8 0 165 KB
Main Hakim Sendiri dalam Masyarakat Dikaitkan Dengan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum
OLEH : SANDI HANDIKA
(1212011307)
SANDI PATRIA
(1212011318)
WILLYAM BLASIUS SIREGAR
(1212011359)
YONEFKI
(1212011364)
YUDHISTIRA GILANG P
(1212011368)
UNIVERSITAS LAMPUNG FAKULTAS HUKUM Tp.2015/2016 DAFTAR ISI PENDAHULUAN
Latar Belakang......................................................................................................... 3 Rumusan Masalah.................................................................................................... 3 Tujuan...................................................................................................................... 2 PEMBAHASAN Hakikat Kesadaran Hukum Masyarakat.................................................................. 5 Kondisi Kesadaran Hukum Masayarakat................................................................7 Tinjauan Bentuk Pelangaran........................................................................... 7 Tinjuan Pelaksanaan Hukum..........................................................................8 Tinjauan Hukum.............................................................................................8 Cara-cara meningkatkan Kesadaran hukum...................................................................9 Tindakan (Actian)...........................................................................................9 Pendidikan......................................................................................................9 Pendidikan Formal.........................................................................10 Pendidikan Non Formal ................................................................11 Kasus Main Hakim Sendir dan analis terhadap kesadaran Masyarakat.........................12 PENUTUP
BAB I PENDAHULUAN
2
1.1
Latar Belakang Hukum mempunyai peran penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang nyaman, berkeadilan. Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat bermacammacam ragamnya, dan diantara sekian macam kaidah yang merupakan salah satu kaidah terpenting adalah kaidah-kaidah hukum disamping kaidah-kaidah agama, kesusilaan, dan kesopanan. Kaidah-kaidah serta pola-pola dapat dijumpai pada setiap masyarakat, baik yang tradisional maupun yang modern, walaupun kadang-kadang warga masyarakat yang diatur tidak atau kurang menyadari.1 Hukum secara sosiologis adalah penting dan merupakan suatu lembaga kemsyarakatan (social institution) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidahkaidah, dan pola-pola prikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Hukum sebagai suatu lembaga kemasyarakatan, hidup berdampingan dengan lembaga-lembaga kemsyarakatan lainnya dan saling berpengaruh mempengaruhi dengan lembaga-lembaga kemsyarakatan tadi. Sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu anggapan dasar bahwa proses hukum berlangsung didalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya adalah , hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses2.
1.2
Rumusan Masalah Setelah mengetahui latar belakang diatas maka dapat diberikan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana meningkatkan kesadaran hukum ? 2. Bagaimana Kondisi kesadaran hukum masyarakat ?
1 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1988, hlm. 2. 2ibid, hlm 5
3
3. Bagaimana cara mengatasi kesadaran hukum masyrakat yang makin hari kian memburuk ? 1.3
Tujuan Makalah ini kami buat dengan tujuan sebagai berikut 1. Memberikan gambaran cara meningkatkan kesadaran hukum di Indonesia 2. Memberi penjelasan bahwa pentingnya hukum bagi masyarakat 3. Menjelaskan kondisi kesadaran hukum masyarakat saat ini 4. Memberi langkah-langkah dalam mengatasi kesadaran hukum masyarakat yang semakin lama semakin memburuk.
BAB II PEMBAHASAN 2.1 Hakikat Kesadaran Hukum Masyarakat
4
Sebelum kita mengetahui tentang masyarakat kita harus mengerti dahulu itu apa masyarakat. Maskyarakat adalah sekumpulan manusia yang berkumpul ditandai dengan adanya pertalian satu sama lainnya. Dimana individu memiliki kesadaran akan keberadaan individu yang lainnya. Yang berarti setiap orang memiliki perhatian terhadap setiap kegiatannya. Jika kegiatan tersebut membuat suat hukum adat yang berkembang dimasyarakat maka keberadaan tiap individu yang ada didalammnya bersifat saling mempengaruhi dan ada kesadaran hukum didalamnya.3 Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Bahkan Krabbe menyatakan bahwa sumber segala hukum adalah kesadaran hukum. Dengan begitu maka yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat. Sudikno Mertokusumo dalam buku Bunga Rampai Ilmu Hukum mengatakan : Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap toleransi. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain (tenggang rasa). Ini berarti bahwa dalam kesadaran hukum mengandung sikap toleransi. Dalam kenyataanya ada beberapa hal secara include perlu ditekankan dalam pengertian kesadaran hukum; pertama, kesadaran tentang ‘apa itu hukum’ berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia. Karena
3 Suwarno,Teori Sosiologi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, Hlm. 64
5
pada prinsipnya hukum merupakan kaedah yang fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia. Pada hakekatnya kesadaran hukum masyarakat tidak lain merupakan pandanganpandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan-pandangan yang hidup di dalam masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupakan produk pertimbangan-pertimbangan menurut akal saja, akan tetapi berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi poliitik dan sebagainya Sebagai pandangan hidup didalam masyarakat maka tidak bersifat perorangan atau subjektif, akan tetapi merupakan resultante dari kesadaran hukum yang bersifat subjektif. Kedua, kesadarn tentang ‘kewajiban hukum kita terhadap orang lain’ berarti dalam melaksanakan hak akan hukum kita dibatasi oleh hakmorang lain terhadap hukum itu. Dengan begitu dalam kesadaran hukum menganut sikap tenggang rasa/toleransi, yaitu seseorang harus menghormati dan memperhatikan kepentingan orang lain, dan terutama tidak merugikan orang lain. Ketiga, kesadaran tentang adanya atau terjadinya ‘tindak hukum’ berarti bahwa tentang kesadaran hukum itu baru dipersoalkan atau dibicarakan dalam media elektronik kalau terjadi pelanggaran hokum seperti : pembunuhan, pemerkosaan, terorisme,KKN dan lain sebagainya. Hukum baru dipersoalkan apabila justru hukum tidak terjadi, apabila hukum tidak ada.(onrecht) atau kebatilan. Kalau segala sesuatu berlangsung dengan tertib maka tidak akan ada orang mempersoalkan tentang hukum. Baru kalau terjadi pelanggaran, sengketa, bentrokan atau “conflict of human interest”, maka dipersoalkan apa hukumnya, siapa yang berhak, siapa yang benar dan sebagainya. Dengan demikian pula kiranya dengan kesadaran hukum.
6
Sistem hukum juga perlu diketahui agar dapat digali dasar berlakunya hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang berlaku atas dasar tiga faktor yaitu faktor yuridis, filosofis dan sosiologi4 Dengan demikian jelas bahwa kesadaran hukum pada hakekatnya bukanlah kesadaran akan hukum, tetapi terutama adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya “tidak hukum” atau “onrecht” Memang kenyataannya ialah bahwa tentang kesadaran hukum itu baru dipersoalkan atau ramai dibicarakan dan dihebohkan didalam media massa kalau kesadaran hukum itu merosot atau tidak ada, kalau terjadi pelanggaranpelanggaran hukum,seperti : pemalsuan ijazah, pembunuhan, korupsi, pungli, penodongan dan sebagainya. 2.2 Kondisi Kesadaran Hukum Masyarakat Tidak semuanya didalam kehidupan masyarakat berlangsung secara normal, artinya sebagaimana dikendaki oleh masyarakt yang bersangkutan,
gejala-gejala tersebut
merupakan gejala-gejala abnormal atau gejala-gejala patalogis. Hal itu desebabkan karena nsur-unsur masyarat tertentu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga menyebabkan kekecewaan-kekecewaan dan bahkan penderitaan bagi para warga masyarakat5. kondisi suatu masyarakat terhadap kesadaran hukum dapat kita kemukakan dalam beberapa parameter, antara lain: ditinjau dari segi bentuk pelanggaran, segi pelaksanaan hukum, segi jurnalistik, dan dari segi hukum. A. Tinjauan bentuk pelanggaran Pelangaran yang terjadi dimasyarakat seolah-olah menjadi kebiasaan yang tidak jelas penegakann kebenaran, hal ini membuat masyarakat semakin berani dalam melakukan pelangaran- pelanggaran yang berkembang.
4 Soerjono Soekanto,S.H.,M.A, Pokok-pokok sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta 1988. Hlm. 171 5 Suwarno, Teori Sosiologi (Pemikiran Awal), Universitas Lampung, Bandar Lampung. 2011. Hlm 225
7
Bentuk-bentuk pelanggaran yang lagi marak belakangan ini meliputi tindak kriminalitas, pelangaran terhadap kebersihan, pelanggaran lalu lintas oleh para pengguna motor, pelanggaran HAM, tindak anarkis dan terorisme, KKN dan penyalahdunaan hak dan wewenang, pemerkosaan dan lain sebagainya. B. Tinjauan Pelaksanaan Hukum Pelaksanaan hukum sekarang ini dapat dikatakan tidak ada ketegasan sikap terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut. Indicator yang dapat dijadikan parameter adalah banyaknya kasus yang tertunda dan bahkan tidak surut, laporan-laporan dari masyarakat tentang terjadinya pelanggaran kurang ditanggapi. Bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelaksanaan hukum hanya berpihak pada mereka yang secara financial mampu memberikan nilai lebih dan jaminan. Terbukti sekarang dengan adanya auditisasi pada setiap departemen dan menjaring setiap pejabat terbukti korupsi. Pelaksanaan hukum juga terlihat sebagai ajang bagi para pelaku kejahatan untuk mencari celah melarikan diri dari segala kesalahan yang pernah dibuat, seolah olah hukum digunakan sebagai pelindung bagi orang yang melakukan kesalahan. C. Tinjauan Hukum Ditinjau dari segi hukum, maka dengan makin banyak pemberitaan tentang pelanggaran hukum, kejahatan, dan kebathilan berarti kesadaran akan banyak terjadinya “onrecht”. Hal ini juga memberikan implikasi makin berkurangnya toleransi dalam masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat sekarang ini menurun, yang mau tidak mau mengakibatkan merosotnya kewibawaan masyarakat juga. Menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum, sedangkan makin tinggi kesadaran hukum seseorang makin tinggi ketaatan hukumnya.
8
Mengingat bahwa hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan manusia, maka menurunnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan karena orang tidak melihat atau menyadari bahwa hukum melindungi kepentingannya, tidak adanya atau kurangnya pengawasan pada petugas penegak hukum, sistem pendidikan yang kurang menaruh perhatiannya dalam menanamkan pengertian tentang kesadaran hukum. Soerjono Soekanto, menambahkan bahwa menurunya kesadaran hukum masyarakat disebabkan juga karena para pejabat kurnag menyadari akan kewajibannya untuk memelihara hukum dan kurangnya pengertian akan tujuan serta fungsi pembangunan. 2.3 Cara-Cara Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Kita harus menyadari bahwa setelah mengetahui kesadaran hukum masyarakat dewasa ini, yang menjadi tujuan kita hakikatnya bukanlah semata-mata sekedar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga membina kesadaran hukum masyarakat.Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui
dua
cara,
yaitu
dalam
bentuk
tindakan
(action)
dan
pendidikan
(education).Berikut penjelasannya : A. Tindakan (action) Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tidakan drastik, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih mangetatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang. Cara ini bersifat isidentil dan kejutan dan bukan merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat B. Pendidikan (education) Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun nonformal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal/nonformal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warganegara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah
9
mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha pembinaan yang efektif dan efesien ialah dengan pendidikan. 1.
Pendidikan formal Pendidikan sekolah merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Pendidikan kesadaran hukum di sekolah harus dilakukan dari tingkat rendah/ TK sampai jenjang pendidikan tinggi ( perguruan tinggi ). 1.a Tingkat TK Di Taman Kanak-kanak sudah tentu tidak mungkin ditanamkan pengertianpengertian abstrak tentang hukum atau disuruh menghafalkan undang-undang. Yang harus ditanamkan kepada murid Taman Kanak-kanak ialah bagaimana berbuat baik terhadap teman sekelas atau orang lain, bagaimana mentaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh sekolah. Yang penting dalam pendidikan di Taman Kanak-kanak ialah menanamkan pada anak-anak pengertian bahwa setiap orang harus berbuat baik dan bahwa laranganlarangan tidak boleh dilanggar dan si pelanggar pasti menerima akibatnya 1.b Tingkat SD, SMP, dan SMA Pada tingkat ini perlu ditanamkan lebih intensif lagi: hak dan kewajiban warga negara Indonesia, susunan negara kita, Pancasila dan Undang-undang Dasar, pasal-pasal yang penting dari KUHP, bagaimana cara memperoleh perlindungan hukum. Perlu diadakan peraturan-peraturan sekolah. Setiap pelanggar harus ditindak. Untuk itu dan juga untuk menanamkan ”sense of justice” pada murid-murid perlu dibentuk suatu ”dewan murid” dengan pengawasan guru yang akan mengadili pelanggar-pelanggar terhadap peraturan sekolah. Di samping buku pelajaran yang berhubungan dengan kesadaran hukum perlu diterbitkan juga buku-buku bacaan yang berisi cerita-cerita yang heroik. Secara periodik perlu diadakan kampanye dalam bentuk pekan (pekan kesadaran hukum, pekan lalu lintas dan sebagainya) yang diisi dengan perlombaan-perlombaan (lomba mengarang, lomba membuat motto yang ada hubungannya dengan kesadaran 10
hukum), pemilihan warga negara teladan terutama dihubungkan dengan ketaatan mematuhi peraturan-peraturan. 1.c Tingkat Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi, khususnya Fakultas Hukum mempunyi peranan penting dalam hal meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, karena di dalanya menghasilkan orangorang yang memiliki pendidikan hukum yang tinggi.
2.
Pendidikan Non Formal Pendidikan non formal ditujukan kepada masyarakat luas meliputi segala lapisan
dalam masyarakat. Pedidikan non formal dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain : penyuluhan hukum, kampanye,dan pameran. Berikut penjelasannya : 2.a Penyuluhan Hukum Penyuluhan hukum adakah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal agar setiap masyarakat mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak, kewajiban dan wewenangnya, sehingga tercipta sikap dan prilaku berdasarkan hukum, yakni disamping mengetahui, memahami, menghayati sekaligus mematuhi /mentaatinya. Penyuluhan hukum dapat dilakukan melalui dua cara : pertama, penyuluhan hukum langsung yaitu kegiatan penyuluhan hukum berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, dapat berdialog dan bersambung rasa misalnya : ceramah, diskusi, temu, simulasi dan sebagainya. Kedua, penyuluhan hukum tidak langsung yaitu kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan tidak berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, melainkan melalui media/perantara,seperti : radio, televisi, video, majalah, surat kabar, film,dan lain sebagainya. Penyuluhan hukum yang tidak langdung dalam bentuk bahan bacaan, terutama ceritera bergambar atau strip yang bersifat heroik akan sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Buku pengangan yang berisi tentang hak 11
dan kewajiban warga negara Indonesia, susunan negara kita, Pancasila dan \Undangundang Dasar, pasa-pasal yang penting dalam KUHP, bagaimana caranya memperoleh perlindungan hukum perlu diterbitkan. Penyuluhan hukum bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, dalam rangka tegaknya hukum, keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan terbentuknya perilaku warga negara yang taat pada hukum 2.b Kampanye Kampanye peningkatan kesadaran hukum masyarakat dilakukan secara ajeg yang diisi dengan kegiatan-kegiatan yang disusun dan direncanakan,seperti : ceramah, berbagai macam perlombaan, pemilihan warga negara teladan dan lain sebagainya. 2.c Pameran Suatu pameran mempunyai fungsi yang informatif edukatif. Maka tidak dapat disangkal peranannya yang positif dalam meningkatkan dan membina kesadaran hukum masyarakat. Dalam pameran hendaknya disediakan buku vademecum, brochure serta leaflets di samping diperlihatkan film, slide,VCD dan sebagainya yang merupakan visualisasi kesadaran hukum yang akan memiliki daya tarik masyarakat yang besar Dan pada akhirnya dalam upaya mensukseskan peningkatan kesadaran hukum masyarakat masih diperlukan partisipasi dari para pejabat dan pemimpin-pemimpin. 2.4Kasus Main Hakim Sendiri dan Analisis Kasus JAKARTA - Polisi mengimbau agar masyarakat tidak main hakim sendiri. Aksi pembakaran begal motor hingga tewas di Pondok Aren, Tangerang Selatan, jangan sampai terulang.
12
"Kami juga mengimbau pada masyarakat supaya tida main hakim sendiri yang berakibat tewasnya seseorang. Tentu dalam hal ini kita adalah negara hukum, kita harus menghormati hukum, kita harus serahkan pada polisi yang akan memprosesnya, jangan sampai peristiwa main hakim sendiri terulang kembali," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Martinus Sitompul. Hal tersebut dia sampaikan saat ditemui wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2015). Menurut Martin, polisi dapat melakukan pemeriksaan kepada warga yang telah melakukan aksi main hakim tersebut. Walaupun aksi begal telah meresahkan masyarakat, namun proses hukum tetap harus diserahkan kepada yang berwajib. "Dalam kasus main hakim ini kita bisa lakukan pemeriksaan. Tapi kita lakukan upaya agar tak terulang lagi. Kita tentu akan selidiki siapa yang melakukan main hakim ini, lalu siapa saja yang bersama-sama melakukan. Ini tentu menjadi penyelidikan ini. Orang-orang yang main hakim ini tentu akan kita berikan sanksi. Negara hukum seperti ini tentu kita tak boleh melakukan main hakim sendiri," jelas Martin, seperti dilansir Detik. Masyarakat yang nanti diketahui melakukan main hakim sendiri akan dikenai pasal 359 KUHP. Sementara barang bukti kejadian berupa samurai saat ini sudah diamankan oleh kepolisian. "Barang bukti sudah di polisi. Semoga disana ada sidik jarinya," pungkasnya. Aksi pembakaran begal motor ini terjadi sekitar pukul 01.00 WIB dinihari tadi. Awalnya, ada empat orang yang beraksi dan berusaha merebut motor milik seorang wanita bernama Sri. Kala itu, Sri dibonceng oleh pria bernama Wahyu.
13
Sempat terjadi perlawanan oleh Sri terhadap salah satu pelaku. Pedang yang hendak dihujamkan pada Sri ditepis, lalu pelaku terjatuh. Warga yang mendengar aksi ini, lalu menghampiri. Tiga pelaku lain kabur, satu orang jadi bulan-bulanan hingga akhirnya tewas dibakar. (*) (Sumber : http://www.lampungonline.ga/2015/02/polisi-jangan-mainhakim-sendiri-begal.html) Analisis Main hakim sendiri tidaklah dibenarkan dinegara hukum karena sudah ada aturan hukum yang mengatur di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mengapa terjadi main hakim sendiri ditengah masyarakat? Jawabnya mungkin aparat penegak hukum tidak amanah dalam mengemban tugasnya sebagai penegak hukum sehingga hukum tidak ditegakan atau aturan hukum tidak dilaksanakan secara konsisten. Kekecewaan masyarakat terhadap negara dalam hal penegakan hukum mungkin merupakan salah satu pemicu adanya main hakim sendiri dikalangan masyarakat. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum, hukum dipermainkan oleh mereka yang mengerti hukum hanya untuk kepentingannya sendiri atau bahkan hanya sebagai alat untuk tujuan-tujuan tertentu. Ketika ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, ketika negara tidak tegas terhadap penegakan hukum, ketika hukum sudah tidak dihiraukan oleh masyarakat maka ketika itulah cara-cara main hakim sendiri akan tumbuh subur ditengah masyarakat. Main hakim sendiri tidaklah dibenarkan secara hukum itu sendiri, namun ketika main hakim sendiri itu dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan yang memiliki masa maka potensi konflik antar masyarakat tidak dapat dihindari. Pada kondisi dan situasi seperti itu maka negara harus segera mengambil tindakan tegas, main hakim sendiri tidaklah boleh diberikan toleransi, siapapun pelakunya, apapun latar belakangnya, harus diproses sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.
14
Disisi lain negara juga harus menegakan hukum secara tegas, nyata, mampu menegakan kewibawaan hukum ditengah masyarakat, para penegak hukum bekerja sesuai dengan berlandaskan pada hukum yang berlaku sesuai dengan koridor tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Manakala Negara dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, menjaga kewibawaan hukum, niscaya praktek-praktek main hakim sendiri ditengah masyarakat secara otomatis akan sirna. Marilah kita semua intropeksi diri, tidak perlu mencari siapa yang salah, yang terbaik adalah bagaimana mencari solusi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan masyarakat juga harus mentaati dan menghormati hukum yang berlaku. Kesimpulan akhirnya Kejadian bentrok warga dengan salah satu ormas di Kendal yang telah memakan korban jiwa harus menjadi perhatian serius dan tidak perlu terulang di negeri ini.
15
BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Kesadaran hukum merupakan hal yang krusial yang dibutuhkan oleh tiap individu masyarakat dikarenakan kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, sehingaa masyarakat dapat memilih apa saja hal yang baik untuk dilakukan dan apa saja hal yang buruk untuk dilakukan. serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Kondisi kesadaran hukum masyarakat gapat ditinjau dari tiga parameter (dari segi pelanggaran,pelaksanaan hukum, dan dari segi hukum). Pandangan tersebut bukan hanya pertimbangan semata yang bersifat objektif. Kesadaran hukum bukan hanya untuk dipahami dan ditingkatkan melainkan juga harus kita bina agar terbentuk suatu warga negara yang taat pada hukum. Oleh sebab itu dibutuhkan pencegahan preventif bagi pelanggar hukum agar tidak melanggar hukum, sehingga kedepan masyarat lebih memikirkan arti pentingnya hukum bagi masyarakat. Pencegan preventif ini setidaknya sudah dimulai sejak dini dan selalu dipantu hingga dewasa, sehingga kedepan bangsa ini akan menjadi bangsa yang masyarakatnya sadar akan pentingnya hukum bagi kehidupan sehari-hari
16