Administrasi Pendidikan Kelompok 1 [PDF]

Citation preview

SEJARAH ADMINISTRASI ( Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Administrasi Pendidikan )



Oleh : KELOMPOK 1 1. Azra Anggraini



( 0305162098 )



2. Ayuly Mayona Mn



( 0305172071 )



3. Grace Inoy Simanjuntak



( 0305161051 )



4. Lelilawati Ritonga



( 0305162121 )



5. Nazri Maulana Khani



( 0305161022 )



6. Rizky Hariani



( 0305161018 )



7. Sri Sundari



( 0305162073 )



PENDIDIKAN MATEMATIKA-6 SEMESTER V ( LIMA )



DOSEN PEMBIMBING : ISMAIL, S.Pd.I, M.Si



JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 2018



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan taufik-Nya. Sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah ini dengan judul “ Sejarah Administrasi ”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan dan cahaya petunjuk bagi umat Islam sedunia. Makalah ini kami susun sebagai bukti pertanggung jawaban kepada dosen pembimbing mata kuliah Administrasi Pendidikan, yaitu Bapak Ismail, S.Pd.I, M.Si. Makalah ini juga kami persembahkan kepada beliau untuk dapat menjadikan salah satu acuan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih kepada pihak yang terkait dan penyusunan tugas makalah ini banyak sekali bantuan yang telah didapatkan dari berbagai macam sumber, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini dan menyusunnya menjadi sebuah makalah. Semoga dengan kehadiran makalah ini dapat menambah ilmu para pembaca mengenai Sejarah Administrasi.



Medan,



September 2018



Tim Penyusun



2



DAFTAR ISI



Kata Pengantar .........................................................................................



ii



Daftar Isi ................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ............................................................................. 1 B. Rumusan Masalah ........................................................................ 2 C. Tujuan .......................................................................................... 2 BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Administrasi Pendidikan ............................................ 3 B. Sejarah Administrasi .................................................................... 6 C. Ruang lingkup Administrasi ........................................................ 18 D. Tujuan Administrasi ...................................................................... 19 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan ................................................................................... 21 B. Saran .............................................................................................. 21 Daftar Pustaka .......................................................................................... 22



3



BAB I PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG Administrasi sebagai suatu kegiatan bersama terdapat dimana-mana selama ada manusia yang hidup dan bekerjasama dalam kelompok. Jika kita melihat sebuah pabrik bekerja menghasilkan semacam benda sebagai produknya, maka di situ kita melihat ada Administrasi. Jika kita melihat suatu lembaga yang melatih dan memberikan suatu pelajaran yang akhirnya mereka mendapat sertifikat dari proses pendidikan itu,maka disitu ada Administrasi pendidikan. Pengembangan



diri



merupakan



kegiatan



pendidikan



untuk



mengembangkan kemampuan dalam bidang administrasi. Ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang dilaksanakan bertujuan agar tenaga administrasi maupun pengembangkan ilmu yang telah dipelajari dan dipraktekkan di sekolah dapat diterapkan secara maksimal. Administrasi sangat diperlukan bagi kelangsungan proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan. Semua itu tidak lepas dari keaktifan orang-orang yang menguasai administrasi dalam sekolah. Orang sering menganggap remeh administrasi tersebut, padahal jika administrasi dipegang oleh orang-orang yang kurang terampil maka administrasi tersebut akan berantakan. Orang yang memegang administraasi adalah orang yang sudah terlatih dalam bidangnya (orang yang sudah mendapat ilmu atau pelatihan). Administrasi tidak hanya dalam hal keuangan saja tetapi juga dalam kerapian ( keteraturan) kita dalam pembukuan.



4



B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakan di atas, kami mengangkat permasalahan untuk dijadikan objek pembahasan dengan rumusan sebagai berikut: 1. Apakah pengertian administrasi pendidikan ? 2. Bagaimana sejarah administrasi pendidikan ? 3. Apa sajakah yang menjadi ruang lingkup dari administrasi pendidikan? 4. Apa tujuan dari administrasi pendidikan ?



C. TUJUAN MASALAH Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin kami capai adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui pengertian administrasi pendidikan. 2. Untuk mengetahui sejarah administrasi pendidikan. 3. Untuk mengetahui ruang lingkup administrasi pendidikan. 4. Untuk mengetahui tujuan administrasi.



5



BAB II PEMBAHASAN



A. PENGERTIAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN Administrasi pendidikan bukanlah hal yang baru. Telah dipergunakan dalam berbagai jenis dan jenjang pendidikan, sekalipun masih langka diteliti secara seksama di Indonesia. Administrasi pendidikan pada dasarnya adalah suatu media belaka untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif yaitu efektif dan efisien. Oleh karena itu, criteria atau ukuran keberhasilan administrasi pendidikan adalah produktivitas pendidikan yang dapat dilihat pada prestasi atau efektifitas dan pada proses suasana atau efesiensi. Secara bahasa, administrasi berasal dari kata latin, ad berarti ke atau kepada, dan ministrare yang berarti to serve yaitu melayani, membantu atau mengarahkan. Dalam bahasa inggris dikenal dengan kata Administration yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yaitu Administrasi.1. Sedangkan secara istilah pengertian administrasi dapat ditinjau melalui dua aspek, sebagai berikut : a. Administrasi dalam Arti Sempit Administrasi jika diartikan dalam arti sempit hanyalah berkisar pada bidang



ketatausahaan.



Sebagaimana



diambil



dari



istilah



Belanda



“administratie,” yang berarti setiap penyusunan keterangan-keterangan secara sistematis dan pencatatannya secara tertulis dengan maksud untuk memperoleh suatu ikhtisar mengenai keterangan-keterangan itu dalam keseluruhannya dan dalam hubungannya satu sama lain.” ( Pariata Westra, 1978, halaman A – 5 ) Pengertian



di



atas



menggambarkan



pekerjaan



dalam



lingkup



ketatausahaan belaka. Secara lengkap dituliskan secara eksplisit bahwa semacam itulah pekerjaan ketatausahaan. Di sini administrasi di tinjau 1



Engkoswara dan Aan, Administrasi Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal.48-52



6



dalam arti sempit. Oleh sebab itu, agar tidak terjadi kesalah-pahaman, disarankan agar penggunaan istilah “tatausaha” tidak diberlakukan untuk “administrasi,” melainkan gunakanlah istilah “tatausaha” saja. b. Administrasi dalam Arti Luas Terdapat berbagai pendapat ahli yang menjabarkan administrasi dalam makna luas, diantaranya : 1) Menurut The Liang Gie Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh kelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.” Dalam buku ini diberikan batasan administrasi sebagai “segala pengaturan atau penataan seluruh sumber daya (manusia dan non manusia) dalam rangka kerjasama



untuk



mencapai



tujuan



bersama.”



Beberapa



hal



terkandung dalam pengertian tersebut, antara lain : a) Adanya kegiatan pengaturan atau penataan. b) Adanya sumber daya yang ditata. c) Adanya kerjasama dalam menata. d) Adanya tujuan bersama dari kegiatan pengaturan atau penataan.2 2) Menurut pendapat yang dikutip melalui buku Petunjuk Administrasi Fakultas pada Universitas Gajah Mada bahwa : a) Administrasi adalah suatu aktivitas atau proses yang bersangkutan dengan cara untuk menyelenggarakan tujuan yang telah ditentukan. b) Administrasi adalah pengorganisasian dan bimbingan orangorang agar melaksanakan suatu tujuan khusus. c) Administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. 3) Menurut Sondang P. Siagian, administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan 2



Hendyat Soetoro dan Wasty Soemanto, Pengantar Operasional Administrasi Pendidikan (Surabaya : Usaha Nasional, 1982), h. 16.



7



itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 3 4) Menurut Purwanto, administrasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. 4 5) Menurut Syafaruddin, dkk. bahwa administrasi merupakan aktivitasaktivitas untuk mencapai suatu tujuan atau proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.5 Berdasarkan penjabaran diatas dapat kami simpulkan bahwa administrasi pada dasarnya bukanlah hanya berkisar pada bidang ketatausahaaan, namun juga mamiliki makna dan cakupan yang lebih luas lagi. Berpacu pada pendapatpendapat diatas maka kami meyimpulkan bahwa administrasi merupakan penataan proses kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Ditinjau dari konteks pendidikan, Administrasi pendidikan pada hakikatnya



merupakan



ilmu



administrasi



dalam



kegiatan



pembinaan,



pengembangan dan pengendalian usaha-usaha pendidikan yang diselenggarakan dalam bentuk kerja sama sejumlah orang. Dengan kata lain, kata pendidikan setelah kata administrasi pada dasarnya menunjukkan pembatasan ruang lingkup atau menunjukkan lapangan gerak dari kegiatan administrasi. Menurut Ngalim Purwanto, administrasi pendidikan merupakan segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu baik personal, spiritual, dan material yang bersangkutan paut dengan pencapaian tujuan pendidikan.6 Administrasi pendidikan juga dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerja sama sejumlah orang untuk mencapai



tujuan



pendidikan



secara



berencana



dan



sistematis



yang



diselenggarakan dilingkungan tertentu, terutama berupa lembaga pendidikan formal. 3



Sondang P. Siagian, Administrasi Pembangunan (Jakarta : Gunung Agung, 1974), h. 2. Irwan Nasution, Administrasi Pendidikan ( Medan : Perdana Publishing, 2010 ), h. 26. 5 Syafaruddin,dkk. , Administrasi Pendidikan ( Medan : Perdana Publishing, 2016 ), h. 6. 6 Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan ( Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997 ), h. 5. 4



8



Selain itu, Fayol (Hol and Miskel, 2001: 10) mengemukakan administrasi pendidikan adalah segala usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber (personil maupun material) secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Administrasi merupakan fungsi organisasi yang terdiri atas unsure-unsur perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pemberian perintah (commanding), pengkoordinasian (coordinating), dan pengawasan (controlling).7 Maka dapat kami simpulkan bahwa administrasi pendidikan merupakan proses pengendalian dan pengarahan terhadap segala bentuk sumber daya baik personal, spiritual maupun material



secara efektif dan efesien dalam upaya



pencapaian tujuan pendidikan.



B. SEJARAH ADMINISTRASI Berdasarkan perjalanan sejarah, pertumbuhan administrasi publik dapat dibagi dalam beberapa periode berikut:



1. Fase Pra-Sejarah (Sebelum tahun 1 Masehi) Sebenarnya, administrasi telah ada sejak timbulnya peradaban manusia. Hal ini terbukti pada jaman Mesopotamia, uang logam telah menjadi alat tukarmenukar



yang dapat memperlancar jalannya perdagangan. Jaman Babilonia



menandakan adanya “Taman Tergantung” yang sulit ditandingi oleh manusia modern. Zaman Mesir kuno juga membuktikan adanya “papirus” yang merupakan data-data tercatat tentang peradaban kala itupun menandakan hasil budaya besar). Disusul Tiongkok Kuno dengan administarsi kepegawaiannya (adanya istilah “merit system”), Romawi Kuno dengan karya Cicero yang berjudul “De Officii” (The Office) dan De Legibus (The Lay) dan Yunani Kuno dengan konsep demokrasinya. Demokrasi berasal dari kata Yunani : “demos” yang berarti rakyat, dann “kratos” yang berarti kekuasaan. Dengan demikian demokrasi dimaksudkan kekuasaan di tangan rakyat. 8



7 8



Engkoswara dan Aan, Op.cit., h. 52. Hendyat Soetoro dan Wasty Soemanto, Op.cit., h.12



9



2. Fase Sejarah (Tahun 1 Masehi sampai dengan 1886) Bermula dari sumbangan gereja Katolik Roma, yang telah memiliki ajaran suci dan kerapian organisasi. Zaman ini telah keluar tokoh-tokoh pengembangan administrasi. Salah satu di antaranya adalah George Von Zincke yang mengarang 537 karya ilmiah, 175 diantaranya tentang administrasi pertanian. Pada jaman Revolusi Industri di Inggris pun mempengaruhi sistem administrasi secara luas. 3. Zaman Modern Pada zaman ini perkembangan administrasi dilandasi dengan munculnya tokoh-tokoh baru di bidang administrasi dan manajemen. Frederick W. Taylor telah memelopori timbulnya “Gerakan Menejemen Ilmiah” di Amerika Serikat. Disusul Henry Fayol (dari Perancis) yang membahas manajemen perusahaan dengan bukunya “General and Industrial Management.” Pada akhirnya, Taylor dianggap sebagai Bapak Manajemen Ilmiah, sedangkan Henry Fayol sebagai Bapak Administrasi Modern.9 Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan secara singkat terkait sejarah administrasi pada zaman Mesir Kuno, Cina Kuno, Yunani Kuno, Romawi, Abad Pertengahan, Prusia-Austria, dan Amerika Serikat dan seterusnya. A) MESIR KUNO Dasar historis administrasi publik barangkali berasal dari administrasi yang dipraktekkan secara luas di Mesir Kuno sejak 1300 SM. Dalam masyarakat Mesir Kuno telah dikenal sistem administrasi; sekalipun kita hanya dapat menemukan sedikit peninggalan mengenai sasaran-sasaran manajemen dan tipe-tipe awal administrasi sebagaimana tersirat dalam diktum pertama yang dititahkan oleh Ramses III adalah: "Demi Tuhan, aku telah membuat dekrit besar mengenai administrasi kuil- Mu, yang tercatat dalam dinding tulis Mesir". Dalam pengamatan Max Weber, Mesir adalah negara paling tua yang memiliki administrasi birokrasi. Secara khusus Michael Rostovtzeff membahas Mesir selama abad 300 SM. Pada zaman para Firaun, organisasi dan ekonomi benar-benar khas dibandingkan dengan bangsa-bangsa beradab lainnya. Ide pokok negara Mesir kuno, khususnya dalam dinasti keempat, kesebelas, dan kedelapan belas adalah pengorganisasian usaha ekonomi dan penduduk yang ketat untuk 9



Ibid., h. 13



10



menjamin setiap anggota masyarakat dan masyarakat secara keseluruhan memperoleh peluang yang amat terbuka guna menaikkan tingkat kemakmuran. Ptolemius menganggap Mesir sebagai miliknya sendiri. Ia secara konsisten memegang ide ini dan menjadikan idenya sebagai miliknya sendiri, karena inilah satu-satunya cara termudah untuk memerintah Mesir. Akibatnya, sistem kepegawaian dan administrasi Mesir kuno disempurnakan, dibuat sistematis, dan dikonsentrasikan



ke



tangan-tangan



penguasa



baru



dan



para



pembantu



birokrasinya. Untuk pertama kalinya sistem administrasi Mesir dikodifikasikan, dikoordinasikan dan dirancang untuk bergerak dengan mekanisme tertentu, dibangun untuk suatu tujuan tertentu, dan dirumuskan secara jelas. Tak ada satu pun kebijaksanaan yang dapat ditoleransi, diselewengkan atau diubah walaupun seluruh sistem pemerintah didasarkan pada kekuatan dan paksaan. Penelitian yang dilakukan atas peninggalan kota Philadelphia mengungkapkan bahwa kota ini diatur oleh mekanisme administrasi ala Ptolemius, di mana pertanian, pengembangbiakan ternak, industri, dan perniagaan diarahkan dalam satu jalur yang identik dengan kehidupan yang berlaku di Mesir pada 300 SM. Apa yang berlaku di Mesir kuno itu telah memperlihatkan pentingnya segi "art" (seni) dalam penyusunan dan perencanaan program, cara-cara untuk memperoleh sumber materiil dan manusiawi, pengawasan dan koordinasi program yang disentralisasikan, dan penyelenggaraan kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh para penyelenggara kerajaan.



B) CINA KUNO Kegiatan administrasi publik yang dipraktekkan di Cina kuno, diberi semangat oleh doktrin Confusius. Salah satu di antara ajaran-ajarannya menyatakan perlunya penyelenggara rumah tangga pemerintahan yang baik, dan perlunya pemerintah melakukan seleksi pegawai pemerintahan yang cakap dan jujur. Pengaruh doktrin Confusius amat kentara pada masa Dinasti Han (202 SM219 M) yang juga menekankan pentingnya tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.10



10



Dikutip dari www.pustaka.ut.ac.id pada tanggal 09 September 2018 pukul 20.00 WIB.



11



Apabila kita memperbincangkan Confucius, kebanyakan yang tampil adalah ajaran-ajarannya yang berkenaan dengan soal kode etik. Tetapi sebenarnya masalah pemerintahan merupakan pusat perhatian filosofi Confusius dan merupakan titik sentral dari budaya Cina Kuno. Confusius sendiri, setelah bertahun-tahun mengajar, kemudian kembali ke bidang pemerintahan ketika ia menjelang berumur lima puluh tahun. Seluruh masa hidupnya dimanfaatkan untuk menulis, bukan hanya dalam bidang filsafat moral dan etik, tetapi juga dalam bidang politik dan pemerintahan. Ucapan-ucapan bersayap berisi hasil observasinya, termasuk mengenai loyalitas dan kebijaksanaan para pejabat negeri. Di antara berbagai karya Confusius yang masih berharga adalah minatnya terhadap metode-metode yang dalam zaman sekarang dikenal dengan istilah administrasi dan manajemen. Misalnya, makalah Micius atau Mo-Ti. Micius yang ditulis pada awal 500 SM, dianggap sebagai pedoman bagi pemerintahan dan administrasi Cina, yang tetap dipatuhi selama enam ratus tahun lebih. Pedoman ini, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Konstitusi Chow, memuat delapan aturan bagi Perdana Menteri dalam melaksanakan pemerintahan pada departemen-departemen yang berbeda-beda. Satu analisis mengenai administrasi publik Cina kuno telah dikemukakan oleh Leonard Shihlien Hsu. Ada lima prinsip administrasi publik yang diungkapkan. Prinsip-prinsip ini diangkat dari ajaran Confusius yang berfungsi sebagai norma-norma kebajikan. Lima prinsip dimaksud adalah:11 1) Penguasa dan para pejabat harus mengetahui kondisi negara secara menyeluruh. 2) Para pemimpin pemerintahan harus memiliki alat untuk mendekati satu masalah. 3) Dengan mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat yang paling tajam, secara hati-hati mempelajari kenyataan yang ada, untuk kemudian memecahkan masalah tersebut secara moderat, praktis dan logis sesuai dengan aturan etika. 4) Semangat publik merupakan faktor penting bagi ketepatan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan. 11



Ibid.



12



5) Pemerintah harus mengembangkan kesejahteraan (ekonomi) rakyat. 6) Administrasi publik harus tetap berorientasi publik, mempunyai sifat mulia, tidak angkuh, dan mempunyai kemampuan yang memadai. Confusius, menurut Edward S. Corwin, "mengajari kita bahwa tugas pemerintahan harus dilaksanakan dengan baik". Hu Shih yang telah menguraikan sistem ujian pegawai negeri yang berasal dari dinasti Han (202 SM - 219 M) mencatat bahwa kekaisaran Han dalam masa jayanya merupakan duplikat negeri Cina sekarang. Meskipun tanpa sarana-sarana modern dalam bidang transportasi dan komunikasi, namun tugas administrasi kekaisaran yang besar dengan pusat pemerintahan di Chang-an itu, dimaksudkan untuk mempertahankan kesatuan kerajaan dan perdamaian selama empat ratus tahun. Langkah demikian meletakkan satu kerangka yang bersifat permanen bagi kehidupan nasional yang menyatu untuk jangka waktu 2000 tahun. Dan ini adalah bukti prestasi terbesar dari kejeniusan politik orang Cina. Bangsa Cina telah melaksanakan selama berabad-abad sistem administrasi sebelum berkembangnya seni dan ilmu administrasi modern; di mana sistem tersebut berkembang dengan baik dalam dunia kepegawaian dan manajemen publik yang modern.12



C) YUNANI KUNO Di kalangan bangsa Yunani kuno juga ditemukan berlakunya sistem administrasi. Hal-hal yang berkaitan dengan administrasi publik sangat menonjol dalam alam pikiran orang-orang Yunani kuno. Bukti-bukti historis yang tertulis menunjukkan bahwa kebanyakan sarjana dan pemimpin Yunani, seperti Aristoteles, sangat sibuk dalam menerangkan dan mengenalkan bentuk pemerintahan yang didukung rakyat serta konsepsi demokrasi. Bentuk administrasi Yunani dengan tepat dicerminkan dalam pidato pemakaman yang disampaikan Pericles untuk menghormati mereka yang gugur sebagai pahlawan dalam perang Peloponesia (430 SM). "Pemerintah kita", ucap Pericles, "adalah sebuah pemerintahan demokratis, karena administrasinya berada di tangan orang banyak, bukan dalam tangan segelintir orang". Di samping Pericles terukir dalam sejarah nama-nama besar seperti 12



Ibid.



13



Socrates dan Plato, dua tokoh yang paling bersemangat dalam mengkaji hubungan antara negara dan masyarakat. Bahkan Socrates telah mendiskusikan peranan manajer dalam temu wicaranya dengan Nicomachides.



D) ROMAWI Berbeda dengan Yunani, administrasi Roma dipandang lebih realistis dan lebih mempunyai muatan metodologis. Sekalipun demikian, administrasi Roma mempunyai persamaan dengan administrasi Yunani kuno dalam hal bahwa bangsa Roma tidak begitu memerinci sistem administrasi mereka. Hal ini tidak mengecilkan arti pentingnya kenyataan bahwa bukti-bukti sejarah telah memaparkan dan mendemonstrasikan kemampuan sistematik mereka dalam bidang manajemen. Tokoh-tokoh pemikir yang telah tercatat dalam sejarah administrasi Roma antara lain Marcus Tullius Cicero, seorang ahli hukum dan negarawan Roma semasa kekaisaran Julius Caesar dan Aurelius Casiodorus, seorang senator Roma dan penasihat administrasi Raja Ostrogoth. Di bawah ini disajikan pikiran yang menarik dari Cicero, yang dituangkan dalam De Officiis. "Mereka yang telah dianugerahi kemampuan untuk mengadminis- trasikan urusan-urusan publik seharusnya membuang rasa kebencian, dan sebagai gantinya senantiasa memberikan arahan dalam kegiatan pemerintahan.



Mereka yang



berniat untuk melibatkan diri dalam urusan-urusan pemerintahan seharusnya tidak mengabaikan dua petunjuk Plato: pertama, mengembangkan orientasi apa yang terbaik bagi rakyat, dengan cara mengendapkan kepentingan pribadinya sendiri; kedua, senantiasa menjamin keberhasilan seluruh lembaga politik, dan tidak hanya melayani kepentingan sesuatu partai dengan merugikan pihak-pihak lain. Administrasi dan lembaga pemerintahan, seperti kantor perwakilan, seharusnya diarahkan untuk mendatangkan kemanfaatan kepada masyarakat, lembaga atau kantor yang bersangkutan".13 Sampai kira-kira abad pertama sebelum Masehi, bangsa Romawi menghadapi masalah bagaimana menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan, yang terutama dipusatkan pada penyelesaian persoalan atau kepentingan sosial dan ekonomi. Beban yang dihadapi Romawi makin diperberat oleh wilayah yang 13



Ibid.



14



begitu luas, yang mempunyai keanekaragaman kebudayaan. Susunan institusi yang dibentuk oleh bangsa Romawi meliputi sistem dinas-dinas eksekutif, dewandewan, pengadilan dan senat yang menghasilkan produk-produk administrasi. Termasuk dalam produk ini adalah aspek-aspek yang berkenaan dengan kepemimpinan, koordinasi dan kontrol. Alasan ini pulalah yang mendorong sebagian dari para pengamat menyimpulkan bahwa bangsa Romawi jauh lebih sistematis dan metodis dalam menguji, melaksanakan, dan menyempurnakan teknik-teknik manajemen politik.



E) ABAD PERTENGAHAN Abad pertengahan juga ditandai dengan perkembangan manajemen dan administrasi. Cakupannya yang luas merupakan hal penting yang menuntut perhatian yang terus-menerus. Sebagai contoh, pada tahun 812 Masehi, Charlemagne mengungkapkan perlunya usaha-usaha untuk memperkuat dan memperbaiki administrasi, khususnya administrasi fiskal, pengawasan pegawai, pengembangan sistem laporan dan pengangkatan pegawai yang cakap. Gerejagereja abad



pertengahan



juga



mewarnai



upaya untu mengembangkan



sistem administrasi. Bahkan dalam masa reformasi, Calvin berbeda dengan Luther dalam membela keyakinannya bahwa masyarakat gerejani dapat memainkan peranan yang efektif, jika ia tersusun dalam satu struktur institusional. Calvin memandang perlunya gereja memiliki kepemimpinan yang kuat dan pengarahan yang berdaya guna. Sebagai alternatif bagi kekuasaan gereja, Calvin menyodorkan pemikiran atau gagasan mengenai satu struktur administrasi di mana perumusan kebijakan diserahkan kepada pimpinan, sedang pengesahan atau penolakan oleh para pemeluk (jemaat) dilakukan di dalam wilayah (kumpulan) keanggotaan.14



14



Ibid.



15



F) PRUSIA - AUSTRIA Mereka yang mempercayai bahwa administrasi yang sistematis baru dihasilkan dalam satu atau dua abad yang lalu, akan dijungkirbalikkan oleh studi mengenai periode Kameralis. Kameralis adalah sekelompok profesor dan ahli administrasi publik Jerman dan Austria, yang berjaya secara efektif selama kurun waktu 1550 - 1700-an. Periode Kameralis terjadi semasa negara yang disentralisasikan secara paternalistik oleh William I dari Prusia (1713 - 1740) dan Maria Theresia dari Austria (1740 - 1780). Pada umumnya kaum Kameralis diidentikkan dengan kaum Merkantilis Inggris dan kaum Fisiokrat Prancis. Mereka memusatkan perhatiannya pada upaya untuk memperkuat kemakmuran materiil negara. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa mereka hanya mementingkan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi nasional dan pembaharuan pajak saja, namun pada saat yang sama mereka juga memberikan perhatian yang besar pada administrasi, khususnya administrasi publik. Tokoh-tokoh yang menonjol dari kalangan kaum Kameralis adalah Melchoir Von Osse dan Georg Zincke, dua orang yang dipandang paling mempunyai pesona, karena pengaruh pemikiran mereka yang kuat. Kaum Kameralis lebih banyak melaksanakan program latihan bagi para administrator, dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain. Pustaka Kameralis mempunyai lebih dari 2000 judul, di antaranya 500 buah buku mengenai administrasi keuangan dan 500 buah buku lainnya membahas topik administrasi lainnya, yang di dalamnya mengandung 164 judul mengenai administrasi pertanian. Untuk memudahkan para siswanya mengikuti latihan mengenai pelayanan publik, setiap judul buku pustaka diklasifikasikan ke dalam "yang dipelajari atau "yang tidak dipelajari", serta "sangat baik", "baik", "cukup", dan "cukup baik".15 Menurut pendapat Albion Small, orang yang dikenal sebagai penemu penerjemah, penafsir mazhab administrasi publik Kameralis, Kameralis adalah teknologi



administrasi,



yang



berusaha



mendekati



masalah-masalah



kemasyarakatan dari wawasan (sudut pandang) umum. Kaum Kameralis menawarkan berbagai persoalan pokok dan mengembangkan satu teori 15



Ibid.



16



kemasyarakatan yang utuh, terutama yang berkenaan dengan sistem administrasi Jerman. Memang, pada dasarnya, Kaum Kameralis mendambakan adanya administrasi yang sistematis, walaupun minat utama mereka adalah kesejahteraan materiil sesuatu negara. Nampaknya kaum Kameralis mengikuti suatu paham bahwa jika suatu kehidupan yang baik hendak diraih, maka manajemen yang baik harus diterapkan. Mereka meyakini bahwa sesuatu negara hanya bisa berjaya, bila manajemen yang baik dilaksanakan.



G) AMERIKA SERIKAT Pengalaman historis di Amerika juga menunjukkan bertumbuhnya minat untuk mempelajari dan mengembangkan administrasi. Sebelum tahun 1776, administrasi yang semrawut di negara-negara koloni Inggris menyebabkan lahirnya berbagai macam problem, yang justru memicu terjadinya pemisahan negara Amerika Serikat dari induknya, negara Inggris. Wajah manajemen kolonial nampak dengan jelas penuh kekacauan, tumpang tindih, tidak efisien dan tidak terorganisasi. Bagi kaum kolonis (penjajah), administrasi dicerna sebagai perintah dari Inggris. Aktivitas parlemen dan penyelenggaraan administrasi dipandang sebagai masalah-masalah pengelolaan daerah koloni yang bersifat semi otonom. Konsep dan praktek administrasi yang dipraktekkan secara sukses di Inggris, tidak selalu dapat diterapkan di daerah kolonialnya.16 Sesudah memperoleh kemerdekaan, Amerika dihadapkan pada tugas untuk menentukan dan menyusun sistem administrasi dan pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Sayang Undang-undang Konfederasi secara fungsional hanya mempunyai dampak kecil dalam memperbaiki sistem administrasi Amerika. Hal ini disebabkan oleh terciptanya negara berbentuk konfederasi yang menghasilkan suatu sistem pemerintahan yang tidak ketat dan menyebabkan penyebaran pusat-pusat kekuasaan pemerintahan, konflik di antara dan di dalam badan-badan penyelenggara pemerintah, dan masalah- masalah umum yang muncul bersamaan dengan kelahiran bangsa baru Amerika. Usahausaha untuk memberlakukan Undang-Undang Dasar 1787 melibatkan



hal-hal



mengenai bagaimana pemerintah nasional akan diselenggarakan. Contoh: dalam 16



Ibid.



17



perdebatan tentang keuntungan-keuntungan sistem kabinet presidentil, Alexander Hamilton mencatat dalam The Federalist No. 70, bahwa badan eksekutif yang lemah, menunjukkan penyelenggaraan pemerintahan yang lemah pula. Selain itu, Alexander Pope memperingatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang semrawut (brengsek)



akan mengakibatkan pemerintahan yang semrawut



(brengsek) pula. Pada tahun 1813, Alexis de Tocqueville, seorang pengamat praktek politik yang cerdik, menerangkan bagaimana administrasi diselenggarakan di Amerika. De Tocqueville telah mempelajari sistem administrasi Amerika dalam konteks demokrasi. Sebagai hasilnya, de Tocqueville mengungkapkan bahwa para administrator Amerika tidak memiliki pengetahuan administrasi yang cukup. Menurut pendapatnya, administrasi adalah suatu ilmu tetapi di Amerika yang menyelenggarakan administrasi publik adalah mereka yang tidak mempunyai bekal dalam pengetahuan ini. Karena itu, pada awal tegaknya negara Amerika, nampak adanya keprihatinan yang luas mengenai berbagai aspek administrasi publik. Tetapi kecenderungan ini tidak dipahami secara jelas. Karena jumlah penduduk Amerika makin lama makin bertambah, bersamaan dengan pembentukan unit-unit pemerintahan yang baru dan karena masalah-masalah penyelenggaraan negara menjadi amat kompleks dan makin ekstensif, maka timbul tuntutan untuk mengembangkan lebih lanjut pengetahuan yang lekat dengan masalah penyelenggaraan administrasi. Thomas Jefferson, dengan gagasan-gagasan agrarisnya dan falsafahnya tentang pemerintahan dan sentralisasi administrasi serta pandangan- pandangannya mengenai hubungan negara-negara bagian dengan pemerintah nasional, memelopori pendekatan Amerika terhadap administrasi publik di awal abad kesembilan belas.17 Paham demokrasi Jackson di tahun 1800-an juga ikut mempengaruhi sikap terhadap administrasi pemerintahan, khususnya masalah penempatan orang dalam jabatan-jabatan publik. Waldo (1991) mengungkapkan bahwa filsafat demokrasi dari Jefferson-Jeckson cenderung "mencurigai" peranan pemerintah. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa pemerintah tidak boleh terlalu banyak mencampuri 17



urusan



perseorangan,



tetapi



sebaliknya



pemerintah



harus



Ibid.



18



memberikan peranan yang besar kepada perseorangan dalam menentukan kegiatan kolektifnya. Yang mereka inginkan adalah amatirisme dalam menduduki jabatan-jabatan negara, sebagai satu cara untuk melenyapkan spoilsystem. Pandangan Jefferson-Jackson, menurut Waldo (1991), sebenarnya bermula dari terjadinya transformasi masyarakat Amerika, dari agraris ke industri, yang pada gilirannya melahirkan masalah-masalah baru dalam bidang pemerintahan; di mana terdapat desakan untuk mengubah penafsiran mengenai arti demokrasi. Akan tetapi kemudian ternyata dengan bertumbuhnya daerah dan berkembangnya industri, pikiran-pikiran dan gagasan yang telah mapan tidaklah memenuhi kebutuhan zaman lagi. Tidak mengagetkan jika dalam lingkungan pemerintahan berkecamuk inefisiensi, kecurangan, dan kekacauan. Beberapa pihak menyadari dan menduga akan datangnya bahaya sekiranya lembaga-lembaga pemerintahan yang lama tetap dipertahankan. Sebagai jawaban terhadap tantangan-tantangan ini lahirlah studi mengenai administrasi publik. Hal ini mengisyaratkan upaya untuk membuat pemerintah tetap berjalan lancar, dalam perubahan keadaan apa pun. Upaya - upaya yang hendak dilakukan adalah dengan menggiatkan studi yang sistematik tentang masalah- masalah pemerintahan dan program-program latihan bagi mereka yang berhasrat untuk menerjunkan dirinya ke dalam jabatan-jabatan publik.18



H) PERKEMBANGAN ADMINISTRASI MODERN Jay M. Shafritz dan Albert C. Hyde (1978) menerangkan bahwa tulisan- tulisan mengenai administrasi publik harus melacak kembali catatan sejarah administrasi lama sebelum kelahiran Yesus. Administrasi Mesir Kuno menyajikan contoh yang menarik tentang manajemen dan teknik. Demikian pula yang terjadi dalam masa China Kuno, Yunani Kuno dan Romawi Kuno. Teknik- teknik manajemen modern dapat ditelusuri pada metode ban berjalan yang dipraktekkan dalam gudang mesiu Venesia Kuno dan teorisasi yang diajukan oleh Nicolo Machiavelli, sebagaimana telah diuraikan di atas. Yang menjadi perhatian Shafritz dan Hyde adalah disiplin akademik dan spesialisasi pekerjaan yang berlaku dalam administrasi publik Amerika Serikat. 18



Ibid.



19



Alexander Hamilton, Thomas Jefferson, Andrew Jackson dan tokoh-tokoh lainnya yang hidup satu abad setelah Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat menumpahkan pikiran mereka pada masalah-masalah penyelenggaraan urusan administrasi di negara-negara bagian. Baru pada tahun 1887 muncul klaim yang menyatakan administrasi publik sebagai bidang studi yang berdiri sendiri dan profesional. Dengan kata lain, administrasi memasuki lingkungan modern sejak Woodrow Wilson menyuarakan administrasi publik sebagai studi ilmiah melalui tulisannya “The Study of Administration” (1887). Wilson berusaha untuk melepaskan (memisahkan) administrasi publik dari ilmu politik. Ia mendesak ilmu politik agar lebih berkonsentrasi pada bagaimana pemerintahan diurus. Ini tersirat dari ucapannya bahwa: “It is getting to be harder to run a constitution than to frame one.” (Shafritz & Hyde, 1978). Selanjutnya, Wilson menginginkan studi administrasi publik tidak hanya terfokus pada masalah-masalah personalia, sebagaimana disuarakan oleh para reformis pada saat itu, tetapi juga terfokus pada organisasi dan manajemen. Gerakan reformasi pada waktu itu, yang terbukti berhasil mengundangkan Pandelton Act pada tahun 1883, mempunyai satu agenda reformasi yang dimulai dan diakhiri berdasarkan pertimbangan keberhasilan tugas (merit appointments). Bersamaan dengan desakan Wilson untuk pengembangan ilmu manajemen, Frederick W. Taylor telah melakukannya di pabrik baja yang terletak di Philadelphia. Taylor yang dipandang sebagai “Bapak Manajemen Ilmiah” memelopori pengembangan time and motion studies (Shafritz & Hyde, 1978). Dalam lingkungan administrasi publik, perkembangan aspek teori dan konsep serta hubungannya dengan politik dibahas secara mendalam oleh Nicholas Henry (Public Administration and Public Affairs, 1980; 1995). Sekalipun tidak secara langsung menggambarkan sejarah administrasi publik, buku ini mengurai perkembangan teori dan konsep administrasi sejak 1887 sampai sesudah dekade 1970. Dalam bagian selanjutnya dari Modul ini akan diajukan ringkasan karya Henry ini.19



19



Ibid.



20



Pada masa-masa menjelang berakhirnya abad ke-20, administrasi publik harus mengadaptasi gagasan-gagasan baru yang terus berkembang seperti reformasi administrasi, new public management, new public administration, reinventing government, dan governance.20 C. RUANG LINGKUP ADMINISTRASI Secara umum ruang lingkup administrasi berlaku juga di dalam administrasi pendidikan. Ruaang lingkup tersebut meliputi bidang-bidang kegiatan sebagai berikut:21 1) Manajemen Administrasi (Administrative management). Bidang kegiatan ini disebut juga management of administrative function yakni kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengarahkan orang dalam organisasi/kelompok kerjasama mengerjakan hal-hal yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 2) Manajemen operatif (operative management). Bidang kegiatan ini disebut juga management of operative function yakni kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengarahkan dan membina agar dalam pekerjaan



yang



menjadi



beban



tugas



masing-masing,



setiap



melaksanakannya dengan tepat dan benar. Manajemen administrasi sebagai fungsi administrasi disebut juga fungsi primer. Sedangkan manajemen operatif disebut juga dengan fungsi sekunder. Hubungan yang erat antara fungsi primer dan fungsi sekunder untuk mewujudkan administrasi yang terpadu, berlangsung dalam interaksi unsur-unsunrya. Dengan kata lain hubungan itu berlangsung dalam bentuk pelaksanaan unsur manajemen administratif di dalam unsur manajemen operatif dalam arti memerlukan penata usahaan, harus ditunjang dengan keuangan dan perbekalan yang cukup dan tepat guna, dilaksanakan oleh pegawai yang kualitas dan kuantitasnya memenuhi persyaratan dan terus menerus diinformaasikan melalui hubungan masyarakat yang berdaya guna agar sejajar dengan perkembangan dan kemajuan bidang yang 20 21



Ibid. Hadari Nawawi, Op.cit., h. 14-16.



21



menjadi garapannya. Selanjutnya pelaksanaan unsur manajemen operatif haruslah direncanakan,



diorganisasi,



diarahkan,



dikoordinasikan,



dikontrol



dan



dikomunikasikan agar terus menerus berdaya guna bagi pencapaian organisasi kerja. D. TUJUAN ADMINISTRASI Tujuan kegiatan admnistrasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan operasional kependidikan dalam mencapai tujuanpendidikan. Di Indonesia seperti telah dikemukakan dalam uraian terdahulu, tujuan pendidikan pada dasarnya bermaksud mengembangkan kepribadian dan kemampuan agar menjadi warga negara yang memiliki kualitas sesuai dengan cita-cita bangsa berdasarkan falsafah/dasar negara pancasila. Untuk itu secara umum telah digariskan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat 2 bahwa : “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional,



yang



diatur dengan Undang-Undang” Oleh karena bidang pendidikan merupakan usaha yang beradu di bawah pengendalian dan pengawasan pemerintah, maka secara umum dapat dikatakan bahwa administrasi pendidikan merupakan bagian dari administrasi negara (public administration), terlepas dari penyelenggaraan lembaga pendidikan berupa sekolah-sekolah yang didalam unit kerja masing-masing mewujudkan pula kegiatan administrasi pendidikan di lingkungannya. Dengan demikian bilamana dilihat dari sudut administrasi pendidikan di sekolah maka tidak mustahil terdapat pula private administration yang menyangkut pengelolaan unit sekolah sebagai usaha kerjasama yang dalam mengatur rumah tangganya terlepas dari campur tangan pemerintah. Dalam hubungan itu tidak berarti sekolah-sekolah tersebut lepas dari jangkauan pemerintah, karena jangkauan itu terutama diwujudkan dalam pengendalian aspek kegiatan operasional kependidikan yang harus tetap terarah pada pencapaian tujuan yang sama dengan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah.22



22



Ibid., h. 12.



22



Sehubungan dengan uraian di atasberarti juga bahwa tujuan administrasi pendidikan sebagai bagian dari administrasi negara adalah untuk mencari sistem dan mengembangkannya agar menjadisarana yang efektif bagi pencapaian tujuan pendidikan. Sistem itu harus merupakan total sistem agar setiap gerak langkahnya merupakan satu kesatuan yang terarah pada pencapaian tujuan pendidikan yang bersifat nasional. Administrasi pendidikan yang menyangkut pengendalian dan pengawasan total sistem dan sub-sistem itulah yang terutama sekali berada ditangan pemerintah. Sedang administrasi pendidikan di lingkungan unit kerja atau sekolah sebagai unsur suatu sub sistem, diselenggarakan sendiri oleh masingmasing unit sebagai perwujudan dari usaha kerjasama sekolompok manusia.23



23



Ibid., h. 13.



23



BAB III PENUTUP



A. KESIMPULAN Ditinjau dari katanya, administrasi mempunyai arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit diartikan sebagai kegiatan pencatatan data, surat-surat informasi



secara



tertulis



serta



penyimpanan



dokumen



sehingga



dapat



dipergunakan kembali bila diperlukan. Dalam arti luas, administrasi menyangkut kegiatan manajemen/pengelolaan terhadap keseluruhan komponen organisasi untuk mewujudkan tujuan/program organisasi. Seorang administrator akan berhasil dalam tugasnya apabila ia memiliki gaya kepemimimpinan yang efektif, yakni memperhatikan hubungan antar manusia (human relationship), Pelaksanaan tugas serta memperhatikan situasi dan kondisi (sikon) yang ada. Administrator akan memperoleh hasil yang paling efektif dan efisien dengan cara melakukan pekerjaan manejemen, yakni merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan melakukan pemeriksaan (pengontrolan). B. SARAN Kami mengharapkan para pembaca agar dapat mengkoreksi isi makalah apabila terjadi kesalahan, karena kami yakin bahwa masih terdapat banyak kekurangan terutama dari sisi referensi, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun kamu penyusun sangat harapkan.



24



DAFTAR PUSTAKA



Engkoswara dan Aan. 2015. Administrasi Pendidikan. Bandung: Alfabeta.



Nasution , Irwan. 2010. Administrasi Pendidikan. Medan : Perdana Publishing.



Nawawi , Hadari. 1997. Administrasi Pendidika.



Jakarta: PT. Toko Gunung



Agung.



Siagian , Sondang P. 1974. Administrasi Pembangunan. Jakarta : Gunung Agung.



Soetoro, Hendyat dan Wasty Soemanto. 1982. Pengantar Operasional Administrasi Pendidikan. Surabaya : Usaha Nasional.



Syafaruddin,dkk. 2016. Administrasi Pendidikan. Medan : Perdana Publishing.



www.pustaka.ut.ac.id dikutip pada tanggal 09 September 2018



25