Standar Akuntansi Indonesia-Malaysia [PDF]

Citation preview

STANDAR AKUNTANSI INDONESIA



https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/standar-akuntansi-keuangan http://dwimartani.com/standar-akuntansi-entitas-kecil-menengah-makro-sakemkm/#:~:text=SAK%20EMKM%20dirancang%20sebagai%20standar,tujuan%20akuntabilitas %20dan%20pengambilan%20keputusan.&text=UMKM%20diatur%20berdasarkan%20Undang %20Undang,Usaha%20Mikro%20Kecil%20dan%20Menengah. http://dwimartani.com/wp-content/uploads/2016/12/draft_ed_sak_emkm_kompilasi.pdf https://www.jurnal.id/id/blog/2017-4-standar-akuntansi-keuangan-yang-berlaku-di-indonesia/



Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah format dan prosedur pembuatan laporan keuangan yang menjadi aturan baku penyajian informasi keuangan suatu kegiatan usaha atau perusahaan. SAK berisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK), yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI), serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Standar akuntansi di Indonesia mengacu pada teori skala global, yakni International Financial Reporting Standards (IFRS). SAK berbasis IFRS berlaku efektif sejak 2014. DSAK IAI menyebutkan, minimalisasi perbedaan kedua standar ini merupakan komitmen Indonesia sebagai satu-satunya anggota G20 di kawasan Asia Tenggara. Konvergensi SAK dan IFRS diharapkan dapat banyak mengurangi perbedaan dua standar akuntansi skala lokal dan global ini. Sehingga bermanfaat bagi perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik untuk bertransaksi di pasar modal karena informasi dalam laporan keuangannya berkualitas internasional. Ada 5 macam standar akuntansi yang berkembang di Indonesia, yang disusun mengikuti perkembangan bisnis di dalam negeri. Kelima standar akuntansi ini digunakan sesuai entitas usaha dan organisasi yang dijalankan, baik itu perusahaan swasta maupun lembaga negara. 4 Macam Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia 1. PSAK-IFRS PSAK-IFRS (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan – International Financial Reporting Standards) adalah SAK yang telah mengadopsi IFRS dan berlaku di Indonesia. Bisa dibilang, PSAK adalah nama lain dari SAK yang diterbitakan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 2012. PSAK



sama dengan SAK, sama-sama bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Sedangkan penggunaan IFRS sendiri ditentukan karena Indonesia merupakan anggota IFAC (Internatinal Federation of Accountants) yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi mereka. Standar ini adalah patokan penyusunan, pencatatan, penyajian, dan perlakuan laporan keuangan, agar informasi keuangan yang dihasilkan, relevan bagi pengguna laporan. PSAK digunakan oleh perusahaan (entitas) yang memiliki akuntabilitas publik, baik yang sudah terdaftar di pasar modal, maupun yang masih dalam proses pendaftaran pasar modal seperti perusahaan public, asuransi, perbankan, BUMN, ataupun perusahaan dana pensiunan. Alasan IFRS dijadikan pedoman SAK karena Indonesia merupakan anggota International Federation of Accountants (IFAC) yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansinya. Ada beberapa prinsip dasar yang digunakan IFRS, di antaranya adalah: Ada penekanan interpretasi dan aplikasi atas standar akuntansi keuangan sehingga para negara anggota IFAC berkomitmen untuk menerapkan SAK yang sudah ditentukan. Ada penilaian atas transaksi dan evaluasi sehingga laporan keuangan dapat mencerminkan realitas ekonomi. Penerapan standar akuntansi ini membutuhkan professional judgement. Manfaat Penerapan IFRS: -



Dapat meningkatkan daya banding laporan keuangan.



-



Memberikan informasi berkualitas di pasar modal internasional.



-



Menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan.



-



Mengurangi biaya pelaporan keuangan perusahaan multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para analis.



-



Dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menuju best practice.



2. SAK-ETAP SAK-ETAP adalah Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Standar ini dipakai oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, sehingga entitas (perusahaan) dimaksud menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi penggunaan eksternal. ETAP merupakan hasil penyederhanaan standar akuntansi IFRS yang meliputi tidak adanya penilaian untuk aset tetap, aset tidak berwujud, laporan laba/rugi yang komprehensif, dan property investasi. Jika hal ini diterapkan dengan tepat, unit bisnis kecil dan menengah dapat membuat laporan keuangan tanpa harus dibantu oleh pihak lain dan dapat dilakukan audit terhadap laporannya tersebut.



Standar akuntansi IFRS yang disederhanakan juga meliputi tidak adanya pilihan menggunakan nilai revaluasi (wajar), serta tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan karena beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak. Manfaat SAK_ETAP: -



Membantu perusahaan kecil dan menengah dalam menyusun laporan keuangannya sendiri.



-



Standar akuntansi ini dinilai lebih sederhana karena sebagian besar siklus akuntansinya menggunakan konsep biaya historis. Bentuk pengaturannya juga lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun.



-



Laporan akuntasi jadi dapat diaudit dan mendapatkan opini audit, sehingga laporan keuangan dapat digunakan untuk mejaring dana investasi agar usahanya lebih berkembang.



-



Implementasi SAK-ETAP lebih mudah dibandingkan PSAK_IFRS karena lebih sederhana dan tetap dapat memberikan informasi yang dapat diandalkan dalam penyajian laporan keuangan.



-



SAK-ETAP mengadopsi IFRS untuk usaha kecil dan menengah yang dimodifikasi sesuai kondisi Indonesia, serta dibuat lebih ringkas. Namun perlu diingat, SAK-ETAP juga masih memerlukan profesional judgement ya, meski tak sebanyak untuk PSAK-IFRS.



3. PSAK Syariah PSAK Syariah digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah, baik itu lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Lembaga-lembaga kebijakan syariah seperti bank syariah, pegadaian syariah, badan zakat, dan lain sebagainya Standar akuntansi ini dikembangkan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). PSAK Syariah mengatur mulai dari kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, penyajian laporan keuangan secara syariah, serta standar khusus transaksi syariah seperti muharabahah, musyarakah, mudharabah, salam dan istishna. 4. SAP SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) diterbitkan sebagai peraturan pemerintah (PP) yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). SAP dibuat untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Laporan keuangan pokok menurut Standar Akuntansi Pemerintah adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.



SAP dibuat untuk menjadmin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Fungsi Standar Akuntansi Keuangan : -



Untuk keseragaman laporan keuangan.



-



Memudahkan penyusunan laporan keuangan.



-



Mempermudah auditor dan pembaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas berbeda-beda.



5. SAK EMKM Pada tanggal 24 Oktober 2016, DSAK mengesahkan SAK EMKM dan berlaku efektif  1 Januari 2018. SAK EMKM lebih sederhana dari SAK ETAP



SAK EMKM disebut juga Standar Akuntabilitas Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. SAK EMKM disusun demi memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas ekonomi mikro, kecil, dan menengah. SAK EMKM ini mengacu pada Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. ED SAK digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK ETAP.



MALAYSIA https://translate.google.com/translate? u=https://en.wikipedia.org/wiki/Accounting_in_Malaysia&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev =search http://asikasik8.blogspot.com/2013/04/standar-akuntansi-malaysia-tugas.html



Seperti Indonesia, sistem resmi Malaysia berasal dari Inggris. Seperti yang sudah diperkirakan, sistem akuntansi ini juga membidik untuk bertemu dengan informasi yang diperlukan oleh investor.  The Malaysian Institute of Accounting (MIA) telah didirikan dibawah pengawasan regular perkumpulan profesi akuntan di Malaysia. Standar akuntansi dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Malaysia atau Malaysia Accounting Standards Board  (MASB) berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Financial Reporting Act, 1997. Financial Reporting Act juga membentuk Financial Reporting Foundation , yang merupakan badan yang bertanggung jawab untuk mengawasi Kinerja dan pengaturan keuangan MASB



Perusahaan yang terdaftar di Malaysia diwajibkan untuk menyiapkan laporan keuangan wajib sesuai dengan standar akuntansi yang disetujui diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Malaysia (MASB). Perusahaan asing yang terdaftar di bursa saham di Malaysia dapat mempersiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi tertentu yang diakui secara internasional seperti SAK MASB telah mengumumkan upaya untuk membawa Malaysia menjadi konvergensi penuh dengan Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau Internasional Financial Reporting Standards (IFRS) pada tahun 2012. Pada Februari 2014, MASB mengeluarkan Standar Pelaporan Entitas Swasta Malaysia (MPERS) dan ini menetapkan tonggak baru untuk pelaporan keuangan entitas swasta di Malaysia. MPERS secara substansial didasarkan pada Standar Pelaporan Keuangan Internasional untuk Entitas Kecil dan Menengah (IFRS untuk UKM) yang dikeluarkan oleh IASB pada bulan Juli 2009. Kerangka pelaporan baru, yang dikenal sebagai Kerangka MPERS, efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, dengan aplikasi awal diizinkan. Entitas swasta kini memiliki pilihan untuk melanjutkan Kerangka Kerja Standar Pelaporan Entitas Pribadi (PERS) yang ada, atau menerapkan Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Malaysia (MFRS) (wajib untuk entitas non-swasta, kecuali entitas transisi), atau sebelum 1 Januari 2016, migrasi wajib ke MPERS Framework baru. Karena persyaratan untuk adopsi pertama kali MPERS bersifat retrospektif, penting bagi pihak swasta untuk mempersiapkan sebelumnya jika mereka harus bermigrasi ke Kerangka MPERS atau Kerangka MFRS dalam waktu dekat.