Resume Tata Kelola Perusahaan Dan Dewan Direksi [PDF]

Citation preview

Nama : Nita Widya Rahayu Nim : 160301149 TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN DEWAN DIREKSI A. TATA KELOLA PERUSAHAAN Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu system yang mengatur dan mengendalikan Perusahaan. Corporate Governance merupakan proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain. Perubahan dalam tata kelola perusahaan dan praktik biasanya akan memiliki efek langsung dan segera pada praktik SPM dan efektivitas mereka.  Struktur Memberikan kejelasan fungsi, hak, kewajiban dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang berkepentingan atas korporasi, mencakup proses control internal dan eksternal yang efektif serta menciptakan keseimbangan internal (antar organ perusahaan) dan keseimbangan eksternal (antar stakeholders).  Proses/Mekanisme (Sistem-Kontrol) Mengatur bagaimana korporasi diarahkan dan dikendalikan untuk meningkatkan kemakmuran bisnis secara accountable untuk mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tidak mengabaikan kepentingan stakeholder lainnya.  Budaya (Etika Bisnis) GCG, budaya atau control? Sebuah kombinasi dari keduanya, budaya menetapkan visi manajemen,



dan



menunjukkan



komitmen



manajemen



terhadap



budaya.



Kontrol



mengimplementasikan visi dan memberikan efek jera. B. PRINSIP-PRINSIP GCG  Transparancy (Keterbukaan)  Accountability (Akuntabilitas)  Responsibility (Pertanggungjawaban)  Independency (Kemandirian)  Fairness (Kewajaran/keadilan)



1 Kenneth A. Merchant dan Win A. Van der Stede (2014). Sistem pengendalian manajemen pengukuran kinerja evaluasi dan insentif. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.



C. PILAR GCG 1. Commitment on Governance (Komitmen pada Pemerintahan) 2. Governance Structure (Struktur Pemerintahan) 3. Governance Mechanism/Process (Mekanisme/Proses Pemerintahan) 4. Governance Outcome (Hasil Pemerintahan) D. HUKUM DAN PERATURAN Perusahaan adalah sebuah badan hukum. Dengan demikian, mereka tunduk pada hukum dan peraturan yurisdiksi pemerintah ketika menjalankan usaha dan orang-orang dari pasar saham ketika sahamnya diperdagangkan. Secara umum, orientasi tata kelola perusahaan di dunia dapat dibagi menjadi dua yaitu : 1. Sistem Anglo Amerika Sistem ini berfokus pada keunggulan pemegang saham sebagai penerima manfaat dari kewajiban fidusia. 2. Sistem Eropa Kontinental/Jepang Sistem ini memiliki kepedulian yang lebih besar kepada para pemegang saham lainnya. Sebagai contoh, undang-undang khusus terkait dengan usaha memperkuat tata kelola perusahaan pada umumnya, seperti yang dilakukan di Amerika Serikat, adalah UU SarbanesOxley tahun 2002 E. UNDANG-UNDANG SARBANES-OXLEY TAHUN 2002 Tujuan eksplisit UU Sarbanes-Oxley adalah untuk meningkatkan transparansi, ketepatan waktu dan kualitas pelaporan keuangan.UU Sarbanes-Oxley memiliki pengaruh diluar batas Amerika Serikat. Semua perusahaan yang terdaftar di Securities and Exchange Commission AS (SEC) harus mematuhi UU Sarbanes-Oxley terlepas dari apakah markas mereka berbasis di Amerika Serikat atau di luar negeri. Selain itu, beberapa negara, seperti Kanada dan Jepang, telah mengadopsi peraturan yang mirip dengan UU Sarbanes-Oxley. F. DEWAN DIREKSI Dalam perusahaan publik, pemegang saham biasanya memvariasikan risiko mereka dan memiliki portofolio saham diberbagai perusahaan. Secara individual, mereka jarang memiliki insentif cukup besar untuk menyediakan sumber daya supaya memastikan bahwa manjemen bertindak demi kepentingan terbaik para pemegang saham. Di Amerika Serikat, tugas dasar fidusia terdiri atas beberapa elemen : a. Kewajiban pemeliharaan kewajiban untuk membuat/mendelegasikan keputusan dengan cara yang tepat. b. Kewajiban loyalitas kewajiban untuk memajukan perusahaan diatas kepentingan pribadi. 2 Kenneth A. Merchant dan Win A. Van der Stede (2014). Sistem pengendalian manajemen pengukuran kinerja evaluasi dan insentif. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.



c. Kewajiban itikad baik-kewajiban untuk memegang komitmen dan loyal kepada kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya d. Kewajiban untuk tidak “melakukan pemborosan”–kewajiban untuk menghindari kerusakan nilai yang disengaja bagi para pemegang saham. Dewan direksi memiliki dua tanggung jawab pengendalian yang utama, yaitu :  Mereka menjaga kepentingan ekuitas investor  Mereka melindungi kepentingan stakeholder perusahaan lainnya (seperti karyawan, pemasok, pelanggan, kompetitor, atau masyarakat pada umumnya) G. KOMITE AUDIT Komite audit memberikan pengawasan independen atau proses pelaporan keuangan perusahaan, pengendalian internal, dan auditor independen. Komite audit meningkatkan kemampuan dewan untuk berfokus secara intensifdan tidak menggunakan biaya relatif mahal (tanpa melibatkan dewan utama secara penuh) pada fungsi pelaporan keuangan yang berkaitan dengan perusahaan. Meskipun peraturan secara rinci bervariasi antar negara, di sebagian besar pasar modal berkembang, komite audit diperlukan dari luar (non-eksekutif) atau direktur independendengan persyaratan lebih lanjut bahwa mereka harus mengerti hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. H. KOMITE KOMPENSASI Komite kompensasi memiliki tanggung jawab fidusia untuk memastikan bahwa program kompensasi eksekutif perusahaan berjalan adil dan tepat untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi manajer, sehingga membuat tindakan mereka sesuai dengan pandangan ekonomi perusahaan dan relevan terhadap praktik perusahaan.Komite kompensasi biasanya bergantung pada fungsi sumber daya manusia di dalam perusahaan sebagai staf pendukung



3 Kenneth A. Merchant dan Win A. Van der Stede (2014). Sistem pengendalian manajemen pengukuran kinerja evaluasi dan insentif. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.