Advokasi Keperawatan Komunitas [PDF]

Citation preview

KEBIJAKAN PUBLIK Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan olch negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayanan publik dengan hak untuk menarnk pajak dan retribust, dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapal amanat konstitusi. Banyak sckali definisi mengenai kebijakan publik. Sebagian besar ahli memberi pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi kehidupan warganya. Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas, kebijakan publik sering diartikan sebagai apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Seperti kata Bridgman dan Davis (2004), sering kali, kebijakan publik tidak lebih dari pengertian mengenai whatever government choose to do or mot lo do. Terkadang kebijakan publik menunjuk pada istilah atau konsep untuk menjelaskan pilihan Pilihan tinadakan tertentu yang sangat khas atau spesink, seperti kepada bidang-bidang tertentu dalam sektor-sektor fasilitas umum, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, atau kesejahteraan. Urusan-urusan yang menyangkut kelistrikarn, air, jalan raya, sekolah, rumah sakit, perumahan rakyat, dan lembaga-lembaga rehabilitasi sosial merupakan beberapa contoh yang termasuk dalam bidang kebijakan publik. Sebagai contoh, kebijakan sosial secara ringkas dapat diartikan sebagai salah satu bentuk kebijakan publik yang mengatur urusan kesejahteraan. Kebijakan kesehatan secara khusus



sejatinya adalah kebijakan yang menyangkut kesehatan warga negara. Beragam pengertian mengenai kebijakan publik ini tidak bisa dihindarkan, karena kata merupakan penjelasan ringkas yangberupaya untuk menerangkan berbagai kegatan mulai dari pembuatan keputusan-keputusan, Penerapan, dan evaluasnya. Telah banyak upaya untuk mendeinisikan kebijakan publik secara teEAs dan jelas, namun pengertiannya etap saja menyentuh wilayah-wilayah yang sering kali tumpang tindih, ambigu, dan luas. Beberapa kalangan mendefinisi kan kebijakan publik hanya sebatas dokumen-dokumen resmi, seperti perundang- undangan dan peraturan pemerintah. Sebagian lagi, mengartikan kebijakan publik sebagai pedoman, acuan, strategi, dan kerangka tindakan yang dipiih atau ditetapkan sebagai garis besar (roadmap) pemerintah dalam melakukan kegiatan pembangunan. Setiap perundang-undangan dapat mencerminkan suatu kebijakan, namun tidak setiap kebijakan diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan. Hogwood dan Gunn (190) menyatakan bahwa kebijakan publik ada kat tindakan pemerintan yan8 saun untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Ini tidak berarti bahwa makna kebijakan hanyalah milik atau domain pemerintah saja. OrganiSasi-organisast non pemenntah sepertt lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi sosial (karang taruna, pendidikan kesejahteraan keluarga, dan lainnya, serta kembaga embaga sukarela (voluntary) lainnya memiliki kebijakan-kebijakan pula. Namun, kebijakan mereka tidak dapat diartikan sebagai kebijakan publik karena tidak dapat memakai sumber daya publik atau memiliki legalitas hukum sebagaimana lembaga pemerintah. Sebagai contoh, pemerintah memiliki kewenangan menarik pajak dari rakyat dan berhak mengguna kan uang dari pajak tersebut untuk mendanai kegiatan pembangunan. FHal yang sama tidak dapat dilakukan oleh organisasi non-pemerintah, karang taruna, atau kelompok-kelompok arisan. 136 Keperawatan Kesehatan Komunitas Mengacu pada Hogwood dan Gunn serta Bridgman dan Davis (2004) yang menyatakan bahwa



kebijakan publik sedikitnya mencakup hal-hal sebagai berikut. Bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau pernyataan-pernyataan yang ingin dicapai. Proposal tertentu yang mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah yang telah dipilih. Kewenangan formal seperti undang-undang atau peraturan pemerintah. Program, yakni seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumber daya lembaga dan strateg pencapaian tujuan. seluaran (outcome). yaitu apa yang nyata felah disedia kan oleh pemerintah, sebaga" Produk dart Kegiatan tertentu. Teori yang menjelaskan bahwa jika kita melakukan X, maka akan diikuti ołeh Y. Proses yang berlangsung dalam periode tertentu yang relatif panjang Setiap sistem politik pada dasarnya memproduksi kebijakan publik. Dan sistem politik itu bisa berupa negara, provinsi, kabupaten/kota, desa, bahkan RT dan RW. Institusi seperti Association of South East Asia Nation (ASEAN), Uni Eropa (EU), Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB), dan World Trade Organization (WTo) merupakan sistem politik juga, yang dapat disebut supra-negara. Kebijakan publik tidak selalu dilakukan oleh birokrasi (saja), melainkan dapat pula dilaksanakan oleh perusahaan swasta, LSM, ataupun masyarakat langsung- Contohnya, suatu sistem politik dapat memutuskan untuk memberantas nyamuk. Sistem politik itu dapat memerintah sebuah perusahaan swasta untuk melakukan penyemprotan nyamuk secara berkala. Di sinilah arti penting bagi perawat kesehatan komunitas untuk memahami dan menggunakan pendekatan kebijakan publik guna meningkatkan derajat keschatan masyarakat.



Terminologi Terminologi kebijakan publik menunjuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup juga aspek anggaran dan struktur pelaksana. Siklus kebijakan publik sendiri bisa dikaitkan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Bagaimana keterlibatan publik dalam setiap tahapan kebijakan bisa menjadi ukuran tentang tingkat kepatuhan negara kepada amanat rakyat yang berdaulat atasnya. Dapatkah publik mengetahui apa yang menjadi agenda kebijakan, yakni serangkalan persoalan yang ingi uueesu



P y patln puDIuk memoeri masukan yang berpengaruh terhadap isi kebijakan publik yang akan diahirkan. Begitu juga pada tahap pelaksanaan, dapatkah publik mengawasi penyimpangan pelaksanaan, juga apakah tersedia mekanisme kontrol publik, yakni proses yang memungkin kan keberatan publik atas suatu kebija kan dibicarakan dan berpengaruh secara signi hkan. Kebijakan publik menunjuk pada keinginan penguasa atau pemerintah yang idealnya dalam masyarakat demokratis merupakan cerminan pendapat umum (opini publik). Untuk mewujudkan keinginan tersebut dan menjadikannya efektif, maka diperlukan hal-hal sebagai berikut. Adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui publik apa yang telah diputuskan. Kebijakan ini juga harus jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya. Diperlukan adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui apakah kebija kan ini dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangarn atau tidak. Dalam masyarakat otoriter, kebijakan publik adalah keinginan penguasa semata, sehing penjabaran di atas tidak berjalan. Tetapi dalam masyarakat demokratis, yang kerap menjadi persoalan adalah bagaimana menyerap opini publik dan membangun suatu kebijakan yang mendapat dukungan 3ahan dengan hak c Instrumen dalam Keperawatan Kesehatan Komunitas I 137 publik. Kemampuan para pemimpin politik berkomunikasi dengan masyarakat untuk menampung keinginan mereka adalah satu hal, tetapi sama pentingnya adalah kemampuan para pemimpin untuk menjelaskan pada masyarakat mengapa suatu keinginan tidak bisa dipenuhi. Adalah nat untuk mengharapkan bahwa ada pemerintahan yang bisa memuaskan seluruh masyarakat setiap saat, tetapi adalah otoriter suatu pemerintahan yang tidak memperhatikan dengan Sunggun-sunggun aspirasi dan berusana mengomunikasikan kebijakan yang berjalan maupun yang akan dijalankannya. Dalam pendekatan yang lain, kebija kan pubiik dapat dipahami dengan cara memilah dua konsepsi besarnya, yakni kebijakan dan publik. Terminologi Kebija kan dapat diartikan



sebagai pilihan tindakan di antara sejumlah alternatif yang tersedia. Artinya kebijakan merupakan hasil menimbang untuk selanjutnya memilih yang terbaik dari pilihan-pilihan yang ada. Dalam konteks makro, hal ini kemudian diangkat dalam porsi pengambilan keputusan. Blakelley (1997) adalah akademisi yang menyatakan bahwa kebija kan berkaitan erat dengan pengambilan keputusan. Karena pada nakiKatnya Sama-sama memnn a antara opsiyang tersea. deuangEAn, ernolog pudIK memperlihatkan keluasan yang luar biasa untuk didehnisi kan. Akan tetapi dalam hal ini, setidaknya kita bisa mengatakan bahwa publik berkaitan erat dengan state, market, dan civil society. Merekalab yang kemudian menjadi aktor dalam arena publik sehing8a publik dapat dipahami sebagal sebuah ruang dimensi yang menampakkan intera ksi antarketiga aktor tersebut. Pelaksanaan Kebijakan Publik Dalam pelaksanaannya, kebija kan publik ini harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Sedangkan, dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik, yang menjabarkan pada masyarakat apa pelayanan yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannnya, juga bagaimana bentuk layanan tersebut. Hal iní akan mengikat pemerintah (negara) sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Fokus politik pada kebijakan publik mendekatkan kajian politik pada administrasi negara, karena satuan analisisnya adalah proses pengambilan keputusan sampai dengan evaluasi dan pengawasan termasuk pelaksanaannya. Dengan mengambil fokus ini tidak menutup kemungkinan untuk menjadikan kekuatan politik atau budaya politik sebagai variabel bebas dalam upaya menjelaskan kebijakan publik tertentu sebagai variabel terikat. PROGRAMKEBIJAKAN DANMANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATANDALAM PROPENAS Untuk penyelenggaraan upaya kesehatan sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan strategt yang telah ditetapkan dibutuhkan kebijakan dan manajemen sumber daya yang efektil dan eisien didukung



dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan sehingBga dapat tercapat pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Sumber daya tersebut terdiri atas sumber daya tenaga, Pembiayaan, Tasifitas, ilmu pengetahuan, teknologi, serta informasi. Sumber daya yang mendukung tercapainya tujuan, kebijakan, dan strategi tersebut berasal dari pemerintah dan masyarakat termasuk Swasta. Sasaran yang akan dicapai oleh program ini adalah sebagai berikut. Terciptanya kebijakan kesehatan yang menjamin tercapainya sistem kesehatan yang ehsien, etektit, berkualitas, dan berkesinambungan. Terciptanya kebijakan kesehatan yang mendukung reformasi bidang kesehatan Tersedianya sumber daya manusia di bidang kesehatan yang mampu melakukan berbagai kajtan kebijakan kesehatan. Berjalannya sistem perencanaan kesehatan melalui pendekatan wilayah dan sektoral dalam mendukung desentralisasi. 138 Keperawatan Kesehatan Komunitas Terciptanya organisasi dan tata laksana di berbagai tingkat administrasi sesuai dengan asas esentrallsaSi dan penyeienggaraan pemerintanan yng oaik. Tertatanya administrasi keuangan dan periengkapan yang efisien dan fleksibel di seluruh jajaran Terciptanya mekanisme pengawasan pengendalian di seluruh jajaran kesehatan. Tersusunnya berbagai perangkat hukum di bidang kesehatan secara menyełluruh. Terlaksananya inventarisasi, kajian, dan analisis secara akademis seluruh perangkat hukum yang kesehatan. berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan. Tersedianya perangkathukum guna dilaksanakannya proses legislasi dan mitigasi dalam Penyeiesaan Konlik hukum bidang keschatan. Tersedianya informasi kesehatan yang akurat, tepat waktu, dan lengkap sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan pembangunan kesehatan, serta menyediakan informasi untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program kesehatan, dan meningkatkan kewaspadaan di semua tingkat administrasi. Tersusunnya kebijakan dan konsep pengelolaan program kesehatan untuk mendukung



desentralisasi. Kegiatan pokok yang tercakup dalam program kebijakan dan manajemen kesehatan adalah sebagai berikut. Mengembangkan kebijakan program kesehatan. Mengembangkan manajemen pembangunan kesehatan. Mengembangkan hukum kesehatan. Mengembangkan sistem informasi kesehatan. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi keschatan. ADVOKASI Istilah advokasi sangat lekat dengan profesi hukum. Menurut bahasa Belanda, advocaat atau advocater berarti pengacara atau pembela. Karenanya, tidak heran jika advokasi sering diartikan scbagai kegiatan pembelaan kasus atau beracara di pengadilan. Dalam bahasa Inggris, to advocate tidak hanya berarti to defend (membela), melainkan pula to promote (mengemukakan atau memajukan), to create (menciptakan), dan to change (melakukan perubahan) ( lopatimasang dkk, 2000). Dalam konteks pemberdayaan orang miskin, advokasi tidak hanya berarti membela atau mendampingi orang miskin, melainkan pula bersama-sama dengan mereka melakukan upaya-upaya perubahan sosial secara sistematis dan strategis. Berpijak pada pera perawat kesehatan komunitas, advokasi dapat dikelompokan menjadi dua jenis, yaitu advokasi kasus (case advocacy) dan advokasi kelas (class advocacy). Advokasi Kasus Merupakan kegiatan yang dilakukan seorang perawat kesehatan komunitas untuk membantu kien agar mampu menjangkau Sumber atau pelayanarn kesehatan yang telah menjadi ha knya. Alasannya, teryadi diskriminasi atau ketidakadilan yang dilakukan oleh lembaga, dunia bisnis, atau kelompok profesional terhadap klien di mana klien sendiri tidak mampu merespons situasi tersebut dengan baik. Perawat Kesehatan komunitas berbicara, berargumen, dan bernegosiası atas nama klien individual. Narenanya, Bahan derngan hak op



Instrunen dalam Keperawatan Kesehatan Komunitas 139 advokasi ini sering disebut pula sebagai advokasi klien (client advocacy). Sebagai contoh, hal ini dapat dilakukan jika perawat kesehatan komunitas menemukan kasus kusta atau tuberkulosis paru yang tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya. Advokasi kelas Menunjuk pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya uangKRu sumber atau memperoleh kesempatan-kesempatan. Fokus advokasi memengaruhi atau melakukan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkat lokal maupun nasional. Advokasi kelas melibatkan proses-proses politik yang ditujukan untuk memengaruhi keputusan-keputusan pemerintah yang berkuasa. Perawat kesehatan komunitas biasanya bertindak sebagai perwaki lan sebuah organisası, buKan sebagal seorang Praktist mandiri. AdvoKast Kelas umumnya dilakukan melalui koalisi dengan kelompok dan organisasi lain yang memiliki agenda yang sejalan. FHal ini dapat dicontohkan oleh keterlibatan perawat kesehatan komunitas di suatu LsM HIV AIDS yang membela kepentingan klien atas nama L.SM tersebut. Strategi Advokasi Advokasi yang dilakukan perawat kesehatan komunitas dalam membantu masyara kat miskin sangat berkaitan crat dengan konsep manajemen sumber (resource management). Strategi advokasi dapat difokuskan ke dalam tiga aras (tingkat) atau setting (mikro, mezzo, serta makro) dan mengkajinya dari empat aspek (tipe advokasi, sasaran/klien, peran perawat kesehatan komunitas, dan teknik utama). Tabel 6-3. Fokus Strategi Advokasi ARAS ASPEK MAKRO MIKRO MEZZO Advokasi eas



TIpe Advokas Advokasi Kasus Advokasi kelas AeO Masyarakat kokal oan nascna Individu dan keluarga Sasaranyk Peran perawat kesehatan komunitas Aktivis Analis kebijakan Aksi sosial Analis kebigakan Pialang (broker) Mediator Teknik utama Jejaring sus Sumber: dikembangkan dari DuBois dan Miley (2005). Advokasi yang dilakukan perawat kesehatan komunitas dalam memberdayakan masyarakat miskin biasanya dilakukan dengan membantu klien untuk mengakses sumber-sumber, mengoordinasikan distribusi pelayanan sosial, atau merancang-kembangkan kebijakan-kebijakan dan program-program Kesenatan di masyaraKat. Negiatan-kegtatan tersebut merupakan bagian dari tungsi manajemen sumber. Dengan demikian, manajemen sumber mencakup pengoordinastan, pengaturan sistem (sistematis), serta pembauran (integrasi) sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan kesehatan yang dibutuhkan klien baik secara individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. aripada memberi bantuan barang atau uang secara langsung, perawat kesehatan komunitas lebih baik berkolaborasi dengan beragam pemangku kepentingan (stake holders) dan berupaya menghubungkan



klien dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan kesehatan yang dapat meningkatkan kepercayaan diri, kapasitas pemecahan masalah, dan kemampuan memenuhi kebutuhan klien. ahan dengan has Cp 140 Keperawatan Kesehatan Komunitas Aras mikro Peran utama perawat kesehatan komunitas adalah sebagai pialang (broker) kesehatan yang menghubungkan klien dengan Sumber-sumber yang tersedia di hngkungan sekitar. Sebagai pialang kesehatan, teknik utama yang dilakukan perawat kesehatan komunitas adalah manajemen Kasus (case management) yang mengoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan yang disediakan oleh beragan penyedia. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Melakukan pengkajian terhadap situasi dan kebutuhan Khusus klicn. Memfasilitasi pilihan-pilihan kien dengan berbagai informasi darn sumber alternatif. Membangun kontak antara klien dan lembaga-lembaga pelayanan kesehatan. Menghimpun informasi mengenai berbagai jenis dan lokasi pelayanan kesehatan, parameter pelayanan, dan kriteria kelayakan (eligibility). Mempelajari berbagai kebijakan, syarat, prosedur, dan proses pemanfaatan sumber-sumber kemasyarakatan. Menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai profesi kunci. Memonitor dan mengevaluasi distribusi pelayanan. Aras mezzo Sebagai mediator, perawat kesehatan komunitas mewakili dan mendampingi kelompok-kelompok formal atau organisasi dalam mengidentifikasi masalah keschatan yang dihadapi bersama, merumuskan tujuan, mendiskusi kan solusi -solusi potensial, memobilisasi sumber, serta menerapkan, memonitor, dan mengevaluasi rencana aksi. Teknik advokasi yang dilakukan adalah membangun jejaring (nefworking) guna mengoordinasikan dan mengembangkan pelayanan-pelayanan keschatan, membangun koalist dengan berbagai kelompok, organisasi, lembaga bisnis dan industri, serta tokoh-tokoh berpengaruh



dalam masyarakat yang memiliki kepentingan sama. Kegiatan yang dapat dilakukan perawat kesehatan komunitas sebagal mediator di antaranya setbagal berikut. Mengakomodasi pandangan dan kepentingan- kepentingan khusus dari masing-masingB pihak. Menggali kesamaan-kesamaan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Membantu pihak-pihak agar dapat bekerja sama dengan berbagai kelompok atau golongan. Mendefinisikan, mengonfrontasi kan, dan menangani berbagai hambatan komunikasi. Mengidentifikasi berbagai manfaat yang ditimbulkan dari sebuah koalisi atau kerja sama. Memfasilitasi pertukaran informasi secara terbuka di antara berbagai pihak yang terlibat. Bersikap netral, tidak memihak, dan pada saat yang sama tetap percaya diri, yakin, dan optimis terhadap mantaat kerja sama dan perdamalan. Aras makro Peran perawat kesehatan komunitas pada tataran makro ađalah menjadi aktivis dan analis kebijakan. Sebagai aktivis, perawat kesehatan komunitas terlibat langsung dalam gerakan perubahan dan aksi sosial bersama masyarakat. Meningkatkan kesadaran publik terhadap masalah sosial dan ketidakacilan, memobilisasi sumber untuk mengubah kondisi- kondisi yang buruk dan tidak adil, melaku kan negosiasi agar tercapai perubahan di bidang hukum, termasuk melakukan class action. Instrumen dalam Keperawatan Kesehatan Komunitas I 141 Peran analis kebijakan lebih bersifat tidak langsung dalam melakukan reformasi sosial. Perawat kesehatan komunitas melakukan identiikasi masalah dan kebutuhan masyarakat, mengevaluasi bagaimana respons pemerintah terhadap masa lah, mengaju kan opst-opsi kebijakan, dan memantau penerapan kebijakan. Analisis kebijakan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan prospektif, retrospektif, dan integratif. Pendekatan prospektif. Anaisis dilakukan terhadap kondisi kesehatan masyarakat sebelum kebija kan diterapkan. Mengajukan opsi kebijakan baru kepada pemerintah untuk merespons kondisi atau masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat karena belum ada kebijakan untuk itu.



Pendekatan retrospektif. Analisis dilakukan terhadap kebijakan yang sudah ada, artinya menganalisis dampak-dampak yang ditimbulkan akibat diterapkannya sebuah kebijakan. Contohnya, setelah kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat ()amkesmas) diterapkan di masyarakat, analisis dilakukan untuk mengetahui apakah Jamkesmas mampu mengakomodasi layanan kesehatan pada masyara kat miskin, bagaimana penyalurannya, apakah terjadi error of targeting yang meliputi error of inclusion (yang kaya' dan 'tidak berhak turut menerima Jamkesmas) atau error of exclusion (yang miskin dan berhak malah tersisihkan dan tidak menerima Jamkesmas). Pendekatan integratif. Perpaduan dari kedua pendekatan di atas. Analisis dilakukan baik sebelum maupun sesudah kebijakan diterapkan. Prinsip-prinsip Advokasi Tujuan advokasi adalah melakukan perubahan, maka akan sclalu ada resistensi, oposisi, dan konflik. Tidak ada faktor tunggal yang menjamin keberhasilan advokasi. Beberapa prinsip di bawah ini dapat dijadikan pedoman dalam merancang advokasi yang sukses. Realistis Advokasi yang berhasil bersandar pada isu dan agenda yang spesifnk, jelas, dan terukur (measurable). Karena manusia tidak mungkin melakukan segala hal, nmaka pilihan-pilihan tersebut harus diseleksi dan dibuat skala prioritas untuk memutuskan pilihan. Pilihlah isu dan agenda yang realistis dan karenanya dapat dicapai (achievable) dalam kurun waktu tertentu (time-bound). Jangan buang energi dan waktu dengan pilihan yang tidak mungkin dicapai. Gagas kemenangan-kemanangan kecil namun konsisten. Sekecil apapun, keberhasilan senantiasa memberi motivasi. Kegagalan yang terus- menerus bisa berujung pada frustasi dan ketidakpercayaan masyarakat. Sistematis Advokasi adalah seni, tetapi bukan lukisan abstrak. Advokasi memerlukan perencanaan yang akurat fwe fail to plan, we plan to fail, artinya jika kita gagal merencanakan, maka itu berarti kita sedang merencanakan kegagalan. Kemas informasi semenarik mungkin. Libatkan media secara efektit. Seperti ditunjukkan Gambar 6-3, proses advokasi dapat dimulai dengan memilih dan mendelinisikan isu



strategis, membangun opini dan mendukungnya dengan fakta, memahami sistem kebijakan pubik, membangun koalisi, merancang sasaran dan taktik, memengaruhi pembuat kebijakan, dan memantau serta menilai gerakan atau program yang dilakukan. Bahan dergan hak op 142 Keperawatan Kesehatan Komunitas Memahami Membangun pin dan Fakta Membangun Koalisi Sistem Kebijakan Publik Memilih Isu Strategis Merancang Memantau dan Menilai Gerakan Memengaruhi emt Sasaran dah Taktik ehi NEDydkd Gambar 6-3. Proses advokasi perawat kesehatan komunitas. Satu contoh yang patut ditiru adalah kabupaten Lumajang yang mendapatkan penghargaan dalam bidang inovasi kesehatan 2008 oleh Jawa Pos dalam otonomi daerah. Di Lumajang, hampir setiap gapura, tembok pinggir jalan, gang besar dan gang kecil dari kabupaten sampai ke pelosok dapat dijumpai iusan oERbANGMAS yang nerupakan singkatan dari oerakan remangunan asyarakat san



Tersebur telan mampu menguban opini pubik masyarakat Lumajang banwa asyaraKat Lumajang sehat, maka Lumajang kuat. dehingga tak salah jika berbagal kegiatan kesehatan yang beroasiskan masyarakat menjadi hidup dan menjadi bagian yang tak terpisah kan. Di sinilah arti penting kebijakan yang terencana dalam mengubah hajat hidup orang banyak. Taktis Ingat, advokasi tidak mungkin dilakukan secara sendiri. Perawat kesehatan komunitas harus membangun koalisi, aliansi, atau sekutu dengan pihak lain. Sekutu dibangun berdasarkan kesamaan kepentingan dan saling percaya (trust). Sekutu terdiri atas sekutu dekat dan sekutu jauh. Sekutu dekat biasanya dinamakan ingkar inti, yakni kumpulan orang atau organisast yang menjadi penBEagas, pemrakarsa. petnggerak, dan pengendali utama seluruh kegiatan advokasi (lopatimasang dkKk, 2000). Sekutu jauh adalah pihak pihak lain yang mendukung, namun tidak terlibat dalam gerakan advokasi secara langsung. Lingkar inti biasanya disatukan atau bersatu atas dasar kesamaan visi dan ideologis. Salah satu contoh dari sekutu dekat perawat adalah organisasi profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) ataupun Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas lndonesia (PKKI). Organisasi lingkar inti bisa dibagi menjadi tiga berdasarkan tungsinya (dapat dilihat pada Ciambar 6-4). Divisi kerja garis depan (frontine unit) yang melaksanakan fungsi juru bicara, perunding. pelobi, Divisi kerja pendukung (supporting unit) yang menyediakan dukungan dana, logistik, informasi, Divisi kerja basis (ground atau underground work unit) yang merupakan dapur gerakan advokasi: terlibat dalam proses legislasi dan menggalang sekutu. data, dan akses. membangun basis massa, pendidikan politik kader, dan memobilisasi aksi. Strategis Advokasi melibatkan penggunaan kekuasaan (power) dengan berbagai tipenya. Adalah penting untuk mempelajari diri sendiri dan lembaga beserta anggotanya untuk mengetahui jenis kekuasaan yang dimiliki. Kekuasaan intinya menyangkut kemampuan untuk memengaruhi dan membuat seseorang



berperilaku seperti yang kita harapkan. Kita tidak mungkin memiliki semua kekuasaan seperti yang diinginkan, tetapi tidak perlu meremehkan ke kuasaan yang kita miiki. Instrumen dalam Keperawatan Kesehatan Komunitas 143 Divisi Kerja Pendukun Divisi Kerja Garis Depan Divisi Kerja Basis Gambar 6-4. Pembagian organisasi ingkar inti berdasarkan fungsinya. Sadari bahwa advokasi dapat membuat perbedaan. Kita dapat melakukan perubahan-perubahan dalam hukum, kebijakan, dan program yang bernmanfaat bagi masyarakat. Melakukan perubahan tidaklah mudah, tetapi bukan hal yang mustahil. Yang terpenting adalah dapał memetakan dan mengidentifikasi kekuatan diri sendiri maupun kekuatan "lawan' atau pihak oposisi secara strategis. Kesalahan dalam mengukur kekuatan lawan atau meremehkan, dapat berakibat fatal. Salah satu hal yang pernah dilakukan mantan Presiden RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), adalah salah mengukur kekuatan lawan, sehingga Cus Dur berhasil dilengserkan dalam Sidang lstimewa MPR. Gambar 6-5 mengilustrasikan pemetaan para pemangku kepentingan (stake holders mapping) berdasarkan karakteristik, jenis, dan tingkat kekuatan yang dimilikinya, serta posisinya (mendukung atau tidak mendukung). Kemas informasi semenarik mungkin. Korban pa Kekuatannya? Yang Membela Yang Dihadapi Yang Mendukung pa dan Bagaimana Kekuatann



Gambar 6-. Pemetaan para pemangku kepentingan. Berani Advokasi menyentuh perubahan dan rekayasa sosial secara bertahap. Jangan tergesa-gesa. Tidak peru menakut-nakuti pihak lawan, tetapi tidak perlu pula menjadi penakut. lrust your hopes, not jear. Jadikan isu dan strategi yang telah dilakukan sebagai motor gerakan dan tetaplah berpijak pada agenda bersama. Pragmatis tanpa harus menjadi oportunis. Dengan memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip kebijakan publik dan advakasi, diharapkan perawat kesehatan komunitas selalu menjadi garda terdepan dalam membefa kepentingan masyarakat di bidang kesehatan. Keterbatasan dan ketidakmampuan mengakses sumber-sumber kesehatan, lemahnya kaum marginal, serta kesehatan masyarakat umum yang masih terabaikan merupakan tantangan tersendiri bagi perawat kesehatan komunitas untuk selalu menjadi seorang perencana dan advokat.



DAFTAR PUSTAKA Australian and New Zealand Third Sector Research Conference on Social Cohesion. Justice and Citizenship: The Role of Voluntary Sector. Wellington: Victoria University. Blakelley, Roger dan Diana Suggate. 1997. "Public Policy Development" Dalam Robinson, David (ed.). 1997. Social Capital dan Policy Development. Wellington: 1he Institute of Policy Studies. Bridgman, Peter dan Glyn Davis. 2004. The Australian Policy Handbook. Crows Nest: Allen and Unwin. Cox, E. 1995, "Background Material and Boyer Lecture. http://www.leta.edu.au/coap.ht. DuBois, Brenda dan Karla Krogsrud Miley. 2005. Social Work: An Ermpowering Profession. Boston: Allyn and Bacon. Fukuyama, Francis. 1995. Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity. New York: The Free ress Jorgensen, James D. dan Santos H. Hernandez. 1994. The Integration of Social Work Practice. California: Pacihc Grove.



Onyx, J. 1996. "The Measure of Social Capital, paper presented to Parsons, Ruth. Putnam, R.D. 1993. The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. The American Prospect. Volume 13. Hlm. 35-42. 1995. "Bowling Alone: Americas Decining Social Capital. Journal of Democracy. Volume 6. Nomor 1. Hlm. 65-78. Rakhmat, Jalaluddin. 1991. Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim. Bandung: Sheafor, W, Charles R. Horejsi Bradford dan Gloria A. Horejsi. 2000. Techniques and Guidelines for Spellerberg. Anne. 1997. "Towards a Framework for the Measurement of Social Capital" Dalam Robinson, Suharto, Edi. 2005b. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Mizan. Social Work Practice. Boston: Alyn and Bacon. David (ed.). Social Capital dan Policy Development. Wellington: The Institute of Policy Studies. Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama. 2005a. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alflabeta. Topatimasang, Roem, Mansour Fakih, dan Toto Rahardjo. 2000. Merubah Kebijakan Pubiik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Efendi, Ferry Makhfudi erawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktik dalam Keperawatan/Ferry Efendi eperay dan Makhfudli -Jakarta: Salemba Medika, 2009 1 jil., 378 hlm., 19 x 26 cm