SK Tim Penjaringan Pennyaringan Perangkat Desa (P3D) [PDF]

Citation preview

KABUPATEN BOALEMO KEPUTUSAN KEPALA DESA SOSIAL NOMOR



TAHUN 2019



TENTANG TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA TAHUN 2019 KEPALA DESA SOSIAL Menimbang:



a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun



2015



tentang



Pengangkatan



dan



pemberhentian



Perangkat Desa; b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa; c. bahwa



berdasarkan



pertimbangan



sebagaimana



dimaksud



huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sosial



Tentang



Tim



Penjaringan



dan



Penyaringan



Calon



Perangkat Desa Sosial untuk Jabatan Kepala Seksi; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran



Negara Republik Indonesia



Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang atas



Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan



Undang-Undang



Nomor



50



Tahun



1999



Tentang



Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965); 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangakatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita



Negara



Republik



Indonesia



Tahun



2016



Nomor



5);sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun Menteri



Dalam



2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Negeri



Nomor



83



Tahun



2015



tentang



Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100); 10. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boelemo Tahun 2018 Nomor 728); 11. Peraturan



Desa



Sosial



Nomor



1



Tahun



2016



Tentang



Perubahan Atas Peraturan Desa Sosial Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Desa Sosial Tahun 2011-2015 (Lembaran Desa Sosial Tahun 2016 Nomor 1); MEMUTUSKAN Menetapkan



:



KESATU



:



Keputusan Kepala Desa Sosial Tentang Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa;



KEDUA



:



Susunan Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Sosial sebagai berikut :



KETIGA



:



Ketua



:



Sekretaris



:



Anggota



:



Tim Penjaringan sebagaimana dimaksud Pada DIKTUM KEDUA bertugas melaksanakan Penjaringan dan Penjaringan Calon Perangkat Desa dan Melaporkan Hasilnya kepada Kepala Desa



KEEMPAT



:



Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan



apabila



terdapat



kekeliruan



akan



diadakan



perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sosial Pada Tanggal



Maret 2019



KEPALA DESA SOSIAL



HAMZAH BANTAHARI