USTEK Pembiayaan Wilayah 1 [PDF]

Citation preview

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN WILAYAH I TAHUN 2010-2016 27/02/2017



1 PT REKA DESINDO MANDIRI



3



2



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR P U P R U N T U K M E N G U R A N G I D I S P A R I T A S W I L A YA H BARAT DAN TIMUR PULAU SUMATERA



A.



ORGANISASI PERUSAHAAN PT. Reka Desindo Mandiri (RDM) pada awalnya didirikan untuk memberikan



jasa



konsultansi



perencanaan,



rekayasa,



dan



manajemen, khususnya dalam bidang Tata Lingkungan. Dalam perkembangannya, saat ini dicakup juga pelayanan jasa konsultansi dalam



bidang



Teknik



Sipil,



seperti



Perencanaan



Transportasi,



Perencanaan Pengelolaan Lalu Lintas, Rekayasa Jaringan Jalan, Jembatan,



Pelabuhan,



Irigasi,



serta



perencanaan



Teknik



Sipil



penunjang kegiatan-kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan perternakan. Komputerisasi,



Juga



perkembangan



seperti



pembuatan



berikutnya



ke



arah



program-program



Bidang simulasi,



database, sampai digitasi pemetaan berikut sistem informasinya. Seiring dengan makin meningkatnya kesadaran dan perhatian akan pentingnya mempertahankan kelestarian lingkungan, RDM telah memutuskan untuk berperan aktif dengan menawarkan layanan jasa konsultansi yang lebih luas dalam bidang penanganan dan pengelolaan buangan/limbah, baik yang berasal dari aktivitas industri maupun domestik/masyarakat, pengelolaan lingkungan kerja/higiene industri, dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Cakupan layanan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan yang berwawasan lingkungan. Untuk itu RDM saat ini ditunjang oleh suatu tim tenaga ahli yang memadai, baik dalam hal kualitas, kuantitas, maupun jenis bidang keahlian. Walaupun RDM baru didirikan pada tahun 1991, namun kapasitas dan pengalaman para tenaga ahli dan staf pendukungnya, yang



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



mencakup berbagai bidang sesuai lingkup layanan perusahaan memungkinkan ditawarkan layanan jasa konsultansi yang handal dan berkualitas. Selain itu kerja sama yang erat dengan pusat-pusat penelitian di beberapa perguruan tinggi terkemuka dan beberapa konsultan



nasional



perusahaan



dalam



maupun



internasional,



memberikan



layanan



menambah dan



jasa



potensi secara



maksimum.



1. Administrasi dan Personalia PT. REKA DESINDO MANDIRI, berkantor pusat di Jakarta. Saat ini total personil yang terlibat mencapai lebih dari 40 orang, diantaranya berkualifikasi sebagai tenaga ahli dalam bidang teknik sipil, teknik lingkungan, perencana kota/tata ruang, geologi, komputer dan sistem informasi, geodesi, mekanika tanah dan pondasi, serta perikanan. PT. REKA DESINDO MANDIRI, juga menggalang kerjasama yang erat dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta terkemuka dalam rangka memperbesar kapasitas profesionalnya. Kerjasama ini memungkinkan para tenaga ahli yang terlibat selalu dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu terapan dalam bidang-bidang yang sesuai dengan lingkup layanan perusahaan. Data Administrasi PT Reka Desindo Mandiri Nama



:



PT REKA DESINDO MANDIRI



Akte Perusahaan



:



Pendirian



: :



:



Perubaha n Terakhir Kantor :



Alamat



No. 46 Tanggal 31 Oktober 1991, Notaris : Mohammad Ali No. 12 Tanggal 11 Februari 2011, Notaris : Trismorini Asmawel, SH







Jalan Metro Duta Niaga Blok B II/B-A4 Pondok Indah, Jakarta (12310)







Studio : Jalan Darmawangsa X No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta (12160)



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



REFERENSI BANK







Telepon & Fax (021) 7393947







email: [email protected]



:



Bank Bukopin Kantor Cabang Saharjo, No. Rek. 1001 078 425



NPWP



:



Bank Danamon Kantor Cabang Panglima Polim, No. Rek : 004020640 No. 01.567.337.9-013.000



IUJK



:



1.601013.3117.3.00689 dan 1.601013.3117.3.00690 Pemerintah Propinsi DKI Jakarta



TDR



:



No. 1863/97/2/00176, Pemerintah DKI Jakarta



TDP



:



No. 09.03.1.82.6942 Kandep Perdagangan, Departemen Perdagangan



INKINDO



:



No. 7134/P/1127.DKI



Sertifikat Badan Usaha dikeluarkan LPJK No. 0102/INKINDO/09/5/08



:



Bidang Layanan Usaha



: Tata Lingkungan No. Registrasi: 1-3171-5-08-1-09-601013 : Jasa Enjiniring Terpadu No. Registrasi: 3-3171-3-08-1-09-601013



Personalia inti PT Reka Desindo Mandiri adalah sebagai berikut : a. Komisaris



: Ir. Dewi Wulan Mulyandini



b. Direktur Utama



: Ir. Rosa Ardiana



c. Direktur



: Ir. Bona Siregar







Manager Teknik







Manager Administrasi : Sunaryo Pangestu, SE







Manager Keuangan: Ir. Yana Mulyana



: Ir. Iwan Prijambodo



Gambar 1: Struktur Organisasi PT. Reka Desindo Mandiri



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



2. Lingkup dan Pelayanan Layanan PT. Reka Desindo Mandiri mencakup pemberian jasa konsultansi dalam bidang-bidang berikut ini: a. Survey dan Investigasi b. Pre-feasibility dan Feasibility Studies c. Analisa Dampak Lingkungan, Perencanaan dan Menejemen d. Perencanaan, Desain and Dokumentasi e. Detailed Engineering Design f. Monitoring dan Evaluasi g. Manajemen Proyek h. Analisa Keuangan dan Ekonomi i. Penilaian Proyek dan Program/ Appraisal j. Costing, Budgeting and Financial Programming k. Administrasi Kontrak l. Pengawasan Proyek/Construction Supervision RDM juga mengembangkan pelayanan yang lebih luas untuk memenuhi



keinginan



kliennya,



diklasifikasikan sebagai berikut ini:



pelayanannya



dapat



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



a Lingkungan, Sanitasi dan Sampah 



Perencanaan Lingkungan







Pra Studi Kelayakan Lingkungan







Manajemen Limbah Industri







Pengumpulan dan Pengolahan Limbah Padat Industri







Manejemen Persampahan







Plumbing







Pegendalian Polusi Udara/Air Pollution Control







Drainase



b Perencanaan dan Manajemen Lingkungan 



Sistim



Pengembangan



Manejemen



dan



Monitoring



Lingkungan







Environmental



Impact



Assessment



&



Environmental



Auditing







Environmental Economic Assessment



a.



Managemen Sumber Air/Air Bersih & Pengolahan







Water Resources Development and Data Management







Catchment Area and Reservoir







Environmental Economic Assessment







Banjir/Flood Mitigation







Dam and River Improvement/Management Assessment







Master Plan Air Bersih /Water Supply Master Plan







Pumping, Reticulation and Pipelines







Water Treatment Plan Design







Water System Management



b. 



Teknik Sipil/Civil Engineering Desain Bendungan dan Bangunan Pelimpah (Dam and Spillway)







Desain Saluran Drainase



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016







Desain Sarana Dasar / Basic Infrastructure







Desain Sistim Irigasi







Desain Jalan dan Jembatan







Desain Pelabunan dan Dermaga







Design of Apron and Runway



c. 



Studi Transportasi Terpadu







Perencanaan dan Operasional Transportasi Umum







Kebijaksanaan Transportasi dan Investasi







Planning and Design of Traffic







Urban Traffic Management







Traffic Engineering Design



d.



B.



Transportasi dan Perencanaan Lalulintas



Manajemen Perencanaan







Project Feasibility Study







Organization and Personnel







Maintenance Management System



P E R A L AT A N 1. Peralatan Kantor Peralatan PT Reka Desindo Mandiri ITEM Computers



BRAND / TYPE



NO. OF UNITS



Server Dual-Core Intel® Xeon® Processor 3065 2.33GHz



1 Unit



Intel® Core™ Duo E2180 2.0Ghz 512MB DDR2



4 Unit



Intel® Pentium® dual core E2200 2,2Ghz 1GB DDR2 160GB



3 Unit



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



Pentium 4 630, 256MB DDR2, 80GB



5 Unit



AMD Athlon™ 64 X2 4200+ 2.2GHz 512MB DDR2



4 Unit



Fujitsu notebook



3 Unit



Asus notebook



4 Unit



BenQ notebook



1 Unit



Canon IX 5000



2 Unit



Canon IX 4000



1 Unit



HP LaserJet 1020



2 Unit



HP LaserJet 1300



2 Unit



HP LaserJet 1200



2 Unit



Roland



1 Unit



CutJet A0



1 Unit



Wacom A3



1 Unit



Wacom A0



1 Unit



Scanner



HP Scanjet 4C



1 Unit



Electronic Typewriter



Canon F-300



1 Unit



Brother CE-600



1 Unit



Photocopy Machine



Canon NP-125



1 Unit



Toshiba N- 250



1 Unit



Planimete r



Mitutoyo



3 Units



Printers



Plotter Digitizer



2. Kendaraan Operasional Proyek ITEM



BRAND / TYPE



Kendaraan/Car



NO. OF UNITS



Kijang Inova, 2013



1 Unit



Avanza Th 2008, 2009



2 Unit



3. Investigasi Tanah ITEM Boring Machines



BRAND / TYPE



NO. OF UNITS



TOHO



2 Units



YBM S-2



2 Units



High Pressure Pumps



TOHO



2 Units



Sounders



Local 2.5 T



5 Units



Pocket Penetrometer



Local - 10 T



1 Unit



DynamicCone Penetrometer



Soil Test



5 Units



Hand Boring Machines



Soil Test



5 Units



Theodolithe



Sokkisha



4 Units



T–0



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



T–2



Sokkisha



2 Units



Autometer



Topcon



1 Unit



EDM (Electronic Distance Meter)



Sokkisha



I Unit



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



C. DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR Daftar Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir



NO .



PENGGUNA JASA/ SUMBER DANA



NAMA PAKET PEKERJAAN



LINGKUP LAYANAN



1 1



2 Satuan Kerja Pengembangan Perkotaan, Direktorat Penataan Ruang Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum



4



2



Satuan Kerja Pengembangan Wilayah Nasional, Direktorat Penataan Ruang Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum



3 Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Kerjasama Lintas Wilayah Lembaga Pengelola KSN Perkotaan (Jabodetabekpunjur, Mebidangro, Sarbagita, Mamminasata, Cekungan Bandung, Gerbangkertasusila) Penyusunan Rancangan Perpres RTR KSN Taman Nasional Komodo (Th ke II)



3



Satuan Kerja Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum



Bimbingan Teknis Penyelesaian RDTR di Wilayah I



Satuan Kerja Pengembangan



Penyusunan Rancangan



4



PERIODE



ORANG BULAN



NILAI KONTRAK



MITRA KERJA



7



8



5 7 bulan



6 72



Rp.



1,071,724,500



Tata LIngkungan/ Jasa Perencanaan urban



9 bulan



64



Rp.



1,046,144,000



Tata LIngkungan/ Jasa Perencanaan urban



7 bulan



113



Rp.



Tata



7 bulan



Tata LIngkungan/ Jasa Perencanaan urban



-



-



-



1,265,833,80 0 54



Rp.



-



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



NO .



PERIODE



NILAI KONTRAK



MITRA KERJA



NAMA PAKET PEKERJAAN



Wilayah Nasional, Direktorat Penataan Ruang Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum



Perpres RTR KSN Taman Nasional Komodo



LIngkungan/ Jasa Perencanaan urban



Satuan Kerja Bina Program dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum



Penyiapan Materi Teknis Penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaran Penataan Ruang



Tata LIngkungan/ Jasa Perencanaan urban



7 bulan



6



Satuan Kerja Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum



Konsultan Manajemen Regional Pendampingan Teknis Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Di Provinsi Nusa Tenggara Timur



Tata LIngkungan/ Jasa Perencanaan urban



7 bulan



214



Rp. 3,568,400,000



-



7



Satuan Kerja Pengembangan Wilayah Nasional, Direktorat Penataan Ruang Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum



Penyusunan RTR Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda



Tata LIngkungan/ Jasa Perencanaan urban



6 bulan



56



Rp. 911,174,000



-



8



Satuan Kerja Bina Program dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum



Evaluasi Program Keterpaduan Infrastruktur Ke-PU-an yang Berbasis Penataan Ruang



Tata LIngkungan/ Jasa Perencanaan urban



6 bulan



70



Rp. 885,280,000



-



9



Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman, Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Cipta Karya,



Konsultan Manajemen Pusat (KMP) Pelaksanaan Program Bidang Cipta Karya Tahun 2011



Tata LIngkungan/ Jasa Perencanaan urban



6 bulan



47



Rp. 1,839,563,000



-



5



LINGKUP LAYANAN



ORANG BULAN



PENGGUNA JASA/ SUMBER DANA



930,391,000



56



Rp.



-



711,826,500



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



NO .



PENGGUNA JASA/ SUMBER DANA



NAMA PAKET PEKERJAAN



LINGKUP LAYANAN



PERIODE



ORANG BULAN



NILAI KONTRAK



MITRA KERJA



Kementerian Pekerjaan Umum 10



Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura



Penyusunan Rencana Tata Bangunan Lingkungan dan DED Kawasan Wisata di KKJSM (Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura)



Tata LIngkungan/ Jasa Perencanaan urban



7 bulan



Rp. 1,426,568,000



-



11



Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura



Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Khusus Madura



Tata LIngkungan/ Jasa Perencanaan urban



5 bulan



Rp. 1,186,020,000



-



12



Satuan Kerja Penyediaan Perumahan, Kementerian Perumahan Rakyat



Rencana Rinci Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan di Kabupaten Lebak (RR1104)



Tata LIngkungan/ Jasa Perencanaan urban



6 bulan



Rp. 585,255,000



-



13



Satuan Kerja, Pembinaan Penataan Ruang Kawasan Sangat Berkembang, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum



Penyiapan Raperpres Kawasan Cagar Budaya Candi Borobudur dan Candi Prambanan



Tata LIngkungan/ Jasa Perencanaan urban



7 bulan



28



Rp. 1.192.400.000



-



14



Satuan Kerja, Pembinaan Penataan Ruang Nasional, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum



Penyiapan Standar Teknis Fungsi Ruang Kawasan Budidaya



Tata LIngkungan/ Jasa Perencanaan urban



8 Bulan



56



Rp. 974.182.000



-



15



Satuan Kerja Penyediaan



Rencana Rinci



Tata LIngkungan



6 Bulan



32



Rp. 515.509.500



-



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



NO .



PENGGUNA JASA/ SUMBER DANA



NAMA PAKET PEKERJAAN



LINGKUP LAYANAN



PERIODE



ORANG BULAN



NILAI KONTRAK



MITRA KERJA



Perumahan, Kementerian Negara Perumahan Rakyat



Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan di kota Batam



16



Satuan Kerja, Pembinaan Penataan Ruang Kawasan Sangat Berkembang, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum



Peningkatan Penataan Kawasan JABODETABEKPUNJUR



Tata LIngkungan/ Jasa Perencanaan urban



20 Bulan



15



Rp. 3.594.250.000



-



17



Satuan Kerja, Pembinaan Penataan Ruang Nasional, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum



Kajian Pengembangan Wilayah Sebagai Implikasi Pembangunan Jembatan Selat Sunda



Tata LIngkungan/ Jasa Perencanaan urban



8 Bulan



56



Rp. 891.770.000



-



18



Satuan Kerja, Pembinaan Penataan Ruang Kawasan Telah Berkembang, Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum



Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Kawasan Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara



Tata LIngkungan/ Jasa Perencanaan urban



7 Bulan



51



Rp. 739.431.000



-



19



Satuan Kerja, Pembinaan Penataan Ruang Kawasan Pengembangan Baru, Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum



Bantuan Teknis Pelaksanaan Penataan Ruang Kab. Lembata, Provinsi NTT



Tata LIngkungan/ Jasa Perencanaan urban



12 Bulan



61



Rp. 1.010.196.000



-



20



Satuan Kerja, Pembinaan Penataan Ruang Nasional, Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum



Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Kawasan Perbatasan



Tata LIngkungan/ Jasa Perencanaan urban



4 Bulan



40



Rp. 680.634.000



-



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



NO .



PENGGUNA JASA/ SUMBER DANA



NAMA PAKET PEKERJAAN



LINGKUP LAYANAN



PERIODE



ORANG BULAN



NILAI KONTRAK



MITRA KERJA



21



Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum



Penyiapan Peta RAPERPRES Kawasan Perbatasan Skala 1:100.000 (Prop. NTT/Timor Leste, Maluku/Timor Leste, Australia)



Tata LIngkungan/ Jasa Pengembangan kota & wilayah, tata lingkungan lainnya



7 Bulan



76



Rp. 877.613.500



-



22



Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum



Penyusunan Konsep Penilaian Asset dalam rangka penyelenggaraan KPS Fasilitasi Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Bangka Belitung



Tata LIngkungan/ Jasa Pengembangan kota & wilayah



7 Bulan



45



Rp. 544.900.000



-



23



Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan Kementrian Negara Perumahan Rakyat



Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang di Rembang, Jawa Tengah



Tata LIngkungan/ Jasa Pengembangan kota & wilayah



4 Bulan



30



Rp. 348.519.600



-



24



Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan Kementrian Negara Perumahan Rakyat



Bantuan Teknis Pengembangan Kawasan Khusus (Wilayah Timur) Paket PKK-4



Tata Lingkungan Pengembangan kota & wilayah



6 Bulan



32



Rp. 640.454.000



-



25



Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan Kementrian Negara Perumahan Rakyat



Bantuan Teknis Pengembangan KASIBA Wilayah Barat (PKB-6)



Tata Lingkungan /Pengembangan kota & wilayah



6 Bulan



29



Rp. 496.261.920



-



26



Badan Perencanaan Daerah, Kota Salatiga



Penyusunan Review RTBL Tahun 1997/1998 Kota



Tata Lingkungan



4 Bulan



27



Rp. 253.489.000



-



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



NO .



PENGGUNA JASA/ SUMBER DANA



NAMA PAKET PEKERJAAN



LINGKUP LAYANAN



Salatiga



/Pengembangan kota & wilayah, Tek Lingkungan



PERIODE



ORANG BULAN



NILAI KONTRAK



MITRA KERJA



27



Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Propinsi Sumatera Utara



Perencanaan Peremajaan Kawasan Kota Medan



Tata Lingkungan /Pengembangan kota & wilayah, Tek Lingkungan



5 Bulan



27



Rp. 418.385.000



-



28



Direktorat Jendral Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum



Bantuan Teknis Penataan Dan Revitalisasi Kawasan Kerinci, Propinsi Jambi



Tata Lingkungan /Pengembangan kota & wilayah, Tek Lingkungan



6 Bulan



35



Rp. 345.033.000



-



29



Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur (Paket IV)



Satuan Kerja BRRInfrastruktur Kawasan dan Permukiman NAD. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-NIAS



Tata Lingkungan /Pengembangan kota & wilayah, Tek Lingkungan



11 Bulan



127



Rp. 4.600.805.000



-



30



Satuan Kerja BRR-Bantuan Perumahan dan Permukiman Kembali. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-NIAS



Perencanaan Pembangunan Kawasan Permukiman Kembali



Tata Lingkungan /Pengembangan kota & wilayah, Tek Lingkungan



5 Bulan



213



Rp. 6.439.000.000



-



31



Satuan Kerja Kegiatan Kementrian Negara Perumahan Rakyat



Penyusunan Rencana Rinci Penataan Kawasan Khusus Kota Nunukan Propinsi Kalimantan Timur



Tata Lingkungan /Pengembangan kota & wilayah



7 Bulan



21



Rp. 359.667.000



-



32



Satuan Kerja Pengembangan Permukiman, Kementrian Negara Perumahan Rakyat



Bantuan Teknis Perencanaan Peremajaan Kota (Urban Renewal)



Tata Lingkungan /Pengembangan



3 Bulan



25



Rp. 298.386.000



-



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



NO .



PENGGUNA JASA/ SUMBER DANA



NAMA PAKET PEKERJAAN



LINGKUP LAYANAN



Pada Kawasan Metropolitan Medan dan DED Kawasan Terpilih



kota & wilayah



PERIODE



ORANG BULAN



NILAI KONTRAK



MITRA KERJA



33



Satuan Kerja Pengembangan Permukiman, Kementrian Negara Perumahan Rakyat



Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Perumahan



Tata Lingkungan /Pengembangan kota & wilayah



3 Bulan



25



Rp. 552.457.840



-



34



Satuan Kerja Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum.



Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Lombok Barat , Kawasan Bali Utara , dan Kawasan Danau Tondano



Tata Lingkungan /Pengembangan kota & wilayah



4 Bulan



13



Rp. 1.359.710.000



-



35



Badan Perencana Daerah Pemerintah Kota Depok



Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2000-2010



Tata Lingkungan /Pengembangan kota & wilayah



6 Bulan



10



Rp. 519.337.500



-



36



Direktorant Jendral penataan Ruang Proyek Pendayagunaan Penataan Ruang Nasional



Penyelesaian Peta Peta Pendukung Rakeppres Penataan Ruang Pulau Sumatera ,Kalimantan Jawa Bali Dan Kawasan Perbatasan Kasaba



Tata Lingkungan /Pengembangan kota & wilayah



6 Bulan



72



Rp. 3.183.865.000



-



37



Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Kimpraswil



Penjabaran RT/RW Propinsi (Bantek ) Pada Kabupaten / Kota Wilayah Tengah



Tata Lingkungan /Pengembangan kota & wilayah



6 Bulan



152



Rp. 1.857.000.000



-



38



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPEDA )



Revisi Tata Ruang Kota Ambon dan Penyusunan Rencana Detail Kawasan



Tata Lingkungan /Pengembangan



5 Bulan



78



Rp. 1.700.000.000



-



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



NO .



PENGGUNA JASA/ SUMBER DANA



NAMA PAKET PEKERJAAN



Khusus



LINGKUP LAYANAN



kota & wilayah



PERIODE



ORANG BULAN



NILAI KONTRAK



MITRA KERJA



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



D. URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR Uraian



pengalaman



kerja



terdapat



terpisahkan dengan dokumen teknis ini.



pada



lampiran



yang



tidak



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



E.



TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA DAN PERSONIL/FASILITAS PENDUKUNG 1. Tanggapan Terhadap Latar Belakang Setelah mempelajari dan memahami materi yang ada pada bagian latar belakang Kerangka Acuan Kerja (KAK), konsultan PT. Reka Desindo Mandiri memiliki persepsi bahwa latar belakang untuk melaksanakan pekerjaan



ini



Pelaksanaan



adalah



menyelenggarakan



Program



Bantuan



kegiatan



Pembiayaan



Evaluasi



Perumahan



Wilayah V Tahun 2010-2016. Yang dimaksudkan dengan evaluasi disini adalah evaluasi yang menyeluruh atau komprehensif mengenai program pemerintah tentang kemudahan



atau



bantuan



pembiayaan



kepemilikan



rumah



bagi



masyarakat berpenghasilan rendah. Program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pembiayaan perumahan dengan memberikan bantuan pembiayaan. Dalam rangka meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah diperlukan pengaturan atas bentuk, nilai, dan jangka waktu bantuan pembiayaan perumahan. Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, tata cara dan persyaratan kemudahan perolehan Rumah bagi MBR diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saat ini terdapat Peraturan Menteri Pekerjaan Tentang



Umum



dan



Kemudahan



Perumahan Dan/Atau



Rakyat



Bantuan



Nomor Perolehan



21/PRT/M/2016 Rumah



Bagi



Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum



dan



Perumahan



Rakyat



Nomor



26/PRT/M/2016



Tentang



Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016.



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



Dengan berlakunya kedua peraturan tersebut, maka pelaksanaan program bantuan pembiayaan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah mulai dilaksanakan. Pencapaian



pembangunan



perumahan



pada



masa



pemerintahan



Presiden Susilo Bambang Yudoyono telah meletakkan dasar-dasar yang cukup signifikan di bidang pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman.



Beberapa



pembiayaan



perumahan



capaian dan



strategis



kawasan



bagi



pengembangan



permukiman



antara



lain:



pengembangan kebijakan yang terkait dengan bantuan pembiayaan perumahan yang semula memakai skim subsidi menjadi bantuan Fasilitas



Likuiditas



Pembiayaan



Perumahan



(FLPP),



disyahkannya



Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dimana substansi pendanaan dan sistem pembiayaan menjadi salah satu bab tersendiri dalam kedua UU tersebut. Di samping capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, masih terdapat



target-target



pembangunan



perumahan



yang



belum



terpenuhi. Seperti belum sepenuhnya bantuan pembiayaan perumahan memfasilitasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki atau menempati rumah layak huni, permasalahan backlog penghunian rumah yang diperkirakan sudah mencapai 7,6 juta rumah tangga dan 3,4 juta unit rumah dalam keadaaan rusak atau tidak layak huni. Permasalahan lain adalah belum optimalnya pemanfaatan sumbersumber dana jangka panjang bagi pembiayaan perumahan melalui intermediary lembaga pembiayaan sekunder perumahan. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya dukungan perangkat-perangkat peraturan



untuk



operasionalisasi



lembaga



pembiayaan



sekunder



perumahan tersebut. Kondisi ini secara langsung menjadi faktor penyebab utama belum optimalnya pasar pembiayaan sekunder perumahan. Selain di pasar pembiayaan sekunder, kondisi di pasar pembiayaan primer perumahan pun demikian. Sampai saat ini kondisi pasar



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



pembiayaan primer perumahan di Indonesia masih belum efisien baik dari



sisi



penawaran



maupun



permintaan.



Dari



sisi



penawaran



diantaranya adalah masih tingginya biaya pengurusan perijinan dan sertifikasi tanah, belum tuntasnya permasalahan pengalihan hak tanggungan secara global dari kreditur lama ke kreditur baru, serta eksekusi hak tanggungan atas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) macet atau gagal bayar yang membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan dari sisi permintaan, diantaranya adalah belum adanya standarisasi dokumen KPR dan standarisasi desain KPR. Dengan kondisi itulah biaya pembangunan rumah yang dibangun oleh pengembang maupun perorangan dinilai masih cukup tinggi. Permasalahan lainnya adalah belum diterapkannya secara konsisten konsep



pembangunan



perumahan



yang



berbasis



kawasan.



Pembangunan perumahan untuk MBR masih dilaksanakan secara tidak berpola dan cenderung sprawl oleh para pengembang. Hal ini, dikarenakan lahan-lahan permukiman yang tersedia umumnya berada di pinggiran kota dan terpencar. Berikut ini beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan penanganan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni dan terjangkau bagi MBR: a. Peningkatan daya beli atau kemampuan masyarakat untuk membeli rumah kurang sebanding dengan peningkatan harga jual rumah Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar US dan meningkatnya harga jual bahan bakar minyak memberikan dampak pada seluruh lapisan masyarakat, khususnya MBR. Dampak yang sangat terasa adalah pada lapisan masyarakat yang rentan, yaitu masyarakat pekerja di mana resiko pemutusan hubungan kerja sangat mungkin terjadi



pada



mereka.



Resiko



ini



memberikan



dampak



pada



kemampuan atau daya beli (purchasing power) untuk sektor perumahan. Di samping berdampak langsung kepada masyarakat, juga berpengaruh pada sektor perbankan, institusi keuangan, serta sektor konstruksi perumahan mengingat kondisi finansial dari masing-masing sektor tersebut saling terkait satu sama lain. Salah



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



satu



komponen



melambung



dasar



harganya,



harga



rumah



akibatnya



yaitu



harga



jual



tanah



juga



rumah



turut



semakin



meningkat. Hal tersebut memberikan dampak pada seluruh lapisan masyarakat, khususnya MBR untuk memiliki rumah. b. Penggalangan, Pemupukan dan Pemanfaatan dana yang belum optimal Dana-dana di luar APBN masih sangat terbuka kemungkinannya untuk



digalang,



dipupuk



dan



dimanfaatkan



sebagai



sumber



pembiayaan perumahan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka



panjang.



Dana-dana



tersebut



bersumber



dari



dana



masyarakat, dana tabungan perumahan, dana asuransi, dana pensiun dan dana-dana lainnya. Saat ini, dana masyarakat umumnya disimpan dalam instrumen keuangan jangka pendek seperti deposito dan instrumen surat berharga



lainnya.



Sejatinya,



dana-dana



tersebut



dapat



dimanfaatkan untuk pembiayaan dengan masa tenor panjang seperti untuk pembiayaan perumahan. c. Pengelolaan dana secara berkesinambungan Dana-dana yang dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman sangatlah terbatas. Saat ini, dana yang digunakan untuk bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR, sebagian besar berasal dari dana APBN yang semakin lama semakin terbatas ketersediaannya. Oleh karena itu, kedepan pengelolaan dana yang ada harus dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini perlu didukung dengan berbagai aturan yang memberikan peluang untuk mengelola dana-dana secara lebih fleksibel, tidak hanya yang bersumber daridana APBN, tetapi juga dari dana-dana non APBN. d. Sinergi antara stakeholders pembiayaan perumahan yang belum optimal Sistem pembiayaan perumahan mestinya didukung oleh seluruh stakeholders pembiayaan perumahan. Namun sampai saat ini hal itu masih belum sepenuhnya terjadi. Sehingga masih sering dijumpai hal-hal yang menghambat sistem pembiayaan perumahan



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



seperti: belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber dana jangka panjang, perangkat peraturan yang belum mendukung operasionalisasi pasar pembiayaan sekunder perumahan, pasar pembiayaan primer perumahan yang belum efisien, dan belum sepenuhnya penerapan pembangunan perumahan yang berbasis kawasan permukiman. Berdasarkan isu strategis pembiayaan perumahan tersebut maka pada tahun anggaran 2017 diperlukan adanya kegiatan Evaluasi menyeluruh dari berbagai aspek Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan antara lain kebijakan dan regulasi, perencanaan dan pelaksanaan, kelembagaan, efisiensi, efektivitas, bank pelaksana, pemerintah daerah, pengembang, supply dan demand, isu gender serta rekomendasi dan strategi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan



program,



juga



akan



digunakan



sebagai



bahan



penyusunan kebijakan ke depan. 2. Tanggapan Terhadap Maksud, Tujuan dan Sasarn Dari



pemahaman



terhadap



maksud,



tujuan



dan



sasaran



yang



dipaparkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), konsultan telah memahami dan akan menuangkannya pemahaman tersebut ke dalam bagian Pendekatan dan Metodologi serta Rencana Kerja pada bab-bab selanjutnya dalam Usulan Teknis ini. 3. Tanggapan Terhadap Terhadap Sumber Pendanaan Adapun sumber pendanaan untuk Pelaksanan pekerjaan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah IV Tahun 2010-2016 yaitu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada DIPA Satuan Kerja Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk Tahun Anggaran 2017. Sedangan dari pemahaman terhadap mekanisme pelaksanaan yang dipaparkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), Konsultan telah memahaminya dan akan menuangkan pemahaman tersebut ke dalam Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan pada bab selanjutnya dalam Usulan Teknis ini. 4. Tanggapan Terhadap Lingkup dan Lokasi Kegiatan



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



a. Lingkup Kegiatan Konsultan akan menanggapi lingkup kegiatan yang dipaparkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), melalui Pendekatan dan Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan serta Rencana Kerja pada bab selanjutnya dalam Usulan Teknis ini, yang diharapkan dapat lebih memperjelas dan membantu pemilik proyek agar maksud, tujuan, dan sasaran dari pelaksanan pekerjaan ini terlaksana sesuai dengan yang telah ditetapkan.



b. Lokasi Kegiatan Untuk lokasi kegiatan telah dijelaskan pula bahwa pelaksanan kegiatan jasa konsultasi ini harus dilaksanakan di lingkungan Kantor Pusat



Kementerian



PUPR



dengan



survei



lapangan



yang



dilaksanakan di beberapa lokasi yang telah ditetapkan dalam Kerangka Acuan kerja pekerjaan ini yaitu wilayah Sumatera dengan lokasi survey di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Kepulauan Riau. 5. Tanggapan Terhadap Waktu Pelaksanaan Sehubungan dengan waktu yang telah ditetapkan tersebut pihak konsultan akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan benar-benar memanfaatkan waktu yang cukup signifikan sehingga pekerjaan tersebut akan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) selama 6 (enam) bulan terhitung setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dan akan menuangkan



ke



dalam



Rencana



Kerja



dan



Jadwal



Pelaksanaan



Pekerjaan pada bab selanjutnya dalam usulan teknis ini. 6. Tanggapan Terhadap Tenaga Ahli Adapun tanggapan konsultan terhadap tenaga ahli yang diusulkan dalam kerangka acuan kerja akan diposisikan oleh konsultan dan disesuaikan dengan bidang keahlian yang sangat berpengalaman sehingga penyelesaian pekerjaan ini akan tepat sasaran sesuai yang ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



7. Tanggapan Terhadap Pelaporan Dalam pekerjaan ini, laporan yang harus disiapkan oleh penyedia jasa terdiri atas laporan yang bersifat substansial yang disampaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sistem pelaporan yang dikehendaki dalam KAK terdiri dari Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir Sementara (Draft Final Report) dan Laporan Akhir (Final Report). Sistem pelaporan tersebut sangatlah memadai untuk waktu pelaksanaan 6 (enam) bulan, dalam artian bahwa masing-masing laporan akan menggambarkan tahapan atau tingkat kemajuan pekerjaan. Dengan urutan sistem pelaporan tersebut pihak konsultan dituntut untuk melaksanakan pekerjaan secara runut dan tepat waktu sesuai arahan KAK.



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



F.



PENDEKATAN, METODOLOGI DAN PROGRAM KERJA Pada bagian ini akan diuraikan pendekatan, metodologi dan program



kerja



yang



digunakan



oleh



konsultan



dalam



mempersiapkan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I Tahun 2010-2016. Bertitik tolak dari



tinjauan



dan



studi



literatur



di



atas



dikaitkan



dengan



pemahaman terhadap kerangka acuan kerja, maka pendekatan dan metodologi terhadap pekerjaan dapat diuraikan pada sub bab di bawah ini:



1. 



Pendekatan Operasional Umum Sebagai



acuan



Pelaksanaan



dasar



Program



pelaksanaan Bantuan



pekerjaan



Pembiayaan



Evaluasi



Perumahan



Wilayah I Tahun 2010-2016, agar tercapai hasil kerja yang optimal, konsultan menyiapkan rencana operasional kegiatan yang efektif dan efisien. Komponen penghasil rekayasa yang akan mempengaruhi jalannya kegiatan diantaranya meliputi: 



personil (tenaga ahli dan tenaga penunjang) ;







organisasi penyedia jasa;







sistem koordinasi;







fasilitas kerja;







tempat (kantor dan base camp).



Kinerja



dari



setiap



komponen



ini



akan



tetap



dijaga



agar



menghasilkan sinergi yang optimal selama proses penyelesaian pekerjaan. Kompetensi tenaga ahli yang terlibat yang ditunjukkan oleh kualitas dan kematangan dan pengalaman akan menjadi pertimbangan



utama



dalam



pembentukan



tim



konsultan.



Kompetensi tenaga ahli dan tenaga penunjang yang didukung oleh organisasi dan sistem koordinasi yang efisien serta peralatan dan tempat kerja yang memenuhi syarat-syarat teknis, ergonomis dan kesehatan kerja dapat menghasilkan keluaran yang terbaik. Secara



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



diagramatis,



pendekatan



operasionalisasi



sumber



daya/input



pelaksanaan pekerjaan dapat dilihat pada berikut:



Gambar 2: Diagram Operasionalisasi Sumber Daya Konsultan



PERSONIL/TEN AGA AHLI DAN MANAJEMEN



KOORDINASI INTERNAL DAN EKSTERNAL



1. 2. 3. 4. 5.



FASILITAS: Kantor Lapangan Studio Transportasi Komunikasi



OPERASIONAL LANCAR DAN TERPADU



ORGANISASI INTERNAL DAN EKSTERNAL







Tenaga Ahli Tenaga ahli merupakan salah satu komponen penghasil rekayasa utama dalam pelaksanaan pekerjaan ini. Agar diperoleh hasil yang optimal sesuai dengan persyaratan dalam KAK, maka Konsultan akan menempatkan tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu sesuai dengan kompetensinya serta berpengalaman dalam menangani pekerjaan yang sejenis.



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



Agar tim pelaksana kegiatan dapat terkoordinasi dengan baik, maka konsultan sebagai penyedia jasa akan menempatkan Ketua Tim (Team Leader) yang menguasai substansi tentang perumahan dan pembiayaan perumahan serta mempunyai kapasitas yang cukup dalam



memimpin



tim



pelaksana.



Selain



tenaga



ahli,



untuk



pekerjaan yang bersifat teknis, konsultan juga akan menugaskan asisten ahli serta tenaga pendukung yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. 



Organisasi Pelaksana Agar tercapai target pekerjaan yang telah ditentukan, maka diperlukan suatu organisasi pelaksanaan yang akan mengatur tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi dan jalur perintah serta koordinasi di antara para tenaga ahli yang ditugaskan. Dengan adanya organisasi yang baik diharapkan akan didapatkan suatu sistem kerja yang efektif sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan lancar, terselesaikan secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain organisasi internal Tim Konsultan, demi kelancaran proses koordinasi dengan Pemberi Kerja, maka Konsultan akan selalu berkoordinasi



dengan



Pemberi



kerja



melalui



Tim



supervisi.



Organisasi pelaksana pekerjaan ini akan dipimpin oleh seorang Ketua Tim (Team Leader) yang akan membawahi tenaga ahli dan unsur-unsur pelaksana pekerjaan lainnya sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam KAK. 



Koordinasi Dalam



pelaksanaan



pekerjaan



ini,



konsultan



akan



selalu



berhubungan dengan pihak pemberi kerja serta instansi terkait lainnya, baik dalam rangka pengumpulan data maupun pada saat konfirmasi hasil kegiatan yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab instansi tersebut. Koordinasi yang baik dengan pihak-pihak



yang



terkait



pelaksanaan pekerjaan.



sangat



diperlukan



demi



kelancaran



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



Dalam upaya menghindari terjadinya kesalahan persepsi dan demi kelancaran



pelaksanaan



pengambilan



keputusan



pekerjaan, penting,



maka Konsultan



dalam



setiap



akan



selalu



berkoordinasi dengan Satuan Kerja atau Direksi Pekerjaan. Diskusi dan pertemuan-pertemuan dengan Direksi Pekerjaan akan selalu ditindaklanjuti dengan Berita Acara Pertemuan / Diskusi yang ditandatangani bersama. 



Fasilitas kerja Fasilitas kerja untuk kegiatan kantor dan lapangan akan disediakan sesuai dengan persyaratan Pemberi Kerja yang ditetapkan dalam KAK. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hasil dan efisiensi kerja kerja, apabila dimungkinkan, konsultan sebagai penyedia jasa akan menambah atau meningkatkan kualitas/spesifikasi peralatan yang digunakan. Secara garis besar, fasilitas kerja yang akan digunakan adalah berupa :











peralatan survei dan investigasi;







peralatan kantor dan studio;







perangkat keras dan perangkat lunak komputer;







peralatan transportasi (mobil, sepeda motor);







peralatan telekomunikasi.



Kantor Semua pekerjaan yang bersifat desk study akan dikerjakan di kantor konsultan di Jakarta, namun untuk pekerjaan lapangan khususnya untuk survei lapangan dan pengumpulan data sekunder, Konsultan akan mengunjungi daerah studi yang ditentukan dalam KAK.



2.



Pendekatan Regulasi dan Kebijakan a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; b. Undang



Undang



Nomor



17



tahun



2007



Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN);



tentang



Rencana



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



c. Peraturan



Presiden



Nomor



2



tahun



2015



tentang



Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019; d. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); e. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; f.



Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;



g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.03/2014 Tahun 2014 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Keuangan No. 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah sangat Sederhana,



Rumah



Susun



Sederhana,



Pondok



Boro,



Asrama



Mahasiswa dan Pelajar serta perumahan lainnya, yang atas penyerahannnya dibebaskan dari Penggenaan Pajak Pertambahan Nilai; i.



Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2016 Tentang Kemudahan dan/atau Bantuan



Perolehan



Rumah



Bagi



Masyarakat



Berpenghasilan



Rendah; j.



Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26/PRT/M/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri



Pekerjaan



Umum



dan



Perumahan



Rakyat



Nomor



21/PRT/M/2016 Tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; k. Keputusan Republik



Menteri Indonesia



Pekerjaan Nomor



Umum



dan



Perumahan



552/KPTS/M/2016



Tentang



Rakyat Batasan



Penghasilan Kelompok Sasaran KPR Bersubsidi, Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak dan Satuan Rumah Sejahtera Susun, Serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan.



3.



Pendekatan Teknis



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



Alur proses kegiatan disusun berdasarkan keterkaitan antara ruang lingkup kegiatan, metodologi dan keluaran yang akan dihasilkan. Pendekatan teknis yang digunakan dalam pekerjaan ini dimaksudkan agar diperoleh hasil yang tepat sasaran. Untuk itu, konsultan tetap mengupayakan langkah-langkah yang menjamin tercapainya tujuan seperti yang tercantum pada KAK. Untuk melaksanakan pekerjaan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I Tahun 2010-2016, prinsip-prinsip



keterpaduan



program,



prinsip



pembangunan



berkelanjutan, prinsip pembangunan partisipatif lebih sesuai untuk diterapkan dan oleh karena itu perlu dipertimbangkan. Di samping itu, pertimbangan-pertimbangan teknis operasional dalam pelaksanaan program pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan bantuan pembiayaan kepemilikan rumah perlu menjadi hal utama. Penyelesaian pekerjaan ini dilakukan dengan menggunakan cara-cara pendekatan yang terdiri atas studi literatur, stakeholders approach, survey dan pengumpulan data, analisis serta perumusan konsep rekomendasi kebijakan dan rencana tindak. a.



Studi Literatur Metode studi literatur diawali dengan melaksanakan pengumpulan data



dan



informasi



terhadap



pelaksanaan



program



Bantuan



Pembiayaan Perumahan (FLPP, SSA, SSB, dan SBUM) baik dari aspek teknis, finansial maupun skema kerjasama penyelenggaraan kelembagaan bantuan pembiayaan perumahan dan permukiman. Selain itu, juga dilakukan inventarisasi pola dan model/skema bantuan pembiayaan perumahan. Terhadap data dan informasi yang diperoleh, konsultan melakukan kaji ulang dokumen data sekunder yang merupakan dokumen resmi/hasil kajian yang menyajikan informasi tentang keadaan, aturan, pedoman, standar dan sebagainya baik yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR khususnya tentang Kemudahan Dan/Atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



termasuk dokumen hasil studi terdahulu, yaitu: Pembiayaan



Perumahan,



Kajian



Kajian Program



Kelembagaan



Pembiayaan



Perumahan dll. b.



Stakeholders Approach Metode selanjutnya adalah stakeholders approach yaitu pendekatan yang melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders). Pendekatan stakeholders dilakukan antara lain dengan melakukan review, wawancara dan diskusi-diskusi terkait dengan kebijakan pengembangan dan pola investasi



infrastruktur PU khususnya



skema pembiayaan dalam rangka optimalisasi KPS. Stakeholder dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. Pertama adalah stakeholder kunci yang berperan dalam penyusunan regulasi seperti



pemerintah daerah yang membidangi dan anggota



legislatif,



sedangkan



kedua



adalah



stakeholder



utama



yang



melaksanaan kegiatan atau penerima manfaat langsung seperti kelompok sasaran,



pelaku lapangan (SKPD), dunia swasta



dan



organisasi profesi terkait; sedangkan ketiga adalah stakeholder pendukung yang meliputi lembaga swadaya masyarakat, pers dan lembaga riset dan sejenisnya. c.



Survey dan Pengumpulan Data Metoda



survey



dilakukan



ke



beberapa



wilayah



studi



untuk



memperkaya data, informasi baik primer dan sekunder terkait tingkat



keberhasilan



penyelenggaraan



program



Bantuan



Pembiayaan Perumahan terhadap pemenuhan kebutuhan rumah dan



pengurangan



keberhasilan



backlog,



program



faktor-faktor



Bantuan



kelemahan/kekurangan,



yang



Pembiayaan



kelebihan,



kendala



mempengaruhi



Perumahan dan



dan



manfaat



penyelenggaraan program Bantuan Pembiayaan Perumahan. Survey dalam rangka pengumpulan data dan informasi ini dilaksanakan di lokasi



yaitu:



Sumatera



Utara,



Sumatera



Selatan



dan



Kepulauan Riau (ibukota Provinsi). Setelah menampung data dan



informasi



yang



terkait



sebagai



bahan



masukan



dalam



menyusun kajian-kajian, selanjutnya akan dilakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan program bantuan pembiayaan perumahan,



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



sehingga dapat diidentifikasikan kebutuhan dukungan pemerintah beserta jenis dan mekanisme dukungannya. d.



Analisis Data Untuk melakukan kegiatan ini secara umum menggunakan metode analisis kuantitatif yaitu untuk mengkaji tentang permasalahan yang hanya dapat dianalisis secara terukur dan dikuatkan dengan penjabaran deskriptif.



e.



Perumusan Konsep Rekomendasi Kebijakan Sebagai bagian dari upaya memberikan masukan kepada kebijakan Kementerian PUPR, diperlukan pengembangan konsep kebijakan yang dilandasi oleh hasil-hasil pengumpulan dan analisis data yang dilakukan dan mampu direkomendasikan dengan muatan substansi yang lebih aplikatif.



4.



Metode Yang Digunakan 



Metode Pengumpulan Data Pekerjaan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I Tahun 2010-2016 merupakan pekerjaan yang juga lintas kementerian/lembaga yang berkaitan dengan pengembangan



pembiayaan



literatur



utama



yang



perumahan.



adala



Pengumpulan



undang-undang



terkait



pembiayaan perumahan, kelembagaan dan lain sebagainya seperti yang sebagian sudah tertera pada KAK sangat diperlukan. Metode desk study dengan mengupas beberapa kajian yang terkait sangat diperlukan, sehingga bentuk keluaran kajian bukan berupa laporan-laporan terpisah, melainkan sebagai sub-bab singkat yang menjawab beberapa isu penting dalam merumuskan analisa dan solusi. Metode pengumpulan data



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



lainnya adalah survey data primer ke 3 (tiga) lokasi survey yang ditetapkan. 



Metode Analisis Pada dasarnya, evaluasi ialah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau suatu program berjalan dengan baik atau tidak. Suatu evaluasi sangat diperlukan ketika ingin mengatasi sebuah permasalahan. Evaluasi juga menjadi salah satu tingkatan dalam proses pengambilan kebijakan publik. Evaluasi itu sendiri menjadi langkah akhir dalam proses pengambilan suatu kebijakan yang



tentunya



kebijakan



tersebut



berdasar



pada



aktivitas



sebelumnya. Oleh karenanya, evaluasi terhadap kebijakan publik dipandang sebagai kegiatan fungsional karena semua elemen kebijakan tersebut dari awal sampai terbentuknya kebijakan terus dievaluasi. Evaluasi dalam kebijakan publik dijadikan alat analisis dan prosedur yang dimaksudkan untuk melakukan dua hal utama. Hal tersebut ialah pertama, penelitian evaluasi, sebagai alat analisis melibatkan program kebijakan untuk mendapatkan semua informasi terkait dengan penilaian kerja, proses dan hasil. Kedua, evaluasi sebagai fase dari siklus kebijakan yang lebih umum mengacu pada pelaporan



informasi



tersebut



kembali



ke



proses



pembuatan



kebijakan. Salah satu metode evaluasi yang ada di pemerintahan saat ini salah satunya adalah evaluasi efisiensi program. Evaluasi



efisiensi



memfokuskan



program



pada



merupakan



efisiensi



dengan



suatu



evaluasi



yang



kecenderungan



pada



bagaimana memperbaiki mekanisme/proses suatu program dalam capaian sasaran pembangunan. Lebih lanjut penjelasan secara lebih teknis dapat diuraikan sebagai berikut:







Ruang Lingkup Evaluasi Pada level program, beberapa hal yang perlu dievaluasi diantaranya adalah membandingkan target dan pencapaian, baik dalam hal indikator maupun penganggarannya. Selain



itu,



perlu



diperhatikan



juga



tentang



hambatan



administratif dan teknis dalam implementasi program yang ditetapkan.



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016







Konsep dan Pendekatan Evaluasi Evaluasi terhadap efisiensi program dilakukan dengan menggunakan pendakatan, sebagai berikut:



-



Tingkat Efiensi Program



-



Presentase



realisasi



total



biaya



program



per



realisasi



pencapaian target terhadap perkiraan total biaya program per perkiraan pencapaian terget (waktu fixed)



-



Presentase realisasi total biaya program per realisasi waktu terhadap perkiraan total biaya program per perkiraan waktu (target fixed)



-



Presentase realisasi target per realisasi waktu terhadap perkiraan target per perkiraan waktu (biaya proyek fixed) b.Tingkat Efisiensi Penyerapan Dana



-



Selisisih antara presentase realisasi penyerapan dana dengan presentase waktu pelaksanaan (Progress Varian) c.Tingkat Efektifitas Program



-



Presentase realisasi target (sasaran) terhadap perkiraan target (sasaran)







Mekanisme



evaluasi



dalam



pelaksanaan



evaluasi



efisiensi



program beberapa tahapan yang harus dilakukan sebagai berikut:



-



Penentuan sasaran yang akan dicapai oleh program tersebut,



-



Penentuan indikator sasaran program tersebut,



-



Biaya yang diperlukan untuk pencapaian sasaran program



-



Realisasi pelaksanaan program,



-



Penentuan stakeholder yang mendapatkan manfaat dari program tersebut,







-



Penyusunan format evaluasi program, dan



-



Penentuan metode analisa.



Waktu Pelaksanaan Evaluasi program pembangunan, baik jangka menengah maupun tahunan dilaksanakan setiap tahun, setelah berakhirnya tahun anggaran dan sebelum penyusunan rencana program



selanjutnya.



Evaluasi



Efektivitas



Desain



Program



Evaluasi efektivitas desain program merupakan evaluasi yang



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



dilaksanakan



dalam



pembangunan.



upaya



Hal-hal



meningkatkan



yang



perlu



kinerja



program



diperhatikan



dalam



mengevaluasi efektivitas desain program adalah: Ruang Lingkup Evaluasi



Fokus



sasaran



yang



evaluasi akan



desain



dicapai



program



oleh



ditekankan



program



tersebut



pada dan



stakeholder penerima manfaat dari program tersebut.







Metode Evaluasi Metode yang digunakan dalam pekaksanaan evaluasi program adalah dengan menggunakan pendekatan PART (The Program Assessment Rating Tool) yang merupakan alat diagnosis yang digunakan untuk mengetahui efektivitas program secara keseluruhan dalam rangka:



-



menilai kinerja program, dan



-



mengarahkan kearah perbaikan kinerja program. Penilaian program yang dilakukan dengan menggunakan PART bersifat menyeluruh, mulai dari seberapa baik program didesain, seberapa baik program dilaksanakan, hingga seperti apa hasil yang dicapai.







Tahapan dari analisis PART ini meliputi lima tahapan, yaitu :



-



Pemilihan program dari penentuan unit analisis. Program dapat merupakan kumpulan program atau kegiatan yang dikelola sebagai satu entitas atau yang memiliki satu sasaran yang jelas. Kriteria–kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan penggabungan program untuk dinilai dengan menggunakan PART (baik program yang ditangani sendiri oleh satu K/L maupun yang bersifat lintas K/L) adalah:



 memiliki



tujuan



yang



sejalan



misalnya



dalam



hal



penerima manfaat, karakteristik, dan target populasinya;



 memiliki kesamaan desain dan pengelolaan,  memiliki keterkaitan dalam budgeting, dimana programprogram yang akan dikombinasikan tersebut dikelola sebagai single unit; dan



 mendukung



sasaran



outcome



jangka



panjang



yang



sejalan.



-



Penentuan tipe program. Program dibagi ke dalam tujuh kategori untuk keperluan pertanyaan



tambahan yang



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



bersifat khas bagi masing-masing kategori/tipe program, yaitu:



 Direct federal Program,  Competitive Grant program,  Block/Formula Grant program,  Regulatory-Based Program,  Capital



Assets and Service Acquisition Program,



 Credit Program, dan  Research and Development Program -



Penentuan



bobot



pertanyaan



Dalam



PART



terdapat



setidaknya 25 butir pertanyaan yang lazim dikemukakan dalam kuisioner PART yang kemudian dikelompokkan ke dalam empat bagian, yaitu:



 Tujuan dan Desain Program,  Rencana strategis,  Manajemen Program, dan  Hasil Program/Akuntabilitas. Pertanyaan di atas kemudian dilengkapi dengan pertanyaanpertanyaan tambahan yang bersifat spesifik/khas sesuai tipe program masing-masing. Normalnya, pertanyaan-pertanyaan tersebut memiliki bobot yang sama



sehingga ketika



nantinya dijumlah, setiap bagian akan menghasilkan angka 100%.







Pemilihan ukuran kinerja Perlu dilakukan penilaian atas kualitas ukuran (kinerja) program, sehingga dapat diketahui: apakah ukuran-ukuran tersebut relevan dengan konteks, memiliki metodologi yang benar, dan dapat diverifikasi dengan data yang reliabel.







Menjawab pertanyaan. PART adalah rangkaian pertanyaan untuk menilia aspek-aspek yang berbeda dari kinerja sebuah program. Suatu program harus memenuhi seluruh syarat dan bersifat konsisten untuk bisa mendapatkan jawaban “YA”. PART mengharuskan adanya bukti yang sangat kuat untuk menjustifikasi sebuah jawaban “YA”.



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016







Evaluasi merupakan proses yang berlangsung terus-menerus







dan sistematis Proses tersebut meliputi 3 tahapan, yaitu: merumuskan permasalahan, menetapkan informasi yang ingin diperoleh







dan mengumpulkan data yang relevan Kegiatan evaluasi mendukung proses pengambilan keputusan Komponen Utama Model Evaluasi CIPP dan Keterkaitannya dalam Program



c. Metode Perumusan Perumusan



strategi



termasuk



keluaran-keluaran



pekerjaan



penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I Tahun 2010 - 2016 dilakukan dengan berbagai cara yaitu: a. Kordinasi konsultan dengan tim supervisi b. Pembahasan laporan yang melibatkan stakeholder terkait c. FGD di pusat



3. P ROGRAM K ERJA Program kerja dalam kegiatan ini terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut: a. Tahap Persiapan 



Persiapan Dan Mobilisasi Tahap pertama dari metodologi pelaksanaan kajian adalah persiapan dan mobilisasi. Persiapan dan mobilisasi dilaksanakan untuk memastikan seluruh sumberdaya yang diperlukan telah tersedia sehingga siap untuk melaksanakan kegiatan Perumusan strategi



termasuk



keluaran-keluaran



pekerjaan



penyusunan



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I Tahun 2010 - 2016. 



Pengumpulan Literatur Dan Kebijakan Serta Data



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



Perumusan



strategi



termasuk



keluaran-keluaran



pekerjaan



penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I Tahun 2010 - 2016 perlu didahului dengan pengumpulan literatur (data sekunder) dari Kementerian PUPR sendiri dan juga lintas kementerian/lembaga yang berkaitan dengan



Perumusan



strategi



termasuk



keluaran-keluaran



pekerjaan penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan



Perumahan



Wilayah



I



Tahun



2010



-



2016.



Pengumpulan literatur yang utama adala undang-undang terkait pengembangan infrastruktur, kemudian Kebijakan Pembangunan Nasional, dokumen-dokumen bantuan pembiayaan perumahan dan lain sebagainya. 



Kajian Awal Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I Tahun 2010 – 2016 Berdasarkan literatur dan kebijakan serta data terkait Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I Tahun 2010 - 2016 PUPR, pembiayaan dan kelembagaannya, maka dilakukan pengkajian awal terhadap Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I Tahun 2010 - 2016.







Pemantapan Rencana Kerja Dan Logical Framework Pemantapan rencana kerja dan kerangka logis analisis serta pengembangan dilakukan dengan berdasarkan kajian awal dari hasil pengumpulan literatur, data, dan kebijakan yang terkait. Disamping itu, diharapkan pula dari hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I Tahun 2010 - 2016yang lengkap dengan keluaran dari setiap tahapan kegiatannya.







Pembahasan Dengan Tim Teknis Pembahasan bersama tim teknis dilakukan untuk mendiskusikan rencana kerja dan kerangka logis dari pekerjaan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I Tahun 2010 - 2016. Dalam kegiatan ini, diharapkan seluruh masukan dari tim teknis, sebagai narasumber, dapat menjadi pedoman



dan



dasar



pijakan



dalam



penyusunan kajian secara komprehensif.



pengembangan



dan



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



b. Tahap Desk Study Kajian Data Dan Literatur Tahapan desk study melibatkan beberapa kajian singkat, sehingga bentuk keluaran kajian bukan berupa laporan-laporan terpisah, melainkan sebagai sub-bab singkat yang menjawab beberapa isu penting dalam merumuskan analisa dan solusi. 



Kajian Pentingnya Perumahan dan Backlog Perumahan Ketersediaan perumahan dan pertumbuhan ekonomi terkait sangat



erat.



Pembangunan



perumahan



diyakini



mampu



menggerakkan sektor riil, menyerap tenaga kerja, meningkatkan konsumsi masyarakat dan pemerintah, serta memicu kegiatan produksi. Sektor perumahan dipahami secara luas sebagai enabler terjadinya kegiatan ekonomi produktif di sektor-sektor lain. Jika perekonomian merupakan "mobil" maka perumahan adalah "roda" yang memungkinkan mobil tersebut bergerak dan melaju. Tahapan ini dimaksudkan untuk mengkaji peranan infrastruktur PUPR terhadap pembangunan perekonomian di Indonesia. 



Kajian Penyelenggaraan Perumahan (Supply and Demand) Kajian penyelenggaraan pembangunan perumahan bertujuan untuk mengetahui data empiris penyelenggaran pembangunan perumahan



dari



tahun



ke



tahun,



serta



kendala



dan



permasalahan yang dihadapi dalam pembahgunan perumahan tersebut. 



Kajian Pola Pembiayaan dan Efektifitasnya Kajian pembiayaan perumahan bertujuan untuk mengetahui Pola Pembiayaan Infrastruktur PUPR selama ini dan alternatif Sumber Pembiayann serta Kemungkinan alternatif pembiayaan lainnya.







Kajian Kelembagaan dan Kerjasama Antar Pelaku Kajian ini akan membahas lembaga-lembaga terkait bantuan penyediaan perumahan baik lembaga keuangan maupun non keuangan.



c. Tahap Analisis dan Pengembangan



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



Dalam konteks substansi, beberapa analisis yang perlu dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan antara lain: 



Evaluasi dan analisis kebijakan dan regulasi program Bantuan Pembiayaan Perumahan;







Evaluasi dan analisis aspek perencanaan program Bantuan Pembiayaan Perumahan antara lain penetapan target, distribusi penyaluran dan penganggaran:







Evaluasi dan analisis pelaksanaan MOU dan PKO termasuk pencapaian target, permasalahan dan kendala yang dihadapi.







Evaluasi dan analisis operasionalisasi pelaksanaan program Bantuan Pembiayaan Perumahan (identifikasi data, verifikasi, penyaluran, dan pemanfaatan);







Evaluasi dan analisis kelembagaan penyalur (operator) program Bantuan Pembiayaan Perumahan;







Evaluasi dan analisis efisiensi pelaksanaan program Bantuan Pembiayaan Perumahan (berbagai skema, proporsi pendanaan dan bunga);







Evaluasi



dan



analisis



Pengembang



dan



asosiasi



terkait



penyediaan perumahan bagi MBR dan kendala yang dihadapi; 



Evaluasi dan analisis keterlibatan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah;







Evaluasi dan analisis efektivitas program di wilayah antara lain pemanfaatan/penghunian;







Evaluasi



dan



analisis



supply



dan



demand



rumah



sejahtera/bersubsidi di wilayah termasuk penetapan harga jual setiap wilayah; 



Evaluasi dan analisis terkait isu gender di wilayah;







Kesimpulan dan rekomendasi kebijakan dan strategi program Bantuan Pembiayaan Perumahan.



d. Tahap



Rekomendasi



Kebijakan



dan



Strategi



Program



Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I 



Pembahasan Pada tahapan ini, konsultan akan melakukan pembahasan dan diskusi secara intensif dengan Tim Teknis dan pihak terkait



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



(kementerian/lembaga lain) untuk mendapatkan saran dan masukan dari pihak terkait. 



Finalisasi Berdasarkan saran dan masukan yang dilakukan pada tahap sebelumnya, konsultan melakukan finalisasi terhadap evaluasi pelaksanaan program bantuan pembiayaan perumahan wilayah I untuk dijadikan rekomendasi.







Rekomendasi



Kebijakan



Dan



Strategi



Program



Bantuan



Pembiayaan Perumahan Pekerjaan ini didasarkan pada kajian, analisis, dan masukan dari pihak



terkait



yang



dilakukan



pada



tahapan



sebelumnya.



Rekomendasi berupa mengenai program bantuan pembiayaan perumahan telah melalui tahapan-tahapan pembahasan. Secara detail masing-masing tahapan pekerjaan menggambarkan kegiatan



dan



keluaran



dapat



dilihat



pada



matrik



tahapan



pelaksanaan pekerjaan berikut:



Tabel. 1: Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan TAHAP AN PERSI AP AN



KEGIATAN



MATERI



KELUARAN







Mobilisas i tenaga ahli dan penduku ng



Penyamaan pemikiran antara konsultan dan supervisi







Penyiapa n Rencana Kerja



Perbaikan kerangka kerja pelaksanaan pekerjaan dan pola pikir







Penajam an Metodol ogi







Inventari sasi kebutuh an data dan disain survey







Identifik asi stakehol



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



TAHAP AN



KEGIATAN



MATERI



KELUARAN



der terkait 



Desk study







Identifik asi awal isu bantuan pembiay aan perumah an



PENG Survey ke 3 UM provinsi di Pulau PU Sumatera LA (ibukota Provinsi N Sumatera Utara, & Sumatera PE Selatan dan NG Kepulauan Riau) OL Pengumpulan data AH sekunder dan AN primer DA TA Wawancara dengan narasumber (pemda, dinas perumahan, bank, developer dll.) Pemotretan survey PERU MU SA N



Pengolahan dan Hasil pengolahan data penstrukturan data spt:  Data backlog perumahan  Target dan Rencana KPR  Realisasi KPR  Harga rumah yang mendapat bantuan  Kelembagaan pengelola dan penyalur dana  Pemanfaatan/penghunian



lokasi



FGD 1 di Kota Jakarta



Menggali saran dan masukan, kajian, serta pengetahuan baru dari berbagai tenaga ahli, pandangan sektor terkait isu bantuan pembiayaan perumahan



Masukanmasukan mengenai potensi dan kendala penyelenggar aan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan di Indonesia khususnya Wilayah I



FGD 2 di Kota Jakarta



Penyepakatan Rencana Kebijakan dan Strategi terhadap Program Bantuan Pembiayaan



Penyepakatan Konsep Kebijakan dan Strategi Program Bantuan Pembiayaan Perumahan di



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



TAHAP AN



KEGIATAN



MATERI Perumahan Indonesia khususnya Wilayah I



RAPAT KO OR DI NA SI & PE MB AH AS AN LA PO RA N



FINALI SA SI PE LA PO RA N



KELUARAN di



Indonesia khususnya Wilayah I



Rapat Koordina si 1



Penyepakatan Rencana Kerja



Notulensi Rapat



Rapat Koordina si 2



Pembahasan Pelaksanaan FGD 1 dan Persiapan Survey



Notulensi Rapat



Pembahasa n Laporan Pendahu luan



Metode dan Rencana Kerja



Notulensi Rapat



Rapat Koordina si 3



Pembahasan Hasil Survey dan Persiapan Laporan Antara



Notulensi Rapat



Pembahasa n Laporan Antara



Hasil Survey dan Progres Pelaksanaan Pekerjaan beserta kendalakendalanya



Notulensi Rapat



Rapat Koordina si 4



Pembahasan Pelaksanaan FGD 2dan Persiapan Draft Laporan Akhir (Finalisasi Pekerjaan)



Notulensi Rapat



Pembahasa n Laporan Draft Akhir



Finalisasi Pekerjaan



Notulensi Rapat



Penyusunan laporan dan output pekerjaa n











Dokumen Laporan Akhir







Rangkuman Eksekutif







Kelengkapan lainnya



Konsep Kebijakan dan Strategi Program Bantuan Pembiayaan Perumahan di Indonesia khususnya Wilayah I termasuk di dalamnya: kelembagaan, kemudahan pembiayaan,



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



TAHAP AN



KEGIATAN



MATERI kemudahan proses penyelenggaraa n dan kemudahan pemanfaatan oleh masyarakat



Sumber: Analisis Konsultan, 2017



KELUARAN



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



Gambar 1:



Grand Design Pelaksanaan Pekerjaan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan



Wilayah I Tahun 2010 - 2016



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



G.



ORGANISASI DAN PERSONIL 1. Struktur Organisasi Berdasarkan metodologi dan pendekatan penanganan pekerjaan sebagaimana organisasi



telah



kegiatan



diuraikan yang



sebelumnya



mempunyai



maka



tujuan



disusun



koordinasi,



pertukaran informasi, konsultansi, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan secara maksimum. Untuk itu sistem koordinasi pekerjaan, secara umum mempunyai 2 (dua) sasaran pokok yaitu : a. Sasaran Eksternal Dalam arti tujuan kooordinasi, pertukaran informasi evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan antara konsultan dengan pihak pemrakarsa yaitu Direktorat Evaluasi Program Bantuan



Pembiayaan,



Direktorat



Jenderal



Pembiayaan



Perumahan, Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di satu pihak sedang teknis pelaksanaan di lapangan berkoordinasi dengan Aparat Pemda terkait/Dinas terkait (seperti: Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, Dinas REI, APERSI, Lembaga Keuangan Bank dan/atau Non Bank.). b. Sasaran Internal Dalam arti koordinasi, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan di dalam Tim Konsultan sendiri, baik dalam tahap persiapan, survei dan pengumpulan data, analisis data dan penyusunan konsep materi teknis. Koordinasi dilakukan antar anggota tim/tenaga ahli dengan Ketua Tim, sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Tim/Tenaga Ahli. Konsultan juga akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat langsung seperti: a. Pejabat Pembuat Komitmen selaku kepanjangan tangan yang ditunjuk oleh yaitu Satuan Kerja Pembiayaan Perumahan,



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk mengelola, memberikan pengawasan, pengarahan langsung mengenai pelaksanaan pekerjaan teknis, administrasi, dan pembiayaan. b. Tim Teknis mempunyai tugas supervisi terhadap pelaksanaan dan memberikan arahan teknis kegiatan yang dilakukan oleh Konsultan. c. Pemda beserta dinas/instansi terkait, membantu memberikan masukan



kebijakan



pembangunan,



dan



berperan



aktif



memberikan informasi program pembangunan oleh masingmasing instansi terkaitnya. Susunan organisasi dalam pelaksanaan pekerjaan ini digambarkan sebagai berikut: Pemberi Tugas: Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW Kementerian PU



Penerima Tugas: PT. REKA DESINDO MANDIRI Instansi terkait di Pusat dan Daerah



Tim Teknis K



Tim Pelaksana Kajian Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I T



Tenaga Ahli: Ahli Pembiayaan Perumahan (Ketua Tim) Ahli Perumahan Ahli Kebijakan Publik Ahli Arsitektur



Dibantu oleh tenaga pendukung seperti: surveyor, sekretaris dan operator kom



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



Gambar 2: Struktur Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I Tahun 2010-2016



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



2. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan konsultan sesuai waktu yang diberikan adalah sebagai berikut: Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Waktu Pelaksanaan No.



Uraian Kegiatan



Bulan 1



Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 I



PERSIAPAN



1



Mobilisasi Personel dan Sumber Daya Lainnya



2



Penyusunan Program Kerja, Instrumen Pendataan dan Pencatatan



3



Pemantapan Pendekatan dan Metodologi



4



Inventarisasi dan Kajian Awal Kebijakan, Peraturan, dan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Yang Telah Dilaksanakan



5



Perumusan, Pendefinisian dan Pembatasan Pembahasan tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah IV Tahun 2010-2016



6



Penyusunan Format dan Instrumen Survei Lapangan. Produk yang harus dihasilkan pada tahap persiapan ini adalah hasil kajian awal tentang regulasi dan kebijakan, model-model atau skema pembiayaan di bidang perumahan, metodologi dan rencana kerja (Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan).



II



PENGUMPULAN DATA



7



Pengumpulan Data Sekunder/Studi Literatur untuk memperoleh Informasi mengenai Best Practice di Dalam dan Luar Negeri untuk Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan. Untuk di dalam negeri dapat langsung dicari pada lokasi survey.



8



Pengumpulan Data Sekunder/Studi Literatur untuk Memperoleh Identifikasi potensi dan permasalahan dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan



9



Pengumpulan Data Sekunder/Studi Literatur dan Pengumpulan Data Primer (Survei Lapangan ke Lokasi



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



Waktu Pelaksanaan No.



Uraian Kegiatan



Bulan 1



Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Sampel Studi yaitu: Provinsi Sumut, Sumsel dan Kepri) 10



Pengumpulan Data Sekunder/Studi Literatur dan Pengumpulan Data Primer untuk Memperoleh Informasi Mengenai Dukungan Pembiayaan untuk perumahan dari Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank serta Lembaga Non Keuangan.



III



ANALISIS



11



Analisis Kebijakan dan Regulasi Program Bantuan Pembiayaan Perumahan



12



Analisis Aspek Perencanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan (target, distribusi penyaluran dan penganggaran).



13



Analisis Pelaksanaan MOU dan PKO termasuk pencapaian target, permasalahan/kendala yang dihadapi



14



Analisis Operasionalisasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan (identifikasi data, verifikasi, penyaluran dan pemanfaatan)



15



Analisis Kelembagaan Penyalur Program Bantuan Pembiayaan Perumahan



16



Analisis Efisiensi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan (berbagai skema, proporsi pendanaan dan bunga)



17



Analisis peran dan kinerja pengembang dan asosiasi terkait penyediaan perumahan bagi MBR dan kendala yang dihadapi



18



Analisis keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program.



19



Analisis Efektivitas Program (Yang Dimanfaatkan/Dihuni)



20



Analisis supply and demand rumah sejahtera/bersubsidi di wilayah termasuk penetapan harga jual di setiap wilayah



21



Analisis terkait isu gender



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



Waktu Pelaksanaan No.



Uraian Kegiatan



Bulan 1



Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 IV



PERUMUSAN



22



Penyusunan identifikasi bantuan pembiayaan perumahan yang belum berjalan seperti yang diharapkan terutama yang telah diusulkan dalam Renstra PUPR beserta permasalahan detail yang dihadapi



23



Penyusunan Strategi Penanganan yang sesuai terhadap permasalahan penyelenggaraan bantuan pembiayaan perumahan dalam upaya mengoptimalkan hasil penyelenggaraan KPS



24



Penyusunan rekomendasi awal bantuan pembiayaan perumahan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), berdasarkan Best/Bad Practices Dalam dan Luar Negeri



25



Penyusunan Rekomendasi Akhir Kebijakan dan Strategi Bantuan Pembiayaan Perumahan berdasarkan hasil evaluasi.



V



PENYERAHAN LAPORAN



VI



a.



Laporan Pendahuluan



b.



Laporan Antara



c.



Laporan Akhir Sementara



d.



Laporan Akhir



e.



Ringkasan Eksekutif + CD



PEMBAHASAN a.



Pembahasan Laporan



b.



FGD



3. Komposisi Tim Dan Penugasan Tenaga Ahli a. Komposisi Tim



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



Berdasarkan kebutuhan analisis dalam Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan



Program



Bantuan



Pembiayaan



Perumahan



Wilayah I Tahun 2010-2016, maka diperlukan berbagai tenaga ahli dari beberapa disiplin ilmu. Sistem pengorganisasian yang digunakan adalah koordinasi lini dan staf yang merupakan kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Azas komando tetap dipertahankan dan pelimpahan wewenang berlangsung



secara



vertikal



dari



pucuk



pimpinan



pada



pemimpin di bawahnya. Pimpinan tim, dalam hal ini Ketua Tim (Team Leader), berhak menetapkan keputusan dan kebijakan, serta merealisasikan tujuan pekerjaan. Untuk membantu kelancaran tugas Team Leader, terutama untuk kelengkapan substansi pekerjaan, Ketua Tim akan dibantu oleh beberapa tenaga ahli. Walaupun setiap tenaga ahli memiliki perbedaan kualifikasi namun tidak berarti setiap tenaga ahli bekerja saling lepas satu sama lain. Karena pekerjaan ini membutuhkan analisis yang komprehensif dan bersifat multi disiplin maka semua tenaga ahli akan saling berhubungan dan bekerjasama di bawah koordinasi Ketua Tim. Pada



kegiatan



Evaluasi



Pelaksanaan



Program



Bantuan



Pembiayaan Perumahan Wilayah I Tahun 2010-2016, ini dibutuhkan tenaga ahli sebanyak 4 (empat) orang dengan dibantu staf kantor (sekretaris, operator komputer, pengemudi dan office boy). Adapun



penugasan



Pelaksanaan



Program



tenaga Bantuan



ahli



pekerjaan



Pembiayaan



Evaluasi Perumahan



Wilayah I Tahun 2010-2016 dapat dijelaskan pada bagian b dan c berikut ini.



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



b. Penugasan Tenaga Ahli Kebutuhan dan Kualifikasi Tenaga Ahli Yang Diusulkan Kualifikasi No.



Tenaga Ahli



Tingkat Pendidikan



1.



Ketua Tim (Ahli Pembiayaan



S1 - Teknik Sipil



Pengalaman



Uraian Tugas



Minimal (Tahun) 5



Sebagai Ketua Tim: 



Bertanggung jawab dalam mobilisasi dan demobilisasi personel dan sumber daya lainnya







Melakukan inventarisasi data awal yang dibutuhkan untuk pemantapan metodologi dan rencana kerja







Bertanggung jawan dalam penyusunan format dan instrumen survey







Memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan







Mengkoordinasikan seluruh tenaga ahli dan tenaga penunjang, menyangkut tugas, hasil yang akan dicapai (output), jadwal penugasan dan jadwal pekerjaan.







Memimpin pembahasan yang dilakukan bersama Tim Teknis dan pihak lain yang terkait.







Merumuskan kerangka pikir secara menyeluruh terhadap pekerjaan yang akan dihasilkan.







Berkonsentrasi kepada pekerjaan yang terkait dengan metode dan rencana jadwal survei dan strategi penyelesaian pekerjaan







Berperan aktif dalam melakukan wawancara dan diskusi dengan stakeholders







Mengkoordinasikan penyusunan laporan secara keseluruhan







Menjalin komunikasi yang intensif dengan Pengguna Jasa Sebagai Tenaga Ahli:



Perumahan)







Mengkaji kebijakan, peraturan, standar dan manual tentang bantuan pembiayaan perumahan







Inventarisasi skema KPS penyelenggaraan pembiayaan



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



Kualifikasi No.



Tenaga Ahli



Tingkat Pendidikan



Pengalaman



Uraian Tugas



Minimal (Tahun) perumahan



2.



TA



Perumahan



S-1 Planologi



4







Melakukan survey primer dan sekunder







Mengkaji kebijakan penyelenggaraan, program dan kegiatan, sistem bantuan pembiayaan perumahan







Melakukan identifikasi dan analisis peraturan perundangan dan model bantuan pembiayaan perumahan







Analisis isu, permasalahan bantuan pembiayaan perumahan







Menyusun strategi dan kebijakan penanganan bantuan pembiayaan perumahan







Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil analisis yang dihasilkan.







Menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya







Mengkaji kebijakan, peraturan, standar dan manual tentang bantuan pembiayaan perumahan.







Inventarisasi skema KPS serta lembaga keuangan bank maupun non bank sebagai penyelenggaraan bantuan pembiayaan perumahan







Melakukan survey primer dan sekunder







Mengkaji kebijakan penyelenggaraan, program dan kegiatan, sistem perencanaan dan pembiayaan perumahan







Analisis isu, permasalahan bantuan pembiayaan perumahan







Analisis kelembagaan penyelenggara bantuan pembiayaan perumahan







Menyusun rekomendasi bantuan pembiayaan perumahan







Menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya







Mengkaji kebijakan, peraturan, standar dan manual tentang bantuan pembiayaan perumahan, kelembagaan, bank pelaksana, pengembang, asosiasi pengembang, keterlibatan Pemerintah Daerah dan



dan Permukiman



3.



TA Publik



Kebijakan



S-1 Administrasi Negara



4



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



Kualifikasi No.



Tenaga Ahli



Tingkat Pendidikan



Pengalaman



Uraian Tugas



Minimal (Tahun)



keterkaitan dengan isu gender.



4.



TA Arsitek



S-1 Arsitek



4







Melakukan survey primer dan sekunder







Melakukan identifikasi dan analisis kegiatan bantuan pembiayaan perumahan







Memberikan kesimpulan dan rekomendasi perbaikan program bantuan pembiayaan perumahan







Menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya







Mengkaji kebijakan, peraturan, standar dan manual tentang bantuan pembiayaan perumahan.







Mengevaluasi dan menganalisis pembangunan rumah sejahtera dari sisi supply dan demand di wilayah studi, kebutuhan bahan bangunan, harga perolehan rumah sejahtera di wilayah studi







Melakukan survey primer dan sekunder







Mengkaji kebijakan penyelenggaraan, program dan kegiatan, sistem perencanaan dan pembiayaan/penganggaran







Menyusun rekomendasi dan kesimpulan perbaikan program bantuan pembiayaan perumahan sesuai bidangnya.







Menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya



c. Jadwal Penugasan Tenaga Ahli Berdasarkan sifat pekerjaan ini yang memerlukan penanganan secara



interdisiplin



serta



pendekatan



dan



metodologi



yang



diusulkan maka mobilisasi tenaga ahli dilakukan secara bersamaan mulai dari awal hingga berakhirnya kegiatan selama 6 (enam) bulan. Jadwal penugasan tenaga ahli dalam Penyusunan Pekerjaan



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



Evaluasi



Pelaksanaan



Program



Bantuan



Pembiayaan



Perumahan Wilayah I Tahun 2010 - 2016 dapat diuraikan pada tabel berikut ini.



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



Jadwal Penugasan Tenaga Ahli BULAN KE PERSONIL NO. BIDANG KEAHLIAN A



TENAGA AHLI



JUMLA H ORANG



BULAN KERJA



4



JUMLAH ORANG BULAN (MM)



24



1



Ahli Pembiayaan Perumahan (Ketua Tim)



1



6



6



2



Ahli Perumahan Permukiman



1



6



6



3



Ahli Kebijakan Publik



1



6



6



4



Ahli Arsitektur



1



6



6



1



2



3



4



5



6



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



H.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP TENAGA AHLI Terdapat pada lampiran



Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2010 - 2016



I.



PERNYATAAN KESANGGUPAN TENAGA AHLI Terdapat pada lampiran