Tugas 3 Akuntansi Sektor Publik [PDF]

  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

NASKAH TUGAS TUTORIAL KE-3 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK UNIVERSITAS TERBUKA Nama



: Abel Manuah



NIM



: 041725484



SOAL 1 Pengelolaan operasi atau realisasi anggaran dapat dilihat dari tiga perspektif yang berbeda, yakni sebagai fungsi, sebagai penunjang karir, dan sebagai seperangkat keputusan Pertanyaan: Jelaskan realisasi anggaran dari perspektif realisasi anggaran sebagai fungsi, penunjang karir, dan seperangkat keputusan! Jawaban Pengelolaan operasi atau realisasi anggaran dapat dilihat dari tuga perspektif yang berbeda , yakni sebagai fungsi, sebagai penunjang karier, dan sebagai seperangkat keputusan a. Realisasi Anggaran sebagai fungsi Operasi adalah salah satu dari berbagai fungsi dalam organisasi . pada organisasi berukuran besar, penetapan masing – masing fungsi ke dalam departemen yang berbeda diasumsikan sebagai pertanggungjawaban atas aktivitas tertentu namun, saling terkait satu sama lain. b. Realisasi Anggaran sebagai penunjang karier Operasi telah menjadi tingkatan karier menuju posisi manajemen yang lebih tinggi dengan baik di beberapa organisasi. Sebagai contoh , jabatan kepala pelaksana yang berlatar belakang keuangan. c. Realisasi Anggaran sebagai perangkat keputusan Pembuatan keputusan merupakan aspek yang sangat penting bagi seluruh aktivitas manajemen .



SOAL 2 Pada masing-masing tahapan dalam siklus realisasi anggaran publik terbagi ke dalam tiga kegiatan utama yakni: (1) pencairan anggaran (pengeluaran), (2) realisasi pendapatan, dan (3) pelaksanaan Pertanyaan: Kemukakan tiga kegiatan utama dalam siklus realisasi anggaran yakni pencairan anggaran (pengeluaran), realisasi pendapatan, dan pelaksanaan ! Jawaban Setiap tahapan realisasi anggaran public terbagi kedalam tiga kegiatan utama yakni (1) pencairan anggaran (pengeluaran),(2) realisasi pendapatan, dan (3) pelaksanaan. Masing – masing kegiatan utama tersebut berlaku sebagai siklus realisasi anggaran. setiap kegiatan utama itu terbagi lagi ke dalam kegiatan per tahapan persiapan , proses pelaksanaan dan penyelesaian. Kegiatan utama yang pertama,yakni pencairan anggaran(pengeluaran). dimulai dengan tahap persiapan yang terdiri dari kegiatan pembuatan prosedur dan formulir serta pembuatan anggaran kas; tahap proses pelaksanaan terdiri dari kegiatan pengumpulan bukti untuk pencatataan, penyelesaian tata prosedur pencatatan barang dan modal, serta pelaporan aktivitas jasa.   Kegiatan utama yang kedua,yakni realisasi pendapatan, dimulai dengan tahapan persiapan yang terdiri dari kegiatan menghitung potensi dan mmbuat regulasi untuk prosedur serta formulir;tahap proses pelaksanaan terdiri dari kegitan penagihan dan pengumpulan pendapatan serta pengenaan sanksi dan insentif.   Kegiatan utama yang ketiga, yakni pelaksanaan program , dimulai dengan tahapan persiapan yang terdiri dari kegiatan pembentukkan tim dam meembuat data aturan serta pembagian beban kerja. Tahap proses pelaksanaaan terdiri dari kegiatan pelaksanaan pekerjaan , sementara tahap penyelesaian terdiri dari kegiatan finalisasi produk dan pembuatan laporan.  



SOAL 3 Di dalam teknik realisasi anggaran publik terdapat beberapa item harus dipenuhi. Pertanyaan: Kemukakan item yang harus dipenuhi dalam teknik realisasi anggaran dan berikan contohnya ! Jawaban Berdasarkan sistem realisasi anggaran yang telah dirancang, pengelola (manajer) akan mengoordinasikan kegiatan sehari  – harinya dengan strategi operasi organisasi. 1.Peramalan Pada proses perencanaan , pengelolaan organisasi menggunakan peramalan. namun, ada beberapa fakta bahwa peramalan lekat dengan kekeliruan. Menurut pengertiannya, peramalan adalah proses memperkirakan kejadian di masa depan. a. Karakteristik Permintaan  Penawaran barang dan jasa sangat beraneka ragam. Proses peramalan akan mudah dilakukan jika pola permintaan atas produk tertentu telah dikuasai. Berbagai factor , baik internal maupun eksternal, akan mempengaruhi sebuah permintaan. Dari berbagai factor yang mempengaruhi permintaan ,lima komponen dasar permintaan pada kebanyakan organisasi adalah rata –  rata, kecenderungan,pengaruh musiman, siklus pergerakan, dan kesalahan yang tidak disengaja. Komponen rata-rata dalam derajat yang berbeda untuk menetapkan rumus permintaan yang dipicu oleh factor eksternal dan internal. b. Pelaksanaan peramalan dalam Realisasi Anggaran Karena permintaan memiliki berbagai perbedaan karakteristik , beberapa metode peramalan yang berbeda akan dibutuhkan. Tujuan peramalan adalah mengembangkan peramalan yang berguna dari informasi yang ada . Dalam buku operation management (1990:349), krawjeski dan Rizman menyatakan bahwa tiga jenis teknik peramalan yang digunakan untuk meramalkan permintaan adalah 1) Time series Analisy 2) Metode Kausal 3) Teknik Kualitatif



c. Merancang Sistem Peramalan Pada saat merancang sistem peramalan permintaan , manajer harus menetapkan : (1) apa yang harus diramalkan , (2) perangkat apa yang akan digunakan , dan (3) bagaimana sistem yang dapat membantu pembuatan keputusan manajerial. 2.Manajemen Bahan Manajemen bahan terkait erat dengan persediaan , tingkatan produksi , pola pegawai , jadwal dan distribusi. Menurut manajemen bahan , dua alasan dalam membuat keputusan taktis tentang bahan yang harus dipertimbangkan pentingnya adalah (1) peran utama bahan dalam proses produksi, dan (2) dampak dari inventaris organisasi. a.Pembelian dan distribusi Pembelian bahan merupakan proses perolehan yang melibatkan keputusan tentang penjajakan penggunaan , kontrak negosiasi , dan pemutusan pembelian . pembelian merupakan titik awal dari siklus manajemen bahan yang terdiri dari penjajakan , penyimpanan , pengubahan, penyimpanan dan distribusi. b.Contoh pembelian bahan Pada BUMN pembuat kain, manajemen bahannya dilakukan pada (1) pembelian bahan dengan membeli peralatan / mesin, benang, dan bahan kimia lainnya pada harga yang paling murah, kualitas terbaik berdasarkan perbandingan harga, dan biaya pengataran yang paling minimal. 3.Sistem Persediaan Kunci utama pengelolaan persediaan adalah apakah item pokok yang diminta independen atau dependen. Terhadap kedua hal tersebut, manajer organisasi menggunakan sistem produksi dan sistem pengendalian persediaan yang berbeda. a. Economic Order Quality Merupakan ukuran bagian yang meminimalkan biaya penggunaan dan pemesanan seluruh persediaan tahunan. Hal ini didasarkan pada asumsi: 1) Tingkat permintaan item bersifat konstan



Item diproduksi atau dibeli dalam bagian, dimana pemesanan item diterima sekaligus tidak ada batasan ukuran bagi masing – masing bagian seperti kapasitas truk atau batasan penggunaan bahan. 2)Ada dua biaya yang relevan. Pertama , biaya penggunaan persediaan yang berasal dari penggandaan tingkat rata- rata persediaan dalam unit dengan biaya untuk menggunakan satu unit pada periode waktu tertentu. 3)Tidak ada ketidaktentuan dalam permintaan, waktu yang pasti atau persediaan tingkatan persediaan tidak hanya bersifat konstan namun juga diketahui jumlah yang diterima seuai dengan apa yang dipesan. b. Sistem Review Berkelanjutan Salah satu sistem pengendalian persediaan terbaik yang dikenal adalah sistem review berkelanjutan (continous review sistem) , dimana kuantitas akhir item direview setiap waktu untuk menentukkan apakah sudah waktunya memesan kembali. c. Sistem Review Periodik Sistem pengendalian persediaan yang lain adalah sistem review periodik , dimana posisi item persediaan direview secara periodik adan tidak secara terus menerus. Pemesanan baru dilakukan pada akhir setiap review dan periode antarpemesan yang sudah pasti. d. Sistem Hybrid Sistem lain yang digunakan dalam pengedalian persediaan adalah sistem Hybrid. Sistem ini menguji pilihan perlengkapan , dasar persedian, dan sistem visual. Sistem pilihan perlengkapan adalah sistem dimana posisi persediaan direview pada interval pada waktu yang sudah pasti, dan jika posisi sedang menurun ketingkat yang ditetapkan sebelumnya ukuran variable pemesanan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan. 4. Sistem Produksi Strategi organisasi harus diterjemahkan ke dalam perencanaan operasi secra detail. Salah satunya adalah perencanaan produksi . pada organisasi yang menghasilkan produk/jasa rencana produksi terkait dengan tujuan dan sasaran strategis melalui penjadwalan produksi . Perencanaan produksi adalah pernyataan manajerial tentang waktu yang dibutuhkan untuk tingkat produksi , tingkat angkatan kerja , dan investasi persediaan ,yang dilakukan dalam



pertimbangan permintaan konsumen dan batasan kapasitas organisasi. Perencanaan disesuaikan dengan tujuan memaksimalkan pelayanan , meminimalkan investasi persediaan, memelihara stabilitas angkatan kerja , meminimalkan biaya produksi, dan meminimalkan keuntungan(khusus organisasi berorientasi laba). Product family adalah kelompok barang dan jasa yang mempunyai kesamaan permintaan dan proses ,SDM, serta permintaan bahan. hal ini sering kali terkait dengan pengelompokkan pasar, atau dalam perencanaan produksi terkait dengan proses khusus. Barang atau jasa organisasi dapat dikelompokkan ke dalam product family untuk menghindari tahapan yang terlalu banyak pada proses perencanaan. Dalam hal ini, harus digunakan pengukuran yang sesuai seperti unit, mata uang, standar jam, atau ukuran lainnya. 5. Perencanaan Sumber Daya Manusia Perencanaan SDM berperan penting dalam pencapaian tujuan organisasi . hal ini tidak terlepas dari input manajerial, tujuan, alternative, dan strategi terkait perencanaan SDM organisasi. a. Proses Perencanaan SDM sama dengan proses perencanaan produksi dalam perencanaan SDM, penerapan seorang perencana menyangkut permintaan SDM bagi masing – masing kelompok SDM didasarkan pada penilaian sejarah permintaan atau penilaian pendapat dan jaminan simpanan yang ada untuk pelayanan. b.Strategi perencanaan SDM Strategi perencanaan bertujuan memilih alternative tertentu yang akan digunakan organisasi dalam perencanaan SDM.seperti sistem produksi,pada perencanaan SDM juga terdapat dua strategis yaitu strategis pengajaran dan strategi tingkatan. 6.Penjadwalan Perencanaan produksi mengolah sumber daya untuk berbagai kebutuhan produksi selama periode wakru tertentu. Proses penjadwalan produksi dimulai dengan penggunaan perencanaan produksi yang telah disahkan oleh organisasi sebagai dasar pengembangan skedul prospektif produk/ jasa. Pengembangan skedul induk produksi prospektif a.Perhitungan proyeksi persediaan yang ada b.Penetapan waktu dan ukuran kuantitas skedul induk produksi c.Perhitungan kuantitas yang dijanjikan\ 7.Pengendalian



Pengendalian yang dimaksud disini adalah pengendalian kualitas yang berfokus pada pencegahan permasalahan kualitas, yang ditujukan ke implikasi biaya dari kualitas yang rendah.pembahasan ini ditekankan pada keterlibatan public dan umpan balik yang diterimanya, serta seluruh bagian organisasi yang mengupayakan peningkatan kualitas. Selain itu, pembahasan juga ditujukan pada bagaimana mengembangkan perencanaan. a.Pelaksanaan Total Quality Control (TQC) b.Pengukuran kualitas c.Paremeter manajerial d.Metode statistik pengendalian proses 8.Keuangan Banyak keputusan menyangkut realisasi anggaran melibatkan investasi dengan modal besar. Sebagian besar asset organisasi memiliki fungsi operasi. Oleh karena itu, pengelola organisasi harus mencari proyek yang menghasilkan modal besar dan memperkirakan biaya keuntungan, serta resikonya. a.Time value of money Konsep penting pada beberapa teknik analisis keuangan adalah bahwa satu rupiah di tanggal pada hari lebih bernilai dari satu rupiah yang diterima di masa depan. 1)Nilai masa depan investasi 2)Nilai sekarang dari jumlah di masa depan b.Teknik Analisis Ada dua teknik analisis keuangan dasar, yaitu 1)Net present value method 2)Payback method 9.Pemasaran Produk Jasa Pemasaran produk atau jasa merupakan muara dari proses produksi organisasi. Kegiatan ini menentukan kelangsungan organisasi di masa depan kerena melalui kegiatan ini pendapatan organisasi mengalir.contoh: proses pemasaran produk/jasa sebuah perusahaan daerah penghasil teh di jawa tengah 10.Pemberian Jasa



Pemberian jasa merupakan produk organisasi selain yang berwujud barang keberhasilan pemberian jasa dipengaruhi oleh “bagaimana jasa itu itu diselenggarakan”kepuasan pengguna merupakan output yang sangat penting terkait dengan standar kualitas produk/jasa organisasi apabila pengguna puas dengan jasa yang diberikan organisasi, maka aliran pendapatan organisasi akan berjalan lancar. Contoh pemberian jasa a. Pemberian layanan pendidikan dan kesehaatan oleh pemerintah b. Pemberian pendidikan politik oleh partai politik c. Penyebaran wacana mengenai gender,kesehatan dan reproduksi oleh LSM 11.Kualitas (Kinerja) Untuk mencapai kuaitas atau kinerja produk/jasa organisasi, kegiatan yang harus dilakukan pertama kali adalah merencanakan kualitas produk/jasa. Kegiatan ini dilakukan dengan dasar input kepuasan pengguna. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, kualitas produk/jasa harus dijaga pada batasan yang telah ditetapkan untuk memenuhi kualitas yang telah disepakati. Pada   tahap penyelesaian, kegiatan dilakukan untuk memastikan bahwa kualitas yang sesuai dengan permintaan pasar atau pengguna produk/jasa telah terpenuhi.  Contoh kualitas Kualitas beras yang yang diharapkan konsumen meliputi : -Harga murah -Kondisi bersih -Warna cerah -Kadar gizi tinggi -Tidak berbau -Tidak terkontaminasi virus atau penyakit -Bisa didapatkan dengan mudah CONTOH REALISASI ANGGARAN DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK 1. Pemerintah Pusat



Pemerintah berencana memenuhi amanah konstitusi (UUD 1954) yang mengharuskan aloksi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Realiasi anggaran ini dimulai pada tahun 2009. Jumlah realisasi anggaran ini merupakan suatu kemajuan yang cukup berarti dalam pembangunan dunia pendidikan di Indonesia setelah selama ini sering terpinggirkan. 2. Pemerintah Daerah Selama tahap realisasi anggaran, salah satu kegiatan dalam pencairan anggaran adalah pengajuan anggaran kas organisasi. Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang diguanakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan selama setiap periode. Mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah ini ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. 3. LSM Contoh belanja elanja dari LSM Centre fo Electroral reform(CETRO) beserta lembaga donor yang mendanai belanja tersebut dapat dilihat pada halaman 257. 4.Yayasan Berikut adalah salah satu contoh perencanaan investasi dalam bidang keuangan pada salah satu upaya persiapan teknik realisasi anggaran yayasan: Yayasan keanekaragaman hayati Indonesia KEHATI atau yayasan keanekaragaman Hayati Indonesia didirikan pada tahun 1994 dan mendapat dana abadi 1995 melalui hibah sebesar $ 16,5 juta dari USAID. KEHATI telah memulai pencarian dana untuk memenuhi kemitmen menambah dana abadinya sekitar $ 4,7 juta dollar pada tahun 2005. KEHATI juga telah berhasil memikat sejumlah besar donor filantropis, perusahaan dan pemerintah. kini SEHATI sedang menjajaki kemungkinan menfaatkan “pengampunan utang untuk penyelamatan lingkungan” untuk memperbesar dan abadinya. 5. Partai Politik



Sebagai contoh dalam menyiapkan program pendidikan politik kepada konstituen kegiatan dimulai dengan membentuk tim pelaksana program dan membuat tata aturan kerja program serta membagi beban kerja anggota tim pembentukkan tim dilakukan melalui serangkaian rapat partai dan mengambilan keputusan oleh pimpinan tertinggi partai politik menurut tingkatannya yaitu, jika program yang dilakukan oleh wilayah maka yang mengesahkan keputusan adalah dewan pimpinan wilayah. Pada tahap penyelesaian kegiatan yang dilakukan adalah mengevaluasi kegiatan yang sedang berjalan dan membuat laporan tentang masing- masing yang dilakukan. SOAL 4 Terdapat teknik pengadaan barang dan jasa publik diantaranya yaitu administrasi kontrak dan pengawasan. Pertanyaan: Jelaskan mengapa kebanyakan negara berkembang saat ini dalam melaksanakaan pengadaan barang dan jasa terdapat penundaan kegiatan dan biaya yang berlebihan, penyalahgunaan, pemborosan, dan penipuan dalam pelaksanaan kontrak. Jawaban Menurut catatan Bank Dunia, setidaknya ada 3 hal penting yang menjadi tantangan pengadaan publik di negara berkembang yaitu: • Ketiadaan standar operasional prosedur serta kebijakan dalam manajemen pengadaan publik; • Ketiadaan organisasi pengadaan yang kuat dan efektif; • Ketiadaan sumber daya manusia dibidang pengadaan kompeten dan berdedikasi tinggi11. Di negara berkembang khususnya Indonesia, pengadaan publik akan selalu menghadapi banyak tantangan dalam pengembangannya. Setiap negara memiliki lingkungan ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang tidak ringan. Pengadaan publik memiliki fungsi penting bagi pemerintahan dengan berbagai alasan1. Pertama, besarnya dana yang terserap mengakibatkan besar pula pengaruhnya bagi perekonomian dan perlu dikelola dengan baik. Memang, di semua negara di dunia, pada periode



tahun 2000-an perkiraan besaran dana pemerintah yang terserap dalam pengadaan mencapai 10% hingga 30% dari PNB2 . Untuk Indonesia pada kwartal IV tahun 2010 konsumsi pemerintah mencapai 12% dari PDB3 dimana didalamnya termasuk pengadaan barang/jasa. Sementara di daerah, khususnya Kalimantan Selatan komponen konsumsi pemerintah pada tahun 2009 sebesar 6,75% dari PDRB4 . Untuk itulah, kemudian faktor efisiensi dan efektifitas anggaran pengadaan publik menjadi perhatian khusus dalam penyusunan kebijakan. Yang kedua, pengadaan publik telah dimanfaatkan sebagai alat utama mencapai target-target ekonomi, sosial dan lainnya 5. Besarnya anggaran belanja pemerintah mengakibatkan pengadaan publik menjadi motor penggerak diterbitkannya berbagai kebijakan ekonomi. Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah merupakan satu bentuk kebijakan terkait pengadaan publik dalam upaya mengurangi ekonomi biaya tinggi, mendorong terjadinya pesaingan usaha yang sehat, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan keberpihakan kepada pengusaha kecil. Dimana pada akhirnya semua berdampak luas pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Ketiga, dengan berbagai alasan pengadaan publik memiliki potensi untuk disalahgunakan atau dalam bahasa masa kini mengandung potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjadi momok menakutkan dari pembangunan. Hal ini terungkap secara gamblang dalam laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan bahwa 43% kasus yang ditangani KPK adalah terkait Pengadaan Barang/Jasa6. Keempat, globalisasi dan pasar bebas adalah merupakan tantangan yang tidak bisa dianggap ringan bagi sektor pengadaan publik. Entitas pengadaan publik harus bisa menyesuaikan kebijakan dan target pengembangan pengadaan publik dengan tuntutan globalisasi. Isu utama tersebut antara lain perdagangan bebas dan pelestarian lingkungan (green procurement). Untuk itulah kemudian dalam salah satu kebijakan dan aturan khusus dalam Perpres 54 dicantumkan tentang konsep ramah lingkungan. Kelima, di negara berkembang ketidakselarasan antara lingkungan ekonomi, sosial dan politik terkait pengadaan publik terjadi terhadap dua hal penting yaitu, manajemen dan kebijakan. Ruang lingkup manajemen adalah terkait komponen cost yaitu kualitas, waktu dan biaya (lebih dari sekedar persoalan harga), meminimalisasi resiko usaha, keuangan dan teknis, meningkatkan kompetisi dan memperbaiki integritas. Sedangkan disisi kebijakan pengadaan termasuk



didalamnya tentang sasaran ekonomi, lingkungan, sosial, dan perdagangan internasional adalah sangat sulit bagi pembuat kebijakan dan entitas pengadaan untuk memilih prioritas optimal selalu saja ada yang harus dikorbankan untuk mencapai salah satu tujuan7. Terakhir, seiring dengan tantangan-tantangan diatas termasuk pesatnya perkembangan teknologi menempatkan aktifitas pengadaan publik tidak lagi sebagai sebuah kegiatan sekunder dalam pembangunan daerah. Praktisi pengadaan juga harus terlibat dalam perencanaan pengadaan publik karena perannya yang besar dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Sumber : JURNAL PENGADAAN “Senarai Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah” DITERBITKAN OLEH Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)