Adpu 4431 Perilaku Organisasi [PDF]

Citation preview

BUKU JAWABAN TUGAS MATA KULIAH



TUGAS 1



Nama Mahasiswa : Intan Dhiva Harianto



Nomor Induk Mahasiswa/ NIM : 043428851



Kode/Nama Mata Kuliah. : ADPU 4431/ Perilaku Organisasi



Kode/Nama UPBJJ : Kota Bengkulu



Masa Ujian. : 2022/23.1 (2022.2)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



UNIVERSITAS TERBUKA



1. Teori kepribadian : Menurut Gibson, dkk (1982, 1989), kepribadian sangat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan dan sosial. Ada beberapa prinsip untuk mendefinisikan kepribadian: 



Kepribadian adalah suatu keseluruhan yang terorganisasi







Kepribadian kelihatannya di organisasi dalam pola-pola yang sedikit banyak dapat diamati dan diukur.







Walaupun kepribadian mempunyai dasar biologis, tetapi perkembangan khususnya adalah hasil lingkungan dan budaya.







Kepribadian mempunyai segi-segi yang dangkal dan inti yang lebih dalam.







Kepribadian mencakup ciri-ciri umum dan khas.



Jadi, kepribadian adalah serangkaian ciri yang relatif mantap kecenderungan dan perangai yang sebagian besar dibentuk oleh faktor keturunan dan faktor-faktor sosial kebudayaan dan lingkungan. Pendekatan dalam teori kepribadian : a. Pendekatan ciri Pada pendekatan ini menjelaskan bahwa ciri dianggap sebagai bagian yang membentuk kepribadian dan penunjuk perilaku. Ciri juga dapat menghasilkan perilaku yang konsisten karena ciri merupakan sifat yang menetap dan jangkauannya umum dan luas. b. Pendekatan psikodinamik Pada pendekatan ini terdapat dua unsur yang penting yaitu unsur ID dan superego. Id adalah bagian ketidaksadaran dari kepribadian manusia. Sedangkan super ego adalah nilai-nilai individu termasuk moral dan norma yang dibentuk oleh lingkungan masyarakat. Menurut Freud, pengalaman kehidupan ketika manusia masih kecil mempunyai pengaruh besar terhadap perilaku seseorang ketika ia telah besar dan dewasa. Hal yang cukup penting adalah pada penekanan terhadap faktor-faktor ketidaksadaran yang dapat menentukan bentuk perilaku



manusia. Mekanisme perilaku tersebut menjadi penting karena merupakan proses mental untuk memecahkan masalah psikologi dan kenyataan. c. Teori humanistik Teori ini menekankan kepada arti penting cara manusia mempersepsikan dunianya dan kekuatan yang mempengaruhinya. Teori ini juga menekankan kepada perkembangan dan perwujudan diri seseorang. 2. Nepotisme adalah kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan dan pangkat di lingkungan pemerintah, atau tindakan memilih kerabat atau sanak keluarga sendiri untuk memegang pemerintahan. Nepotisme merupakan jenis khusus dari konflik kepentingan. Dalam kasus budaya nepotisme yang ada di sebuah perusahaan, waktu perusahaan mempraktekkan nepotisme terdapat kemungkinan perusahaan akan kehilangan karyawan terbaik di organisasi tersebut. Hal itu terjadi sebab jajaran kepemimpinan telah diisi sahabat atau famili bos, sehingga peran tim SDM untuk membangun keterampilan dan peran kepemimpinan bagi karyawan lain akan terhambat. Selain itu, Lingkungan kerja yang mempraktikan nepotisme sering menimbulkan diskriminasi. Ini terjadi karena atasan akan mendahulukan kepentingan keluarga atau kerabatnya daripada karyawan biasa. Untuk mengatasi budaya nepotisme tersebut, selaku pegawai perusahaan, kita harus tetap professional dalam bekerja. 3. Menurut hersey dan Blanchard, model gaya kepemimpinan situasional didasarkan oleh adanya saling keterkaitan faktor-faktor yaitu: 



Besar atau kecilnya dukungan pemimpin







Besar atau kecilnya pengarahan pimpinan







Kematangan dan kesiapan bawahan dalam pelaksanaan tugas fungsi dan tujuan tertentu.



Adapun pola hubunganantara kematangan bawahan yang berkaitan dengan tugas dan gaya kepemimpinan adalah sebagai berikut : Pada tingkat kematangan bawahan M1, yaitu tingkat kematangan rendah ditandai dengan belum adanya kemauan dan kemampuan atau tidak yakin. Ketidakyakinan bawahan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas tertentu. Gaya kepemimpinan yang paling efektif adalah gaya yang mengarahkan atau memberitahukan yang menerapkan perilaku tinggi tugas dan rendah hubungan atau dukungan. Gaya ini ditandai dengan adanya arus komunikasi satu arah dari atas yang dominan. Pada tingkat kematangan M2, tingkat kematangan bawahan dari rendah ke sedang, ditandai dengan tidak mampu tetapi mau. Gaya kepemimpinan yang paling cocok adalah gaya menawarkan yaitu masih mengarahkan namun masih ada perilaku mendukung. Meskipun demikian, hampir semua pengaturan dilakukan oleh pemimpin. Gaya ini merupakan gaya dengan perilaku tinggi tugas dan tinggi hubungan. Kematangan M3, tingkat kematangan yaitu sedang ke tinggi, yang ditandai mampu tetapi tidak mau gaya kepemimpinan yang tepat adalah partisipatif yang mencakup perilaku tugas rendah dan perilaku tinggi hubungan. Tingkat kematangan M4 adalah tingkat kematangan tinggi yang ditandai oleh adanya kemampuan dan kemampuan tinggi. Gaya kepemimpinan yang paling tepat yaitu gaya mendelegasikan. Gaya Ini adalah gaya dengan perilaku tugas rendah dan hubungan yang rendah pula.. 4. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Dalam kedudukan tersebut, dikenal dengan system' checks and balances. Checks and balances adalah saling mengontrol, menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara atau yang biasa kita sebut dengan cabangcabang kekuasaan negara. Dalam situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Republik Indonesia, hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD adalah hubungan kerja dengan kedudukan setara dan kemitraan.Setara artinya di antara lembaga pemerintahan daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, tidak saling membawahi. Sedangkan hubungan kemitraan yaitu antara pemerintah daerah dan DPRD bekerja sama dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing. Hal ini akan membangun suatu hubungan kerja yang saling mendukung, bukan menjadi lawan dalam melaksanakan fungsinya masing-masing. Jadi, ketika terjadi disharmoni nya hubungan antara DPRD dengan kepala daerah akan membawa dampak negatif, terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, hubungan yang tidak baik ini seharusnya bisa menjadi harmonis kembali guna terciptanya tugas dan fungsi masing-masing secara optimal.