Suara Pembaruan 14072020 [PDF]

Citation preview

MEMIHAK KEBENARAN



Harian Umum



Selasa, 14 Juli 2020



ASN Terlibat Khilafah



Pelaku Pelecahan Anak Bunuh Diri



Aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti terlibat ideologi khilafah diberhentikan tidak hormat.



Politik & Hukum



>3



76.981



36.689



3.656



14.797



9.408



697



13.074.309



7.618.927



572.426



Tersangka pelaku pelecehan anak-anak asal Prancis meninggal dunia setelah bunuh diri.



DATA WORLDOMETERS DAN COVID19.GO.ID SAMPAI SENIN (13/7) PUKUL 20.00 WIB



Jakarta



> 20



Kerja dengan Protokol Kesehatan [JAKARTA] Meski pandemi Covid-19 belum berakhir dan kasus baru masih cukup tinggi, masyarakat tetap bisa bekerja dan beraktivitas lain di era kebiasaan baru (new normal). Namun, syarat utama agar masyarakat tetap bisa bekerja adalah dengan melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin di setiap kegiatan. Rendahnya disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan belakangan ini menjadi sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7), Presiden Jokowi kembali mengingatkan masyarakat untuk tetap memakai masker, menjaga jarak fisik, hingga mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Jokowi pun meminta peran serta TNI, Polri, dan tokoh masyarakat lebih ditingkatkan lagi dalam sosialisasi dan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan. “Ini mobilisasi yang saya inginkan. Mobilisasi di Polri, TNI, ormas, relawan, tokoh, dan di kampus, semua digerakkan untuk mengampanyekan itu sekaligus melakukan pengawasannya,” kata Jokowi. Wakil Ketua Umum Asosiasi



Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani sepakat dengan pernyataan Presiden Jokowi. Menurut dia, disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan sangat penting agar kekhawatiran adanya gelombang kedua (second wave) Covid-19 bisa diredam. “Ya, justru itu masalahnya, yakni kedisiplinan untuk mengikuti protokol kesehatan. Masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan lain-lain,” ujarnya kepada SP di Jakarta, Senin (13/7). Dia berharap pemerintah lebih meningkatkan sosialisasi dan edukasi yang intensif terkait pelaksanaan protokol ke-



sehatan ini. “Kita harus disiplin untuk bisa melakukan aktivitas ekonomi. Hal ini nantinya bisa meningkatkan perekonomian di Indonesia,” katanya. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal mengakui adanya kecenderungan masyarakat semakin longgar dalam menerapkan protokol kesehatan. Di sisi lain, kata dia, pengawasannya juga sudah lebih longgar. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah harus menyikapi dengan lebih memperketat pengawasan agar dapat mendisiplinkan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Dikatakan, perekonomian pulih sangat bergantung pada turunnya kurva kasus Covid-19 di Indonesia.



bersambung ke hal > 5



ANTARA/SIGID KURNIAWAN



Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7).



Jokowi: Perbanyak Test, Tracing, dan Treatment [JAKARTA] Untuk mengendalikan kasus baru Covid-19 yang masih tinggi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk memasifkan pelaksanaan testing (pemeriksaan), tracing (pelacakan), dan treatment (pengobatan) atau 3T. Pelaksanaan 3T itu, menurut Presiden Jokowi, perlu fokus di delapan provinsi, yakni Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, dan Papua. “Tetap pada concern kita untuk memasifkan 3T, yakni testing, tracing, dan treatment dengan prioritas khusus di delapan provinsi,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas (ratas) tentang percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/7). Untuk pemeriksaan, lanjut Jokowi, jumlah peralatan tes polymerase chain reaction (PCR) harus ditingkatkan dengan menambah jumlah laboratorium di daerah dan labora-



torium PCR mobil. Dengan demikian, pemeriksaan Covid-19 ini bisa mencapai target baru yang telah ditetapkan, yakni 30.000 spesimen per hari. “Untuk tes harus ditingkatkan jumlah tes PCR dengan menambah jumlah laboratorium di daerah plus laboratorium PCR mobil. Yang kita harapkan



nantinya, target yang kita harapkan, target yang saya sampaikan bisa tercapai, yaitu 30.000 (tes spesimen per hari. Red),” kata Jokowi. Kemudian, Presiden juga meminta pelacakan kontak (contact tracing) atau penelusuran orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam peng-



awasan (PDP) dapat terus ditingkatkan. Dari hasil pelacakan tersebut, mereka yang positif akan diminta untuk melakukan isolasi mandiri. Selanjutnya, untuk perawatan atau pengobatan, Jokowi meminta dilakukan peningkatan fasilitas rumah sakit (RS) yang menangani pasien positif Covid-19. Peningkatan itu, antara lain jumlah tempat tidur, alat pelindung diri (APD), obat-obatan, ventilator, dan kamar isolasi. “Ini juga masih memerlukan tambahan-tambahan untuk provinsi-provinsi yang saya sebut. Kalau memang kekurangan, Kementerian Kesehatan bisa menyampaikan ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar bisa segera diselesaikan,” jelas Jokowi. Ketua Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19, Letjen Doni Monardo mengatakan, dari delapan provinsi yang disoroti Presiden Jokowi, Papua sudah mengalami



kemajuan yang baik dalam pengendalian pandemi Covid-19. Dikatakan, ada strategi khusus yang positif, yang telah dilakukan pemerintah daerah di Papua dalam mengendalikan Covid-19, terutama dalam penegakan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan. Sosialisasi penerapan protokol kesehatan dan bahaya Covid-19 dilakukan dengan menggunakan kearifan lokal. Karena itu, Doni Monardo mengatakan, untuk menghindari angka kematian, pemerintah daerah dan Gugus Tugas Ddaerah diharapkan bisa meningkatkan kesadaran kolektif. Tujuannya agar pesan tentang bahaya Covid-19 betul-betul bisa dipahami oleh seluruh komponen masyarakat. Prihatin Pada ratas tersebut, Presiden Jokowi juga mengungkapkan rasa prihatin dengan penambahan kasus positif secara nasional yang masih tinggi, di atas angka 1.000 kasus. Bahkan. Pada Kamis (9/7), kasus baru Covid-19 di Indonesia menembus angka 2.657 kasus. Melihat kasus positif yang masih tinggi ini, Kepala Negara meminta dilakukan evaluasi terhadap upaya penanganan pandemi Covid-19. Harus ada tindakan yang cepat untuk mengendalikan kenaikan kasus positif Covid-19 di Indonesia. “Kita akan evaluasi dan beberapa hal yang harus jadi perhatian. Saya tidak ingin menyampaikan banyak hal, tetapi saya ingin memberikan apa yang harus segera kita lakukan dalam menyikapi kenaikan kasus positif,” ujar Jokowi.



18 Lembaga Akan Dirampingkan [JAKARTA] Dalam waktu dekat pemerintah akan melakukan perampingan terhadap 18 lembaga negara, termasuk badan dan komisi. Langkah perampingan ini dilakukan untuk menghemat anggaran negara. “Sudah ada (lembaga yang akan dirampungkan, Red). Dalam waktu dekat ini. Berapa? 18. Ini dalam rangka penghematan anggaran negara,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/6). Namun, Jokowi tidak menyebutkan secara terperinci lembaga, badan, atau komisi mana saja yang akan dirampingkan tersebut. Kepala Negara hanya mengatakan, semakin ramping sebuah organisasi, maka anggaran biaya kegiatan



“



Negara yang cepat akan mengalahkan yang lambat, bukan negara besar mengalahkan negara kecil. Kita yakini itu



atau program dapat semakin dikendalikan. Nantinya, kata Presiden, anggaran biaya 18 lembaga, badan, dan komisi itu akan dikembalikan ke dalam kementerian atau menjadi bagian dalam direktorat jenderal (ditjen) kementerian.



bersambung ke hal > 5



bersambung ke hal > 5



Re dak si: 2995 7500 • Sir ku la si: 2995 7555 - 2995 7500 ext 3206 • Ik lan: 2995 7500 ext: 1469, 3409 • Ta hun XXXIV 11.308 • 20 Ha la man • Rp 4.000 • Lang ga nan Rp 75.000 • be ri ta sa tu.com • sua ra pem ba ru an.com



Selasa, 14 Juli 2020



2 Politik & Hukum



Sua­ra Pem­ba­ru­an



Ditjen Imigrasi Kemkumham Usut Penerbitan Paspor Djoko Tjandra



Jhoni Ginting



memberikan hasil pemeriksaan dengan indikator dari 'hijau' yang berarti tidak ditemukan cekal, dokumen layak, serta tak ada kaitan dengan interpol. “Artinya tidak ditemukan permasalahan terhadap penumpang tersebut sehingga petugas imigrasi dapat memberikan tanda masuk,” ungkapnya. Dia menuturkan jika indikator berwarna 'merah', berarti ditemukan cekal atau ada masalah dengan dokumen atau daftar interpol. Petugas akan menyerahkan yang bersangkutan ke pengawasan untuk pemeriksaan lanjutan, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.



6/2011 tentang tentang keimigrasian. Dia menambahkan petugas di TPI melakukan pemeriksaan terhadap dokumen keimigrasian secara fisik dan melakukan scan di Border Control Management (BCM). Di situ, mesin akan membaca dokumen data keimigrasian dan memverifikasi terkait pengecekan, dan cekal. Lalu pengecekan visa, pengecekan perlintasan terakhir, pengecekan penyamaan data paspor lain, dan pengecekan sistem interpol. Menurutnya, mesin BCM akan



Solusi Anggota Komisi III Taufik Basari mengeritik Ditjen Imigrasi yang bersikap defensif tanpa memberikan solusi atas lepasnya Djoko. “Sekarang yang kita butuh bukan defensif tapi pada solusinya. Ini tamparan bagi kita. Memalukan sekali. Jadi yang malu bukan hanya penegak hukum Polri, tapi kami juga malu karena dikerjain Djoko,” kata Taufik. Menurutnya Djoko tak mungkin mengerjakan semuanya sendirian. Hal-hal teknis kecil pasti dilak-



[JAKARTA] Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) terus mengusut penerbitan paspor Djoko Tjandra. Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting menegaskan pihaknya tidak berdiam diri. Menurutnya, Kantor Imigrasi Jakarta Utara (Jakut), tidak bisa menolak ketika Djoko mengajukan paspor baru. Sebab nama Djoko tidak ada dalam daftar pencarian orang (DPO). Djoko juga memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). “Dia (Djoko) tidak ada DPO dalam sistem kita itu. Tetap kita lakukan pendalaman biar nanti masyarakat tahu ya bahwa kita bukan diam-diam saja,” tegasnya usai mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi III DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/7). Saat rapat, dia menjelaskan kepada Komisi III bahwa pihaknya bersifat pasif dalam konteks pencegahan dan penangkalan (cekal) individu atau pihak tertentu yang hendak melewati pos perlintasan keimigrasian Indonesia. Hal ini terkait berhasil masuknya Djoko ke Indonesia.



“Kami sifatnya pasif. Cegah kami cegah, buka kami buka. DPO ya DPO, lepas kami lepas,” ujarnya. Dia pun mengungkap adanya jalur perbatasan yang tak mempunyai pos pemeriksaan keimigrasian. Akibatnya wilayah ini kerap menjadi titik keluar masuk ilegal bagi pelintas batas. “Tidak semua garis perbatasan wilayah Indonesia dengan negara tetangga terdapat pos pemeriksaan keimigrasian. Celah seperti inilah yang menurut hemat kami sering atau bisa dimanfaatkan oknum untuk keluar masuk Indonesia secara tidak resmi atau ilegal,” tukasnya. Menurutnya setiap orang yang masuk ke Indonesia wajib melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian oleh pejabat atau petugas imigrasi di TPI sebagaimana Undang-Undang (UU)



sp/joanito de saojoao



Sekolah Berbasis Asrama Diminta Waspada Penyebaran Covid-19 [JAKARTA] Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo meminta boarding school atau sekolah berbasis asrama hatihati dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Hal ini mengingat Sekolah Calon Perwira (Secapa) TNI Angkatan Darat (AD) di Bandung, Jawa Barat (Jabar) yang menjadi klaster baru kasus Covid-19. “Diingatkan semua boarding school termasuk pesantren untuk hati-hati. Sekali lagi hati-hati dalam menyelenggarakan pendidikan berbasis asrama,” kata Doni seusai Rapat Terbatas yang dipimpin P r e s i d e n J o k o Wi d o d o (Jokowi) tentang Percepatan Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7). Menurutnya, Presiden menginginkan kasus penularan Covid-19 dalam jumlah banyak di Secapa mendapatkan perhatian khusus, bagi pihak penyelenggara pendidikan berbasis asrama. Sebab apabila ada yang tertular satu, maka dengan cepat penyebaran Covid-19 terjadi di sekolah tersebut. “Pesan Bapak Presiden terkait dengan kegiatan pendidikan yang berbasis asrama, sehingga ini harus menjadi atensi semuanya. Karena kalau ada satu orang saja yang terpapar, maka potensi terpapar yang lain pun sangat tinggi,” ungkapnya. Secara terpisah, Menteri



ANTARA/Aprillio Akbar



Kepala BNPB selaku Ketua Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7). Rapat kerja tersebut membahas evaluasi kinerja dan anggaran program penangulangan Covid-19.



Dalam Negeri Tito Karnavian mengklaim belum ada praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jabar, tertular dan positif Covid-19. IPDN memang cukup riskan, karena institusi pendidikan berbasis asrama. “Di Jatinangor ada 4.000 praja. Kita bersyukur sampai saat ini mudah-mudahan tak ada yang terkena Covid-19,” kata Tito saat mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR di Ruang Komisi II, Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/7). Dia menegaskan protokol kesehatan diterapkan sangat ketat di lingkungan IPDN se-



jak kasus Covid-19 di Indonesia pertama kali diumumkan pada Maret 2020. Dia menjelaskan para praja IPDN telah diinstruksikan tidak keluar kampus. “Semuanya di karantina di kampus karena rawan, lalu diterapkan jaga jarak, padahal ini rawan karena mereka tinggal di dormitory (asrama). Sampai saat ini saya belum dapat laporan adanya klaster di IPDN,” ucapnya. Hasil Tes Sementara itu, TNI AD mengumumkan hasil tes swab kedua dalam klaster kasus



peserta didik dan tenaga pelatih di Secapa yang berjumlah 1.280 orang. Sebanyak 98 orang dinyatakan sembuh atau negatif. “Hasil Lab PCR dari swab ke-2 sampai dengan pagi ini ada 98 pasien yang dinyatakan negatif,” ungkap Kepada Dinas Penerangan AD (Kadispenad), Brigjen TNI Nefra Firdaus. To t a l p a s i e n p o s i t i f Covid-19 di Secapa AD tinggal 1.182 orang. Sementara 101 pasien positif di Pusdik Pom belum dilakukan tes swab kedua, karena baru bisa dilakukan sepakan setelah tes pertama. [MJS/LEN/C-6/Y-7]



Apresiasi Peran Dokter, Ibas Dorong Distribusi Alkes Dioptimalkan [JAKARTA] Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono mengapresiasi peran dokter, tenaga medis, dan relawan dalam penanganan pandemi Covid-19. Pria yang akrab dipanggil Ibas ini juga berharap agar pemerintah segera mempercepat serapan anggaran kesehatan. Selain itu, dia meminta distribusi peralatan kesehatan terus dimaksimalkan. “Saya menaruh hormat yang luar biasa kepada para dokter ‘pahlawan tanpa tanda jasa’ yang berada di garis terdepan, dibantu oleh para perawat dan tim medis atas upaya-upaya untuk memastikan sukses penanganan kesehatan dan keselamatan masyarakat,” kata Ibas, Senin (13/7).



Menurutnya, distribusi peralatan kesehatan perlu menjadi perhatian serius. Ibas juga menyatakan FPD berkomitmen mengawal setiap kebijakan penanganan Covid-19 dari pemerintah. “Kami merasakan keprihatinan tenaga medis. Bagaikan tentara di garis perbatasan yang hendak berperang tetapi tidak dibekali dengan senjata,” ucap wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur (Jatim) VII tersebut. Sebelumnya, FPD telah memberikan 600 paket alat pelindung diri (APD) untuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Ibas menyerahkan secara simbolis bantuan itu kepada Ketua Umum Pengurus Besar IDI, Daeng M Faqih di Ruang FPD, Gedung Nusantara I DPR,



Jakarta, belum lama ini. Ibas didampingi anggota DPR dari FPD, Marwan Cik Hasan, Dede Yusuf dan Aliyah Mustika. “Alhamdulillah walaupun sedikit, tidak sebesar pertolongan yang memang dibutuhkan Tanah Air. Kami menggalang support (dukungan) dari internal kader, anggota FPD dan dari jejaring lainnya yang kemudian kita menyerahkan bantuan-bantuan secara langsung dan secara nasional,” ungkap Ibas saat audiensi dengan IDI. Peduli dan Berbagi Pada kesempatan itu, dia menjelaskan bantuan dalam rangka penanganan Covid-10 bukan pertama kali dilakukan FPD. Ibas menuturkan FPD dan jajaran Partai Demokrat (PD) di



pusat dan daerah, sudah bergerak sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Ibas mengungkap PD melakukan Gerakan Nasional Demokrat Lawan Corona serta Gerakan Nasional Demokrat Peduli dan Berbagi. Bantuan yang sudah diberikan antara lain seperti APD, masker medis, masker kain, mikro ventilator, sarung tangan, wastafel portable, vitamin, penyemprotan disinfektan, hand sanitizer, sabun cuci tangan, hingga uang tunai dan paket sembako. Menurutnya apabila dikonversi, nilainya mencapai sekitar di atas Rp 220 miliar. “Prinsip kami, orang yang kuat membela dirinya sendiri, tetapi orang kuat yang lebih kuat membela orang lain,” tegasnya. [C-6]



sanakan Djoko dengan melibatkan orang dengan kualifikasi tertentu. “Ini keterlibatan jaringan mafia hukum, ini harus dibongkar. Ada di mana-mana termasuk membantu keluar Djoko dan masuk ke Indonesia. Termasuk urus paspor karena dibantu,” ujarnya. Sorotan tajam juga disampaikan Anggota Komisi III Benny Kabur Harman. Dia menyebut berdasar kronologis kaburnya Djoko yang dikumpulkan, dugaan kuatnya yaitu adanya 'permainan'. “Kita enggak usah ikut main cilukba. Ini permainan,” katanya seraya mengklaim Djoko masuk ke Indonesia tidak melalui jalan tikus. Secara terpisah Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengaku mendapatkan foto sebuah surat jalan DPO Djoko dari oknum sebuah instansi. Surat itu menyebut Djoko sebagai konsultan dan melakukan perjalanan dari Jakarta ke Pontianak dengan keberangkatan pada 19 Juni 2020 dan kembali 22 Juni 2020. “Angkutan yang dipakai adalah pesawat. Foto tersebut belum dapat dipastikan asli atau palsu, namun kami dapat memastikan sumbernya adalah



kredibel dan dapat dapat dipercaya serta kami berani mempertanggungjawabkan alurnya,” kata Boyamin. Dia pun mengaku mengetahui oknum lembaga mana yang menerbitkan surat tersebut. “Kami mengetahui dikarenakan foto awal terdapat KOP surat, nomor surat jalan dan pejabat yang menandatangani surat serta terdapat stempelnya, namun untuk asas praduga tidak bersalah dan mencegah fitnah maka kami sengaja menutupnya,” ujarnya. Dia menambahkan untuk memastikan kebenaran surat jalan itu, pihaknya akan mengadukannnya kepada Ombusdman. Semua dilakukan guna data tambahan sengkarut perkara Djoko selama berada di Indonesia mulai 12 Mei 2020 hingga 27 Juni 2020. Menurutnya apabila mengacu foto surat jalan tersebut, maka hampir dapat dipastikan Djoko masuk Indonesia melalui pintu Entikong dari Kuala Lumpur. “Setidaknya jika aparat pemerintah Indonesia serius melacaknya maka sudah mengerucut pintu masuknya adalah dari Malaysia dan bukan dari Papua Nugini,” tegasnya. [MJS/C-6/Y-7]



Jabatan Tambahan Dongkrak Popularitas Prabowo Subianto [JAKARTA] Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memimpin program Lumbung Pangan Nasional. Prabowo yang juga ketua umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) didaulat sebagai ketua Ketahanan Pangan Nasional. Jabatan tambahan ini dinilai bakal mendongkrak popularitas Prabowo. Menurut Koordinator Lingkar Masyarakat Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menyatakan jabatan Prabowo itu sangat strategis, karena mengkoordinir tiga kementerian yaitu Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “Prabowo membutuhkan jabatan yang bukan saja strategis atau bergengsi tapi juga memberi dampak pada popularitas,” kata Ray kepada SP, Senin (13/7). Dia menilai ada babak baru pentas politik nasional di tengah pandemi Covid-19 yaitu kian akrab dan mesranya Jokowi dengan Prabowo. Menurutnya, kedua tokoh tersebut secara personal saling memahami, dan semakin makin padu. Dia menyatakan Prabowo berpengalaman dalam soal ketahanan pangan. Sebab Prabowo pernah menjadi ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Dia menuturkan ada asumsi ketahanan pangan bagian dari pertahanan nasional. “Itu juga



menjadi dasar jabatan ini diemban oleh beliau,” ujarnya. Dia menambahkan ada kesan kuat Jokowi mulai menonjolkan Prabowo dengan masuk ke sektor yang berhubungan langsung dengan kebutuhan publik. Jabatan baru itu akan menarik Prabowo ke persoalan harian masyarakat. Hal ini membuat Prabowo dapat tampil setiap hari untuk menjelaskan langkah atau tindakan pemerintah dalam menghadapai ancaman kelangkaan pangan nasional.



“



“Prabowo membutuhkan jabatan yang bukan saja strategis atau bergengsi tapi juga memberi dampak pada popularitas.” “Bila hasilnya memadai, secara otomatis akan menaikan popularitas Prabowo. Tentu saja, jika sebaliknya, akan juga dapat memudarkan namanya,” katanya. Hal senada disampaikan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus. Dia menilai tambahan tugas kepada Prabowo, sangat strategis dijadikan sebagai panggung politik. “Prabowo akan mendapat apresiasi dan ini modal penting jika ke de-



pannya Prabowo mau mengkapitalisasinya. Demikian juga jika Prabowo gagal tentu akan juga ikut menentukan langkah politiknya ke depan,” katanya. Di sisi lain, menurutnya, Jokowi membaca ketidakmampuan menteri terkait sehingga menunjuk menteri lain untuk program khusus. Selain itu, lanjutnya, bisa juga Jokowi menunjuk Prabowo atas pertimbangan politik. “Jika Prabowo berhasil, Jokowi akan diuntungkan karena ia yang memberikan tugas itu kepada Prabowo. Sebaliknya jika gagal, Jokowi akan mendapatkan kredit minus lebih banyak,” ucapnya. Dia melihat pendekatan politik Jokowi dengan kubu Prabowo tidak serta-merta mengabaikan figur-figur potensial lain seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil dan sebagainya. Menurutnya para tokoh kepala daerah ini, bagi Jokowi merupakan masa depan yang penting untuk didekati sejak dini. Kondisi itu akan membuat Jokowi secara politisi diterima berbagai kelompok. Integrasi Kebijakan Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR Ono Surono mengatakan penunjukkan Prabowo untuk mengembangkan lumbung pangan harus dilihat sebagai sebuah langkah politik Jokowi. Menurutnya, Jokowi ingin mengintegrasikan kebijakan pengembangan pangan nasional. [MJS/C-6/R-14/Y-7]



Pelantikan Wakil Ketua Baleg DPR



ANTARA/Aprillio Akbar



Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (kiri) berfoto bersama pejabat baru Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR M Nurdin (kanan) usai pelantikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7). Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan M Nurdin resmi menggantikan posisi Rieke Diah Pitaloka sebagai Wakil Ketua Baleg DPR.



Selasa, 14 Juli 2020



Politik & Hukum



Sua­ra Pem­ba­ru­an Polemik RUU HIP



Mantan Ketua Baleg Pertama Dorong DPR Libatkan Masyarakat



SP/Carlos KY Paath



Zain Badjeber



[JAKARTA] DPR diharapkan dapat melibatkan masyarakat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP), apalagi kini ada wacana mengganti nomenklatur HIP menjadi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Tujuan pelibatan masyarakat dianggap penting agar polemik RUU HIP tidak berkepanjangan. “Sekarang kan ada wacana RUU ini diambangkan, lalu ada yang minta dicabut dari Proglegnas, ada juga yang minta diteruskan tapi namanya jadi PIP. Tinggal keputusan politiknya nanti bagaimana terserah DPR. Libatkan masyarakat. Semua bisa dibicarakan,” kata mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR pertama, Zain Badjeber, kepada SP, Minggu (12/7). Zain menuturkan, target RUU HIP sebenarnya sederhana yaitu penguatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sebab lembaga itu masih diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) 7/2018 tentang BPIP. Sayangnya, menurut Zain, isi dari RUU HIP melebar ke mana-mana, sehingga akhirnya menuai kontroversi. “Targetnya RUU ini kan hanya agar BPIP diatur dalam undang-undang (UU). Tidak dengan Perpres seperti sekarang. Kalau ada di UU kan semua terjamin, termasuk dari segi anggaran. Saat ini tinggal setuju atau tidak atas usulan itu, ada modifikasi atau tidak terkait BPIP,” ujar Zain yang kini aktif sebagai anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR. Di sisi lain, Zain menilai, RUU HIP memang terkesan kejar tayang. Zain menuturkan, sejumlah fraksi di DPR seperti Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) telah menyampaikan penolakan draf RUU HIP. Akan tetapi, menurut Zain, rapat paripurna DPR mengabaikan hal tersebut, dan tetap mengesahkan draf untuk segera dibahas bersama pemerintah. “Ini karena kelihatannya



target kejar tayang, maka timbul masalah. Terlihat di rapat paripurna. Beberapa fraksi, antara lain, FPKS menolak. Mestinya kalau masih ada penolakan, kembali dulu ke Baleg. Dibuka lagi rapat dengar pendapat. Jadi tidak buru-buru. Setelah di paripurna, langsung dikirim ke pemerintah minta supres (surat presiden). Kelihatannya sangat kejar tayang,” ujar Zain. Zain pun menyebut, “Ini akibatnya seperti sekarang muncul polemik, karena prosesnya yang ditempuh luar biasa, akhirnya jadi perhatian publik. Memberi peluang ‘amunisi’ sama orang bermain di luar parlemen. Ini kalau saya lihat dari kacamata saya yang puluhan tahun di bidang perundang-undangan. Mau cepat-cepat, akhirnya berantakan.” Sementara itu, Anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) Herman Khaeron mengatakan, perumusan draf RUU HIP memang sangat cepat. Melihat gelagat itu, menurut Herman, FPD langsung memutuskan menarik diri dari pembahasan RUU usul inisiatif DPR tersebut. Herman menjelaskan RUU HIP dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2020 sekitar akhir 2019. Selanjutnya, kata Herman, Baleg mengadakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan para pakar pada 11-12 Februari 2020. Setelah itu dibentuk panitia kerja (panja) RUU HIP. Herman mengaku sempat mengikuti dua kali pembahasan draf dari tujuh pertemuan. Selama dua rapat itu, Herman menegaskan, partainya mengeritisi RUU HIP. Hal ini sebagaimana arahan Ketua Umum (ketum) PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Fraksi PD DPR Edhie Baskoro Yudhoyono. “Tentu atas arahan dari ketum Partai Demokrat, arahan ketua Fraksi Partai Demokrat agar mengkritik baik secara prosedural, substansial, maupun situasional urgensi RUU HIP, karena memang pada saat ini sedang terjadi wabah Covid-19,” kata Herman. Herman menuturkan pihaknya berargumentasi kala itu bahwa RUU HIP ini sangat fundamental. “Tidak perlu terburu-buru. Ini perlu melibatkan seluruh elemen bangsa dan masyarakat. Artinya harus matang betul kalau akan jadi usul inisiatif DPR, tapi dengan sangat cepat kemudian tanggal 22 April 2020 dilakukan harmonisasi RUU HIP. Kemudian kami menarik diri,” ucap Herman. [C-6]



3



Raker Mendagri dengan Komisi II DPR



ANTARA/Aprillio Akbar



Mendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7). Rapat kerja tersebut membahas evaluasi kinerja Kementerian Dalam Negeri pada 2019 sampai dengan Juni 2020.



Hukum Pidana Pemilu Perlu Ditata Ulang [JAKARTA] Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Petalolo mengemukakan, aturan-aturan yang melahirkan kriminalisasi terhadap pelaksanaan pemilu atau pilkada yang ada selama ini harus dihentikan. Pelanggaran dalam pemilu atau pilkada hendaknya tidak semua dibawa ke hukum pidana pemilu tetapi diletakkan dalam hukum administratif. Hukum pemilu diusulkan untuk ditata ulang. “Harus ada dekriminalisasi penyelenggaraan pemilu. Harus lebih banyak membuat aturan dalam terkait pelanggaran administrasi,” kata Dewi dalam diskusi bertema “Penataan Hukum Pidana Pemilu di Jakarta, Senin (13/7). Ia menyebut, aturan pidana pemilu yang dari pemilu ke pemilu terus bertambah. Pada Pemilu 1955, ada 14 pasal yang mengatur pidana pemilu. Pada Pemilu 2004, naik menjadi 26 pasal. Pada Pemilu 2009, naik lagi menjadi 54 pasal. Adapun pada Pemilu 2019, naik menjadi 77 pasal. Anehnya, dari 77 pasal pidana pada Pemilu 2019, hanya 18 pasal yang bisa digunakan hingga sampai pada putusan inkrah atau tetap. Sementara yang lain menjadi pasal mati yang tidak bisa digunakan. “Ini kan over kriminalisasi dalam pemilu. Kami tidak



menemukan rasionalitas kenapa muncul begitu banyak pasal pidana sehingga melahirkan pemilu terlalu dikriminalisasi,” ujar Dewi. Dari pasal-pasal yang ada, banyak juga yang multitafsir. Akibatnya tidak bisa diterapkan karena menimbulkan penolakan dan perdebatan. “Dalam UU 7/2107 tentang Pemilu, masih lebih banyak mengatur soal pidana. Kalau dari kami mengharapkan lebih baik masuk dalam pengaturan administratif. Kedepan, kami harapkan yang over kriminalisasi itu menjadi hukum administrasi saja. Misalnya, berupa mendiskualifikasi calon atau pasangan calon jika terbukti melanggar,” jelas Dewi. Dia juga mengusulkan pidana pemilu dilepaskan dari Bawaslu dan diserahkan ke Polri. Namun yang dilepas hanya kasus-kasus kejahatan



yang terkait langsung dengan keterpilihan anggota legislatif atau kepala daerah seperti politik uang, perubahan suara, pemalsuan dokumen, dan berbagai kejahatan lainnya. Dewi melanjutkan, pihaknya mengusulkan agar jangka waktu penyelesaian tindak pidana pemilu diperpanjang. Hendaknya waktu proses di Bawaslu tidak hanya 14 hari seperti yang diatur saat ini. Alasanya, pemeriksaan perkara pidana pemilu tidak mudah. Butuh waktu panjang karena memeriksa bukti dan saksisaksi. “Batas waktu 14 hari di UU itu menjadi hambatan sangat berat bagi kami. Maka perlu perbaikan kedepan,” katanya. Putusan Tetap Ia menjelaskan, proses penyelesaian perkara pidana pemilu hendaknya disamakan



dengan waktu perkara pidana pada umumnya. Artinya perkara pidana pemilu bisa 2-3 tahun. Dengan demikian, sekalipun seseorang telah terpilih menjadi anggota legislatif atau eksekutif, proses hukumnya tetap berlanjut sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah) dari Mahkamah Agung (MA). “Kami mendorong disamakan saja seperti proses pidana biasa. Kalau tidak, nanti tidak ada yang bisa terjerat karena dibatasi waktu,” tutur Dewi. Pernyataan serupa disampaikan Komisioner KPU I Dewa Kadek Wiarsa Raka Sandi. Dia mendukung perpanjangan masa waktu penyelesaian tindak pidana pemilu. Bahkan dia mengusulkan seseorang yang masih diproses, tidak perlu dilantik terlebih dahulu sebagai pejabat negara. Pelantikan harus menunggu putusan hukum berkekuatan tetap. Sementara pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar melihat penerapan hukum pidana selama ini tidak pernah memberikan efek jera. Tindakan atas



pelanggaran yang terjadi hanya diberi hukum peringatan. Akibatnya pelanggaran pidana selama pemilu terus terjadi. “Ini harus menjadi perbaikan kedepan. Hukum tanpa memberikan efek jera akan selalu diulang perubatannya,” ujar Fickar. Sementara itu, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI), Topo Santoso mengemukakan, aturan yang berlaku selama ini adalah, waktu pendaftaran gugatan setelah pencoblosan selesai hanya diberi waktu 7 hari. Kemudian, diberi waktu 14 hari untuk penyidikan. Lalu, diberi waktu 7 hari lagi sampai keluar putusan di pengadilan tingkat pertama. "Kalau di total, waktu yang dibutuhkan sampai putusan akhir di tingkat pengadilan terakhir (Mahkamah Agung) hanya 3 bulan. Ini luar biasa cepat. Padahal, pemeriksaan perkara pidana tidak mudah. Harus bolak-balik jika kurang bukti. Bagaimana mungkin bisa proses sebuah tindak pidana hanya butuh waktu 3 bulan sampai tingkat akhir,” jelasnya. [R-14]



Sanksi Tegas bagi ASN yang Terlibat Ideologi Khilafah [ J A K A R TA ] M e n t e r i Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Tjahjo Kumolo menegaskan aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti terlibat ideologi khilafah akan diberhentikan tidak hormat. Hal itu sesuai UndangUndang (UU) 5/2014 tentang ASN. “ASN apabila terbukti menganut dan mendukung paham khilafah, maka terhadap ASN tersebut sesuai Pasal 87 ayat 4 huruf b UU 5/2014, diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945,” tegasnya kepada SP, Senin (13/7). Dia menuturkan saat ini tampaknya memang sedang muncul isu mengenai keterlibatan ASN dalam upaya menggantikan ideologi Pancasila dengan khilafah. Dia mengingatkan agar ASN sepatutnya tetap patuh pada ideologi Pancasila. Menurutnya ideologi khilafah bersifat transnasional. Artinya berorientasi meniadakan nation state.



ANTARA/Gusti Tanati



Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal (kanan) memimpin apel gabungan yang diikuti aparatur sipil negara (ASN) Provinsi Papua di halaman kantor Gubernur Papua, Jayapura, Papua, beberapa waktu lalu.



“Ancaman khilafah sudah terangterangan ingin mengganti idiologi Pancasila,” ujar mantan Menteri Dalam Negeri tersebut. Tjahjo mengungkap sejak



awal masuk menjadi pegawai, sesuai dengan Pasal 4 UU 5/2014, setiap ASN diwajibkan mematuhi 15 nilai-nilai dasar ASN. Nilai dasar nomor satu dan dua secara



tegas menyebut ASN diwajibkan memegang teguh Pancasila, setia dan mempertahankan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah. “UU ASN juga mengharuskan



pegawai ASN untuk mematuhi kode etik dan kode perilaku. Salah satu kode etik dan kode perilaku yang harus ditaati adalah memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, seperti disebutkan dalam Pasal 5 ayat 2 UU ASN,” ungkap Tjahjo. Dia juga menyatakan dalam kaitan dengan afiliasi politik, ASN juga berkedudukan sebagai aparatur negara yang harus netral. Bebas dari kepentingan golongan atau partai politik (parpol). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat 2 UU 5/2014. Tjahjo menjelaskan pegawai ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan dan pelayan publik. Selain itu ASN juga berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ini juga disebutkan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 UU 5/2014. “Ketika diangkat menjadi PNS, juga diharuskan mengucapkan sumpah/janji, yang salah satu sumpah/janji yang diucapkan adalah akan setia dan taat sepenuh-



nya kepada Pancasila, UUD 1945, negara, dan pemerintah. Sumpah ini diucapkan menurut agama atau kepercaya­annya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan didampingi oleh rohaniawan,” tegasnya. Dia menambahkan konsekuensi setiap pejabat ASN baik tingkat pusat maupun daerah, hukumnya wajib menjaga dan mengamalkan ideologi negara dan UUD 1945. Selain itu ikut menjaga keutuhan NKRI dan mendukung pemerintahan sah. Setiap kebijakan tidak bertentangan ideologi negara. Tjahjo menegaskan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) telah mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dia menjelaskan HTI secara resmi sudah dibubarkan pemerintah. Pencabutan status badan hukum, lanjutnya, dilakukan sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang 2/2017 yang mengubah UU 17/2013 tentang Organisasi kemasyarakatan.



Pendidikan Pancasila Pancasila diharapkan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi sebagai wujud tata kelola nilai kebangsaan. Selain itu ke depan diperlukan cara untuk memastikan tata kelola implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Hal ini menjadi benang merah kesimpulan diskusi Empat Pilar dengan tema “Membentuk Karakter Bangsa: Pancasila Masuk Kurikulum Pendidikan?” di gedung Parlemen, Jakarta, Senin (13/7). Kepala Badan Sosialisasi Empat Pilar MPR, Syaifullah Tamliha mengatakan bahwa hasil perjalanannya ke luar negeri, menemukan bahwa negara-negara luar justru ingin belajar ke Indonesia soal Pancasila. Sayangnya, dia menyatakan banyak generasi muda, khususnya yang lahir setelah Reformasi 1998, tak mengenal Pancasila. [MJS/C-6]



Selasa, 14 Juli 2020



4 Politik & Hukum



Sua­ra Pem­ba­ru­an Pemeriksaan Surat Bebas Covid-19



Usut Tuntas Kasus Pembobolan Data Pribadi [JAKARTA] Polisi telah menangkap pelaku yang menyebarkan data pribadi milik pegiat media sosial Denny Siregar. Pelaku berinisial FPH (27) merupakan pegawai outsourcing Telkomsel Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah menilai, kasus pembobolan data pribadi sebaiknya tidak berhenti pada si pembobol data. Namun juga harus dilakukan terhadap aktor intelektual dan provider yang mengumpulkan data masyarakat. "Saya berharap kasus ini tidak berhenti pada pelaku pembobolan tetapi juga aktor intelektual dan perusahaan provider juga diusut tuntas biar tidak terulang lagi di kemudian hari dengan modusmodus yang lebih canggih,” kata Trubus Rahadiansyah, di Jakarta, Senin (13/7). Menurutnya, keamanan data pribadi masyarakat hingga saat ini belum bisa dijamin pemerintah. Semua disebabkan lantaran peraturan atau regulasi seperti Undang-undang (UU) yang belum ada. "Sampai saat ini RUU perlindungan data pribadi belum disahkan. Saat ini hanya diatur m e l a l u i P P 7 1 Te n t a n g Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. PP tersebut seharusnya bisa direvisi dengan mencantumkan sanksi bagi perusahaan yang mengelola perlindungan data pribadi," ujarnya. Saat ini, data pribadi masyarakat menjadi rawan untuk dibobol karena tidak hanya dikelola provider telepon selular. Tetapi juga sudah dikelola banyak perusahaan aplikasi e-commerce seperti bukalapak, tokopedia, shopee, dan lain sebagainya. Malah, data pribadi masyarakat juga dikumpulkan dan dikelola aplikasi berbasis pinjaman online. "Sanksi dan pengawasan yang lemah menyebabkan tidak terjaminnya perlindungan data pribadi masyarakat. Kebocoran data pribadi sering terjadi, namun penyelesaiannya hanya sampai



pada oknum pembobol, tidak bisa menyentuh perusahaan pengelolanya karena memang sangsi tidak bisa menjangkaunya," ujarnya. Dirinya pun mempertanyakan bagaimana seorang tenaga outsourcing di Telkomsel bisa membuka data pribadi konsumen. Apalagi data-data yang dibobol bisa saja merupakan data pribadi milik masyarakat yang cukup sensitif jika disebarkan. "Saya sebagai pengguna Telkomsel jadi khawatir, karena bisa saja sewaktu-waktu mendapat giliran dibobol oleh pegawai outsourcing. Setiap pembobolan data pribadi masyarakat, pasti ada aktor intelektual di belakangnya. Kasus Denny Siregar juga saya yakin seperti itu. Jadi sebaiknya



memang kasus ini tidak berhenti pada si pembobol, namun juga harus dibongkar siapa aktor intelektual yang ada di belakangnya,” kata Trubus. Perhatian Serius Di tempat terpisah, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arief Poyuono menegaskan, kasus pembobolan data milik pegiat media sosial Denny Siregar perlu menjadi perhatian serius. Anggapan publik selama ini bahwa keamanan informasi data telekomunikasi akan sulit dibobol ternyata keliru. Arief mengemukakan, kasus itu jangan dipandang biasa-biasa saja. Sebab pembobolan data dapat terjadi di sektor perbankan, energi, jasa pelabuhan dan lain-lain. “Ini bukan kasus sembarangan loh. Bukan persoalan siapa tersangkanya, tetapi Anda bayangkan saja, seseorang bisa mencomot kapan data penting di Telkomsel yang bisa saja untuk kepentingan



politik dan tujuan tertentu. Saya kira, kasus ini bisa menyeret tersangka lain,” katanya, Senin (13/7). Arief mengingatkan, tidak tertutup kemungkinan pejabat negara pun dibobol datanya. “Bisa jadi, percakapan menteri sampai presiden juga disadap atau dibobol datanya,” ujar wakil ketua umum Partai Gerakan Indonesia Raya tersebut. Arief berharap manajemen Telkomsel melakukan screening atau pemeriksaan kepada pegawai yang memiliki akses dan bertanggung jawab atas semua data pelanggan Telkomsel. Hal ini penting untuk memastikan para pegawai tidak tercemar moral buruk. Selain itu juga demi menjaga kerahasiaan pelanggan Telkomsel. Menurut Arief, screening nantinya perlu melibatkan Badan Intelejen Negara (BIN). Tidak hanya terhadap pegawai Telkomsel, melainkan seluruh direksi BUMN. [C-6/Y-7]



Gugat Telkomsel



P



egiat media sosial (medsos) Denny Siregar menyampaikan bagaimana dirinya bersama anak dan istrinya menjadi korban dan hidup berada di bawah ancaman setelah data pribadi dirinya terbongkar oleh komplotan tertentu yang membenci sikap-sikapnya, yang dibantu oleh orang dalam Telkomsel. Denny menegaskan, dirinya akan mencoba menggugat Telkomsel demi keamanan diri dan anak-anaknya, serta jutaan pelanggan lainnya yang datanya belum tentu aman. Dalam podcast-nya yang ditayangkan akun CokroTV di Youtube, hari ini (13/7), Denny mengatakan, data pribadinya dibongkar oleh seorang pemilik akun yang selama ini kerap berbeda pandangan dengan dirinya di medsos. Yang bersangkutan tahu data dirinya, anggota keluarganya hingga alamat sekolah anak dan akun medsos-nya, yang kemudian beberapa di antaranya disebar ke publik lewat medsos. “Sejak itu hari-hari keluarga saya pun berubah. Media sosial anak-anak saya dibanji-



ri makian dari orang yang selama ini membenci saya. Data pribadi mereka dibongkar dan diintimidasi di media sosial. Ruang pribadi saya pun terbuka, telanjang di depan publik tanpa bisa melawan,” kata Denny. “Dimana keluarga saya tinggal pun dilacak. Alamat saya dibongkar dan merekapun menggunakan google maps untuk memotret rumah saya, dan mengirimkannya ke anakanak saya, sambil mengancam mereka akan mendatangi rumah untuk membunuh anakanak, membakar, bahkan ingin memenggal mereka karena dianggap sudah halal darahnya, seperti papanya,” tambah Denny. Denny lalu membeberkan, investigasinya menemukan bahwa pembocor data itu hanya memiliki jaringan orang dalam di Telkomsel yang memberikan data-data Denny. Berdasarkan data KTP dan Kartu Keluarga yang diwajibkan oleh Telkomsel sebagai provider itulah, data-data diri dan keluarganya jadi makin terbuka sehingga menjadi pintu masuk buat mengancam dirinya. [MJS/W-12]



ANTARA/Abriawan Abhe



Petugas gabungan memeriksa surat keterangan bebas Covid-19 kepada sejumlah pengendara di perbatasan Makassar dan Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Senin (13/7). Pemerintah Kota Makassar memberlakukan pemeriksaan surat keterangan bebas Covid-19 kepada warga yang akan memasuki kota Makassar sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19.



Penyidikan Maria Pauline Terhambat [JAKARTA] Penyidikan tersangka pembobol Bank BNI, Maria Pauline Lumowa, tak berjalan mulus. Pasalnya warga negara Belanda ini belum didampingi pengacara. “Penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka (Maria) namun sampai pertanyaan terkait dengan pendampingan apa yang bersangkutan pada saat pemeriksaan dilakukan didampingi oleh penasihat hukum,” kata Karo Penmas Brigjen Awi Setiyono, di Mabes Polri, Senin (13/7). Saat ditanya ini yang bersangkutan pada intinya meminta pendampingan dari penasihat hukum yang rencananya disediakan oleh Kedubes Belanda. “Namun karena (pengacara itu) belum ada sehingga penyidikan dihentikan dan tertunda. Ini hak dari pada tersangka dan kita sangat menghormati terkait dengan proses ini,” imbuhnya. Di sisi lain sudah ada 12 saksi yang diperiksa termasuk rekan terpidana maupun saksi dari pihak BNI 46.



Pengacara Terdakwa Jiwasraya Minta Hexana Tak “Cuci Tangan” [JAKARTA] Aldres Napitupulu, tim penasihat hukum Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat meminta Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hexana Tri Sasongko tak 'cuci tangan' atas berbagai persoalan di perusahaan yang dipimpinnya. Aldres menilai Hexana turut bertanggung jawab dalam perkara dugaan korupsi di tubuh perusahaan asuransi tertua di Indonesia tersebut. Hal ini disampaikan Aldres dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/7) "Jangan bak pahlawan kesiangan. Mau cuci tangan," kata Aldres. Pernyataan ini disampaikan Aldres lantaran dalam persidangan pekan lalu, Hexana yang dihadirkan sebagai saksi sempat mengaku menjual premi Jiwasraya Saving Plan (JSP) untuk menyangga PT Asuransi Jiwasraya. "Produk (JSP) yang berisiko tinggi itu pelan-pelan dikurangi bunganya. Itu juga diakui oleh Hexana saat ditanya oleh Hakim minggu lalu," kata Aldres. Menurut Aldres, pengakuan tersebut membuktikan Hexana mengakui JSP merupakan bentuk skema restrukturisasi 17 tahunan, yakni dari 2009 hingga 2026. Hexana juga mengakui bahwa bunga JSP itu semakin turun setiap tahunnya. Keterangan Hexana ini menurut Aldres menegaskan Direksi Jiwasraya 2008-2018



Terdakwa Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk Beny Tjokrosaputro (tengah) berbincang dengan kuasa hukumnya dalam sidang lanjutan kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (13/7).



merancang produk ini sebagai alternatif restrukturisasi setelah skema penyertaan modal negara (PMN) dan Zerro Coupon Bond ditolak pemerintah. Hexana mengakui langkah tersebut terpaksa dilakukan. Namun, dibuat sedemikian rupa agar bunganya diturunkan setiap tahun untuk meringankan beban perusahaan. "Berdasarkan skema ini, perusahaan diyakini sudah berjalan smooth secara sehat pada 2026. Saat itulah JSP ini akan dihapus," jelas Aldres. Aldres menilai JSP itu sebagai ban serep supaya perusahaan tetap hidup dengan pelan-pelan mengurangi beban demi tertutupnya lubang insolvency Rp 6,7 triliun yang diderita sejak tahun



2008. Namun, anehnya kata Aldres, saat Hexana memimpin PTAsuransi Jiwasraya pada 2018, produk JSP dihentikan. Langkah Hexana dinilai Aldres menimbulkan risiko yang harus ditanggung Jiwasraya. "Nah, dia bukannya meneruskan skema restrukturisasi ini yang pada tahun itu sudah menawarkan bunga turun pada angka 6,5%, sudah sama kayak bunga deposito, malah dihentikan," katanya. Aldres menambahkan, tindakan Hexana semakin aneh lantaran setelah menghentikan JSP yang bunganya sudah 6,5%, justru dikeluarkan medium term note (MTM) atau surat utang jangka menengah dengan bunga 11,5%. Untuk itu, Aldres



menekankan pihaknya akan terus menggali keterangan Hexana mengenai kebijakannya tersebut. "Kesannya Hexana menyuntik mati Jiwasraya. Kita akan kejar terus keterangan-keterangannya semoga bisa pula terungkap motivasi apa di balik tindakannya tersebut," katanya. Persidangan perkara ini masih berjalan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Malam ini, Hexana kembali dihadirkan sebagai saksi. Diketahui, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Direktur Utama PT Hanson Internasional Benny Tjokrosaputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat serta empat terdakwa lainnya melakukan korupsi terkait pen-



“Kalau ditanya target kita juga secepatnya untuk menyelesaikan karena kalau memang dilihat dari jangka waktu kedaluarsanya kan tahun depan,” imbuh Awi. Seperti diberitakan kasus Maria berawal saat pemilik PT Gramarindo Group itu mendapat mendapat pinjaman BNI cabang Kebayoran Baru pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003. Bank pelat merah ini mengucurkan pinjaman senilai US$ 136 juta dan 56 juta Euro—atau



FKMTI Ungkap Pola Mafia Tanah gelolaan dana PT Asuransi Jiwasraya. Atas perbuatan Benny dan Heru bersama empat terdakwa lain, keuangan negara menderita kerugian hingga sebesar Rp 16,8 triliun berdasarkan audit BPK tanggal 9 Maret 2020. Empat terdakwa lain perkara ini dengan surat dakwaan terpisah, yaitu, Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto, mantan Direktur Utama PT Asuaransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo dan eks Kepala Divisi Investasi PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan.



ANTARA/M Risyal Hidayat



“



Kalau ditanya target kita juga secepatnya untuk menyelesaikan karena kalau memang dilihat dari jangka waktu kedaluarsanya kan tahun depan.



setara Rp 1,7 triliun dengan kurs saat ini—kepada mereka. Aksi PT Gramarindo Group bisa mulus karena dibantu orang dalam bank. Pada 2003 BNI pusat mengendus sesuatu yang tidak beres dalam transaksi keuangan PT Gramarindo Group. Mereka menggunakan L/C fiktif untuk mendapatkan kredit. Kasus L/C fiktif inilah yang kemudian dilaporkan ke Mabes Polri. Rekan Maria bernama Adrian Woworuntu, oknum polisi, dan oknum internal BNI pun ditangkap dan telah di vonis sementara Maria kabur tak lama saat kasus ini disidik. Maria licin bagai belut termasuk kini jadi warga negara Belanda sebelum kini akhirnya ia pun terpeleset dan tertangkap di Serbia. Kini Maria disidik kembali oleh Bareskrim. WN Belanda itu dijerat Pasal 2 Ayat 1 UU 20/2001 tentang Tipikor dengan ancaman pidana seumur hidup dan Pasal 3 Ayat 1 UU 25/2003 tentang Pencucian Uang. [FAR/W-12]



Kesepakatan Jaksa membeberkan, Benny Tjokro melakukan kesepakatan bersama dengan petinggi PT Asuransi Jiwasraya untuk melakukan transaksi penempatan saham dan reksa dana perusahaan asuransi tersebut. Kesepakatan itu dilakukan dengan tidak transparan dan akuntabel. Tiga petinggi Jiwasraya, Hendrisman Rahim, Hary dan Syahmirwan juga didakwa melakukan pengelolaan investasi tanpa analisis yang objektif, profesional dan tidak sesuai nota interen kantor pusat. Jaksa menyebut analisis hanya dibuat untuk formalitas. Hendrisman, Hary dan Syahwirman juga disebut membeli saham sejumlah perusahaan tanpa mengikuti pedoman investasi yang berlaku. Ketiganya terdakwa disebut Jaksa membeli saham melebihi 2,5% dari saham perusahaan yang beredar. [F-5]



[JAKARTA] Forum Korban Mafia Tanah (FKMTI) mengungkapkan aksi-aksi yang dilakukan mafia tanah dalam merampas memiliki pola yang tak jauh berbeda satu dan lainnya. Mafia tanah kerap menggunakan jalur peradilan dengan modal alas hak yang sebenarnya berbeda untuk mengklaim suatu bidang tanah yang diincarnya. "Polanya sama. Mendalilkan hak di tempat lain untuk mengklaim di lokasi yang ingin dirampas. Polanya sama," kata Ketua Pengurus FKMTI, Supiardi Kendi Budiardjo dalam konferensi pers, Senin (13/7). Budi menuturkan, sebagian besar anggota FKMTI yang berjumlah sekitar 2.000 anggota dan tersebar di berbagai daerah menjadi korban mafia tanah dengan pola yang tak jauh berbeda. Dicontohkan, kasus mafia tanah dengan korban Robert Sudjasmin. Dituturkan, Robert membeli tanah Sertifikat Hak Milik no.139/ Pegangsaan II melalui proses lelang yang dilakukan Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) pada 1990 seluas hampir 9.000 meter persegi. Nama Robert Sudjasmin pun sudah tercatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pemilik tanah tersebut yang dalam proses ganti nama pemilik sebelumnya. Namun, tanah Robert tersebut dirampas oleh sebuah korporasi hanya dengan bermodal Girik C nomor 868 di daerah Petukangan dan risalah lelang nomor 388. "Contoh kasus pak Robert. Sangat sederhana. Beli SHM



nomor 139 dari lelang nomor 338. Oleh perusahaan digugat dengan risalah lelang 338. SHM 139 berlokasi Pegangsaan sementara yang satu lagi di Petukangan. Sederhana sebenarnya. BPN seharusnya tahu. Girik 868 itu di Petukangan bukan Pesanggrahan. Ini namanya merampas di depan penegak hukum. Ada pembiaran perampasan tanah di depan penegak hukum," tegasnya. Budi menegaskan, aksi mafia tanah bukanlah sengketa tanah. Dikatakan, sengketa tanah hanya terjadi jika terdapat dua ahli waris memperebutkan satu bidang tanah. Namun, pola yang dilakukan mafia tanah merupakan perampasan. Hal ini lantaran mafia tanah umumnya tidak memiliki hubungan apapun dengan pemiliki hak. Padahal, sebagian besar anggota FKMTI memiliki SHM dan tidak pernah menjual atau mengalihkan hak kepemilikannya. "Punya SHM belum tentu aman," tegasnya. Untuk itu, Budi mendorong para korban mafia tanah maupun masyarakat umumnya untuk melengkapi dokumen dan menyusunnya secara rapi agar mudah dipahami. Dengan modal yang dimilikinya, para mafia kerap menggunakan jalur peradilan untuk mencaplok tanah incarannya. Tanpa kelengkapan dokumen membuat masyarakat yang awam hukum kerap kalah di pengadilan. Kalaupun menang, seringkali masyarakat tetap kesulitan untuk kembali mengurus hak kepemilikannya. [F-5]



Selasa, 14 Juli 2020



5



Sua­ra Pem­ba­ru­an Kerja dengan Protokol... “Di era new normal ini kita maunya ekonomi berjalan, tetapi penanggulangan Covid-19 juga tetap jalan. Artinya, kalau memang new normal mau diberlakukan, upaya penanggulangan harus lebih serius. Pada saat dilakukan pembatasan saja jumlah kasus tinggi, apalagi setelah dilakukan relaksasi. Jadi, upaya pengawasannya yang harus dua kali lipat lebih besar,” kata Faisal. Ekonom dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIP) Maxensius Tri Sambodo mengatakan, disiplin masyarakat terhadap protokol pencegahan Covid-19 merupakan kunci untuk membuat kurva virus ini menurun dan siap masuk ke kebiasaan baru. “Kegiatan ekonomi dapat berjalan secara layak tanpa mengorbankan kesehatan, jika masing-masing pihak, baik individu, masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum, bekerja sama untuk menegakkan disip-



18 Lembaga...



sambungan dari hal 1 lin dalam mengurangi risiko terpapar Covid-19,” kata Maxensius. Ekonom Universitas Surakarta, Agus Trihatmoko mengatakan, disiplin masyarakat dalam hal melakukan kegiatan atau bekerja harus diarahkan atau protokol manajemen organisasi. Para pemimpin harus mengembangkan penyesuaian sistem kerja fleksibel (flexibel working arrangement/ FWA) dan sistem birokrasi atau operasionalisasi, sehingga membuat nyaman karyawan atau pegawai. “Bagi masyarakat umum juga harus terus dipantau aparat dalam menjalankan protokol antisipasi penyebaran virus. Semua dibangun bersama agar menjadi kesadaran atau budaya di masa normal baru dalam situasi pandemi,” ujar Agus. Sanksi Sementara, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy



sambungan dari hal 1



“Soal anggaran, biaya, kita lihat. Kalau bisa kita kembalikan ke menteri atau kementerian, ke ditjen, direktorat, atau direktur, kenapa harus memakai badan-badan atau komisi-komisi itu lagi?” kata Jokowi. Dia mengibaratkan sebuah organisasi pemerintahan sebagai sebuah kapal yang harus bergerak cepat dengan menggunakan aturan atau susunan organisasi semudah mungkin. “Kapal itu se-simple mungkin, sehingga bergeraknya semakin cepat. Organisasi ke depan kira-kira seperti itu. Negara yang cepat akan mengalahkan yang lambat, bukan negara besar mengalahkan negara kecil. Kita yakini itu,” kata Presiden Jokowi. Ketika ditanya, kapan perampingan lembaga itu akan direalisasi, Presiden menegaskan, pemerintah akan segera melakukan finalisasi. “Nanti kita final-



kan,” kata Jokowi. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Pratikno membenarkan pernyataan Jokowi bahwa yang akan dirampingkan adalah komisi, lembaga, dan badan. Namun, sama seperti Jokowi, Pratikno enggan menjabarkan lebih terperinci lembaga mana saja yang akan dirampingkan itu. Kurang Optimal Pekan lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya tengah mengkaji pembubaran sejumlah lembaga dan komisi yang dipandang kurang optimal. Menurut Tjahjo, langkah itu mengacu pada arahan Presiden Jokowi saat rapat kabinet paripurna 18 Juni 2020. “Coba cermati teguran Bapak



menegaskan, Presiden Jokowi telah memberikan instruksi untuk menerapkan sanksi hukum bagi pelanggar protokol kesehatan. “Tadi Presiden memberikan arahan, kemungkinan akan dipertegas, disamping sosialisasi dan edukasi, adanya sanksi untuk pelanggaran terhadap protokol kesehatan,” kata Muhadjir. Adanya pemberlakuan sanksi hukum tersebut, menurut Muhadjir, karena Presiden Jokowi menyoroti masih rendahnya kedisiplinan masyarakat untuk patuh menerapkan protokol kesehatan. Dikatakan, Presiden melihat imbauan dan sosialisasi belum cukup tanpa ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan. Kementerian dan lembaga terkait tengah membahas payung hukum untuk penerapan sanksi tersebut. “Mohon masyarakat memahami bahwa apa yang disampaikan Presiden menandakan bahwa betapa sangat tingginya risiko yang masih dihadapi



Indonesia terhadap pandemi Covid-19,” kata Menko PMK. Ketua Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19, Letjen Doni Monardo menegaskan, pandemi Covid-19 yang tengah melanda negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, adalah nyata dan bukan sebuah konspirasi atau rekayasa. “Masih ada sejumlah pihak yang menganggap ini (pandemi Covid-19) adalah konspirasi, rekayasa,” kata Doni Monardo. Bukti bahwa pandemi ini bukan rekayasa adalah jumlah korban yang meninggal dunia secara nasional sudah melampaui angka 3.500 kasus. Bahkan, di dunia, angka kematian sudah melampaui 550.000 jiwa. “Jadi, ini nyata. Fakta. Oleh karena itu, semua pihak harus betul-betul memahami ini. Menyampaikan pesan-pesan bahwa Covid ini ibaratnya, mohon maaf, ibaratnya adalah malaikat pencabut nyawa bagi mereka yang rentan,” kata Doni Monardo. Kelompok rentan yang menjadi



sasaran utama Covid-19 ini adalah orang lanjut usia (lansia) atau berumur di atas 60 tahun. Lalu, warga penderita komorbid, seperti hipertensi, diabetes, masalah jantung, ginjal, kanker, asma, TBC, dan penyakit bahaya lainnya. Doni juga mengatakan, pemerintah akan lebih memassifkan tes PCR untuk mendeteksi penyebaran Covid-19. “Tes PCR harus menjadi prioritas utama. Walaupun sudah ada ketentuan dari Menteri Kesehatan untuk dilakukan rapid test, tetap kita akan berupaya arahnya ke depan adalah tes PCR,” kata Doni. Menurut mantan Pangdam XVI/ Pattimura itu, tingkat keakuratan tes PCR paling tinggi dibandingkan dengan hasil rapid test. Namun, kata Doni, saat ini penggunaan tes PCR masih sangat terbatas, rata-rata menguji 15.000 sampai 20.000 spesimen per hari. Sehingga untuk sementara ini, pihaknya masih mengandalkan rapid test untuk tes Covid-19 bagi masyarakat. [LEN/HER/O-2]



Presiden. Beliau menyinggung juga kaitan lembaga atau komisi. Sebagai pembantu Presiden, yang harus melaksanakan visi dan misi Presiden di bidang reformasi birokrasi, maka saya harus cepat mengambil langkah,” kata Tjahjo di Jakarta, Selasa (7/7). Tjahjo menjelaskan, sejak 2014 terdapat sekitar 24 lembaga dan komisi yang dibubarkan. Sekarang ini, kata dia, masih ada 98 lembaga dan komisi, baik yang dibentuk melalui undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), dan peraturan presiden (perpres). Menurut Tjahjo, pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengkaji urgensi 98 lembaga dan komisi itu. “Kementerian PAN dan RB mencoba untuk melihat dan mencermati lembaga-lembaga yang belum maksimal dan memungkinkan untuk diusulkan pembubaran. Masih ada 98 yang sedang



kami cek dan koordinasikan dengan kementerian/lembaga untuk kemungkinan dihapus atau ada yang dikurangi,” ucap Tjahjo. Dikatakan, lembaga/komisi yang dibentuk dengan PP dan perpres tentu akan lebih mudah dihapus. Sementara, institusi yang dibentuk UU akan lebih sulit karena harus dengan persetujuan DPR. Bila diperinci, terdapat 71 lembaga yang dibentuk berdasarkan UU, 6 lembaga dengan PP, dan 21 lembaga melalui keppres maupun perpres. Meski demikian, Tjahjo enggan menyebutkan lembaga yang akan dibubarkan itu. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum pemerintah menghapus lembaga/komisi yang kurang optimal. “Intinya, yang dinilai tidak optimal dan terjadi tumpang tindih, kita coba kurangi. Kalau lembaga/komisi dibentuk berdasar UU, harus revisi UU. Jadi,



kita mencoba menginventarisasi, mana yang memungkinkan dihapus. Ini juga bagian dari penyederhanaan birokrasi,” kata Tjahjo. Selain pembubaran lembaga, Tjahjo juga mengatakan, pihaknya tengah merampungkan proses pemangkasan eselon aparatur sipil negara (ASN). Hingga Juni 2020, proses pemangkasan eselon itu baru mencapai 60% dan akan rampung pada akhir 2020. “Kami targetkan Desember tahun ini selesai walaupun ada pandemi Covid-19. Kami yakin ini selesai,” kata Tjahjo. Dikatakan, jumlah ASN hingga Juni 2019 sebanyak 4,2 juta orang. Berdasarkan jumlah itu, total eselon III mencapai 98.000 orang dan eselon IV ada 27.000 orang. Berbagai mekanisme untuk pengalihan eselonisasi telah dilakukan kementerian yang dipimpinnya. [LEN/C-6]



Covid-19 dalam Grafik



Jokowi: Perbanyak...



sambungan dari hal 1 Untuk itu, Jokowi memerintahkan para menteri melakukan langkah pengendalian penyebaran Covid-19. Salah satunya adalah dengan melakukan pengendalian wilayah perbatasan, perjalanan, dan transportasi lintaswilayah. Sebab, kata Presiden, penyebaran Covid-19 dapat semakin meluas bila tidak dilakukan langkah pengendalian di wilayah perbatasan dan transportasi lintaswilayah yang menjadi pintu keluar dan masuk warga dari luar negeri maupun luar daerah yang sudah terpapar Covid-19. “Pengendalian wilayah perbatasan serta perjalanan dan transportasi lintaswilayah ini harus betul-betul kita perhatikan lagi,” kata Jokowi. Presiden mengatakan, dirinya melihat penyebaran Covid-19 dari warga negara Indonesia (WNI) yang baru berpergian ke luar negeri atau imported case semakin meningkat. Presiden Jokowi mengingatkan jajarannya untuk terus melakukan komunikasi yang partisipatif dalam upaya mengendalikan Covid-19. Komunikasi yang dimaksud adalah membangun kepercayaan berbasis ilmu pengetahuan dalam mengambil sebuah kebijakan atau keputusan. “Yang terus kita berikan tekanan adalah mengenai komunikasi yang partisipatif. Komunikasi yang membangun kepercayaan berbasis ilmu pengetahuan dan juga data science guna membangkikan pertisipasi masyarakat, terutama yang rentan,” jelas Jokowi. [LEN/O-1]



Selasa, 14 Juli 2020



6 Opini & Editorial



Kesiapan Negara Melawan Sindikat Predator Seksual



Pe­mim­pin Umum: Sinyo H Sarundajang (Nonaktif)



SP



Wa­kil Pe­mim­pin Umum: Ran­dolph La­tu­mah­ina Direktur Pemberitaan: Pri­mus Do­ri­mu­lu Pe­mim­pin Re­dak­si/Pe­nang­gung Ja­wab: ME Aditya Laksmana Yudha



Me­mi­hak Ke­be­nar­an



Edi­tor at Lar­ge: John Ri­a­dy



S



Ta­juk Ren­ca­na



H



Disiplin Jalankan Protokol Kesehatan



arapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pada akhir Mei 2020, Covid-19 bisa dikendalikan, ternyata tak terwujud. Selama Juni hingga pertengahan Juli, kasus positif tetap tinggi, bahkan menciptakan rekor harian. Kasus Covid-19 pun kembali melonjak. Setidaknya ada tiga penyebab melonjaknya kasus Covid-19. Pertama, pelonggaran, bahkan pencabutan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSSB), kedua, kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan, serta ketiga, pemeriksaan spesimen dari swab test yang diuji dengan metode polymerase chain reaction (PCR) dan tes cepat molekuler (TCM). Saat ini hanya tersisa delapan kabupaten/kota dan satu provinsi yang menjalankan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau memasuki masa transisi PSBB. Kedelapan kabupaten/kota itu adalah Kabupaten Bekasi dan Bogor serta Kota Bekasi, Depok, dan Bogor (sampai 16 Juli), kemudian Kabupaten Tangerang, serta Kota Tangerang dan Tangerang Selatan (sampai 26 Juli). Kemudian, satu provinsi yang memasuki masa transisi PSBB adalah DKI Jakarta hingga 16 Juli 2020. Sementara itu, masih cukup banyak wilayah di Indonesia yang digolongkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ke dalam zona berisiko tinggi dan sedang. Berdasarkan data sampai 5 Juli 2020, masih ada 55 kabupaten/kota masuk zona merah (risiko tinggi) dan 180 kabupaten/kota berada di zona oranye (risiko sedang). Berdasarkan data tersebut, potensi peningkatan kasus Covid-19 tetap besar, mengingat kebijakan PSBB sulit diberlakuPotensi peningkatan kan kembali di sebakasus Covid-19 tetap gian besar wilayah besar, mengingat karena akan konkebijakan PSBB sulit traproduktif bagi bidang perekonomian diberlakukan kembali yang kini mulai di sebagian besar menggeliat. Oleh kawilayah karena akan rena itu, kedisiplinan kontraproduktif bagi masyarakat menjalankan protokol kesebidang perekonomian hatan menjadi faktor yang kini mulai penting untuk menemenggeliat. kan laju penularan Covid-19. Sayangnya kedisiplinan itu terlihat mengendur belakangan ini. Di tempat umum, ada banyak orang yang terlihat tak mengenakan masker dan menjaga jarak. Sanksi ringan telah dijatuhkan, tetapi tak cukup untuk membangun kesadaran publik. Pemerintah perlu merancang sanksi yang lebih berat untuk memberikan efek jera dalam menegakkan protokol kesehatan. Di samping itu, rencana pemerintah memasifkan testing, tracing, dan treatment (3T), patut didukung. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah keberadaan orang tanpa gejala (OTG). Di Jakarta misalnya, sebanyak 66% kasus positif Covid-19 bersumber dari OTG. Mereka tidak sadar bahwa dirinya terinfeksi virus corona, sehingga berpotensi menularkannya ke keluarga dan orang lain saat melakukan aktivitas di luar rumah. Pemerintah harus melakukan sebanyak mungkin tes untuk menjaring OTG. Langkah awal yang bisa dilakukan adalah menggelar rapid test massal di provinsi dengan jumlah kumulatif kasus terbesar, yakni Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Papua. Sekitar 80% kasus positif Covid-19 berasal dari sembilan provinsi tersebut. Orang-orang yang diketahui reaktif, kemudian menjalani swab test untuk diuji dengan metode PCR dan TCM di laboratorium. Sejalan dengan itu, petugas kesehatan dibantu aparat pemda melakukan tracing terhadap orang-orang yang memiliki riwayat kontak dengan pasien Covid-19. Mereka juga wajib menjalani tes dan isolasi mandiri. Orang yang terbukti positif corona selanjutnya menjalani perawatan di rumah sakit hingga sembuh. Pada tahap awal, mungkin kita akan dikagetkan dengan jumlah kasus positif harian di atas 2.000 atau lebih. Hal ini hendaknya dipandang positif agar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 lebih mudah menangani mereka, sekaligus mengendalikan penyebaran virus corona. Kita berharap rangkaian tes dan penelusuran yang lebih masif, isolasi mandiri, perawatan di rumah sakit, serta penegakan protokol kesehatan dapat menekan laju penambahan kasus baru Covid-19.



“



Tu­lis­an opi­ni pan­jang 900 ka­ta di­ser­tai ri­wa­yat hi­dup sing­kat, fo­to ko­pi NPWP, fo­to di­ri pe­nu­lis di­ki­rim ke opi­ni@sua­ra­pem­ba­ru­an.com. Bi­la se­te­lah dua ming­gu ti­dak ada pem­be­ri­ta­hu­an da­ri re­dak­si, pe­nu­lis ber­hak me­ngi­rim ke me­dia lain.



Sua­ra Pem­ba­ru­an



aya merasa sangat sedih, marah dan geram. Namun, tidak terlalu terkejut. Begitulah respons spontan saat saya mendengar berita seorang predator seksual ditangkap oleh jajaran Polda Metro Jaya. Ini adalah penangkapan besar kedua yang dilakukan polisi dalam waktu satu bulan ini. Keduanya sama-sama warga negara asing, yang satu Amerika Serikat dan yang satu lagi adalah Prancis. Saya semakin yakin bahwa masyarakat, terlebih otoritas penegakan hukum, perlu mengubah cara pandang terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, apalagi saat pelakunya adalah warga negara asing. Mereka boleh jadi bukan sekadar serigala yang berkeliaran sendirian mencari mangsa (lone wolf). Mereka tampaknya juga bergerak sebagai sebuah sindikat alias jejaring pedofilia internasional. Studi menemukan, ada dua tipe jejaring para pedofil. Pertama, jejaring yang para anggotanya saling bertukar informasi tentang seluk-beluk psikologi dan perilaku menyimpang mereka. Termasuk, sesama mereka saling menguatkan sambil berbagi pandangan tentang upaya yang dapat dilakukan guna mengatasi filia mereka. Keber­adaan jejaring sedemikian rupa dapat dipandang sebagai kompensasi atas kegagalan mereka melakukan hal yang sama secara terbuka. Kedua, jejaring yang para anggotanya justru aktif menebar ketakutan di berbagai tempat. Sesama mereka berbagi informasi tentang area pemangsaan yang baru. Negara dengan peranti hukum yang kadang masih lemah, sistem perlindungan anak yang masih terus diupayakan, masyarakat yang kadang permisif dalam melakukan kontrol terhadap anak, serta budaya yang memaksa korban (anak) sering tutup mulut, merupakan zona ideal bagi para molester (penganiaya) guna melancarkan tindakan invasi mereka. Para predator, terutama yang berbasis daring (online), dipastikan juga menebar jaring lebih luas lagi sejak merebaknya wabah Covid-19. Mereka sangat memahami bahwa di masa seperti sekarang ini, anakanak menghabiskan waktu lebih lama di depan internet dan di ruang-ruang percakapan sosial. Di situ pulalah para predator menyamar dan memikat calon korban mereka dengan segala tipu daya. Penanganan Terorganisasi Berhadapan dengan kejahatan seksual yang terorganisasi sedemikian itu, tentu harus pula dihadapi secara terorganisasi. Bahkan bukan hanya sebatas di wilayah domestik. Kerja sama internasional pun sangat perlu dilakukan. Bukan hanya antaralat negara, namun juga melibatkan masyarakat luas. Dalam bingkai itulah Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) beberapa tahun terakhir ini aktif memenuhi undangan berbagai organisasi dunia untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan terkait seluk-beluk kejahatan seksual terhadap anak.



Seto Mulyadi Khusus tentang predator berkewarganegaraan Prancis yang ditangkap Polda Metro Jaya, polisi menginformasikan bahwa predator tersebut menjadikan hotel sebagai tempatnya beroperasi. Korbannya adalah anak-anak perempuan berusia belasan tahun. Jumlahnya lebih dari tiga ratus orang.



Dengan modus seperti itu, saya pun bertanya-tanya: Tidakkah pihak hotel merasa curiga ketika anakanak lokal berulang kali bertandang ke orang bule dewasa? Sementara pertanyaan itu belum terjawab, fakta yang diungkap kepolisian tersebut menyadarkan kita semua bahwa kerja perlindungan anak sepatutnya memang bersifat lintas kementerian. Bila selama ini lembaga yang sering disebut adalah Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta institusi-institusi penegakan hukum, sekarang--tak pelak--Kementerian Pariwisata pun patut hadir lebih intens lagi. Penyedia jasa penginapan dan pariwisata perlu diberikan pembekalan tentang modus-modus kejahatan dan eksploitasi seksual yang menjadikan bidang usaha mereka sebagai zona aman bagi pemangsaan anak.



Persoalan berikutnya, seperti pada banyak kejadian serupa sebelumnya, bagaimana anak-anak dapat bepergian ke wilayah penuh risiko tanpa didampingi oleh orang tua mereka. Pada titik inilah saya perlu menegaskan bahwa apa pun alasannya, apa pun motifnya, kontak seksual dengan anak memang diklasifikasi sebagai perbuatan jahat mengacu pada Undang-Undang Perlin­ dung­an Anak dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, pada sisi lain, secara psikologis, masyarakat luas juga perlu memahami bahwa anak-anak kita saat ini umumnya mengalami kematangan organ seksual yang lebih dini dibanding generasi sebelumnya. Ketika kematangan itu tidak diimbangi dengan kematangan psikis dan moral, anak-anak pun dapat terjerumus melakukan perbuatan berisiko. Misalnya, masuk dalam sindikat prostitusi cilik, kehamilan di luar nikah, dan tertular penyakit seksual. Jadi, tanpa sama sekali menga-



baikan status mereka selaku korban, penting untuk diteliti seberapa jauh anak-anak tersebut berinisiatif untuk menyodorkan diri mereka ke dalam sebuah bisnis kriminal demi memperoleh keuntungan finansial tertentu. Apakah uang yang mereka dapat kemudian digunakan untuk jajan, untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, atau--lebih jauh lagi--adakah kemungkinan mereka dimanfaatkan sebagai komoditas oleh sanak keluarga mereka sendiri. Sampai pada alinea di atas, semoga pembaca dapat menangkap bahwa kasus pidana yang tergambar sebagai masalah hitam putih ternyata dapat saja menyimpan persoalan yang jauh lebih pelik untuk diatasi. Nasib Korban Isu ketiga, bukan hanya pada apa sanksi hukum yang akan dijatuhkan kepada pelaku, melainkan juga apa yang harus ditunaikan negara bagi



korban. Setidaknya dua hal, yakni perlindungan khusus dan restitusi bagi korban. Pada sisi ini, saya memandang ada pekerjaan rumah yang cukup kompleks bagi negara untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan khusus. Secara berurutan, kewajiban dan tanggung jawab itu dipikul oleh pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Demikian pula dengan restitusi. Bahkan, seandainya pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pembayaran ganti rugi tersebut seyogianya juga dapat dialihkan ke pemerintah. Pesan dari pengalihan itu adalah bahwa pemerintah patut menanggung konsekuensi akibat masih lemahnya upaya perlindungan warga negara (anak-anak) dari pelaku kejahatan dan eksploitasi. Keempat, tiga ratusan anak yang diviktimisasi oleh predator asal Prancis--bersama anak-anak lainnya yang juga menjadi korban--perlu dipantau untuk jangka waktu panjang. Banyak kajian psikologis yang menemukan bahwa guncangan batin korban tidak selalu muncul seketika. Istilah delayed onset diajukan oleh para ilmuwan dan praktisi untuk menunjukkan adanya korban yang baru menampakkan gejala tidak normal berbulan-bulan setelah mereka mengalami peristiwa kejahatan. Pemantauan jangka panjang ini patut diselenggarakan untuk memastikan bahwa negara tetap hadir kapan pun saat anak-anak itu membutuhkan bantuan. Bila dunia mengenal adanya klasifikasi registered sex offender (pelaku kejahatan seksual yang terdaftar) dan memantau mereka, maka dunia pun sudah sepatutnya juga memiliki registered victim (korban yang terdaftar). Bahkan, apabila dibutuhkan, pemerintah pun patut memberikan kemudahan bagi para korban untuk berganti identitas maupun pindah domisili. Kiranya hal ini menjadi kesadaran kita bersama untuk semakin mendorong kesiapan negara melawan sindikat predator seksual di Tanah Air. Semoga. Penulis adalah Ketua Umum LPAI; Dosen Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma



”



Penyedia jasa penginapan dan pariwisata perlu diberikan pembekalan tentang modus-modus kejahatan dan eksploitasi seksual yang menjadikan bidang usaha mereka sebagai zona aman bagi pemangsaan anak.



Ha­ri­an Umum



Sua­ra Pem­ba­ru­an



Mu­lai ter­bit 4 Feb­rua­ri 1987 se­ba­gai ke­lan­jut­an da­ri ha­ri­an umum so­re SI­NAR HA­RAP­AN yang ter­bit per­ta­ma 27 Ap­ril 1961. Pe­ner­bit: PT Me­dia In­ter­ak­si Uta­ma SK Men­pen RI No­mor 224/SK/MEN­PEN/SIUPP/A.7/1987 Pre­si­den Di­rek­tur: Theo L Sam­bua­ga, Di­rek­tur: Ran­dolph La­tu­mah­ina, Drs Luk­man Dja­ja MBA Ala­mat Re­dak­si: Be­ri­ta­Sa­tu Pla­za, lan­tai 11 Jl Jend Ga­tot Su­bro­to Kav 35-36 Ja­kar­ta-12950, Te­le­pon (021) 2995 7500, Fax (021) 5277 981 BE­RI­TA SA­TU ME­DIA HOL­DINGS: Chief Executive Officer: Nicky Hogan, Chief Operating Officer: Anthony Wonsono, News Director: Primus Dorimulu, Finance Director: Lukman Djaja, Editor at Large: John Riady. De­wan Re­dak­si: Theo L Sambuaga (Ke­tua), Mar­kus Par­ma­di, Sinyo H Sarundajang, Bak­tin­en­dra Pra­wi­ro MSc, Ir Jo­na­than L Pa­ra­pak MSc, Di­dik J Rach­bi­ni, Sa­muel Ta­hir, Pe­na­si­hat Se­ni­or: Sa­muel Ta­hir, Re­dak­tur Pe­lak­sa­na: Dwi Ar­go San­to­sa, Asis­ten Re­dak­tur Pe­lak­sa­na: An­sel­mus Ba­ta, As­ni Ovier De­ngen Pa­luin, Re­dak­tur: Alexan­der Mad­ji, Ber­na­dus Wi­ja­ya­ka, Ira­wa­ti Di­ah As­tu­ti, Sip­ri­a­nus Edi Har­dum, Sur­ya Les­ma­na, Ung­gul Wi­ra­wan, Wil­ly Ma­sa­ha­ru Indracahya, Asis­ten Re­dak­tur: El­vi­ra An­na Si­a­ha­an, Carlos KY Paath, He­ri S So­ba, Je­is Mon­te­so­ri, Je­a­ny A Ai­pas­sa, Yu­li­an­ti­no ­Si­tu­mo­rang, Staf Re­dak­si: Advento Chistian Saudale, Ari Su­pri­yan­ti Ri­kin, Bayu Marhaenjati, Car­los KY Pa­ath, Carlos Roy Fajarta, Chairul Fikri, Dina Fitri Anisa, Di­na Ma­na­fe, Er­win C Si­hom­bing, Fa­na FS Put­ra, Farouk Arnaz, Gar­di Ga­za­rin, Hen­dro D Si­tu­mo­rang, Herman, Hot­man Si­re­gar, Jo­a­ni­to De Sao­jo­ao, Lenny Tristia Tambun, Lo­na Ola­via, Maria Fatima Bona, Markus Junianto Sihaloho, Na­ta­sia Chris­ty Wa­hyu­ni, Ro­ber­tus War­di, Ruht Se­mio­no, Ye­re­mia Su­ko­yo, Yustinus Paat, Adi Mar­si­ela (Ban­dung), Fus­ka Sa­ni Eva­ni (Yog­ya­kar­ta), I Nyom­an Mar­dika (Den­pa­sar), Lau­ren­sius Dami (Se­rang), Ar­nold H Si­an­tu­ri (Me­dan), John Dafril Lory (Palu), Mikael Niman (Bekasi), Ra­des­man Sa­ra­gih (Jam­bi), Ro­bert Isi­do­rus Van­wi (Pa­pua), Ste­fy The­nu (Se­ma­rang), Us­min (Beng­ku­lu), Ke­pa­la Sek­re­ta­riat Re­dak­si: Rul­ly Sat­ri­a­di, Ko­or­di­na­tor Ta­ta Le­tak: Ro­mmy Likumahwa, Ko­or­di­na­tor Grafis: An­to­nius Bu­di Nur­ca­hyo. Advertising: General Manager: Djemmy Piether, Senior Manager: Benediktus Utoro, Arlan Darmawan, Mar­comm & Event Management: General Manager: Sari Oetomo, Manager: Herry Wardiyanto, Event Officer: Budiman Mulyadi, Circulation: Amson Nainggolan, Finance: Anna Gertruida, Ala­mat Ik­lan: Be­ri­ta­Sa­tu Pla­za, lan­tai 9, Jl Jend Ga­tot Su­bro­to Kav 35-36 Ja­kar­ta-12950, Re­ke­ning: Bank Man­di­ri Ca­bang Ja­kar­ta Ko­ta, Rek Gi­ro: A/C.115.008600.2559, BCA Ca­bang Pla­za Sen­tral Rek. Gi­ro No. 441.30.40.755 (ik­lan), BCA Ca­bang Pla­za Sen­tral Rek. Gi­ro No. 441.30.40.747 (Sir­ku­la­si), Har­ga Lang­ga­nan: Rp 75.000/ bu­lan, Ter­bit 6 ka­li se­ming­gu. Lu­ar Ko­ta Per Pos mi­ni­mum lang­ga­nan 3 bu­lan ba­yar di mu­ka di­tam­bah ong­kos ki­rim. Ala­mat Sir­ku­la­si: Ho­tel Arya­du­ta Se­mang­gi, To­wer A First Flo­or, Jl Gar­ni­sun Da­lam No. 8 Ka­ret Se­mang­gi, Ja­kar­ta 12930, Telp: 29957555 - 29957500 ext 3206 Per­ce­tak­an: PT Gra­me­dia http://www.sua­ra­pem­ba­ru­an.com e-mail: ko­ransp@sua­ra­pem­ba­ru­an.com



War­ta­wan Sua­ra Pem­ba­ru­an di­leng­ka­pi de­ngan iden­ti­tas di­ri. War­ta­wan Sua­ra Pem­ba­ru­an ti­dak di­per­ke­nan­kan me­ne­ri­ma pem­be­ri­an da­lam ben­tuk apa pun da­lam hu­bung­an pem­be­ri­ta­an.



Selasa, 14 Juli 2020



Ekonomi & Keuangan 7



Sua­ra Pem­ba­ru­an



Realisasi PEN Minim, Triwulan III Ekonomi Diprediksi Terkontraksi [JAKARTA] Ekonomi Indonesia akan mengalami kontraksi dalam pada triwulan III 2020, jika realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tetap minim. Hal itu, akan semakin diperparah jika pertambahan kasus baru virus corona (Covid-19) terus meningkat seiring masa transisi new normal (normal baru). Prediksi tersebut disampaikan Ekonom senior Institute for Develop­ ment of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, di sela pe­ luncuran buku Pandemi Corona: Virus Deglobalisasi, Senin (13/7). Dia menjelaskan, potensi kontrak­ si dalam terhadap ekonomi Indonesia sudah terlihat pada triwulan I 2020, di mana ekonomi Indonesia hanya tum­ buh 2,97%. Sementara pada triwulan II 2020, pemerintah memprediksi ekonomi Indonesia akan minus 3,1%. “Selama kebijakan-kebijakan per­ lindungan sosial dan juga pemulihan ekonomi nasional tidak tepat sasaran,



potensi pertumbuhan yang negatif atau terjadinya kontraksi ekonomi ke­ mungkinan besar tidak hanya terjadi di triwulan II. Besar kemungkinan tri­ wulan III tidak hanya negatif, tetapi kontraksinya bisa jauh lebih besar,” kata Enny. Dia mengungkapkan, sumber per­ tumbuhan ekonomi terbesar adalah konsumi rumah tangga. Sehingga pro­ gram pemulihan ekonomi yang dija­ lankan harus betul-betul memperhati­ kan efektifitasnya dalam mendorong daya beli masyarakat. Namun, optimisme pertumbuhan ekonomi yang lebih baik menurutnya



Enny Sri Hartati



harus tetap ada. Namun, menurut Enny, optimisme tersebut juga harus dibarengi dengan kerja keras dan sinergi dari seluruh pemangku kepen­ tingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat. “Bila masyarakat tidak punya kre­



BEI Bukukan Kinerja Positif di Tengah Pandemi Covid-19 [JAKARTA] PT Bursa Efek Indonesia (BEI) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke28 pada Senin (3/7). Meski diterpa pandemi virus corona (Covid- 19), BEI tetap mem­ bukukan kinerja positif, bah­ kan hampir mencapai target yang ditetapkan pada 2020. Direktur Utama BEI, Inarno Djayadi, mengatakan kinerja positif BEI salah satu­ nya terlihat dari pencatatan efek baru yang telah dicapai hingga awal Juli 2020. Dari target 46 pencatatan efek baru pada 2020, BEI telah berhasil menorehkan 41 pencatatan efek baru yang terdiri dari 32 pencatatan efek saham, 1 obli­ gasi baru, 7 ETF baru, dan 1 EBA. “Ini membuktikan tingkat kepercayaan emiten untuk melakukan IPO (initial public offering/penawawan saham perdana, Red) atau mencari pendanaan melalui pasar mo­ dal tetap tinggi di tengah pan­ demi Covid- 19,” kata Inarno, dalam siaran tertulis yang di­ terima SP, di Jakarta, Senin (13/7). Tak hanya emiten, jumlah investor di BEI pun menga­ lami peningkatan. Hingga Juni 2020, jumlah investor di BEI telah meningkat 18% menjadi 2,9 juta investor untuk total investor saham, obligasi, dan reksa dana berdasarkan Single Investor Identification (SID). Khusus untuk investor saham, pening­ katannya sebesar 12% menja­ di 1,2 juta investor. Inarno mengungkapkan,



Indeks Harga Saham Gabung­ an (IHSG) pada tahun ini me­ngalami koreksi sebesar 20,13% karena dampak pan­ demi Covid-19, namun berha­ sil kembali ke level psikologis 5.000 pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu. Meski IHSG terkoreksi, lanjutnya, aktivitas perda­ gangan di BEI berlangsung cukup baik, tercermin dari ra­ ta-rata nilai transaksi di bulan Juni mencapai Rp 9 triliun. Me­masuki fase new normal (normal baru), sampai dengan 10 Juli 2020, rata-rata nilai transaksi harian tercatat sebe­ sar Rp 7,65 triliun, dan ratarata volume transaksi sebesar 7,66 juta saham per hari. “Frekuensi transaksi hari­ an di BEI juga meningkat se­ besar 11,23%, menempati po­ sisi pertama di ASEAN hing­ ga 521 ribu kali transaksi,” ujar Inarno. Pencapaian Sementara itu, Corporate Secretary BEI, Yulianto Aji Sadono, mengatakan selama 28 tahun perjalanannya, BEI telah mencatatkan sejumlah pencapaian yang membang­ gakan untuk perkembangan Pasar Modal Indonesia. Ke depan, lanjutnya, BEI tidak berhenti mengembang­ kan program-program baru yang berkontribusi terhadap kemajuan Pasar Modal Indonesia, antara lain melaku­ kan pengembangan sistem e-IPO, e-Registration tahap II, peluncuran produk derivatif baru dan structured warrant,



serta Implemen­tasi Penye­ leng­gara Pasar Alter­natif me­ lalui peluncuran ETP Tahap II dan inovasi-inovasi lainnya yang bertujuan untuk mening­ katkan perlindungan terhadap investor dan pendalaman di Pasar Modal Indonesia. Pada HUT ke-28, BEI me­ lakukan perayaan sederhana dengan mengusung konsep semi virtual dan terbatas terkait dengan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Salah satu agenda perayaan HUT ke-28 BEI adalahpenyerahan hasil dona­ si karyawan BEI berupa ban­ tuan 1.500 paket kebutuhan bahan pokok untuk masyara­ kat yang terdampak pandemi Covid-19 di wilayah Jakarta dan Banten. Penyerahan donasi secara simbolis disaksikan oleh salah satu Perusahaan Tercatat, yaitu PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, yang telah me­ nyumbangkan 27.780 liter mi­ nyak goreng melalui program Pasar Modal Peduli Indonesia. Menandai HUT ke-28 BEI, IHSG ditutup di zona hi­ jau pada perdagangan Senin (13/7). IHSG ditutup menguat 33,19 poin atau 0,66% ke po­ sisi 5.064,44. Meskipun me­ nguat, perdagangan di BEI hari ini diwarnai aksi jual sa­ ham terutama oleh investor asing, dengan nilai jual bersih sebesar Rp 37,56 miliar. Saham-saham yang mem­ beri kontribusi untuk penguat­ an IHSG antara lain dari sek­ tor pertambangan sebesar 3%, disusul agribisnis 2,86%. [J-9]



KSP Indosurya Buka Posko Pencairan Dana Lansia [JAKARTA] Pendiri Kope­ rasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta, Henry Surya, mengatakan, pihaknya akan melanjutkan posko yang sela­ ma ini dibuka untuk berdisku­ si dengan anggotanya, menja­ di posko pengurusan pencair­ an dana bagi yang lansia, ber­ penyakit kritis, dan tengah berkebutuhan mendesak. Di saat sama, koperasi ini tengah menyiapkan posko online, yang bisa diakses anggotanya dari berbagai daerah. “Kami sadar betul, ada anggota yang sangat membu­ tuhkan dana segera, mereka yang sakit kritis, lansia, kami prioritaskan. Karena anggota KSP banyak di berbagai dae­ rah, juga untuk memudahkan mereka dalam kondisi pande­ mi Covid-19 ini tak perlu be­ pergian, berdesakan, kami si­ apkan website pengaduan, agar bisa mengurus dari ru­



mah atau tempat mereka bera­ da. Buat mereka yang bisa datang, posko di Grha Surya juga terbuka,” katanya dalam siaran pers, Senin (13/7). Di sisi lain ia mengapresi­ asi putusan voting di persi­ dangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam lanjutan proses PKPU KSP Indosurya. Voting tersebut menegaskan, mayoritas anggota mengi­ nginkan berlanjutnya KSP Indosurya. Di persidangan, voting menyimpulkan ada 73,41 persen kreditur menyatakan sepakat rencana per­ damaian KSP Indosurya. Sedangkan 26,59 menolak damai. “Ini di luar proposal per­ damaian. Akan kami percepat. Prioritas kami adalah memas­ tikan nasabah atau anggota bisa dikembalikan uangnya,” ucap Henry. Kreditur KSP Indosurya



ISTIMEWA



Indra Gotama mengapresiasi upaya KSP Indosurya mendi­ rikan posko menindaklanjuti sesuai hasil voting PKPU di Pengadilan Niaga. Namun, ia menyarankan, agar pengu­ rus KSP Indosurya juga me­ laksanakan protokol kesehat­ an mencegah penyebaran Covid-19. Dia mewanti-wanti agar jangan sampai para nasa­ bah berkerumun untuk men­ cairkan dananya. Ia pun men­ dukung posko bisa diakses online maupun lewat mar­ keting masing-masing, guna mengantisipasi penularan virus corona. Sementara, kreditur asal Palembang Cun Cun berharap agar KSP Indosurya juga bisa pro aktif kepada nasabah-na­ sabah yang ada di daerah, mengingat kondisi pandemi, warga sulit bepergian apalagi cabang di daerah juga ada yang tutup. [O-2]



atifitas beradaptasi terhadap pandemi, pasti resesi yang kita hadapi ini akan berkepanjangan. Tetapi kalau kita ber­ satu padu, masyarakatnya kreatif, pe­ merintahnya juga efektif, pelaku usa­ hanya juga tidak manja, pasti badai ini akan cepat berlalu,” ujar Enny. Dia memperingatkan bahwa pan­ demi Covid-19 bukanlah hal yang bia­ sa. Bukan hanya memunculkan tatan­ an kehidupan normal yang baru, pasca Covid-19 nanti akan banyak muncul norma-norma baru. Bahkan tatanan ekonomi dunia juga akan berubah se­ cara signifikan. “Ini harus menjadi pemahaman pemangku kepentingan, terutama elit di pemerintahan, legislatif dan ekse­ kutif untuk paham betul. Mereka ha­ rus benar-benar beradaptasi terhadap kebutuhan-kebutuhan dengan adanya norma baru setelah covid ini,” kata Enny. Ekonom Indef, Aviliani, juga me­ nyoroti beberapa kebijakan pemerin­



tah di masa pandemi yang turut me­ mengaruhi sektor keuangan atau per­ bankan. Salah satunya terkait restruk­ turisasi kredit yng diharapkan mem­ perbaiki sisi permintaan, di mana per­ usahaan tidak perlu mengangsur sela­ ma satu tahun, sehingga bisa meman­ faatkan modalnya untuk biaya opera­ sional. “Jadi menurut saya kebijakan ini perlu sekali. Kalau ini tidak dilaku­ kan, yang terjadi kredit macet lang­ sung naik. Ini bisa membuat keperca­ yaan terhadap perbankan langsung tu­ run, sehingga bisa mengganggu stabi­ litas sektor keuangan,” kata Aviliani. Restrukturisasi Dari data yang dihimpunnya, Aviliani mengungkapkan, saat ini su­ dah sekitar Rp 700 triliun dana yang telah direstrukturisasi. Program re­ strukturisasi tersebut, akan menurun­ kan cashflow perbankan. Tapi meski­ pun sudah diatur dalam Peraturan



Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64 Tahun 2020 untuk mengakomodir hal tersebut, implementasinya belum ber­ jalan. “Dana restrukturisasi yang sudah Rp 700 triliun itu belum diperoleh perbankan yang melalui PMK 64/2020. Sampai hari ini bank peser­ tanya belum ditentukan, tiba-tiba ke­ luar PMK 70/2020, di mana Rp 30 triliun yang dapat duluan itu Bank Himbara. Padahal Himbara likuiditasnya banyak,” kata Aviliani. Di saat kebijakan restrukturisasi kredit belum rampung, pemerintah juga turut mendorong perbankan memberikan kredit modal usaha. Menurut Aviliani, perbankan sebetul­ nya sudah melakukan hal tersebut. Tetapi permintaan kreditnya tidak me­ ningkat secara signifikan karena ba­ nyak pelaku usaha yang mengalami penurunan penjualan karena daya beli masyarakat yang juga menurun. [HER/J-9]



Antisipasi Dampak Covid-19, Daihatsu Fokus Pada Layanan Purnajual



ISTIMEWA



After Sales Service Division Head PT Astra International-Daihatsu Sales Operation (AI-DSO) Lili Herman (kanan) menyaksikan pelanggan yang telah selesai melakukan servis kendaraannya, di Jakarta, Senin (13/7). Akibat Pandemi Covid-19 membuat semua penjualan mobil turun, tetapi Daihatsu tetap "care" melayani "service" kendaraan dengan protokol kesehatan yang ketat demi memberi rasa nyaman pada pelanggan. Terbukti sejak Januari 2020 hingga Juni 2020 Daihatsu telah melayani servis 495.244 unit, sementara di periode 2019 mobil yang diservis mencapai 636.862 unit di semua bengkel Astra Daihatsu.



[ J A K A RTA ] P T A s t r a International-Daihatsu fokus meningkatkan layanan purna jual, untuk mengantisipasi dam­ pak pandemi virus corona (Covid-19) yang telah menekan industri otomotif nasional. Menurut After Sales Service Division Head PT Astra International-Daihatsu Sales Operation (AI-DSO), Lili Herman, seiring dengan dilong­ garkannya aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Daihatsu mulai meluncurkan promosi untuk layanan purna jual, servis dan perawatan rutin kendaraan, yang ternyata mendapat respon positif pelanggan. Dia menjelaskan, layanan purna jual tersebut dilakukan dengan memperhatikan proto­ kol kesehatan dan perlindungan diri terkait pandemi Covid-19, aantara lain dengan mewajibkan semua petugas menggunakan pelindung wajah (face shiled)



dan pemeriksaan suhu tubuh pengunjung. Penerapan protokol kesehat­ an juga dilakukan di Daihatsu Mobile Service (DMS) yang mendatangi tempat konsumen. Seluruh mekanik yang da­ tang ke konsumen wajib menggu­­nakan alat pelindung diri (APD), masker, sarung tangan, menyiapkan sabun dan hand sa­ nitizer di mobil, tempat sampah, dan pencucian rutin perkakas dan kendaraan. Unit mobil DMS juga diste­ rilisasi dan diberi label “sudah disemprot disinfektan”, sedang­ kan di bagian dada petugasnya tertulis suhu tubuh yang ber­ sangkutan, yang diperiksa sebe­ lum berangkat ke tempat konsu­ men. “Ini kami lakukan agar konsumen tetap aman dan nya­ man sehingga tidak khawatir menservis kendaraannya,” ujar Lili, di Jakarta, akhir pekan lalu. Dia mengungkapkan, selu­ ruh kendaraan yang selesai di­



BCA Dorong Sektor Riil untuk Cegah Resesi [JAKARTA] PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) berkomit­ men menggerakkan sektor riil melalui pemberian kredit untuk mencegah resesi di tengah pan­ demi Covid-19. “Debitur per debitor harus kita amati kese­ hatan keuangannya, tidak bisa disamaratakan. Kita perlu men­ cari peta baru, mana yang survive,” kata Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja dalam “Hangout with BCA” secara virtual di Jakarta, Senin (13/7). Dia mengatakan, BCA tidak memfokuskan pada sektor ter­ tentu yang menerima kucuran



kerdit. Namun, perseroan akan mengkaji lebih mendalam debi­ turnya. “Kalau secara kalo kasat mata, ada food industry, ada sektor kesehatan, tetapi tetap kita pilah-pilah,” kata dia. Menurut Jahja, sektor pati­ wisata seperti hotel, dan maska­ pai terkena dampak signifikan Covid-19. Namun bukan berarti BCA tidak mau membiayai sektor tersebut. “Sektor pariwi­ sata tutup semua, apakah BCA tdak masuk sama sekali, tidak juga, ada juga debitur-debitur yang punya rekam jejak bagus” kata Jahja. [B1/E-8]



servis, disemprot cairan disin­ fektan pada bagian yang sering disentuh seperti handle pintu, switch power window, roda ke­ mudi, tombol-tombol elektrik, dan rem tangan. Ada beberapa paket mena­ rik seperti pemberian oli gratis 1 liter, diskon jasa servis hingga 20 %, diskon suku cadang 5%, juga paket tune up murah hanya Rp 110.000. Paket diskon itu akan dilanjutkan hingga Agustus 2020 dengan Program Diskon Merdeka, diskon suku cadang 8%, jasa servis 17%, dan diskon Oli Go 20%. Dia menambahkan, seiring dengan dilonggarkannya PSBB, jumlah unit mobil yang diservis Daihatsu telah mendekati angka normal. Meski demikian, terjadi penuruan sebesar 22,2% menja­ di 495,244 unit sepanjang se­ mester I 2020, dibandingkan 636.862 unit pada periode sama tahun 2910. Lili mengatakan, pasar



otomotif Indonesia memang mulai bergairah seiring relaksasi PSBB di berbagai daerah. Namun jika dibandingkan de­ ngan pencapaian tahun lalu, penjualan ritel otomotif menga­ lami penurunan hingga 42%. Secara nasional, penjualan ritel pasar otomotif Indonesia selama Januari hingga Juni 2020 mencapai 290.000 unit. Jumlah itu turun 42% di­ ban-dingkan 411.800 unit pada periode yang sama tahun 2019. Dia menjelaskan, Daihatsu masih menempati posisi kedua penjualan otomotif nasonal. Penjualan ritel Daihatsu sepan­ jang Januari-Juni 2020 menca­ pai 53.577 unit atau turun 39% dari tahun lalu. Namun, perfor­ ma Daihatsu lebih baik ketim­ bang penurunan pasar otomotif nasional, sehingga market share atau pangsa pasar Daihatsu naik sebesar 0,8% dari 17,6% YTD Juni 2019, menjadi 18,4% YTD Juni 2020. [PR/J-9]



Selasa, 14 Juli 2020



8 Ekonomi & Keuangan



Sua­ra Pem­ba­ru­an



Ludes dalam 6 Jam, Cendana Homes Kelebihan Permintaan 2,5 Kali [TANGERANG] Klaster Cendana Homes yang diluncurkan PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) pada Sabtu ludes terjual dalam waktu hanya sekitar 6 jam saja dari dua hari rencana penjualan. Proyek yang berlokasi di kawasan utama Lippo Village mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) sebesar 2,5 kali dari 324 unit hunian rumah tapak (landed house) yang ditawarkan. “Kami sangat bangga proyek Cendana Homes mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Yang menarik, dari data profil pemesan unit Cendana Homes terdapat lebih dari 50% didominasi oleh calon pembeli dengan profil anak muda milenial belum menikah. Ini berarti bahwa Cendana Homes betulbetul diminati oleh pembeli langsung atau end user,” ujar CEO PT Lippo Karawaci Tbk, John Riady, dalam siaran pers, Senin (13/7). Bagi pemesan yang belum mendapatkan unit, lanjut John, pihaknya menyampaikan permohon maaf belum bisa memenuhi permintaan. “Sebagai bentuk apresiasi, dalam waktu de-



kat akan segera kami luncurkan klaster baru dengan tipe kurang lebih sama dengan klaster Cendana Homes,” tambahnya. Cendana Homes dan Cen­ dana Hills Plaza berlokasi di area pusat kegiatan di kota Lippo Village Karawaci yang dikelilingi oleh area perkantoran Menara Matahari, Universitas Pelita Harapan (UPH), Hotel Aryaduta Lippo Village, Imperial Klub Golf, tempat hang-out Benton Junction. Keistimewaan lain adalah akses langsung menuju tol arah Jakarta dan Merak. Area Lippo Karawaci township seluas 1.300 hektar didesain sebagai kota internasional ramah lingkungan yang bebas banjir dan telah



ditumbuhi sebanyak 155.000 pepohonan di bawah pengelolaan kota yang siap melayani 24 jam oleh Town Management Division. Cendana Homes terdiri dari 324 unit landed house yang terdiri dari 3 pilihan tipe. Harga mulai dari Rp 568 juta, desain unit Cendana Homes adalah rumah dua lantai dengan pilihan 2 dan 3 kamar tidur, mulai luas tanah 50-80 meter persegi. Rumah berkonsep smart homes dengan features lengkap yaitu kanopi carport, kamera outdoor dan indoor, sensor pintu dan jendela ini dapat dikontrol melalui handphone. Cendana Homes yang merupakan area residensial dileng-



“Kami bekerja sama dengan beberapa institusi keuangan untuk menyediakan berbagai pilihan cara pembayaran bagi para pembeli. Antara lain Bank Nobu, CIMB Niaga, BTN, Panin, BRI, Mandiri, Permata dan Asiatic. Pembayaran dapat dilakukan secara cash maupun cicilan dengan berbagai pilihan opsi sampai dengan 48 kali,” kata John.



BERITASATU/EMRAL



John Riady



kapi dengan retail arcade bernama “Cendana Hills Plaza”. Bangunan dua lantai berkonsep multi fungsi ini lokasinya sangat strategis yakni di gerbang masuk area Cendana Homes di Jalan Raya Binong. Cendana Hills Plaza yang merupakan retail arcade terbaru di Lippo Village hanya terdiri dari enam unit yang menyediakan 24 lot parkir dijual mulai harga Rp 817 juta.



Segmen Menengah Sementara Direktur Ekse­ kutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menilai, Lippo cukup jeli melihat ceruk pasar dengan meluncurkan produk segmen menengah. “Itu luar biasa, produk yang diluncurkan bisa kelebihan permintaan yang tinggi. Ceruk pasar ini memang yang selama ini supply-nya kurang,” tegasnya. Berdasarkan riset yang dilakukan, di kawasan Banten terjadi lonjakan permintaan hunian hingga dua kali lipat. Selama ini pasokan properti banyak berasal



dari segmen atas dan segmen bawah. Sementara segmen menengah kurang. “Produk seperti yang diluncurkan Lippo itu yang ditunggu oleh segmen menengah. Dengan rentang harga Rp 600 jutaan hingga Rp 1 miliar. Lippo sangat jeli melihat pasar,” ungkapnya. Pada masa pandemi, kata ia, bukan berarti masyarakat tidak berminat untuk membeli properti, atau daya beli masyarakat turun, namun menunggu situasi kondusif. Selain itu tren saat ini, banyak masyarakat memilih untuk membeli rumah dibawah Rp 1 miliar. Ali optimistis produk yang akan diluncurkan Lippo selanjutnya di segmen menengah akan diserbu oleh konsumen. “Sudah pasti akan diserbu pembeli, karena segmen itu yang sedang ditunggu pasar. Tentunya kesuksesan itu juga akan berpengaruh positif terhadap kinerja Lippo Karawaci,” kata dia. Sementara itu, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia



(REI) Totok Lusida menilai, fenomena larisnya penjualan hunian kelas menengah atas tersebut menunjukkan bahwa industri properti nasional mampu bertahan pada masa pandemi. “Khususnya hunian yang dibawah Rp 1 miliar sekarang memang sedang bagus,” ucapnya. Totok memberikan apresiasi kepada para pengembang yang meluncurkan hunian dan direspons positif oleh pasar. “Itu semakin menunjukkan bahwa industri ini (properti) memiliki kekuatan lebih dibandingkan dengan industri lainnya,” tegasnya. Senada, CEO Property Excellent & Advisory F Rach Suherman menambahkan segmen menengah saat ini merupakan pasar yang potensial mengingat masyarakat di segmen ini sebelumnya menahan melakukan pembelian hunian. “Dengan adanya supply tentu pasar akan semakin dinamis dan berpotensi untuk kembali bergairah,” ujarnya. [O-2]



BKPM Tuntaskan 58% Investasi Mangkrak [JAKARTA] Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sepanjang semester I 2020 telah mentuntaskan 58% investasi mangkrak senilai Rp 410 triliun dari total Rp 708 triliun. Investasi mangkrak itu, antara lain berasal dari 11 perusahaan. “Ketika saya masuk ke BKPM, ada Rp 708 trilun investasi yang mangkrak. Dari Oktober 2019 hingga Juni 2020 kemarin, kita sudah mengeksekusi lebih dari separuhnya dengan nilai sekitar Rp 410 triliun,” kata



Bahlil Lahadalia, saat peluncuran buku Pandemi Corona: Virus Deglobalisasi, Senin (13/7). Dia menjelaskan, beberapa investasi mangkrak yang berhasil difasilitasi antara lain Hyundai senilai Rp 21,7 triliun, Rosnef Rp 211,9 triliun, PT Vale Indonesia Tbk Rp 39,2 triliun, Nindya Karya Rp 9,5 triliun, PT Galempa Sejahtera Bersama Rp 2,0 triliun, Tenaga Listrik Bengkulu Rp 5,2 triliun, PT Sumber Mutiara Indah Perdana Rp 1,8 triliun,



Lotte Chemical Rp 61,2 triliun, YTL Power Rp 38 triliun, Kobexindo Rp 14 triliun, Minahasa Cahaya Lestari Rp 1,8 triliun, dan beberapa investasi mangkrak lainnya. Menurut dia, ada tiga penyebab investasi mangkrak, yaitu arogansi sektoral, ada aturan yang tumpeng tindih, dan permasalahan di lapangan terkait dengan lahan. Dengan pendekatan yang dilakukan BKPM, investasi yang mangkrak akhirnya dapat diselesaikan.



BUMN-IFC Teken MoU Soal Peningkatan GCG [JAKARTA] Tingkatkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) dalam peranan direksi dan dewan komisaris BUMN, Kementerian BUMN jalin kerja sama dengan organisasi internasional yang juga menjadi anggota World Bank Group, Inter­national Finance Corporation (IFC). “Dengan semakin membaiknya GCG tersebut, kami yakin kedepan akan berpengaruh positif bagi BUMN dalam hal mendorong efisiensi dan efektivitas operasional serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMN, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja dan daya saing BUMN itu sendiri,” tutur Wakil Menteri BUMN I Budi Gunadi



Sadikin usai prosesi penandatanganan MoU, Senin (13/7). Saling Mendukung MoU ini ditujukan agar kedua pihak dapat saling mendukung penguatan tata kelola perusahaan yang baik dan benar dengan mewujudkan keunggulan kompetitif, meningkatkan efisiensi operasional dan efektivitas biaya, serta mengaplikasikan akuntabilitas dan transparansi di BUMN. “Nilai aset BUMN di Indonesia melebihi setengah PDB negara ini. Memperbaiki tata kelola adalah kunci untuk mendukung operasional BUMN dan memenuhi kebutuhan investor akan efisiensi, akuntabilitas, dan berperan penting dalam memperoleh per-



setujuan atas arah kebijakan perusahaan. Kami menghargai komitmen Kementerian BUMN untuk meningkatkan standar tata kelola perusahaan di Indo­ nesia dan bangga dapat bermitra dengan Kementerian BUMN dalam misi penting ini,” ungkap Country Manager IFC untuk Indonesia, Malaysia dan Timor Leste Azam Khan. Kerja sama yang dilakukan berupa pelatihan tata kelola perusahaan, penilaian tata kelola perusahaan dan pemberian masukan serta rencana perbaikan untuk memperkuat tata kelola perusahaan pada BUMN sesuai dengan standar internasional yang berlaku. Dalam pelaksanaannya IFC diperkenankan menggunakan sumber daya World Bank Group. [O-2]



Selama Pandemi Covid-19, Fintech Makin Selektif Salurkan Kredit Online [JAKARTA] Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyatakan penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending semakin selektif menyalurkan kredit online (dalam jaringan/daring) selama pandemi virus corona (Covid-19). Terkait dengan itu, AFPI memperingatkan masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan penawaran kredit daring dari fintech P2P lending ilegal, yang biasanya mengimingimingi calon konsumen dengan syarat-syarat yang mudah. Wakil Ketua Umum AFPI, Sunu Widyatmoko, mengatakan di masa pandemi Covid-19, tingkat kebutuhan dana masyarakat semakin meningkat. Inilah yang dimanfaatkan pelaku fintech illegal untuk menjerat konsumen dengan syarat kredit daring yang mudah, namun ujung-ujungnya merugikan. Pasalnya, fintech illegal sering menyalahgunakan data-data peminjamnya, karena meminta akses ke data pribadi di



telepon genggam konsumen. Sedangkan fintech legal atau anggota AFPI hanya boleh mengakses data peminjam berupa CAMILAN (camera, microfone dan location). Menurut dia, semakin selektifnya fintech legal dalam menyalurkan pinjaman berdampak pada pertumbuhan kredit. “Akibat Covid-19, sebagian platform melakukan pengurangan terhadap pinjaman baru dengan seleksi yang lebih ketat, karena target market kami memiliki resiko yang lebih tinggi. Hal itu tercermin dari pertumbuhan di Mei yang hanya sebesar 3%,” kata Sunu, dalam acara diskusi virtual, Senin (13/7). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keungan, penyaluran pembiayaan fintech P2P lending selama pandemi Covid-19 tercatat melambat. Untuk periode Mei 2020, total penyaluran sebesar Rp 109,18 triliun, atau hanya naik 3,12% dari posisi April 2020 sebesar Rp 106,06 triliun. Bandingkan dengan penyaluran



pada Mei 2019 sebesar Rp 41,03 triliun atau naik 10,87% dari posisi April 2019 sebesar Rp 37,01 triliun. Begitu juga penyaluran April 2020 yang naik 3,57% dari posisi Maret 2020 sebesar Rp 102,53 triliun. Bandingkan dengan penyaluran April 2019 yang naik 11,48% dari Maret 2019 sebesar Rp 33,20 triliun. Meski demikian, total penyaluran pembiayaan fintech P2P lending per Mei 2020 tercatat naik 166,03% dari posisi Mei 2019. “Memang masih ada peningkatan penyaluran dari April ke Mei 2020 sebesar 3,12%, namun jika dibandingkan dari April-Mei tahun lalu yang masih 10,87%, peningkatannya melambat 7,75%. Hal ini karena para penyelenggara fintech P2P lending khususnya sektor multiguna agak mengurangi penyaluran pinjaman baru untuk mengantisipasi gagal bayar,” kata Ketua Bidang Humas dan Kelembagaan AFPI, Tumbur Pardede. [O-2]



“Hyundai itu tiga tahun tidak selesai-selesai, padahal mintanya hanya tax holiday. Kemudian Lotte Chemical, empat tahun lebih tidak selesai, masalahnya di tanah, urusannya dengan BUMN dan regulasi. Selama dua bulan saya selesaikan masalahnya,” ujar Bahlil. Dia mengungkapkan, di tengah ancaman pandemi virus corona (Covid-19) dengan banyak tantangan, BKPM terus melakukan pengawalan investasi, sesuai dengan arahan



Presiden Joko Widodo. Hal itu, terutama untuk mendorong masuknya investasi asing dan menyelesaikan investasi yang mangkrak. Empat Strategi Untuk menjaga iklim investasi di masa pandemi Covid-19, Bahlil menyampaikan, ada empat strategi yang dibuat BKPM, yaitu memfasilitasi perusahaan existing yang sudah beroperasi, memfasilitasi potensi per-



usahaan existing yang belum tereksekusi, mendatangkan investasi baru, dan memberikan insentif bagi perusahaan existing yang melakukan ekspansi. Bahlil juga mengaskan bahwa investasi merupakan motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Apalagi di tengah kondisi pandemi seperti saat ini di mana konsumsi masyarakat yang menjadi kontributor utama PDB Indonesia sedang melemah. [HER/J-9]



Penawaran ORI017 Warga menggunakan anjungan tunai mandiri (ATM) Bank Danamon di Jakarta, Senin (13/7). PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon) sebagai mitra distribusi yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) menawarkan Obligasi Ritel Indonesia Seri 017 (ORI017) mulai dari 15 Juni hingga 9 Juli 2020. ORI017 merupakan produk investasi yang diterbitkan pemerintah dan dijamin oleh Undang-Undang. ORI017 menawarkan kupon tetap sebesar 6,40% per tahun dan nasabah dapat melakukan pemesanan melalui Danamon "Online Banking". SP/RUHT SEMIONO



Akhir Juli, Pendaftaran Kartu Prakerja Kembali Dibuka [JAKARTA] Kementerian Koordinator Bidang Pereko­ nomian menyatakan pendaftaran Kartu Prakerja gelombang ke-4, akan dibuka kembali pada akhir Juli 2020 dengan regulasi yang baru. Kuotanya diperkirakan mencapai 500.000 peserta. “Kita mengharapkan batch 4 dapat segera dibuka pada akhir Juli ini, mudah-mudahan nanti kuotanya sampai 500.000 peserta, dan memberikan prioritas pada pekerja yang terdampak Covid-19 yang sudah masuk dalam white list dari Kementerian Ketenaga­ kerjaan” kata Sekretaris Ke­ menterian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono, di Jakarta, Senin (13/7). Menurut dia, keputusan untuk membuka kembali pendaftaran Kartu Pekerja dilakukan karena evaluasinya telah tuntas dlaksanakan. Evaluasi dilakukan agar tata kelola program ini berjalan dengan baik, transparan dan akuntabel. Hal itu, juga menyusul diterbitkannya Peraturan Presi­



Susiwijono



ISTIMEWA



den (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pe­ ngembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. “Evaluasi terhadap Program Kartu Prakerja telah tuntas dilakukan, sehingga pendaftaran untuk gelombang IV yang sempat terhenti bisa dilanjutkan kembali,” ujar Susiwijono. Dia mengungkapkan, dengan mempertimbangan dampak pandemi virus corona (Covid-19), maka pelatihan



program Kartu Prakerja juga akan dilakukan secara offline, pada Agustus 2020. Pendaftara akan dilakukan dalam tiga gelombang dan seluruh pelatihan dilakukan secara online. “Bila situasinya memungkinkan, mudah-mudahan tidak ada wabah yang lebih lagi, kita juga merencanakan untuk memulai adanya pelatihan offline. Mudah-mudahan bisa pertengahan atau akhir Agustus 2020 bila situasinya memungkinkan,” kata Susiwijono. 680.000 Peserta Sejak membuka pendaftaran pada 11 April 2020, pendaftar Kartu Prakerja telah mencapai lebih dari 11,3 juta pendaftar. Sedangkan yang sudah diterima untuk masuk gelombang pertama hingga ke-3 sebanyak 680.000 penerima. Direktur Eksekutif Mana­ jemen Pelaksana Kartu Pra­ kerja Denni Puspa Purbasari menjelaskan, dari 680.000 peserta yang sudah masuk gelombang pendaftaran tersebut, sekitar 495.000 peserta sudah



menuntaskan pelatihan, dan sebanyak 476.000 peserta sudah menerima insentif. Sebagai informasi, pada tahun ini anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk program Kartu Prakerja sebesar Rp 20 triliun untuk 5,6 juta peserta. Setiap peserta mendapatkan paket manfaat total senilai Rp 3.550.000, yang terdiri dari bantuan biaya pelatihan sebesar Rp 1 juta dan insentif paska pelatihan sebesar Rp 600.000 per bulan untuk 4 bulan (total Rp 2,4 juta), serta insentif survei evaluasi sebesar Rp 50.000 per survei untuk 3 kali survei atau total Rp 150.000 per peserta. Sementara itu, menurut Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenaga­ kerjaan, dan Usaha Mikro Ke­ cil dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Pereko­ nomian Rudy Salahuddin, Perpres 76/2020 ini juga mengatur dengan tegas siapa saja yang berhak dan tidak berhak menerima Kartu Prakerja. [HER/J-9]



Selasa, 14 Juli 2020



Ekonomi & Keuangan 9



Sua­ra Pem­ba­ru­an BNI Sabet Bank Internasional Terbaik [JAKARTA] Alpha Sout­ heast Asia kembali menobatkan PT Bank Negara Indo­ nesia (Persero) Tbk (BNI) sebagai bank yang memberikan pelayanan bisnis internasional terbaik. Ini ditandai diraihnya gelar Best Trade Finance dan Best Inter­ national Banking Division di tingkat Asia Tenggara pada 14th Annual Alpha Southeast Asia Best FI Awards 2020. BNI dinilai telah berhasil dalam menjalankan perannya sebagai Bridging Indo­ nesia and The World serta pengembangan layanan bagi Diaspora Indonesia di luar negeri melalui jaringan Kan­ tor Cabang Luar Negeri (KCLN). Hingga saat ini, BNI memiliki enam cabang di luar negeri yaitu Singa­ pura, Hong Kong, Tokyo, Seoul, London, dan New York. “BNI juga mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia untuk menjadi pebisnis global. KCLN BNI memberikan pembiayaan berbasis trade finance untuk mendukung operasional pe-



rusahaan-perusahaan Indo­ nesia di luar negeri. BNI juga telah mengembangkan trade hub di KCLN Singapore dan Hong Kong untuk mendekatkan eksportir Indonesia ke pusat perdagangan dunia,” ujar Direktur Tresuri dan Internasional BNI Putrama Wahju Setyawan dalam siaran pers, Senin (13/7). Kembangkan Bisnis Selain mendukung peningkatan foreign direct in­ vestment, BNI telah memfasilitasi perusahaan-perusahaan di luar negeri untuk mengembangkan bisnis di Indonesia. BNI telah men­ dirikan unit Japan Desk pada 2011 yang kemudian dikembangkan menjadi Interna­ tional Desk pada 2017. Pe­ layanan International Desk ini telah dinikmati oleh lebih dari 400 perusahaan Jepang, Tiongkok serta Korea di Indonesia. Sampai dengan Kuartal II 2020, dana yang berhasil dihimpun oleh KCLN New York melalui CD mencapai US$ 414 juta. [O-2]



Komponen Sepeda Harus Dibangun di Dalam Negeri [JAKARTA] Kementerian Perindustrian (Kemperin) sedang berupaya memperdalam struktur manufaktur pada sektor industri sepeda di dalam negeri. Hal ini guna mendorong tumbuhnya produsen komponen sehingga dapat lebih mengoptimalkan penggunaan produk lokal dalam mata rantai produksi sepeda. “Kami akan koordinasikan dengan berbagai pihak, terutama sektor industrinya itu sendiri untuk bisa mengembangkan sepeda dengan komponen-komponen yang diproduksi di dalam negeri,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan persnya, Senin (13/7). Agus melihat, potensi pasar domestik untuk industri sepeda sangat besar sehingga peluang bisnisnya juga masih terbuka lebar. Apalagi, di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini, masyarakat banyak yang memilih olahraga dengan bersepeda untuk bisa menjaga kesehatannya. “Kami lihat tren penggunaan dan penjualan sepeda lagi naik. Kenaikan ini tidak akan sebentar, dan kami juga lihat kalaupun Covid-19 sudah selesai, naik



Doni P Joewono Terpilih Jadi Deputi Gubernur BI [JAKARTA] Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memutuskan memilih Doni Primanto Joewono sebagai deputi gubernur Bank Indonesia periode 2020-2025. Doni akan menggantikan posisi Erwin Rijanto. Penetapan Doni sebagai deputi gubernur BI dilakukan melalui proses pemilihan musyarakat mufakat yang dilakukan melalui rapat Internal Komisi XI hari ini pada pukul 14.00. Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno mengatakan, Doni P Joewono dipilih secara aklamasi dan sesuai dengan hasil musyawarah mufakat. “Dipilih secara aklamasi, musyawarah mufakat,” kata Hendrawan ketika dihubungi, Senin (13/7). Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Vera Febyanthy menambahkan, semua fraksi setuju Doni P Joewono untuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. “Pak Doni yang terpilih, tadi kami musyawarah mufakat, semua fraksi setuju Pak Doni,” tutur Vera. Sebelumnya, Doni telah melaksanakan uji kepatutan



ISTIMEWA



Doni Primanto Joewono



dan kelayakan (fit and proper test) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Rabu, (8/7) yang dimulai pukul 10.00 WIB. Dalam paparannya saat itu, jika terpilih ia akan menjalankan lima strategi. Pertama, memperkuat kebijakan makroprudensial untuk selalu sikap menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam jangka pendek kebijakan yang ditempuh lebih kepada emergency response yaitu memperkuat perumusan kebijakan bank Indonesia baik menjaga stabilitas perekono-



mian yang ditempuh melalui bauran kebijakan di bidang moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, serta dengan penguatan koordinasi komunikasi dan kebijakan. Kedua, memperkuat potensi ekonomi domestik mengurangi ketergantungan impor dan mendorong ekspor. Ketiga, digitalisasi yaitu memanfaatkan kemajuan tek­ nologi digital untuk mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi. Keempat, yang mendorong bank konvensional mencari proyeksi yaitu memperluas opsi-opsi kebijakan moneter untuk stabilisasi juga untuk pertumbuhan ekonomi. Kelima, ekonomi inklusif yaitu selalu berupaya agar kemajuan ekonomi dapat dinikmati secara merata. Sebagai informasi, Doni sebelumnya menjabat sebagai Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Sumber Daya Manusia Bank Indonesia. Doni merupakan salah satu nama yang diajukan Presiden Joko Widodo kepada DPR RI sebagai calon pengganti Erwin Rijanto yang telah berakhir jabatannya pada bulan Juni 2020. [ID/E-8]



Peluang Perpanjang Insentif Pajak UMKM Dibuka Hingga Akhir 2020 [JAKARTA] Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Ke­men­ terian Keuangan (Kemenkeu) membuka kemungkinan untuk memperpanjang pemberian insentif pajak bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi virus corona dari semula September menjadi hingga Desember 2020. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan, kemungkinan untuk perpanjangan pemberian insentif bagi UMKM agar bangkit dari tekanan pandemi Covid-19 masih terus dilakukan evaluasi. Ia mengatakan, insentif untuk UMKM tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak (WP) terdampak Pandemi Coronavirus Disease 2019. Dalam aturan itu, pajak penghasilan (PPh) yang seharusnya ditanggung UMKM sebesar 0,5% ditanggung pemerintah. Menurutnya, dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)



sektor UMKM, pemerintah mengalokasikan Rp 123,46 triliun, salah satunya untuk PPh Final UMKM DTP sebesar Rp 2,4 triliun. “Ini salah satu cara pemerintah mencoba untuk tidak perlu bayar di periode April sampai September dan kemungkinan juga akan kita perpanjang sampai bulan De­ sember. Paling tidak mereka bisa memanfaatkan 0,5% dari omzet tadi untuk menjaga sustainabilitas usaha dia dan diharapkan untuk lebih mengembangkan lagi dengan beberapa program lain di luar perpajakan,” tutur Suryo dalam acara seminar Katadata tentang “UMKM Bangkit Bersama Pajak” secara virtual, Senin (13/7). Kendati begitu, ia belum bisa memberikan kepastian kapan tepatnya pemerintah memutuskan perpanjangan pemberian insentif untuk UMKM. Suryo menjelaskan, sejumlah insentif pajak untuk UMKM sudah diberikan se- lama ini, bahkan sebelum covid-19. Menurutnya, pada tahun



2013 pelaku UMKM hanya dikenakan 1% dari omzet untuk PPh-nya, yang kemudian diturunkan menjadi 0,5% sejak 2018. Selain itu, UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun tak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Suryo menjelaskan bahwa pada awal pandemi, dampak Covid-19 yang terlihat di sektor pariwisata walaupun saat itu belum ada insentif pajak yang spesifik. Kemudian, seiring bergeraknya waktu Kementerian Keuangan melakukan evaluasi lagi yang terdampak industri pengolahan oleh karena itu diterbitkan PMK. “Bergerak berjalan waktu ada yang terdampak dengan PMK 44/2020 hampir 80 persen sektor diberikan kami lagi evaluasi, kira-kira sampai seberapa lama pandemi terjadi. Kita baru sampaikan kira-kira 6 bulan berikan insentif perpajakan khusus bagi WP terdampak Covid. Pertama sektor pelaku usahanya, kemudian jenis insentif dan lama waktunya,” jelas dia. [ID/E-8]



nya, selama ini rata-rata telah mencapai 40%,” ujarnya.



sepeda sudah jadi lifestyle, sehingga demand-nya dalam jangka menengah tidak akan menurun, bahkan masih akan naik,” paparnya. Untuk memacu daya saing industri sepeda di tanah air, Agus menyatakan, pihaknya akan melakukan pembicaraan dengan beberapa prinsipal sepeda serta mengkaji penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). “Kami ingin nantinya sepeda yang dipakai masyarakat Indonesia adalah 100% produksi industri di Indonesia,” tegasnya. Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Ilmate), Taufiek Bawazier, menyampaikan, pihaknya tengah memacu penguatan rantai suplai bagi industri sepeda di dalam negeri. “Kami akan berupaya tingkatkan TKDN-



Teknologi Terkini Taufiek menjelaskan, industri sepeda di dalam negeri juga perlu memanfaatkan teknologi terkini sehingga bisa meningkatkan produktivitas dan mampu menghasilkan produk berkualitas dengan lebih efisien. “Bagian yang saat ini perlu didukung terutama penerapan teknologi nano untuk bahan rangka sepeda yang terbuat dari carbon karena secara material lebih ringan. Industri ini yang harus dibangun di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan para produsen. Selain itu, rata-rata komponen lain sudah bisa dibuat di dalam negeri,” tuturnya. Bahkan, Kemperin juga mendorong pengembangan sepeda listrik. Hal ini karena Indonesia memiliki potensi sumber daya alam berupa nikel untuk kebutuhan bahan baku baterainya. “Jadi, kami akan optimalkan pabrik-pabrik baterai di dalam negeri untuk mengembangkan sepeda listrik. Inovasi menjadi sangat penting, termasuk desain sepeda yang sesuai dengan tipe atau kebutuhan konsumen Indonesia, karena



untuk kenyamanan bersepeda itu sendiri,” imbuhnya. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Sepeda Indonesia (Apsindo) Eko Wibowo mengaku optimistis, industri sepeda nasional bisa bangkit dengan dukungan pemerintah terutama dalam upaya membenahi infrastruktur penunjangnya. Apalagi kehadiran sepeda bukan lagi sekadar alat rekreasi, tetapi saat ini untuk kebutuhan dalam menjaga kesehatan. “Dengan adanya perubahan gaya hidup, pengembangan industri sepeda nasional juga akan terdongkrak. Oleh karena itu, komponen impor harus disubstitusi dengan produk dalam negeri agar menciptakan 100% karya anak bangsa,” terangnya. Menurut Eko, pemerintah harus mendorong masyarakat menggunakan transportasi ramah lingkungan dengan infrastruktur yang baik, salah satunya melalui penggunaan sepeda. “Jadi, pemerintah harus fokus menangani industri ini, sehingga kalau upaya ini diseriuskan bisa sebagai goodwill dari pemerintah untuk mendukung masyarakat memilih sepeda sebagai alat transportasi,” tandasnya. [E-8]



Regulasi Blokir Ponsel Ilegal



SP/RUHT SEMIONO



Karyawan berdiri di salah satu gerai penjulan ponsel di Jakarta, Senin (13/7). Pemerintah resmi menerapkan aturan pengendalian International Mobile Equipment Identity (IMEI) per tanggal 18 April 2020. Penetapan aturan ini bertujuan untuk menekan penggunaan ponsel ilegal di Indonesia yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara.



Meski Pandemi, Tower Bersama Bidik Pertumbuhan Dua Digit [JAKARTA] PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, membidik pertumbuhan pendapatan dan EBITDA (earning before interest, tax, depreciation and amortization) sebesar dua digit, meskipun saat ini perekonomian tengah lesu akibat dampak Covid-19. Optimisme tersebut tak lepas dari meningkatnya kebutuhan jasa telekomunikasi untuk menunjang aktivitas yang harus dilakukan secara online (dalam jaringan/ daring). “Akibat pandemi dan maraknya work from home, industri telko (telekomunikasi) mengalami kenaikan trafik, dan ini berimbas pada bisnis kami sebagai perusahaan penyedia menara telekomunikasi,” ungkap Direktur Keuangan Tower Bersama, Helmy Yusman Santoso, dalam kesempatan diskusi secara virtual dengan jajaran Redaksi Berita Satu Media Holdings, di Jakarta, Senin (13/7). Dia menjelaskan, akibat work from home, ada perpindahan trafik data dari perkantoran ke permukiman. Jika semula banyak yang menggunakan fasilitas wifi di kantor saat beraktivitas secara daring, dengan work from home kebutuhan itu berpindah ke permukiman. “Jadi kebutuhan untuk tower telekomunikasi meningkat,” ujar Helmy. Hal itu tercermin dari pertambahan te­ nant (jumlah perangkat yang ditempatkan di menara telekomunikasi) sebanyak 1.400 tenant sepanjang kuartal pertama tahun ini. Jumlah tersebut merupakan penambahan tertinggi dalam sejarah perseroan dalam satu periode. “Untuk kuartal kedua, kami yakin per-



jaringan dan itu membutuhkan menara,” katanya.” ujarnya.



Helmy Yusman



ISTIMEWA



tumbuhannya juga tidak jauh berbeda dengan sebelumnya,” ungkap Helmy. Dengan gambaran tersebut, lanjutnya, perseroan optimistis dapat membukukan pertumbuhan pendapatan dan EBITDA hingga dua digit. Pada kuartal pertama tahun ini, Tower Bersama membukukan pendapatan Rp 1,2 triliun dan EBITDA sebesar Rp 1,085 triliun. Helmy menjelaskan, saat ini perseroan memiliki 15.700 menara telekomunikasi, dengan jumlah tenant 30.000. Saat ini, jumlah total menara telko di Indonesia ada sekitar 100.000. Semua menara tersebut, untuk melayani kebutuhan enam operator telekomunikasi seluser di Indonesia. “Dengan demikian pangsa pasar kami sekitar 15%. Bisnis kami akan terus tumbuh selama bisnis operator telko juga bertumbuh. Karena selalu ada kebutuhan ekspansi



Tidak Ideal Dia mengatakan, saat ini rasio jumlah menara dengan pengguna di Indonesia tidak ideal. Satu menara, rata-rata mampu melayani maksimal 1.000 pengguna pada saat bersamaan. “Di Indonesia saat ini, kepadatan mencapai 2.500 pengguna per menara. Akibatnya, pengguna telko terkadang mengeluhkan jaringan kurang baik,” katanya. Untuk menuju kapasitas ideal 1:1.000 pengguna, menurutnya, dibutuhkan sedikitnya tambahan 100.000 menara. Jumlah itu bisa diwujudkan dalam lima tahun ke depan. Oleh karenanya, Helmy mengungkapkan, perseroan mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/Capex) sebesar Rp 2 triliun per tahun. “Jumlah itu untuk membangun 2.000 menara baru setiap tahun,” ungkapnya. Terkait ekspansi usaha Tower Bersama, ujarnya, kini diarahkan ke luar Jawa. “Kami sekarang fokus ke luar Jawa. Kalau 5 tahun lalu revenue kami 60% dari Jawa, sekarang sudah fifty-fifty, dan ke depan pasti pendapatan dari luar Jawa lebih besar,” jelasnya. Di masa pandemi Covid-19 ini, Tower Bersama juga melakukan kegiatan CSR. Aksi yang dilakukan hingga 30 Juni lalu, di antaranta mendonasikan 9 mesin ventilator, 34.150 masker, 7.300 sarung tangan medis, 3.925 baju hazmat, 1.870 hand sanitizer, serta 11.650 paket sembako kepada pemerintah daerah maupun kepada warga di 117 kabupaten di 21 provinsi di Indonesia. [A-17]



Selasa, 14 Juli 2020



10 Luar Negeri



Sua­ra Pem­ba­ru­an



WHO Catat Rekor Harian 230.000 Kasus Infeksi [JENEWA] Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat rekor harian peningkatan kasus infeksi Covid-19 di seluruh dunia. Berdasarkan data WHO, Minggu (12/7), kasus terkonfirmasi naik 230.370 dalam kurun 24 jam dengan angka terbesar kasus baru berasal dari Amerika Serikat (AS), Brasil, India, dan Afrika Selatan. Angka penambahan itu tercatat sebagai jumlah harian tertinggi sejak wabah dimulai akhir 2019. Tiga negara pertama yang berkontribusi atas sebagian besar peningkatan itu, mencakup hampir setengah dari seluruh kasus yang terdaftar di dunia. AS masih menjadi negara yang terpukul paling parah dengan kasus infeksi lebih dari 3,2 juta orang dan kasus kematian sekitar 140.000. Catatan harian terbaru melampaui angka tertinggi terakhir, yang terdaftar pada Jumat (10/7), lebih dari 2.000. Tingkat kematian Covid-19 tampaknya tetap stabil sekitar 5.000 per hari. Jumlah kasus infeksi Covid-19 di seluruh dunia saat ini mencapai 12,9 juta dan jika lintasannya tetap sama, maka angkanya akan segera melewati 13 juta. Sementara, total kematian global karena Covid-19 telah mencapai lebih dari 560.000 orang. Sementara itu, negara bagian AS, Florida, Minggu, melaporkan lebih dari 15.000 kasus terkonfirmasi Covid-19 dalam



satu hari. Rekor terbaru itu jauh melebihi catatan tertinggi sebelumnya pada Rabu (8/7) ketika Florida mencatat 11.694 kasus baru. Florida kini memiliki hampir 270.000 kasus terkonfirmasi Covid-19 dan 4.346 kematian. Namun, wilayah itu telah melonggarkan penguncian dalam beberapa pekan terakhir, termasuk membuka kembali taman tematik Disney World pada Sabtu (11/7), sekalipun rekomendasi dari para pakar kesehatan untuk menghindari kerumunan. Pada hari dimana AS melaporkan 66.528 kasus positif baru, Presiden Donald Trump untuk pertama kalinya tampil di depan publik dengan memakai masker saat mengunjungi rumah sakit militer Walter Reed. Penampilannya menjadi sorotan karena Trump sebelumnya mengejek wartawan dan orang lain yang memakai masker. Surat kabar The Arizona Republic, minggu lalu, menerbitkan orbituari yang ditulis oleh seorang perempuan yang



Mayoritas Perusahaan AS Khawatirkan UU Keamanan Hong Kong



AFP/ ISAAC LAWRENCE



Dari kiri, aktivis prodemokrasi Eddie Chu, Gwyneth Ho, Leung Hoi-ching, Tiffany Yuen, Joshua Wong, Lester Shum dan Agnes Chow berkampanye saat pemilihan utama di Hong Kong, Minggu (12/7).



[HONG KONG] Mayoritas perusahaan AS di Hong Kong yang disurvei oleh Kamar Dagang Amerika (Amcham) prihatin dengan Undang-undang Keamanan Nasional baru yang diterapkan di kota pusat keuangan global itu. Mereka berniat memindahkan aset atau bisnisnya dalam jangka panjang. UU Keamanan Nasional yang baru itu memberikan ancaman terhadap tindakan subversi pemisahan diri, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing, dengan hukuman penjara hingga seumur hidup di penjara. UU itu memanaskan hubungan AS dan Tiongkok. Dalam Survei Amcham, yang dirilis Senin (13/7) itu, sebanyak 183 anggota atau 15% memberikan respons pada 6-9 Juli. Hasilnya, 36,6% responden “agak” peduli dan 51% “sangat prihatin” tentang UU Keamanan Nasional di Hong Kong. Sebanyak lebih dari dua per tiga responden makin peduli ketimbang sikap pada bulan lalu, terutama setelah adanya perincian lengkap isi UU yang mulai berlaku tepat sebelum ulang tahun koloni Inggris yang kembali ke pemerintahan Tiongkok pada 1 Juli 1997, dibuka. Hal yang pertama kali terungkap dari UU itu adalah adanya kebebasan yang diberikan kepada agen intelijen Tiongkok untuk beroperasi secara terbuka di Hong Kong. UU itu memberi kekuatan yang lebih luas bagi polisi dan agen intelijen Tiongkok di luar peng-



awasan pengadilan. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran besar bagi perusahaan AS. Sementara itu, sekitar 65 persen pelaku usaha khawatir tentang akan adanya sikap “ambiguitas dalam cakupan dan penegakan hukumnya” dan sekitar 61% khawatir tentang independensi sistem peradilan di Hong Kong nantinya. Sekitar setengah dari mereka mengkhawatirkan status kota itu sebagai pusat keuangan global dan akan erosi otonomi tingkat tinggi seperti yang pernah dijanjikan 23 tahun lalu. Kekhawatiran lainnya adalah terkait keamanan data, pengurangan kemampuan, dan tindakan pembalasan oleh pemerintah lain. Prospek ekstradisi ke Tiongkok, di mana pengadilan dikendalikan oleh Partai Komunis, dianggap memiliki peran sebagai “pengubah permainan” bagi sekitar 46% responden, dengan 17% responden mengatakan itu tidak benar. Sekitar 49% anggota mengatakan, UU itu akan berdampak negatif pada bisnis mereka, sementara hanya sekitar 13% yang mengatakan UU itu akan berdampak positif. Sekitar 30% tengah mempertimbangkan untuk memindahkan modal, aset, atau bisnis ke luar Hong Kong dalam jangka menengah hingga panjang, sementara 5% responden mengatakan, mereka mempertimbangkan untuk melakukannya dalam jangka pendek. [channelnewsasia/Y-4]



WNI Terinfeksi Bertambah 7 Orang



AFP/CHANDAN KHANNA



Seorang pria mengendarai sepeda ketika orang berjalan di Ocean Drive di Miami Beach, Florida pada 26 Juni 2020. Florida telah mencatat lebih dari 15.000 kasus baru virus corona dalam sehari, dengan mudah memecahkan rekor untuk negara bagian AS sebelumnya dipegang oleh California.



ayahnya meninggal karena virus corona. Perempuan itu menyalahkan para politisi AS dan kurangnya kepemimpinan mereka yang menyebabkan kematian ayahnya. “Kematiannya karena kecerobohan para politisi yang terus membahayakan kesehatan kulit cokelat dengan kurangnya kepemimpinan, menolak mengakui beratnya krisis ini, dan ketidakmampuan, serta keengganan untuk memberikan arahan jelas demi meminimalkan risiko,” kata Kristin Urquiza, merujuk ayahnya, Mark Urquiza, yaitu



seorang Meksiko Amerika berusia 65 tahun. Kematian di Brasil Brasil, sebagai negara dengan jumlah kasus Covid-19 tertinggi kedua di dunia setelah AS, mencatat angka kematian sebanyak 72.100 pada Minggu, yaitu bertambah 631 pasien meninggal dalam kurun 24 jam. Negara itu melaporkan tambahan 24.831 kasus baru dalam periode sama sehingga jumlah kasus infeksi menjadi 1.864.681. Brasil tercatat dengan tingkat kematian 3,9 persen, dengan jumlah pasien sembuh



dari Covid-19 sebanyak 1.123.204 orang. Negara bagian paling padat, Sao Paulo, sebagai episentrum wabah, melaporkan 371.997 kasus infeksi dan 17.848 kematian. Pada Minggu, Meksiko mengambil alih posisi Italia sebagai peringkat keempat tertinggi di dunia untuk angka kematian Covid-19 setelah mencatat jumlah kematian lebih dari 35.000. Namun, presiden sayap kiri, Andres Manuel Lopez Obrador mengatakan pandemi kehilangan intensitasnya di Meksiko, serta menyalahkan “media konservatif”



[JAKARTA] Kementerian Luar Negeri RI, Senin (13/7), melaporkan jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang terinfeksi Covid-19 di luar negeri bertambah tujuh orang menjadi 1.175, jika dibandingkan Minggu (12/7), sebanyak 1.168. Kasus tambahan infeksi berasal dari WNI yang berada di Sudan (2 WNI), Uni Emirat Arab (1 WNI), Mesir (3 WNI), dan Arab Saudi (1 WNI). Dari total 1.175 WNI yang terkonfirmasi Covid-19, perinciannya adalah 772 WNI telah sembuh, 90 meninggal, dan 313 WNI dalam perawatan. WNI yang terinfeksi sampai Senin tersebar di 46 negara dan lebih dari 20 kapal pesiar. Dua WNI yang terinfeksi Covid-19 di Sudan tercatat karena memicu kekhawatiran. Meksiko per Minggu mencatat tambahan 276 kasus kematian dan 4.482 kasus infeksi Covid-19 sehingga totalnya menjadi 35.006 kasus kematian dan 299.750 kasus terkonfirmasi. Sementara, Italia mencatat 34.945 kasus kematian dan 243.061 kasus infeksi. Meksiko hanya berada



sebagai kasus pertama WNI di negara itu. Sementara, Arab Saudi juga mencatat tambahan satu kematian WNI akibat Covid-19 sehingga secara keseluruhan total kasus di negara itu sejauh ini adalah 178 WNI dengan perincian 47 meninggal dunia, 79 stabil, dan 52 sembuh. Negara yang memiliki jumlah WNI terinfeksi tertinggi adalah Arab Saudi (178 WNI), Malaysia (167 WNI), Kuwait (96 WNI), Amerika Serikat (82 WNI), dan India (75 WNI). Di kawasan Eropa, jumlah WNI yang terinfeksi relatif sedikit antara lain Inggris (20 WNI), Spanyol (13 WNI), Jerman (12 WNI), Italia (3 WNI), Prancis (4 WNI), dan Swedia (1 WNI). [C-5] di belakang AS, Brasil, dan Inggris untuk jumlah kematian. Secara terpisah, bintang Bollywood, Aishwarya Rai Bachchan dan putrinya berusia 8 tahun, terkonfirmasi positif Covid-19, sehari setelah ayah mertuanya aktris legendaris Amitabh Bachchan dan suaminya, Abhishek, dirawat di RS karena Covid-19. [RT/VOA/ Xinhua/Reuters/Al Jazeera/C-5]



Bill Gates: Vaksin Harus untuk Kebutuhan Pasien [WASHINGTON] Pendiri Microsoft Bill Gates pada Sabtu (11/7), mengatakan obat Covid-19 dan vaksin pada masa depan harus didistribusikan kepada orang-orang yang paling membutuhkannya dan bukan untuk “penawar tertinggi.” “Kami membutuhkan para pemimpin untuk membuat keputusan sulit tentang distribusi berdasarkan kesetaraan, tidak hanya pada faktor-faktor yang didorong pasar,” kata Gates dalam konferensi Covid-19 yang diadakan oleh International AIDS Society. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa 21 bakal vaksin saat ini dalam uji klinis sedang diuji pada sukarelawan manusia, tiga di antaranya berada dalam fase ketiga dari percobaan tersebut. “Jika kita membiarkan obat -obatan dan vaksin pergi ke penawar tertinggi, alih-alih ke orang-orang dan tempat-tempat di mana mereka paling



dibutuhkan, kita akan memiliki pandemi yang lebih lama, lebih tidak adil,” kata Gates, seorang filantropis miliarder, saat konferensi Covid-19 jarak jauh yang diselenggarakan oleh International AIDS Society. Ketika negara dan perusahaan berlomba untuk menghadirkan vaksin ke pasar, kekhawatiran telah meningkat tentang negara-negara kaya yang menerima lebih banyak obat daripada negara-negara berkembang. Ada seruan agar vaksin virus corona di masa depan diperlakukan sebagai barang publik untuk semua orang, tanpa keuntungan. “Kami membutuhkan para pemimpin untuk membuat keputusan sulit tentang distribusi berdasarkan ekuitas, tidak hanya pada faktor-faktor yang didorong pasar,” tambahnya. Gates mengatakan hal utama yang dapat diambil dari pelajaran melawan HIV/ AIDS dua dekade lalu adalah pentingnya menciptakan sis-



TASS/YEGOR ALEYEV



Seorang peneliti di laboratorium genetika dan teknologi sel Openlab Universitas Kazan di Rusia memeriksa biomaterial melalui mikroskop. Laboratorium ini mengkhususkan diri dalam penelitian, diagnostik, dan pengobatan berbagai penyakit.



tem distribusi global yang adil untuk membuat obat tersedia untuk semua orang. Klaim Rusia Uji klinis vaksin virus corona pertama di dunia pada sukarelawan di Sechenov First Moscow State Medical University telah berhasil diselesaikan. Seperti dilaporkan kantor berita Sputnik, Minggu (12/7), Vadim Tarasov, Direktur Institute for Translational Medicine



and Biotechnology mengumumkan klaim tersebut. “Universitas Sechenov telah berhasil menyelesaikan tes pada sukarelawan dari vaksin pertama dunia melawan virus corona,” kata Tarasov. Tarasov menambahkan kelompok sukarelawan pertama akan dipulangkan pada 15 Juli 2020, diikuti oleh kelompok kedua pada 20 Juli. Menurut Sputnik News, Universitas memulai uji klinis vaksin



yang diproduksi oleh Institut Epidemiologi dan Mikrobiologi Rusia pada 18 Juni 2020. Washington Post melaporkan, bakal vaksin Covid-19 Rusia dikembangkan oleh laboratorium pemerintah serupa yang mengembangkan apa yang diklaim sebagai vaksin efektif melawan virus Ebola, serta vaksin melawan virus MERS. Mulai 2015 sampai 2019, Institut Penelitian Nasional Epidemiologi dan Mikrobiologi Gamaleya secara aktif menargetkan penelitian dan pengembangan vaksin yang terkait dengan pekerjaan. Konon sekarang institut itu telah dimanfaatkan untuk riset vaksin virus corona yang baru. Menurut Alexander Lukashev, seorang direktur di Sechenov University, tujuan dari tahap penelitian ini adalah menunjukkan keamanan vaksin untuk kesehatan manusia, yang telah berhasil dilakukan. [CNBC/Sputnik/Reuters/U-5]



Perubahan Fungsi Museum Hagia Sophia Tuai Protes [ANKARA] Keputusan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk mengubah status bangunan bersejarah, Hagia Sophia, dari museum menjadi masjid telah menuai protes keras dari sejumlah tokoh dan organisasi. Namun, Erdogan menolak kecaman internasional tersebut, dengan dalih mewakili keinginan negaranya untuk memakai “hak kedaulatannya”. Protes datang dari Yunani, Rusia, Amerika Serikat (AS), Prancis, serta Organisasi PBB untuk Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan (UNESCO). Sejumlah pemimpin Kristen dan Katolik juga menyampaikan keberatan mereka atas perubahan Hagia Sophia yang dianggap mewakili keterbukaan semua agama. Sebagai magnet untuk turis di seluruh dunia, Hagia Sophia pertama kali dibangun 1.500 tahun lalu sebagai katedral di Kekaisaran Byzantine Kristen dan menjadi tempat untuk menobatkan kaisar mereka.



AFP/ OZAN KOSE



Seorang turis mengunjungi bagian dalam Hagia Sophia di Istanbul, Turki, Jumat (10/7), sebelum pengadilan tinggi Turki mencabut status Hagia Sophia abad keenam sebagai satu museum. Keputusan pengadilan membuka jalan bagi hal itu untuk diubah kembali menjadi masjid.



Bangunan itu diubah menjadi masjid setelah penaklukan Ottoman atas Konstantinopel pada 1453, kemudian pada 1934, pemimpin Turki, Kabinet Mustafa Kemal Ataturk mengeluarkan dekrit untuk mengubahnya menjadi museum. Hagia Sophia secara luas dianggap simbol koeksistensi agama yang damai. Pemimpin umat Katolik



Paus Fransiskus ikut menolak perubahan status Hagia Sophia. “Pikiran saya melayang ke Istanbul. Saya memikirkan tentang Hagia Sophia. Saya sangat tertekan,” katanya dalam khotbah di Lapangan Santo Petrus, Minggu (12/7). Pernyataan Paus Fransiskus menjadi reaksi pertama Vatikan atas keputusan otoritas Turki, menyusul pernya-



taan serupa oleh sejumlah pemimpin umat Kristen. Dewan Gereja Dunia, yaitu organisasi berbasis di Jenewa, Swiss, yang mencakup 350 gereja Kristen, telah menulis surat kepada Erdogan menyampaikan kesedihan dan kecemasan mereka. Organisasi yang terdiri dari kelompok Protestan, Ortodoks, dan Anglikan itu menyatakan Hagia Sophia sampai saat ini telah menjadi “tempat keterbukaan, pertemuan, dan inspirasi warga dari seluruh bangsa”. Uskup Hilarion, selaku kepala departemen eksternal di Gereja Rusia Ortodoks, menggambarkan keputusan Erdogan sebagai pukulan bagi Kekristenan global. Kepala Gereja Ortodoks Yunani, Uskup Agung Ieronymos, menyebutnya sebagai instrumentalisasi agama untuk tujuan partisan atau geopolitik. “Kemarahan dan kesombongan tidak hanya menyangkut Gereja Ortodoks dan Kekristenan, tapi seluruh



manusia beradab, terlepas dari agamanya,” kata Ieronymos, Minggu. Situs Warisan Dunia UNESCO memperingatkan Turki, Jumat (10/7), agar melakukan dialog sebelum mengambil keputusan. Sampai saat ini, Hagia Sophia secara resmi terdaftar sebagai situs Warisan Dunia UNESCO sebagai bagian dari area yang dirancang sebagai “Area Bersejarah Istanbul”. “Prasasti ini memerlukan sejumlah komitmen dan kewajiban hukum. Dengan demikian, negara harus memastikan tidak ada modifikasi yang memengaruhi nilai universal luar biasa dari properti yang tertulis di wilayahnya,” kata juru bicara UNESCO yang tidak disebutkan namanya. “Kami menyerukan otoritas Turki untuk memulai dialog sebelum keputusan diambil yang bisa merusak nilai universal situs itu,” tambah juru bicara UNESCO. [AFP/ Al Jazeera/NPR/RT/C-5]



Selasa, 14 Juli 2020



Luar Negeri 11



Sua­ra Pem­ba­ru­an Rencana Pembukaan Sekolah di AS



Kilas Luar Negeri



Pelosi Kecam Kebijakan Trump



Duda Menangi Lagi Pilpres Polandia Andrzej Duda, petahana populis dan konservatif Polandia, secara tipis memenangkan pemilihan presiden 2020. Pada Senin (13/7), Komisi pemilihan menyatakan Duda memperoleh 51,2% suara dalam pemilihan putaran kedua sementara saingannya Trzaskowski menang 48,8%. Komisi menyatakan hasil AFP Andrzej Duda dari lebih dari 99 persen tempat pemungutan suara menunjukkan Duda menang tipis. Pada Senin, Komisi Pemilihan Nasional mengatakan sisa suara yang tersisa tidak mungkin memengaruhi hasil akhir. Di sisi lain, hasil itu juga mencerminkan perpecahan yang mendalam di dalam negara Uni Eropa. Duda memenangkan 51,21% suara, sementara kandidat oposisi, Wali Kota Warsawa Rafal Trzaskowski, mendapat 48,79%. Duda didukung oleh partai Hukum dan Keadilan sayap kanan (PiS) yang berkuasa. Trzaskowski, mantan anggota parlemen Parlemen Eropa yang bergabung dalam kompetisi yang relatif terlambat. Trzaskowski menentang Duda yang memusuhi kaum liberal perkotaan, komunitas LGBTQ dan minoritas lainnya, dan bertujuan untuk melawan erosi hak-hak demokratis di bawah partai yang berkuasa. Trzaskowski mewakili partai oposisi Civic Platform yang berkuasa dari 2007 hingga 2015. Komisi menyatakan jumlah pemilih tahun ini mencapai rekor tertinggi yakni 68,12%. Duda telah berkampanye tentang nilai-nilai tradisional dan pengeluaran sosial di negara yang kebanyakan beragama Katolik itu dalam pertempurannya untuk masa jabatan lima tahun kedua. Kemenangan Duda akan memiliki implikasi mendalam bagi hubungan Polandia dengan UE. Kemenangan kembali Duda akan membuka prospek tiga tahun pemerintahan tanpa gangguan oleh PiS, yang memenangkan kontrol majelis rendah pada tahun 2015. Kemenangan untuk Trzaskowski akan memberinya kekuatan untuk memveto undang-undang yang disahkan oleh kaum konservatif yang berkuasa dan memberi Polandia lebih sedikit hubungan pertengkaran dengan Uni Eropa. Pemilihan nasional berikutnya akan jatuh tempo sampai 2023. [U-5]



[WASHINGTON] Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi mengecam langkah Presiden Donald Trump untuk memaksakan pembukaan sekolah secepatnya. Pelosi menyatakan Trump telah mengacaukan kesehatan anak-anak, serta mendesak panduan federal atas pembukaan kembali sekolah di tengah lonjakan virus corona harus bersifat wajib.



MBS Jadi Tersangka Pembunuh Khashoggi



Inggris Alokasikan Rp 12,8 T untuk Infrastruktur Perbatasan UE



AFP



Para pengunjuk rasa memegang foto-foto jurnalis yang hilang Jamal Khashoggi saat demonstrasi di depan konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, beberapa waktu lalu.



[JENEWA] Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Callamard mengatakan bahwa Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MBS) adalah tersangka utama dalam kasus pembunuhan kolumnis Saudi, Jamal Khashoggi di Istanbul pada tahun 2018. Dalam wawancara dengan Anadolu Agency, Sabtu (11/7), Pelapor Khusus PBB untuk Extrajudicial, Ringkasan atau Eksekusi Sewenang-wenang Agnes Callamard mengatakan meskipun dia tidak memiliki bukti terhadap MBS. Tetapi dalam hal memesan dan menghasut pembunuhan, dia adalah tersangka utama. “Begini, saya pikir dia adalah tersangka utama dalam hal menentukan siapa yang memerintahkan atau yang menghasut pembunuhan. Dia ada dalam gambar. Secara pribadi, saya tidak memiliki bukti yang menunjuk kepadanya sebagai telah memerintahkan kejahatan,” kata Callamard, yang juga seorang pengacara hak asasi manusia yang terkenal. Callamard mengatakan bahwa bukti tidak langsung menunjukkan bahwa kejahatan seperti itu tidak mungkin terjadi tanpa kontribusi MBS. “Saya percaya bahwa menurut informasi yang diberikan lebih dari setahun yang lalu, CIA [Badan Intelijen Pusat Amerika] mungkin memiliki informasi ini,” katanya.



Callamard mencatat bahwa persidangan Turki sedang diadakan "in absentia" karena semua orang tahu bahwa Arab Saudi tidak akan membiarkan para terdakwa menghadapi persidangan di Turki. Callamard menggambarkan persidangan di Turki lebih adil daripada yang dilakukan di Arab Saudi. Pengadilan Turki pada 3 Juli memulai persidangan kasus tersebut, dengan mendaftarkan 20 warga negara Saudi sebagai tersangka dalam pembunuhan 2018 Khashoggi. Dia dibunuh dan dimutilasi oleh sekelompok operasi Saudi tak lama setelah memasuki Konsulat Saudi. Tubuh Khashoggi tidak pernah ditemukan. Pengadilan Pidana Berat Istanbul No. 11 telah mendengar pernyataan kesaksian dari tunangan Khashoggi dan beberapa saksi. Hatice Cengiz, tunangan Khashoggi, mengatakan kolumnis Washington Post itu tertipu untuk memasuki konsulat. “Saya pikir ini penting karena kita tidak bisa disandera oleh proses [peradilan] Saudi, yang menghadirkan lebih dari beberapa mutasi tetapi dalam pandangan saya, justru parodi keadilan,” kata Callamard kepada wartawan di kantor PBB di Jenewa, Kamis (9/7) . Callamard mengatakan tidak seperti di Arab Saudi, persidangan di Turki berlangsung di depan umum dan, dan media memiliki akses untuk meliput. [Anadolu/U-5]



Politisi Partai Demokrat itu secara tajam mengkritik administrasi Trump karena mendukung kembali ke sekolah pada musim gugur saat lonjakan Covid-19 terjadi di seluruh negara itu, khususnya di negara bagian yang melakukan pembukaan ekonomi lebih awal. Menurut Pelosi, pemerintah federal bisa membuat panduan Pusat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (CDC) untuk kewajiban pembukaan sekolah, seperti yang dilakukan beberapa gubernur negara bagian dengan langkah antivirus corona. Para pengkritik pemerintahan Trump sejak lama mendesak strategi nasional atas upaya mitigasi pandemi saat ini. “Kembali ke sekolah menghadirkan resiko terbesar untuk penularan virus corona. Jika ada panduan CDC, itu harus menjadi persyaratan, harus menjadi mandat,” kata Pelosi kepada siaran televisi AS, CNN, Minggu (12/7). Trump minggu lalu menyerang CDC, yaitu badan perlindungan kesehatan pemerin-



[LONDON] Inggris akan mengalokasikan 705 juta poundsterling (Rp 12,8 triliun) untuk infrastruktur perbatasan dalam rangka membantu aliran perdagangan tetap lancar setelah kesepakatan transisi dengan Uni Eropa berakhir pada akhir tahun 2020. Namun, langkah itu dikritik oleh Partai Buruh yang menyebut pemerintah tidak siap terkait rencana pascaBrexit tersebut. Sekretaris Kabinet Michael Gove, Minggu (12/7), mengatakan dana itu termasuk 470 juta poundsterling (Rp 8,5 triliun) untuk membangun infrastruktur pelabuhan dan darat, termasuk di tenggara Inggris untuk melayani penyeberangan barang utama ke Prancis. Gove membela rencana itu dengan menyatakan pemerintah telah “meletakkan dasar” selama berbulan-bulan. Namun, politisi Partai Buruh Rachel Reeves mengatakan



tah federal, atas panduan pembukaan sekolah yang dianggapnya terlalu berat, mahal, dan tidak praktis. Trump juga sempat mengancam memotong anggaran sekolah jika menolak pembukaan kembali. “Presiden dan pemerintahannya mengacaukan kesehatan anak-anak kita. Kita ingin semua anak kita pergi ke sekolah, orangtua mau, dan anak-anak demikian. Tapi mereka harus kembali dengan aman,” tambah Pelosi. Menteri Pendidikan AS, Betsy DeVos, berulang kali menolak mengatakan apakah negara bagian dan distrik sekolah harus mengikuti panduan CDC. Dalam wawancara dengan CNN, DeVos mengatakan anak-anak mendapatkan virus dengan tingkat jauh lebih rendah dibandingkan orang dewasa. DeVos juga meremehkan resiko anak-anak pulang dengan membawa virus ke rumah kepada guru, orangtua, kakek atau nenek, dan pengasuh mereka. Dia tidak bisa



rencana itu sudah terlambat. Pengumuman pendanaan itu disampaikan setelah bocornya surat dari Menteri Perdagangan Internasional Liz Truss, yang mengangkat kekhawatiran tentang kesiapan atas pelabuhan Inggris. Di bawah rencana itu, pos perbatasan baru akan dibangun di pedalaman dimana pelabuhan yang ada tidak memiliki ruang untuk perlua-



AFP/ JIM WATSON



Menteri Pendidikan AS Betsy Devos berbicara pada saat pengarahan harian tentang virus corona, Covid-19, di Brady Briefing Room di Gedung Putih, Washington, DC, AS, 27 Maret 2020. Pemerintahan Trump pada 12 Juli 2020 sekali lagi mendesak untuk pembukaan kembali sekolah penuh pada musim gugur.



menyampaikan cetak biru untuk pembukaan sekolah yang aman dengan alasan tidak ada solusi tunggal. “Kita tahu sekolah-sekolah di seluruh negeri terlihat sangat berbeda dan tidak akan ada satu pendekatan yang cocok untuk semua,” kata DeVos kepada Fox News. Komentar DeVos kembali memicu kemarahan dari Pelosi yang menganggap administrasi Trump melakukan pendekatan berbahaya dalam pembukaan sekolah. “Apa yang kita dengar dari menteri pendidikan adalah penyimpangan dan kelalaian tugas,” tandasnya.



san dalam rangka pemeriksaan ekstra yang diperlukan. Hal tersebut hanya berkaitan dengan perbatasan eksternal Inggris, Skotlandia, dan Wales. Menurut Gove, detail lebih lanjut akan ditetapkan tentang situasi di Irlandia Utara akhir bulan ini. “Akan ada infrastruktur tertentu yang kita letakkan untuk memperlancar arus lalu lintas,” ujar Gove.



AFP/ JUSTIN TALLIS



Truk-truk pengangkut menurunkan Eurotunnel dari Calais di Prancis ketika mereka tiba di Folkestone, di pantai selatan Inggris, Minggu (12/7).



Kepala Badan Kesehatan Masyarakat AS, Jerome Adams, mendesak setiap orang memakai masker saat berada di publik, namun menurutnya tidak ada kebutuhan menjadikan imbauan itu kewajiban nasional. 10 Juta Anak Pada Senin (13/7), organisasi Save the Children menyatakan pandemi Covid19 telah menyebabkan darurat pendidikan yang belum pernah terjadi sebelumnya karena hampir 10 juta anak, tepatnya lebih dari 9,7 juta anak, yang terdampak penutupan sekolah beresiko tidak akan pernah kembali menempuh



Inggris saat ini masih berbicara dengan UE terkait kesepakatan perdagangan pasca Brexit, selanjutnya akan mengatur detail tentang operasi perbatasan Inggris-UE. Inggris akan meninggalkan UE pada 31 Januari dan saat ini dalam periode transisi 11 bulan, tempat aturan perdagangan yang ada dan diberlakukan keanggotaan dalam serikat pabean dan pasar tunggal. Hubungan Inggris dan UE akan terlihat saat periode transisi berakhir yaitu tergantung kepada kesepakatan perdagangan yang berhasil dicapai. Sementara itu, Irlandia Utara akan terus mengikuti aturan UE atas barang-barang pertanian dan manufaktur, sekalipun setelah periode transisi. Pemeriksaan pabean atas barang-barang UE akan ditangguhkan sampai Juli 2021. Dalam surat yang bocor, pertama kali dilaporkan oleh Business Insider, menyarankan



pendidikan. Save The Children mengutip data Organisasi PBB untuk Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan (UNESCO) yaitu pada April sebanyak 1,6 miliar anak-anak muda keluar dari sekolah dan universitas terkait upaya untuk menahan Covid19, itu artinya 90 persen dari total populasi pelajar di dunia. “Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, seluruh generasi anak-anak di seluruh dunia mengalami gangguan pendidikan,” sebut laporan terbaru bertajuk, “Selamatkan Pendidikan Kita” (Save Our Education). [Reuters/AFP/VOA/C-5]



Truss untuk menyuarakan kekhawatiran atas rencana pemerintah untuk fase pemeriksaan terhadap barang-barang UE yang masuk ke Inggris setelah periode transisi Brexit. Truss dilaporkan memperingatkan para menteri lainnya bahwa kegagalan untuk menerapkan kendali perbatasan sepenuhnya sampai Juli bisa meningkatkan penyeludupan dari UE, mengarah kepada tantangan hukum di Organisasi Perdagangan Dunia, bahkan melemahkan persatuan dengan Irlandia Utara. Saat ditanya, apakah perbatasan Inggris akan siap dan aman pada akhir tahun 2020, Gove mengaku berpikir demikian. “Saya benar-benar yakin bahwa semua yang kita lakukan sesuai dengan hukum, memang dirancang untuk memastikan kita tidak bisa hanya mematuhi hukum dan menjaga orang tetap aman, tapi juga memfasilitasi perdagangan,” kata Gove. [Reuters/BBC/C-5]



Lebih 1 Juta Warga India Tewas Digigit Ular



D



iperkirakan 1,2 juta orang tewas digigit ular di India dalam 20 tahun ini. Demikian sebuah studi yang dirilis melalui jurnal eLife, Rabu (8/7). Disebutkan, hampir separuh dari korban tewas itu berusia antara 30-69 tahun, dan seperempatnya adalah anak-anak. Sebagian besar kematian itu akibat gigitan dari ular berbisa jenis russell, kraits, dan kobra. Selebihnya disebabkan oleh 12 spesies ular lainnya. Banyak kasus kematian terjadi di daerah yang tidak memiliki akses cepat ke layanan medis. Separuh dari peristiwa kematian terjadi pada musim hujan antara Juni dan September. Pada musim itu, ular kerap keluar dari sarangnya. Berdasarkan studi, kebanyakan korban tewas digigit



di bagian kaki. Studi itu dilakukan sejumlah pakar India dan internasional yang terkemuka. Studi berdasarkan data yang dikumpulkan dari Million Death Study di India. Ular jenis russell, adalah ular agresif. Ular ini tersebar luas di India dan Asia Selatan. Russell memangsa tikus dan sering ditemukan di dekat permukiman manusia, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Sementara itu, untuk jenis ular krait India, biasanya jinak di siang hari. Namun, menjadi berbahaya saat malam hari. Panjang ular ini bisa mencapai 1,75 m. Sedangkan kobra India biasanya menyerang saat kondisi gelap. Gigitannya menyebabkan perdarahan internal. Korban yang digigit ular ini harus mendapat perawatan medis secepatnya.



Studi itu juga menemukan antara 2001 dan 2014, sekitar 70% gigitan ular mematikan terjadi di delapan negara bagian yakni Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh (termasuk Telangana, negara bagian baru) Rajasthan, dan Gujarat.



Menurut penelitian itu, risiko rata-rata orang India yang sekarat akibat gigitan ular sebelum mencapai 70 tahun adalah sekitar 1 banding 250, tetapi di beberapa daerah, risikonya mendekati 1 banding 100. Para peneliti mengatakan, masyarakat petani yang tinggal di desa memi-



AFP/PUNIT PARANJPEPUNIT



Para siswi India mengambil bagian dalam program kampanye reptil ular yang menandai festival ular Nag Panchami di Mumbai di India pada 18 Agustus 2015. Festival Hindu Nag Panchami digelar selama musim hujan dengan doa dan penghormatan kepada ular.



liki risiko tertinggi untuk gigitan ular selama musim hujan. Para peneliti mengatakan, masyarakat di daerah-daerah itu harus diberi pelatihan tentang metode sederhana “praktik panen ular yang aman” seperti mengenakan sepatu bot karet dan sarung tangan, serta menggunakan obor, untuk mengurangi risiko. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), gigitan ular saat ini menjadi “prioritas kesehatan global”. WHO mengatakan, komplikasi akibat serangan ular menjadi salah satu fenomena penyakit tropis yang paling terabaikan. Disebutkan, secara global, antara 81.000 hingga 138.000 orang tewas karena digigit ular. Sekitar tiga kali lipatnya, korban masih tetap hidup namun dalam kondisi cacat tetap. [BBC/Y-4]



Selasa, 14 Juli 2020



12 Kesra & Budaya



Kemdikbud: Guru Penggerak Harus Jadi Teladan [JAKARTA] Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Iwan Syahril mengatakan, guru penggerak dituntut untuk dapat menjadi teladan, serta bisa memotivasi sehingga menguatkan kemampuan untuk memberdayakan murid. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menghadirkan tiga kata kunci, yaitu teladan, motivasi, dan berdaya atau merdeka. “Inilah yang sebenarnya kita inginkan dari seluruh guru-guru di Indonesia. Orientasi semua dari pemangku kepentingan seperti pesannya Ki Hajar Dewantara juga yaitu berpusat kepada murid. Ini yang kita maksud sesuai dengan yang dipesankan oleh Bapak Pendidikan kita. Tumbuh kembang secara holistik yaitu jalan secara cipta, rasa, dan karsa. Tajam pikirannya lalu kemudian halus rasanya, lalu kuat dan sehat jasmaninya,” kata Iwan pada webinar “Pendalaman Materi Kebijakan Merdeka Belajar Episode 5, Guru Penggerak” di Jakarta, Senin (13/7). Iwan menyebutkan, guru penggerak akan menjadi teladan karena mereka tidak hanya memahami tetapi juga dapat mencontohkan atau mempraktikkan bagaimana pembelajaran yang berpusat kepada murid. Pasalnya, sejumlah peningkatan kualitas guru yang sedang dijalankan Kemdikbud berfokus kepada murid. Untuk itu, guru penggerak hadir sebagai agen perubahan ekosistem pendidikan. Program Guru Penggerak ini



bertujuan untuk mencari bibit -bibit pemimpin ekosistem sistem pendidikan di masa depan. Iwan melanjutkan, guru penggerak hadir menjadi teman belajar yang penuh inspirasi bagi guru lain dan menguatkan semangat. Bagaimana pun kondisi yang ada, guru penggerak tidak akan patah semangat dan tidak mudah putus asa, tetapi terus berjuang dengan sebaik mungkin. Tak heran jika untuk menjadi guru penggerak, seseorang harus mengikuti seleksi agar betul-betul memiliki mental tangguh, berani berinovasi, dan tertarik menjadi pemimpin di ekosistem pendidikannya. “Kita sangat perlu banyak sekali karena memang pendidikan atau kepemimpinan dalam pendidikan di Indonesia itu perannya sangat besar sehingga bisa mengangkat dengan baik ekosistem tersebut,” ujarnya. Apresiasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Jawa Timur, Zubaidah menilai, apabila program Guru Penggerak terwujud, maka tidak akan ada lagi guru yang tidak baik di daerah. Ia pun memberi apresiasi adanya program ini. Zubaidah menyebutkan, guru adalah teladan. Sebelum memberi tugas, guru harus memberikan contoh terlebih dahulu, termasuk juga hal-hal terkait karakter. Guru harus menunjukkan sikap digugu dan ditiru. [FAT/D-10]



Penambahan Kasus Covid-19 Hasil Pelacakan Masif



[JAKARTA] Jumlah orang yang terinfeksi virus SARS Cov-2 penyebab Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah. Pada Senin (13/7), penambahan kasus positif baru sebanyak 1.282 orang, sehingga totalnya menjadi 76.981. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan yang juga menjadi Juru Bicara Pemerintah untuk Penangan an Covid-19, Achmad Yurianto mengatakan, kasus positif yang teridentifikasi dalam beberapa minggu terakhir adalah hasil pelacakan atau tracing contact yang dilakukan secara masif. Selain pelacakan, pihaknya juga melakukan upaya pemerik-



lebih membantu RS, sehingga tidak perlu sanksi,” kata Hesty. Batasan tarif tertinggi rapid test itu tertuang dalam Surat Edaran 875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi yang ditandatangani Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemkes pada 6 Juli lalu. Batasan tarif tertinggi rapid test ini Jadi, ini tidak berlaku untuk pemeriksaan rapid test bantuan pemerintah.



ANTARA/Dhemas Reviyanto



[JAKARTA] Kementerian Kesehatan (Kemkes) melalui Ditjen Pelayanan Kesehatan telah mematok batasan maksimal harga pemeriksaan rapid test antibodi sebesar Rp 150.000. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemkes, dr Tri Hesty Widyastoeti menjelaskan, pembatasan ini berlaku untuk seluruh rumah sakit (RS) dan masyarakat yang melakukan pemeriksaan atas permintaan sendiri. “Iya, ini berlaku bagi semua RS. Ini untuk yang memberikan pemeriksaan rapid test semuanya dan untuk pasien mandiri ya. Bukan yang dari bantuan pemerintah atau screening,” ujar Hesty dalam dialog “Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test” di Graha BNPB, Jakarta, Senin (13/7). Batasan harga tertinggi ini juga bertujuan untuk menciptakan kewajaran harga sehingga tidak terjadi komersialisasi. Hesty mengatakan, banyak komponen yang dihitung dalam menetapkan batasan tarif Rp 150.000 tersebut. Mulai dari harga pembelian alat rapid test, spesifikasi, alat pelindung diri yang dipakai oleh tenaga kesehatan saat melakukan pemeriksaan, hingga jasa layanan untuk tenaga medis (dokter spesialis, tenaga analis) dan RS.



“Kami hitung secara wajar karena ada beberapa yang menawarkan harga murah tapi ada yang sampai harga mahal. Jadi kami ambil tengah-tengahnya,” ujar Hesty. Menurutnya, pemeriksaan rapid test di berbagai RS dan layanan kesehatan hadir dalam berbagai variasi harga. Ada yang memberikan harga di bawah Rp 100.000, ada pula di atas Rp 200.000 per pemeriksaan. “Masyarakat dibikin bingung mau pilih yang mana, dan kualitasnya seperti apa. Kemudian permintaan dari masyarakat, banyak yang protes mengapa ini tidak ditetapkan (harganya). Jadi ini kami membantu masyarakat, ketika ingin ke pelayanan kesehatan sudah tahu persis harganya sekian,” kata Hesty. Ia mengatakan, sejauh ini belum diatur sanksi bagi fasilitas kesehatan yang memberlakukan tarif pemeriksaan di atas batasan harga tertinggi yang dipatok Kemkes. “Kami belum buat sanksi seperti apa, tapi tentu ke depan kami akan liat seperti apa perkembangannya. Sepertinya masyarakat dan RS sudah menyambut dan banyak mematuhi. Dengan distributor juga membantu dengan harga yang juga bisa bersaing tentu akan



antara



Achmad Yurianto



Batasan Tarif Rapid Test Berlaku untuk Semua RS



Petugas kesehatan mengambil sampel darah untuk dilakukan tes diagnostik cepat (“rapid test”) Covid-19 di Graha Pena, Jakarta, barubaru ini.



Sua­ra Pem­ba­ru­an



Masa Transisi Merespons penetapan Kemkes ini, sebagian besar RS meminta diberikan waktu atau masa transisi untuk menyesuaikan. Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), Lia G Partakusuma mengatakan, pihaknya telah mengimbau seluruh RS untuk mematuhi keputusan itu. Namun, menurut Lia, banyak RS yang meminta adanya masa transisi. Sebab, saat membeli alat rapid test antibodi sebelum keputusan Kemkes dikeluarkan, harganya tidak di bawah Rp 100.000. “Banyak RS minta ada masa transisi karena alat itu sedikit sekali yang dibeli dengan harga di bawah Rp 100.000,” kata Lia. Lia menjelaskan, sebetulnya banyak RS yang belum siap dengan keputusan Kemkes. Pasalnya sebelum keluar keputusan Kemkes tersebut, alat rapid test yang mereka beli dari supplier harganya mahal. Menurut dia, harga total dari satu pemeriksaan rapid test antibodi sudah menghitung berbagai komponen di dalamnya. Mulai dari reagen, jarum suntik, alkohol, kapas, APD untuk tenaga yang mengerjakannya hingga jasa layanan, dan lain-lain. Oleh karena itu, menurut Lia, jika harga tarif pemeriksaan rapid test ini dipatok batasannya, maka harga komponen alat tersebut juga harusnya dikendalikan. [D-13]



saan laboratorium secara masif. “Sebagian besar kasus yang kita dapatkan adalah kasus-kasus yang tidak ada indikasi untuk dirawat di rumah sakit,” kata Yurianto di Graha BNPB, Jakarta, Senin (13/7). Menurut Yurianto, masih banyaknya orang yang tidak patuh melaksanakan protokol kesehatan menjadi penyebab penambahan kasus baru terus terjadi. Misalnya untuk pema-



kaian masker, banyak sekali yang belum melakukannya secara disiplin dan konsisten. Ia melanjutkan, kunci pencegahan penularan Covid-19 ada pada kesungguhan dalam mematuhi protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak setidak-tidaknya satu sampai dua meter dengan orang lain. Kemudian, penggunaan masker secara benar. Oleh karena itu, tak henti-hentinya Yurianto berpesan agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Untuk mereka yang terpapar virus diminta agar melaksanakan kegiatan isolasi secara



mandiri di rumah. Harus dipastikan isolasi rumah dilakukan dengan benar dan ketat, sehingga dalam 14 hari bisa didapatkan hasil negatif. Setelah dua kali pemeriksaan negatif, maka seseorang yang positif dinyatakan sembuh. “Kami mengingatkan sekali lagi bahwa, upaya untuk mengendalikan sebaran ini kuncinya ada di kita,” kata Yurianto. Tren OTG Ia menekankan pentingnya penggunaan masker setiap keluar rumah atau berada di tengah banyak orang. Kendati mereka yang ada di sekitar



Pemda Masih Langgar Aturan Pembukaan Kembali Sekolah [JAKARTA] Kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru 2020/2021 sudah mulai kembali berlangsung pada Senin (13/7). Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim meminta pemerintah daerah (pemda), khususnya kepala dinas pendidikan, mematuhi surat keputusan bersama (SKB) 4 Menteri terkait pembukaan kembali sekolah. Sebab, FSGI menerima laporan ada dua pemda yang melanggar SKB tersebut, yakni pemerintah Kabupaten Simeulue, Aceh dan pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat. FSGI mendapatkan laporan bahwa kepala dinas pendidikan Kabupaten Simeulue menginstruksikan seluruh siswa, mulai dari SD hingga SMA, untuk kembali masuk sekolah. Padahal berdasarkan SKB 4 Menteri, sekolah di zona hijau diperbolehkan dibuka secara bertahap untuk setiap jenjang. Untuk awal, yang diperbolehkan masuk sekolah hanyalah siswa SMA/SMK dan SMP. “Kami melihat masih banyak kepala dinas kota/kabupaten yang mengindahkan in-



SP/Joanito De Saojoao



Siswa siswi tahun ajaran baru 2020 mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) di SMAN 16 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (13/7).



struksi gubernur dan SKB 4 Menteri. Kami berharap Kemdikbud dan dinas pendidikan provinsi untuk menegur keputusan yang diambil oleh kepala dinas pendidikan di Kabupaten Simeulue ini,” kata Satriwan kepada SP, Senin (13/7). Selain itu, Satriwan menyebutkan, pemerintah Kota Bekasi melaksanakan uji coba di dua sekolah negeri, yakni di SD dan SMP. “Kami berharap wali kota Bekasi mengikuti SKB 4 Menteri karena wilayah yang belum masuk ke da-



lam zona hijau seharusnya melaksanakan MPLS (masa pengenalan lingkungan sekolah) secara virtual dengan didampingi orang tua. Jadi jangan memaksakan,” ujarnya. Satriwan menegaskan, kepala dinas pendidikan harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan siswa sesuai dengan SKB 4 Menteri. Sebab, dalam SKB 4 Menteri tersebut dengan sangat jelas dinyatakan bahwa untuk wilayah Covid-19 di zona kuning, oranye, dan merah masih dilarang untuk melakukan kegiatan tatap mu-



adalah orang yang dikenal atau kerabat, tetapi penggunaan masker dan jaga jarak wajib dilakukan. Pasalnya, menurut Yurianto, saat ini ada tren di mana banyak kasus positif yang ditemukan dari orang tanpa gejala (OTG) atau dengan gejala minim. Menurut Yurianto, tidak ada yang mengetahui atau mendeteksi siapa yang membawa virus di dalam dirinya dan berada di sekitar kita. Oleh karena itu, selalu pakai masker, sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan jaga jarak. Setiap individu diminta proaktif untuk mematuhi etika berada di ruang publik, seperti kendaraan umum, tempat kerja, pasar, dan lain-lain. “Kami memberikan beberapa contoh yang mungkin lebih mudah, bahwa penularan ini bisa dari droplet yang ukurannya kecil yang bisa melayang di udara dalam waktu yang relatif lama. Apalagi, ruangan itu tanpa sirkulasi udara sama sekali,” katanya. Sementara itu, jumlah kasus konfirmasi positif dilaporkan sebanyak 1.282, sehingga totalnya di Indonesia menjadi 76.981. Penambahan kasus baru ini didapat dari pemeriksaan spesimen sebanyak 13.100 spesimen. Sedangkan total kasus sembuh hari ini sebanyak 1.051 orang, sehingga secara akumulasi totalnya menjadi 36.689 orang. Sedangkan kasus meninggal dunia bertambah 50 orang, sehingga totalnya menjadi 3.656 orang. [D-13]



ka dan membuka sekolah. Adapun ketentuan dasarnya adalah kabupaten/kota harus zona hijau, pemda harus setuju, sekolah harus memenuhi semua daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka, serta orang tua murid setuju pembelajaran tatap muka Untuk itu. Satriwan memberi apresiasi kepada pemda Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Meski berada di zona hijau, pemda setempat tetap memilih menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk menjaga keselamatan dan kesehatan murid. Pemda Bima juga patuh melaksanakan kegiatan MPLS secara virtual sesuai arahan dari gubernur NTB. Sementara itu, Plt Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud, Hamid Muhammad mengatakan, pihaknya belum menerima laporan mengenai daerah yang membuka sekolah di semua jenjang. “Nanti saya cek dinas pendidikan di di Kabupaten Simeulue dulu,” kata Hamid melalui pesan singkat kepada SP. [FAT/D-10]



Bayi Jerapah di Maharani Zoo Seekor bayi jerapah (“Giraffa camelopardalis”) yang diberi nama Kindi bercengkerama dengan induknya di dalam kandang Maharani Zoo Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Senin (13/7). Bayi jerapah berjenis kelamin betina itu lahir secara normal pada 15 Juni dengan berat 70 kilogram dan merupakan anak kelima dari pasangan indukan Sandra dan William.



ANTARA/Syaiful Arif



Selasa, 14 Juli 2020



Kesra & Budaya 13



Sua­ra Pem­ba­ru­an Tissa Biani



istimewa



Duta Termuda FFI



Lembaga Pendidikan Bantu Pemulihan Pariwisata



[JAKARTA] Panitia kerja (panja) Pemulihan Pariwisata Komisi X DPR menyampaikan pandangan bahwa lembaga pendidikan memiliki posisi dan peran strategis dalam upaya pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, baik di masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal, maupun pascapandemi Covid-19.



M



ulai 2019, Festival Film Indonesia (FFI) memilih sederet bintang film untuk menjadi duta. Khusus pada tahun ini, rupanya aktris cantik Tissa Biani (17) terpilih menjadi duta termuda FFI. Ketua Komite Festival Film Indonesia 2020, Lukman Sardi mengatakan, para duta yang terpilih ini sebelumnya sudah meraih piala Citra atas kemampuan beraktingnya. Seperti yang diketahui, Tissa Biani pernah mendapat penghargaan khusus Piala Citra untuk AnakAnak melalui perannya di film 3 Nafas Likas. “Jajaran aktor dan aktris ini akan membantu menyebarkan berbagai informasi kegiatan FFI kepada publik. Malam nominasi diharapkan akan tetap berjalan pada November 2020, sedangkan malam penghargaan akan diadakan pada Desember 2020,” ungkap Lukman da-



lam rilis yang diterima SP, Senin (13/7). Selain Tissa, tiga aktor dan aktris lainnya yang turut menjadi duta film Indonesia adalah Reza Rahadian, Chicco Jerikho, dan Laura Basuki. Seperti yang telah diketahui, Reza Rahadian telah memenangkan empat Piala Citra dalam masa berkariernya sebagai seorang aktor. Tiga di antaranya untuk kategori Pemeran Utama Terbaik. Pertama kalinya ia memenangkan Piala Citra lewat film Perempuan Berkalung Sorban untuk Pemeran Pendukung Pria Terbaik. Kemudian, Chicco Jerikho memenangkan Piala Citra untuk kategori Pemeran Utama Pria Terbaik lewat film Cahaya Dari Timur: Beta Maluku. Sedangkan Laura Basuki meraih Piala Citra untuk kategori Pemeran Utama Wanita Terbaik lewat film 3 Hati Dua Dunia, Satu Cinta. [DFA/A-23]



Atas pandangan itulah Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mendorong lembaga pendidikan pariwisata memaksimalkan proses belajar mengajar berjalan sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19. Lembaga pendidikan juga bisa mengambil peran pendampingan kepada para pelaku pariwisata di daerah, khususnya di masa pandemi ini. “Lembaga pendidikan memegang peranan yang sangat penting sebagai sumber ide serta gagasan, supaya pariwisata bisa pulih lebih cepat, Ke depannya industri pariwisata bisa menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas,” terang Hetifah saat memimpin rapat daring bersama perwakilan dari lembaga pendidikan pariwisata, Senin (13/7). Hetifah juga mendorong Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemparekraf) untuk terlibat secara aktif dengan pendidikan tinggi bidang pariwisata dalam merumuskan rancangan ulang strategi pariwisata dan tata kelola pendidikan pariwisata Nasional, khususnya dalam upaya pemulihan. Senada dengan Hetifah, anggota komisi X DPR, Rano Karno, mengatakan dalam upaya memulihkan sek-



DIY Belum Berani Buka Bioskop



ANTARA/Fikri Yusuf



Foto udara suasana Pantai Pandawa, Badung, Bali, Sabtu (11/7). Kawasan pariwisata Pantai Pandawa yang menawarkan sejumlah atraksi wisata seperti paralayang dan perahu kano tersebut mulai dibuka kembali bagi kunjungan wisatawan setelah sempat ditutup lebih dari tiga bulan untuk mengantisipasi wabah Covid-19.



tor pariwisata nasional, maka diperlukan strategi yang tepat dan penanganan yang cepat dari seluruh stakeholder, termasuk lembaga pendidikan. “Bagi para lembaga pendidikan, hal yang harus ditekankan adalah memberikan kualitas pengajaran kepada murid-muridnya,” terang Rano Karno. Penguatan Budaya Dalam kesempatan yang sama, Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) NHI Bandung, Faisal, mengatakan saat ini lembaga pendidikan pariwisata di Indonesia khususnya sekolah tinggi berupaya menyelaraskan perubahan landscape Covid-19. Bukan hanya dari kurikulum dan bahan pengajaran, tetapi juga penguatan budaya dalam penerapan pro-



tokol kesehatan di sektor pariwisata. Hal yang menjadi poin utama dalam upaya pemulihan sektor pariwisata adalah mampu bertahan serta para pelaku wisata lincah menghadapi tantangan saat ini, dan di masa nanti. “Kami yakin dan percaya, dengan kebersamaan dan keterlibatan kita semua akan ada solusi untuk sama-sama mengawal perubahan tata kelola pariwisata dan serta lembaga pendidikan di Indonesia. Kita harus menaruh optimisme. Walaupun paling terakhir pulih, tetapi sektor ini akan memberikan kontribusi siginifikan membangun ekonomi nasional ke depannya,” terangnya. Diakui, kesiapan STP NHI di masa adaptasi kebiasan baru pun semakin matang, dengan membuat 13 prosedur



kegiatan dengan acuan prinsip cleanliness, healthy, safety, and environtment (CHSE) dari Kemparekraf. Beberapa di antaranya adalah prosedur memasuki area kampus, praktik di lab dapur, restoran, dan juga praktik di lapangan. Selain itu, STP NHI ini juga turut berkontribusi dalam membantu masyarakat serta petugas medis yang terkena dampak pandemi. Salah satu programnya, NHI bekerja sama dengan Kemparekraf untuk membuka dapur umum. “Pada April lalu, kita buka dapur umum yang memproduksi makan siang sebanyak 200-300 boks dan nasi bungkus per hari dengan total produksi selama 14 hari sebanyak 3.369. Adapun biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 112 juta,” tutur Faisal. [DFA/A-23]



Tasya Kamila



Belum Berani ke Bioskop



T



ANTARA/Hendra Nurdiyansyah



Sejumlah warga mencari hiburan dengan bersepeda di kawasan titik nol kilometer Yogyakarta, DI Yogyakarta. Sampai saat ini Pemerintah Kota Yogyakarta belum memberikan izin untuk membuka bioskop di era normal baru.



[ Y O G YA K A RTA ] Pemerintah pusat telah memutuskan bahwa bioskop diizinkan beroperasi mulai 29 Juli mendatang. Namun Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY belum bisa memutuskan, apakah akan melaksanakan arahan tersebut atau tidak. D i u n g k a p k a n Wa k i l Sekretaris Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY, Biwara Yuswantana, Senin (13/7), meski pembukaan bioskop tersebut menjadi arahan pemerintah pusat yang akan digelar secara serentak, tetapi harus ada rambu-rambu khusus. Ia mengacu pada kewaspadaan virus Covid-19 yang berpotensi menyebar melalui udara atau airborne. Menurutnya, pembukaan bioskop di DIY harus melalui kajian bersama gugus tugas Kabupaten dan Kota. Meski penyelenggara bioskop menerapkan sistem jaga jarak duduk, Biwara menyebutkan, organisasi kesehatan dunia (WHO) sempat mengumumkan bahwa virus dapat menular melalui udara lewat partikel kecil droplet. Sementara, bioskop merupakan ruang tertutup dan hal ini yang masih perlu kajian dari para pakar. “Apakah di dalam bioskop masyarakat bisa patuh



untuk tetap memakai masker? Ini kan juga masih perlu diperhatikan,” tegasnya. Biwara juga memaparkan, angka pasien yang positif Covid-19 di DIY belum bisa dianggap menurun, dan cenderung meningkat. Untuk itu, kata dia, perlu protokol khusus di bioskop. “Kami diskusikan terlebih dahulu bersama pihak pengelola, kepala Dinas Pariwisata serta gugus tugas Kabupaten/ Kota,” tegas Biwara. Kasus Positif Sementara itu secara terpisah, Pelaksana General Manager Bandara Yogya Internasional Airport, Agus Pandu Purnama, menyampaikan bahwa satu orang calon penumpang asal Kota Semarang yang akan melakukan perjalanan ke Balikpapan, dinyatakan positif Covid-19 dalam pemeriksaan oleh petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) YIA Jumat (10/7). Padahal calon penumpang tersebut telah mengantongi surat kesehatan bebas Covid-19 dari RSUD Wongsonegoro Semarang. “Dalam dokumen yang dibawa, disebutkan calon penumpang ini negatif. Tetapi, setelah dicek lebih lanjut oleh



KKP tertulis positif. KKP kemudian mengonfirmasi hasil pengecekan ke rumah sakit yang mengeluarkan surat, memang benar ada kesalahan penyimpulan. Harusnya positif tertulis negatif,” kata Agus Pandu Purnama. Pandu mengatakan calon penumpang itu sebenarnya telah mematuhi protokol kesehatan. Ia juga tidak menunjukkan gejala sakit atau masuk kategori orang tanpa gejala (OTG). Karena itulah, protokol kesehatan di Bandara YIA tetap memberlakukan tes kesehatan ulang bagi calon penumpang, untuk menghindari permasalahan serupa. Sementara itu, hingga Senin (13/7), kasus positif Covid-19 di DIY telah mencapai 379 kasus. Juru Bicara P e m d a D I Y, B e r t y Murtiningsing menyatakan, dari hasil pemeriksaan laboratorium pada 592 sampel (466 orang), terkonfirmasi penambahan 8 kasus positif. “Satu di antaranya, meninggal dunia, yakni kasus 375, laki laki, 50 tahun, asal Kota Yogya. Sehingga jumlah yang meninggal dengan status positif Covid-19 saat ini mencapai 10 orang,” katanya. [152]



asya Kamila masih berpikir panjang untuk menikmati film langsung di bioskop, tempat hiburan yang bakal dibuka kembali mulai 29 Juli 2020, setelah selama ini ditutup untuk menekan penyebaran virus Covid-19. “Kalau aku sekarang masih belum berani ke tempat umum, apalagi bioskop,” kata Tasya dilansir dari Antara, Senin (13/7). Ibu dari satu anak ini masih membatasi diri bepergian ke luar rumah untuk urusan yang tidak mendesak, meski pembatasan telah melonggar. Kewaspadaan ini dilakukan oleh Tasya untuk menjaga kesehatan, apalagi dia baru dikaruniai anak. “Kasus Covid-19 masih meningkat dan aku punya bayi, jadi ambil aman saja,” katanya. Untuk urusan pekerjaan yang melibatkan pengambilan gambar, Tasya juga membatasi dan mencari pilihan teraman dan ternyaman. “Syuting masih aku batasi, hampir belum ambil pekerjaan di luar rumah



istimewa



sama sekali,” kata mantan penyanyi cilik ini. Sementara diketahui sebelumnya jaringan bioskop di seluruh Indonesia akan kembali beroperasi mulai 29 Juli 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan. Para pengunjung akan diminta mengenakan masker, memakai hand sanitizer dan menjaga jarak dengan orang lain untuk menekan risiko infeksi penye-



baran virus Covid-19. Jarak Antarpengunjung Tempat duduk di bioskop juga akan ditandai, sama seperti restoran, agar tercipta jarak antarpengunjung demi meminimalisasi kontak fisik. Kapasitas pengunjung juga dikurangi dari biasanya. Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan



Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio memastikan bioskop menerapkan dengan baik protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Wishnutama Kusubandio, Sabtu (11/7), mengatakan pihaknya merilis panduan pelaksanaan cleanliness, health, safety and environmental sustainability (CHSE) untuk sektor hotel, restoran, dan bioskop bersamaan dengan peluncuran kampanye nasional Indonesia Care. Dia meninjau kesiapan penerapan protokol normal baru ke salah satu eksibitor, Cinema XXI, di Plaza Senayan, Jakarta, Jumat (10/7). Menparekraf melihat langsung standard baru yang telah dipersiapkan pengelola bioskop. Mulai dari pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk, proses antre tiket, pembelian makanan yang bisa dilakukan dengan memesan dengan aplikasi, studio sebagai lokasi eksibisi film, serta papan informasi. [Ant/A-23]



Sanggar Tari Memulai Aktivitas Kembali



Sejumlah siswa tari yang tergabung dalam Sanggar Tari Surya Kirana melakukan latihan gerakan tari klasik gaya Yogyakarta di Panggung Desa Seni Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Sabtu (11/7). Sanggar Tari Surya Kirana mulai membuka kembali aktivitas latihan rutin sejak 4 Juli 2020 dengan mematuhi protokol kesehatan, diantaranya, siswa yang datang wajib menggunakan masker atau pelindung wajah, membawa “hand sanitizer”, dan menjaga jarak selama latihan berlangsung.



ANTARA/Aprillio Akbar



Selasa, 14 Juli 2020



14 Nusantara Kilas Nusantara



Denda bagi yang Tak Pakai Masker di Jabar Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Barat (Jabar) bakal menerapkan sanksi denda antara Rp 100.000-Rp 150.000 bagi mereka yang tidak mengenakan masker di tempat umum. “Wajib (pakai) masker di luar rumah,” kata Gubernur Jabar, Ridwan Kamil di Bandung, Senin (13/7). Dasar hukum penetapan denda ini bakal dituangkan lewat peraturan gubernur yang sampai saat ini masih disusun. Petugas yang diberi kewenangan untuk memberi denda itu nantinya adalah Satuan Polisi Pamong Praja, anggota polisi serta TNI. Proses denda terhadap warga Jabar yang tidak memakai masker di tempat umum akan dimulai 27 Juli 2020. Ridwan menerangkan, pemberlakuan denda ini diambil karena masih banyak masyarakat yang abai memakai masker. Apabila pelanggar tidak bisa membayar denda, Ridwan mempertimbangkan adanya hukuman kurungan serta kerja sosial. Ancaman terkait pemberian sanksi ini sebelumnya pernah diatur Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 33 tahun 2020 bagi pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya memberikan rekomendasi agar peraturan gubernur yang acuannya ke Undang-Undang Karantina Kesehatan dan Undang-Undang Wabah Penyakit Menular itu dibahas bersama DPRD DKI Jakarta dan diubah menjadi peraturan daerah. Rekomendasi itu terkait Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang dan peraturan daerah. [153]



Harimau Sumatra Masuk Perangkap



ANTARA/MUHAMMAD ARIF PRIBADI



Seekor harimau sumatra ("Panthera tigris sumatrae") berada dalam perangkap Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat setelah disuntik obat bius di Korong Surantiah Koto Buruak, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin (13/7). Satwa langka tersebut terindikasi memangsa ternak di kawasan yang berdekatan dengan permukiman warga.



Pandemi Covid-19



Pemprov NTT Cari Solusi Aktifkan Kembali Ratusan Koperasi [KUPANG] Hari Koperasi ke-73 yang jatuh pada 12 Juli 2020 tidak dirayakan seperti tahun-tahun akibat dampak pandemi Covid-19. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sempat dijadikan Provinsi Koperasi selama 10 tahun di bawah kepemimpinan Gubernur Frans Lebu Raya. Kepala bidang (Kabid) Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Nakertrans NTT Ahmad Abas, Senin (13/7) siang menjelaskan, jumlah koperasi di NTT per 31 Mei 2020 sebanyak 4.189 Koperasi. Jumlah koperasi aktif sebanyak 3.831 atau (91,45%) dan tidak aktif sebanyak 358 koperasi. “Upaya Pemerintah provinsi NTT melalui Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigasi adalah bagaimana mencari solusi untuk mengaktifkan kembali ratusan koperasi yang tidak aktif karena dampak Covid-19 dan masalah lainnya,” jelas Ahmad Abas. Menurutnya, modal usaha koperasi di NTT, dihitung per 31 Mei 2020 sebesar Rp 140.720.881.788, dan omzetnya sebesar Rp 10.503.220.292.337 dengan jumlah anggota sebanyak 2.157.789 orang serta memiliki jumlah karyawan bekerja di koperasi yang tersebar di NTT sebanyak 13.310 orang karyawan. “Jenis koperasi di NTT terbanyak adalah koperasi konsumen dengan jumlah 2.180 diikuti koperasi simpan pinjam sebanyak 1.442 dan koperasi produsen sebanyak 481 serta koperasi Jasa sebanyak 82. Sedangkan koperasi pemasaran di NTT hingga saat ini belum ada. Pemda NTT saat ini sedang giat meningkatkan koperasi produsen,” ujar Abas.



Untuk menangani penipuan berkedok koperasi, Abas mengatakan, pihaknya terus melakukan pengawasan secara ketat dan koperasi yang melakukan kegiatan tanpa izin atau ilegal, langsung dibekukan dan koperasi berbadan hukum namun dalam pelaksanaannya tidak mengikuti jiwa koperasi, pihak dinas melakukan teguran dan pembinaan. Sementara untuk koperasi simpan pinjam ilegal pihak dinas menyerahkan kepada OJK untuk melakukan penertiban. Kesejahteraan Anggota Adanya anggapan koperasi di NTT belum mampu mensejahterakan anggota diyakini Abas karena masih berkembang. Nilai sisa hasil usaha (SHU) yang dibagikan anggotanya akan meningkat seiring kemajuan dari koperasi tersebut. “Saya contohkan koperasi yang bagus dan memiliki unit usaha yang dikelola secara profesional seperti Kopdit Swastisari. Memiliki unit usaha perdagangan sembilan bahan pokok dan telah memberi andil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT,” kata Abas. Selain itu kata Abas, tiga koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam masa pandemi Covid-19 seperti KSP Kopdit Aneka Karya dengan jumlah SHU Rp 648.344.996 beranggota sebanyak 26.253 orang, KSP Kopdit Pintu Air dengan jumlah SHU sebesar Rp 2.094.681.152 dengan jumlah anggota sebanyak 231.477 orang, serta KSP Kopdit Obor Mas jumlah SHU sebesar Rp 4.081.901.573 dengan jumlah anggota sebanyak 92.246. [YOS/L-9]



Sua­ra Pem­ba­ru­an Gubernur Jabar:



MPLS Tatap Muka di Luar Zona Hijau, Melanggar [BANDUNG] Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan, semua kegiatan pendidikan tidak diperkenankan berlangsung secara tatap muka pada sekolah-sekolah yang berada di luar level kewaspadaan rendah Covid-19 atau zona hijau. “Selama tidak bisa membuktikan sekolahnya berada di zona hijau, maka kegiatan tatap muka dilarang,” tegas Ridwan seusai rapat koordinasi evaluasi penanganan Covid-19 di Markas Komando Militer III/Siliwangi, Bandung, Senin (13/7). Terkait adanya kegiatan tatap muka saat masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) di SMA Negeri 2 Kota Bekasi yang dihadiri setidaknya 38 siswa baru, Ridwan mengungkapkan, bakal mendalaminya. “Kalau tadi disampaikan di Bekasi (kami) akan cek apa masuk zona hijau? Kalau tidak artinya ada pelanggaran, kalau iya (masuk zona hijau) artinya ada diskresi dari pimpinan daerah,” terang Ridwan. Seiring informasi tersebut, Ridwan meminta para orang tua siswa, media massa, serta gugus tugas mengawasi proses belajar mengajar di lingkungannya masing-masing. Apabila ditemukan ada yang menggelar pengajaran tatap muka diminta melaporkannya ke gugus tugas. “Kalau ada kegiatan pendidikan yang memaksa tatap muka padahal zona tidak hijau itu adalah pelanggaran. Jadi kita semua harus saling mengingatkan, gugus tugas, orang tua, media jika ada (pelanggaran) silahkan lapor ke gugus tugas. SKB 4 menteri jelas,



selama belum status hijau tatap muka tidak boleh dilakukan,” tegas Ridwan. Ia mendasari pernyataannya pada Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri (SKB 4 Menteri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/21 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19. Aturan ini menegaskan, kegiatan belajar mengajar tatap muka hanya bisa dilakukan di zona hijau dan harus diawali oleh kegiatan belajar mengajar pada tingkat pendidikan menengah atas yang setara. Selama belum memenuhi persyaratan tersebut, maka kegiatan belajar pada tahun ajaran baru tetap dilakukan secara daring. Setelah pendidikan menengah atas selama dua bulan, baru kemudian pembukaan belajar mengajar tatap muka buat pendidikan SMP dan SD, selanjutnya dua bulan berikutnya baru untuk pendidikan anak usia dini. Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar pada 3 Juli lalu, mengumumkan level kewaspadaan Covid-19 pada 27 kabupaten dan kota di Jabar. Sebanyak 10 kabupaten dan kota berada di level kewaspadaan dua atau



Ridwan Kamil



zona biru, 16 kabupaten dan kota masuk level kewaspadaan tiga atau zona kuning, dan hanya Kota Sukabumi saja yang masuk level kewaspadaan satu atau zona hijau. Ridwan mengumumkan, level kewaspadaan masingmasing kabupaten dan kota itu masih dievaluasi terkait perubahan dan kondisi penyebaran Covid-19 di masing-masing wilayah. Saat ini, gugus tugas provinsi tengah melakukan penyesuaian soal level kewaspadaan yang semula dari lima tingkatan menjadi empat tingkatan seperti yang diterapkan gugus tugas pusat. MPLS Daring Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Bandung melaksanakan MPLS secara daring diikuti sekitar 45.000 siswa baru. Panitia MPLS mencatat pengakses kanal Dinas Pendidikan Kota Bandung semasa daring itu mencapai



128.000 kunjungan selama siaran di Youtube berlangsung. MPLS secara daring ini bakal berlangsung hingga Rabu (15/7). Selama itu, siswa baru akan diperkenalkan dengan lingkungan serta guru-gurunya. “Tema besar kegiatan MPLS adalah Menggali Kebaikan dan Potensi Diri secara Maksimal dari Rumah. Unsur penunjangnya adalah interaksi peserta didik, orang tua, dan guru yang harus tetap sinergi,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Hikmat Ginanjar. Sebanyak 400.000 lebih peserta didik baru jenjang SMA/SMK negeri dan swasta di Jatim secara serentak juga mengikuti MPLS,Senin. Pembukaan MPLS 2020 dilakukan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melalui sambungan video conference di Gedung Negara Grahadi, Senin.



ANTARA



Khofifah mengatakan pelaksanaan MPLS secara daring itu dilaksanakan berdasarkan kebijakan pusat, bahwa sekolah belum bisa melakasanakan proses belajar mengajar secara tatap muka, apabila wilayah tersebut masih zona merah Covid-19. Di Sumut, sebanyak 2.566 siswa SMA/SMK mengikuti MPLS. Kadis Pendidikan Sumut Arsyad Lubis mengatakan, sekolah yang berada di zona merah penyebaran Covid-19 tidak akan diizinkan melaksanakan belajar tatap muka setelah MPLS. “Untuk daerah zona merah, oranye maupun kuning, proses belajar tetap berjalan namun secara daring,” katanya. Sekolah di Kota Bengkulu awal tahun ajaran baru 2020/2021 belun ada yang menggelar belajar tatap muka di kelas karena daerah ini masih berstatus zona merah Covid-19. [TG/153/155/143]



Mereka Bahagia Sekolah Kembali Dibuka



Y



unaldi (40), orang tua siswa SMP Negeri 14, Kota Jambi, benar-benar bahagia dengan dibukanya kembali kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka di sekolah itu. Betapa tidak, selama kurang lebih empat bulan atau sejak Maret 2020, anak Yunaldi tak bisa menikmati belajar secara daring dengan baik. Yunaldi tak memiliki kemampuan untuk membelikan fasilitas handphone (HP) Android maupun laptop sebagai prasyarat utama belajar daring.“Selama 4 bulan, anak saya tak bisa belajar dengan baik melalui sistem daring, karena kami tak bisa membelikannya telepon genggam Android,” kata Yunaldi kepada SP, Senin (13/7). Untuk bisa mengikuti pelajaran selama pandemi Covid-19, lanjut Yunaldi, anaknya harus pergi ke sekolah untuk mengambil materi pelajaran. Demikian juga saat hendak ulang, anaknya harus ke sekolah menjemput materi yang akan diujikan. “Kadang juga kami orang tua dan anak kami bingung karena kurang paham mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan guru,” ujar Yunaldi. Karena itu, dengan diizinkannya sekolah tatap muka bersamaan dimulainya tahan ajaran baru 2020/2021, Senin, Yunaldi benar-benar bahagia.“Anak kami bisa kembali memper-



ANTARA FOTO/JOJON



Sejumlah murid berlari memasuki ruang kelas di SD Negeri 1 Praja Taman Sari di Desa Wonuamonapa, Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin (13/7). Pihak sekolah terpaksa menerapkan pembelajaran dengan tiga kali pertemuan tatap muka di sekolah dalam sepekan karena terbatasnya jaringan telekomunikasi untuk penerapan pembelajaran jarak jauh secara daring.



oleh materi pelajaran langsung dari guru di sekolah,” katanya terharu. Plt Kadis Pendidikan Nasional Kota Jambi M Mukhlis mengakui, sekitar 500 orang siswa SMP negeri di kota ini tak bisa mengikuti sistem belajar daring sejak Maret, karena tak memiliki handphone Android maupun laptop. “Ke-500 siswa itu berasal dari keluarga kurang mampu. Anak-anaknya tidak memiliki handphone Android apalagi laptop,” kata Mukhlis, Senin. Untuk memperoleh materi pelajaran, katanya, para siswa kitu diminta menjemput materi pelajaran



ke sekolah. Dan ketika ujian, siswa harus menjemput soal ke sekolah dan mengantarkan jawabannya kembali ke sekolah. “Pola belajar seperti ini memang merugikan siswa karena mereka sering tidak paham materi pelajaran tanpa penjelasan guru,” katanya. Wali Kota Jambi Syarif Fasha ketika meninjau pelaksanaan belajar tatap muka di SDN 48, Jambi, Senin, mengatakan belajar tatap muka di Jambi sudah dipertimbangkan secara matang dan terukur. Pembukaan sekolah, katanya, dengan pertimbangan angka kesembuhan



Covid-19 di Jambi meningkat tajam. “Dari 32 orang pasien positif Covid-19 yang dirawat di Jambi sejak April-Juli, sebanyak 30 orang sudah sembuh. Penambahan kasus juga terus menurun drastis sebulan terakhir,” kata Syarif. Proses belajar tatap muka di sekolah, lanjutnya, juga dengan syarat ketat tentang protokol kesehatan. “Setiap siswa harus bisa diawasi tetap physical distancing (jaga jarak), setiap meja belajar di kelas diberi sekat plastik, menyediakan pengukur suhu, tempat cuci tangan dan penyemprotan cairan disinfektan,” katanya. Pemkot Jambi juga



sudah memberlakukan relaksasi ekonomi dan sosial sejak awal Juni. Memasuki tahun ajaran baru ini, Pemkot Jambi melanjutkan relaksasi di bidang pendidikan. “Relaksasi pendidikan ini kami lakukan juga dengan pertimbangan adanya 500 anak SMP dari keluarga tidak mampu yang tak bisa mengikuti belajar secara daring akibat tidak memiliki telepon genggam. Jadi melalui pembukaan sekolah tatap muka ini, kami mengakomodir keluhan para orang tua siswa tidak mampu tersebut,” ujarnya. [SP/Radesman Saragih]



Selasa, 14 Juli 2020



Nusantara 15



Sua­ra Pem­ba­ru­an



Pemkot Surabaya Masif Lakukan Tracing [SURABAYA] Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan, pihaknya kini semakin masif melakukan tracing terhadap siapa pun yang telah melakukan kontak erat bagi pasien positif Covid-19. “Pelacakan tersebut ditingkatkan dari 25 menjadi 50 orang, yang sebelumnya melakukan kontak erat dengan pasien positif virus corona,” kata Feny sapaan akrab Febria Rachmanita, di Surabaya, Senin (13/7). Dikatakan, tracing yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja, Satgas Perlindungan Masyarakat, staf kelurahan, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas, membantu puskesmas yang tinggal menganalisis hasil tracing itu. Pelacakan dari seorang pasien terkonfirmasi Covid-19, sampai ke 50 orang lainnya, untuk memutus mata rantai virus ini. Tracing terhadap keluarga, tetangga sampai tempat kerja pasien positif.



Menurut Feny, orang yang sebelumnya kontak erat dengan pasien positif, akan langsung dilakukan swab test karena risiko penularannya lebih besar. Sedangkan orang yang tidak terlalu kontak erat, cukup menjalani rapid test terlebih dahulu. Jika hasilnya reaktif, selanjutnya dilakukan swab. Ia menambahkan, dengan semakin masifnya tracing yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, maka jumlah rapid test dan swab test semakin meningkat. Berdasarkan data terbaru, total kumulatif rapid test mencapai 101.532 jiwa. Rapid test dilasanakan Pemkot Surabaya melalui Puskesmas, bantuan dari BIN, dan beberapa rumah sakit dan laboratorium rujukan



pemeriksaan Covid-19. Untuk total kumulatif swab test, sebanyak 24.975 jiwa. Dari angka tersebut, angka yang sudah ke luar hasilnya sebanyak 24.659 jiwa. Data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional pada 13 Juli 2020 petang menunjukkan, Jawa Timur masih tinggi kasus penularan Covid-19. Kasus harian di provinsi ini bertambah 219, dengan total kasus mencapai 16.877. Sedangkan total kasus positif di Kota Surabaya mencapai 7.2019 kasus. Perpanjang PSBB Sementara itu, Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Tangerang Raya kembali diperpanjang sejak Minggu (12/7) hingga 26 Juli 2020 mendatang. Pemberlauan PSBB di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan untuk tahap yang ketujuh ini, diharapkan semakin menyadarkan masyarakat untuk membiasakan diri menjaga protokol kesehatan.



ANTARA FOTO/DIDIK SUHARTONO



Warga beraktivitas di Jembatan Suroboyo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (11/7). Jembatan Suroboyo yang berlokasi di kawasan Kenjeran itu ramai dikunjungi warga saat pandemi Covid-19 untuk berolahraga, bersepeda ataupun sekedar menikmati pemandangan pantai.



“PSBB kita sepakati diperpanjang lagi. Harapannya Banten masuk zona hijau,” ujar Gubernur Banten Wahidin Halim, di Serang, Senin. Wahidin mengaku, pernah dikritik di berbagai forum dan



media sosial, seakan-akan Provinsi Banten tidak berbuat apa-apa dalam menghadapi Covid-19. Faktanya kini Provinsi Banten sudah masuk zona kuning dan berada di posisi 12 nasional.



Wahidin mengatakan, seluruh lini baik Polda, Korem, bupati dan wali kota serta para alim ulama bekerja keras dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Banten. “Dan ini faktualnya, Banten benar-benar



menunjukkan upayanya. Bisa tanya kepada para bupati dan wali kota,” ujarnya. Wahidin mengatakan, perpanjangan PSBB di Tangerang Raya, disertai dengan kelonggaran untuk sejumlah kegiatan tertentu yang berisiko rendah terhadap penularan dan penyebaran Covid-19. Sementara untuk kegiatan yang berisiko sedang, agak tinggi, dan tinggi tetap akan dibatasi. Ia mengatakan, sejak awal tidak sepakat dengan istilah new normal tetapi yang terpenting adalah harus membiasakan diri dalam suatu kehidupan baru. Karena ada perubahan nilai-nilai budaya dan harus melalui internalisasi dan institusionalisasi. Menjadi suatu kebiasaan baru di masyarakat. “Sejak awal pembiasaan protokol kesehatan Covid-19 bisa jadi konflik bagi diri dan sebagian masyarakat. Namun lama kelamaan karena kesadaran akan pentingnya menghadapi pandemi akhirnya jadi berkompromi dengan kebiasaankebiasaan dan nilai-nilai baru. Sebuah proses yang membutuhkan waktu,” ujarnya. [TG/149]



Prostitusi Artis



HH dan Pria Pemesannya Jalani Pemeriksaan



Terpapar Covid-19, Anggota DPRD Meninggal



[MEDAN] Artis film televisi berinisial HH (23), yang diduga terlibat dalam bisnis prostitusi, bersama pria yang memesannya, R (35), masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Markas Polrestabes Medan, Sumatera Utara (Sumut), pada Senin (13/7). Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Martuasah Tobing mengungkapkan, R sebagai pria yang memesan HH melalui seorang muncikari di Jakarta, merupakan seorang karyawan dari salah satu perusahaan swasta yang tinggal di Medan. “R menghubungi seorang muncikari yang katanya mampu mendatangkan artis ibu kota dalam bisnis porstitusi tersebut. R yang memesan agar muncikari itu mendatangkan HH. Artis ini tiba di Medan, Minggu malam,” ujar Martuasah, Senin petang. Ia mengatakan, polisi masih mendalami keterangan HH untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Termasuk melakukan pendalaman atas nilai transaksi dalam bisnis prostitusi yang mendatangkan artis ibu kota tersebut. “Hasil pemeriksaan ini nanti akan kita paparkan kepada rekan - rekan media. Saat ini, pemeriksaan masih sedang berjalan. Kita tunggu saja laporan hasil pemeriksaan dari penyidik,” kata Martuasah. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko



[SEMARANG] Pandemi Covid-19 terus menelan korban tanpa pandang bulu. Kali ini, anggota Komisi E (bidang Kesra) DPRD Jateng Syamsul Bahri meninggal dunia karena terpapar Covid-19. Di Sumatera Utara, juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Simalungun, Akmal Harif Siregar dan keluarganya dinyatakan positif. Syamsul Bahri dimakamkan Senin (13/7) dengan prosedur Covid-19, setelah menghembuskan nafas terakhir, Minggu (12/7) pukul 23.00 WIB, di RSUD Dokter Moewardi, Surakarta. Menyusul meninggalnya Syamsul, sebanyak 51 anggota DPRD Jateng menjalani rapid test Covid-19. Mereka terdiri dari pimpinan, anggota dewan, dan staf sekretariat dewan yang memiliki riwayat kontak dengan almarhum. “Yang sering bersinggungan dengan almarhum menjalani rapid test. Ada 51 orang. Nanti hasil akhirnya kita lihat berapa orang yang mengikuti tes cepat,” kata Ketua DPRD Jateng, Bambang Kusriyanto. Menurutnya, setelah meninggalnya Syamsul Bahri anggota dari Fraksi Partai Golkar itu, pihaknya menutup sementara selama empat hari area lantai III gedung DPRD Jateng. Sterilisasi Gedung



ANTARA FOTO/SEPTIANDA PERDANA



Personel kepolisian membawa artis berinisial HH (tengah) menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumut, Medan, Sumatera Utara, Senin (13/7). HH ditangkap Polrestabes Medan dari sebuah hotel yang diduga terlibat dalam kasus prostitusi.



mengatakan, penangkapan HH bersama seorang pria berinisial R di dalam kamar hotel. “Awal kasus ini terungkap setelah petugas kita melakukan penyelidikan. Ada informasi tentang prostitusi yang bisa mendatangkan artis ibu kota ke Medan,” ujar Riko Sunarko. Ia mengatakan, artis HH masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Ruang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Pol-



restabes Medan. “HH diperiksa penyidik guna dilakukan pengembangan lebih lanjut atas. Kita ingin mengungkap dugaan bisnis prostitusi ini. Kasus tetap berjalan,” sebutnya. HH yang merupakan artis film televisi (FTV) dan foto model saat digerebek dalam kondisi hanya mengenakan pakaian dalam saja. Riko Sunarko mengatakan, pihaknya mengamankan barang bukti satu kotak kondom, dua



ponsel dan kartu anjungan tunai mandiri (ATM) dari dalam kamar hotel yang dipesan tersebut. “Ada tiga orang yang masih menjalani proses pemeriksaan. Untuk sementara ini, pemeriksaan terhadap ketiganya masih sebagai saksi,” ujar Riko Sunarko sambil menerangkan, status ketiga orang ini akan ditentukan penyidik setelah selesai melakukan pemeriksaan. [155]



DPRD Jateng dengan disemprot disinfektan juga telah dilakukan Minggu. Ruang Fraksi Partai Golkar DPRD Jateng juga ditutup. Menurut Bambang, jika dari 51 anggota dewan yang mengikuti rapid test ada dan yang hasilnya reaktif Covid19, pihaknya langsung menyelenggarakan tes swab untuk percepatan memutus mata rantai penyebaran virus corona di kalangan DPRD Jateng. Satu Keluarga Sementara jubir GTPP Covid-19 Kabupaten Simalungun, Sumut, Akmal Harif Siregar bersama istri dan tiga orang anaknya dinyatakan positif Covid-19. Sekretaris GTPP Covid-19 Simalungun Mixnon Andreas Simamora mengatakan, Akmal Harif dan keluarganya kini menjalani perawatan di rumah sakit khusus penananganan Covid-19. “Beliau bersama keluarganya menjalani perawatan di rumah sakit di Batu 20 Panei. Kondisinya terlihat masih baik dan masuk kategori orang tanpa gejala (OTG),” ujar Mixnon Simamora, Senin. Ia menyampaikan, GTPP bersama Dinas Kesehatan langsung melakukan tracing setelah mendapatkan laporan resmi atas hasil pemeriksaan tes swab Akmal yang dinyatakan positif. “Orang-orang yang pernah kontak fisik langsung diperiksa.



Penyemprotan disinfektan di rumah dan seputaran tempat tinggal Akmal Harif juga dilakukan. Kita belum mengetahui dimana tertular virus corona,” katanya. Mixnon mengungkapkan, sebagai juru bicara, Akmal sering turun sosialisasi ke masyarakat. Terakhir di Desa Tanjung Hataran, Kecamatan Bandar Haluan, Simalungun. Padahal desa berpenduduk sekitar 350 keluarga sedang diisolasi karena 34 orang warganya positif Covid-19. “Sekitar sebulan Akmal bertugas di desa itu,” kata Mixnon. Sementara itu di DIY, Sebanyak 2.081 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk pilkada di Kabupaten Bantul, DIY menjalani rapid test, dan hasilnya 120 orang reaktif Covid-19 sehingga harus diganti. Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho mengatakan, kewajiban menjalani tes cepat massal untuk PPDP ini sesuai surat KPU RI Nomor 540/ PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020. Karenanya, untuk melaksanakan tahapan coklit data pemilih dijadwalkan digelar 15 Juli hingga 13 Agustus mendatang, pihaknya harus mengganti petugas yang reaktif. “Diperkirakan akan bertambah, karena beberapa kecamatan masih menggelar tes cepat massal,” katanya, Senin. [142/155/152]



Kampung Tangguh Efektif Memutus Mata Rantai Covid-19



S



osiolog Oman Sukmana mengapresiasi keberadaan komunitas Kampung Tangguh yang dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai garda terdepan dalam upaya masyarakat menanggulangi bencana alam. Para pakar epidemiolog dari Malang, Jatim ini, memodifikasi Kampung Tangguh dengan kiat inovasi dari Tim Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Malang Raya, sekaligus untuk menanggulangi bencana nonalam seperti wabah penyakit. Terkait pandemi Covid-19, keberadaan Kampung Tangguh juga dimaksudkan untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Malang Raya yang meliputi Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang.



Oman mengatakan, inovasi (Kampung Tangguh) yang diperluas itu merupakan langkah strategis dalam mengantisipasi bencana nonalam yakni serangan Covid-19 dan wabah penyakit lainnya. Oman mengatakan, penerapan protokol kesehatan seperti psysical distancing, hindari kerumunan, wajib pakai masker, serta membiasakan diri cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, butuh sosialisasi dari pintu ke pintu. “Maka Kampung Tanggung menjadi sarana paling efektif melaksanakan sosialisasi disampaikan dari pimpinan komunitas lingkungan terkecil, yakni rumah tangga melalui ketua RT atau RW,” ujar Oman menyikapi keberadaan Kampung Tangguh yang oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dijadikan role model pe-



nanganan Covid-19 berbasis komunitas masyarakat. Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini mengatakan, RT/ RW memiliki basis komunitas yang kuat mengantisipasi pandemi Covid-19 melalui Kampung Tangguh dengan nama yang berbeda-beda disesuaikan dengan kateristik budaya lokal. Kalau di Kota Malang ada yang namanya Kampung Tangguh GWS (GlintungWater Street) di RW-05 Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, dan ada pula Kampung Tangguh RW-05 Jodipan dan lainnya. Untuk Kota Surabaya memakai nama Kampung Wani Jogo Suroboyo, sedangkan Kabupaten Malang ada Kampung Tangguh Sitorejo, Kecamatan Wagir. Oman mengatakan, keberadaan pemimpin dalam



ARIES SUDIONO



Oman Sukmana



Kampung Tangguh, apakah itu ketua RT, RW atau lurah, sangat penting dan sentral. Ketokohannya membuat masyarakat yang dipimpinnya lebih patuh dari pada institusi lain. Ini karena tokoh itu lebih dekat dengan masyarakat, utamanya untuk mencegah rasa malu jika mengabaikan seruan pemerintah terkait protokoler kese-



hatan, yang pertama diperhitungkan adalah para leader itu terlebih dahulu “Seperti dikemukakan Gubernur Jatim, keberadaan Kampung Tangguh itu bisa mempercepat pencegahan penyebaran Covid-19. Sebab, kepatuhan masyarakat dalam protokol kesehatan menjadi vaksin mencegah penularan, sebelum ada vaksin medis. Karenanya, Kampung Tangguh yang kemudian diakuisisi Kapolda Jatim Irjen Pol M Fadil Imran menjadi Kampung Tangguh Semeru, disempurnakan dengan memenuhi kriteria tangguh kesehatan, SDM, logistik pangan, informasi, keamanan, psikologi dan budaya,” kata Oman. Lumbung Pangan Terkait tingkat kesadaran (mentaati protokoler keseha-



tan), Oman mengatakan, jika hanya sebagian saja warga yang patuh, maka dipastikan tidak akan berjalan efektif, dan penularan masih rentan terjadi. Sebab ada warga dengan kesadaran penuh memakai masker karena tahu dampak Covid-19, namun warga lainnya abai (enggan memakai masker) karena keakuannya yang merasa dirinya sehat terus-menerus, dan beranggapan mati atau tidak hal itu dipandang karena sebagi garis tangan. “Orang seperti inilah yang paling sulit dikendalikan. Oleh karenanya, perlu ada sanksi tegas yang membuat yang bersangkutan jera. Biar saja patuh (protokoler kesehatan) karena takut dengan sanksinya karena yang terpenting lambat laun akan menyadari tindakannya yang sebelumnya abai dengan pro-



tokoler kesehatan itu akan menjadi bahan koreksi ketua RT/RW di lingkungan Kampung Tangguh,” tandas Oman. Keberadaan Kampung Tangguh, menurut Oman, diyakini dapat menangkal bukan saja hanya penyebaran Covid-19 dan virus penyakit lainnya. Namun juga dapat mengurangi dampak tertekannya pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat karena situasi dan kondisi sosial ekonomi di era transisi new normal dewasa ini. :Dengan keberadaan lumbung pangan, mlijo gratis (persediaan sayur-mayur beserta lauk pauk bantuan sesama warga setiap dua atau tiga hingga lima hari sekali), merupakan wujud kegotongroyongan yang asli mandiri dari masyarakat kita,” ujarnya. [SP/Aries Sudiono]



Selasa, 14 Juli 2020



16 Sport



Suara Pembaruan



Potensi E-Sport Dioptimalkan [ J A K A R TA ] L e m b a g a Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora) menjalin kerja sama pengelolaan dana dan usaha keolahragaan dengan Indonesia Esport Association (Iespa) dalam rangka mengoptimalkan potensi cabang olahraga elektronik atau e-sport. Kerja sama tersebut tertuang dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) berdurasi tiga tahun yang ditandatangi oleh Direktur LPDUK, Agus Hardja Santana dan Ketua Umum Iespa Liem Che Chien. “Potensi olahraga e-sport sangat besar terutama dari sisi industri olahraga dan bisa tetap dijalankan dalam situasi pandemi. Kita menjalin kerja sama dengan Iespa karena organisasi ini sudah memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan event olahraga e-sport bertaraf nasional dan internasional. Iespa juga menjadi panitia saat e-sport dipertandingkan sebagai cabor ekshibisi dalam Asian Games 2018,” jelas Kepala Divisi Pendanaan dan Usaha Keolahragaan Agus Mauro, mewakili Direktur LPDUK pada keterangannya Senin (13/7).



Dalam MoU itu disebutkan, LPDUK akan memfasilitasi Iespa dalam pengelolaan dana CSR untuk pembangunan fasilitas cabor, pengelolaan dana sponsor untuk kegiatan yang pendanaannya mayoritas dan/atau telah di dibiayai oleh APBN dan/atau APBD, dan keagenan maupun hak intelektual yang berkaitan dengan kegiatan Iespa. Kedua belah pihak juga akan saling memberikan masukan, saran, melakukan pertemuan rutin, dan konsultasi secara berkala guna membahas rencana pengelolaan dana dan usaha keolahragaan secara transparan dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bentuk kerja sama yang lebih spesifik nantinya akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS). Liem Che Chien mengungkapkan, banyak hal yang potensial dapat dikerjasamakan dengan LPDUK. “Selain pencarian sponsor event-event nasional maupun internasional, Iespa juga ada lahan kosong yang bisa dibangun menjadi fasilitas tempat pelatihan atau stadion bagi cabor e-sport,” ujar Eddy Liem, sapaanya. [H-15]



Barcelona Kehilangan Antoine Griezmann



AFP/CESAR MANSO



Penyerang Barcelona asal Prancis, Antoine Griezmann (kanan), mengontrol bola pada pertandingan La Liga Spanyol melawan Real Valladolid di Stadion Jose Zorrilla, Valladolid Sabtu (11/7) lalu. Griezmann mengalami cedera pada laga ini dan kemungkinan absen hingga akhir musim.



[BARCELONA] Klub Barcelona mengumumkan bahwa penyerang mereka, Antoine Griezmann, mengalami cedera pada kaki kanan saat menang tipis 1-0 atas Real Valladolid Sabtu (11/7) lalu. Hanya saja, pihak klub tidak menyebutkan berapa lama mantan pemain Atletico Madrid itu akan berada di ruang perawatan. Namun menurut Marca, pemain ini tidak akan bisa membela Barcelona pada laga penentuan gelar juara La Liga musim ini, yaitu laga terakhir. Bila menang pada laga Selasa (14/7) dini hari, Madrid tidak butuh hingga laga terakhir untuk memastikan gelar juara La Liga musim ini. Mereka hanya butuh satu kemenangan lagi untuk menguburkan ambisi Barcelona pada pertengahan pekan ini. Artinya, Griezmann tidak bisa membantu timnya bertarung habis-habisan bersaing dengan Real Madrid. Namun Azulgrana berharap, Griezmann bisa bermain lagi saat timnya bertarung di ajang Liga Champions bulan depan. Barcelona harus menjamu Napoli di Camp Nou pada leg kedua babak 16 besar 8 Agustus mendatang, sebelum terbang ke Lisbon untuk menjalani babak perempat final. Itu pun dengan syarat, Lionel Messi dan kawan-kawan bisa mengatasi perlawanan Napoli. Masih menurut Marca, ini adalah cedera parah pertama yang dialami Griezmann selama bertahun-tahun. Pemain Timnas Prancis ini tidak pernah mengalami cedera berarti sepanjang karier sepakbolanya. Terakhir dia mengalami cedera pada Desember 2017



ketika masih bermain untuk Atletico Madrid. Itu pun bukan cedera parah hanya karena terjatuh. Akibatnya ia hanya absen pada satu pertandingan. Itu satu-satunya laga Rojiblancos yang tidak diperkuat Griezmann. Paling akhir Griezmann tidak bermain pada lebih dari satu laga karena cedera terjadi pada 2012 saat masih membela Real Sociedad. Ketika itu, ia absen pada tiga pertandingan karena masalah otot. Trio Maut Griezmann baru bergabung dengan Barcelona dari Atletico Madrid pada musim panas 2019 dengan mahar 120 juta euro. Ia diproyeksikan untuk menciptakan trio maut dengan Lionel Messi dan Luis Suarez di Camp Nou. Namun, ekspektasi itu tidak terpenuhi. Bahkan, Griezmann cukup sering duduk di bangku cadangan, terutama dalam beberapa pekan terakhir. Ini yang kemudian membuat keluarganya marah dan mengkritik pelatih Quique Setien. Setelah dikritik, trio Messi, Suarez, dan Griezmann atau trio MSG baru tampil beringas saat membantai Villarreal. Sayang penampilan itu tidak terlihat lagi pada laga setelahnya, meski peran ketiganya sangat besar untuk menciptakan gol kemenangan Barcelona yang dicetak Luis Suarez. Sepanjang musim ini, Griezmann baru mengoleksi 15 gol untuk Barcelona di semua kompetisi. Ia masih kalah dari Luis Suarez dan Lionel Messi yang mengoleksi gol lebih banyak untuk Barcelona. [Marca.com/ESPN/A-21]



Arsenal-Tottenham Fokus ke Liga Europa AFP



Bek Arsenal asal Brasil, David Luiz (kiri), menjatuhkan penyerang Tottenham Hotspur yang juga pemain Timnas Inggris, Harry Kane, pada pertandingan Liga Utama Inggris bertajuk derbi London Utara di Tottenham Hotspur Stadium, London, Senin (13/7) dini hari WIB. Tottenham menang 2-1.



[LONDON] Dua tim asal London Utara, Arsenal dan Tottenham Hotspur, hanya akan bertarung merebut tiket ke Liga Europa musim depan, setelah pintu ke Liga Champions tertutup rapat bagi mereka. Hanya saja, peluang Tottenham sedikit lebih bagus setelah menang tipis 2-1 atas Arsenal pada derbi London Utara di Tottenham Hotspur Stadium, Minggu (12/7). Pada laga tersebut, Arsenal unggul terlebih dahulu lewat gol Alexandre Lacazzete menit ke-16 sebelum disamakan oleh Son Heung-Min 3 menit berselang. Gol kemenangan si Lili Putih ditentukan oleh Toby Alderweireld menit ke81. Kehilangan tiga poin ini membuat Arsenal turun ke posisi sembilan klasemen sementara, satu setrip di bawah Tottenham Hotspur yang mengoleksi 50 poin. Sementara untuk Tottenham, tambahan tiga poin dari laga ini membuat mereka hanya berada tiga poin di belak a n g Wo l v e r h a m p t o n Wanderers di posisi keenam, batas akhir ke Liga Europa. Dengan tiga laga sisa, pelatih Tottenham Jose Mourinho sangat yakin timnya bisa mendapat jatah satu tiket di Liga Europa. Meski berada di posisi



sembilan, Arsenal juga masih optimistis bisa mendapat satu tiket ke kompetisi kelas dua di Eropa tersebut. Karena itu, persaingan mereka untuk merebut satu tiket ke Liga Europa akan sangat sengit. “Liga Europa memang bukan kompetisi antarklub terbesar di Eropa. Dia nomor dua. Namun, saya lebih suka bermain di Liga Europa daripada tidak sama sekali. Tottenham juga ingin meraih trofi tersebut,” kata Mourinho setelah pertandingan. Tekad yang sama juga diungkapkan pelatih Arsenal, Mikel Arteta. “Kami akan terus berjuang dan saya akan mendorong para pemain ini bertarung habis-habisan hingga akhir musim. Kami masih punya sedikit harapan dan kami akan berjuang hingga secara matematis kami ti-



dak bisa lagi mendapatkan tiket Liga Europa,” kata Arteta. Sementara terkait hasil pertandingan, Arteta menilai, k e m e n a n g a n To t t e n h a m Hotspur lebih sebagai hadiah dari para pemainnya. “Kami memberi hadiah kepada mereka, sebuah kesalahan individu dan ekseskusi bola mati membuat kami kembali kehilangan tiga poin. Meski demikian, saya tetap bangga pada para pemain. Seperti inilah kami, tidak peduli kami bermain di mana. Kami menyerang dan memaksa lawan bermain dengan bola-bola panjang dan mengembalikannya kepada kami. Sebetulnya, kami sudah membicarakan ini sebelum pertandingan hari ini bahwa eksekusi bola-bola mati sangat krusial. Benar, kami kehilangan tiga poin dari eksekusi bola mati itu,” kata mantan asisten pelatih Manchester City tersebut Beda dengan Arteta, pelatih Tottenham Hotspur, Jose Mourinho justru menilai bahwa kemenangan ini adalah hasil kerja keras anak asuhnya dan menjadi jawaban yang pas atas kritik menyusul kekalahan yang dialami pada laga sebelumnya. Kemenangan ini terasa lebih istimewa karena diraih dalam laga derbi.



“Mengalahkan klub besar selalu istimewa, apalagi mereka adalah rival terbesar sepanjang sejarah. Para pemain saya mempersiapkan laga ini kurang dari 48 jam dan ini sangat tidak adil. Meski demikian, mereka tampil fantastis, memiliki komitmen sangat tinggi, dan punya kemauan untuk menang,” kata Mourinho Setelah pertandingan. Terlempar Sementara itu, Leicester City terancam terlempar dari empat besar dan kehilangan tiket Liga Champions setelah menelan kekalahan telak 1-4 dari Bournemouth pada pertandingan terpisah yang berlangsung di Vitality Stadium, Senin (13/7) dini hari WIB. Meski unggul cepat lewat gol Jamie Vardy menit ke-23, Bournemouth berhasil memanfaatkan keunggulan jumlah pemain sejak menit ke-67 setelah Leicester bermain dengan 10 orang menyusul pengusiran Caglar Soyuncu keluar lapangan, setelah menerima dua kartu kuning. Bournemouth berhasil menyamakan kedudukan menit ke-66 lewat eksekusi penalti Junior Stanislas diikuti gol Dominic Solanke menit



ke-67. Jonny Evans lalu mencetak gol bunuh diri pada menit ke-83 sebelum ditutup gol Solanke hanya tiga menit sebelum pertandingan berakhir. Kekalahan ini akan membuat Leicester keluar dari empat besar bila Manchester United (MU) bisa mengatasi Southampton di Old Traffod pada Selasa (14/7) dini hari. Bahkan, bila Paul Pogba dan kawan-kawan mampu meraup tiga poin, mereka langsung sodok ke posisi ketiga dan mengusir Chelsea ke tempat keempat klasemen sementara. Meski demikian, ketiga klub yaitu MU, Chelsea, dan Leicester akan bertarung habis-habisan pada tiga laga sisa untuk merebut dua tiket ke Liga Champions. Pelatih Liecester City, Brendan Rodgers mengaku, timnya tidak bermain bagus, sehingga gagal menciptakan kenyamanan dalam bermain. “Kami tidak cukup bagus untuk bermain dengan nyaman. Meski demikian, kami tetap mengontrol pertandingan tetapi kami membiarkan tim lawan kembali ke permainan lewat sebuah tendangan penalti. Sejak itu, saya sangat kecewa dengan penampilan tim,” kata Rodgers yang juga mantan pelatih Liverpool itu. [ESPN/Sky Sports/A-21]



Milan Pertahankan Rekor Belum Terkalahkan [NAPOLI] Laju positif AC Milan sejak Liga Serie A Italia bergulir kembali 20 Juni lalu, tertahan setelah hanya bermain imbang 2-2 melawan Napoli di San Paolo, Senin (13/7) dini hari WIB di San Polo. Pada dua laga sebelumnya, I Rossoneri memetik kemenangan telak masing -masing atas Lazio (3-0) dan Juventus (4-2). Meski demikian, Milan masih mempertahankan laju tidak terkalahkan sejak Serie A bergulir kembali. Pada laga di San Paolo tersebut, Milan unggul terlebih dahulu lewat gol Theo Hernandez menit ke-20, sebelum disamakan oleh Giovani Di Lorenzo 14 menit kemudian dan bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, tepatnya menit ke-60, tuan rumah Napoli berbalik unggul lewat gol Dries Mertens, tetapi Franck Kessie berhasil menyamakan kedudukan dari titik putih pada menit ke-73. Tiga menit sebelum laga usai, Milan bermain dengan 10 orang setelah Alexis Saelemaekers mendapat kartu merah, setelah menerima dua kartu kuning. Namun, Napoli gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain hingga laga usai dan harus menerima hasil imbang 2-2. Dengan hasil ini, Milan menjaga peluang mereka tam-



AFP/MIGUEL MEDINA



Gelandang AC Milan asal Pantai Gading, Franck Kessie (tengah), merayakan golnya ke gawang Juventus pada pertandingan Liga Serie A Italia di San Siro Selasa (7/7) waktu setempat. AC Milan bermain imbang 2-2 melawan Napoli di San Paolo, Senin (13/7) dan Kessie juga mencetak satu gol.



pil di kompetisi Eropa musim depan. Saat ini Milan berada di posisi ketujuh klasemen sementara dengan 50 poin, tertinggal dua angka dari Napoli yang berada persis di atasnya. Sementara dengan pemuncak klasemen, Juventus, Milan tertinggal 26 poin. Menanggapi hasil ini, pelatih AC Milan Stefano Pioli menilai, Zlatan Ibrahimovic dan kawan-kawan tetap patut dipuji. Pasalnya, dalam tiga pertandingan terakhir, mereka berhadapan dengan lawan-lawan berat yang menjadi tim terbaik di Serie A. “Ini laga yang amat sa-



ngat berat, setelah melawan Lazio dan Juventus. Kami berhadapan tim-tim terbaik di Serie A, tetapi kami tetap memperlihatkan bahwa kami adalah tim yang mumpuni,” kata Pioli kepada Sky Sport Italia. Penampilan Bagus Ia melanjutkan, “Ketika kami mendapat poin dengan penampilan yang bagus melawan musuh yang kuat, itu menambah kepercayaan diri. Kami juga mencetak gol yang bagus untuk memimpin terlebih dahulu. Setelah tertinggal, kami berjuang untuk kemudian menya-



makan kedudukan.” Saat ditanya tentang reaksi Zlatan Ibrahimovic yang memperlihatkan ketidakpuasannya saat diganti setelah Napoli berbalik unggul, Pioli menegaskan bahwa seungguhnya Ibra, sapaan Zlatan Ibrahimovic, kecewa karena timnya tertinggal. “Ibra marah karena kami kalah dan kemasukan gol. Ia selalu ingin memberikan yang terbaik untuk tim begitu juga dengan para pemain lain,” kata Pioli. Secara terpisah, seusai laga tersebut, Direktur Teknik AC Milan, Paolo Maldini mengaku, AC Milan mengalami ke-



majuan sejak La Liga bergulir kembali. Itu terjadi karena selama lockdown, Stafano Pioli bekerja sangat keras dan memiliki waktu cukup untuk memoles tim sesuai dengan filosofi sepakbolanya sejak menggantikan Marco Giampaolo yang dipecat Milan hanya tiga bulan sejak menggantikan Gennaro Gattuso. “Memang butuh waktu agar kerja sama tim berlangsung bagus dan setiap orang sadar bahwa mereka harus melakukan sesuatu. Sebelumnya, kami tidak punya cukup waktu untuk melakukan itu. Sekarang kami punya dan hasilnya pun cukup positif. Itu sebabnya kami berada pada rel yang benar dan akan terus memanjat klasemen. Tidak mudah bermain setiap tiga hari sekali. Beberapa pemain mengalami kelelahan di ujung laga. Namun, kami tetap terus melaju. Idealnya, terjadi beberapa pergantian pada laga Rabu nanti karena ada beberapa pemain yang harus istirahat,” kata Piolo menanggapi Maldini. Sementara pelatih Napoli, Gennaro Gattuso, menghadapi laga ini penuh dengan emosi. Pasalnya, ini pertandingan pertamanya melawan mantan klub yang pernah dilatihnya. Milan dipecat akhir musim lalu dan digantikan Marco Giampalo. [ESPN/ Football-Italia.net/A-21]



Selasa, 14 Juli 2020



Jakarta 17



Sua­ra Pem­ba­ru­an Pemkot Bekasi Bersikukuh Bukan Limbah B3



Penanganan Limbah Harus Diperjelas [BEKASI] Kontroversi limbah medis yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) Sumurbatu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, harus diperjelas. Penegakkan hukum berdasarkan fakta yang ada harus terus dilakukan agar tindakan tersebut tidak terulang lagi. Demikian disampaikan Sekretaris Perkumpulan Tenaga Ahli Lingkungan Hidup Indonesia (Pertalindo) Jawa Barat Chris Pasaribu di Jakarta, Senin (13/7). Dikatakan, tindakan membuang limbah medis atau sam-



pah mempunyai dampak lingkungan yang cukup besar. Apalagi, pada masa pandemi Covid-19 ini, semua limbah yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan wabah tersebut harus dikelola secara ketat sesuai aturan yang ada.



“Jangan sampai tindakan membuang limbah medis tidak sesuai aturan itu dibiarkan. Hal itu membahayakan manusia dan lingkungan sekitarnya,” jelas Chris. Untuk itu, pihaknya sangat mendukung agar langkah hukum harus terus dilakukan kepada pihak-pihak yang diduga membuang limbah tersebut. Hal itu akan memberikan efek jera dan bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya. Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) menegaskan dugaan limbah medis yang dibuang ke TPA Sumurbatu, Bantargebang, bukan merupakan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Hal ini, berbeda pendapat dengan temuan awal yang diungkapkan pertama kali oleh Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) Bagong Suyoto. “Pemerintah daerah berkesimpulan, sampah yang diduga sebagai limbah medis merupakan sampah domestik yang dihasilkan dari sampah rumah tangga,” ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi, Tanti Rohilawati, Senin. Dia menjelaskan, berdasarkan tinjauan ke lapangan bersama Dinas Lingkungan Hidup(LH) Kota Bekasi, sampah-sampah tersebut termasuk kategori sampah domestik yang terbungkus plastik polybag warna hitam. Isinya berupa masker sekali pakai, kertas pembungkus obat serta kertas resep obat dari dokter. “Kami menyebut ini bukan limbah medis karena semua sampah medis dibungkus dengan kantong berwarna kuning tertutup rapat dan diserahkan kepada pihak ketiga, yang memiliki izin pengolahan limbah B3,” bebernya.



Pemkot Jaksel Adakan Uji Emisi Pertama di Masa Pandemi [JAKARTA] Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan  mengadakan uji emisi kendaraan bermotor pertama di masa pandemi Covid-19 yang dijadwalkan pada Kamis (16/7). Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Isnawa Adji dalam rapat persiapan pelaksanaan uji emisi tingkat Kota Jakarta Selatan, Senin, mengatakan terdapat dua lokasi kegiatan uji emisi yang disiapkan. "Uji emisi pertama dilaksanakan di halaman Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, sedangkan kedua di kantor PT Telkom Gatot Subroto," kata Isnawa. Uji emisi menyasar kendaraan operasional pemerintah dan kendaraan pribadi milik warga serta kendaraan milik perkantoran di sekitar PT Telkom Gatot Subroto. Tujuan uji emisi adalah untuk menjaga kualitas udara



Jakarta lebih bersih sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Pelaksanaan uji emisi ini menargetkan sekitar 350 kendaraan, gratis atau tidak dipungut bayaran dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB. "Uji Emisi ini akan sangat baik bila pesertanya lebih optimal dan yang paling penting adalah kita mengajak masyarakat untuk mengikutinya," kata Isnawa. Isnawa berharap ke depan uji emisi kendaraan bermotor dapat dilaksanakan setiap bulan, agar udara di Kota Jakarta dapat lebih bersih lagi. Selain itu, uji emisi tidak hanya menyasar kendaraan dinas operasional pemerintah kota saja, tapi kendaraan



operasional dari institusi lainnya. "Seperti kendaraan operasional Polres Jakarta Selatan, PMI dan perusahaan swasta," kata Insawa. Uji emisi diselenggarakan oleh Sudin Lingkungan Hidup Kota Jakarta Selatan untuk kendaraan bermotor berbahan bakar solar dan bensin. Kepala Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Tiyana menambahkan, uji emisi kali ini dapat diikuti oleh sepeda motor. "Jadi untuk ke depan Pergub uji emisi tidak hanya untuk mobil tetapi sepeda motor juga bisa. Dan kami menyediakan alat uji emisi itu ada tujuh, dua solar dan lima bensin," kata Tiyana. Uji emisi mutlak dilakukan di wilayah DKI Jakarta untuk mengatasi permasalahan polusi udara. [Ant/H-12]



Pemeriksaan Covid-19



ANTARA/Fauzan



Seorang tenaga kesehatan dengan pakaian pelindung diri lengkap berbincang dengan keluarga pasien di ruangan pemeriksaan COVID-19 di rumah sakit rujukan COVID-19 RSUD Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (13/7).



Istimewa



Berbagai jenis limbah medis yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) Sumurbatu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.



Sedangkan sampah domestik, kata dia, biasanya dibungkus dengan plastik warna hitam seperti yang ditemukan beberapa waktu lalu. Sampah medis yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) biasanya ditampung sementara di rumah sakit, Puskesmas atau klinik sebelum diangkut oleh pengelola limbah B3. “Paling lama sehari sampah medis tersebut berada di tempat penampungan sementara fasyankes, sebelum dibawa pengelola pihak ketiga,” imbuhnya. Selain itu, Dinkes Kota Bekasi juga melakukan pengawasan secara berkala terhadap rumah sakit swasta maupun milik pemerintah serta fasyankes lainnya, untuk memastikan pembuangan limbah medis sudah sesuai aturan yang



berlaku dan tidak dibuang ke TPA. “Diminta kepada rumah sakit untuk melakukan evaluasi secara berkala kerja sama dengan pengelola limbah medis pihak ketiga. Pastikan, apakah limbah tersebut dikelola dengan baik,” imbuhnya. Sedangkan, Kepala Dinas LH Kota Bekasi, Yayan Yuliana, menambahkan tidak ditemukan limbah medis bekas penanganan pasien Covid-19 seperti yang dilaporkan oleh Ketua KPNas. “Kita melakukan pengawasan dari hasil laporan rumah sakit, Puskesmas atau klinik per triwulan terkait pengelolaan limbah. Artinya, kita melakukan pengawasan secara berkala pembuangan limbah medis di Kota Bekasi,” ungkap Yayan. Penjelasan Yayan ini ber-



beda dengan pernyataannya pada Selasa (8/7) lalu bahwa pelaku dugaan pembuangan limbah medis serta B3 ke TPA Sumurbatu telah teridentifikasi. "Dari hasil verifikasi dan inspeksi ke lokasi, terlihat adanya struk pembayaran dan beberapa kertas bekas resep atas nama RS swasta,” ujar Yayan Yuliana, Selasa (8/7). Saat itu, jajaran Dinas LH juga mengabarkan bahwa kasus tersebut tengah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian untuk ditangani sesuai dengan aturan yang berlaku di tingkat nasional maupun Kota Bekasi. Sebelumnya, keberadaan limbah tersebut diakui para pemulung di TPA Sumurbatu dan biasanya dibuang saat tengah malam. Sampah medis tersebut sudah terlihat sejak awal Juni 2020.



“Sejak awal Juni sudah ditemukan masker, bungkus obatan,” ujar Jaenal (40), salah satu pemulung. Penjelasan tersebut memperkuat penemuan limbah med i s d i T PA S u m u r b a t u , Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, oleh jajaran Koalisi Persampahan Nasional (KPNas). Berdasarkan investigasi KPNas pada 4 Juli 2020 masih ditemukan pembuangan limbah medis diduga bekas penanganan Covid-19 di Zona IV TPA Sumurbatu. “Limbah medis itu bekas sortir dan sisa-sisanya dibuang ke Zona IV tersebut. Sebagian limbah medis itu tercampur dengan sampah biasa. Sebagian masih dalam sejumlah bungkus keresek merah,” ujar Ketua KPNas Bagong Suyoto. [160/H-12]



Anies Diminta Tak Buka Hiburan Malam [JAKARTA] Ketua Dewan Pimpinan Satuan Tugas Anti Narkoba (DPP SAN) Anhar Nasution meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak membuka tempat hiburan malam selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. Pasalnya, tempat hiburan sangat sulit untuk menerapkan physical distancing. “Coba bayangin saat karaokean. Bagaimana menyanyi terpisah, apa rasanya, belum lagi saat clubing, mau bagaimana berjoget dengan berjarak,” kata Anhar di



Jakarta, Senin (13/7). Apalagi, kata Anhar, saat memakai jasa pemandu lagu, sulit dilakukan physical distancing. Menurut dia, para pelanggan enggan rugi karena harus duduk berjauhan. Demikian juga, kata Anhar, rencana pembukaan gerai pijat, yang juga sulit menerapkan physical distancing. Pasalnya sentuhan kulit antara lengan, tangan, tubuh pelanggan terjadi. "Dengan keluar masuk orang di kedua tempat ini membuat tempat hiburan dan



gerai pijat rawan akan penyebaran Covid-19. Jadi kalau saran saya mending ditunda dulu,” ucapnya. Terlebih saat ini, lanjut Anhar, angka positivity rate di Jakarta belakangan ini naik dari angka 5 persen ke 10,5 persen. Menurut dia, jika tidak diantisipasi, maka lonjakan pasien positif di Jakarta bisa tak terkendali. Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani yang meminta agar tempat hiburan tak dibuka saat PSBB transisi. Menurut



Zita, lebih baik Anies memprioritaskan pembukaan sekolah terlebih dahulu agar para siswa bisa belajar secara tatap muka. Jika Anies tetap ngotot membuka hiburan malam sebelum sarana pendidikan pada PSBB transisi tahap kedua nanti, kata Zita, PAN menyatakan untuk menolak kebijakan tersebut. "Nah, itu saya tolak keras, jangan sampai tempat hiburan dibuka sebelum pendidikan dibuka. Bila itu terjadi, saya akan kritik dan tolak keras," kata Zita. [YUS/H-12]



Rumah Terbakar, 3 Penghuni Meninggal di Bekasi [BEKASI] Api melalap satu rumah di P erum G riya Jatimurni Blok D Nomor 11 RT 04/RW 05 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondokmelati, Kota Bekasi, Senin (13/7) dini hari. Akibat insiden ini, tiga penghuni rumah tewas karena terjebak di kamar dan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. “Kejadiannya sekitar pukul 03.00 WIB tadi, dugaan awal api berasal dari obat nyamuk bakar,” ujar Kasubag Humas Polrestro Bekasi Kota, Kompol Erna Ruswing Andari, Senin. Dia menjelaskan, anggota Kepolisian setempat mendapat informasi dua jam kemudian dan langsung menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) yakni rumah milik Adi Yularso (54). Berdasarkan penuturan pemilik rumah, kata Erna, Adi melihat api pertama kali sudah membakar tempat tidur yang berada di ruang keluarga. Kemudian, Adi memban g u n k a n i s t r i n y a , Tr i s



Istimewa



Satu unit rumah di Perum Griya Jatimurni, Kecamatan Pondokmelati, Kota Bekasi, Senin (13/7) dini hari dan menewaskan tiga penghuni yang terjebak di dalam kamar.



Ambarwati (48) serta anaknya Lafin Bassam (24). Lafin sempat meminta bantuan petugas keamanan perumahan sedangkan Adi dan istrinya berupaya memadamkan api dengan alat seadanya.



Saat Lafin kembali ke rumahnya, api sudah membesar membakar ruangan keluarga. Istri serta kedua anaknya, LR (20) dan NL (14) terjebak di dalam kamar hingga meninggal dunia. Sedangkan,



Adi dan Lafin sempat menyelamatkan diri. “Petugas Damkar dikerahkan sebanyak enam unit dan dibantu warga sekitar untuk proses pemadaman,” imbuhnya. [160]



Selasa, 14 Juli 2020



18 Jakarta



Sua­ra Pem­ba­ru­an



1 Pekerja Bogor Junction Positif Covid-19, 200 Karyawan Jalani Swab Test [BOGOR] Sebanyak 200 karyawan Bogor Junction menjalani swab test, setelah satu pekerjanya dinyatakan terpapar Covid-19. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meminta agar pengelola pusat perbelanjaan setop beroperasi sementara. Swab test yang digelar di lantai 4 Bogor Junction ini langsung ditangani oleh tenaga kesehatan (nakes) dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor. K e t u a G u g u s Tu g a s Covid-19 Dedie A Rachim menuturkan, total ada 200 karyawan yang mengikuti swab test. Ini merupakan protokol yang harus dijalankan sesuai arahan usai diketahui satu pekerja dinyatakan positif. “Iya hari ini dan hasilnya tiga hari mendatang. Bila dinyatakan seluruhnya negatif maka operasional perniagaan dapat dibuka kembali. Hanya saja bila diketahui ada yang positif, kami lakukan pelacakan kembali dan operasional masih harus tutup,” kata Dedie, Senin (13/7). Dedie yang juga Wakil Wali Kota Bogor menjelaskan, sebelumnya dilakukan pemeriksaan rapid test terhadap 154 karyawan oleh pihak manajemen di RSUD Kota Bogor pada Kamis (9/7) mengikuti SE Menteri Perdagangan untuk pelaku usaha harus memastikan karyawannya bebas Covid-19, minimal dengan pemeriksaan rapid test. "Dan hasilnya 153 nonre-



aktif, 1 reaktif kemudian dilakukan swab kepada yang bersangkutan, hasilnya positif,” jelasnya. Hasil pelacakan sementara, ada dugaan pasien positif itu terpapar dari luar pusat perbelanjaan. Hal tersebut dikarenakan, pasien bukan pekerja sebagai karyawan yang mengikuti jam kerja pusat perbelanjaan. “Ada kemungkinan dari luar mal. Karena pasien ini tidak stay terus di mal selama mal buka. Ia bisa jalan-jalan ambil barang dagangan atau apa. Dia juga punya tenant di mal lain,” kata Kadinkes Kota Bogor Sri Nowo Retno. Kedua, dari ratusan yang dites di mal, hanya satu. Berkaca pada pengalaman, bila dalam satu area apalagi ruangan tertutup seperti. Bila klaster merujuk pada satu tempat, hasilnya bisa lebih dari dua hingga tiga pasien yang terkonfirmasi positif. “Contoh tes di ruang tertutup seperti di swalayan Mitra 10, didapat 21 positif, tes di



Vento Saudale



Pusat Perbelanjaan Yogya Junction Bogor menghentikan operasional selama tiga hari setelah satu pekerjanya dinayatakan positi Covid-19.



kantor badan kepegawaian ada 17 positif. Bila satu orang merujuk satu tempat itu belum ada kasusnya. Tetapi kami terus tracing,” lanjut Retno. Sementara itu, Manajer Area Yogya Bogor-Jakarta Endang Yudi memastikan akan mengikuti instruksi gugus tugas. Setelah rapid test yang dilakukan pengelola pada Kamis lalu, pasien yang



DKI Tingkatkan Kapasitas Tes Covid-19 [JAKARTA] Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan berbagai pigak dalam rangka meningkatkan kapasitas testing Covid-19 di Jakarta. Sejumlah strategi dalam melakukan testing yakni pertama, melalui kunjungan yang datang ke rumah sakit secara pasive case finding, menunggu kasus bergejala datang ke RS. "Yang kedua, dari kasus positif di RS, yang lakukan kontak tracing, kemudian turun ke lapangan, cari kasus covid dari kasus confirm (di RS)," ujar Widya di Jakarta, Senin (13/7). Ketiga active case finding. Artinya, cari kasus positif dan kan sudah membuat mapping wilayah, kelurahan yang merah, daerah yang laju incident rate-nya tinggi. "Nah, dari situ turun, lakukan active case finding. Untuk rasio di mana-nya, selain juga ada di komunitas, di



pasar, kemudian kami juga ketitipan datanya, pekerja migran Indonesia, meskipun berasal dari provinsi, tetapi karena itu masuk di DKI sementara karena masuk di DKI, tetap kita masukkan dalam daftar DKI," jelasnya. Widya menambahkan, meskipun terus melakukan active case finding namun tidak langsung ke semua masyarakat umum di tes. "Kita fokuskan kepada tadi, di tempat-tempat yang laju incident ratenya tinggi, ada klaster baru. Jadi, kombinasi antara active case finding dan kontak tracing," katanya. Terkait dengan test PCR, Widya mengatakan, pihaknya terus meningkatkan tes PCR di berbagai wilayah. Tes PCR dilakukan mulai dari tingkat Puskesmas. "Semua yang kami laporkan sebagai kasus positif adalah melalui pemeriksaan pengambilan swab, dilakukan melalui pemeriksaan



PCR. Melalui pemeriksaan pengambilan Swab dan dilakukan pemeriksaan PCR. Kalau rapid tidak kami laporkan sebagai kasus positif. Jadi hasil positif yang disampaikan melalui pemeriksaan PCR," katanya. Widya berpesan PSBB belum ditutup dalam waktu dekat. Ia meminta masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan. Bagaimana memakai masker, menjaga jarak aman kemudian mencuci tangan dengan sabun. Hal itu harus menjadi bagian dari merubah prilaku warga menjadi lebih sehat. "Ini yang kami tetap terus kampanyekan," katanya. Tim Dinkes, kata Widya, terus melakukan active case finding kepada daerah-daerah rawan dan klaster baru. Singgungan antara daerah RW yang tadi tinggi dan kasus positif bahwa pada saat menetapkan suatu daerah itu harus dipantau ketat. [H-14]



Meroketnya Covid-19, DPRD DKI: Jangan Biarkan Gubernur Tarik Rem Darurat



[JAKARTA] Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengaku khawatir atas meroketnya angka Covid-19 di Jakarta. Sejak pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi, penambahan Covid-19 di Jakarta mencapai lebih dari 6.000 kasus baru. "Ini masyarakat kebablasan tidak berdisiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Saya kira, anggapan new normal di benak masyarakat selama ini keliru. Mereka menganggap, PSBB transisi ini kembali ke keadaan seperti sedia kala, seperti sebelum pandemi Covid-19 terjadi, padahal bukan," ujar Mujiyono, di Jakarta, Senin (13/7/2020). Menurut Mujiyono, masyarakat secara umum cenderung abai terhadap protokol kesehatan yang terus digemborkan pemerintah. Pelonggaran PSBB, kata dia, seharusnya tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan.



"New normal itu bukan normal. Tapi kondisi kehati-hatian dalam masa pendemi. Masa dimana vaksin belum ditemukan. Dan new normal diterapkan untuk pergerakan ekonomi. Kalau ekonomi aman, bisa saja kemarin pemerintah menerapkan lock down kayak Singapore. Jangan biarkan pak gubernur menarik rem darurat," jelas dia. Di Singapura, kata politisi Partai Demokrat ini, kondisi ekonomi tidak bergerak selama 3 bulan karena lockdown tidak menyebabkan keuangan negara itu kolaps. Lain halnya dengan Indonesia, saat PSBB diterapkan kondisi keuangan negara langsung terkontraksi. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membeberkan kasus Covid-19 di ibu kota selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Sejak PSBB transisi dimulai dari 4 Juni dan sampai hari Minggu (12/6/2020) ini, tercatat ada 6.748 kasus baru Covid-19. [YUS]



dinyatakan reaktif dan akhirnya positif telah melakukan isolasi mandiri. “Selain digelarnya swab test, seluruh area Bogor Junction juga disemprot menggunakan desinfektan secara menyeluruh. Kami penyemprotan desinfektan dua kali sehari, yaitu pagi hari sebelum buka dan malam hari setelah tutup,” ungkap Yudi.



Pemkot Bogor juga mengimbau kepada para pengunjung yang sempat berbelanja rentan waktu 25 Juni hingga 9 Juli agar segera melapor ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Bogor. Terminal Sebanyak 70 orang dengan status orang dalam pemantauan



(ODP) yang merupakan hasil tracing dari klaster Terminal Baranangsiang menjalani swab test di kantor Dinas Kesehatan, Senin (13/7). Ketua GTPP Covid-19 Kota Bogor, Dedie Rachim, mengungkapkan dengan adanya kasus terkonfirmasi positif di Terminal Baranangsiang, menunjukkan kalau transportasi publik masih menjadi an-



caman penyebaran Covid-19. "Hal ini mengkonfirmasi bahwa potensi penyebaran Covid-19 dari transportasi publik masih menjadi ancaman bila tidak dikendalikan dengan serius," kata Dedie. Lebih lanjut, Dedie mengungkapkan, meski 7 orang yang terdiri dari penumpang dan awak bus ini sudah terkonfirmasi positif, namun tim GTPP Covid-19 Kota Bogor masih belum mau mengeluarkan rekomendasi untuk penutupan atau pemberhentian o p e r a s i o n a l Te r m i n a l Baranangsiang. Dikatakan, urusan transportasi publik seperti ini merupakan tanggungjawab bersama dari beberapa pemangku kepentingan. "Sistem aglomerasi perhubungan baik kereta, bus dan angkutan umum lain sejak awal pandemi sudah menjadi perhatian pemerintah daerah agar diberi perhatian khusus untuk mengurangi tingkat resiko," pungkasnya. Sekadar diketahui, berdasarkan hasil swab test yang d i g e l a r d i Te r m i n a l Baranangsiang pada Jumat (10/7) lalu, menghasilkan 7 orang terkonfirmasi positif dari 114 spesimen. Namun berdasarkan data pribadi pasien terkonfirmasi positif hanya 3 orang saja yang ber-KTP Kota Bogor dan sisanya merupakan warga luar Kota Bogor. [VEN/H-12]



Kasus Baru, Bekasi Giatkan Peran RW Siaga [BEKASI] Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menggiatkan kembali peran RW Siaga dalam menekan lonjakan penularan Covid-19. Dalam beberapa hari terakhir, kasus penularan Covid-19 melonjak kembali di beberapa daerah, termasuk di Kota Bekasi. “Dalam beberapa hari terakhir ini, terjadi lonjakan kasus baru. Kasus baru ini, sangat erat dengan transmisi baik langsung maupun tidak langsung transit di keluarga yang berinteraksi dengan daerah tertentu sehingga keluarlah kasus-kasus baru di klaster keluarga,” ujar Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Senin (13/7). Untuk itu, kata dia, Pemkot Bekasi terus berupaya mencari formula maupun kebijakan dalam penanganan kasus-kasus baru Covid-19 di wilayahnya. Belum lama, ini ditemu-



Istimewa



Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bersama Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Wijonarko, Dandim 0507/Kota Bekasi Letkol Arm Iwan Apriansyah menggiatkan kembali penyelenggaraan penilaian RW Siaga di Kota Bekasi, Senin (13/7).



kan kasus Covid-19 yang terjadi di kalangan aparatur sipil negara (ASN), khususnya di bagian Inspektorat Pemkot Bekasi. Penanganan cepat dilakukan oleh tim medis dengan melakukan pemutusan rantai penyebaran Covid-19.



“Tim medis, tim surveilans terus melakukan upaya -upaya dalam 24 jam terselesaikan kasus-kasus baru teridentifikasi,” bebernya. Upaya tersebut tentunya, didukung dengan sarana dan prasarana medis seperti keter-



sediaan alat tes cepat dan alat tes swab PCR. “Saya tekankan sekali lagi kepada Dinas kesehatan dan Direktur RSUD Kota Bekasi untuk menghitung ulang jumlah alat rapid test dan swab sampai dengan Desember, begitu juga dengan APD, jangan sampai lalai (kekurangan),” ungkapnya. Rahmat menegaskan, walaupun angka kematian pasien Covid-19 sudah nihil dan tingkat kesembuhannya mencapai 100 persen, masyarakat diminta tidak mengabaikan syarat ketat protokol kesehatan. “Dalam 10 hari terakhir, ada kenaikan kasus namun ketua tim dokter penanganan Covid-19 ini sudah melakukan hal yang luar biasa karena masa paling lama 6-7 hari dan sudah bisa pulang dan nantinya akan dipantau langsung oleh petugas Puskesmas,” katanya. [160]



41 Pedagang Positif Covid-19, Pasar Cempaka Putih Ditutup [JAKARTA] Pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat tutup selama tiga hari pada 13 hingga 15 Juli 2020, menyusul ditemukannya 41 pedagang di salah satu pusat perekonomian itu positif terpapar Covid-19 pada pekan lalu usai dilakukan tes usap massal dari Puskesmas setempat. "Penutupan di mulai hari ini untuk mengantisipasi dan kami lakukan sterilisasi. Penutupan sampai tiga hari, Senin, sampai Rabu. Kamis baru buka," kata Kepala Pasar Cempaka Putih Eko Purwanto, Jakarta Pusat, di Jakarta, Senin (13/7). Secara terpisah, Kepala Puskesmas Cempaka Putih Dicky Alsadik membenarkan penutupan itu dan pihak terkait segera melakukan penyemprotan disinfektan. Dicky mengatakan pemeriksaan tes usap massal di Pasar Cempaka Putih dilakukan pada Rabu (8/7) dan hasilnya



ANTARA/Nova Wahyudi



Petugas keamanan berjaga di Pasar Cempaka Putih, Jakarta, Senin (13/7). Pengelola Pasar Cempaka Putih menutup sementara pasar tersebut hingga Rabu (15/7) menyusul 41 orang pedagang terkonfirmasi positif Covid-19.



didapatkan 41 dari sekitar 90 pedagang ditemukan positif Covid-19. Lebih lanjut, katanya, kasus itu juga ditemukan mulai dari orang bergejala dan orang tanpa gejala (OTG). "Itu mereka ada yang OTG,



lalu ada yang bergejala tapi dianggap biasa saja mereka merasa itu bukan gejala. Tinggalnya ada yang di wilayah Cempaka Putih dan luar Cempaka Putih. Tentu kita koordinasi dengan Puskesmas wilayah domisilinya. Ada yang



beberapa ke Wisma Atlet dan isolasi mandiri," kata Dicky. Lebih lanjut disebutkan, u s a i p e n u t u p a n p a s a r, Puskesmas Cempaka Putih merencanakan untuk melangsungkan tes usap massal kedua dan dapat menjangkau seluruh pedagang pasar. "Masih ada yang belum ikut tes usap. Setelah pasar kembali beroperasi, kita bicarakan sama pihak pasar apakah bisa dilakukan swab berikutnya,” ujar Dicky. Seperti diketahui, pasar merupakan salah satu kawasan yang diawasi secara ketat oleh Pemprov DKI Jakarta mengingat cukup banyak kasus positif Covid-19 ditemukan di pasar -pasar khususnya sejak pencarian aktif kasus  secara gencar dilakukan. Hingga Minggu (12/7) kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta yang terkonfirmasi di pasar ditemukan sebanyak 6,8 persen. [Ant/YUS/H-12]



Selasa, 14 Juli 2020



Jakarta 19



Sua­ra Pem­ba­ru­an



Disdik Depok Menoleransi Tatap Muka [DEPOK] Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok menoleransi tatap muka siswa pada masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS), Senin (13/7). Hal itu tentu bertentangan dengan instruksi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok yang masih melarang kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Namun, menurut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah III Kota Depok-Bogor Aang Karyana, kegiatan MPLS tatap muka di SMA Negeri 2 Depok hanya berlangsung satu hari saja. "Selama protokol kesehatan dilaksanakan secara ketat maka masih kami izinkan. Ini pun tidak boleh lama-lama hanya satu jam saja. Kedatangan siswa ke sekolah juga harus mendapat izin dari orang tua. Kalau orang tua tak mengizinkan maka sekolah juga tidak boleh memaksa siswa untuk hadir," papar Aang. Diungkapkan, ada banyak hal yang disampaikan sekolah pada hari pertama MPLS, karena itu, sangatlah penting bagi siswa untuk hadir. Selain itu juga diberitahukan perihal psikotes yang dilakukan pihak sekolah terkait untuk penjurusan minat bakat siswa yang sudah dilakukan sejak di kelas X. "Hari berikutnya harus dilakukan secara daring. MPLS berlangsung hingga Jumat. Di Depok hanya SMA Negeri 2 Depok yang meminta izin untuk ini," tutur Aang. SMA Negeri 2 Depok mengumpulkan siswa kelas X untuk mengikuti MPLS pada hari pertama sekolah. Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Fikri mengatakan, kegiatan MPLS bagi siswa kelas X tersebut tetap mematuhi aturan protokol kesehatan. Masing-masing dibagi menjadi tiga kelompok siswa dari total 120 siswa.



SP/Joanito De Saojoao



Siswa-siswi tahun ajaran baru 2020 mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) di SMAN 16 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (13/7). Pemerintah Kota Bekasi memutuskan belum membuka sekolah dan menggelar kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka. Pada hari pertama tahun ajaran baru 2020/2020 ini, semua sekolah di Kota Bekasi hanya menggelar orientasi siswa secara serempak. Orientasi siswa atau masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) itu diterapkan berbeda-beda. Sebagian ada yang secara penuh digelar "online" oleh para siswa baru, tetapi ada juga yang digelar secara langsung datang ke sekolah dengan perwakilan siswa, seperti yang terjadi di SMAN 16 Kota Bekasi.



Fikri menuturkan, ada tiga tahap kegiatan MPLS kelas X SMAN 2 Depok. Masingmasing tahapnya dilakukan selama satu jam dan diikuti oleh 120 siswa. Diungkap Fikri, mereka dibagi ke dalam enam kelas dan masing-masing kelas terdiri dari 20 siswa. Tahap pertama pukul 08.00-09.00 WIB, tahap kedua pukul 09.3010.30 WIB dan tahap tiga pukul 11.00-12.00 WIB. Tiap siswa yang baru datang dilakukan protokol kesehatan yang ketat. Berupa pengukuran suhu tubuh dengan thermogun, cuci tangan dengan hand sanitizer, dan wajib menggunakan masker. Hawa, salah satu siswa SMAN 2 Depok menuturkan, saat MPLS, siswa diperkenal-



kan dengan lingkungan sekolah, tata tertib, struktur organisasi sekolah, etika, dan sopan santun. Di samping itu pengenalan aplikasi yang bakal digunakan pada saat MPLS secara daring. "MPLS tatap muka hanya hari ini saja sih. Besok MPLSnya dilakukan secara daring, jadi tadi dikasih tahu aplikasi apa saja yang akan digunakan MPLS besok. Di antaranya Whatsapp, Google Meet, Google Classroom, dan lainnya," ujar Hawa. Tidak Izin Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, SMAN 2 Depok tidak meminta izin kepada



Gugus Tugas tingkat kota untuk menggelar kegiatan MPLS secara offline. “Kalau SMA tidak berada di bawah naungan kami. Langsung ke provinsi. Mungkin mereka sudah minta izin ke sana. Kalau ke kami tidak ada permintaan izin untuk itu,” kata Idris. Sebelumnya, Minggu (12/7), Idris menuturkan, Pemkot Depok meminta kepada semua insan pendidikan untuk mematuhi protokol yang sudah ditentukan, yaitu proses pembelajaran dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) melalui metode belajar dari rumah (BDR). Pembelajaran dari rumah ini akan diselenggarakan mulai 13 Juli 2020 sampai dengan 18 Desember 2020.



“Dengan demikian kegiatan tatap muka di sekolah pada saat PSBB proporsional ini tidak diperkenankan, hal ini bertujuan untuk menjaga anak -anak kita dan insan pendidikan dari kemungkinan terjadinya penularan Covid-19,” tegas Idris. Batal Sementara itu, empat sekolah di Kota Bekasi gagal menggelar kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka, Senin (13/7). Empat sekolah yang menjadi percontohan KBM tersebut, adalah SDN Pekayonjaya 6, SD Islam Al Azhar Jakapermai, SMPN 2 Margahayu, dan Sekolah Victory Plus Kemang Pratama. Keempat sekolah tersebut



Ratusan Bus Gratis Urai Antrean Penumpang KRL [BOGOR] Ratusan bus yang disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Perhubungan membuat penumpang kereta rel listrik (KRL) tidak lagi membeludak di Stasiun Bogor. Suasana berbeda dengan Senin (6/7) lalu. Saat itu, antrean penumpang KRL di Stasiun Bogor mengular hingga sekitar satu kilometer dari mesin tapping. Durasi antrean calon penumpang pun satu hingga dua jam. Namun, pada Senin (13/7) pagi, pemandangan berbeda. Antrean penumpang jauh lebih pendek atau hanya berjarak sekitar 100 meter dari mesin tapping. Di area peron KRL pun tidak tampak ada penumpukan penumpang. Rata-rata penumpang mengantre maksimal berdurasi sekitar 30 menit. “Beda sekali dengan keadaan Senin pecan lalu. Hari ini tidak ada antrean panjang. Mungkin karena banyaknya bus bantuan,” kata Andhika (37) karyawan yang bekerja di Sudirman. Antrean panjang justru berada di jalur bus gratis bantuan. Sebelum naik bus, para calon penumpang bus antre di tiap jurusan, yaitu Tanah Abang, Tebet, Manggarai, Juanda, dan Sudirman. “Gambling juga sih naik bus, takut macet. Namun, lebih baik dan gratis. Berharap penyediaan bus ini bisa permanen,” kata Anne, salah satu



Vento Saudale



Antrean calon penumpang kereta rel listrik (KRL) di Stasiun Besar Bogor, Senin (13/7).



penumpang bus gratis jurusan Manggarai. Wali Kota Bogor Bima Arya menyebut, faktor terurainya kepadatan di Stasiun Bogor pada Senin pagi kemarin karena adanya sinergi yang baik dari lintas lembaga, yakni Kementerian Perhubungan, Pemprov DKI Jakarta, PT KAI, PT KCI, Perum PPD, dan Pemkot Bogor. “Tentu ini berkat karena sinergi yang baik. PT KAI menambah dua jadwal lebih pagi pada pukul 03.42 dan 03.55 WIB, dan sistem antrean juga sudah lebih baik. Kemudian ada 150 bus yang disiapkan, ada 75 unit dari Kemhub, 75 unit dari Pemprov DKI Jakarta. Sangat membantu untuk mencairkan



penumpang,” ungkap Bima. PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mencatat ada peningkatan volume penumpang dibanding Senin pekan lalu. Hingga pukul 07.00 tercatat 6.126 pengguna naik dari Stasiun Bogor atau meningkat 7% dibanding Senin (6/7) yang berjumlah 5.787 untuk kurun waktu yang sama. VP Corporate Communications PT KCI, Anne Purba menjelaskan, sejauh ini arus penumpang di sejumlah stasiun terpantau lancar. “Sosialisasi pemberlakuan stasiun khusus KMT di Stasiun Bogor, Cilebut, dan Cikarang yang mulai berlaku hari Senin ini terlihat efektif lantaran para pengguna sudah mempersiapkan KMT, kartu elektronik bank maupun tiket



dengan kode QR saat akan naik KRL,” ucapnya. Anne juga menilai, penambahan dua perjalanan KRL relasi Bogor-Manggarai juga membantu mengurai kepadatan pengguna yang biasanya terjadi setiap awal pekan. Antrean yang biasanya terjadi hingga halaman parkir stasiun, hingga pukul 07.00 kemarin hanya terjadi hingga area selasar. Parkir Sementara itu, sebanyak 140 bus yang mengangkut penumpang KRL, terparkir di sekitar Jalan Mayor Oking, MA Salmun hingga Jalan Merdeka, dan di beberapa titik ruas jalan lain. Kepada Dinas Perhubungan Eko Prabowo me-



nyebut penyediaan bus di area sekitar stasiun tidak memungkinkan. Ia mengakui bila ruas jalan di sekitar stasiun belum bisa menampung ratusan bus sehingga dapat membuat kemacetan kendaraan yang melintas di ruas-ruas yang terparkir bus tersebut. “Kita memang tidak punya lahan parkir untuk bus. Parkir di ruas jalan pun buat macet kendaraan meski ada anggota yang berjaga. Saya pikir, pengadaan bus bukan solusi,” paparnya. Eko melihat, bagaimana pun titik berangkatnya tidak terfokus di Stasiun Bogor. Harus disebar. Harus dibangun sistem kerja sama juga dengan Kota Bogor dengan PO lokal di Bogor. “Ini yang nanti dibahas sama pak wali dengan rapat koordinasi,” paparnya. Pengamat tata kota Yayat Supriatna menilai, membeludaknya antrean penumpang karena ada beberapa faktor. Pertama disebabkan, pengguna KRL tidak diberikan opsi moda lain. Sehingga yang biasanya berangkat dengan KRL tetap fokus ke kereta. Dengan adanya bus, penumpang jadi mempunyai pilihan saat pergi bekerja. Faktor keduanya, adalah penumpukan penumpang disebabkan juga rutinitas awal bulan atau Senin minggu pertama awal bulan. Pada awal bulan, kantor dalam keadaan sibuk-sibuknya. [VEN/W-11]



dinilai paling siap dalam hal sarana saat melaksanakan KBM tatap muka tahun ajaran 2020/2021. “Kami masih mempertimbangkan hal lainnya,” ujar Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Salah satunya, adalah temuan kasus baru Covid-19 di Kota Bekasi. Dia tidak ingin sekolah tatap muka di ruang kelas menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Empat sekolah tersebut menyatakan paling siap melaksanakan KBM secara tatap muka pada tahun ajaran baru ini. “Sekolah lainnya, apabila mampu menyiapkan sarana protokol kesehatan, silakan sampaikan kepada pemerintah,” katanya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah mengatakan, pelaksanaan KBM tatap muka di empat sekolah tersebut akan dilaksanakan dalam waktu dekat. “Sekarang ini, masih belajar daring (pembelajaran jarak jauh). Secepatnya, kita lakukan pembelajaran tatap muka di empat sekolah itu,” pungkasnya. Sementara itu, semua sekolah, baik sekolah negeri dan sekolah swasta di Jakarta Utara belum melaksanakan kegiatan belajar mengajar tatap muka pada tahun ajaran baru 2020/2021 yang dimulai pada Senin (13/7). “Sampai siang ini belum ada sekolah, baik negeri maupun swasta yang melaksanakan sekolah tatap muka. Kalau sekolah swasta ada yang tatap muka pasti akan terpantau dan kita tegur,” ujar Kasudin Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara, Abdul Rachem. Ia menyebutkan, sistem pembelajaran selama tiga hari yang masih MPLS maupun setelahnya akan dilakukan PJJ. “Tatap muka belum ada, masih melalui daring,” tambahnya. Dipantau Hal serupa juga diungkapkan oleh Kasudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Utara, Riza Manfaluthi yang menyebut-



kan para pelajar masih belajar di rumah secara daring. “Tim pengawas kami memantau di lapangan, memastikan sekolah tidak ada yang tatap muka,” tutur Riza. Menurut hasil pengamatan di sejumlah lokasi, belum ada sekolah yang melaksanakan tatap muka. Hanya ada sejumlah orang tua murid bertanya mengenai informasi ke dalam sekolah. Heri (33), petugas keamanan SMPN 277 menyebutkan, pada hari pertama, belum ada kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. “Hanya ada orang tua yang datang menanyakan teknis sekolah, beberapa juga ada pelajar yang mau ambil raport,” kata Heri. Ronald (50) petugas keamanan SDN 01 Rawa Badak Utara juga menyebutkan, belum ada pembelajaran tatap muka. “Masih pembelajaran di rumah,” kata Ronald. Sementara itu, hari pertama MPLS di SDN Srengseng 05 Pagi, Kembangan, Jakarta Barat diisi dengan kunjungan orang tua murid. Berbeda dari tahun sebelumnya, MPLS di sekolah tersebut tidak ada seorang murid yang datang karena untuk sosialisasi PJJ bagi para orang tua. “Para orang tua murid juga hari ini dijadwalkan mengambil buku paket. Untuk kelas I sampai III ada 10 buku dan untuk kelas IV sampai VI ada 12 buku,” kata Ketua Penyelenggara MPLS SDN Srengseng 05 Pagi, Samlawih. Samlawih mengatakan, para orang tua murid dimasukkan ke dalam grup WhatsApp sekolah, dan dipandu menggunakan Google Meet untuk keperluan PJJ anak-anaknya “Jadi kalau ada tugas itu kami kirim ke orang tua murid dan nanti orang tua murid membimbing,” paparnya. Hal tersebut dilakukannya agar orang tua siswa yang memiliki kendala gagap teknologi, dapat mengikuti bimbingan penggunaan aplikasi kelas virtual via Google Meet. [RIA/160/C-7]



Camat Kebayoran Lama Jadi Pelaksana Tugas Lurah Grogol Selatan [ J A K A R TA ] C a m a t Kebayoran Lama menjadi pelaksana tugas harian (PLH) Lurah Grogol Selatan yang ditinggalkan oleh Asep Subahan. Asep dinonaktifkan dari jabatannya karena kasus menerbitkan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Djoko Tjandra. Camat Kebayoran Lama Aroman Nimbang, saat dihubungi di Jakarta, Senin (13/7), mengatakan layanan administrasi di Kelurahan Grogol Selatan tetap berjalan seperti biasa. "Tugas dan fungsi Lurah Grogol Selatan dialihkan pelaksana harian, saya ambil alih peran fungsi lurah sehari-hari," kata Aroman. Menurut Aroman, penonaktifan Asep Subahan dari jabatan Lurah Grogol Selatan terhitung mulai 9 Juli 2020. Camat mengambil alih tugas dan fungsi lurah sebagai PLH sejak 10 Juli 2020. Sejak penerbitan KTP milik buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali dengan nama lengkap Joko Sugiarto Tjandra tersebut, Asep Subahan menjalani pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat DKI Jakarta. "Lagi proses pemeriksaan ini, mungkin ada dugaan pelanggaran disiplin, maka-



nya dinonaktifkan sementara supaya lebih fokus jalani pemeriksaan," kata Aroman. Aroman mengatakan, sehari-hari akan membagi tugas sebagai Camat Kebayoran Lama dan Lurah Grogol Selatan agar layanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. "Saya masih di kelurahan, tetapi tidak bisa total, pengendalian hari-hari diserahkan ke sekel (sekretaris lurah), tetapi tanda tangan pelayanan yang harus lurah, saya yang tanda tangan," kata Aroman. Aroman menambahkan, peristiwa ini menjadi pembelajaran berharga bagi aparatur sipil negara lainnya terutama para lurah dalam memberikan layanan kepada masyarakat harus lebih proporsional. "Ini jadi pelajaran bagi semua aparatur, saya berharap pelayanan tetap, memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat sesuai proposional," kata Aroman. Laporan Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Michael Rolandi kepada Gubernur DKI Jakarta, pada Sabtu (11/7), menyebut bahwa Lurah Grogol Selatan telah berperan aktif yang melampaui tugas dan fungsinya dalam penerbitan KTP tersebut. [Ant/W-11]



Selasa, 14 Juli 2020



20



Sua­ra Pem­ba­ru­an



Pelaku Tewas Bunuh Diri, Polisi Tetap Telusuri Kasus Pelecehan 305 Anak [JAKARTA] Tersangka Francois Abello Camille alias FAC alias Frans alias Mister (65), pelaku kasus dugaan eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap 305 anak perempuan meninggal dunia. Ia tewas bunuh diri dengan kabel di ruang tahanan Polda Metro Jaya.



Kendati pelaku telah tewas, penyidik tetap menelusuri ratusan identitas korban yang belum terindentifikasi untuk dilakukan rehabilitasi, termasuk mencari tahu apakah barang bukti 305 rekaman video mesum yang dibuatnya dijualbelikan. "Kalau kasusnya SP3 karena tersangkanya dia (meninggal dunia). Namun, kita masih mencari identitas 286 lagi korban untuk bisa kita rehabilitasi. Terus kemudian, kita juga masih mencari apakah ini (rekaman video) dijual di tempat lain, ini masih didalami. Kalau dijual, ini dijual ke mana, ini masih didalami tim siber," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus, Senin (13/7). Dikatakan Yusri, dari 305 korban yang sudah teridentifikasi, ada 19 orang. Masih 286 korban anak perempuan yang sedang ditelusuri identitasnya. "Jadi 19 yang bisa kita identifikasi, kami akan terus berupaya untuk bisa mengidentifikasi korban-korban. Karena ini korban-korban warga kita, anak-anak kita semuanya. Sudah disampaikan oleh Menteri Sosial langsung bahwa dalam hal ini kita harus kerja sama dengan Kemsos dan PPA (Kementerian PPPA) untuk bisa trauma healing terhadap korban,” ungkapnya. Yusri menyampaikan, pe-



nyidik memang mengalami kendala dalam melakukan identifikasi karena korban usianya di bawah umur dan belum mengantongi kartu tanda penduduk (KTP). “Kalau kita sudah punya e-KTP kita bisa, ada alat face recognition. Cukup saya foto saja, tahu datanya lengkap karena kita sudah berkoordinasi dengan Inafis dan Dukcapil. Namun, anak ini semua di bawah umur yang belum memiliki e-KTP, makanya kita pelan-pelan,” katanya. Yusri mengungkapkan, polisi sudah berkoordinasi dengan keluarga dan orang tua dari 19 korban yang telah terindentifikasi. “Orang tuanya meminta di rumah saja dulu, tetapi tetap diawasi Kementerian Sosial dan PPA,” tandasnya.



Tersangka kasus eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak dibawah umur yang merupakan warga negara asing diperlihatkan dalam rilis di halaman Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (9/7). Dalam pengungkapan tersebut diamankan barang bukti berupa kamera dan hasil video rekaman yang didapat dari korban diduga sebanyak 305 orang.



Kabel Pelaku meninggal dunia setelah sebelumnya diduga melakukan percobaan bunuh diri dengan cara melilit kabel ke lehernya, di ruang tahanan Polda Metro Jaya. Hasil diagnosa sementara, dia tewas karena tulang belakang leher retak. “Kalau untuk hasil autopsi belum kita laksanakan karena belum ada permintaan untuk dilakukan autopsi. Namun diagnosa dari dokter yang merawat itu jelas dari hasil rontgen ada retakan pada tulang belakang di leher, yang menye-



babkan sumsumnya kena jerat, sehingga suplai oksigen ke otak dan organ-organ penting berkurang,” ujar Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Umar Shahab. Dikatakan Umar, tersangka Francois dibawa ke Biddokkes Polda Metro Jaya dalam kondisi lemas, namun tensi masih teraba. “Korban dalam hal ini tersangka FAC dikirim dari ruang tahanan Polda Metro ke Biddokkes dalam kondisi lemas, tensi masih teraba, ke-



SP/Joanito De Saojoao



mudian dalam kondisi seperti itu langsung kita larikan ke Kramat Jati (Rumah Sakit Bhayangkara Polri). Sebelumnya kita sudah koordinasi agar disiapkan tindakan-tindakan medis sebelumnya,” ungkapnya. Umar menyampaikan, sesampainya di Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Bhayangkara Polri, tim medis langsung melakukan tindakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ada. Namun, karena kondisinya semakin lemah, yang bersangkutan dibawa ke intensive



Kematian Editor Metro TV



Hasil Autopsi, Yodi Tewas Akibat Luka Tusuk [JAKARTA] Penyidik telah menerima hasil autopsi jenazah editor Metro TV Yodi Prabowo, yang ditemukan tewas di samping tembok Jalan To l J O R R , U l u j a m i , Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Yodi meninggal dunia akibat luka tusuk di leher dan dada. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus mengatakan, setelah dilakukan autopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Polri Raden Said Sukanto, diketahui jenazah korban sudah meninggal dunia selama dua atau tiga hari sebelum ditemukan. “Kemudian, ada tusukan benda tajam terhadap tubuh korban di dua tempat. Pertama di leher, yang kedua di dada. Leher itu mengakibatkan ada putus di tenggorokan, dan di dada mengenai di tulang iga dan menembus paru-paru. Ini yang mengakibatkan meninggalnya korban,” ujar Yusri, di Mapolda Metro Jaya, Senin (13/7). Dikatakan Yusri, penyebab utama yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah luka tusuk di bagian leher yang menembus tenggorokan. Tim gabungan Polres Metro Jakarta Selatan dan



Polda Metro Jaya, terus menyusun puzzle melalui proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap teka-teki kematian Yodi. Yusri Yunus mengatakan, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana meminta kepada penyidik agar kasus ini mendapatkan atensi khusus. Tim gabungan dari penyidik Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polsek Pesanggrahan pun dibentuk untuk mengungkap kasus. “Hasil sementara yang dikumpulkan oleh tim penyidik sudah 23 saksi yang dilakukan pemeriksaan. Siapa saja 23 saksi tersebut adalah orang-orang terdekat yang terakhir dengan korban, juga orang-orang yang memang dianggap perlu oleh penyidik untuk diambil keterangannya, termasuk orang kantornya (rekan kerja),” ujar Yusri. Dikatakan, penyidik juga telah dua kali melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Berdasarkan olah TKP, sementara ini disebutkan tidak ada barang berharga korban yang hilang semisal sepeda motor, dompet, dan tas. “Kemudian ada pisau dapur di situ. Ini indikasi sementara pisau dapur digunakan untuk menusuk korban.



Ini dugaan sementara,” ungkapnya. Yusri menyampaikan, pada kegiatan olah TKP kedua, penyidik melibatkan anjing p e l a c a k d a r i Ti m K - 9 Baharkam Mabes Polri. Dua ekor anjing pelacak diminta untuk mengendus dua barang bukti berupa baju korban dan pisau dapur untuk merunut jejak peristiwa. “Memang (anjing pelacak) bergeser sekitar tepi danau, kurang lebih 400 meter dari TKP, ada sebuah warung di sana dan ini masih di dalami oleh tim,” katanya. Menurut Yusri, penyidik juga telah mengambil rekaman kamera pengawas alias CCTV yang berada di pinggir tol. Polisi masih memeriksa rekaman CCTV itu, termasuk akan mencari lagi CCTV di sekitar lokasi. “CCTV saat ini tengah didalami melalui tim khusus yang dibentuk oleh pak Kapolda. CCTV sudah kita ambil, kita masih mencari CCTV yang lain lagi. Ini masih didalami tim penyidik, baru kemarin kita ambil, ini sedang kita dalami. Mohon doanya, semoga kita bisa ungkap semua,” jelasnya. Orang Ketiga Menyoal ada informasi orang ketiga dalam hubungan



percintaan korban, Yusri menegaskan, apabila ada informasi dari rekan atau keluarga yang berkaitan dengan kasus silakan sampaikan ke penyidik. “Informasi itu yang kita butuhkan. Silakan datang ke kita untuk kita ambil keterangan. Kita masih butuh informasi sebanyak-banyaknya. Kalau memang ada informasi yang lain, yang memang bisa membantu, silakan datang ke kami,” katanya. Ihwal apakah telepon genggam korban telah diperiksa, Yusri tidak bisa mengungkapkan karena itu materi penyelidikan dan penyidikan. “Itu materi penyidikan (pemeriksaan HP). Tersangka belum kita temukan, jadi motif belum bisa ditentukan,” tandasnya. Sebelumnya diberitakan, Yodi Prabowo yang berprofesi sebagai editor Metro TV ditemukan meninggal dunia, di samping tembok Jalan Tol JORR, Jalan Raya Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, sekitar pukul 11.45 WIB, Jumat (10/7). Korban ditemukan dalam kondisi telungkup, masih mengenakan helm sepeda motor, jaket hijau, celana panjang warna hitam, tas, dan sepatu. [BAM/W-11]



care unit (ICU). “Di sana dilakukan tindakan-tindakan sebagaimana upaya kita menyiapkan untuk mempertahankan kehidupan seseorang, tidak ada perbedaan apakah dia tersangka atau korban atau pasien lainnya. Semua kita lakukakan tindakan yang betul sesuai prosedur,” katanya. Setelah sempat menjalani perawatan selama 3 hari, Francois akhirnya meningal dunia, sekitar pukul 20.00 WIB, Minggu (12/7). “Sampai saat ini, jenazah masih ada di kamar jenazah. Kemudian di-



koordinasikan dengan kedutaan, tindak lanjut yang akan diambil apakah perlu penyidik meminta untuk dilakukan autopsi lebih dahulu atau langsung dari kedutaan meminta untuk dikirim,” katanya. Yusri mengungkapkan, kronologi bagaimana pria tua asal Prancis itu diduga melakukan percobaan bunuh diri. Pada mulanya, petugas jaga yang sedang melakukan pengecekan, menemukan Francois dalam kondisi terikat lehernya dengan kabel, di selnya, Kamis (9/7) malam. “Ada kabel yang terikat,



tetapi (dia) tidak tergantung. Berupaya untuk menggunakan berat badan, berupaya untuk ada percobaan bunuh diri yang dilakukan tersangka FAC dengan menggunakan kabel yang memang kabel itu sudah ada di sel tahanan. Cukup tinggi sebenarnya (posisi kabel). Tetapi dengan tinggi badan yang bersangkutan bisa meraih dengan menaiki tembok kamar mandi. Dililitkan di lehernya, tidak tergantung, berupaya dengan badannya, berupaya percobaan bunuh diri,” jelasnya. Petugas jaga, kata Yusri, langsung membawa Francois ke Biddokkes dan kemudian dilarikan ke RS Bhayangkara Polri. Yusri menuturkan, Polda Metro Jaya telah memeriksa petugas jaga tahanan, kemudian menggelar rekonstruksi untuk mengetahui jalannya peristiwa percobaan bunuh diri itu. “Setelah dilakukan rekonstruksi, diketahui bahwa kabel itu cukup tinggi ada di ujung, kemudian dia naik ke atas tembok meraih, kemudian dililitkan,” tandasnya. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap tersangka Frans alias Mister, lantaran diduga mengeksploitasi dan melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, di sejumlah hotel, di bilangan Jakarta Barat. Polisi menduga setidaknya ada 305 anak perempuan itu menjadi korban berdasarkan temuan rekaman video mesum yang disimpan di laptopnya. Korbannya kebanyakan anak jalanan yang didandani, kemudian dipotret dan dilecehkan atau disetubuhi. [BAM/W-11]



Pekan Depan, Tilang Diberlakukan Kembali



[JAKARTA] Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali menyosialisasikan sedikitnya 15 jenis pelanggaran lalu lintas (lalin) dan berpotensi menimbulkan kecelakaan. Mulai pekan depan, polisi akan menindak langsung dengan bukti pelanggaran (tilang) meski masih dalam pandemi Covid-19. Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar di Jakarta, Senin (13/7), mengatakan sedikitnya ada 15 jenis pelanggaran lalin beserta lokasi yang dapat diberikan tilang setelah masa sosialisasi selesai dilakukan. "Minggu ini kami sosialisasikan kembali kepada masyarakat secara masif agar tertib berlalu lintas dan tidak melakukan pelanggaran lalu lintas," kata Fahri. Setelah masa sosialisasi dilaksanakan selama satu pekan, petugas mulai memberlakukan tilang pekan depan dengan mengedepankan tindakan preemtif dan preventif. Setelah sosialisasi dilakukan selama sepekan, katanya, Ditlantas Polda Metro Jaya terlebih dahulu melakukan penilangan konvensional yang dimulai pekan depan. "Minggu ini masyarakat diimbau tidak melakukan pelanggaran lalin lainnya," kata Fahri.



Menurut Fahri, Ditlantas Polda Metro Jaya mempertimbangkan bahwa sudah banyak terjadi pelanggaran lalu lintas pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi atau masa adaptasi kebiasan baru. "Maka itu kita segera melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas yang berpotensi laka lantas secara konvensional terlebih dahulu,"



kata Fahri. Terkait penilangan secara elektronik atau ETLE, lanjut Fahri, masih terus disosialisasikan dan diperluas keberadaannya. "ETLE akan diresmikan bersama dengan beberapa terobosan kreatif lainnya. Jadi, nanti akan diresmikan bersama beberapa program lainnya. Ini on progress,” kata Fahri. [Ant/BAM/W-11]