Ujian Dinas Tingkat Ii [PDF]

Citation preview

UJIAN DINAS TINGKAT II Poin total940/1000   0 dari 0 poin



DATA PESERTA DI ISI DENGAN HURUF KAPITAL !



NIP (TANPA SPASI) *



NAMA (DISERTAI GELAR) *



PANGKAT/ GOLONGAN DAN JABATAN 0 dari 0 poin DI ISI DENGAN HURUF KAPITAL !



JABATAN *



PANGKAT / GOLONGAN * PENATA TINGKAT I (III/d)



INSTANSI ASAL PESERTA 0 dari 0 poin DI ISI DENGAN HURUF KAPITAL !



UNIT KERJA * KELURAHAN MENDAWAI



INSTANSI * KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



EMAIL 0 dari 0 poin



EMAIL PESERTA Diisi dengan Huruf Kecil sesuai format Email. Contoh : [email protected]



TOKEN UJIAN 0 dari 0 poin TOKEN / PASSWORD SESI UJIAN DINAS



TOKEN/ PASSWORD SESI UJIAN * 26333



UJIAN DINAS TINGKAT II 940 dari 1000 poin



JAWABLAH PERTANYAAN DIBAWAH INI PILIH JAWABAN YANG TEPAT !



Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum di lingkungan pemerintah Daerah adalah ... 0/6 Surat Perintah Peraturan Gubernur Surat Edaran Surat Keterangan



Provinsi Kalimantan Tengah memiliki beberapa sungai besar yang menjadi kebanggaan masyarakatnya, meliputi ... kecuali ... 6/6 Sei Sei Sei Sei



Kahayan Katingan Kahat Mentaya



Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, jenis dan ukuran huruf yang digunakan adalah ... 6/6 Calibri dan ukuran font 12 Arial dan ukuran font 12 Times new roman dan ukuran font 12 Cambria dan ukuran font 12



Lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undangundang, adalah ... 6/6 Komisi Pemberantasan Korupsi Lembaga Administrasi Negara Lembaga Sertifikasi Kompetensi Badan Kepegawaian Negara



Regulasi Manajemen PNS terdapat pada ... 6/6



PP 11 Tahun 2017 UU Nomor 5 Tahun 2014 UU Nomor 25 Tahun 2009 PP 53 Tahun 2010



Menurut masyarakat, apa perilaku negatif ASN yang tidak boleh dimiliki oleh seorang ASN ... 6/6 Mengajak masyarakat untuk hidup bersih Bertanggungjawab dengan pekerjaan yang diberikan Melayani masyarakat yang memberi uang Melayani kerumah masyarakat



Kewajiban pokok penyelenggara pelayanan publik adalah ... 6/6 Menetapkan standar pelayanan Mempublikasi maklumat pelayanan Menempatkan pelaksana yang kompeten Semua jawaban benar



Berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 mengenai pendidikan dan kebudayaan, Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi ... 6/6 Nilai-nilai agama dan persatuan bangsa Semangat kemajuan negara maju Semangat kreatif dan inovatif Pandangan jauh kedepan sebagai Pemerintah Kelas Dunia



Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, terdiri atas 4 produk, kecuali ... 6/6 Peraturan Bupati/Walikota Keputusan Bupati/Walikota Peraturan Bersama Bupati/Walikota Instruksi Bupati/Walikota



Sebutkan Kementerian / Lembaga yang bertugas menyelenggarakan Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antarinstansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun ... 6/6 LAN BKN MENPAN-RB BKD



She ..... not work because she has the flu. 0/6 is be do does



Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional/Daerah yang menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan dengan melibatkan masyarakat (stakeholders) , dinamakan apa ... 6/6 Partisipatif Teknokratik Musyawarah Perencanaan Pembangunan Bottom-Up



Pelaksana tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik. Plt diangkat dan berlaku paling lama ... 6/6 5 1 3 2



(lima) bulan (satu) tahun (tiga) bulan (dua) tahun



My brother rides a bike to school ..... 6/6 next week last day next time everyday



Berikut adalah wujud pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari hari ... 6/6 Rela berkorban untuk kepentingan bangsa Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan Tidak memaksakan kehendak orang lain Bekerjasama antara penganut yang berbeda



She is a student. She ..... at school. 0/6 studying study



does studies



Tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, disebut dengan ... 6/6 Standar Pelayanan Kinerja Pelayanan Indikator Pelayanan Prinsip Pelayanan



Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain, adalah pengamalan dari sila ... 6/6 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Ketuhanan Yang Maha Esa Persatuan Indonesia



Kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan, adalah ... 6/6 Kompetensi Kompetensi Kompetensi Kompetensi



Kepemimpinan Manajerial Teknis Sosial Kultural



Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih ditetapkan melalui ... 6/6 Peraturan Peraturan Peraturan Peraturan



Gubernur Daerah Walikota Bupati



Aplikasi perkantoran yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan berdasarkan tata naskah dinas elektronik yang dikeluarkan oleh KemenpanRB melalui Permenpan Nomor 6



Tahun 2011 Tentang Tata Naskah Dinas Elekronik di Lingkungan Instansi Pemerintah. Aplikasi tersebut dikenal luas dengan akronim ... 6/6 SI MAYA SIATSU SI JEMPOL SI ASN KOMPETEN



Konsep "Belom Bahadat" dalam budaya masyarakat Kalimantan Tengah, adalah sama dengan makna ... 6/6 Melestarikan budaya lokal Suku Dayak Meningkatkan kualitas dan kepercayaan diri masyarakat Suku Dayak Sopan santun dalam hubungan/kehidupan bersama Toleransi pada perubahan dari waktu ke waktu



Berikut adalah wujud pengamalan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari hari ... 6/6 Rela berkorban untuk kepentingan bangsa Tidak semena-mena terhadap orang lain Menjalankan gaya hidup sederhana dan hemat Tidak memaksakan kehendak orang lain



Penggunaan dan kewenangan Untuk Beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat ... 6/6 Dua tingkat di bawahnya Setingkat di bawahnya Dua tingkat di atasnya Setingkat di atasnya



They ..... a test every week. 6/6 have has does Option 3



Penyelenggaraan naskah dinas yang digunakan untuk surat-menyurat menggunakan ukuran kertas ... 0/6 A4 A4S



Legal Folio



We ..... soccer match. 0/6 doing watches watching watch



Ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah ... 6/6 A4 F4 Letter A5



Manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dengan adanya standar pelayanan yang dilakukan oleh sebuah organisasi pemerintah ... 6/6 Masyarakat tidak merasakan adanya manfaat Hubungan standar pelayanan dan manfaat yang dirasakan masyarakat tidak ada pengaruhnya. Standar pelayanan bermanfaat hanya untuk kebutuhan organisasi Memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka mendapat pelayanan dalam kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan



Naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak, disebut sebagai ... 6/6 Surat edaran Instruksi Keputusan Peraturan



Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, sebutkan cara mengembangkan kompetensi tersebut ... 6/6 Monitoring Perjalanan Dinas Seminar Konsultasi



Berikut adalah Indikator pelayanan prima yang diberikan oleh seorang PNS adalah ... 6/6



Tempat Parkir yang luas Ketepatan waktu pelayanan Atribut yang dikenakan oleh PNS Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh instansi



Berikut ini adalah sikap yang dimaksud dengan bekerja profesional seorang ASN, sebutkan yang BUKAN dikategorikan sikap profesional ... 6/6 Mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan cepat Menunjukan kedisiplinan datang ke kantor tepat waktu Memberikan pendapat kepada pimpinan setiap waktu Taat pada perintah pimpinan



Bentuk Layanan Publik, meliputi ... 6/6 Barang, Jasa, dan Kewajiban Barang, Jasa, dan Regulatif Barang dan Jasa Barang, Jasa, dan Administratif



Penyelenggaraan naskah dinas dalam bentuk surat menyurat berdasarkan kategori kecepatan proses, Jika terdapat keterangan dalam surat yang bersifat PENTING, artinya surat harus dibalas ... 6/6 dengan dengan dengan dengan



batas batas batas batas



waktu waktu waktu waktu



3 x 24 jam setelah surat diterima maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima 2 x 24 jam setelah surat diterima 24 jam setelah surat diterima



Sistem pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk menyiapkan pejabat administrator melalui jalur percepatan peningkatan jabatan, disebut dengan ... 6/6 Sekolah Kader Latsar Pelatihan Kepemimpinan Nasional Administrator Diklat Terintegrasi



Terpilihnya Ir. Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yang Ke 7 (tujuh) dengan membawa 9 (sembilan) agenda prioritas yang dinamakan NAWA CITA, sebutkan yang BUKAN menjadi bagian dari NAWA CITA tersebu ... 6/6 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Meningkatkan perdagangan dunia melalui Impor pangan



Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional



Sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu, adalah ... 6/6 JP JPT JA JFT



Tradisi "Manyipet" adalah budaya masyarakat Suku Dayak Kalimantan Tengah, adalah kegiatan ... 6/6 Mencari ikan Mencari sayur-sayuran hutan untuk kebutuhan rumah tangga Permainan untuk menghibur anak-anak Berburu dan menjaga keamanan diri



Penyelenggaraan naskah dinas yang digunakan untuk laporan dan makalah menggunakan ukuran kertas ... 6/6 A4S Folio A4 Legal



Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada ... 6/6 Mahkamah Agung Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Mahkamah Konstitusi



Gina cooks fried rice. It ..... amazing. 6/6 do are is does



Rencana Festival Budaya Isen Mulang pada Tahun 2019 ini adalah untuk memperingati ...



6/6 Dirgahayu Dirgahayu Dirgahayu Dirgahayu



Kalteng Kalteng Kalteng Kalteng



ke 63 ke 61 ke 62 ke 60



Pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik, disebut ... 6/6 Pelaksana Pelayanan Publik Petugas Publik Pejabat Publik Pejabat Negara



Berikut adalah wujud pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari hari ... 6/6 Menjalankan gaya hidup sederhana dan hemat Tidak memaksakan kehendak orang lain Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan Bekerjasama antara penganut yang berbeda



Penyelenggaraan naskah dinas dalam bentuk surat menyurat berdasarkan kategori kecepatan proses, Jika terdapat keterangan dalam surat yang bersifat SEGERA , artinya surat harus dibalas ... 6/6 dengan dengan dengan dengan



batas batas batas batas



waktu waktu waktu waktu



2 x 24 jam setelah surat diterima 24 jam setelah surat diterima 3 x 24 jam setelah surat diterima maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima



Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Non Pelayanan Dasar ... 6/6 Kesehatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanahan Pendidikan



Apa yang dimaksud dengan fungsi ASN sebagai pelaksana Kebijakan Publik di lingkungan Pemerintah Daerah ... 6/6 ASN melaksanakan kebijakan Kepala SKPD



ASN mentaati dan melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat publik yaitu Kepala Daerah dan bersama Anggota DPRD ASN melayani publik ASN sebagai pembuat kebijakan publik



Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai ASN. Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Sehingga diharapkan masyarakat mendapatkan kepuasan. Apakah definisi puas dalam tugas pelayanan publik ... 6/6 PNS melayani dengan kompetensi yang dimilikinya. PNS dapat menjalankan tugasnya dengan baik Masyarakat menerima apa saja pelayanan yang diberikan PNS Masyarakat terpenuhi harapannya sesuai dengan pelayanan yang diterimanya dari PNS



Berikut ini adalah sikap ASN untuk mempercepat pemberantasan korupsi dilingkungannya, sebutkan sikap yang BUKAN dikategorikan sikap untuk mempercepat pemberantasan korupsi ... 6/6 Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun diluar aturan Tidak melakukan tanda tangan fiktif Sanggup melaporkan kejadian yang berpotensi terjadinya korupsi kepada pimpinan Mencatat hal-hal yang diperintah pimpinan



PNS yang melanggar Disiplin dengan tingkat hukuman disiplin berat maka jenis hukumannya adalah ... 6/6 Diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun



Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar ... 6/6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tenaga Kerja Sosial



Regulasi Aparatur Sipil Negara terdapat pada ... 6/6 PP 53 Tahun 2010 PP 11 Tahun 2017 UU Nomor 25 Tahun 2009 UU Nomor 5 Tahun 2014



" Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka " , Kalimat tersebut merupakan sebuah ungkapan mutiara dari seorang Tokoh Nasional, Sebutkan ... 6/6 Dr. Sutan Syahrir Ir. Soekarno Jenderal Soeharto Drs. Mohammad Hatta



Berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 mengenai bentuk dan kedaulatan negara, salah satu pasal menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara ... 6/6 Negara Negara Negara Negara



Hukum Demokratis Federal Merdeka



Berikut adalah wujud pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari hari ... 6/6 Tidak memaksakan kehendak orang lain Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan Bekerjasama antara penganut yang berbeda



Akronim dari Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu KALTENG BERKAH, adalah ... 6/6 Bermartabat, elok, religius, kreatif, agamis, dan harmonis Bermartabat, elok, religius, kuat, amanah, dan harmonis Berdikari, edukatif, respon, kuat, amanah, dan harmonis Bermartabat, efektif dan efisien, religius, kondusif, amanah, dan harmonis



Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan 5 (Lima) Tahunan yang dinamakan ... 6/6 Rencana Rencana Rencana Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Nasional Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kerja Pemerintah Daerah



Sebutkan Kementerian / Lembaga yang bertugas melaksanakan fungsi membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN berbasis kompetensi ...



0/6 MENPAN-RB BKN LAN BKD



Soal Kasus - Judul : Melawan Korupsi. TIDAK ADA KATA KAPOK (Buku : Kisah Korupsi Kita. Penerbit KPK. Cetakan I, Oktober 2017) - Mungkin kita memang harus menggeleng-gelengkan kepala bahwa setelah lebih dari satu dekade KPK berdiri, ternyata upaya korupsi yang dilakukan para oknum tidak pernah surut. Setiap tahun muncul kasus-kasus besar yang melibatkan para pengusaha, pejabat, dan juga aparat hukum. Artinya, beberapa kasus yang terbongkar dan ditangani KPK tidak malah membuat jera para pelaku korupsi. Sebaliknya, para koruptor tampak mulai lebih awas melakukan praktiknya meskipun pada beberapa kasus, cara-cara “tradisional” juga tetap dilakukan para koruptor sehingga terbongkar. Menjelang akhir 2017 dan pada awal 2017, publik Indonesia dikejutkan dengan penangkapan Ketua DPD, Irman Gusman, yang ditengarai melakukan "dagang pengaruh" terkait jatah impor gula di Bulog. Demikian pula yang terjadi dengan wajah MK, tercoreng dua kali karena salah satu hakimnya, Patrialis Akbar, juga ditangkap (sempat terjadi polemik soal definisi operasi tangkap tangan dalam kasus Patrialis ini). Lalu, pada Maret 2017, KPK mulai menyidangkan kasus megakorupsi KTP-e yang merugikan negara sekira 2,7 T dari total proyek Rp. 5,84 T. Puluhan nama besar terseret dalam kasus ini. Kondisi ini sedikit banyak menimbulkan tanda tanya. Jika saja dapat dilakukan “bedah otak” para koruptor, tentu kita paling tidak mengetahui apa sebenarnya yang ada di pikiran mereka yang nekat itu. Berkali-kali para koruptor sudah tertangkap tangan dan beberapanya mendapatkan hukuman berat (bahkan tidak ada sejarahnya dihukum bebas), namun hal itu sepertinya tidak menimbulkan efek jera. Korupsi makin menjadi-jadi, bahkan mengagetkan dalam konteks pelakunya. Wacana tentang hukuman bagi para koruptor sempat disampaikan beberapa tokoh masyarakat dan juga lembaga demi menimbulkan efek jera terhadap koruptor. WACANA (1) Hukuman mati untuk koruptor. (PENGGAGAS : Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, April 2010); WACANA (2) Tidak memberikan remisi atau pengurangan masa tahanan. (PENGGAGAS : Indonesia Corruption Watch, Agustus 2009); WACANA (3) Menaikkan batas minimum hukuman bagi koruptor menjadi lima tahun penjara. (PENGGAGAS : Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin, Oktober 2011); WACANA (4) Tersangka korupsi diborgol dan diberikan baju khusus saat menjalani proses hukum. (PENGGAGAS : Survei KPK, Agustus 2008); WACANA (5) Tidak menyalatkan jenazah koruptor, sebelum uang



atau harta hasil korupsinya dikembalikan. (PENGGAGAS : Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, Juli 2002); WACANA (6) Kartu tanda penduduk (KTP) pelaku korupsi diberi kode khusus. (PENGGAGAS : Ketua Umum KNPI, Hasanuddin Yusuf, Juli 2009); WACANA (7) Pencabutan hak politik sebagai penyelenggara negara seumur hidup. (PENGGAGAS : Rekomendasi hasil Mukernas III Partai Persatuan Pembangunan, April 2011); WACANA (8) Pemberian sanksi kerja sosial dan perampasan kekayaan koruptor. (PENGGAGAS : Indonesia Corruption Watch, Oktober 2011); WACANA (9) Memiskinkan koruptor, seperti menyita harta kekayaan atau aset. (PENGGAGAS : Direktur Pusat Kajian Antikorupsi UGM, Zainal Arifin Mochtar, April 2010); WACANA (10) Ditempatkan dalam sebuah kebun yang serupa dengan kebun binatang. (PENGGAGAS : Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud M.D., November 2011); WACANA (11) Hukuman sosial : menyapu jalan, terminal, dan membersihkan WC umum. (PENGGAGAS : Komisi III DPR-RI, Oktober 2016) -Sumber : Buku Pintar Kompas 2011 dengan penambahan-. Dorongan untuk korupsi memang perlu dikaji lebih jauh mengingat tidak adanya kata "KAPOK" pada para pelakunya. Kita meyakini bahwa para koruptor sangat memahami perbuatan korupsi yang dilakukannya itu haram dan merupakan kejahatan luar biasa. Namun, mereka tetap melakukannya dengan menerjang segala risiko. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat sehingga tindak pidana korupsi dapat digolongkan sebagai kejahatan ? 200/200 Ordinary Crimes Post-truth Cyber Crime Extra-ordinary Crimes



Menanam padi secara tradisional pada masyarakat dayak Kalimantan Tengah, umumnya dikenal dengan istilah ... 6/6 Manggiling Maruntih Manugal Manjala



Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan, adalah pengamalan dari sila ... 6/6 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kemanusiaan yang Adl dan Beradab Persatuan Indonesia



Ketuhanan Yang Maha Esa



Undang-Undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah adalah ... 6/6 Undang-Undang Undang-Undang Undang-Undang Undang-Undang



Nomor Nomor Nomor Nomor



32 23 33 23



Tahun Tahun Tahun Tahun



2004 2004 2014 2014



Pelayanan Publik masuk dalam kategori hak ... 6/6 Hak Hak Hak Hak



Dasar Warga Negara Spesial Asasi Manusia Penyelenggara Negara



Penerapan nilai semboyan " BHINNEKA TUNGGAL IKA " dalam kehidupan Aparatur Sipil Negara antara lain sebagai berikut ... 6/6 Menjalankan gaya hidup sederhana dan hemat Bekerjasama antara pemeluk yang berbeda Tidak semena-mena kepada orang lain Membuat sanggar tari



Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan ... 0/6 Instruksi Kepala Daerah Surat Keputusan Kepala Daerah Peraturan Daerah Peraturan Kepala Daerah



Lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN/D dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun perseorangan ... 6/6 BPKP BPK Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi OMBUDSMAN



Menurut masyarakat, apa perilaku positif ASN yang harus dimiliki oleh seorang ASN dalam fungsinya sebagai pelayan masyarakat ... 6/6 Tanggung jawab dengan pekerjaan yang diberikan pimpinan



Melayani masyarakat dengan melampaui kewenangannya Keluhan masyarakat diterima dan didokumentasikan Ramah dalam melayani masyarakat



Bahwa berdasarkan Amandemen yang ke 4 UUD Tahun 1945 pada Tanggal 10 Agustus 2002, terdapat 8 (delapan) Lembaga Negara, Berikut sebutkan yang bukan termasuk Lembaga Negara ... 6/6 DPR MPR BPKP BPK



Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas BERWARNA ... 6/6 Hitam Gelap Hitam Merah Biru Tua



Unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain, disebut dengan ... 6/6 Forkompinda Kepala Dinas/ Badan Badan Usaha Milik Daerah Perangkat Daerah



Kita dilarang memaksakan suatu agama kepada orang lain karena itu urusan dia dengan Tuhannya, kita hanya diwajibkan mengingatkan saja. Menurut analisis saudara, ini adalah pengamalan dari sila ... 6/6 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Ketuhanan Yang Maha Esa Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Persatuan Indonesia



Lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta,



maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, adalah ... 6/6 Kepolian Negara Republik Indonesia Ombudsman Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Konsep "Manyalamat Petak Danum" dalam budaya masyarakat Kalimantan Tengah, adalah sama dengan makna ... 6/6 Primordialisme yang kuat pada Budaya Suku Dayak Pemanfaatan Destinasi Wisata Alam Pengelolaan Tanah Terpadu Pemanfaatan dan pengelolaan SDA yang arif terhadap lingkungan



Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN memiliki fungsi, salah satunya adalah ... 6/6 Pelayan publik Penentu kebijakan publik Pengambil kebijakan publik Pemerhati kebijakan publik



Bahwa terdapat 3 (tiga) kompetensi yang ditetapkan dalam Undang-undang ASN, sebutkan yang BUKAN termasuk kompetensi tersebut ... 6/6 Teknis Sosial Kultural Fungsional Manajerial



Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ... 6/6 Biru Muda Hitam Ungu Biru Tua



Salah satu naskah dinas yang wajib tersedia sebagai bahan penting dari kegiatan rapat adalah ... 6/6



Nota Dinas Daftar Hadir Pengumuman Tanda Terima



Berikut ini adalah Sikap yang menunjukkan kualitas pelayanan ASN kepada masyarakat, sebutkan yang BUKAN dikategorikan sikap melayani yang berkualitas ... 6/6 Memberikan pelayanan dengan standar Tidak mengulur-mengulur waktu melayani Melayani dengan mengutamakan masyarakat yang dikenal Berusaha mencari model pelayanan tercepat dalam melayani



Alina ..... song every night. 0/6 sings does sing is



Soal Kasus - Judul : 2 (dua) Pejabat Beda Nasib - Alkisah, terdapat dua orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tapi berbeda nasib, baik pada saat bekerja, maupun setelah pensiun. (A). PADA SAAT BEKERJA; PEJABAT PERTAMA, sebut saja Pak Pandu. Pada dasarnya dia seorang PNS yang rajin dan ulet, sehingga diberi amanah menjadi Pejabat di kantornya. Namun, dalam kesehariaanya sebagai Pejabat, dia sering berprilaku kurang hati-hati dalam memutuskan sesuatu, kurang jujur, dan mudah tergoda dengan duniawi. Dengan perilakunya itu, ternyata dia dapat menghasilkan harta yang berlimpah, antara lain : rumah besar bertingkat dua dengan perabotan mewah, dan beberapa sepeda motor mulai dari motor kecil sampai besar. Dia juga memiliki tabungan yang banyak, sehingga dapat menyekolahkan anak-anaknya di sekolah favorit. Bahkan di waktu-waktu liburan, dia sanggup mengajak keluarganya, sampai ke negeri-negeri tetangga, antara lain : Singapura, Malaysia, dan Thailand. Menurut pandangan para tetangga dan orang yang mengenalnya, dia dianggap sebagai PNS sukses, walaupun ada juga ada juga sebagian yang mencela : "Kok bisa, Pejabat kaya raya ? Dapat uang dari mana? Sedangkan dia tidak memiliki bisnis sampingan". Akhirnya, dia bisa naik Jabatan setingkat lebih tinggi lagi sebelum pensiun. PEJABAT KEDUA, sebut saja Pak Arif. Sama-sama seorang PNS yang rajin dan ulet sehingga diberi amanah menjadi pejabat juga. Di samping itu, dalam bekerja dia juga dikenal pandai membawa diri. Pak Arif adalah orang yang teguh dengan prinsipnya, yaitu : selalu berhati-hati dalam setiap memutuskan sesuatu, jujur, dan tidak mudah tergoda



dengan duniawi dalam berkerja. Di saat melaksanakan tugasnya tidak jarang dia mendapatkan tawaran sejumlah uang dari rekanannya, namun dia tolak dengan halus, walaupun kesempatan seperti itu terjadi berulang kali. Ia tidak mau memberi makan keluarganya dari hasil yang tidak halal, karena akan memempengaruhi pertumbuhan keluarga dan anak-anaknya. Ia juga berkeyakinan, bahwa segala rejeki telah ada yang mengatur dan baginya rejeki tidak selalu berkolerasi dengan materi, tetapi bisa juga berkolerasi dengan kesehatan dan kemudahan dalam hidup. Akhirnya, dia pensiun sebagai pejabat, walaupun banyak orang menilai baik pada kompentensinya, bahkan dia sebenarnya bisa naik jabatan setingkat lebih tinggi lagi sebelum pensiun. Dengan perilaku yang seperti itu, Pak Arif tidak dapat menghasilkan banyak harta. Rumahnya relatif kecil, serta cuma 5 tahun sekali dicat ulang. Kendaraannya cuma mobil dinas dan tidak punya sepeda motor. Teman-teman kantor yang datang ke rumahnya pada geleng-geleng kepala, melihat kesederhaan hidup Pak Arif. Walaupun Pak Arif ini sangat peduli dengan pendidikan anak-anaknya, berhubung dengan adanya keterbatasan harta, dia hanya bisa menyekolahkannya ke sekolah-sekolah negeri biasa. Anak-anaknya pun seringkali tidak diberi uang jajan ketika sekolah. Untuk menguliahkan anakanaknya dia harus menjual aset-asetnya, bahkan meminta bantuan saudaranya yang lebih lapang rezekinya. Benar-benar perbedaan yang timpang dengan keadaan Pak Pandu. (B). SETELAH PENSIUN; Setelah pensiun nasib kedua mantan pejabat itupun berbeda. Dengan tabungannya yang melimpah, Pak Pandu mencoba membuka usaha, namun tampaknya kurang berhasil, bahkan merugi dan bangkrut. Anak-anaknya entah mengapa kuliahnya kurang lancar, bahkan setelah lulus Sarjana, kesulitan mencari pekerjaan. Dengan gaya hidup Pak Pandu yang relatif tidak berubah, dia harus mengurangi asetnya sedikit demi sedikit. Keadaan itu merongrong harmoni keluarga dan kesehatannya. Suatu hari Pak Pandu jatuh sakit dan sempat kesulitan membayar biaya Rumah Sakit. Kondisi berbeda dialami Pak Arif. Walaupun dia tidak punya mobil (dinas) lagi, karena harus dikembalikan saat pensiun, tetapi karena kejujurannya, dia masih diminta bantuannya pada berbagai organisasi pemerintah dan swasta. Selain itu anak-anaknya yang dibesarkan dalam suasana kesulitan, ternyata diberikan kemudahan oleh ALLAH. Bahkan salah satu anaknya dapat kuliah ke luar negeri dengan beasiswa, suatu kebanggaan tersendiri bagi Pak Arif. Dia juga mendapatkan menantu orang baikbaik, dan terlihat kehidupan anak cucunya yang harmonis. Terbayarlah semua kejujuran yang telah dilakukannya selama ini. Apakah dampak dari perilaku negatif dalam cerita kasus di atas ? 200/200 Semangat masyarakat menurun



Penurunan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Masyarakat biasa saja Kinerja PNS menurun



My father ..... tea every morning. 0/6 is drinks drinking drink



Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan, disebut sebagai ... 6/6 Sistem Merit Uji Kompetensi Kode Etik ASN Sertifikasi Kompetensi



Penulisan nomenklatur dinas/badan pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota mengalami beberapa perubahan setelah terbitnya regulasi ... 6/6 PP PP PP PP



23 24 11 18



Tahun Tahun Tahun Tahun



2018 2018 2017 2016



I and my friends ..... in the library. We read some books. 6/6 have is am are



- Dolph : Please call me if you need.; - Jack : No. I ... need your help. 6/6 does not do not am not



Dalam pelayanan publik, masyarakat berhak ... 6/6



Semua jawaban benar Mengetahui kebenaran isi standar pelayanan Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan Memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan



Regulasi yang mengatur tentang pelayanan publik terdapat dalam … 6/6 Undang-undang Undang-undang Undang-undang Undang-undang



Nomor Nomor Nomor Nomor



25 26 52 24



Tahun Tahun Tahun Tahun



2009 2007 2009 2010



Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Dibawah Kepemimpinan Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Habib H. Said Ismail adalah Kalteng BERKAH , apakah kepanjangan dari BERKAH ... 6/6 Bersih, Religius, Kuat, Amanah, Hebat Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, Harmonis Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, Hebat Bersih, Elok, Religius, Kuat, Amanah, Hebat



Peraturan Pemerintah sebagai Pelaksanaan dari Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang Manajemen PNS adalah ... 6/6 Peraturan Peraturan Peraturan Peraturan



Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah



Nomor Nomor Nomor Nomor



23 11 16 32



Tahun Tahun Tahun Tahun



2017 2017 2018 2016



Kita dapat memberi bantuan modal usaha dengan bunga 0 % kepada orang lain yang membutuhkan agar dapat mandiri. Menurut analisis saudara, ini adalah pengamalan dari sila ... 6/6 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Ketuhanan Yang Maha Esa Persatuan Indonesia



Salah satu isi Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, sebagai berikut : Atas berkat rahmat ALLAH Yang Maha Kuasa dan dengan dorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Terdapat dalam Alinea keberapa ... 6/6 Alinea Ke-1 Alinea Ke-3



Alinea Ke-2 Alinea Ke-4



Jabatan Eselon II pada instansi pemerintah memiliki sebutan lain, sebagai berikut ... 6/6 Jabatan Jabatan Jabatan Jabatan



Pengawas Administrator Fungsional Tertentu Pimpinan Tinggi



Rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi, adalah bentuk dari ... 6/6 Manajemen data dan informasi ASN Database PUPNS Sistem Merit Sistem Informasi ASN



Kalimantan Tengah memiliki moto kearifan lokal “Isen Mulang”. Moto tersebut memiliki makna ... 6/6 Semangat Semangat Semangat Semangat



berjiwa kreatif menang perang selalu lebih maju dari yang lain pantang mundur



Penggunaan dan kewenangan atas nama yang disingkat a.n., merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat ... 6/6 Dua tingkat di atasnya Setingkat di atasnya Setingkat di bawahnya Dua tingkat di bawahnya



Sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan orang lain, ditunjukkan secara nyata dalam konsep turun temurun di Kalimantan Tengah. Konsep tersebut adalah ... 6/6 Maruntih Huma betang Manjawet Manugal



PNS yang memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang milik negara secara tidak sah, akan mendapatkan HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT ... 0/6 Sedang Diberhentikan tidak hormat Berat Ringan



Kita berhak memperoleh kenyamanan berkendara, tetapi wajib hukumnya menaati peraturan lalu lintas yang berlaku. Menurut analisis saudara, ini adalah pengamalan dari sila ... 6/6 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ketuhanan Yang Maha Esa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Persatuan Indonesia



PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, akan mendapatkan HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT ... 6/6 Diberhentikan tidak hormat Berat Sedang Ringan



Perilaku yang positif dalam bekerja dapat ditemukan dalam contoh berikut ... 6/6 Memutuskan secara sepihak, beberapa pekerjaan yang diberikan pimpinan secara bersamaan. Menerima pekerjaan yang kategorikan baru untuk dikerjakan Menanggapi pendapat dari orang lain dengan mendiamkannya. Mempercayakan pekerjaan yang kompleks kepada orang yang baru dikenal



Berikut adalah wujud pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari hari ... 6/6 Tidak memaksakan kehendak orang lain Bekerjasama antara penganut yang berbeda Bangga sebagai bangsa Indonesia Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. - Persyaratan Layanan - Kebijakan Privasi



 Formulir