Acara 3 Dan Acara 4 - Kelompok 38 [PDF]

Citation preview

LAPORAN PRAKTIKUM EKONOMI MAKRO ACARA III KOMPONEN DAN PERHITUNGAN KOMPONEN PENDAPATAN NASIONAL



Disusun Oleh : Kelompok 38 Deah Ayu Mega Agustiani



H0419011



Devina Rahmawati



H0419012



Elisa Tri Rahmawati



H0419017



Elshafia Alya Desia N



H0419018



PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2021



KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpiahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Praktikum Ekonomi Makro yang merupakan tugas untuk melengkapi nilai akademik mata kuliah Ekonomi Makro di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Prof. Dr. Ir. Samanhudi, S.P., M.Si., IPM, ASEAN Eng. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Ketua Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 3. Tim Dosen pengampu Mata Kuliah Ekonomi Makro yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan. 4. Tim Co-Assisten yang telah memberikan bimbingan dalam praktikum dan penyusunan Laporan Praktikum Ekonomi Makro. 5. Rekan-rekan Program Studi Agribisnis serta semua pihak yang telah membantu dalam hal penyusunan Laporan Ekonomi Makro ini. Penyusunan laporan ini tentu masih jauh dari kesempurnaan. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Laporan Praktikum Ekonomi Makro ini. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca. Akhirnya penulis berharap agar laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Surakarta,



Mei 2021



Penulis



ii



DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i KATA PENGANTAR ......................................................................................... ii DAFTAR ISI ........................................................................................................ iii DAFTAR TABEL ............................................................................................... iv I. PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 A. Latar Belakang ....................................................................................... 1 B. Perumusan Masalah ............................................................................... 2 C. Tujuan Praktikum Ekonomi Makro ....................................................... 2 D. Manfaat Praktikum Ekonomi Makro ..................................................... 3 II. TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................ 4 III. METODOLOGI......................................................................................... 8 A. Metode Penentuan Lokasi ..................................................................... 8 B. Jenis dan Sumber Data .......................................................................... 8 C. Teknik Pengumpulan Data .................................................................... 8 D. Metode Analisis Data ............................................................................ 8 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .................................................................. 10 A. Komponen dan Perhitungan Pendapatan Nasional di Provinsi Riau ..... 10 B. Nilai Konsumsi Rumah Tangga Provinsi Riau...................................... 11 C. Nilai Investasi di Provinsi Riau ............................................................. 13 D. Pembelian Pemerintah ........................................................................... 14 E. Ekspor Neto ........................................................................................... 15 F. Perhitungan Pendapatan Provinsi Riau.................................................. 16 V. KESIMPULAN DAN SARAN .................................................................. 18 A. Kesimpulan ............................................................................................ 18 B. Saran ...................................................................................................... 19 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



iii



DAFTAR TABEL Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 4.3 Tabel 4.4 Tabel 4.5



Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Riau (miliar rupiah) Tahun 2015-201........................... Konsumsi Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, Provinsi Riau Tahun 2015 – 2019 (Miliar Rupiah) .................... Investasi pembentukan Modal Tetap Bruto Provinsi Riau Tahun 2015-2019 ........................................................................ Pengeluaran Pemerintah PDRB ADHB Pengeluaran Tahunan Tahun 2015-2019 (miliar rupiah) ............................................... Nilai Ekspor dan Impor Luar Negeri serta Ekspor Neto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, Provinsi Riau Tahun 2016-2020 (miliar rupiah) ...............................................



iv



11 13 14 15



16



I.



PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Riau merupakan penggabungan dari kerajaan Melayu yang pernah Berjaya di wilayah ini, yaitu Kerajaan Indragiri, Kerajaan Siak Sri Indrapura, Kerajaan Pelalawan, Kerajaan Riau-Lingga, dan beberapa kerajaan kecil lainnya, seperti Tambusai, Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar, dan Kandis. Pembangunan Provinsi Riau telah disusun melalui Undang-Undang Darurat No. 19 tahun 1957 yang kemudian disahkan sebagai Undang-Undang No. 61 tahun 1958. Provinsi Raiu secara geografis, geoekonomi, dan geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategis baik terkait wilayah jalur perdagangan regional maupun internasional di kawasan ASEAN melalui kerja sama IMT-GT dan IMS-GT. Wilayah Provinsi Riau mulai dari 01°05’00” Lintang Selatan sampai 02°25’00” Lintang Utara dan 100°00’00” hingga 105°05’00” Bujur Timur. Berdasarkan data konsolidasi semester II tahun 2018 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI, jumlah penduduk Provinsi Riau sebanyak 6.074.647 jiwa. Rata-rata kepadatan penduduk di Provinsi Riau 69.80 org/km2 dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 0,75%. Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga (RTK) dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu satu tahun. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Perhitungan PDRB dapat menggunakan dua harga yaitu PDRB harga berlaku dan PDRB harga konstan. PDRB harga berlaku merupakan nilai suatu barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut. PDRB harga konstan adalah nilai suatu barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu yang dijadikan sebagai tahun acuan atau tahun dasar. Data



perhitungan



pendapatan



nasional



dapat



digunakan



untuk



membandingkan perekonomian suatu negara dengan negara lain atau antar



1



2



suatu daerah/provinsi dengan daerah atau provinsi lain. Perbandingan ini berguna untuk menilai seberapa jauh suatu daerah tertinggal atau seberapa maju dibandingkan dengan negara, daerah/provinsi yang lebih maju atau lebih terbelakang. Pendapatan nasional merupakan faktor penting bagi suatu negara, maka kami membahas komponen dan perhitungan pendapatan nasional pada acara tiga praktikum ekonomi makro ini. B. Perumusan Masalah Permasalahan dalam praktikum ekonomi makro pada acara 3 yaitu komponen dan perhitungan pendapatan nasional adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana tingkat konsumsi rumah tangga di Provinsi Riau? 2. Bagaimana tingkat investasi di Provinsi Riau? 3. Bagaimana tingkat pembelanjaan pemerintah di Provinsi Riau? 4. Bagaimana neto ekspor di Provinsi Riau? 5. Bagaimana perbandingan PDRB berdasarkan ADHB pada data BPS dan pada perhitungan? C. Tujuan Praktikum Ekonomi Makro Tujuan dilaksanakannya praktikum ekonomi makro pada acara 3 yaitu komponen dan perhitungan pendapatan nasional ini adalah sebagai berikut: 1. Mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga di Provinsi Riau. 2. Mengetahui tingkat investasi di Provinsi Riau. 3. Mengetahui tingkat pembelanjaan pemerintah di Provinsi Riau 4. Mengetahui neto ekspor di Provinsi Riau. 5. Mengetahui perbandingan PDRB berdasarkan ADHB pada data BPS dan pada perhitungan.



3



D. Manfaat Praktikum Ekonomi Makro Adapun manfaat dalam Laporan Praktikum Ekonomi Makro yaitu sebagai berikut : 1. Bagi mahasiswa, untuk menambah wawasan tentang penerapan teori ekonomi makro serta sebagai persyaratan dalam menempuh mata kuliah Ekonomi Makro di semester IV. 2. Bagi Fakultas Pertanian UNS, hasil praktikum dapat mendukung kelengkapan dalam penerapan kurikulum pendidikan pertanian. 3. Bagi pemerintah, hasil praktikum ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dari mahasiswa mengenai identifikasi, rumusan masalah dan akar masalah, analisis dinamika determinan utama ekonomi makro dalam perekonomian berkelanjutan.



II.



TINJAUAN PUSTAKA



Konsumsi rumah tangga merupakan komponen yang sangat penting dalam pembelajaan agregat. Konsumsi meliputi pengeluaran rumah tangga untuk membeli kebutuhan-kebutuhan hidupnya seperti makanan, minuman, pakaian, kendaraan, sewa rumah, hiburan, dan pendidikan. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Setiap rumah tangga tidak bisa lepas dari konsumsi, baik untuk memenuhi kebutuhuan secara primer ataupun kebutuhan sekunder. Konsumsi akan selalu berhubungan dengan kehidupan rumah tangga dan merupakan salah satu variabel utama dalam konsep ekonomi makro, apabila rumah tangga melakukan aktivitas konsumsi maka akan memberikan input ke pendapatan nasional (Hanum, 2017). Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada didalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam beberapa tolak ukur. Hal tersebut dilihat dari indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga, indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani (Damsar, 2016). Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi salah satunya yaitu investasi (akumulasi modal) meliputi semua investasi baik investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Investasi yang ditanamkan dapat berbentuk tanah, peralatan, dan modal atau sumber daya manusia. Investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal dalam kegiatan pembangunan



ekonomi.



Investasi



akan terjadi



4



jika



ada



bagian



dari



5



pendapatan



sekarang yang ditabung dan kemudian diinvestasikan untuk



memperbesar output pada masa yang akan datang. Kegiatan investasi memungkinkan masyarakat untuk ekonomi



yang



dapat



terus-menerus



meningkatkan



meningkatkan



kegiatan



pendapatan nasional dan taraf



kemakmuran. Investasi baru memungkinkan terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi seperti tenaga kerja. Kekurangan modal yang disebabkan oleh rendahnya investasi terutama investasi langsung dalam proses ekonomi di negara berkembang menyebabkan negara tersebut tetap miskin (Sapparudin, 2016). Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara atau wilayah. Investasi di sini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Konteks PDB/PDRB dalam aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori. PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (fixed asset) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya (Purwoko, 2017). Pengeluaran pemerintah, baik pusat maupun daerah merupakan salah satu faktor pendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan pembelanjaan pemerintah menyebabkan defisit perdagangan, serta depresiasi nyata dari mata uang domestik dan peningkatan konsumsi. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai fasilitas umum untuk pemerintah pusat atau daerah. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah diharapkan akan semakin meningkatkan kegiatan perekonomian dan fasilitas umum baik di pemerintah pusat maupun daerah (Miyamoto et al., 2019). Kegiatan belanja daerah turut berperan dalam menghasilkan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari potensi-potensi yang memiliki daerah. Belanja daerah memiliki hubungan yang sangat erat dengan kualitas pelayanan publik pada suatu daerah. Belanja yang dilakukan pemerintah dapat berfungsi sebagai suatu kebijakan ekonomi yang akan berdampak pada pertumbuhan



6



perekonomian di suatu daerah. Belanja pemerintah jika berada di atas ambang batas maka berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah dapat menyebabkan terjadinya stabilitas pada perekonomian. Belanja moda merupakan belanja pemerintah yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah. Belanja modal merupakan belanja pemerintah yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah (Antari dan Sedana, 2018). Ekspor yaitu menjual barang-barang ke luar negeri untuk ekspor memperoleh



devisa



yang



akan



digunakan



bagi



penyelenggaraan



industri/pembangunan di negaranya, dengan asumsi ekspor yang terjadi haruslah dengan diversifikasi ekspor sehingga bila terjadi kerugian dalam satu macam barang akan dapat diimbangi oleh keunggulan dari komoditi lainnya. Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri keluar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri untuk dijual ke luar negeri sedangkan impor adalah barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri untuk dijual



di



dalam



negeri



(Ulfa dan Andriyani, 2019). Pengaruh ekspor dan impor terhadap kurs secara parsial nampak dari hasil analisis regresi ditarik kesimpulan bahwa ekspor berpengaruh negatif signifikan terhadap kurs. Hasil dari analisis regresi impor berpengaruh positif siginifikan terhadap kurs. Teori pendekatan tradisional yang disebut dengan model pendekatan elastisitas terhadap pembentukan kurs (elasticity approach to exchange rate determination) atau pendekatan perdagangan (trade approach) bahwa kurs ditentukan dari adanya keseimbangan antara ekspor dan impor. Nilai ekspor apabila lebih kecil daripada impor, maka kurs mata uang akan terdepresiasi, dan kurs akan terapresiasi jika ekspor lebih besar daripada impor. Turunnya harga barang domestik akan berakibat pada kenaikan ekspor dan penurunan impor sehingga akan meningkatkan permintaan terhadap mata uang domestik dan nilai tukarpun menguat. Kenaikan harga barang domestik akan menurunkan jumlah ekspor dan impor akibatnya permintaan terhadap mata uang



7



negara lain naik dan melemahkan mata uang domestik (Fauziah, dan Khoerulloh, 2020).



III.



METODOLOGI



A. Metode Penentuan Lokasi Penentuan



lokasi



yang



dijadikan



sampel



para



parktikum



ini



menggunakan metode purposive sampling. Secara bahasa purposive berarti sengaja, metode purposive sampling berarti teknik pengambilan sempel secara sengaja. Metode ini merupakan metode cara penentuan lokasi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai tujuan penelitian. Sampel provinsi tidak diambil secara acak oleh peneliti. B. Jenis dan Sumber Data Data yang dipakai dalam praktikum ekonomi makro acara 3 yang membahas tentang komponen dan perhitungan pendapatan nasional yaitu kuantitatif dan kualitatif dengan sumber data sekunder. Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka. Data kualitatif adalah Data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat. Data kualitatif terdiri dari data nominal dan ordinal. Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Pemprov, dan lain-lain C. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data pada praktikum acara ini yaitu dengan pencatatan data dan studi ilmiah. Teknik pencatatan data merupakan teknik observasi untuk mendapatkan deskripsi objek yang diteliti secara rinci dan jelas, sedangkan studi ilmiah merupakan teknik observasi dengan pendalaman objek yang dikaji menggunakan sumber-sumber data terkait. D. Metode Analisis Data Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan tabulasi deskriptif baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Metode deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian. Analisis deskriptif ini bertujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki sebagaimana berdasarkan dari



8



9



data-data yang diperoleh, sehingga dalam penyajiannya lebih informatif dan mudah untuk dipahami.



IV.



HASIL DAN PEMBAHASAN



A. Komponen dan Perhitungan Pendapatan Nasional di Provinsi Riau Pendapatan nasional adalah suatu alat ukur untuk menentukan tingkat perekonomian suatu negara. Perhitungan pendapatan nasioal bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang tingkat ekonomi yang sudah dicapai dalam suatu negara Pendapatan nasonal dapat dihitung setelah diketahui nilai dari unsur ekonomi negara lainnya, antara lain Gross Domestic Product atau GDP. Perhitungan pendapatan nasional ada beberapa pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Perhtiungan dari tingkat pendapatan nasional, kemudian dibagi jumlah penduduk, maka akan ditemukan pendapatan perkapita (income per capita) negara tersebut. Komponen pendapatan nasional antara lain konsumsi rumah tangga (C), investasi (I), pembelanjaan pemerintah (G), dan ekspor netto (NX). Pendapatan nasional dapat diformulasikan sebagai berikut: Y = C + I + G + NX Menurut Siregar (2017), investasi dalam negeri merupakan komponen penting dalam pendapatan nasional selain konsumsi dan pembelanjaan pemerintah. Selain komponen tersebut, terdapat komponen yang lain yaitu Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Bersih (NDP), GDP nominal dan riil, serta Produk Nasional Bruto (GNP). Berikut merupakan pembahasan terkait pendapatan nasional Provinsi Riau dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS).



10



11



Tabel 4.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Riau (miliar rupiah) Tahun 2015-2019. Kabupaten/ Kota Kuantan Singingi Indragiri Hulu Indragiri Hilir Pelalawan



PDRB ADHB Kab/Kota Pada Provinsi Riau(Milyar Rupiah) 2019 2018 2017 2016 2015 32121.99 30644.72 29504.32 27521.70 25194.88 41659.13



40386.22



38726.75



37033.14



34583.60



62776.22



60203.15



60870.71



57291.70



51800.09



47908.81



46136.38



43840.64



41164.87



38176.45



Siak Kampar Rokan Hulu Bengkalis Rokan Hilir Kepulauan Meranti Pekanbaru Dumai



82708.10 77422.75 33909.56



84668.19 77186.85 32303.59



79593.52 71571.02 30992.30



78941.93 69676.25 29145.61



77235.57 66285.16 26907.16



RIAU



765198.30 755435.02 704705.03 681699.03 652761.63



142450.72 149293.80 132978.17 132200.50 135504.92 74714.48 78683.35 73997.26 73268.03 70692.97 18457.37



18184.68



16725.88



16044.10



15151.64



119111.82 108848.58 101113.42 92129.33 36192.40 33092.97 30342.84 27962.26



83663.98 25453.57



Sumber : BPS Provinsi Riau Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa produk domestik bruto atas dasar harga berlaku dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan karena peningkatan jumlah pada setiap komponennya yaitu konsumsi (C), investasi (I), pembelanjaan pemerintah (G), dan ekspor neto (NX). Peningkatan PDRB tersebut dapat menunjukkan bahwa laju perekonomian dari masing-masing komponen pengeluaran dari tahun ketahun bergerak ke arah positif atau mengalami peningkatan. B. Nilai Konsumsi Rumah Tangga Provinsi Riau Konsumsi (C) merupakan salah satu komponen dari PDRB yakni konsumsi rumah tangga.



Konsumsi yaitu barang dan jasa akhir yang



dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang dan jasa akhir yang dimaksud adalah barang dan jasa yang sudah siap dikonsumsi oleh konsumen. Barang konsumsi ini terdiri dari barang konsumsi sekali habis dan barang



12



konsumsi yang dapat dipergunakan lebih dari satu kali. Pengeluaran rumah tangga dibedakan atas pengeluaran konsumsi makanan dan pengeluaran konsumsi nonmakanan. Konsumsi nonmakanan di dalamnya terkait pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, komunikasi, transportasi, hotel, restoran, dan lainnya. Berikut merupakan tabel pengeluaran konsumsi Provinsi Riau.



13



Tabel 4.2



Konsumsi Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, Provinsi Riau Tahun 2015 – 2019 (miliar rupiah) Tahun 2015 2016 2017 2018 2019



Konsumsi Rumah Tangga 222.173.096 241.264.481 259.002.304 272.940.742 288.396.602



Sumber : BPS Provinsi Riau Berdasarkan pada tabel 4.2 diketahui bahwa data konsumsi Provinsi Riau dari tahun 2015 hingga 2019 selalu mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah penduduk merupakan salah satu penyebab meningkatnya nilai konsumsi karena semakin banyak penduduk maka akan semakin banyak konsumsi yang dibutuhkan. Gaya hidup masyarakat juga mempengaruhi peningkatan nilai konsumsi, misalnya masyarakat semakin mengikuti trend fashion yang semakin maju maka peningkatan nilai konsumsipun akan terjadi. C. Nilai Investasi di Provinsi Riau Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan. Investasi erat kaitannya dengan PDB. Investasi berupa penanaman modal yang meningkat akan berdampak positif pada proses produksi dalam bisnis yang semakin giat, kemudian juga akan berimbas pada meningkatnya konsumsi rumah tangga. Investasi ini memiliki korelasi positif terhadap pembangunan infrastruktur negara, semakin banyak investasi atau penanaman modal yang dilakukan, maka akan semakin banyak pula bisnis-bisnis baru yang bermunculan. PDB akan naik yang mana akan mendukung upaya pembangunan dari pemerintah, sementara pemerintah pun akan lebih giat membangun infrastruktur guna menyokong dan menarik investor. Berikut merupakan data nilai investasi pembentukan modal tetap bruto Provinsi Riau :



14



Tabel 4.3 Investasi pembentukan Modal Tetap Bruto Provinsi Riau Tahun 2015-2019 (Miliar Rupiah) Tahun 2015 2016 2017 2018 2019



Nilai Investasi 198.061.292 221.468.183 234.381.078 247.426.340 263.220.979



Sumber : BPS Provinsi Riau Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa nilai investasi di Provinsi Riau berbeda setiap tahunnya. Besarnya nilai investasi tergantung pada jenis dan jumlah proyek yang dijalankan pada tahun tersebut serta besarnya penanaman modal yang dilakukan oleh investor. Jenis Investasi dapat berupa bangunan maupun dalam bentuk non-bangunan. Selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 2015-2019 diketahui nilai investasi terbesar yaitu pada tahun 2019 dengan nilai sebesar Rp236.220.98 miliar rupiah D. Pembelian Pemerintah Pembelian pemerintah atau belanja pemerintah adalah komponen ketiga dari permintaan barang dan jasa. Pengeluaran konsumsi pemerintah didefinisikan sebagai jumlah pengeluaran pemerintah yang meliputi, pembelian barang dan jasa, pembayaran balas jasa pegawai, dan penyusutan barang modal. Pembelian hanya satu jenis pengeluaran pemerintah. Jenis pengeluaran lain adalah pembayaran transfer kepada rumah tangga, seperti tunjangan kesehatan untuk orang-orang miskin. Pembayaran transfer tidak termasuk dalam variabel G, karena tidak dilakukan dalam pertukaran dengan sebagian output barang dan jasa perekonomian.



15



Tabel 4.4



Pengeluaran Pemerintah PDRB ADHB Pengeluaran Tahunan Tahun 2015-2019 (miliar rupiah) Tahun 2015 2016 2017 2018 2019



Pembelanjaan Pemerintah 23.462.837 25.547.537 26.760.715 27.733.834 31.529.677



Data: BPS Provinsi Riau Pengeluaran konsumsi pemerintah dari tahun 2015 sampai dengan 2019 selalu mengalami peningkatan. Tahun 2015 pembelian pemerintah tercatat Rp 23.462.837. Tahun 2016 pembelian pemerintah tercatat Rp 25.547.537. Pembelian pemerintah tahun 2017 tercatat Rp 26.760.715. Tahun 2018 pembelian pemerintah tercatat Rp 27.733.834. Pembelian pemerintah tahun 2019 tercatat Rp 31.529.677. Penyerapan anggaran daerah untuk pembelian pemerintah merupakan salah satu tolak ukur kinerja pemerintah dalam menggerakan roda perekonomian dan menjadi salah satu evaluasi kinerja pemerintah. Percepatan penyerapan anggaran terkait belanja pemerintah patut menjadi perhatian serius pemerintah demi tercapainya pelayanan publik yang baik. E. Ekspor Neto Ekspor neto adalah ekspor dikurangi impor. Setiap penjualan yang dilakukan sebuah perusahaan dalam negeri kepada pembeli di negara lain akan meningkatkan ekspor neto di negara setempat. Neto mengacu pada kenyataan bahwa nilai impor dikurangi nilai ekspor. Pengurangan dilakukan karena impor barang dan jasa dimasukkan pada komponen PDB (Produk Domestik Bruto), seperti konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Rumus ekspor neto yaitu ekspor dikurangi impor (NX = EX – IM).



16



Tabel 4.5 Nilai Ekspor dan Impor Luar Negeri serta Ekspor Neto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, Provinsi Riau Tahun 2016-2020 (miliar rupiah) Tahun



Nilai Ekspor



Nilai Impor



2016



136.439.600



128.733.046



2017



220.932.765



122.552.704



2018



143.712.900



196.384.680



2019



140.068.485



205.048.710



2020



222.376.770



145.844.510



Sumber: BPS Provinsi Riau Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa nilai ekspor luar negeri dan nilai impor luar negeri tidak menunjukan nilai yang stabil. Nilai ekspor pada tahun 2016-2017 mengalami kenaikan, tahun 2017-2019 mengalami penurunan, akan tetapi tahun 2020 nilai ekspor mengalami kenaikan. Nilai impor luar negeri juga tidak stabil, tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan, tahun 2017-2019 mengalami kenaikan, dan tahun 2020 nilai impor mengalami penurunan. Ekspor Neto (NX) tahun 2019 adalah Rp 140.068.485 – Rp 205.048.710 = Rp-64.980.225. F. Perhitungan Pendapatan Provinsi Riau Berdasarkan komponen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tersebut, konsumsi (C), Investasi (I), Pembelian Pemerintah (G), ekspor neto (NX), maka untuk PRDB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019



adalah



sebesar: Y = C + I + G + NX Y = 288.396.602 + 263.220.979 + 31.529.677 + (-64.980.225) Y = 518.167.033 Berdasarkan data BPS Kepualauan Riau Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2019 sebesar Rp 765.198.300, sedangkan berdasarkan rumus RP518.167.033. Perbedaan pendapatan antara data BPS dengan hitungan rumus karena mungkin ada beberapa data yang tidak tercatat. Konsumsi masyarakat kurang terperinci dan pembelian pemerintah juga



17



hanya ditulis bagian jumlah totalnya. Pencatatan investasi mungkin juga ada beberapa yang kurang dicatat dalam tabel pembahasan.



V.



KESIMPULAN DAN SARAN



A. Kesimpulan Adapun kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai komponen dan perhitungan komponen pendapatan nasional adalah sebagai berikut: 1. Konsumsi (C) merupakan salah satu komponen dari PDRB yakni konsumsi rumah tangga. Konsumsi Provinsi Riau dari tahun 2015 hingga 2019 selalu mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah penduduk merupakan salah satu penyebab meningkatnya nilai konsumsi karena semakin banyak penduduk maka akan semakin banyak konsumsi yang dibutuhkan. 2. Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan. Investasi Provinsi Riau dari Tahun 2015-2019 berbeda setiap tahunnya. Besarnya nilai investasi tergantung pada jenis dan jumlah proyek yang dijalankan pada tahun tersebut serta besarnya penanaman modal yang dilakukan oleh investor. Jenis Investasi dapat berupa bangunan maupun dalam bentuk non-bangunan. Selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 2015-2019 diketahui nilai investasi terbesar yaitu pada tahun 2019 dengan nilai sebesar Rp236.220.98 miliar rupiah 3. Pembelian pemerintah atau belanja pemerintah adalah komponen ketiga dari permintaan barang dan jasa. Pengeluaran konsumsi pemerintah didefinisikan sebagai jumlah pengeluaran pemerintah yang meliputi, pembelian barang dan jasa, pembayaran balas jasa pegawai, dan penyusutan barang modal. Pengeluaran konsumsi pemerintah Provinsi Riau dari tahun 2015 sampai dengan 2019 selalu mengalami peningkatan. Tahun 2015 pembelian pemerintah tercatat Rp 23.462.837. Tahun 2016 pembelian pemerintah tercatat Rp 25.547.537. Pembelian pemerintah tahun 2017 tercatat Rp 26.760.715. Tahun 2018 pembelian pemerintah



18



19



tercatat Rp 27.733.834. Pembelian pemerintah tahun 2019 tercatat Rp 31.529.677. 4. Ekspor neto adalah ekspor dikurangi impor. Provinsi Raiu memiliki nilai ekspor luar negeri dan nilai impor luar negeri tidak menunjukan nilai yang stabil. Nilai ekspor pada tahun 2016-2017 mengalami kenaikan, tahun 2017-2019 mengalami penurunan, akan tetapi tahun 2020 nilai ekspor mengalami kenaikan. Nilai impor luar negeri juga tidak stabil, tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan, tahun 2017-2019 mengalami kenaikan, dan tahun 2020 nilai impor mengalami penurunan. Ekspor Neto (NX) tahun 2019 adalah Rp 140.068.485 – Rp 205.048.710 = Rp-64.980.225. 5. Berdasarkan data BPS Kepualauan Riau Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2019 sebesar Rp 765.198.300, sedangkan berdasarkan rumus RP518.167.033. Perbedaan pendapatan antara data BPS dengan hitungan rumus karena mungkin ada beberapa data yang tidak tercatat. B. Saran Adapun saran yang dapat disampaikan berdasarkan analisis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Pemerintahan setempat lebih teliti dalam pengambilan data dari masyarakat dan perhitungannya lebih akurat sehingga bisa membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi pendapatan masayarakat. 2. Penting untuk lebih memperkirakan secara tepat pendapatan suatu daerah,



agar dapat



mencerminkan



keadaan



perekonomian



yang



sebenarnya, sehingga dapat digunakan oleh para pembuat keputusan dalam melaksanakan. 3. Kebijaksanaan pembangunan ekonomi baik secara nasional maupun pada tingkat regional.



DAFTAR PUSTAKA Damsar. 2016. Pengantar Sosiologi Ekonomi. Jakarta: Prenadamedia Group. Antari, S. G. P. N., dan Sedana, P. B. I. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Manajemen Universitas Udayana. Vol 7(2): 1080 – 1110. Hanum, N. 2017. Analisis Pengaruh Pendapatan Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa Universitas Samudra di Kota Langsa. Jurnal Samudra Ekonomika. Vol 1(2): 107-116. Miyamoto, W., Nguyen, L., Sheremirov, V. 2019. The Effect of Government Spending on Real Exchange Rates: Evidence from Military Spending Panel Data. Journal of International Economic. Vol 116(3): 144-157. Ulfa, R., dan Andriyani, D. 2019. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor Komiditi Non Migas Di Indonesia Tahun 1985-2017. Jurnal Ekonomi Regional Unimal. Vol 2(3): 128-140. Fauziah, S. F., dan Khoerulloh, A. 2020. Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Kurs Sebagai Variabel Intervening. Jurnal UIN Sunan Gunung Jati. Vol 2(1): 15-24. Sapparudin. 2016. Effect Invesment and The Rate of Invation to Economic Growth in Indonesia. Jurnal Trikonomika. Vol 14(1): 1-94. Syarif Zully Purwoko. 2017. Analisis Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta menurut Penggunaan 2012-2016. Yogyakarta: Sinar Baru Offset. Siregar, Selamat. 2017. Hubungan Investasi dengan PDRB Riil Kota Medan. Jurnal Ekonomi. Vol 6(1): 1-8.



LAMPIRAN



BUKTI BUKU



BUKTI JURNAL NASIONAL



BUKTI JURNAL INTERNASIONAL



LAPORAN PRAKTIKUM EKONOMI MAKRO ACARA IV TEORI TENAGA KERJA DAN INFLASI



Disusun Oleh :



Kelompok 38



Deah Ayu Mega Agustiani (H0419011) Devina Rahmawati



(H0419012)



Elisa Tri Rahmawati



(H0419017)



Elshafia Alya Desia N



(H0419018)



PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2021



i



KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Praktikum Ekonomi Makro yang merupakan tugas untuk melengkapi nilai akademik mata kuliah Ekonomi Makro di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada: 1.



Prof. Dr. Ir. Samanhudi, S.P., M.Si., IPM, ASEAN Eng. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.



2.



Ketua Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.



3.



Tim Dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan.



4.



Tim Co-Assiten yang telah memberikan bimbingan dalam praktikum dan penyusunan laporan Praktikum Ekonomi Makro.



5.



Rekan-rekan Program Studi Agribisnis serta semua pihak yang telah membantu dalam hal penyusunan laporan Ekonomi Makro ini. Penyusunan laporan ini tentu masih jauh dari kata sempurna. Penulis



menyadari masih banyak kekurangan dalam Penyusunan Laporan Praktikum Ekonomi Makro ini. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca. Akhirnya penulis berharap agar laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Surakarta, Mei 2021



Penulis



ii



DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ............................................................................. ............. i KATA PENGANTAR ......................................................................................... ii DAFTAR ISI ................................................................................................... .... iii DAFTAR TABEL .......................................................................................... .... iv I. PENDAHULUAN ........................................................................................... 1 A. Latar Belakang ............................................................................................. 1 B. Perumusan Masalah ..................................................................................... 2 C. Tujuan .......................................................................................................... 2 D. Manfaat Praktikum ...................................................................................... 2 II. TINJAUAN PUSTAKA ................................................................................. 3 III. METODOLOGI ........................................................................................... 5 A. Metode Penentuan Lokasi ........................................................................... 5 B. Jenis dan Sumber Data ................................................................................ 5 C. Teknik Pengumpulan Data .......................................................................... 5 D. Metode Analisis Data .................................................................................. 6 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .................................................................... 7 A. Kondisi Umum Provinsi Riau...................................................................... 7 B. Kondisi Tenaga Kerja dan Tingkat Penganguran Provinsi Riau ................. 8 C. Inflasi ........................................................................................................... 11 D. Kurva Philips Provinsi Riau ........................................................................ 13 V. KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................................... 15 A. Kesimpulan .................................................................................................. 15 B. Saran ............................................................................................................ 16 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



iii



DAFTAR TABEL Tabel 4.1 Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Riau Tahun 2017-2019 .................... 9 Tabel 4.2 Jumlah Pengangguran Terbuka Provinsi Riau Tahun 2014-2019 ........ 10 Tabel 4.3 Laju Inflasi Provinsi Riau Tahun 2015-2019 ........................................ 11 Tabel 4.4 Persen Inflasi dan Pengangguran Provinsi Riau tahun 2014-2019 ....... 14



iv



I.



PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indicator penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun ke tahun. Faktor yang dapat menunjang pertumbuhan dan pengembangan suatu perekonomian salah satunya Sumber Daya Manusia (SDM). SDM berkaitan dengan tenaga kerja, tenaga kerja yang berkualitas dapat membantu percepatan pembangunan ekonomi. Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengurangi nilai kemiskinan, pengangguran, serta kesenjangan pendapat. Tenaga kerja dan inflasi merupakan dua faktor yang menjadi permasalahan dari suatu pembangunan ekonomi. Tenaga kerja menurut UU No.13 tahun 2003 adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau untuk masyarakat. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya. Pertumbuhan inflasi dapat diukur menggunakn Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu suatu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk atau rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Inflasi dan tenaga kerja memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pembangunan dan pertumbuhan suatu perekonomian. Penting bagi kita untuk mengetahui inflasi dan tenaga kerja yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu untuk mengetahui dan memahami tentang inflasi dan tenaga kerja dengan menganalisis tingkat laju inflasi dan tenaga kerja disalah satu provinsi yang ada di Indonesia, yaitu Provinsi Riau.



1



2



B. Rumusan Masalah Masalah yang dirumuskan dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut: 1.



Bagaimana keadaaan umum dari Provinsi Riau?



2.



Bagaimana kondisi tenaga kerja dan tingkat pengangguran di Provinsi Riau?



3.



Bagaimana inflasi yang ada di Provinsi Riau?



4.



Bagaimana keadaan kurva Philips di Provinsi Riau?



C. Tujuan Tujuan laporan ini ditulis sebagai berikut: 1.



Mengetahui keadaan secara umum dari Provinsi Riau.



2.



Mengetahui kondisi tenaga kerja dan tingkat pengangguran di Provinsi Riau.



3.



Mengetahui laju inflasi di Provinsi Riau.



4.



Mengetahui keadaan kurva Philips di Provinsi Riau.



D. Manfaat Praktikum Adapun manfaat praktikum ekonomi makro yaitu : 1.



Bagi mahasiswa, untuk menambah wawasan tentang penerapan teori ekonomi makro dan sebagai persyaratan dalam menempuh mata kuliah Ekonomi Makro di Semester IV.



2.



Bagi Fakultas Pertanian UNS, hasil praktikum dapat mendukung kelengkapan dalam penerapan kurikulum pendidikan pertanian.



3.



Bagi pemerintah, hasil praktikum ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dari mahasiswa mengenai identifikasi, rumusan masalah dan akar masalah, analisis dinamika determinan utama ekonomi makro dalam perekonomian berkelanjutan.



II.



TINJAUAN PUSTAKA



Tenaga kerja merupakan salah satu indikator dalam pembangunan suatu perekonomian. Tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. pekerja atau buruh merupakan bagian tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja. Daya saing dalam ketenagaan kerja sangat melekat dalam pembangunan ekonomi. Lapangan pekerjaan yang tidak bisa menampung semua tenga kerja menyebabkan daya saing yang tinggi. Daya saing ini menuntut SDM untuk memiliki kualitas yang tinggi. SDm yang belum memiliki latar pendidikan dan keahlian yang cukup dapat menyebabkan pengangguran (Fransicus, 2014). Produktivitas secara sederhana dapat diartikan dengan peningkatan kuantitas dan kualitas. Produktivitas tenaga kerja dapat dipengaruhi beberapa faktor seperti umur, tingkat pendidikan formal, pengalaman bekerja, upah, dan curahan tenaga kerja. Tingkat produktivitas tenaga kerja yang cenderung rendah mengakibatkan menurunnya jumlah produksi. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja antara lain tingkat pendidikan, usia, pengalaman kerja, dan jenis kelamin. Produktivitas tenaga kerja merupakan barometer seberapa jauh pekerja dipergunakan dengan efektif dalam suatu proses produksi untuk mencapai output yang diharapkan. Secara umum yang menjadi permasalahan



utama



dari



rendahnya



hasil



produksi



adalah



rendahnya



produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh kurangnya kualitas sumber daya manusia. Peranan sumber daya manusia sangat penting dalam pencapaian tujuan perusahaan karena sumber daya manusia merupakan ujung tombak dalam suatu perusahaan (Ukkas, 2017). Inflasi merupakan salah satu variabel makro ekonomi, dimana tingkat inflasi terjadi pada suatu negara menunjukkan perkembangan perekonomian suatu negara. Inflasi adalah kenaikan harga barang yang disebabkan karena terganggunya keseimbangan antara kurs uang dengan arus barang. Jika inflasi tinggi maka harga barang dan jasa dalam negeri akan mengalami kenaikkan, yang menyebabkan kegiatan perekonomian menjadi terhambat. Oleh sebab itu, jumlah 3



4



uang beredar harus sesuai dengan kebutuhan, sehingga kestabilan nilai tukar dapat dijaga dan laju inflasi dapat ditekan (Luwihadi dan Arka, 2017). Pendekatan kurva Phillips untuk meramalkan inflasi mengasumsikan bahwa perekonomian ditutup dan karenanya bergantung pada sisi permintaan atau faktor siklus domestik seperti kesenjangan output atau pengangguran sebagai satusatunya penentu inflasi. Namun, telah terjadi perdebatan tentang konsep 'Inflasi global' menyatakan bahwa inflasi menjadi lebih responsif terhadap kekuatan eksternal dan lebih sedikit tanggap terhadap kondisi ekonomi domestik. Dalam perekonomian di mana inflasi sebagian besar didorong oleh faktor eksternal, berbasis kurva Phillips konvensional model prediksi cenderung menghasilkan prakiraan inflasi yang kurang akurat. Oleh karena itu, penting untuk memahami luasnya faktor-faktor eksternal dalam pemodelan dan peramalan inflasi (Adelakun dan Ngalawa, 2020).



III.



METODOLOGI



A. Metode Penentuan Lokasi Metode penentuan atau penetapan sampel pada praktikum ini dengan menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling merupakan suatu teknik pengambilan sampel secara sengaja. Alasan menggunakan metode purposive sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena pertimbangan tertentu dan pertimbangan yang diambil berdasarkan tujuan penelitian. Berdasarkan pembagian yang telah dibuat oleh Co-ass praktikum, kelompok 38 mendapatkan Provinsi Riau untuk acara ini. Analisis lebih lanjut akan dilakukan terhadap Provinsi Riau berkaiatan dengan komponen pendapatannya. B. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Sedangkan sumber data yang digunakan yaitu data internal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Data yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber, seperti: data Bank Indonesia, BPS, Kementrian Keuangan, Laporan-Laporan Instansi Pemerintah, Pemprov, dan data-data dari sumber yang relevan lainnya. C. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan melalui teknik pencatatan data dan studi pustaka. Teknik pencatatan data diperoleh dari suatu instansi terkait dan melakukan studi ilmiah terhadap data apa saja yang akan digunakan. Teknik studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi pustaka adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam pustaka yang berguna untuk bahan analisis. Datadata atau pustaka yang telah diperoleh dari sumber-sumber yang terpercaya kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan praktikum yang telah ditentukan. 5



6



D. Metode Analisis Data Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah metode simulasi perhitungan pendapatan tingkat provinsi dengan kasus-kasus tertentu. Metode lain yang digunakan adalah metode deskriptif. Tujuan dari metode deskriptif adalah membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai data-data serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, sehingga dalam penyajiannya lebih informatif dan mudah dipahami.



IV.



HASIL DAN PEMBAHASAN



A. Keadaan umum Provinsi Riau Perbaikan ekonomi Riau terus berlanjut seiring membaiknya permintaan global dan domestik. Pada triwulan IV 2020, pertumbuhan ekonomi Riau tercatat terkontraksi sebesar -1,47% (yoy), mengalami perbaikan dibandingkan triwulan III 2020 yang terkontraksi sebesar -1,67% (yoy). Dari sisi penggunaan, membaiknya pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan IV 2020 terutama bersumber dari ekspor luar negeri dan konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga. Perbaikan ketiga faktor tersebut sejalan dengan pemulihan ekonomi mitra dagang utama, percepatan realisasi anggaran pemerintah, serta meningkatnya aktivitas masyarakat saa perayaan Natal dan Tahun Baru. Dari sisi lapangan usaha, membaiknya permintaan ekspor dan domestik berdampak pada perbaikan kinerja di berbagai lapangan usaha (LU). Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terus tumbuh positif terutama bersumber dari subsektor Perkebunan seiring meningkatnya permintaan ekspor. Kinerja LU Informasi dan Komunikasi serta LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial juga tumbuh positif sejalan dengan masih tingginya permintaan akan komunikasi data dan layanan kesehatan terkait dampak pandemi COVID-19. Pada triwulan IV 2020, realisasi APBD Provinsi Riau secara umum tercatat lebih rendah dibandingkan realisasi pada triwulan IV 2019. Realisasi belanja Provinsi Riau pada triwulan IV 2020 mencapai sebesar Rp8,18 triliun atau 92,75% dari pagu anggaran, terkontraksi hingga 5,89% (yoy) dibandingkan triwulan IV 2019 yang sebesar Rp8,69 triliun atau 91,53% dari pagu anggaran. Sedangkan pada sisi pendapatan, hingga triwulan IV 2020 realisasi pendapatan Provinsi Riau tercatat sebesar Rp8,62 triliun atau 98,68% dari pagu anggaran, mengalami kontraksi hingga 0,94% (yoy) dibandingkan triwulan IV 2019 yang tercatat sebesar Rp8,70 triliun atau 92,33% dari pagu anggaran. Realisasi anggaran pada triwulan IV 2020 terkendala oleh refocusing kegiatan dan realokasi APBD sehingga realisasi belanja baru efektif pada bulan



7



8



Juni 2020, serta lambatnya belanja penanganan COVID-19 oleh masingmasing OPD karena terkendala detail regulasi. Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Riau pada tahun 2020 (periode Agustus 2020) tercatat mengalami penurunan yang ditandai dengan meningkatnya persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pembatasan aktivitas sosial sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 menghambat kegiatan ekonomi sehingga menurunkan penyerapan tenaga kerja. Meningkatnya angka pengangguran berdampak terhadap kondisi kesejahteraan di Provinsi Riau. Persentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk di Riau mengalami peningkatan pada tahun 2020 (periode September). Kondisi tersebut juga tercermin pada peningkatan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks



keparahan



kemiskinan



yang menunjukkan



semakin



tingginya



kesenjangan di Provinsi Riau. Namun demikian, kondisi kesejahteraan di pedesaan mengalami perbaikan didorong oleh meningkatnya permintaan Secara keseluruhan tahun 2021, ekonomi Riau diperkirakan tumbuh positif, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh membaiknya permintaan seiring pemulihan ekonomi global dan juga nasional. Kinerja ekspor diperkirakan terus membaik sehingga menjadi pendorong membaiknya daya beli masyarakat. Membaiknya permintaan juga mendorong pulihnya kinerja investasi terutama untuk penambahan kapasitas produksi. Dari sisi lapangan usaha, kinerja seluruh LU yang sebelumnya terdampak pandemi COVID-19 diperkirakan membaik. Meskipun demikian, kondisi perekonomian Riau juga masih dibayangi beberapa risiko (downside risk), di antaranya diperkirakan berasal dari: (i) kepastian berakhirnya pandemi COVID-19 baik secara global maupun nasional; (ii) keberhasilan implementasi vaksin COVID19; (iii) phasing out minyak sawit dalam biodiesel di Uni Eropa yang lebih cepat dan pengenaan bea masuk anti subsidi. B. Kondisi Tenaga Kerja dan Tingkat Pengangguran Provinsi Riau Undang-Undang No 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang perlindungan tenaga kerja, mendefinisikan tenaga kerja sebagai setiap orang yang mampu



9



melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting bagi negara, tanpa adanya tenaga kerja, faktor produksi alam dan faktor produksi modal tidak dapat digunakan secara optimal. Tenaga kerja dibagi atas dua kelompok, yakni kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan kelompok penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja merupakan penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari kerja, kelompok ini disebut juga sebagai pengangguran. Berikut merupakan data jumlah angkatan kerja di Provinsi Riau tahun 2017 hingga tahun 2019. Tabel 4.1 Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Riau Tahun 2017-2019 Kabupaten/Kota 2019



Angkatan Kerja 2018



2017



Kuantan Singingi Indragiri Hulu Indragiri Hilir Pelalawan Siak Kampar



152017 206355 344371 230421 215390 367149



147906 208558 330363 219362 214410 372775



146273 202357 321169 204710 208425 348846



Rokan Hulu Bengkalis Rokan Hilir



319666 256741 294943



293214 259127 295682



279517 246268 273944



Kepulauan Meranti Pekanbaru Dumai



90781 558065 150323



91058 539831 136112



85121 513271 135684



RIAU



3186222



3108398



2965585



Sumber : BPS Provinsi Riau Berdasarkan tabel dapat diketahui setiap tahun jumlah angkatan kerja di Provinsi Riau mengalami peningkatan. Tahun 2017 angkatan kerja di Riau sebesar 2.965.585 jiwa, tahun 2018 sebesaar 3.108.398 jiwa dan tahun 2019



10



sebesar 3.286.222 jiwa. peningkatan jumlah angkatan kerja tidak luput karena faktor pertumbuhan penduduk yang tinggi. Apabila semakin banyak angkatan kerja namun tidak diimbangi dengan penciptaan kesempatan kerja baru sehingga permasalahan penduduk akan menambah jumlah pengangguran. banyaknya jumlah penduduk dengan lapangan pekerjaan yang terbatas membuat masalah pengangguran menjadi masalah yang sulit untuk diatasi oleh pemerintah. Pengangguran telah menjadi masalah yang umum dan kompleks di dalam suatu daerah, karena pengangguran bukan hanya terjadi pada masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, namun juga menyerang masyarakat yang memiliki latar pendidikan yang tinggi dan berasal dari berbagai kalangan umur. Berikut merupakan data jumlah pengangguran di Provinsi Riau. Tabel 4.2 Jumlah Pengangguran Terbuka Provinsi Riau Tahun 2014-2019 Tahun



Jumlah Pengangguran



2015



176.762



2016



222.006



2017



184.564



2018



192.801



2019



190.143



Sumber : BPS Provinsi Riau Tabel 4.2 menunjukkan bahwa tingkat penggangguran di Provinsi Riau tahun



2015-2019



mengalami



fluktuasi.



Semakin



berkurang



jumlah



pengangguran menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Dapat dilihat bahwa tingkat penggangguran tahun 2016 ke 2017 dan tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan jumlah penggangguran, hal ini menandakan bahwa program atau kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan tenaga kerja di Riau telah berhasil.



11



C. Inflasi Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Menurut Septiatin et al. (2016), menyatakan bahwa dalam perspektif ekonomi, inflasi merupakan fenomena moneter dalam suatu negara dimana naik turunnya inflasi cenderung mengakibatkan terjadinya gejolak ekonomi. Inflasi yang tinggi pada sebuah negara mengartikan bahwa ekonomi sebuah negara tersebut buruk. Kebijakan ekonomi terutama kebijakan moneter suatu negara akan berusaha agar inflasi tetap berada pada taraf inflasi merayap. Inflasi dapat menimbulkan efek yang baik dalam perekonomian. Keuntungan perusahaan meningkat dan akan menggalakkan



investasi,



sehingga



kesempatan



kerja



dan



pendapatan



Tahun



2015-2019



meningkat dan mendorong kepada pertumbuhan ekonomi. Tabel



4.3



Laju



Inflasi



Provinsi



Riau



12



Sumber: Badan Pusat Stastistika Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan Tahun 2015, gabungan 3 kota di Provinsi Riau sebesar 2,65 persen. Dari 3 kota IHK di Provinsi Riau, semua kota mengalami inflasi, yakni Pekanbaru sebesar 1,24 persen, Dumai sebesar 0,39 persen, dan Tembilahan sebesar 0,77 persen. Laju inflasi di Provinsi di 3 kota mengalami kenaikan selama periode 2015-2017 yaitu sebesar 4,20 persen dimana meningkat sebesar 1.55 persen. Sedangkan, pada tahun 2018-2019 provinsi Riau mengalami laju inflasi yang menurun. Pada Desember 2018, Riau mengalami inflasi 0,23 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 136,69. Di mana tiga kota IHK di Riau, semua kota mengalami inflasi, yakni Pekanbaru 0,18 persen, Dumai 0,22 persen, sedangkan Tembilahan inflasi 0,70 persen. Inflasi Riau Desember 2018 terjadi karena adanya kenaikan harga pada lima kelompok pengeluaran, tetapi hal itu masih termasuk stabil. Hingga tahun 2019 laju inflasi kepulauan Riau menjadi 2,36 persen, dengan kota Tembilan 2,40 persen, Tembilan 2,40 persen, dan Pekanbaru 2,56, dan Dumai 1,28 persen. Berdasarkan data yang diambil dari laporan perkonomian provinsi pada Maret 2021, inflasi Provinsi Riau pada triwulan IV 2020 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Meningkatnya tekanan inflasi tersebut bersumber dari kenaikan harga komoditas dari makanan, minuman, dan tembakau; kesehatan; serta rekreasi, olahraga, dan budaya. Adapun komoditas utama penyebab meningkatnya tekanan inflasi Riau pada triwulan IV 2020 antara lain: cabai merah, telur ayam ras, cabai rawit, obat batuk, obat gosok, vitamin, dan sepeda anak. Sementara itu, komoditas utama penahan inflasi ialah penurunan harga bawang merah, ikan serai, kentang, nangka muda, mobil dan pelumas/oli mesin. Secara spasial, inflasi Riau tertinggi terjadi di Tembilahan, diikuti Dumai dan Pekanbaru. Secara keseluruhan tahun 2020, Provinsi Riau tercatat mengalami inflasi sebesar 2,42% (yoy), relatif stabil dibandingkan tahun 2019 yang mencatat inflasi sebesar 2,36% (yoy). Realisasi inflasi tersebut berada dalam kisaran target inflasi sebesar 3,0±1%. Selain didukung oleh kondisi kemarau basah sepanjang tahun 2020, hal ini juga



13



didorong oleh koordinasi yang makin baik dalam TPID dalam menjaga pasokan dan stabilitas harga baik di tingkat konsumen maupun produsen. Inflasi yang cenderung meningkat mendekati akhir tahun sejalan dengan tren peningkatan harga CPO, yang menjadi salah satu motor penggerak utama daya beli masyarakat Riau, disamping faktor musiman kenaikan harga volatile food. D. Kurva Philips Provinsi Riau Pada tahun 1958, ekonom A.W. Phillips menerbitkan sebuah artikel berjudul “The Relationship between Unemployment and the Rate of Change of Money Wages in United Kingdom 1861-1957”. Pada artikel tersebut Phillips memperlihatkan korelasi negatif antara tingkat pengangguran dan inflasi. Phillips memperlihatkan bahwa tahun-tahun dengan tingkat pengangguran yang rendah cenderung disertai oleh tingkat inflasi yang tinggi dan sebaliknya tahun-tahun dengan tingkat pengangguran yang tinggi cenderung disertai dengan inflasi yang rendah. A.W. Phillips menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan yaitu jika permintaan naik maka harga akan naik. Tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satusatunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) akan mengurangi pengangguran. Tingkat inflasi dapat memiliki hubungan positif atau negatif terhadap besarnya jumlah pengangguran yang terjadi. Di dalam kurva Phillips dinyatakan bahwa inflasi yang rendah seringkali terjadi dengan pengangguran yang tinggi, sebaliknya pengangguran yang rendah bisa dicapai tetapi dengan inflasi yang lebih tinggi. Hal ini dapat terlihat dari tabel di bawah ini:



14



Tabel 4.4 Persen Inflasi dan Pengangguran Provinsi Riau tahun 2014-2019 Tahun



Inflasi



Pengangguran



2015



2.65



7.83



2016



4.04



7.43



2017



4.20



6.22



2018



2.45



6.20



2019



2.36



5.97



Sumber : BPS Riau Berdasarkan tabel 4.4 tingkat inflasi berangsur naik pada tahun 2015 hingga 2017, sedangkan jumlah pengangguran pada tahun 2015 hingga 2017 mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2017 hingga tahun 2019 tingkat inflasi penurunan yang tajam dan diikuti dengan menurunnya jumlah pengangguran yang tidak signifikan. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan antara inflasi dan pengangguran di Provinsi Riau berhubungan negatif dan tidak signifikan. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi tingkat inflasi maka tingkat pengangguran akan menuurun, begitu juga sebaliknya.



V.



KESIMPULAN



A. Kesimpulan Adapun kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai acara 4, teori tenaga kerja dan inflasi adalah sebagai berikut : 1. Pada triwulan IV 2020, pertumbuhan ekonomi Riau tercatat terkontraksi sebesar -1,47% (yoy), mengalami perbaikan dibandingkan triwulan III 2020 yang terkontraksi sebesar -1,67% (yoy). 2. Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Riau pada periode Agustus 2020 tercatat mengalami penurunan yang ditandai dengan meningkatnya persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya dan terjadi peningkatan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. 3. Jumlah angkatan kerja di Provinsi Riau mengalami peningkatan dikarenakan faktor pertumbuhan penduduk yang tinggi. 4. Tingkat pengangguran di Provinsi Riau pada tahun 2015-2019 mengalami kenaikan dan penurunan yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi semakin baik. Penurunan jumlah pengangguran menandakan program atau kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan tenaga kerja di Riau berhasil. 5. Inflasi Provinsi Riau pada triwulan IV 2020 tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dikarenakan kenaikan harga komoditas dari makanan, minuman, tembakau, kesehatan, rekreasi, olahraga, dan budaya. Inflasi yang cenderung meningkat mendekati akhir tahun sejalan dengan tren peningkatan harga CPO yang menjadi salah satu motor penggerak utama daya beli masyarakat Riau di samping faktor musiman kenaikan harga. 6. Berdasarkan kurva Philips, hubungan antara inflasi dan pengangguran di Provinsi Riau berhubungan negatif dan tidak signifikan yang disebabkan semakin tinggi tingkat inflasi maka tingkat pengangguran akan menurun, begitu juga sebaliknya.



15



16



B. Saran Adapaun saran yang dapat disampaikan berdasarkan analisis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Jumlah lapangan pekerjaan di Riau sebaiknya ditambah untuk mengurangi tingkat pengangguran dan mengatasi jumlah angkatan kerja yang mengalami peningkatan. 2. Pemerintah sebaiknya terus mengembangkan program dan kebijakannya dalam mengatasi tenaga kerja di Riau sehingga tingkat pengangguran dapat terus menurun. 3. Pemerintah Riau sebaiknya turut mengontrol harga barang di pasar dan mengawasi pedagang-pedagang yang mempermainkan harga barang di pasar terutama pada saat akhir tahun dan perayaan hari-hari besar.



17



DAFTAR PUSTAKA Adelakun, O.J., Ngalawa, H. 2020. The role of oil prices in Philips curve modelling and forecasting of inflation. Journal of Economic and Financial Sciences, Vol 13(1): 1-11. Fransicus. 2014. Mengakhiri Era Tenaga Kerja Murah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Luwihadi, Ni Luh G. A dan Arka, S. 2017. Determinan Jumlah Uang Beredar dan Tingkat Inflasi di Indonesia Periode 1984-2014. Jurnal Ekonomi. Vol 6 (4): 533 – 563. Septiatin, Azis, Mawardi, Mohammad AKR. 2016. Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurnal Economic. Vol. 2(1): 50-65. Ukkas, I. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja Industri Kecil Kota Palopo. Jurnal Pendidikan Manajemen Islam. Vol 2(2): 187 – 198.



LAMPIRAN



1. Buku



2. Jurnal Nasional



3. Jurnal Internasional