C.perkembangan Gerakan Bimbingan Indonesia [PDF]

Citation preview

C. Perkembangan Gerakan Bimbingan di Indonesia Dalam bidang pendidikan, perubahan sering terjadi sejak 17 agustus 1945 setelah diproklamasikannya kemerdekaan republik indonesia dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan cita cita di dalam pembukaan undang undang dasar 1945. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, akibatnya seklah harusmenampung semua anak dari berbagai kebutuhan dan latar belakang sehingga dibentuklah pelayanan khusus yang disebut bimbingan dan konseling untuk melayani semua kebutuhan anak tersebut. Pembangunan dan pembaruan terjadi pada semua tingkatan pendidikan. Untuk sekolah menengah kejuruan (STM, SMEA, dan sebagainya) mereka harus dapat menyaurkan siswa ke dalam jurusan sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya yang merupakan suatu pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Maka pada tahun 1960 (20-24 Agustus 1960) diadakan knferensi fakultas keguruan dan ilmu pendidikan (disingkat FKIP atau IKIP) di Malang untuk membantu masalah tersebut. Salah satu hasil dari konferensi tersebut adalah “Bimbingan dan Konseling”. Inilah langkah awal perkembangan bimbingan dan konesling di Indonesia. Selama perkembangannya hingga saat ini, terdapat beberapa peristiwa penting yang menjadi tonggak sejarah perkembangan pendidikan dan konseling di indonesia, yaitu : a. Tahun 1971 Berdirinya proyek perintis sekolah pembangunan (PPSP) pada delapan IKIP yaitu IKIP padang, IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, IKIP Malang, IKIP Surabaya dan IKIP Malang. Melalui proyek itu, pelayanan dan bimbingan konseling ikut dikembangkan. Setelah beberapa kali lokakarya yang dihadiri oleh beberapa pakar pada waktu itu, berhasil disusun buku “Pola Dasar Rencana dan Pengembangan Bimbingan Penyuluhan Pada Proyek Perintis Sekolah Pembangunan”. Selanjutnya buku ini dimodifikasi menjadi “Pedoman Operasional Pelayanan Bimbingan pada Proyek-Proyek Perintis Sekolah Pembangunan”. b. Tahun 1975 Lahir dan berlakunya kurikulum sekolah menengah umum yang disebut Kurikulum SMA 1975 Sebagai pengganti kurikulum sebelumnya (Kurikulum 1968). Kurikulum 1975 memuat beberapa pedoman pelaksanaan kurikulum tersebut, yang salah satu diantaranya adalah buku Pedoman Bimbingan dan Penyuluhan. c. Tahun 1975 Diadakannya Konvensi Nasional Bimbingan 1 di Malang. Konvensi ini berhasil menyalurkan beberapa keputusan penting, yaitu : 1) Terbukanya organisasi profesi Ikatan Petugas Bimbingan Indonesi (IPBI) 2) Tersusunnya AD/ART IPBI, kode etik jabatan konselor, dan program kerja IPBI periode 1976-1878. Selanjutnya konvensi ini diikuti oleh beberapa kali konvensi dan kongres, yang diadakan secara berturut-turut di Salatiga, Semarang, Bandung, Yogyakarta, Denpasar dan Padang.



d. Tahun 1978 Diselenggarakannya program PGSLP dan PGSLA bimbingan dan penyuluhan sebagai suatu upaya pengangkatan tamatan jurusan BP yang telah dihasilkan oleh IKIP tetapi belum ada jatah jabatannya, disamping untuk mengisi kekosongan jabatan guru bimbingan di sekolah. Adanya tamatan program-program itulah yang pertama kali diangkat sebagai konselor atau guru bimbingan di sekolah. e. Tahun 1989 Lahirnya Surat Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara No.026/Menpan/1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Guru dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Di dalam Kepmen tersebut ditetapkan secara resmi adanya kegiatan pelayanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah. Di samping itu disinggung pula adanya pengaturan kenaikan pangkat jabatan guru pembimbing, kendatipun tidak begitu tegas. f.



Tahun 1989 Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang ini selanjutnya disusul dengan lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 dan 29 yang secara tegas mencantumkan adanya pelayanan bimbingan dan konseling pada satuan-satuan pendidikan (masing-masing Bab X Pasal 25, Bab X Pasal 27).



g. Tahun 1991 s.d 1993 : (1) Dibentuk divisi-divisi IPBI, yaitu : (a) Ikatan Pendidikan Konselor indonesia (IPKON) (b) Ikatan Guru Pembimbing Indonesia (IGPI) (c) Ikatan Sarjana Konseling Indonesia (ISKIN) (2) Diperjuangkan oleh IPBI jabatan fungsional tersendiri bagi petugas bimbingan di sekolah. Diyakini apabila jabatan fungsional tersendiri itu terwujud, maka upaya profesionalisasi pelayanan bimbingan dan konseling akan lebih terjamin untuk dapat terlaksana dengan berhasil. Suatu pekerjaan dinamakan profesi apabila pekerjaan itu memenuhi sejumlah ciri atau persyaratan baik dilihat dari fungsi maupun dasar-dasar ilmu yang dimiliknya. Pengembangan menjadi suatu pekerjaan profesional seperti pelayanan bimbingan dan konseling tidak mudah dan memerlukan upaya upaya untuk mengetahui hal hal apa saja yang dapat dilakukan oleh seoran konselor profesional dalam memberikan jasa kepada sasaran layanannya. Diperlukan pembinaan dan pengembangan unjuk kerja tersebut sampai benar-benar dikuasai oleh calon konselor melalui program pendidikan konselor, baik pendidikan prajabatan maupun jabatan. Pendidikan konselor yang bersifat prajabatan dan berjenjang pendidikan tinggi memakan waktu yang cukup lama, minimum 4 tahun setelah SLTA (yaitu untuk jenjang S-1 atau sarjana). Pengembangan kemampuan yang mantap tidak hanya dari segi ilmu dan keterampilannya saja,



tetapi juga dari segi pengembangan pribadi yang meliputi kemampuan berkomunikasi, sikap, pemahaman dan penerapan nilai-nilai, serta tanggung jawab melaksanakan tugas profesional. Program akreditasi, sertifikasi dan lisensi merupakan upaya agar pelayanan bimbingan dan konseling benar-benar profesional, sejak dari pendidikan konselorrya sampai kepada penempatannya di lapangan kerja, baik dilembaga lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Lebih jauh, organisasi profesi dalam mengupayakan profesionalitas anggota dan pelayanannya, melalui pelaksanaan tridarmanya yaitu pengembangan ilmu, pengembangan pelayanan, dan penegakan kode etik. Gerakan bimbingan di Indonesia dimulai dengan memasukkan upaya “Bimbingan dan Penyuluhan” ke dunia persekolahan. Gerakan ini terus berkembang dan semakin kuat keberadaannya di sekolah. Hal itu sudah dikuatkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka pendidikan nasional. Bahkan sekarang sudah diperjuangkan ditetapkan jabatan fungsional tersendiri bagi petugas bimbingan disekolah. Organisasi profesi bimbingan, yaitu IPBI juga semakin kuat, terutama dengan terbetuknya divisidivisi dilingkungan IPBI, yaitu IPKON, IGPI, IPBI juga dengan sekuat tenaga melaksanakan ketiga tridarma organisasi profesi.