991 3.374 3.374



3.306



CDR per 10.000



< 5 / 10.000



10.3



10.3



8,55



8,55



7,44



Proporsi MB Proporsi Cacat II (%) Proporsi Anak (%) RFT Rate



-



87



86



89



89



92



< 5%



12%



11%



9%



9%



11%



< 5%



8%



9%



8%



8%



7%



2019



0,83 2.954



> 90% 91 90 91,5 92.4 93.4 Sumber : Laporan Program Kusta Seksi P2PM, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) Sampai dengan Desember 2019, jumlah kasus AIDS yang dilaporkan adalah 1.254



orang, dan 9.981 kasus HIV. Dari jumlah kasus AIDS tersebut 128 (10,24%) diantaranya meninggal dunia. Angka tersebut sesungguhnya jauh lebih kecil dibandingkan angka yang sebenarnya terjadi, dan dari hasil estimasi sampai dengan tahun 2019 diperkirakan jumlah ODHA di Jawa Timur mencapai 63.581 orang. Dan sejak September 2013, Provinsi Jawa Timur ditetapkan sebagai wilayah dengan prevalensi HIV yang terkonsentrasi bersama 5 (lima) provinsi lainnya, yaitu DKI Jakarta, Papua, Bali, Riau dan Jawa Barat. Secara teoritis WHO membagi tingkat epidemi HIV menjadi 3 tingkat, yaitu : 1.



Tingkat epidemi HIV rendah (low level epidemic), dimana prevalensi HIV pada



kelompok risiko tinggi masih di bawah 5%.



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



55







2.



Tingkat epidemic HIV terkonsentrasi (concentrated level epidemic), dimana



pada sub populasi tertentu (kelompok risiko tinggi) seperti kelompok Pekerja Seks Komersial (PSK), kelompok Injecting Drug Users/Use (IDU), kelompok Waria, Narapidana di Lembaga Permasyarakatan dan sebagainya, prevalensi HIV sudah lebih dari 5% secara konsisten (dalam beberapa tahun pengamatan) dan atau prevalensi HIV pada ibu hamil masih di bawah 1%. 3.



Tingkat epidemic HIV meluas (generalized level epidemic), dimana pada



wilayah dengan tingkat epidemic HIV terkonsentrasi ditambah prevalensi HIV pada ibu hamil sudah lebih dari 1%. Berdasarkan waktu, maka nampak sekali pesatnya peningkatan jumlah penderita HIV/AIDS dari waktu ke waktu. Kalau tahun 1989 hanya 1 orang penderita yang dilaporkan maka mulai tahun 1999 meningkat tajam sekali dari tahun ke tahun dan jumlahnya terus bertambah hingga Desember 2018. Penambahan kasus AIDS dari tahun ke tahun sebagian besar berasal dari faktor seksual. Sampai Desember 2018 berdasarkan faktor risiko penularan secara seksual berdasarkan kasus AIDS sebesar 74%. Dari 38 kabupaten/kota semua sudah melaporkan adanya kasus AIDS berdasarkan tempat asal penderita di seluruh kabupaten/kota. Berdasarkan tempat tinggal, sebagian besar ditemukan di Kota Surabaya, Kab Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Jember. Namun sangat disadari bahwa kasus AIDS yang ditemukan tersebut masih jauh lebih sedikit dibandingkan kasus yang sesungguhnya mengingat tidak seluruh kasus AIDS yang ada atau baru sebagian kecil yang dilaporkan (under reported). Gambar 6.3 Proporsi Kasus AIDS Berdasarkan Faktor Resiko Penderita di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019



0%



2%



2% 17% IDU



79%



Bisek Perinatal Homo Hetero



Sumber : Seksi P2PM, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



56







Berdasarkan jenis kelamin, kasus AIDS pada tahun 2019 kelompok laki-laki sebesar 853 (68%) dan perempuan sebesar 401 kasus (32%). Namun proporsi perempuan cenderung mengalami peningkatan secara tajam dari tahun ke tahun. Dan dari segi kelompok umur, maka kasus AIDS didominasi oleh kelompok umur seksual aktif, yang tertinggi adalah kelompok usia 30-39 tahun sebanyak 430 (34,3%) kasus. Disamping itu kasus AIDS sudah ada di kalangan anak-anak (0-14 tahun) sebanyak 29 anak. Gambar 6.4 Proporsi Kasus AIDS Berdasarkan Jenis Kelamin Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019



32% 68%



Laki-Laki Perempuan Sumber : Laporan Program HIV/AIDS Seksi P2PM, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



4.



Pneumonia Dengan adanya perubahan target sasaran menjadi 5% balita diharapkan cakupan



penemuan pneumonia meningkat. Dari grafik terlihat bahwa pada tahun 2019 terjadi peningkatan cakupan pneumonia di atas 50% walaupun belum mencapai target nasional yang telah ditentukan. Dengan mengevaluasi cakupan penemuan kasus pneumonia selama



beberapa



tahun



sebelumnya,



Kementerian



Kesehatan



RI



(Subdit



ISPA/Pneumonia) mengadakan revisi target cakupan penemuan kasus pneumonia dari target 100% diturunkan menjadi 70% pada tahun 2019. Target ini akan dinaikkan secara berkala untuk tahun berikutnya. Cakupan penemuan penderita pneumonia di Jawa Timur tahun 2019 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



57







Gambar 6.5 Cakupan Pneumonia Ditemukan dan Ditangani Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 128.35



111.13



115.79



KAB. PACITAN KAB. SAMPANG KOTA BATU KAB. SUMENEP KAB. PROBOLINGGO KAB. NGANJUK KAB. MOJOKERTO KAB. MADIUN KOTA PROBOLINGGO KAB. NGAWI KAB. TULUNGAGUNG KAB. PASURUAN KAB. JEMBER KAB. LAMONGAN KAB. PAMEKASAN KAB. KEDIRI KOTA SURABAYA KAB. PONOROGO KAB. BANYUWANGI KAB. TRENGGALEK KAB. LUMAJANG KAB. MAGETAN KOTA PASURUAN KAB. TUBAN KOTA MALANG KOTA KEDIRI KAB. MALANG KOTA BLITAR KAB. BONDOWOSO KOTA MADIUN KAB. BANGKALAN KAB. JOMBANG KAB. SITUBONDO KAB. BOJONEGORO KAB. BLITAR KAB. GRESIK KOTA MOJOKERTO KAB. SIDOARJO



87.51



87.87



83.65



87.35



78.85



82.18



74.28



76.58



71.21



71.96



70.22



70.91



65.28



68.07



60.15



60.50



58.18



59.99



53.74



54.62



51.94



52.33



47.91



49.10



45.26



46.72



36.15



38.88



26.78



27.97



14.79



25.83



7.11



2.15



2.32



Sumber : Laporan Program Pneumonia Seksi P2PM, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



5.



Diare Pengendalian penyakit diare bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan



kematian dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor. Untuk mengukur keberhasilan sasaran dari pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dari perkembangan capaian kinerja program yaitu cakupan pelayanan diare. Gambar 6.6 Cakupan Program Diare Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 – 2019



110.66 82.87



2015



2016



82.29



2017



77.85



2018



74.10



2019



Sumber : Laporan Program Diare Seksi P2PM, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



58







Capaian cakupan pelayanan diare terendah berada di tahun 2019 yaitu sebesar 74,1% . Hal ini disebabkan oleh rendahnya ketepatan dan kelengkapan laporan bulanan dari Kabupaten/ Kota. Persentase penggunaan oralit dalam 6 tahun terakhir mengalami peningkatan namun demikian angka penggunaan infus juga tinggi. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat serta tenaga medis mengenai penggunaan infus pada pasien diare dimana penggunaan infus seharusnya hanya untuk pasien dengan dehidrasi berat, sedangkan untuk pasien diare tanpa dehidrasi atau dehidrasi ringan maupun sedang cukup dilakukan rehidrasi secara oral.



B.



PENYAKIT MENULAR BERSUMBER BINATANG



1.



Demam Berdarah Dengue (DBD) Insiden rate (Incidence Rate) atau Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue



(DBD) di Jawa Timur pada tahun 2019 sebesar 47 per 100.000 penduduk, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018 yakni 24 per 100.000 penduduk. Insiden Rate tersebut sesuai target nasional yang sudah ditetapkan yaitu ≤ 49 per 100.000 penduduk. Dilihat dari jumlah penderita DBD pada tahun 2019, sebagian besar kabupaten/kota jumlah penderita DBD mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Gambar 6.7 Jumlah Kasus DBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 – 2019



25,338 21,092 18,397



7,866



2015



2016



2017



9,452



2018



2019



Sumber : Laporan Program DBD Seksi P2PM, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



59







Tabel 6.3 Pencapaian Hasil Kinerja Program DBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019



No



Indikator



Satuan



Target



Realisasi



per 100.000 penduduk



≤ 49



47



1



Angka Kesakitan (Incidence Rate)



2



Angka Kematian (Case Fatality Rate)



Persen



15 Th (6,8%) dari jumlah total penduduk Jawa Timur atau sekitar 1.889.655 kasus, Estimasi Prevalensi Depresi Usia > 15 Th 1.250.507 kasus (4,5%), Estimasi Prevalensi TBC yang mengalami depresi 25.466 kasus (46%), Estimasi Prevalensi Kasus Hipertensi yang mengalami Depresi 692.253 kasus (29%) Estimasi Prevalensi Diabetes Melitus yang mengalami Depresi 195.079 kasus (27%), Estimasi Prevalensi Kanker yang Mengalami Depresi 19.900 kasus (33%). Sayangnya upaya deteksi masalah kesehatan jiwa masih terhambat oleh jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam deteksi masalah kesehatan jiwa. Tingginya angka gangguan jiwa di Jawa Timur ini tentunya tidak hanya menjadi tanggungjawab Dinas kesehatan saja namun memerlukan upaya penanganan dari OPD terkait lainnya. Upaya yang dilakukan melalui kegiatan promotif, pencegahan, kuratif dan rehabilitatif. Keterbatasan tempat tidur di dua rumah sakit jiwa di Jawa Timur yaitu RSJ Malang dan RSJ Menur yang hanya mampu menampung 1000 tempat tidur tentunya berdampak pada penyediaan pelayanan di tingkat puskesmas sebagai fasilitas penyelenggara pelayanan kesehatan jiwa. Tentunya upaya tersebut harus diikuti dengan ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih kesehatan jiwa di tingkat puskesmas, ketersediaan obat yang mencukupi karena pengobatan masalah kesehatan jiwa memerlukan kepatuhan yang tinggi dalam waktu yang relatif cukup panjang. Strategi utama pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa adalah melakukan kegiatan promotif dan preventif untuk menurunkan kasus baru orang dengan gangguan jiwa. Untuk orang yang telah mengalami gangguan jiwa dikendalikan agar tidak sering kambuh, dengan memberikan ketersediaan obat program yang tepat, efisien dan paling minimal efek samping obat sehingga orang dengan gangguan jiwa terkontrol dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai makhluk sosial serta dapat produktif sehingga tidak menjadi beban bagi orang keluarga dan masyarakat disekitarnya.



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



69







Halaman ini sengaja dikosongkan



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



70



BAB 7 KESEHATAN LINGKUNGAN







KESEHATAN LINGKUNGAN A.



BAB 7



PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN DAN SANITASI DASAR Untuk memperkecil resiko terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan sebagai



akibat dari lingkungan yang kurang sehat, telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Beberapa indikator yang menggambarkan kondisi lingkungan antara lain rumah sehat, Tempat Umum dan Penyehatan Makanan, air bersih dan sarana sanitasi dasar seperti pembuangan air limbah, tempat sampah dan kepemilikan jamban serta sarana pengolahan limbah di sarana pelayanan kesehatan. Dalam upaya peningkatan kondisi penyehatan lingkungan dan sanitasi dasar di Jawa Timur telah dilaksanakan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). STBM adalah kegiatan yang menitikberatkan pada upaya preventif dan promotif terpadu melalui upaya memicu dan mempertahankan keberlanjutan perubahan perillaku masyarakat hidup bersih dan sehat, sehingga peran aktif masyarakat dalam penyediaan sanitasi dasar melalui 3 (tiga) komponen STBM yang terdiri dari : upaya menciptakan kebutuhan (demand), penyediaan layanan (supply) dan penciptaan lingkungan yang kondusif (enabling environment). Ketiga komponen STBM tersebut menjadi landasan strategi pelaksanaan untuk pencapaian 5 (lima) pilar STBM sebagai berikut : 1.



Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)



2.



Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)



3.



Pengolahan air minum dan makanan rumah tangga (PAMM-RT)



4.



Pengolahan Sampah Rumah Tangga (PS-RT)



5.



Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga (PLC-RT).



Terkait dengan pilar 1 (Stop Buang Air Besar Sembarangan) tahun 2020, akses sanitasi di Povinsi Jawa Timur sudah mencapai 91,99% sedangkan desa yang sudah mencapai status ODF (Open Defecation Free) mencapai 4.940 desa (58,13%) dari 8.498 desa (profil kesehatan 2020) di Jawa Timur ada kenaikan 17,61% dari tahun 2018.



B.



PENYELENGGARAAN AIR MINUM Pengambilan sampel air minum dilaksanakan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi



yaitu terhadap air minum dengan sistem perpipaan, depot air minum dan air minum bukan jaringan perpipaan dengan resiko pencemaran sedang dan rendah. Frekuensi inspeksi sanitasi dilakukan setahun dua kali pada musim kemarau dan musim hujan.



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



71







Penyelenggara air minum adalah Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, dan kelompok masyarakat. Hasil penyelenggaraan air minum, di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 terdapat 6.514.151 penyelenggara air minum. Dan telah dilakukan pemeriksaan sampel air sejumlah 80.924 sampel. Pemeriksaan yang dilakukan adalah meliputi pemeriksaan fisik, bakteriologis dan kimia. Dari 80.924 sampel yang diperiksa, yang sudah memenuhi syarat berjumlah 62.508 sampel atau 77,24%, ada penurunan kualitas 0,93% dibandingkan tahun 2018 sebesar 78,17%.



C.



SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) Pembangunan sanitasi di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan.



Hal ini terlihat dengan capaian akses jamban sehat di tahun 2018 sebesar 88,38%, ada kenaikan 3,61% di tahun 2020 sebesar 91,99%. Namun capaian ini adalah total masyarakat yang mengakses baik ke leher angsa, cemplung maupun plengsengan. Pencapaian ini salah satunya didorong dengan ditetapkannya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagai strategi nasional pembangunan sanitasi pada tahun 2008, yang kemudian diperbaharui dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 tentang STBM. Perlu diketahui ada 2 pengertian antara sanitasi layak dan jamban sehat. Yang dimaksud sanitasi layak di sini adalah masyarakat yang mengakses jamban komunal dan jamban berleher angsa dan berseptictank plus resapan. Sedangkan yang jamban sehat selain dua diatas juga jamban cemplung dan plengsengan. Dua variabel ini dimasukkan dalam jamban sehat, karena ada daerah-daerah tertentu yang memang sulit untuk mendapatkan air bersih, sehingga tidak memungkinkan untuk dibangun jamban yang berleher angsa. Di Jawa Timur ada 12 Kabupaten/Kota yang masyarakatnya sudah tidak BAB di sembarang tempat/ di tempat terbuka yaitu Trenggalek, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Malang, Pamekasan, Banyuwangi, Pacitan, Lamongan, Kota Batu, Magetan, Kota Kediri Ngawi. Sedangkan yang terendah dan masih banyak masyarakat yang buang air besar sembarang adalah Kabupaten Bondowoso dengan persentase capaian stop BABS sebesar 64,92%.



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



72







KAB. BANGKALAN KAB. SITUBONDO KOTA BLITAR KAB. SAMPANG KAB. PONOROGO KAB. JOMBANG KAB. BLITAR KAB. PAMEKASAN KOTA MALANG KOTA PASURUAN KAB. JEMBER KAB. MADIUN KOTA BATU KAB. NGANJUK KOTA PROBOLINGGO KAB. MAGETAN KAB. TRENGGALEK KOTA MOJOKERTO KAB. PASURUAN KAB. PACITAN KOTA SURABAYA KOTA MADIUN KOTA KEDIRI KAB. TUBAN KAB. PROBOLINGGO KAB. KEDIRI KAB. NGAWI KAB. LUMAJANG KAB. MALANG KAB. TULUNGAGUNG KAB. SIDOARJO KAB. MOJOKERTO KAB. SUMENEP KAB. LAMONGAN KAB. BOJONEGORO KAB. GRESIK KAB. BANYUWANGI KAB. BONDOWOSO



72.1



89.8 91.4 91.6 91.8 93.2 93.7 94.2 94.3 94.4 96.2 96.5 96.7 96.7 97.2 97.3 97.5 97.6 97.8 97.9 98.1 98.6 98.7 99.6 100.0 101.6 102.4 102.9 103.1 103.2 103.7 104.1 104.5 105.3 106.3 107.2 109.7 112.0



Gambar 7.1 Cakupan Penduduk dengan Sanitasi Layak (Jamban Sehat)



Sumber : Seksi Kesling Kesjaor, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



Untuk sanitasi layak masih ada yang di bawah 70% yaitu Kabupaten Situbondo (66,62%) dan Kab. Bondowoso (66,22%). Dan terlihat bahwasanya kabupaten yang capaian sanitasi layaknya sudah 100% yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pamekasan, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Batu, dan Kabupaten Magetan. Sedangkan sanitasi layak mendekati pusat perkotaan yaitu daerah Surabaya dan sekitarnya. Tentu saja hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan budaya masyarakat yang semakin maju.



D.



KEAMANAN PANGAN Keamanan makanan merupakan kebutuhan masyarakat, karena makanan yang



aman, akan melindungi dan mencegah terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh makanan yang tidak layak. Dalam rangka untuk mewujudkan keamanan makanan, dilakukan pengawasan terhadap semua Tempat Pengolahan Makanan/Minuman yang disingkat TPM. TPM yang dimaksud adalah produsen makanan/minuman siap saji, seperti : Jasaboga/catering, Rumah Makan/Restoran, Makanan Jajanan, Kantin dan Depot Air Minum (DAM). Untuk itu perlu dilakukan pembinaan terhadap semua sasaran TPM.



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



73







Kegiatan pembinaan dengan : 1.



Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) sasaran yang ada, indikator yang diawasi adalah tempat, penjamah (orang), bahan makanan dan makanan siap dihidangkan.



2.



Memberikan Penyuluhan dan memberikan sertifikat penyuluhan.



3.



Menerbitkan sertifikat Laik sehat, setelah TPM tersebut memenuhi syarat dari tempat, bahan makanan, orang atau penjamahnya. Setiap TPM wajib memiliki sertifikat



Laik



Sehat,



kecuali



makanan



jajanan



cukup



memperoleh



penyuluhan/pembinaan. 4.



Melakukan Uji Petik pengawasan TPM yaitu penjamahnya, dan peralatan makanan yang dipakai.



Di Jawa Timur tercatat sebanyak 54.307 TPM, yang memenuhi syarat hygiene sanitasi sebanyak 33.270 TPM (61,26%), yang tidak memenuhi syarat 21.037 TPM (37,74%). Untuk kegiatan Uji Petik dibutuhkan dana yang cukup besar untuk parameter mikrobiologi dan Kimia sesuai Permenkes, sedangkan tidak semua Kabupaten/Kota mengalokasikan dana untuk uji petik. Untuk itu perlu digalakkan uji petik melalui pengawasan internal yang dibiayai oleh pemilik TPM, selain pengawasan eksternal (oleh Pemerintah). Uji petik pengawasan kualitas yang sudah rutin dilakukan adalah Depot Air Minum, walaupun di Permenkes nomor 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum sebulan sekali, tetapi karena keterbatasan dana Pemilik DAM baru dilaksanakan 3 bulan sekali.



***



PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



74



LAMPIRAN



RESUME PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NO I 1 2 3 4 5 6 7 8 9



INDIKATOR GAMBARAN UMUM Luas Wilayah Jumlah Desa/Kelurahan Jumlah Penduduk Rata-rata jiwa/rumah tangga Kepadatan Penduduk /Km2 Rasio Beban Tanggungan Rasio Jenis Kelamin Penduduk 15 tahun ke atas melek huruf Penduduk 15 tahun yang memiliki ijazah tertinggi a. SMP/ MTs b. SMA/ MA c. Sekolah menengah kejuruan d. Diploma I/Diploma II e. Akademi/Diploma III f. S1/Diploma IV g. S2/S3 (Master/Doktor)



II II.1 10 11 12 13 14 15 16 17



SARANA KESEHATAN Sarana Kesehatan Jumlah Rumah Sakit Umum Jumlah Rumah Sakit Khusus Jumlah Puskesmas Rawat Inap Jumlah Puskesmas non-Rawat Inap Jumlah Puskesmas Keliling Jumlah Puskesmas pembantu Jumlah Apotek RS dengan kemampuan pelayanan gadar level 1



II.2 18 19 20 21 22 23



Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Cakupan Kunjungan Rawat Jalan Cakupan Kunjungan Rawat Inap Angka kematian kasar/Gross Death Rate (GDR) di RS Angka kematian murni/Nett Death Rate (NDR) di RS Bed Occupation Rate (BOR) di RS Bed Turn Over (BTO) di RS



L



ANGKA/NILAI L+P



P



1.0



1.0



47,800 8,501 39,698,631 3.2 830.5 43.7 97.5 92.3



22.3 17.4 8.4 1.2 0.0 6.2 0.5



21.7 13.7 5.0 1.6 0.0 6.0 0.4



22.0 15.5 6.7 1.4 0.0 6.1 0.5



19,600,776 20,097,855



89.8 8.7 35.2 17.1



119.2 9.8 26.6 13.2



Satuan



Km2 Desa/Kelurahan Jiwa Jiwa Jiwa/Km2 Per 100 penduduk produktif



Nomor Lampiran



%



Tabel 1 Tabel 1 Tabel 2 Tabel 1 Tabel 1 Tabel 2 Tabel 2 Tabel 3



% % % % % % %



Tabel 3 Tabel 3 Tabel 3 Tabel 3 Tabel 3 Tabel 3 Tabel 3



296 23 629 339 1,173 2,253 4,177 100.0



RS RS Puskesmas Puskesmas Puskesmas Keliling Puskesmas Pembantu Apotek %



Tabel 4 Tabel 4 Tabel 4 Tabel 4 Tabel 4 Tabel 4 Tabel 4 Tabel 6



106.1 9.6 32.2 15.9 58.0 63.9



% % Per 1.000 pasien keluar Per 1.000 pasien keluar % Kali



Tabel 5 Tabel 5 Tabel 7 Tabel 7 Tabel 8 Tabel 8



NO



INDIKATOR



L



P



24 Turn of Interval (TOI) di RS 25 Average Length of Stay (ALOS) di RS 26 Puskesmas dengan ketersediaan obat vaksin & essensial II.3 27 28 29 30



Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Jumlah Posyandu Posyandu Aktif Rasio posyandu per 100 balita Posbindu PTM



III 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43



SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Jumlah Dokter Spesialis Jumlah Dokter Umum Rasio Dokter (spesialis+umum) Jumlah Dokter Gigi + Dokter Gigi Spesialis Rasio Dokter Gigi (termasuk Dokter Gigi Spesialis) Jumlah Bidan Rasio Bidan per 100.000 penduduk Jumlah Perawat Rasio Perawat per 100.000 penduduk Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat Jumlah Tenaga Sanitasi Jumlah Tenaga Gizi Jumlah Tenaga Kefarmasian



IV 44 45 46 47 48



PEMBIAYAAN KESEHATAN Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Desa yang memanfaatkan dana desa untuk kesehatan Total anggaran kesehatan APBD kesehatan terhadap APBD kab/kota Anggaran kesehatan perkapita



V V.1 49 50 51 52 53 54



KESEHATAN KELUARGA Kesehatan Ibu Jumlah Lahir Hidup Angka Lahir Mati (dilaporkan) Jumlah Kematian Ibu Angka Kematian Ibu (dilaporkan) Kunjungan Ibu Hamil (K1) Kunjungan Ibu Hamil (K4)



ANGKA/NILAI L+P 2.4 Hari 3.2 Hari 1.0 %



46,868 79.2 1.7 10,175



3,545 3,296



2,306 4,591



718



2,111



18,840



24,304 61 32,475



391 486 334 1,322



1,587 949 2,198 7,470



5,851 7,887 15 2,829 7



51,315 129 1,978 1,435 2,532 8,792



73.1 95.7 4,164,915,196,023 11 104,913



296,678 5.8



282,446 4.6 520 89.8 100.6 91.2



Satuan



Nomor Lampiran Tabel 8 Tabel 8 Tabel 9



Posyandu % Per 100 balita Posbindu PTM



Tabel 10 Tabel 10 Tabel 10 Tabel 10



Orang Orang Per 100.000 penduduk Orang Per 100.000 penduduk Orang per 100.000 penduduk Orang Per 100.000 penduduk Orang Orang Orang Orang



Tabel 11 Tabel 11 Tabel 11 Tabel 11 Tabel 11 Tabel 12 Tabel 12 Tabel 12 Tabel 12 Tabel 13 Tabel 13 Tabel 13 Tabel 15



% % Rp % Rp



Tabel 17 Tabel 18 Tabel 19 Tabel 19 Tabel 19



579,124 Orang 5.2 Per 1.000 Kelahiran Hidup Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup % %



Tabel 20 Tabel 20 Tabel 21 Tabel 21 Tabel 23 Tabel 23



NO



INDIKATOR



55 56 57 58 59 60 61 62 63



Ibu hamil dengan imunisasi Td2+ Ibu Hamil Mendapat Tablet Tambah Darah 90 Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan di Fasyankes Pelayanan Ibu Nifas KF3 Ibu Nifas Mendapat Vitamin A Penanganan komplikasi kebidanan Peserta KB Aktif Peserta KB Pasca Persalinan



V.2 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90



Kesehatan Anak Jumlah Kematian Neonatal Angka Kematian Neonatal (dilaporkan) Jumlah Bayi Mati Angka Kematian Bayi (dilaporkan) Jumlah Balita Mati Angka Kematian Balita (dilaporkan) Penanganan komplikasi Neonatal Bayi baru lahir ditimbang Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR) Kunjungan Neonatus 1 (KN 1) Kunjungan Neonatus 3 kali (KN Lengkap) Bayi yang diberi ASI Eksklusif Pelayanan kesehatan bayi Desa/Kelurahan UCI Cakupan Imunisasi Campak/MR pada Bayi Imunisasi dasar lengkap pada bayi Bayi Mendapat Vitamin A Anak Balita Mendapat Vitamin A Pelayanan kesehatan balita Balita ditimbang (D/S) Balita gizi kurang (BB/umur) Balita pendek (TB/umur) Balita kurus (BB/TB) Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas 1 SD/MI Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas 7 SMP/MTs Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas 10 SMA/MA Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar



L



P 75.4 92.0 97.0 95.9 95.2 89.6 100.4



1,775 6.0 2,238 7.5 2,430 8.2 84.7 104.0 4.1 103.9 102.4



1,240 4.4 1,637 5.8 1,786 6.3 75.8 96.6 3.7 96.6 95.4



97.9



98.0



99.4 99.5



98.7 99.0



89.8 79.2



90.1 79.8



ANGKA/NILAI L+P % % % % % % % 74.9 % 48.8 %



3,015 5.2 3,875 6.7 4,216 7.3 80.2 100.2 3.9 100.2 98.9 78.2 97.9 90.4 99.1 99.3 94.7 90.7 89.9 79.5 8.0 12.4 6.2 97.2 96.0 90.4 84.4



Satuan



Neonatal Per 1.000 Kelahiran Hidup Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %



Nomor Lampiran Tabel 24 Tabel 27 Tabel 23 Tabel 23 Tabel 23 Tabel 23 Tabel 30 Tabel 28 Tabel 29



Tabel 31 Tabel 31 Tabel 31 Tabel 31 Tabel 31 Tabel 31 Tabel 30 Tabel 33 Tabel 33 Tabel 34 Tabel 34 Tabel 35 Tabel 36 Tabel 37 Tabel 39 Tabel 39 Tabel 41 Tabel 41 Tabel 42 Tabel 43 Tabel 44 Tabel 44 Tabel 44 Tabel 45 Tabel 45 Tabel 45 Tabel 45



NO



INDIKATOR



V.3 Kesehatan Usia Produktif dan Usia Lanjut 91 Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 92 Pelayanan Kesehatan Usila (60+ tahun) VI PENGENDALIAN PENYAKIT VI.1 Pengendalian Penyakit Menular Langsung 93 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 94 CNR seluruh kasus TBC 95 Case detection rate TBC 96 Cakupan penemuan kasus TBC anak 97 Angka kesembuhan BTA+ 98 Angka pengobatan lengkap semua kasus TBC 99 Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) semua kasus TBC 100 Jumlah kematian selama pengobatan tuberkulosis pneumonia pada balita Puskesmaspenderita yang melakukan tatalaksana standar pneumonia min 101 Penemuan 60% 102 103 Jumlah Kasus HIV 104 Jumlah Kasus Baru AIDS 105 Jumlah Kematian akibat AIDS 106 Persentase Diare ditemukan dan ditangani pada balita 107 Persentase Diare ditemukan dan ditangani pada semua umur 108 Jumlah Kasus Baru Kusta (PB+MB) 109 Angka penemuan kasus baru kusta (NCDR) 110 Persentase Kasus Baru Kusta anak 0-14 Tahun 111 Persentase Cacat Tingkat 0 Penderita Kusta 112 Persentase Cacat Tingkat 2 Penderita Kusta 113 Angka Cacat Tingkat 2 Penderita Kusta 114 Angka Prevalensi Kusta 115 Penderita Kusta PB Selesai Berobat (RFT PB) 116 Penderita Kusta MB Selesai Berobat (RFT MB) VI.2 117 118 119 120 121 122 123



Pengendalian Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi AFP Rate (non polio) < 15 tahun Jumlah kasus difteri Case fatality rate difteri Jumlah kasus pertusis Jumlah kasus tetanus neonatorum Case fatality rate tetanus neonatorum Jumlah kasus hepatitis B



L



ANGKA/NILAI L+P



P 56.4 58.9



72.2 66.5



78.5 48.7 88.5



81.5 54.8 91.8



103 853 2,473



62 401 1,363



1,759 9



1,140 6



89.4 90.6



92.2 89.8



194



164



10 7



7 3



518



1,500



Satuan



64.5 % 62.9 %



Nomor Lampiran Tabel 48 Tabel 49



96.48 162 66.39 44.60 79.7 51.4 90.0 3.8 59.5 0.9 165 1,254 3,836 56.6 74.1 2,899 7 7.0 76.5 10.8 7.8 0.8 90.8 90.3



% Per 100.000 penduduk % % % % % Per 100.000 penduduk % % Kasus Kasus Jiwa % % Kasus Per 100.000 penduduk % % % Per 100.000 penduduk Per 10.000 Penduduk % %



Tabel 51 Tabel 51 Tabel 51 Tabel 51 Tabel 52 Tabel 52 Tabel 52 Tabel 52 Tabel 53 Tabel 53 Tabel 54 Tabel 55 Tabel 55 Tabel 56 Tabel 56 Tabel 57 Tabel 57 Tabel 58 Tabel 58 Tabel 58 Tabel 58 Tabel 59 Tabel 60 Tabel 60



2.4 358 0.0 17 10 30.0 2,018



Per 100.000 penduduk