Tugas 2 Akuntansi Sektor Publik [PDF]

Citation preview

Nama : Sari Sundala Fitri Nim : 044612387 NAMA: I WAYAN WAHYU PRATAMA NIM: 041016068 TUGAS 2 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK



SOAL 1 Anda adalah seorang analis kebijakan pada Kementerian H. Anda diminta pimpinan untuk mendeteksi dan menganalisis perubahan standar nomenklatur yang digunakan setelah adanya pandemi COVID19 ini. Pertanyaan: a. Lakukan pencarian di internet tentang perubahan standar nomenklatur pada masa pandemi COVID19 ini, dan jelaskan hubungan perubahan standar nomenklatur dengan pandemi COVID19. Sebutkan dasar hukumnya b. Deteksi standar nomenklatur khas atau karakter khas yang selalu menempel pada akun terkait COVID19 c. Lakukan pendeteksian minimal 10 akun-akun baru dan/atau akun yang berubah dengan mengisi tabel di bawah ini Kode akun



Uraian akun



Keterangan



JAWAB: a. Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Keuangan No.38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-1//AG/2020 tentang Penjelasan Standar Biaya Masukan dalam Pelaksanaan Work From Home (WFH) 3. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-308/PB-2020 hal Penegasan, Biaya/Belanja yang Dapat Dibebankan Pda DIPA Satker Dalam Masa Darutat COVID19) b. Dalam Uraian Akun terdapat standar nomenklatur khas/karakter khas yang selalu menempel pada akun terkait COVID-19 yaitu Penanganan Pandemi COVID-19.



c. Akun-akun baru dan/atau akun yang berubah dengan mengisi tabel di bawah ini No 1



Kode akun 521131



Uraian akun Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19



2



521241



Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19



3



521841



Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19



Keterangan Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Operasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Non Operasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Persediaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan



Contoh Penggunaan Akun Biaya karantina/isolasi mandiri instansi pemerintah untuk penanganan COVID-19



Biaya konsumsi untuk ASN dan Anggota Polri/TNI yang melaksanakan Work in Office



Pengadaan masker/hand sanitizer, APD/Alat Uji Medis/Rapid Test dan sejenisnya yag diniatkan sebagai persediaan.



4



522192



Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19



5



523114



Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Penanganan Pandemi COVID-19



6



524115



Belanja Perjalanan Dinas Penanganan Pandemi COVID-19



mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Digunakan untuk mencatat Belanja Pemeliharaan Gedung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Digunakan untuk mencatat Belanja Perjalaan Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan



Pembayaran biaya penyemprotan Desinfektan dan Pelaksanaan Rapid Test COVID-19 dengan menggunakan jasa pihak ketiga(dimana pihak ketiga merupakan pihak yang berkompeten untuk memberikan jasa penyemprotan Desinfektand an pelaksanaan Rapid Test Covid-19) Pengadaan/pembangunan tempat cuci tangan portabel maupun permanen



Biaya Transport untuk ASN dan Anggota Polri/TNI yang melaksanakan tugas Work in Office



7



526131



Belanja Peralatan dan Mesin utnuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda daam bentuk uang – Penanganan Pandemi COVID-19



8



532119



Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Penanganan Pandemi COVID-19



Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Digunakan untuk mencatat Bealanja Bantuan pemerintah untuk pengadaan Peralatan da Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat / pemerintah daerah dalam bentuk barang sesuai Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kemerintrian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan/ Akun ini dicatat dengan menggnakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan Digunakan untuk Pengadaan mencatat Pengadaan kesehatanan(yang Peralatan dan Mesin memenui kriteria



Alat Aset



9



533119



yang digunakan dalam pelaksanaan kegiata antara lain biaya pembelian, biaya pengakutan, biaya instaasi serta biaya langsung lainnya untk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Belanja Modal Gedung dan Digunakan untuk Bangunan – Penanganan mencatat perolehan COVID-19 gedung dan bangunan sampai dengan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya kontruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notari dan pajak yang dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan



Tetap Mesin)



Peralatan



dan



Belanja penanganan kesehatan lainnya, meliputi sarana dan prasara kesehatan yang memenuhi kriteria Aset Tetap Gedung dan Bangunan



10



536118



Belanja Modal Lainnya – Digunakan untuk Pengadaan Lisensi Penanganan Pandemi mencatat pengadaan Aplikasi berbayar untuk COVID-19 Aset Tetap Lainnya dan masa lebih dari 1 tahun Aset Lainnya yang tidak adapa diklasifikasikan dalam belanja modal peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, yang dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan



SUMBER : Surat Dinas Direktorat Jenderal Perbedaharaan nomor: S-369/PB/2020 tentang Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diakses melalui tautan https://hai.kemenkeu.go.id/kb/articles/s-369-pb-2020-tentang-pemutakhiran-akun-dalam-rangkapenanganan-pandemi-COVID-19 tanggal 9 Mei 2021.



SOAL 2 Di bawah ini merupakan siklus perencanaan publik dalam hal ini perencanaan pengadaan



Keterangan: di baca dari kanan ke kiri, bukan kiri ke kanan Pada diagram di atas, terlihat bahwa langkah awal dalam perencanaan publik adalah melakukan pengisian Formulir Identifikasi Kebutuhan Studi kasus: Dinas Kesehatan pada Pemerintah Daerah Y telah melakukan identifikasi secara informal terharap 500 Puskesmas pada wilayahnya pada bulan Mei 2020. Anda ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk tahun 2021 sampai 3 tahun ke depan. Dalam rangka persiapan untuk pengajuan anggaran tahun anggaran 2021, sesuai dengan Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, anda dituntut untuk melakukan apa yang disebut PERENCANAAN PENGADAAN. Kembali pada identifikasi informal tadi diketahui bahwa seluruh Puskesmas pada wilayah anda membutuhkan 1 unit komputer desktop untuk administrasi ketatausahaan.  Diceritakan komputer desktop ini dibutuhkan untuk kebutuhan ketatausahaan. Sebagai seorang PPK, anda dalam organisasi pengadaan didukung oleh 4 orang staf.  Untuk 500 sekolah dasar tersebut, belum memiliki komputer sendiri untuk ketatausahaan sekolah termasuk mendukung kinerja Puskesmas  Program dan kegiatan Pemerindah Daerah Y pada soal ini adalah “Layanan Kesehatan” dengan output jumlah Puskesmas yang terlayani sarana dan prasarana”  Diperkirakan pelaku usaha yang dapat memenuhi kebutuhan ini memiliki kualifikasi NON KECIL  Kodefikasi barang yang dibutuhkan ini adalah: o Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) tahun 2012







o Seksi 4: produk logam, mesin dan perlengkapannya o Divisi 45: Mesin perkantoran, akunting dan komputasi o Kelompok 452: Mesin komputasi dan bagian serta perlengkapannya Spesifikasi mutu minimal yang dibutuhkan pada komputer ini adalah: o RAM 16GB o Processor intel o Windows 10 o Hardisk 1 TB o Termasuk antivirus Karspersky



Atas dasar kebutuhan ini, cobalah anda tuangkan hal ini ke dalam dokumen yang terdiri dari: Formulir identifikasi kebutuhan terhadap perangkat desktop PC untuk administrasi tersebut dengan menggunakan format terlampir.



Catatan: sedapat mungkin anda mengisi seluruh isian pada formulir ini. Apabila terdapat pertanyaan isian formulir yang tidak ada datanya pada soal di atas, silahkan melakukan improvisasi yang paling relevan terhadap praktik perencanaan sektor publik.



JAWAB: Formulir Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Barang Perubahan ke Tanggal perubahan Nama K/L/D Satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen (nama jabatan, bukan orang) Program (sesuai DIPA) Kegiatan (sesuai DIPA) Output (sesuai DIPA)



1 9 Mei 2021 Pemerintah Daerah Y Dinas Kesehatan I Wayan Wahyu Pratama Layanan Kesehatan Layanan Kesehatan Jumlah Puskesmas terlayani Sarana dan Prasarana



Identifikasi kode Barang Milik Negara (BMN) Kode barang (BMN) dan nama barang pada SIMAK Kode BMN/ BMN/Persediaan. Persediaan Nama BMN/ Isikan kode barang yang Persediaan dibutuhkan ini nantinya akan dimasukkan dicatat dengan kode barang apa baik pada SIMAK BMN maupun aplikasi persediaan



3100203001 CPU (Peralatan Personal Komputer)



Identifikasi Kebutuhan Barang Nama barang Perangkat Desktop PC Jelaskan kriteria Garansi dari pelaku usaha/ garansi purna jual INDIKATOR KINERJA/SPESIFIKASI KINERJA yang dibutuhkan untuk pengadaan barang ini Jelaskan fungsi/kegunaan Untuk administrasi ketatausahaan puskesmas barang tersebut Jelaskan ukuran/kapasitas barang tersebut Spesifikasi mutu minimal yang dibutuhkan: RAM 16GB Processor intel Windows 10 Hardisk 1 TB Termasuk antivirus Karspersky Jelaskan macam garansi yang dibutuhkan/disyaratkan untuk pengadaan barang ini Jelaskan jumlah barang yang dibutuhkan (dalam satuan unit)



Garansi Purna Jual seperti garansi terhadap kerusakan perangkat keras dan perangkat lunak. 500 unit



Jelaskan kapan barang ini direncanakan akan dimanfaatkan Jelaskan Pihak yang akan menggunakan/mengelola Barang Jelaskan Total perkiraan waktu pengadaan Barang (termasuk waktu pengiriman barang sampai tiba di lokasi). Isikan dalam satuan hari/minggu/bulan. Jadi anda isikan perkiraan JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KONTRAK Apakah barang ini Terdapat di e-Katalog LKPP Jelaskan Tingkat prioritas kebutuhan Barang. Bila perlu mohon dijelaskan pada pilihan lainnya Perkiraan biaya. Atas perkiraan biaya di atas, jelaskan rincian perhitungannya



Tahun anggaran 2021



Bagian Ketatausahaan Puskemas



3 bulan



Ya Tinggi



Rp 7.500.000.000 500 unit perangkat desktop PC dengan harga per unit Rp. 15.000.000



Identifikasi Manajemen Penunjang Tugas dan Fungsi PPK Jumlah pegawai dalam unit 4 orang kerja. (dalam tim pengelolaan manajemen PPK) Apakah PPK dibantu oleh Ya Tim atau Tenaga Ahli. Jelaskan pada kotak Mohon dijelaskan daftar Tim atau Tenaga Ahli dan "Lainnya" identitas singkat No Nama Tugas 1 DEDE Staf 2 HARDE Staf 3 YUNITA Tenaga ahli 4 YADI Tenaga ahli



Tingkat beban tugas dan tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Tim Pengelolaan Manajemen PPK Apakah Jumlah barang yang telah



Tinggi



Tidak



tersedia/dimiliki/dikuasai saat ini sudah dapat memenuhi kebutuhan pada unit kerja PPK saat ini Apabila jumlah barang saat ini belum memenuhi kebutuhan, Jelaskan kebutuhan barang



Dibutuhkan 500 unit Perangkat Desktop PC untuk kegiatan ketatausahaan Puskemas di Lingkungan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Y



Identifikasi Barang Yang Telah Tersedia/Dimiliki/Dikuasai Jumlah barang (kode barang 5 ini) yang telah tersedia /dimiliki/dikuasasi Jumlah barang (kode barang 2 ini) yang berstatus LAYAK PAKAI Jumlah barang (kode barang 1 ini) yang berstatus RUSAK RINGAN Jumlah barang (kode barang 2 ini) yang berstatus RUSAK BERAT Jelaskan lokasi keberadaan Digunakan Bagian Administrasi Pegawai Dinas Kesehatan barang terdapat di ruang apa, bagian apa, satker apa Jelaskan sumber dana APBD pengadaan barang tersebut pada pengadaan tahun-tahun sebelumnya Identifikasi Pasokan / supply barang Kemudahan memperoleh Mudah Barang di pasaran Indonesia sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan Terdapat produsen/pelaku Terbatas usaha yang dinilai mampu dan memenuhi syarat Apabila terbatas, jelaskan dan sebutkan nama penyedia yang No Nama penyedia selama memenuhi kebutuhan barang ini. Setiap penyedia jelaskan identitas singkat penyedia, berapa kali berkontrak, berkontrak pada tahun berapa saja, serta jelaskan



1



ASTRINDO



2



BHINNEKA



3



LENOVO INDONESIA



Rantai pasok (principal/agen tunggal/ distributor / pengecer DISTRIBUTOR RESMI DISTRIBUTOR RESMI DISTRIBUTOR RESMI



singkat kinerja penyedia tersebut



Kriteria barang Persyaratan Barang memiliki nilai TKDN tertentu. apabila Ya, Pada kotak "Lainnya" jelaskan berapa % paling sedikit TKDN



4



ENTER KOMPUTER



5.



ACER INDONESIA



DISTRIBUTOR RESMI DISTRIBUTOR RESMI



Pabrikan Indonesia Tidak



Identifikasi Persyaratan Lain Yang Diperlukan Cara pengiriman dan Melalui Kargo pengangkutan Cara pemasangan Dirakit Cara penimbunan/ Disimpan dalam tempat yang memadai berdasarkan penyimpanan klasifikasi, jenis barang dan diberi kode untuk mempermudah pencarian. Cara Manual pengoperasian/penggunaan Kebutuhan pelatihan untuk Ya pengoperasian/pemeliharaan Barang Aspek pengadaan berkelanjutan aspek ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut Identifikasi Konsolidasi Pengadaan Barang Terdapat pengadaan barang Ya sejenis pada kegiatan lain Indikasi konsolidasi atas Direkomendasikan pengadaan Barang Apabila direkomendasikan, Mengumpulkan Data kebutuhan, Melakukan analisa jelaskan lebih lanjut rencana pasar dan penyedia barang dan menyiapkan dokumen konsolidasi pengadaan barang pemilihan. tersebut Catatan penting: Pengadaan dilakukan dengan menggunakan katalog elektronik



Disusun pertama kali tanggal



9 Mei 2021



Disusun oleh Disetujui oleh



I WAYAN WAHYU PRATAMA NI KADEK SINTA WAHYUNI



Disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran



Pejabat Pembuat Komitmen



NI KADEK SINTA WAHYUNI



I WAYAN WAHYU PRAAMA Mengetahui,



Tenaga ahli



Tenaga ahli



YUNITA



YADI



SOAL 3 Anda selaku analis kebijakan di suatu Pemerintah Provinsi (di tempat ada domisili) diminta pimpinan anda untuk mengevaluasi perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov tempat anda bekerja dengan setidaknya 2 Pemerintah Provinsi yang bersebelahan Pertanyaan: Carilah informasi APBD Pemerintah Provinsi (di tempat anda) kemudian bandingkan dengan APBD Pemerintah Provinsi yang bersebelahan dengan domisili anda (setidaknya 2 Pemprov). Setiap APBD, cukup ambil data Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja. Sumber informasi wajib disertakan dan harus dari sumber yang valid dan dapat dipercaya. No Uraian PAD Pemprov PAD Pemprov PAD Pemprov ... ..... ..... 1 Pajak daerah 2 Retribusi daerah 3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Sumber informasi Pemprov .... adalah .................. Sumber informasi Pemprov .... adalah .................. Sumber informasi Pemprov .... adalah .................. Kemudian buatlah grafik batang untuk membandingkan PAD tersebut Dan terakhir berikan analisis deskriptif terhadap hasil observasi anda dan grafik anda tersebut JAWAB : No



1 2 3



Uraian



PAD Pemprov Bali 2019



PAD Pemprov NTT 2019



PAD Pemprov DI Yogyakarta 2019 1.773.940.605.000 42.391.748.000 85.960.824.000



Pajak daerah 4.023.156.316.000 101.407.997.000 Retribusi daerah 33.841.783.000 42.887.000.000 Hasil pengelolaan kekayaan 171.076.247.000 15.025.411.000 daerah yang dipisahkan 4 Lain-lain pendapatan asli 354.241.892.000 27.253.000.000 180.473.824.000 daerah yang sah Sumber informasi Pemprov Bali adalah https://bali.bps.go.id/statictable/2018/04/13/96/ringkasan-realisasianggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-apbd-provinsi-bali-2019.html Sumber informasi Pemprov NTT adalah https://ntt.bps.go.id/indicator/13/1140/1/realisasi-penerimaanpemerintah-kota-kupang-menurut-jenis-penerimaan.html Sumber informasi Pemprov DI Yogyakarta adalah https://yogyakarta.bps.go.id/statictable/2020/06/26/112/realisasi-pendapatan-pemerintah-d-i-yogyakartamenurut-jenis-pendapatan-ribu-rupiah-2016-2019.html



Perbandingan PAD Provinsi Bali, NTB dan DIY Berdasarkan Jenis Pendapatan 4,500,000,000,000 4,000,000,000,000 3,500,000,000,000 3,000,000,000,000 2,500,000,000,000 2,000,000,000,000 1,500,000,000,000 1,000,000,000,000 500,000,000,000 Pajak daerah



PAD Pemprov Bali



Uraian



Pajak daerah Retribusi daerah



Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan



Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah



PAD Pemprov Bali



4,023,156,316,000



33,841,783,000



171,076,247,000



354,241,892,000



Retribusi daerah



PAD Pemprov NTT



Kontribusi (%)



87.80%



0.74%



3.73%



7.73%



Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan



Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah



PAD Pemprov DI Yogyakarta



PAD Pemprov NTT



101,407,997,000



42,887,000,000



15,025,411,000



27,253,000,000



Kontribusi (%)



54.35%



22.99%



8.05%



14.61%



PAD Pemprov DI Yogyakarta



1,773,940,605,000



42,391,748,000



85,960,824,000



180,473,824,000



Kontribusi (%)



85.17%



2.04%



4.13%



8.67%



JUMLAH 4,582,316,238,000



186,573,408,000



2,082,767,001,000



Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa: 1. Perbandingan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pajak Daerah menunjukkan bahwa Provinsi Bali memiliki realisasi yang cukup tinggi sedangkan Provinsi NTT menunjukkan angka yang sangat rendah.



2. Kontribusi Penerimaan Asli Daerah selain dari Pajak Daerah tidak berpengaruh terlalu signifikan terhadap PAD untuk Provinsi Bali dan Provinsi DI Yogyakarta berbeda dengan Provinsi NTT yang dimana kontribusi Retribusi Daerahnya hampir seperempat dari keseluruhan PAD tahun 2019.



3. Secara Keseluruhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Bali adalah yang paling tinggi dibandingkan dua provinsi lainnya, sedangkan yang paling rendah adalah Provinsi NTT.