116 105 18 MB
Indonesian Pages [332] Year 1984
Table of contents :
Front Cover
Dokrin Golongan Karya
Sambutan Presiden pada pembukaan Munas III Golkar pada tgl 20 Oktober 1983
159
2000000000000
c 584,631
I T SR I N
V
IO S R E
OFF
H
LIB1812 RA
M
CHUGAM
E V T ON
1
:
ALMANAK
ss
GOLONGAN KARYA
000000
DICCICIO
AS
JQ 779
.A5 ! 6 A 45 DAFTAR
1.
Kata Pengantar.
2.
Pancasila
3.
Pembukaan UUD 45
4. 5.
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ( P. 4 ). Panji- Panji Lambang Golongan Karya
2.
6.
Dokrin Golongan Karya ..
5.
7.
Ikrar Golongan Karya PANCA
8.
Personalia Dewan Pembina Golkar
22 .
Pengurus DPP. Golkar Masa Bhakti 1983 – 1988. .. Pinisepuh Golkar... Susunan DPP Golkar Tingkat 1 Seluruh Indonesia Sambutan Presiden pada pembukaan Munas III Golkar pada tgl. 20 Oktober 1983 ..
24 .
9. 10. 11. 12.
Halaman .
10 .
BHAKTI .
13. Sambutan Wakil Presiden pada penutupan Munas III Golkar tgl. 25 Oktober 1983. .... 14.
26 .
VOICIO.COOOC000
Aho
ISI
31 .
67 .
16 .
Keputusan – keputusan Munas III Golkar. Aneka warta Golongan Karya . Fraksi Karya Pembangunan DPR. RI .
239 .
17.
Beberapa Pengurus DPD Tingkat II Golkar Seluruh Indonesia. .
258 .
15 .
159 .
Penyusun Almanak Golongan Karya DPD Golkar Dati I DKI JAKARTA . Drs. Roberto Bangun
OCCOIDS
2000000000000 PENERBIT :
YAYASAN KARYA PANCA BHAKTI PUSAT
Jl. Pembina No. 40 Tlp. 883203 – 881605 JAKARTA - 13140
DILARANG MENCETAK - MEMPERBANYAK TANPA SEIZIN PENERBIT.
ole
1
59
1
GOOG
GL stad , SEASI
: b -943149 Il 10
0101000CCORDODTODOXDCBKEX KATA
PENGANTAR
Menyongsong pelaksanaan MUSDA III Golongan Karya di Jakarta, diusahakan pengumpulan naskah -naskah oleh Drs. Roberto Bangun untuk menerbitkan ALMA NAK Golongan Karya Tingkat - I DKI Jakarta yang merangkum hasil-hasil MUSDA III dengan biaya swadaya.
Jalan pikiran tersebut didorong oleh adanya hasil Karya BUKU KENANGAN Hari Ulang Tahun ke - 19 Golongan Karya yang dirangkum oleh Saudara Drs. Roberto Bangun.
Untuk itu tiada kata lain yang dapat saya sampaikan kecuali banyak terimakasih , dengan ucapan saya sepatah kata saja , anggota Golongan Karya yang kenal ini, sudah mengerjakan dan menjabarkannya hingga tibalah almanak ini dihadapan kita. 4 chirulkata saya mengucapkan supaya para kader, senantiasa mau bekerja tan pa menunggu perintah , sesuai dengan tugasnya maupun kemampuannya, untuk me
ningkatkan pengabdiannya kepada perjoangan Golongan Karya yakni mensukseskan TRI SUKSES Golkar, sebagai keputusan MUNAS III,. yang harus kita kerjakan dengan
penuh kesadaran untuk kepentingan Nasional, melaksanakan cita -cita kemerdekaan 17 Agustus 1945, berlandaskan Pancasila dan Undang -Undang Dasar 1945 menuju masyarakat Pancasila yang adil dan makmur. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkatnya kepada Golongan Karya.
Jakarta ,, Mei 1984
Mei
H. Achmadi
Ketua DPD Golkar Tk . I DKI Jakarta
MC
KEROK
1
unds
06.0
0.000000OOOOOO
Rupanya upaya dimaksud , sekarang sudah terwujud rangkuman sederhana, seba gaimana tertuang di dalam buku ini dengan segala kekurangannya karena sampai disitu sajalah kemampuannya, dengan tidak meminta biaya kepada DPD Golkar DKI maupun dengan berbagai personifikasi saya selama ini.
BHI
NNE
KA T
UNG
GAL
IKA
Leoww PANCASILA
1.
KETUHANAN YANG MAHA ESA
2.
KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
3.
PERSATUAN INDONESIA
4.
KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN
5.
KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
PREA MBULE ( Pembukaan )
Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri - kemanusiaan dan peri – keadilan. Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka bersatu , berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat dan rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh
keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indone nesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan , perdamuian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang -undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Iridonesia yang berkedaultan rakyat dengan berdasar kepada : Ke tuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia,
dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
--o0o
8
PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA
I.
1.
SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA.
PERCAYA DAN TAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA SESUAI DE NGAN AGAMA DAN KEPERCAYAANNYA MASING -MASING MENURUT DASAR KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB.
2.
3.
HORMAT MENGHORMATI DAN BEKERJASAMA ANTARA PEMELUK AGA MA DAN PENGANUT -PENGANUT KEPERCAYAAN YANG BERBEDA-BEDA, SEHINGGA TERBINA KERUKUNAN HIDUP .
SALING MENGHORMATI KEBEBASAN MENJALANKAN IBADAH SESUAI DENGAN AGAMA DAN KEPERCAYAANNYA .
4.
TIDAK MEMAKSAKAN SUATU AGAMA DAN KEPERCAYAAN KEPADA ORANG LAIN .
II . 1.
SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
MENGAKUI PERSAMAAN DERAJAD, PERSAMAAN HAK , DAN PERSAMAAN KEWAJIBAN ANTARA SESAMA MANUSIA.
2.
SALING MENCINTAI SESAMA MANUSIA ,
3.
MENGEMBANGKAN SIKAP TENGGANG RASA .
4.
TIDAK SEMENA-MENA TERHADAP ORANG LAIN.
5.
MENJUNJUNG TINGGI NILAI KEMANUSIAAN .
6.
GEMAR MELAKUKAN KEGIATAN KEMANUSIAAN .
7.
BERANI MEMBELA KEBENARAN DAN KEADILAN .
8.
BANGSA INDONESIA MERASA DIRINYA SEBAGAI BAGIAN DARI SELURUH
UMAT MANUSIA , KARENA ITU DIKEMBANGKAN SIKAP HORMAT MENG HORMATI DAN BEKERJASAMA DENGAN BANGSA LAIN ..... III . 1.
SILA PERSATUAN INDONESIA .
MENEMPATKAN PERSATUAN, KESATUAN , KEPENTINGAN DAN KESELA >
MATAN BANGSA DAN NEGARA DIATAS KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN . 2.
RELA BERKORBAN UNTUK KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA .
3.
CINTA TANAH AIR DAN BANGSA.
4.
BANGSA SEBAGAI BANGSA INDONESIA DAN BERTANAH AIR INDONESIA .
ý 5.
MEMAJUKAN PENRGAULAN DEMI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA YANG BERBHINNEKA TUNGGAL IKA .
1
IV. SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM
PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN .
1.
MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA DAN MASYARAKAT.
2.
TIDAK MEMAKSAKAN KEHENDAK PADA ORANG LAIN.
.
3.
MENGUTAMAKAN MUSYAWARAH DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN UN TUK KEPENTINGAN BERSAMA .
4.
MUSYAWARAH UNTUK MENCAPAI MUFAKAT DILIPUTI OLEH SEMANGAT KEKELUARGAAN .
5.
DENGAN ITIKAD BAIK DAN RASA TANGGUNG JAWAB MENERIMA DAN MELAKSANAKAN HASIL KEPUTUSAN MUSYAWARAH..
6.
MUSYAWARAH DILAKUKAN DENGAN AKAL SEHAT DAN SESUAI DENGAN HATI NURANI YANG LUHUR .
7.
KEPUTUSAN YANG DIAMBIL HARUS DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN
SECARA MORAL KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, MENUNJANG TINGGI HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA SERTA NILAI-NILAI KEBENARAN DAN KEADILAN . V.
1.
SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA .
MENGEMBANGKAN PERBUATAN -PERBUATAN YANG LUHUR YANG MEN CERMINKAN SIKAP DAN SUASANA KEKELUARGAAN DAN KEGOTONG ROYONGAN .
2.
BERSIKAP ADIL.
3.
MENJAGA KESEIMBANGAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN .
4.
MENGHORMATI HAK -HAK ORANG LAIN.
5.
SUKA MEMBERI PERTOLONGAN KEPADA ORANG LAIN .
6.
MENJAUHI SIKAP PEMERASAN TERHADAP ORANG LAIN .
7.
TIDAK BERSIKAP BOROS .
8.
TIDAK BERGAYA HIDUP MEWAH
9.
TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN YANG MERUGIKAN KEPENTINGAN UMUM .
10 .
SUKA BEKERJA KERAS .
11 .
MENGHARGAI HASIL KARYA ORANG LAIN .
12 .
BERSAMA -SAMA BERUSAHA MEWUJUDKAN KEMAJUAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN SOSIAL .
00000
OOOOOO
X PANJI-PANJI LAMBANG
GOLONGAN KARYA A. PANJI
UKURAN.
I.
B. STANDARD
: 80 cm +7 cm + 8 cm jumbai. 120 cm + 8 cm
1. Lebar
2. Panjang
; Warna asli kayu cen
1. Tiang Standard
dana .
2. Kepala standard
jumbai.
: Kuning ngan).
emas(kuni
A. STANDAR
1. Panjang tiang 2. Tinggi Mahkota
IV. LUKISAN
: 2,5 m :
25 cm
Ditengah - tengah Panji terdapat lukisan yang II.
BAHAN
1. Dasar Panji
: Sutera beludru.
2. Jumbai 3. Lukisan -lukisan
: Cim kuning emas.. : Cim emas/perak ap
merupakan inti Lambang Panji yang terdiri dari : Perisai segi lima 1. 2.
Beringin dengan akar angin (salur ) 8 (dela pan ) buah .
likasi
dan
benang
3.
Kapan dengan kelompok berjumlah 17 ( tu
sutera .
juh belas ) buah.
: Gim emas panjang 2 m termasuk jum bai pada ujungnya.
4. Koord
: Kayu cendana . : Logam kuning emas (kuningan )
5. Tiang, standard 6. Kepala Standard
4.
Padi dengan tangkai dan butir - butir ber jumlah 45 (empat puluh lima ) biji.
5.
Simpul tangkai padi dan kapas berjumlah
6.
Pita pengikat dengan kedua ujungnya me nadah keatas, dengan tulisan "Golongan
8 (delapan ) buah .
TATAWARNA .
III.
-
Karya" .
A.PANJI
1. Dasar
: Kuning.
2. Jumbai
: Kuning emas
V. ARTI/MAKNA TULISAN DAN TATA WARNA
3. Tepi perisai segi lima
4. Perisai segi lima 5. Padi
6. Kapas bunga
:
Hitam
: Putih : Kuning emas : Putih
7. Kelopak dan batang : Hijau muda : Hitam 8. Ikatan delapan : Hijau daun 9. Beringin daun
A.
LUKISAN :
1. Perisai segi lima melambangkan bahwa
Golongan Karya tetap berpiajk dan ber pegang teguh serta dijiwai Pancasila,
yang senantiasa menjadi pelindung, pe ngamal dan dengan kekuatan memper
hatikan Pancasila sebagai Dasar Negara 10. Beringin batang/
kita .
pohon & (dua) akar : Hitam : Putih 11. Pita : Hitam 12. Huruf
2. Beringin dengan akar angin (salur) 8
(delapan) buah melambangkan penga yoman dan wicaksaan ( wisdom ) .
OXOXQX0.000000 2
OOOOO
1
(tujuh belas)
QOQOOOOOOOOOOOOO
3. Kapan dengan bunga
VI. KEPALA STANDARD
berjumlah 17
buah melambangkan
kesejahteraan sandang. 4. Padi dengan tangkai dan butir-butir
Pada Kepala Standard terdapat : a)
Trisula .
berjumlah 45 (empat puluh lima) biji
1. Senjata sakti yang melindungi semua
melambangkan kemakmuran pangan .
mahluk dari bencana/malapetaka dan
5. Simpul tangkai padi dan kapas berjum
maupun segala kejahatan . 2. Tiga tata kehidupan manusia bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa terjalin
lah 8 ( delapan ) buah melambangkan persatuan. 6. Pita adalah pengikat guna membawa
erat satu dengan yang lain , yaitu :
persatuan dan memelihara Golongan
hasrat hidup atau hajat hidup.
Karya didalam melaksanakan tugasnya dalam mengabdi Nusa dan bangsa, dan
- Sasaran untuk memenuhi hasrat hi
tidak lupa menyembah Tuhan Yang
dharma, pengabdian, amal saleh, dan kekayaan untuk mencapai kesejahte raan /kebahagiaan masyarakat dan
dup /hajat hidup.
Maha Esa.
ummat manusia .
Lukisan tersebut keseluruhannya
Dengan terpenuhinya keperluan jasma
Lukisan tersebut keseluruhannya mem punyai makna : - pengayoman yang tangguh menuju kepada kesejahteraan / kemakmuran dijiwai semangat Persatu an, Kesemuanya itu dilandasi Pancasila. Lukisan kapas, padi dan simpul, dari jumlah masing -masing memperingati
niah dan dirasakannya ketenteraman rokhani, berarti tercapailah masyarakat tata tenteram , kerta raharja, masyara
kat adil dan makmur, bahagia lahir dan bathin .
b)
Kendaga / bokor kencana. 1. Tempat bunga dalam upacara kebhak
pada saat bersejarah 17 – 8 – 1945
tian .
2. Melambangkan budhi, dharma, bhakti. c) B.
TATAWARNA
Tata -warna melambangkan sifat-sifat seba gai berikut : a) Hijau
: Kesuburan, kesegaran dan ke
Bunga teratai melambangkan . 1. Kemegahan dan keagungan : watak seorang tokoh yang mampu
berdiri sendiri tanpa menggantung kan nasibnya kepada siapapun . seorang tokoh yang tanpa meman dang tempat dan waktu akan selalu
percayaan .
b) Kuning : Keluluran yang bijaksana dan cendekia. c) Hitam
: Kemantapan, keteguhan kekalan.
d ) Putih
: Kesucian yang bersih taqwa pamrih .
tumbuh dan bersatu demi tugas dan kewajiban.
Seorang petugas yang bagaimanapun juga akan membuat indah semarak ( sukses) dalam lingkungan dimana ia berada
0000000 3
DIOECOGECOICICC
0.010.0.0.OBICICICC
000 IDIOIDIOKO IDICIB @ 010000000000 ORBIDD000 KCI101 2. Berjumlah lima melukiskan bahwa da- PENGGUNAAN ( KAPAN DIGUNAKAN ) : lam melaksanakan tugas /kewajiban dan dharma bhaktinya dengan berhasil ber 1 . kat senantiasa berpegang pada ikrar
" Panon Bhakti Rakyat ” . d)
Dewan Pimpinan Pusat. 1.
Dalam MUNAS Dalam RAPIM Dalam MUKERMAS
Surya sengkala ” KARYA SIAGA CATRA
2. 3.
PRAJA " .
4. Dalam Peringatan H.U.T.
Arti dalam lukisan menunjukkan tahun dimana organisasi GOLONGAN KARYA lahir pada tahun 1962 ( membacanya dari belakang )
5. Dalam upacara - upacara Nasional yang setingkat ad 1 - 2 - 3 - 4.
6. Dalam acara-acara Tingkat Nasional
yang dianggap layak oleh Dewan Pim pinan Pusat .
1 = PRAJA 9 = CATRA 6 = = SIAGA
1
II .
Dewan Pimpinan Daerah Tingkat - 1 . 1.
Dalam MUSDA
2.
Dalam MUKERDA
4 = KARYA
3. Dalam Peringatan H.U.T. 4. Dalam upacara - upacara Daerah yang
Sekaligus sebutan ini menyatakan derap langkah serta tekad Golongan Karya untuk senantiasa siap sedia membangun Negara.
setingkat ad 1 - 2 - 3 . 5.
Dalam acara
acara Tingkat Daerah
yang dianggap layak oleh Dewan Pim VII. TATA- CARA PENGGUNAAN PANJI
III .
pinan Daerah Tingkat - I. Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II .
PANJI
1. TINGKATAN : 1.
Hanya ada satu panji - panji yang berada ditingkat Dewan Pimpinan Pusat Golongan
4
Karya.
Dalam MUKERDA
2. Dalam Peringatan H.U.T. 3. Dalam upacara - upacara Daerah yang setingkat ad 1 - 2 . Dalam acara
-
acara tingkat Daerah
yang dianggap layak oleh Dewan Pim 2.
Ditiap eselon Dewan Pimpinan Daerah
pinan Daerah Tingkat II .
Tingkat - I maupun Tingkat - II ada satu duplikat - panji- panji dengan ukuran yang sama .
1
4
0.000000 DOKTRIN
GOLONGAN KARYA "KARYA SIAGA GATRA PRAJA
PEMBUKAAN
Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agus-
semangat pembaharuan dan pembangunan serta
tus 1945 telah mengantar Bangsa Indonesia
mengamalkan Karya dan Kekaryaan atas dasar
ke dalam alam kemerdekaan dengan memben-
jenis kerja dan /atau lingkungan kerja.
tuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai Pilsafat Hidup,
Pedoman Karya dan Kekaryaan yang berdasar
Ideologi, Dasar serta Moral Bangsa dan Negara;
kan atas jenis kerja dan /atau lingkungan kerja
dan Undang-Undang Dasar Konstitusionil kehi dupan bernegara. Cita -cita yang dicetuskan dalam rangka pembentukan Negara Kesatuan Republik In donesia
itu
dirumuskan
dalam
Untuk menegaskan Dasar Pemikiran sebagai
tersebut disusunlah Doktrin Golongan Karya dengan
sebutan
KARYA
SIAGA
GATRA
PRAJA, sebagai berikut : A.PENGERTIAN DAN ISI.
Pembukaan
1. Doktrin Golongan Karya adalah kesatuan
Undang-Undang Dasar 1945 , yaitu untuk me lindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia dan untuk memaju kan kesejahteraan umum , mencerdaskan kehi dupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan , per damaian abadi dan keadilan sosial, atau pem bentukan Masyarakat Adil dan Makmur rokha
niah dan jasmaniah berdasarkan Pancasila .
pemikiran Golongan Karya yang meliputi dasar -dasar pemikiran tentang Karya dan Kekaryaan serta paham -paham pokok yang
menyangkut pengembangan serta pelaksana an karya dan Kekaryaan tersebut secara nya ta dalam perjuangan Golongan Karya. 2. Doktrin Golongan Karya merupakan , pe
Keseluruhan cita -cita Bangsa itu hendak
gangan bimbingan dalam melaksanakan segala kegiatan dan usaha dalam bidang- bidang
dicapai di dalam kerangka Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terben tuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan
sosial ekonoini, sosial budaya, sosial politik , pertahanan leamanan dan kemasyarakatan lainnya dalam Negara Republik Indonesia . 3. Doktrin Golongan Karya memuat kesadaran
berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa , Kemanusiaan yang adil dan beradab , Per
satuan Indonesia , dan Kerakyatan yang dipim pin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permu syawartan , sertabagi dengan h Rakyat kan suatu /perwakilan Keadilan Sosial selurumewujud
akan
nilai-nilai
luhur
serta
cita -cita
dan
gagasan yang didukung, dihayati dan diam al kan oleh seluruh warga Golongan Karya dalam mewujudkan Masyarakat Indonesia
yang adil dan makmur rokhaniah dan jasma niah berdasarkan Pancasila .
Indonesia .
Perwujudan Masyarakat Adil dan Makmur rokhaniah dan jasmaniah berdasarkan Panca
sila menuntut karya nyata secara terarah dan menerus dari seluruh Bangsa Indonesia terus -
sesuai dengan kodrat manusia dan tuntutan perkembangan jaman . Oleh karena itu , Golo
4. Sebutan Doktrin Golongan Karya ialah " KARYA SIAGA GATRA PRAJA ” yang
memajukan surya -sengkala di mana Organi sasi Golongan Karya lahir, yaitu tahun 1964 : KARYA
ngan Karya sebagai salah satu kekuatan sosial
SIAGA GATRA
politik melaksanakan perjuangannya dengan
PRAJA
= 4 = 6 = 9 = 1
5
XOXO 2010/000
YOOOX Sekaligus sebutan ini menyatakan derap langkah serta tekad Golongan Karya untuk
ideologi golongan , serta penghayatan masya rakat akan hakekat Karya dan Kekaryaan
senantiasa " siap sedia membangun Negara ”.
belum berkembang. Menghadapi keadaan yang tidak menguntung kan itu Golongan Karya memadukan diri
B. SEJARAH
PERKEMBANGAN
GOLONG
AN KARYA .
membentuk
1. Meskipun Bangsa Indonesia telah hidup da
lam alam kemerdekaan sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 , namun pengisian alam kemerdekaan
tersebut telah
lama
tertunda
karena terdapatnya pertentangan -pertentang-
SEKRETARIAT
BERSAMA
GOLONGAN KARYA pada tanggal 20 Ok tober
1964. Tanggal
tersebut kemudian
dikenal sebagai tanggal berdirinya Organisasi Golongan karya. Mulai saat itu Golongan Karya memelopori pengarahan orientasi selu
an antara paham politik berbagai golongan , belum ditetapkannya haluan yang mantap
ruh Bangsa pada Pembaharuan dan Pemba
untuk mencapai -cita Masyarakat Adil dan Makmur, sertacita adanya berbagai bentuk
5. Sejak tahun 1965 , setelah berhasil dalam ikut
penyelewengan dan pemberontakan fisik .
serta menumbangkan kekuatan Orde Lama dan menumpas pemberontakan G.30.S/PKI ,
2. Keadaan tersebut disebabkan karena orientasi
ngunan .
dan tindakan dalam kehidupan kenegaraan
Golongan Karya berkembang menjadi satu kekuatan sosial politik dan memberikan
masih didasarkan atas kekuatan dan kekuasa
sumbangannya dalam pembentukan stabilitas
an , sehingga struktur kekuasaan hanya me
dalam masyarakat. 6. Dengan kemenangan Golongan Karya dalam Pemilihan Umum 1971 serta diterimanya
rupakan hasil pertentangan antar golongan yang tidak memungkinkan pelaksanaan pem
bangunan Bangsa secara berencana dan nyata . 3. Masyarakat Kekaryaan yang pada hakekat-
sumbangan pemikiran Golongan Karya dalam
nya adalah masyarakat yang berisi kegiatan kodrati manusia di Indonesia mulai menda
yat bulan Maret 1973 terutama yang dite tapkan menjadi Garis- garis Besar Haluan Ne gara, berarti Golongan karya telah mendapat
patkan bentuk yang nyata dengan adanya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan berkembang sebagai Golongan Karya.
Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rak
kan kedudukan dan peranan yang nyata
dan menentukan dalam masyarakat, serta
Namun demikian dalam permulaan sejarah
menjadi kekuatan inti dalam
Republik Indonesia , terutama antara tahun
dan Pembangunan Bangsa .
1950 sampai dengan 1957 kedudukan dan
peranan Golongan Karya belum memungkin kan untuk mengambil bagian dalam Pemi lihan Umum 1955 , baik karena keadaan da
lam tubuh Golongan Karya sendiri maupun keadaan masyarakat pada waktu itu . Sejak tahun 1958 Golongan Karya mulai berperan kembali meskipun belum terorganisasikan
Pembaharuan
7. Golongan Karya inilah bentuk pembaharuan
konsepsionil maupun strukturil dalam rangka mengarahkan seluruh Rakyat Indonesia seba gai satu Bangsa yang utuh menuju pemben tukan Masyarakat yang adil dan makmur rok haniah dan jasmaniah berdasarkan Panca
sila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia .
secara teratur dan terarah .
C. LANDASAN .
4. Pengorganisasian Golongan Karya secara ter atur dimulai sejak tahun 1960 meskipun
Doktrin
Golongan
Karya
berlandaskan
PANCASILA dan UNDANG-UNDANG DASAR
mengalami tantangan politik yang berat sebab orientasi masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh orientasi paham politik
6
1945 .
2020000100000000000000000 D. ASAS-ASAS.
1. Asas Kepemimpinan Pancasila.
sendiri.
2. Asas Demokrasi Pancasila .
3. Asas Keseimbangan antara Kepentingan U mum dengan Kepentingan Pribadi dan/atau Kepentingan Golongan .
4. Asas Kekeluargaan dan Gotong Royong . 5. Asas Tidak Kenal Menyerah dalam Perjuang an .
5. Karya sekaligus memiliki sifat sosial dan si fat perorangan yang saling berkaitan . Maka
setiap karya selalu berguna bagi masyarakat dan mempunyai arti bagi diri sendiri. Kenya taan ini berlaku dengan sendirinya secara timbal balik . Oleh karena itu fungsi sosial
merupakan sifat yang melekat pada karya. 6. Karena Karya adalah kegiatan kodrati manu
sia, maka Karya menjadi kewajiban setiap orang, balik dengan balas asas ataupun tidak , dan harus ditempatkan sedemikian rupa
A.BAB II . DASAR - DASAR PEMIKIRAN A.HAKEKAT KARYA
sehingga terciptalah keseimbangan yang serasi
1. KARYA
pada hakekatnya adalah fungsi
hidup manusia . Manusia hidup untuk ber karya karena manusia hidup . Maka Karya bersifat kodrati dan Karya itulah hidup yang sesungguhnya . Dengan demikian Karya adalah kegiatan kodrati manusia sesuai dengan ke
antara kewajiban dan hak, serta keperluan dan pengorbanan.
7. Sebagai konsekwensi dari kewajiban setiap orang untuk berkarya, maka pengangguran adalah hal yang tidak wajar dan harus diatasi sekuat tenaga .
hendak Penciptanya .
8. Karya dengan demikian adalah kegiatan kod han iah maupun Karya, baik 2. Melalui Karya, rokha baik rok niah jasmaniah , manusia mengatur dan mengolah alam sehingga semakin berkembang menjadi tempat yang layak serta sesuai bagi dirinya .
rati manusia yang diabdikan kepada pe
2.KEKARYAAN adalah prinsip Perjuangan Golongan Karya dalam mempelopori dan
Sebaliknya alam yang telah diolah membantu
melaksanakan pengisian Cita - cita Proklamasi
manusia memperkembangkan kesempurnaan
Karya adalah
Kemerdekaan 17 Agustus 1945 , yaitu pem bentukan Masyarakat Adil dan Makmur
dialog antara manusia dengan lingkungan secara timbal balik sehingga membahagia
rokhaniah dan jasmaniah berdasarkan Panca sila dan Undang-Undang Dasar 1945 .
kan manusia sebagai umat , manusia kelom pok , dan manusia sebagai pribadi.
D.KEKARYAAN ADALAH TUNTUTAN JA
dirinya. Dengan
demikian
3. Kebahagiaan tersebut ditimbulkan karena Karya sendiri adalah sumber kegairahan dan harus diselenggarakan demikian rupa sehing ga benar-benar membahagiakan manusia da lam segala matranya .
4. Karya selalu menuntut kemauan , ketekunan , usaha dan tenaga manusia, maka Karya da
MAN .
1. Telah menjadi kenyataan bahwa pengelom
pokan politis yang hanya didasarkan atas tingkatan sosial, kelas,
aliran agama/ atau
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan golongan ethnis akan menimbulkan pertentangan -pertentangan yang berlarut-la rut.
dinamika hidup biasanya membawa lam kesukaran dan pengorbanan . Namun demikian
2. Kekaryaan merupakan satu -satunya kemung kinan yang baik yang dapat menyalurkan
kesukaran dan pengorbanan itu justru meru
pakan tantangan bagi manusia yang apabila dilalui dengan penuh pengertian dan kesa
persamaan - persamaan kepentingan dan meng atasi pertentangan -pertentangan kepentingan yang ada dalam masyarakat secara kreatif,
akan meningkatkan nilai Karya itu
Pengelompokkan yang terjadi atas dasar
daran
7
PODPOCICCIO Kekaryaan merupakan bentuk pengelom pokkan yang sesuai dengan kodrat manusia
ngan jenis kerja dan /atau lingkungan kerja
masing -masing yang diarahkan pada Ke sejahteraan yang adil bagi seluruh anggota
serta tuntutan jaman .
3. Kekaryaan merupakan saluran yang kreatif sebab berintikan pembagian kerja yang je las antar masing -masing bentuk pengabdian yang didasarkan atas jenis kerja dan/atau
lingkungan kerja . Sedang penilaian terhadap kegiatan manusia didasarkan atas hasil daya, karsa serta karya . Melalui kekaryaan juga
pola hubungan timbal balik dapat disela raskan kearah pemenuhan keperluan umum secara serasi. E.MASYARAKAT KEKARYAAN .
tercermin dalam hubungan timbal balik an tar perorangan dan antar kelompok . Sedang corak hubungan timbal balik yang men
jadi dasar perkembangan itu berpangkal pada bentuk pengelompokkan perorangan , baik yang terbentuk secara naluriah maupun yang terbentuk berdasarkan perencanaan . 2. Pada saat pengelompokkan dalam masya mulai
didasarkan
atas
dapat ditumbuhkan tata cara dalam orientasi dan tindakan dimana struktur kekuasaan da
lam masyarakat bukan lagi merupakan hasil pertentangan antar golongan tetapi merupa kan hasil pengaturan antar Kekaryaan . 5. Pola pengaturan demikian adalah sesuai dengan aspirasi Bangsa Indonesia yang men junjung tinggi asas -asas Keselarasan dan Ke seimbangan . Asas ini terwujud dalam Per musyawaratan untuk Mufakat , Gotong -Ro
1. Perkembangan setiap masyarakat adalah rang kaian kenyataan -kenyataan sosiologis yang
rakat
Masyarakat.
4. Dengan pola hubungan serupa itu akan
Kekaryaan
maka tingkatan -tingkatan sosial kelas, aliran agama dan / atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan golongan ethnis tidak
lagi menjadi satu -satunya ukuran obyektif.
yong, Daya -guna dan Hasil- guna yang pada akhirnya akan mewujudkan proses perataan dari hasil Pembangunan . F.MASYARAKAT KEKARYAAN INDONESIA
Dengan dasar-dasar pemikiran seperti di uraikan di atas maka MASYARAKAT KEKAR
YAAN INDONESIA adalah masyarakat yang TUHAN MENGABDIKAN DIRI KEPADA YANG MAHA ESA MELALUI KEKARYAAN BAIK ROK HANIAH MAUPUN JASMANIAH , MENINGKATKAN MARTABAT KEMANUSI
AAN DAN MENCAPAI KEBAHAGIAAN ME LALUI KEKARYAAN BERSATU DALAM BERKARYA UNTUK MEWUJ UDKAN CITA
Hal itu disebabkan Kekaryaan tidak mengenal pertentangan antar tingkatan sosial, antar kelas , antar aliran , antar agama dan / atau
CITA BERSAMA , MENEMPUH JALAN MU
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
PERMASALAHAN , SERTA BERUSAHA ME
SYAWARAH UNTUK MUFAKAT DALAM KEKARYAAN DAN DALAM MEMECAHKAN
Esa , ataupun antar golongan ethnis , sebab telah berhasil menumbuhkan ukuran -ukuran
WUJ UDKAN MASYARAKAT ADIL MAKMUR MELALUI KEKARYAAN .
baru yang memungkinkan terjalinnya hubu ngan timbal balik yang kreatif serta mampu
BAB . III GOLONGAN KARYA .
menyelaraskan kepentingan -kepentingan khu sus setiap kelompok dalam keserasian kepen
DAN
A.MODAL DASAR
1. Kesadaran , keyakinan , keberanian , kejujuran , kebijaksanaan , cinta akan Ibu Pertiwi, dan
tingan umum seluruh masyarakat.
3. Dengan demikian Masyarakat Kekaryaan men dasarkan diri pada hubungan timbal balik antar kelompok -kelompok Karya sesuai de
8
ketekunan , dalam menyumbangkan karya bhakti kepada Bangsa dan Negara . 2. WAWASAN NUSANTARA sebagai Wawasan
1
ODD000000000OCIOECOPOOD Masyarakat Indonesia .
3. Hasil perjuangan Golongan Karya bersama
sesama berguna bagi Bangsa dan Negara serta akhirnya berguna bagi seluruh Ummat Manu
di bidang ideologi, politik, ekonomi, budaya,
sia. Setiap Karya yang melayani sesama ma nusia harus pula sesuai dengan martabat
pertahanan keamanan .
manusia . Tidak ada karya yang hina atau ren
seluruh Bangsa Indonesia yang telah dicapai
4. Keluarga Besar Golongan Karya. B. HAKEKAT, KEDUDUKAN DAN FUNGSI GOLONGAN KARYA.
1. Golongan karya adalah segolongan orang
dalam Masyarakat Indonesia yang menya
dah selama berguna bagi sesama manusia . Syarat-syarat Karya dengan sendiri juga ha rus sesuai dengan martabat manusia dalam
arti harus dapat meningkatkan kebahagiaan manusia. Dengan demikian Karya harus menjamin perkembangan pribadi, hasil Karya harus memuaskan manusia itu sendiri mau
nyempurnaan hubungan pribadi manusia dengan Penciptanya, dengan sesama manusia, dan dengan alam semesta . Dengan berkarya
manusia meningkatkan Kesejahteraannya, dan dalam Karya itu sendiri tersimpul pengertian keseimbangan yang serasi yang mengarah pada perwujudan Keadilan Sosial. B.KARYA DI DALAM PANCASILA .
pun sesamanya, sedangkan balas jasa harus memadai bagi pemeliharaan pribadi Kar yawan , keluarga dan hari depannya. 3. Dalam rangka Sila PERSATUAN INDO NESIA Karya harus diatur sedemikian rupa
sehinga semakin mempersatukan Bangsa dan memperkuat Negara, sebab pada dasarnya Karya itu tidak mempertentangkan manusia satu dengan lainnya dengan menumbuhkan
Dasar pemikiran tentang Karya yang merupakan kegiatan kodrati manusia tersebut untuk dapat diterapkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia harus ditempatkan di
perbedaan perlakuan atas dasar jenis, kesu
atas landasan Pancasila dan dengan demikian
golongan -golongan masyarakat, serta tidak mengenal perbedaan kelas dalam masya
juga diatur dalam kesatuan tatanan Undangundang Dasar 1945. Dengan penempatan Karya yang demikian dihasilkan pemikiran -pemikiran sebagai berikut : 1. Dalam rangka Sila KETUHANAN YANG
MAHA ESA Karya adalah tanggung-jawab yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Ummat-Nya untuk dilaksanakan
kuan , kedaerahan , keagamaan, serta kedu dukan sosial. Karya dengan demikian tidak boleh menimbulkan jurang perbedaan antar
rakat. Olah karena itu Karya harus dapat me mupuk kerjasama yang erat diantara kelom
pok -kelompok jenis kerja dan / atau lingkungan kerja dalam satu koordinasi yang wajar. Dalam pengertian demikian Karya itu ber manfaat bagi Bangsa dan Negara.
sebaik -baiknya. sehingga di samping tujuan 4. Dalam rangka Sila KERAK YATAN YANG duniawi, Karya mempunyai tujuan akhirat. Dengan demikian Karya baik rokhaniah mau
DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSA NAAN DALAM PERMUSYAWARATANY/2
pun jasmaniah adalah pelaksanaan pengabdi an manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa .
PERWAKILAN Karya selayaknya harus di
2. Dalam rangka Sila KEMANUSIAAN YANG
ADIL DAN BERADAB Karya harus dinilai menurut norma-norma kemanusiaan . Karena
manusia di ciptakan sebagai satu Ummat, maka Karya yang bersifat perorangan harus berguna untuk sesama, dan melalui juga
atur melalui tata cara Musyawarah untuk Mu fakat. Oleh karena itu setiap pertentangan yang mungkin timbul di antara kelompok kelompok Karya tidak dapat diselesaikan secara paksaan sepihak , karena paksaan se
pihak pada dasarnya merugikan tujuan akhir dari segala Karya, yaitu Kesejahteraan Umum .
9
OOOOOOOOOOOOO00000000 Sebaliknya, penyelesaian yang berat sebelah juga bertentangan dengan hakekat Karya itu sendiri sebab tujuan Kesejahteraan Umum
melalui Karya harus dicapai bersamaan dengan perwujudan Keadilan Sosial. 5. Dalam Rangka Sila KEADILAN SOSIAL BAGI
SELURUH
RAKYAT
INDONESIA
maka Kesejahteraan Umum yang dicapai melalui Karya bersama harus dapat dinikmati bersama secara seimbang dan merata. Seim-
an sebagai pelaksanaan Cita -cita Proklamasi 17 Agustus 1945 melalui pengabdian Kekar
yaan yang didasarkan atas jenis kerja dan / atau lingkungan kerja , dengan menjunjung tinggi budi pekerti yang luhur dan ketta jaman rasio, keseimbangan antara kehidupan rokhaniah dan jasmaniah .
2. Golongan Karya berkedudukan sebagai salah satu kekuatan sosial politik dalam Masya rakat Indonesia .
bang berarti bahwa pembagian untuk masing- 3. Sesuai dengan kedudukan itu Golongan Kar masing pihak sesuai dengan fungsi karya dan karyanya, sedang merata berarti tidak
dibenarkan adanya jurang perbedaan yang sangat menyolok . Disinilah dicita -citakan ke
a . Berfungsi sebagai pengamal serta peng aman Pancasila dan Undang-Undang Dasar
kan Pancasila. Keadilan Sosial juga mengan
1945 sebagai landasan ideologis dan lan dasan konstitusionil Negara Kesatuan Re publik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 .
dung pengertian bahwa karya harus dilaksa-
b . Menyelenggarakan fungsi pendidikan Po
nakan bersama dan untuk kepentingan ber
n demikian politik harus Denga Dengan berakar pada kepentingan -kepentingan ma syarakat, dan masyarakat perlu berke
seimbangan yang serasi dalam masyarakat, atau disebut cita -cita Masyarakat Adil dan Makmur rokhaniah dan jasmaniah berdasar
sama. Dalam hubungan ini maka khususnya yang lebih akhli dan lebih kuat justru memiliki tanggung-jawab moril untuk ikut
serta meningkatkan yang kurang akhli dan yang lemah . Namun demikian Keadilan So
sial hanya dapat dicapai melalui perjuangan yang dalam tahap pendahuluan menuntut pengorbanan yang berat dari setiap warga masyarakat. C.HAKEKAT KEKARYAAN .
1. Dengan dasar pemikiran tentang Karya dan
Hubungannya dengan Pancasila tersebut di atas, KEKARYAAN berarti suatu Prinsip Perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan Umum dan Keadilan Sosial dalam Masyarakat Bangsa Indonesia di atas landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 , yang dilak
sanakan dengan pemberian Dharma Bhakti dalam bentuk karya sesuai dengan jenis kerja dan/atau lingkungan kerja .
tukan diri dalam satu organisasi atas dasar persamaan kehendak untuk ikut serta mem-
perjuangkan Pembaharuan dan Pembangun-
10
ya :
litik .
sadaran politik yang nyata .
c . menyelenggarakan fungsi komunikasi po litik dengan masyarakat dan dengan Pe merintah secara timbal balik .
d . menyelenggarakan fungsi pemaduan kepen tingan dan pengajuan kepentingan masya rakat sesuai dengan cita -cita Pembaharuan dan Pembangunan Bangsa .
Keseluruhan fungsi-fungsi tersebut merupakan perwujudan partisipasi rakyat dalam penyeleng garaan
hidup
bernegara dan
bermasyarakat
yang harus dijaga kelancaran dan kelangsungan nya supaya keseluruhan kehidupan sosial-politik dapat berjalan secara wajar.
C.CITA - CITA DAN PERJUANGAN GOLONG AN KARYA .
1. Cita -cita Golongan Karya adalah sama dengan cita -cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agus tus 1945 .
2. Untuk mencapai cita -cita tersebut Golongan
XOXOOOD Karya melaksanakan perjuangan sebagai be rikut :
a. Mempertahankan tegaknya Negara Kesatu an Republik Indonesia yang diproklamasi kan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan Pancasila sebagai dasar dan Ideologi Negara, serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara.
b . Menghayati, mengamalkan dan memperta
an , peningkatan produktifitas memper juangkan perluasan kesempatan kerja, serta perataan dari hasil pembangunan . c . Ikut serta mengusahakan terciptanya Pe merintahan yang kuat, berwibawa, dan berkelangsungan , serta aparatur yang ca kap , penuh kesetiaan dan ketaatan pada Negara dan Pemerintah .
f. Menerima sepenuhnya Dwi Fungsi ABRI
hankan Pancasila sebagaimana termaktub
yaitu
dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 sebagai Filsafat Hidup, Ideologi,
pertahanan -keamanan nasional dan sebagai kekuatan sosial dalam tugas- tugas nasional dengan
Dasar dan Moral Bangsa dan Negara Indo nesia . Untuk itu salah satu upaya yang
ditempuh ialah berusaha memantapkan struktur
dan
kehidupan
sosial
politik
yang berorientasi pada program pemba ngunan , serta meninggalkan pertentangan atas dasar ideologi golongan .
peranan ABRI
dasar
sebagai
pemikiran
kekuatan
bahwa
ABRI
adalah salah satu unsur Masyarakat Kekar yaan Indonesia . e. Melaksanakan Politik Luar Negeri Bebas
aktif yang mengabdi pada kepentingan
c . Melaksanakan Demokrasi Pancasila dalam
nasional, terutama Pembangunan Nasional, menentang imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk , serta mengembang kan kerjasama antar bangsa -bangsa khusus
segala bidang kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan dengan Pancasila sebagai landasan idiil serta Undang-Undang Dasar
nya Asia Tenggara, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemer dekaan , perdamaian abadi dan keadilan
1945 sebagai landasan konstitusionil. Un
sosial.
tuk itu berupaya membina rakyat supaya berkesadaran hukum , bernegara dan ber
PENUTUP.
Demokrasi Pancasila .
d . Memperjuangkan program pembangunan nasional yang rasionil untuk kepentingan rakyat banyak dan mendukung Pemerintah
serta berpartisipasi dalam pelaksanaannya di segala bidang kehidupan . Untuk itu berupaya meningkatkan Karya nyata dan menyempurnakan keakhlian serta ketram pilan sesuai dengan jenis kerja dan / atau lingkungan kerja, mendorong pembaharu
Doktrin : Golongan Karya ini disusun, di sepakati sebagai pengejawantahan tekad selu
ruh keluarga Besar Golongan Karya dalam me ngamalkan tugas Organisasi, pemerintahan dan kemasyarakatan . Ditetapkan di : DENPASAR , BALI Pada tanggal
: 24. OKTOBER 1978 .
MUSYAWARAH NASIONAL II GOLONGAN KARYA
11
ss
GOLONGAN ecaGOLO NGAN KARYA IKRAR GOLONGAN KARYA "PANCA - BHAKTI” -
1.
KAMI, WARGA GOLONGAN KARYA ADALAH INSAN YANG PERCAYA DAN TAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.
2.
KAMI, WARGA GOLONGAN KARYA ADALAH PEJUANG DAN PELAKSANA UNTUK MEWUJUDKAN CITA - CITA PROKLAMASI 1945 , PEMBELA SERTA PENGAMAL PANCASILA .
3.
KAMI, WARGA GOLONGAN KARYA ADALAH PEMBINA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA YANG BERWATAK SETIA KAWAN .
4.
KAMI, WARGA GOLONGAN KARYA BERTEKAD BULAT MELAKSANAKAN AMANAT PENDERITAAN RAKYAT UNTUK MEMBANGUN MASYA
RAKAT ADIL, MAKMUR , AMAN , TERTIB DAN SENTAUSA. 5.
KAMI, WARGA GOLONGAN KARYA SETIA PADA UNDANG -UNDANG DASAR
1945 MENGUTAMAKAN KERJA KERAS , JUJUR DAN BERTANGGUNG JAWAB, DALAM MELAKSANAKAN PEMBAHARUAN DAN PEMBA NGUNAN .
00000000000000000
000000000000
QOOO
1
GIOCODOLOXICORDIOXID /2010 PENJELASAN DAN URAIAN IKRAR GOLONGAN KARYA
Untuk memiliki kemantapan keseimbangan
diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dimana cita - cita proklamasi tersebut hanya dapat dengan adanya kesatuan dan persatuan Bangsa, membangun segala bidang kehidupan baik lahir maupun bathin dengan memegang
dalam kehidupan lahiriah dan batiniah serta mempunyai jiwa dinamis sanggup perjuangan serta mampu melanjutkan Bangsa dalain mencapai tujuan Nasional , maka sebagai warga Golongan Karya sudah selayaknyalah Percaya dan Taqwa kepada
teguh landasan idül Pancasila dan landasan kons
Tuhan Yang Maha Esa.
bersumber dari Amanat Penderitaan Rakyat,
tisionil Undang - Undang Dasar 1945 . 2.
Golongan Karya adalah organisasi yang berasaskan Pancasila dan Undang -Undang Dasar
1945 yang bertujuan mewujudkan cita - cita Bangsa seperti termaktub dalam Undang Dasar 1945 .
Undang
SEBAGAI WARGA GOLONGAN KARYA ADALAH PEJUANG DAN PELAKSANA MEWUJUDKAN UNTUK CITA -CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 , PEM BELA SERTA PENGAMAL PANCASILA .
Kemerdekaan yang dicapai berkat Rahmat Tuhan Yarg Maha Esa dan melalui perju angan Rakyat , telah memberikan kesem patan kepala Bangsa Indonesia untuk me
Golongan Karya merupakan gerakan pembaha ruan dan pembangunan disegala bidang dengan landasan Program perjuangan karya dan keka yaan , yang mendasarkan pada kemasyarakatan ,
wujudkan cita - citanya, yakni suatu masya
jenis kerja /propinsi dan Lingkungan kerja /
rakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila didalam
fungsi.
wadah Negara Kesatuan Republik Indo
Berdasarkan hal - hal seperti tersebut di atas, maka Warga Golongan Karya ber-ikrar
nesia .
Untuk mer - alisir cita-cita inilah diperlukan
untuk : 1. 1.
0
Bahwa kemerdekaan Bangsa Indonesia yang
suatu perj iangan dan pelaksanaan tera rah dan terus-menerus secara konsekwen berdasarkan Pancasila dan Undang - Un dang Dasar 1945 .
SEBAGAI WARGA GOLONGAN KA SEBAGAI WARGA GOLONGAN KARYA ADALAH INSAN YANG PERCAYA DAN DAN TAOWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA .
Warga golongan Karya pejuang serta pelak sana yang secara idiil maupun secara struk tuil berorientasi pada pembangunan sekali gus pembela serta pengamal Pancasila un
Di dalam Usaha - Usaha Dasar 1945 Negara Republik Indonesia berdasarkan ke - Tu hanan Yang Maha Esa. Atas dasar keper cayaan Bangsa dan Negara Indonesia ter
hadap Tuhan Tuhan Yang Maha Esa itulah maka kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia di dalam hubungannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah tertumpun di dalam suatu wadah yang kokoh .
tuk merealisir cita - cita Proklamasi 17
Agustus 1945 . 3.
SEBAGAI WARGA GOLONGAN KARYA ADALAH MEMBINA PERSATUAN DAN KESATUAN BANSA YANG BERWATAK SETIA KAWAN
OXO000
0000000
0100000000000000001
00000
Di dalam Undang
teraan Umum , mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut serta melaksanakan keter tiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan Keadilan Sosial.
Undang Dasar 1945
telah dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan. Negara menurut pengertian Undang - Undang Da sar 1945 itu menghendaki persatuan meli puti segenap Bangsa Indonesia. -
Untuk itu perlu pembinaan untuk mewu judkan wawasan Nusantara yang merupa kan satu kesatuan politik , satu kesatuan
sosial dan budaya, satu kesatuan ekonomi, serta satu kesatuan inilah pembangunan Nasional dapat dilaksanakan sebaik baiknya, dimana segenap Warga Golongan Karya dengan berlandaskan prinsip - prinsip organisasi yang terarah merupakan pembina persatuan dan kesatuan Bangsanya yang
Warga Golongan Karya bertekad bulat
untuk melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat tersebut. 5.
SEBAGAI WARGA GOLONGAN KARYA SETIA UNDANG - UNDANG DASAR 19
45 , MENGUTAMAKAN KERJA KERAS, JUJUR DAN BERTANGGUNG JAWAB
DALAM MELAKSANAKAN PEMBAHA RUAN DAN PEMBANGUNAN .
Seluruh usaha dan perjuangan itu akan ter
wujud apabila seluruh Bangsa Indonesia
berwatak setia - kawan. -
serta pada Pncasila yang telah falsafah dan
Pasar Negara 4.
SEBAGAI WARGA GOLONGAN KARYA BERTEKAD BULAT MELAKSANAKAN AMANAT PENDERITAAN RAKYAT UN TUK MEMBANGUN MASYARAKAT A
DIL, MAKMUR , AMAN , TERTIB DAN
Republik
Indonesia dan
Undang - Undang Dasar 1945 . Bahwa kita suatu Bangsa dan masyarakat
menuntut pembaharuan yang terus - mene .
rus melalui kekaryaannya sesuai dengan
kemajuan - kemajuan Ilmu dan Teknologi serta nilai - nilai kehidupan dan penghidu
SEJAHTERA . pan .
Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang di
Dengan dijiwai seniangat pembaharuan dan akselerasi - akselerasi pembangunan Warga -
proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 bersumber dari amanat Penderitaan
Rakyat. Pelaksanaan ini tentu saja mempu nyai tujuan yang terarah dan sudah pasti yakni : melindungi segenap Bangsa Indo nesia dan seluruh Tanah Tumpah Darah
Golongan Karya nelaksanakan usaha - usa ha peningkatan kaya dan kekaryaan dalam
bidang kemasyarakatan, keahlian dan ke trampilan sesuai dengan lingkungan dan jenis kerjanya dengan jujur dan bertang gung jawab .
Indonesia dan untuk memajukan kesejah
00000000 14
1
TATA PENGGUNAAN IKRAR
Penggunaan Ikrar : 1. Pada pelantikan pengurus (Pimpinan dan 2. Pada pelantikan pengurus (Pimpinan dan anggota ) : Koordinasi Kekayaan Tingkat Pusat, Tingkat 1, Tingkat II dan SATKAR /POKKAR -POKKAR . 3. Dalam pelepasan kader -kader, setelah para kader menjalani, masa kaderisasi.
4. Idem dengan penggunaan Panji -panji se
0000
anggota ) : DPP , DPD Tk . I dan DPD Tk . II.
bagai berikut :
a. Tingkat Pusat : ( 1 ). Dalam MUNAS . ( 2 ) ' Dalam RAPIM
(3) Dalam MUKERNAS. (4)
H.U.T.
(5 ) Dalam upacara -upacara Nasional yang setingkat dengan ad. 1,2,3 . (6) Dalam acara - acara tingkat Nasional
yang dianggap layak oleh DPP . b. D.P.D. Tingkat I : ( 1 ). Dalam MUSDA .
( 2) Dalam MUKERDA . (3 )
H.U.T.
(4) Dalam upacara - upacara Daerah yang setingkat dengan ad. 1,2,3. (5 ) Dalam acara -acara tingkat Daerah yang dianggap oleh DPD Tingkat I. c. D.P.D. Tingkat II : ( 1 ). Dalam MUKERDA (2)
H.U.T.
(3 ) Dalam upacara - upacara Daerah yang setingkat dengan ad. 1,2. (4) Acara -acara tingkat Daerah yang di anggap layak oleh DPD Tingkat II.
器 15
DPP GOLKAR
MASA BAKTI 1983-1988
Sudharmono, SH
R. Sukardi.
A.E. Manihuruk
K.H. Tarmudji.
Ny. As. Murpratomo,
R.H. Sugandhi.
Drs. Gatot Suwagio
Drs. Imam Sudarwo.
Utoyo Usaman
Ir. Sarwono Kusumaatmadja.
17
1
Akbar Tanjung
A.A. Oka Mahendra, S.H.
Drs. Sudarmadji
David Napitupulu .
Zarlons Zaghlul, SH
Ny. T.S. Darsoyo.
Andi Mochtar, SH .
18
Daryono , SH .
Tatto S. Prajamanggala.
1
Ir. Rachmat Witular
Ki Suratman
Aulia Rahman, SH
Drs. Jakob Tobing MPA.
Zulharmans.
Drs. Freddy Latumahina.
Basyuni Suriamihardja.
Anang Adenansi.
Ir. Usman Hasan.
19
1
1
· Ir. Ny. Tati S Soemiarno.
Drs. Soekarno, MPA
Effendi Yusuf, SH .
1
Ny. Busyiri
dr. Z.U. Sidiki
20
Sri Rejeki, SH
Prof. Dr. Ibrahim Hasan .
K.H. Qodratullah
A Albert Hasibuan , SH
Drs. Moerdopo
Drs. Waskito.
Eric Samola, SH .
M. Hatta Mustafa, Sy
Prof. Dr. Fuad Hasan.
Ir. Siswono Yudohusodo.
Drs. Noegraha Besoes.
Yusuf Wanandi, SH .
21
OOOOOOO
0000OOOOOO
Personalia Dewan Pembina Golkar 1.
KETUA MERANGKAP ANGGOTA
II .
WAKIL-WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA : 1. UMAR WIRAHADIKUSUMAH
( Kini Wakil Presiden R.I. )
mok
: SOEHARTO ( Kini Presiden R.I. ).
2. M. PANGGABEAN .
III.
ANGGOTA-ANGGOTA :: H. AMIRMACHMUD SURONO H. ALAMSYAH RATUPRAWIRANEGARA . PROF. DR . ALI WARDANA. DRS . RADIUS PRWIRO
PROF . DR . JB. SOEMARLIN. PONIMAN . SUD OMO. BUSTANIL ARIFIN SH . PROF. DR . EMIL SALIM.
PROF. DR . ING. BJ . HABIBIE. NY . L'SOETANTO SH . .
NY . NANI SOEDARSONO SH .
MARTON O. IR. ACHMAD AFFANDI . IR . HARTARTO .
SOEDJARWO PROF . DR . NUGROHO NOTOSUSANTO. SOEPARDJO ROESTAM . RACHMAD SALEH SE.
SOENANDAR PRIJOSOEDARMO ALI MOERTOPO. M. KHARIS SUHUD.
PROF . DR. WIDJOJO NITISASTRO . DARYATMO. H. AMIR MOERTONO . SH . MASHURI SH .
MAR SOEDJONO HUMARDANI. H. ACHMAD LAMO .
DR. SUHARDIMAN .
X0000000010 100.000 22
K.H. THOHIR WIDJAJA . SOEGIARTO. AGUS SUDONO. MAKMUN MUROD .
PROF. DRS . HARUN ALRASYID ZAIN . PROF. IR. SOEDARSONO HADISAPOETRO .
IV.
SEKRETARIS -SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA :
PROF. DR. AWALUDDIN DJAMIN MPA. SAPARDJO . DRS . COSMOS BATUBARA . H. HARMOKO . dr . ABDUL GAFUR .
SUSUNAN PERSONALIA PRESIDIUM HARIAN
DEWAN PEMBINA GOLKAR
1.
KETUA MERANGKAP ANGGOTA
:
M. PANGGABEAN .
2.
ANGGOTA -ANGGOTA
:
H. AMIR MACHMUD .
000000000000000
DR. AMINO GONDOHUTOMO
SURONO. PROF . DR . ALI WARINA.
H. ALAMSYAH RATUPRAWIRANEGARA DRS . RADIUS PRAWIRO . MAKMUN MUROD .
PROF. DR. JB. SOEMARLIN . ALI MOERTOPO . MARTON O.
SOENANDAR PRIJOSOEDARMO . 3.
SEKRETARIS -SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA :
PROF. DR. AWALUDDIN DJAMIN . SAPARDJO. DRS. COSMOS BATUBARA . H. HARMOKO . Dr. ABDUL GAFUR .
[ at ] go ଆ IETIES 23
MASA BAKTI 1983-1988 SUDHARMONO , SH .
I. KETUA UMUM II.
KETUA -KETUA
:
SUKARDI A.E. MANIHURUK K.H. TARMUDJI
R.H. SUGANDHI DRS . GATOT SUWAGIO
DRS. IMAM SUDARWO UTOJO USMAN , SH .
IR. SARWONO KUSUMAATMADJA III. , SEKRETARIS JENDERAL IV. WAKIL -WAKIL SEK. JENDERAL AKBAR TANDJUNG A.A. OKA MAHENDRA, SH DRS. SUDHARMADJI DA VID NAPITUPULU V.
BENDAHARA
VI . WAKIL -WAKIL BENDAHARA
:
ZARLONS ZAGHLUL , SH
:
NY . T.S. DARSOYO
0.0010.000.00
NY . AS . MURPRATOMO
ANDI MOCHTAR , SH.
DEPARTEMEN -DEPARTEMEN : 1.
DEPARTEMEN PEMENANGAN PEMILU DARYONO, SH . TATTO S. PRAJAMANGGALA
2.
-
DEPARTEMEN ORGANISASI , KEANGGOTAAN DAN KADERISASI : IR. RACHMAT WITULAR . DRS. JAKOB TOBING MPA.
3.
DEPARTEMEN PENDIDIKAN : BASYUNI SURIMIHARDJA KI SURATMAN -
ocor 24
20000
30.00
VII.
200 CR R0 2 Y - YYYT I
DPP GOLKAR
0.000000
00000ORIOOKOOKOKOI.C.DOLID
ZULHARMANS -- ANANG ADENANSI
5. DEPARTEMEN PEMUDA : .
AULIA RACHMAN ' SH DRS . FREDDY LATUMAHINA .
6.
DEPARTEMEN TANI DAN NELAYAN : IR. USMAN HASAN IR . NY. TATI S. SOEMIARNO
7.
DEPARTEMEN TENAGA KERJA :
-
DRS . SOEKARNO , MPA . EFFENDI YUSUS SH .
8.
0101010000101001
@2000 2
MEDIA MASSA :
0000
4.. DEPARTEMEN PENERANGAN , PENERBITAN DAN
EFFENDI YUSUF, SH
DEPARTEMEN WANITA NY. BUSYIRI
SRI REJEKI, SH . 9.
DEPARTEMEN KEROHANIAN :
K.H. QODRATULLAH . DR. Z.U. SIDIKI 10.
DEPARTEMEN CENDEKIAWAN : PROF . DR. IBRAHIM HLASAN
ALBERT HASIBUAN , SH . 11. DEPARTEMEN SENI BUDAYA : - DRS . WASKITO DRS. MOERDOPO 12.
DEPARTEMEN KOPERASI DAN WIRASWASTA : IR. SISWONO YUDOHUSODO
ERIC SAMOLA , SH . 13. DEPARTEMEN PENGABDIAN MASYARAKAT : M. HATTA MUSTAFA , SH. DRS. NOEGRAHA BESOES
14. DEPARTEMEN HUBUNGAN LUAR NEGERI : PROF . Dr. FUAD HASAN YUSUF WANANDI , SH
XOXOXO
OMOCIONO 25
PENGHARGAAN " PINISEPUH " Duabelas tokoh dan pejoang Golkar, di gedung DPP Golkar
Slipi, Jakarta menerima penghargaan " Pinisepuh "Golkar dari Dewan Pembina Golkar. Mereka adalah Sri Sultan Hamengkubowono IX, H. Adam Malik , Prof. Dr. Satrio, K.H. Sohibul Wafa
Tadjul Arifin , Prof. Dr. Ir. Thoyib Hadiwidjaja. K.H. Machmud. K.H. Sapari. K.H. Habib Alhabsy, Sayuti Melik , Djamal Ali SH ,Moedjono SH dan Moch Noer. Tampak Ketua Umum DPP Golkar, Soedarmono SH , memasukkan cincin ke jari manis H. Adam Malik (SK /Djar wanto ).
Pinisepuh Golkar Terima Penghargaan
Kebesaran Golkar Tercapai Berkat kepercayaan Rakyat Golkar sebagai kekuatan sospolpendukung Orde Baru bertekad melanjutkan , meningkatkan ,
entasi pembaharuan dan pembangunan lahir
kar dewasa ini berhasil dicapai karena Golkar manunggal dengan rakyat, dengan jiwa serta cita -cita rakyat yaitu membangun masyarakat Pancasila. Kebesaran Gokar tercapai berkat kepercayaan rakyat dan tanpa kepercayaan itu Golkar bukan apa-apa. Kepercayaan itu berkat
batin yang diabdikan kepada kepentingan se-
juga
dan menyempurnakan garis perjuangan Orba
yang berasaskan Pancasila sebagai satu -satunya asas dan berlandaskan UUD 1945 serta berori-
kegigihan perjuangan
dan
keteladanan
luruh rakyat dengan berpijak kokoh pada kepri-
tokoh -tokoh pejuang Golkar yang ikut melahir badian diri. kan , membersarkiin , serta menjaga Golkar berjalan sesuai cita-cita kelahirannya. "Karena Demikian dikemukakan Ketua Umum DPP nya wajarlah kalau kita memberi penghargaan Golkar Sudharmono SH dalam upacaya pem- kepada tokoh -tokch dan pemimpin yang ber
berian penghargaan kepada para piniespuh hasil menjalankan kepemimpinan dalam Gol Golkar dan Ketua DPD Golkar Tingkat I se-
kar," ucap Sudharmono .
luruh Indonesia masa bakti 1979/1984 yang
Tokoh Golkar yang ditetapkan sebagai pinisepuh adalah pejuang Golkar yang mengab dikan diri sebagai bagi pertumbuhan , kebedsaran dan kejayaan organisasi tersebut. Walaupun
berlangsung di kantor DPP Golkar, Slipi, Ja karta .
Dikemukakan lebih lanjut kebesaran Gol-
26
kini mereka tidak aktif dalam kepengurusan Golkar namun kewibawaan dan kepemimpinan tetap diperlukan dalam membina Golkar.
Para pinisepuh itu mendapat penghormatan menghadiri rapat-rapat Dewan Pembina, DPP
bangsa Indonesia harus tinggal landas.” Karena keadaan yang berat dan kita tidak boleh gagal dalam tinggal landas ini, saya tekankan agar Golkar sejak sekarang harus mempersiapkan diri malakukan perencanaan yang manap untuk
Golkar atas undangan, memberikan pendapat pemilu 1987,” katanya.
Tokoh -tokoh yang terpilih dan ditetapkan
Mengawali sambutan singatnya, Sultan menjelaskan pengalaman pribadinya dalam kam panye di Jawa Timur, Jawa Tengah , dan Yog yakarta dalam menghadapi Pemilu pertama,
menjadi pinisepuh ialah Sri Sultan Hamangeku buwono IX, H. Adam Malik , Prof. Dr. Satrio ,
kedua dan ketiga . Sultan juga mengatakan semula ketika
atau sumbangan pikiran baik lisan maupun
tertulis demi kebaikan Golkar, serta menghadiri upacara yang diselenggarakan Golkar.
KH . Sohibul Wafa Tadjul Arifin , Prof. Dr. Ir.
diberitahu akan menerima penghargaan mengi
Thoyib Hadiwidjaya, KH Machmud , KH . Sapari,
ra tugasnya sudah selesai yang berarti pensiun .
KH Habib Alhabsyi , Sayuti Melik , Djamal ALi SH , Moch Noer dan Moedjono SH .
Tetapi setelah mendengarkan surat keputusan sebagai pinisepuh itu ternyata perkiraannya salah . " Tugas kami sebagai pinisepuh ternyata
Penepatan mereka telah melalui penelitian dengan tolok ukur yang benar, dan ditetapkan melalui SK Dewan Pembina Golkar No. 20/ DP/
belum selesai," demikian Sri Sultan .
1984 tertanggal 5 Januari 1984 dan ditanda
tangani Ketua Dewan Pimpinan Golkar Soharto . Dijelaskan lebih lanjut, mereka itu terlibat
Pendidikan Politik
Ketua Presidium Harian Dewan Pembina
dalam perjuangan Golkar terutama dalam masa
sulit jaman Orde Lama ketika Golkar berusaha meluruskan perjalanan bangsa diatas rel Panca
sila dan UUD 1945 menghadapi ancaman PKI. Dikatakannya, upacara tersebut dilaksa
Golkar, M Panggabean mengatakan , pemberian penghargaan kepada para pinisepuh Golkar itu merupakan pendidikan politik bahwa Golkar tidak mengenal kata -kata "habis manis sepah
nakan 11Maret1984 di karenakan sekalgius dibuang”. Golkar selalu menempatkan siapa memperingati HUT Supersemar yang merupa saja sesuai dengan tempatnya . kan tonggak kelahiran Orde Baru . Penghargaan itu disampaikan kepada para
Penghargaan kepada 12 tokoh itu sangat
pinisepuh berupa piagam kehormatan dan cin cin emas 13 gram yang bertanda gambar Gol kar. Penyerahan tanda penghargaan tersebut di
tepat , yang tidak lain merupakan buah hasil pengabdian mereka kepada Golkar. Mereka telah tampil sebagai pejuang dalam pertumbuhan dan perkembangan Golkar dengan memberikan
lakukan oleh Ketua Umum DPP Golkar Su dharmono.
teladan kerja keras dan pengorbanan , sehingga memungkinkan Golkar tumbuh dan berkembang
Selesai penyerahan , Sudharmono, juga me
menjadi besar seperti sekarang. Mereka telah mengisi hari-hari penuh tantangan dalam sejarah perjuangan Golkar dengan tekad yang membaja . Tekad dan kerja keras yang me reka lakukan telah memungkinkan Golkar tampil menjadi kekuatan Sospol yang dipercaya
nyampaikan piagam penghargaan kepada Ketua DPD Tk I Golkar seluruh Indonesia masa bakti 1979/1984 yang diwakili oleh Soekidjo Dig dowiratmo dari Bali.
dan didukung rakyat. Hadir dalam
acara tersebut antara lain
Ketua DPR MPR Amir Machmud , sejumlah
Perencanaan Yang Mantap Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam sambutan singkatnya mengatakan agar Golkar sejak sekarang sudah melakukan perencanaan
yang manap , Ini mengingat keadaan tahun 1987
Menteri Kabinet Pembangunan IV , dan anggota DPA , anggota DPP Golkar dan utusan DPD Ting kat I seluruh Indonesia . Acara yang berlangsung
meriah itu diawali dengan pembacaan ikrar Golkar.
27
SAMBUNGAN LANGSUNG INTERNASIONAL
(SLI)
PT.( Persero ) INDOSAT Penyelenggara Telekomunikasi Internasional di Indonesia bekerjasama dengan PERUMTEL menyelenggarakan
Sambungan Langsung Internasional ( SLI ) dari dan ke negara -negara : KODE No.
KODE
No.
NAMA NEGARA
NAMA NEGARA NEGARA
NEGARA
1.
Australia
61
29 .
Jepang
2.
Austria
43
30 .
Argentina
965 82
3. 4.
Kuwait Korea Selatan
Amerika Serikat
33 .
Luksemburg Malaysia
352
S. 6. 7.
Aldjazair Antilen Belanda
34 .
Meksiko
Malawi
52 265
8.
Bahrain
973
35 . 36
Mesir
9. Belanda
31
37
Vigeria
Arab Saudi
54
31 .
466
32 .
213.214.215 599
81
60
20
10. Belgia
32
38
Soruegia
234 47
11 .
55
39
57
40
Polandia Portugal
351
13. Chili
56
41
Perancis
33
14. Chekoslovakia
42
12 .
Philipina
63
Brazilia
12. Colombia
48
675
45
43 .
Papua Nugini
16. Emirat Arab 17. Finlandia 18. Gibraltar
971
44 .
Romania
40
358
45 .
Selandia Baru
64
350
46 .
19. Gabon
241
47 .
Srilanka Samoa - US
20. Hawaii
1808
48 .
Swedia
852
49
15 .
Denmark
21. Hongkong
354
SI . 52 .
Siniss Singapura Spanyol Thailand
22. Inggris 23 .
India
24 .
Islandia
50 .
91
94 684
41
65 34 66
964
53 .
Taiwan
26 .
Italia
39
54 .
Turki
90
27 .
Jerman Barat Jerman Timur
19
55
Yugoslavia
38
56
Yunani
30
25. Irak
28 .
SAX
886
PT Indosat ( PERSERO )
European Asian Bank The European bank for business in Asia Nikmatilah keuntungan yang ditawarkan setiap saat dari European Asian Bank melalui sarana deposito berjangka yang telah diatur agar uang Anda bekerja lebih keras dan efektif dengan perasaan aman berkat keahlian dan reputasi serta pengalaman kami.
Kami jamin Anda dengan kerahasiaan dan
pelayanan kami yang terbaik. Fixed depositi
Deposito borjangka. 1 3 6 12
bulan bulan bulan bulan
diatas 25 juta Rph .
1 - 25 Juta Rph. 16,00 % p.a.
17,00 % p.a.
17,00 % p.a. 18,00 % p.a.
18,00 % p.a.
18,00 % p.a. 18,50 % p.a.
18,50 % p.a.
tingkat bunga untuk deposito dalam mata uang asing serta traveller's cheque dalam DM. US $ . £ dapat Anda peroleh dengan menghubungi kami.
Khusus untuk peminat dari luar Jakarta : Silahkan anda mengisi kupon yang tersedia di bawah ini dan mengirimkan ke alamat kami .
-Kuponharap dikirimkan ke alamat kami di bawah ini satu set formulir pembukaan rekening akan kami kirim melalui deposit berjangka. Uang sejumlah Rp. ....... Bank ...
..... Setelah kami melengkapi dan mengembalikan formulir tadi.
Jika anda menerima dana sebelumnya, kami setuju bahwa deposito kami hanya akan berlaku efektif sejak tanggal Saudara menerima formulir di atas yang telah dilengkapi.
( tempat , igi , tanda tangan )
3 1
Eurasbank Building 80 , JI . Imam Bonjol; P.O. Box 135 Tel : 331092. Forex: 331502, 333035 Telex : 44114 EURAS I.A., Forex : 45841, 46513 Cable: Eurasbank
Hamburg • Bangkok • Bombay • Colombo • Hongkong • Jakarta • Karachi • Kuala Lumpur • Lahore .
Manila • Macau • Pusan • Seoul • Singapore • Sidney • Taipei • Tokyo
Drs. Mardius Hasyim Ketua Umum YAYASAN KARYA PANCA BHAKTI PUSAT sedang menye rahkan Buku Kenangan HUT Golkar Ke. 19 kepada Bapak Martono Menteri Transmigrasi.
P.T.ELANG LAUT GENERAL TRADING 0 INDUSTRY ENGINEERING
CONSTRUCTION
Jalan Gondangdia Lama 32 , Jakarta Pusat telp . 363944 , 326730 telex 45632 Elaut IA P.O. Boy 4688/JKT Mampu dan berpengalaman dalam memberikan jasa -jasa dibidang : 1.
hot & cold insulation
2.
perdagangan umum , meliputi produk-produk : pompa dan kompresor merk Hamworthy dari Inggris *
marine gearbox merk ZF dari Jerman Barat
* forklift kapasitas 2 s/d 10 ton merk Nissan dari Jepang **
peralatan pemadam kebakaran merk Ziegler dari Jerman Barat *
tabung-tabung pemadam api merk Gloria dari Jerman Barat 3.
30
konsultan enjiniring untuk studi lingkungan
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT I DAERAH ISTIMEWA ACEH MASA BHAKTI 1984 - 1989 -
1.
KETUA
:
H. AHMAD AMINS
2.
WAKIL KETUA
:
A. MASRI
3.
WAKIL KETUA
:
DRS. TH . HAMID MAB
4.
SEKRETARIS
:
DRS. M. DIAH IBRAHIM
5.
WAKIL SEKRETARIS
:
H. DI . MURTALA
6.
WAKIL SEKRETARIS
:
MURSHID MINOSRA
7.
BENDAHARA
:
DRS . H. NURNIKMAT
8.
WAKIL BENDAHARA
:
MUHAMMAD , SH
9.
WAKIL BENDAHARA
:
DRS . ANWAR ZIAD
10.
DRS. SAID MAHMUD
BIRO PEMENANGAN PEMILU
H. USMAN LATIF JACOB
11 .
BIRO ORGANISASI KEANGGOTAAN DAN KADERISASI
:
DRS. HR . ISHAK
DRS. SY AMSYU DIN YACUB
. 12
BIRO PENDIDIKAN DAN KURSUS
KURSUS 13 .
14 .
::
ASNAWI HASMI , S : ALI SULAIMAN , SH
BIRO PENERANGAN , PENERBITAN DAN MASS MEDIA
:
T. SYARIF ALAMOEDIN SYECH AHMADIN
BIRO PEMUDA
:
IBRAHIM PIDI
ZAINUDIN HAMID 15 .
BIRO TANI DAN NELAYAN
:
IR . M. NUR QAIBITA TENGKU BUSTAMAN
16 .
17 .
BIRO TENAGA KERJA KOPERASI DAN
WIRASWASTA
:
DR . M. NUR YUSUF IBNU YOGIA
BIRO WANITA
:
NY . MAJID IBRAHIM DRA . ARMIATI
18 .
BIRO KEROKHANIAN
:
19 .
BIRO CENDEKIAWAN , SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
:
TENGKU H. SOFYAN HAMZAH TENGKU M. NURDIN SUFI DRS . SANUSI WAHAB DRS . H. MUKHTARUDIN BAYA
31
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT I SUMATERA UTARA
MASA BHAKTI TAHUN 1984 - 1989
1.
KETUA
: H. RAJA SYAHNAN , SH
2.
WAKIL KETUA
: DRS . M.T. PARDEDE
3.
WAKIL KETUA
:
4.
SEKRETARIS
: DRS. SLAMET RIYANTO
5.
WAKIL SEKRETARIS
: DRS . BERNHARD SIHOMBING
6.
WAKIL SEKRETARIS
: DR . H. FATHY DAKILAN
7.
BENDAHARA
:
DRS . H. M. YUNUS HARAHAP
8.
WAKIL BENDAHARA WAKIL BENDAHARA
:
DRS . M. HUSNI LUBIS
:
DR. RUSLANI
9.
10 .
BIRO PEMENANGAN PEMILU
11 .
BIRO ORGANISASI , KEANGGOTAAN DAN KADERISASI
IMRAL NASUTION
: NAHUD BANGUN H. ZAINUDDIN TANJUNG :
DRS. EDWARD SIMANJUNTAK ASLI BARUS
12 .
13 .
BIRO PENDIDIKAN DAN KURSUS KURSUS
:
DRS. AGUSMAN ST. BASA DRS . BAGINDA SAGALA
BIRO PENERANGAN , PENERBITAN DAN MASS MEDIA
: YASID A. WAHAB NASUTION
14.
BIRO PEMUDA
:
DRG . ZAINAL ARIFIN
DRS . E.D. GINTING 15 .
BIRO TANI DAN NELAYAN
:
IR. M. P. L. TOBING ZAINUDDIN SALEH
16 .
BIRO TENAGA KERJA , KOPERASI DAN WIRASWASTA
:
H. KURNIA GINTING A. HAKIM SIREGAR
17 .
BIRO WANITA
: NY . ASTAH IZIN PURBA NY . T. KALSUM
18 .
BIRO KEROKHANIAN
: H. UMARUDDIN SYAMSUDDIN CHRISTIAN LAROSA , STH
19.
BIRO CENDEKIAWAN , SENI BUDAYA , PENGABDIAN MASYARAKAT
32
IR . ERI SUKARJA :
MANSEN PURBA , SH
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT I SUMATERA BARAT MASA BHAKTI 1984 - 1989 .
1.
KETUA
:: DJOHARI KAHAR SH DT. BAGINDO
2.
WAKIL KETUA
:
DJAM ARIS JUNUS
3.
WAKIL KETUA
:
DRS . MISWAR
4.
SEKRETARIS
: DRS. RASJIDIN ACHIR DT. RAJO MALENGGANG
5.
WAKIL SEKRETARIS
: DR . ALIS MARAJO
6.
WAKIL SEKRETARIS
:
DRS. A. MALIK SAM
7.
BENDAHARA
:
SIDIK, SKI
8.
WAKIL BENDAHARA
: FAISAL HAMDAN SH . DT. RANGKAYO BASA
9.
BIRO PEMENANGAN PEMILU
: DRS . H. BAGINDO M. LETER . ACHMAD HOSEN DT. PINTU BASA , SH
10 .
BIRO ORGANISASI KEANGGOTAAN DAN KADERISASI
: DRS. SYARIEF ALI , MA. IR. HASAN BASRI NASUTION .
11 .
12 .
13 .
BIRO PENDIDIKAN DAN KURSUS KURSUS
: SOFYAN KAHAR , SH DRS . ANAS SYAFEI .
BIRO PENERANGAN PENERBITAN DAN MASS MEDIA
:
BIRO PEMUDA
:
ANAS LUBUK KAMARDI RAIS DT. P. SIMULTEH MARIZAL UMAR
DRS . DASRIL RAMLI 14 .
BIRO TANI DAN NELAYAN
: IR . MEILUS RIVAI SYAMSIR AMIEN
15 .
BIRO TENAGA KERJA , KOPERASI DAN WIRASWASTA
: MARAH SOFYAN RAMLAN , SH SOFYAN TAMAR
16 .
BIRO WANITA
:
NY . SOFIATI NOOR
NY . ATISAH ANWAR 17 .
BIRO KEROKHANI AN
:
DRS . H. FAUZAN DT. SINARO
NAN KUNING , MA DRS . YUSRAN ILYAS
18 . 18 .
BIRO CENDEKIAWAN , SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DR. SABARUDDIN ABBAS MPH :
CHAERUL HARUN
33
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT I JAMBI 1984 - 1989
MASA BHAKTI
1.
KETUA
:
H. MOHD . SYUKUR
2.
WAKIL KETUA
:
DRS . H. ABDURRAHMAN SAYOETI
3.
WAKIL KETUA
:
NY . S.TI RUBIAH AZHARI
4.
SEKRETARIS
:
DRS . MUCHYAN TAMBOSE
5.
WAKIL SEKRETARIS
:
DRS . RAMLIE DJALIL
6.
WAKIL SEKRETARIS
:
H. FAZLURAHMAN
7.
BENDAHARA
:
DRS. ABDUL MUTHALIB , HS.
8:
WAKIL BENDAHARA
:
ASNAWI NASUTION
9.
BIRO PEMENANGAN PEMILU
:
DRS. H.Z. MUCHTAR DAENG MAGUNA BAHRUDDIN KASIB , SH.
10 .
BIRO ORGANISASI KEANGGOTAAN : dan KADERISASI
IR. ZAINUL ZAINUDDIN BME K. ISMAIL MATCHIK .
11 .
12 .
BIRO PENDIDIKAN DAN KURSUS KURSUS
:
DRS . A. MUKTI ZAKARIA DRS. M. SYIROZIE ISMAIL
BIRO PENERANGAN , PENERBITAN DAN MASS MEDIA
:
SAMSULWATIR HARUN SAAD
13 .
BIRO PEMUDA
:
H. , KMS. ARSYAD SOMAD, SH . TOMMY EFFENDI MANAP, SH
14 .
BIRO TANI DAN NELAYAN
:
DRH . MAULIYAN H. BUIMIN HASAN
15 .
BIRO TENAGA KERJA , KOPERASI
DAN WIRASWASTA
:
R. MARJOYO PAMUK MAXWIN , BSc.
BIRO WANITA
:
NY . H. ROSMANIAR RUSDI
16 .
NY . HALIMAH HAMZAH
17 .
BIRO KEROKHANIAN
18 .
BIRO CENDEKIAWAN , SENI BUDAYA , DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
34
:
DRS . SULAIMAN ABDULLAH DRS . RAFI'I NAZORI IR . MURTEDJO SULAKSONO Z. ANSORI , SH .
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT I RIAU MASA BHAKTI 1984 - 1989
1.
KETUA
2.
WAKIL KETUA
:
RUSLAINI.
3.
WAKIL KETUA
:
K.H. A. KADIR MZ.
4.
SEKRETARIS
:
DRS: ISMED HARUNSYAH
5.
WAKIL SEKRETARIS
:
HARUN GHAZALY, BA.
6.
WAKIL SEKRETARIS
:
ELLYDA KHAIDIR, SH .
7.
BENDAHARA
:
DRS . SYED ABDULLAH GHAZALY
8.
WAKIL BENDAHARA
:
HADI SUTRISNO
9.
WAKIL BENDAHARA
:
H. ASRUL HARUN
BIRO PEMENANGAN PEMILU
:
DRS . ROSKIN HAR.
10 .
DRS! BAHARUDDIN YUSUF
FADLAH SULAIMAN , SH ,. 11 .
BIRO ORGANISASI KEANGGOTAAN DAN KADERISASI
:
DRS. M.L. TORUAN . H. MUHAMMAD ADNAN , BA .
12 .
BIRO PENDIDIKAN DAN KURSUS KURUSUS
:
DRS . H.A. GAFAR USMAN .
DRS . A. MUIS BILMUN . 13 .
BIRO PENERANGAN , PENERBITAN , DAN MASS MEDIA
:
JASMAN
RIDA K. LIAMSI 14 .
BIRO PEMUDA
:
DRS. ASRUL JAAFAR DRS . H.M. ZEN ROY.
15 .
BIRO TANI DAN NELAYAN
:
IR . FAUZI
T. SALEH SYARIF BSc . 16.
BIRO TENAGA KERJA , KOPERASI DAN
WIRASWASTA
:
A. MAKAHAMID , SH. DJUFRI HASAN BASRI
17 .
BIRO WANITA
:
NY., H. ISMAIL SUKO
NY. H. ROSMA J. SARAGIH , BA. 18.
BIRO KEROKHANIAN
:
H. SYUKUR LUTHAN BAKRI K. BA .
19 .
BIRO CENDEKIAWAN , SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
:
MARYADI , SH .
R. ADNAN DAUD, SH .
35
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT I BENGKULU
MASA BHAKTI TAHUN 1984 - 1989
1.
KETUA
:
BULDANI MASIK
2.
WAKIL KETUA
:
H. MOHD. SOFIAN YUSUF , SH
3.
WAKIL KETUA
:
DRS. HUDZAIFAH ISMAIL
4.
SEKRETARIS
:
ACHMAD RUSLI, SH
5.
WAKIL SEKRETARIS
:
BACHTIAR DJAMMAL, BA
6.
WAKIL SEKRETARIS
:
MARDI YUSUF, BSc.
7.
BENDAHARA
:
HARUN ZAINUDDIN
8.
WAKIL BENDAHARA
9.
BIRO PEMENANGAN PEMILU
10.
DRS , SALIMAN GIMIN
:
DRS. ADJIS ACHMAD UM AR , SH
:
ACHMAD RIVA'I
BIRO ORGANISASI, KEANGGOTAAN DAN KADERISASI
HAZAIRIN AMIN
11 .
BIRO PENDIDIKAN DAN KURSUS KURSUS
:
DRS. DAILAMI AMRAN ZAINUDDIN YASUL
12 .
BIRO PENERANGAN , PENERBITAN , DAN MASS MEDIA
13 .
:
BIRO PEMUDA
DRS. IMAM TAUHID R.E. SLANANG
AMRAN MARZUKI , SH DRS. ERMAN ACHMAD
14.
BIRO TANI DAN NELAYAN
15 .
BIRO TENAGA KERJA , KOPERASI DAN WIRASWASTA
IR . SYAKROWI NUZIR IR. BUDI SINULINGGA
:: DRS. SUNARDI SYAIFUL ANWAR
16.
BIRO WANITA
:
NY . MOCHTAR AZEARI , SH NY. ZUMRATUL AINI, BSc.
17:
BIRO KEROKHANIAN
:
BAHARUDDIN J, BA
DRS. YUSUF YACUB 18 .
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
36
DR. A.M. SEBAYANG
BIRO CENDEKIAWAN , SENI BUDAYA :
DRA. MAGDALENA MANAN
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT I SUMATERA SELATAN MASA BHAKTI TAHUN 1984-1989
1.
KETUA
: ZAINAL ABIDIN NING .
2.
WAKIL KETUA
: DRS. MAHALI
3.
WAKIL KETUA
: NY . IBRAHIM SOMAD
4.
SEKRETARIS
:
5.
WAKIL K SEKRETARIS
: DRS . H. M. ALHADY HAQ
6.
WAKIL SEKRETARIS
7.
BENDAHARA
:
8.
WAKIL BENDAHARA
: RUSDI ZEN
9.
BIRO PEMENANGAN PEMILU
! YAHUDIN SEHAT
A. NATAR
: M. H. RITONGA DRS. SABRUN CAROPEBOKA
DRS. SYAFIUDIN
10 .
BIRO ORGANISASI KEANGGOTAAN DAN KADERISASI
11 .
: H. SAMIRI RUKYAN CIK UBIR
BIRO PENDIDIKAN DAN KURSUS KURSUS
: DRS . AIDILFITRI SYAH DRA. SITI SAHIDA YANINA .
12 .
BIRO PENERANGAN , PENERBITAN DAN MASS MEDIA
:
DRS. ISMAIL JALILI
RAMLI SUTANEGARA 13 .
BIRO PEMUDA
: DRS . NOVI ARMAN SANI INDAWAN , SH
14 .
BIRO TANI DAN NELAYAN
: IR . SAIDI HARUN SYAIFUL M.D.
15 .
BIRO TENAGA KERJA , KOPERASI DAN WIRASWASTA
:
KARIM ANI, BA A. HAMID TUAH
16 .
BIRO WANITA
:
FATMAH EMAR , BA DRA . MUIDA
: DR. H. BURLIAN ABDULAH DRS . H. AZOM ROMLI
17 .
BIRO KEROKHANIAN
18 .
BIRO CENDEKIAWAN , SENI BUDAYA : DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DR. WAN ALKADRI
NY. ATIKA , SH
37
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT I LAMPUNG MASA BHAKTI 1984 - 1989
1.
KETUA
:
K. SUTOMO
2.
WAKIL KETUA
:
DRS . SUWARDI RAMLI
3.
WAKIL KETUA
:
DRS . MUN'IM SHOLEH
4.
SEKRETARIS
:
SUPRAPTO NITIHARDJO , SE .
5.
WAKIL SEKRETARIS
:
R.E. PRATIKNYO
6.
:
EFFENDI HASAN , SE
7.
WAKIL SEKRETARIS BENDAHARA
:
NURDIN MUCHAYAT, SE.
8.
WAKIL BENDAHARA
:
AKUM GINTING.
9.
BIRO PEMENANGAN PEMILU
:
H. , FACHRUDIN MAKDUM DRS . DELAMI ZEIN
10 .
BIRO ORGANISASI KEANGGOTAAN , SUTONO HADI WIDJOJO
DAN KADERISASI
DRS. SUTOMO 11 .
12 .
13.
BIRO PENDIDIKAN DAN KURSUS KURSUS
:
ISKANDAR SALEH , Z SE. DRS . DJAMALUDIN KD.
MASS MEDIA
:
IR . ZULKIFLI INDRAKESUMA SOLFYAN ACHMAD
BIRO PEMUDA
:
HARIRI PASHA , SE
BIRO PENERANGAN , PENERBITAN , DAN
IR. ISMED ISMAIL BALAU 14 .
BIRO TANI DAN NELAYAN
:
R. SUDARSONO IR . SUDARMEDI
BIRO TENAGA KERJA , KOPERASI DAN WIRASWASTA
:
H. JAFAR AMID MUSSOLIE RA'IS
16 .
BIRO WANITA
:
NY. UTIAH HELMI, SH . NY. K. SUDARSONO
17 .
BIRO KEROKHANIAN
:
H. MANSYUR TAMIN H. CHOLUSI MAKDUM
18 .
BIRO CENDEKIAWAN , SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
:
DRS. SYARIF ZULKARNAEN
15 .
NY . SUMENI SUDIRO
38
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT I DKI JAKARTA MASA BHAKTI 1984 - 1989
1.
KETUA
:
H. ACHMADI
2.
WAKIL KETUA
:
ACHMAD DJUNAEDI
3.
WAKIL KETUA
:
DRS . MED.
4.
SEKRETARIS
:
DRS . ZULKARNAEN DJABAR
5.
WAKIL SEKRETARIS
:
DRS . DJON SRIYONO
6.
WAKIL SEKRETARIS
:
WATTY AMIR
7.
BENDAHARA
8.
WAKIL BENDAHARA
:
DRS . ABDULKADIR KLABAT
9.
WAKIL BENDAHARA
:
DRS. J. SINUNGAN
BIRO PEMENANGAN PEMILU
:
DRS . SJAHRIR TANDJUNG
10.
AGUNG LAKSONO
IR' FAUZY BOWO
DR . ACE MULJADI
11 .
BIRO ORGANISASI KEANGGOTAAN , DAN KADERISASI
:
PRANATA SSP. DRS . FMT. RADJAGUKGUK
12
BIRO PENDIDIKAN DAN KURSUS KURSUS
:
DRS. KUSRIN , SH . H. BAMBANG PERMA.DI.
13 .
BIRO PENERANGAN , PENERBITAN , DAN MASS MEDIA
:
NASRUDDIN HARS DRS. DIDIET HARYADI
14 .
BIRO PEMUDA
ERWAN SUKARDJA FATHONI, SH .
15 .
BIRO TANI DAN NELAYAN
:
DRS . HA . LATIEF MUSTAFA
DRS . HIERU SUPARTO . 16 .
BIRO TENAGA KERJA , KOPERASI, DAN WIRASWASTA
:
IR . SUKRISMAN
FAUZI IBRAHIM 17 .
BIRO WANITA
NY . HENNY SUNARYO
DRA . NY . ERNA SUPARMAN
18 .
BIRO KEROKHANIAN
:
KH . SYARIFUDDIN SAPARI NY . H. HAYATI ZAENUDDIN
19.
BIRO CENDEKIAWAN , SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
:
IR . DJOKO HARTANTO DR . FX . SUBAGYO.
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT I JAWA BARAT MASA BHAKTI TAHUN 1984 - 1989
1
1.
KETUA
:
E. SURATMAN
2.
WAKIL KETUA
:
DRS. ANDUNG AMINULLAH ADIWILAGA
3.
WAKIL KETUA
:
BACHRUM SUHARSA
4.
SEKRETARIS
:
ENDANG RUSMA
5.
WAKIL SEKRETARIS
:
DRS. H. ENGKING SUWARMAN HASAN
6.
WAKIL SEKRETARIS
:
DRS. ELDIE SUWAN DIE
7.
BENDAHARA
:
DRS. RACHMAT ISKANDAR
8.
WAKIL BENDAHARA
:
ENDANG DJUNAEDI
9.
WAKIL BENDAHARA
:
YANA SUTLANA
10 .
BIRO PEMENANGAN PEMILU
:
11 .
BIRO ORGANISASI, KEANGGOTAAN
H. TAWAL GUNAWAN HARDI SUSILO
:
DUDU DURACHMAN
DAN KADERISASI
IR. DRS . LILI ASDJOEDIREDJA 12 .
BIRO PENDIDIKAN DAN KURSUS KURSUS
13.
:
R.A. TAMAN SASTRADIKARNA ISKANDAR ALAM CAROPE BOKA
:
BRAM M. DARMAPRAWIRA H. SAFDER YUSSACC
BIRO PENERANGAN , PENERBITAN DAN MASS MEDIA
14.
BIRO PEMUDA
:
15.
BIRO TANI DAN NELAYAN
: IR . FADHOLI HERNANTO
UPA SAPARI DRS . UWES CORNY
IR . AWAL KUSUMAH
BIRO TENAGA KERJA, KOPERASI 16 .
DAN WIRASWASTA
:
DRS . HIDAYAT.MA RACHMAT AMIR
17 .
BIRO WANITA
:
18 .
BIRO KEROKHANIAN
:
RATNA S. SOEWITAATMADJA DRA . NIKE KURYANA SASMITA EFFENDI , SH DRS . USMAN EFFENDI
19 .
BIRO CENDEKIAWAN , SENI BUDAYA
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
40
:
IR . NY . HERMINA SUYONO HADI DRS. WAHYU WIBISANA
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT I JAWA TENGAH MASA BHAKTI 1984 - 1989
H. KARDIMAN .
1.
Ketua
:
2.
Wakil Ketua
:
3.
WAKIL KETUA
:
4.
SEKRETARIS
:
IR. SOEKORAHARDJO . H. DRS. SOEPARTO. DRS . SOERATNO HS.
5. 6.
WAKIL SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS
:
I. SOEMARSONO , SH.
7.
BENDAHARA
8.
WAKIL BENDAHARA
9.
BID PEMENANGAN PEMILU
10 .
TARUN A, SH . H. MADUKI. : NY . SRI RAHAYU AMIN SOEDIBYQ ; SH . DRS. WAHYUDI. ; :
:
:
ARIEF SYAHRIAL.
:
DRS. SHRIYANTO . OEDANG SOEDARSONO , SH .
BIRO ORGANISASI KEANGGOTAAN , DAN KE KADERISASI
:
11.
BIRO PENDIDIKAN DAN KURSUS :
KURSUS
:
DR. RETMON O. NY . SRI HAYATI SOEWARNO DJOJOMARDOWO .
12. BIRO PENERANGAN , PENERBITAN DAN MASS MEDIA
:
:
13. BIRO PEMUDA
:
R. SAYOGO, SH . DRS. H. NURHADI ACHMAD. TJIPTO SOEDARMO
:
DJOKO MOELJONO .
:
J.B. SOEKARNO
: :
14.
BIRO TANI DAN NELAYAN
SOEY ATNO , SH . ISMAWAN DS.
15. BIRO TENAGA KERJA , KOPERASI, DAN WIRASWASTA
IR. BUDI SANTOSO .
16.
BIRO WANITA
17.
BIRO KEROHANIAN
18.
BIRO CENDEKIAWAN , SENI BUDAYA
:
NY . ZAIMAH ADNAN WIDODO NY . GOEK SOETJIPTO . K.H. ZUHRI AL AMIN . H. YUSUF RUH HAYAT, SH .
:
PROF. DR . MOELYONO.
:
DRS . HARTOYO ABDULLAH .
: :
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
:
41
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT I DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA BHAKTI TAHUN 1984 - 1989
1.
KETUA
:
KGPH H. MANGKUBUMI, sa
2.
WAKIL KETUA
:
PARWOTO
3.
WAKIL KETUA
:
R.M. KUSUMOATMOKO
4.
SEKRETARIS
:
DRS . ARIFIN ILYAS
5.
WAKIL SEKRETARIS
5.
WAKIL SEKRETARIS
:
DRS . WIDYATANAYA
6.
WAKIL SEKRETARIS
:
SOETRISNO SECODIPURO, SH .
7;
BENDAHARA
:
SOETRISNO PRAWIRO SOETRISNO
8.
WAKIL BENDAHARA
:
ADHI SOETRISNO
9.
BIRO PEMENANGAN PEMILU
:
J. SOEBENO DRS . SAMIRIN
10 .
BIRO ORGANISASI KEANGGOTAAN KAMIJO DRS . SETYO RAILADI
DAN KADERISASI
11 .
BIRO PENDIDIKAN DAN
SYAWAL HARJOPRAYITNO, BA
KURSUS -KURSUS
-12 .
13 .
BIRO PENERANGAN , PENERBITAN , DAN MASS MEDIA
DRS. TARMIDI
SOETADI , BA BAMBANG POERWOKO DRS. SO IM
BIRO PEMUDA
UTI KUMOROWATI, Bc HK. 14 .
BROTOWALUYO
BIRO TANI DAN NELAYAN
BAMBANG WIDAKSONO
15 .
BIRO TENAGA KERJA , KOPERASI DRS. SOEMANTRI NY . SOEGITO
DAN WIRASWASTA
16 .
NY . SOESTIWI SOEDOMO , SH
BIRO WANITA --
42
NY . KUN TING SUKARDI
17 .
BIRO KEROKHANIAN
DRS . H. SOEDARiviA DI SOETOMO BROBO BREMORO
18 .
BIRO CENDEKIAWAN , SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYARAKAT :
DRS . PARIATA WESTRA , SH DRS . SOEYANTO
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH
GOLONGAN KARYA TINGKAT I JAWA TIMUR MASA BHAKTI TAHUN 1983 · 1988
1.
KETUA
:
MOCH . SAID
2.
WAKIL KETUA
:
NY. ASRI SOEBARJATI SOENARDI , SH
3.
WAKIL KETUA
4.
SEKRETARIS
:
SOENTORO HOEDI ASMORO , SH
5.
WAKIL SEKRETARIS
:
DRS. ALI WARNO
6.
WAKIL SEKRETARIS
:
MOCHAMAD , BA
7.
BENDAHARA
:
IMAM SANTOSA , BA
8.
WAKIL BENDAHARA
:
9.
BIRO PEMENANGAN PEMILU
:
INDRA PRAJITNO DRS . SOEMARJONO HADIKOESOEMO
:
ANTON PRIJATNO, SH HANDRIJATNO , A
:
DJOKO SOEMADIO, SH DRS . SOEBARKAH
10.
BIRO PENDIDIKAN DAN KURSUS KURSUS
12 .
13 .
ARIEF SANTOSA , SH
BIRO ORGANISASI KEANGGOTAAN
DAN KADERISASI
11 .
H.A. HOEDAN DALDIRI
BIRO PENERANGAN PENERBITAN DAN MASS MEDIA
:
BIRO PEMUDA
:
SOENJOTO , BA MOCH . BINSJECH ABUJANI DRS . H. M. ROFIK KUSUMODILOGO SOEKARWO, SH
14 .
HAROEN AL RASJID
BIRO TANI DAN NELAYAN
RACHARTO 15 .
BIRO TENAGA KERJA . KOPERASI
DAN WIRASWASTA
SOERJONEGORO , SII H.D. SOEDIARSO
16 .
BIRO WANITA
NY. HARTINI MOCHTAR , SH NY . DRA . TOEMINATOEN MOCHNI
17 .
BIRO KEROKHANIAN
K.K. MOCHTAR SYAI'IN
DRS. BISPI AFANDI, MA 18 .
BIRO CENDEKIAWAN , SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DR . H. SENTOT M. SOEATMADJI :
DRS . SOETRISNO
43
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH
GOLONGAN KARYA TINGKAT I KALIMANTAN BARAT MASA BHAKTI TAHUN 1984 · 1989
1. KETUA
SOEMADI BcHk
2. WAKIL KETUA
:
DRS . JIMMI MOHAMAD IBRAHIM
3. WAKIL KETUA
:
RACHMAD SAHUDIN
4. SEKRETARIS
:
MOCHAMAD ATTA
5. WAKIL SEKRETARIS
:
WILLEM AMAT, BA
6. WAKIL SEKRETARIS
:
DJUPRI SALEH
7. BENDAHARA
:
MASʼUD ABDULLAH , SH
8. WAKIL BENDAHARA
:
NY . DRA. NIDAR ANSAR RACHMAN
9. BIRO PEMENANGAN PEMILU
:
R. SARWONO WHD . DRS . M.L. GOYE
10. BIRO ORGANISASI, KEANGGOTAAN DAN KADERISASI
11. BIRO PENDIDIKAN DAN KURSUS-KURSUS
DRS. A.M. JAPARI T. ARSEN RICKSON
:
:
- DRS . SYARIEF SAID ALKADRIE -- S.M. JIMMY SIMANJAYA
:
-- DRS. BASRIN NOURBUSTAN
12. BIRO PENERANGAN , PENERBITAN , DAN MASS MEDIA
DRS. HERY HANWARI AIS. 13. BIRO PEMUDA
:
.
- M. HUSNY THAMRIN , SH EDDY FADJARAI IR . BUDI HARIYANTO
14. BIRO TANI DAN NELAYAN
ALI ACHMAD HIDRUS 15. BIRO TENAGA KERJA , KOPERASI DAN WIRASWASTA
RONALD HARUN RASYID
: SO
16. BIRO WANITA
:
NAIB TAPPI NY . DRA. H. ANNA NOERAINIE SOEKARTONO
-- NY . YULITA IMAN KALIS - H. SYARIF M. ASYAHAB PIET ANDJIOE NYANGUN , SE
17. BIRO KEROKHANIAN
12. BIRO CENDEKIAWAN , SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
44
MAHMUD AKIL , SH . :
MOSES NYAWATH ELMOSWAT, SH .
1
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH MASA BHAKTI TAHUN 1984 - 1989
1.
KETUA
:
H. SOESHANDOKO
2.
WAKIL KETUA
:
MANASE PAHU
3.
WAKIL KETAA
:
IR. E. GERSON
4.
SEKRETARIS
:
IR . IMAM M. MUHARDIO
5.
WAKIL SEKRETARIS
:
DRS . LIBER SIGAI
6.
WAKIL SEKRETARIS
:
DRS . OKA SWASTIKA
7.
BENDAHARA
:
IR . ROEKMANTORO PRAYITNO
8.
WAKIL BENDAHARA
:
NY . HOSIANA LOBO
9.
BIRO PEMENANGAN PEMILU
:
H. M. ASYARI
10.
WAKIL KETUA
BIRO ORGANISASI KEANGGOTAAN DAN . KADERISASI
LIWAN TOEMON , SH . :
DRS . DINUS BIEM
DRS . GT. AFHANI 11.
BIRO PENDIDIKAN DAN KURSUS KURSUS
DRS . BUDI SISWANTO DRS . BELMAN NYANGKAL
12.
BIRO PENERANGAN , PENERBITAN , DAN MASS MEDIA
:
DRS. H. DUWITER MANGKUSARI SIUN IHIL, BA .
13.
BIRO PEMUDA
:
IR . RAHARDJO BASUKI WIJONO
LEON KENAN AJI, Sm . Hk . 14. BIRO TANI DAN NELAYAN
DRS . A.D. LEIDEN IR . SOEKIRNO
15. BIRO TENAGA KERJA , KOPERASI, DAN WIRASWASTA
YANSEN LAMBUNG ADRIAN NOVEL , BA
16. BIRO WANITA
NY . H. NOOR SALMAH A. KARIM NY . SJACHJAR
17. BIRO KEROKHANIAN
:
DRS . K. MOHD SHALEH BAHAUDDIN UPEN LIWIN
18. BIRO CENDEKIAWAN , SENI BUDAYA , DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
:
NY . TITIK SUNDARI , SH . RANDIAN SOERATNO , SH .
45
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR
MASA BHAKTI TAHUN 1984 - 1989
1.
KETUA
;
EDDY SUCHAEDI
. 2
WAKIL KETUA
:
SABRAN MALISI , SH .
3.
WAKIL KETUA
:
SYARIFUDDIN
4.
SEKRETARIS
:
DRS. AWANG FAROEK ISHAK
5.
WAKIL SEKRETARIS
:
DRS . H. HARITSAH RATMAN
6.
WAKIL SEKTERTARIS
܀
GAIRACH
DRS . ABDUSSAMAD
:
7.
BENDAHARA
:
ACHMAD RIDJANI , BA
8.
WAKIL BENDAHARA
:
NY . H. NILAKANDI HUSIN HANAFIAH
9.
BIRO PEMENANGAN PEMILU
:
-- DRS . A.L. HALIK DRS . PHILIPUS GAING
10 .
BIRO ORGANISASI , KEANGGOTAAN , DAN KADERISASI
DRS . H. ALWI A.S.
:
DRS. H. ASMUNI ALIE 11 .
BIRO PENDIDIKAN DAN kursus-KURSUS- KURSUS
12 .
BIRO PENERANGAN , PWNERBITAN
12 .
BIRO PENERANGAN, PENERBITAN , DAN MASS MEDIA
DRS . ABDULLAH MARKAR DRS . ACHMAD SJARIFUDDIN
- M. SALEH DJAYA
DRS . JAKSON A. RIVAI 13 .
BIRO PEMUDA
14 .
BIRO TANI DAN NELAYAN
DRS . H. ACHMAD AMINS DRA . HANIAH MARDJANS
.
-- IR . A. MOERSID
H. ACHMAD BAHTAR 15 .
BIRO TENAGA KERJA , KOPERASI , DAN WIRASWASTA
ABUBAKAR ALI HASAN
-- CH . RIZAAL LAMARAUNA 16 .
H. DAYANG ARHARIAH ISHAK
BIRO WANITA .
17 .
BIRO KEROKHANIAN
SO
NY . QONIAH QODIM ASYHARY , BA H. SAFRANI ASRY
-- DRS. H. TARMIDZI ISMAIL 18 .
46
BIRO CENDEKIAWAN ,SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
:
IR. H. SOEDARSONO SOEKARDI DRS . ABDUL MUIS
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN MASA BHAKTI TAHUN 1984 - 1989
1.
KETUA
2.
WAKIL KETUA
:
HAJI USMAN DUNDRUNG
3.
WAKIL KETUA
:
DRS . ABDUL DJEBAR HAPIP, MA
4.
SEKRETARIS
:
HAJI HUSNI THAMRIN . SH
5.
WAKIL SEKRETARIS
:
NY . ASMA AMRAN ,
6.
WAKIL SEKRETARIS
:
DRS ' THABERANI JAUHAR
7.
BENDAHARA
: DRS . HAJI GT. HASAN AMAN
8.
WAKIL BENDAHARA
: HAJI SITI RUSMILAWATI ZAIN
9.
BIRO PEMENGANGAN PEMILU
: HAJI MAS ABI KARSA
HAJI MUHAMMAD ISMAIL ABDULLAH
SH .
ALWI ABDUL LATIF 10 .
BIRO ORGANISASI KEANGGOTAAN DAN KEDERISASI
: DRS. ARMAIN DJANIT DRS . NOERSASI BASTHAMI
11 .
BIRO PENDIDIKAN DAN KURSUS KURSUS
: HAJI ANDI AMRULLAH , SH
. 12
DARMANSYAH JAMAIN , SH .
BIRO PENERANGAN , PENERBITAN , DAN MASS MEDIA
: DRS . H.Y. DJOK MENTAYA
M. ARSYAD SUBIK, BA 13 .
BIRO PEMUDA
: HAJI SYAMSUL MU'ARIF , BA SYARIFUDDIN ILMI
14 .
BIRO TANI DAN NELAYAN
: IR . FARKINSYAH ARSYAD
SYAHRANI SABRAN
15 ,
BIRO TENAGA KERJA , KOPERASI , DAN WIRASWASTA
: HAJI RAMONSYAH NOOR
TAUFIK EFFENDIE 16 .
BIRO WANITA
: NY . HASMIAH FAHMI
SITI MELLYANI SYAR'IE MUSAFFA
17 .
BIRO KEROKHANIAN
: HAJI MUKHYAR USMAN DRS . H. MUHAMAD ASYWADIE SYUKUR LC .
18 .
BIRO CENDEKIAWAN , SENI
DR . MOHAMMAD HANAFIAH
BUDAYA, DAN PENGABDIAN
DRS . JUSTAN ADJIDIN
MASYARAKAT
-
47
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAKI GOLONGAN KARYA TINGKAT I SULAWESI UTARA MASA BHAKTI TAHUN 1984 - 1989
1.
KETUA
:
F. SUMAMPOUW
2.
WAKIL KPTUA
:
DRS . J.A. SONDAKH
3.
WAKIL KETUA
:
ACHMAD PAKAYA
4.
SEKRETARIS
:
DRS . JDP. TAKAENDENGAN
5.
WAKIL SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS
:
IR . NY . TULUNG TUTUROONG
6.
:
VICTOR MAILANKAY, SH .
7.
BENDAHARA
:
DRS. F.M. MANOPPO
8.
WAKIL BENDAHARA
:
DRS. F. ANIS
9.
WAKIL BENDAHARA
:
DRS . R.S. TANGKUDUNG
10 .
BIRO PEMENANGAN PEMILU
:
DRS. MAX LUMINTANG • DRS . P.R. MOKOGINTA
11 .
BIRO ORGANISASI , KEANGGOTAAN DAN KADERISASI
YOSEPH TH . PATI
RONALD RUMOKOY, SH . 12 .
BIRO PENDIDIKAN DAN KURSUS DRA. NY . PN . MANGINSELA TIENDAS
KURSUS
J.A. TANGKULUNG , BA. 13 .
BIRO PENERANGAN , PENERBITAN , DAN MASS MEDIA
- DRS. M. UTIAH MAX MARAMIS
14 .
BIRO PEMUDA
DRS . L. LENGKONG DRS . C.J. WAHA
15 .
BIRO TANI DAN NELAYAN
IR . F.H.M. WOKAS DRS . R.A. SUMUAL
16 .
BIRO TENAGA KERJA ,KOPERASI EDDY MANTIK
DAN WIRASWASTA
AR . BUMULO, BA 17 .
BIRO WANITA
18 .
BIRO KEROKHANIAN
DRA. NY . B. PANGAILA- POLA NY . J. RORING -WONGKAR
:
Pdt . K. RONDO STH . - DRA. NY . H. PAKAYA - ALITU -
19 .
BIRO CENDEKIAOAN , SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
48
DRS. H. WATUSEKE :
DRS. ISHAK PULUKADANG .
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT I SULAWESI TENGAH MASA BHAKTI TAHUN 1984 - 1989
1.
KETUA
:
DRS . H. ABDUL AZIS LAREKENG
2.
WAKIL KETUA
:
YONATHAN MASIKI .
3.
WAKIL KETUA
:
H. HASAN TAWIL BBA .
4.
SEKRETARIS
:
H. BASO LAMAKARATE BA .
5.
WAKIL SEKRETARIS
;
YAHYA PATIRO SH .
6.
WAKIL SEKRETARIS
:
DRS. LOEKMAN BETALEMBAH
7.
BENDAHARA
:
H. MOHAMMAD HAGI LATJAMBO.
8.
WAKIL BENDAHARA
:
1. MUHIDIN M. SAID BSc. 2. IR. DAENG MALOTO L.H.
9.
BIRO PEMENANGAN PEMILU
:
DRS. BORAHIMA TOBONDO. DRS. ABDUL KARIM HANGGI
BIRO ORGANISASI KEANGGOTAAN DAN KADERISASI
:
H. ALI HAMID SH .
10 .
DRS . BELLOANO .
U.
BIRO PENDIDIKAN DAN KURSUS KURSUS
DRS' H. AMINUDDIN PONULELE . P.K. ENTOH .
12 .
13 .
DAN MASS MEDIA
:
HASAN SANGADJI BA . DRS. IBRAHIM BANDU .
BIRO PEMUDA
:
MURAD U. NASIR
BIRO PENERANGAN , PENERBITAN
DR. HENG KY SUNUSI . 14 .
BIRO TANI DAN NELAYAN
15 .
BIRO TENAGA KERJA , KOPERASI ,
IR . ICHSAN JINATA. DRS . RAMLI SAHALA
IR . ABDUL KARIM MBOU
DAN WIRASWASTA
SYUKRI MA'IN 16 .
BIRO WANITA
:
DRA . NY . ZL'LFIKAR SOENOKO DRA. NY . BELAHAN LAPASERE
17 .
BIRO KEROKHANIAN
:
H. S. ABDILLAH ALJUFRI PENDETA SULELINO . B.A.
18 .
BIRO CENDEKIAWAN , SENI BUDAYA , DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DRS , ABDUL MUIN PUSADAN . :
DRS. MAX RUMAMPUK .
49
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT I SULAWESI TENGGARA
MASA BHAKTI TAHUN 1984 - 1989 -
1.
KETUA
:
H. MADJID YUNUS
2.
WAKIL KETUA
:
DRS . H. LAODE KAIMUDDIN
3.
WAKIL KETUA
:
H.A. KARIM ABURERA , SH
4.
SEKRETARIS
:
DRS . ANAS BUNGSARI
5.
WAKIL SEKRETARIS
:
A. BASO SAM DAUD
6.
WAKIL SEKRETARIS
:
A. GANI , SH
7.
BENDAHARA
:
H. LAMARUNDU
8.
WAKIL BENDAHARA
:
SUHARNO
9.
WAKIL BENDAHARA
:
DRA . ASNA GANIU
BIRO PEMENANGAN PEMILU
:
10.
DJAFAR JUSUF , SH A. MINTENG AGU
11 .
BIRO ORGANISASI , KEANGGOTAAN , DAN KADERISASI
DRS. JAMALUDDIN SAFAA ICHLAS MAPILAWA , Smlik
: -
12 .
BIRO PENDIDIKAN DAN KURSUS DRS. B. LAKAWA DRS. ARDIN SAREWO
KURSUS
13 .
BIRO PENERANGAN , PENERBITAN LA ODE KADIRUN
DAN MASS MEDIA
REMAS ( .D . BA 14 .
LA ODE MUH . SALEH , SH
BIRO PEMUDA -
15 .
DRS . E. SONDAYO IR . ANDI PANGERANG
BIRO TANI DAN NELAYAN
IR. DJABAR NUR SALOMO 16 .
BIRO TENAGA KERJA, KOPERASI , H. FUAD SAIDI
DAN WIRASWASTA
AMIR PIDANI 17 .
NY . SUBAEDAH
BIRO WANITA
NURHAYATI, BA 18 .
BIRO KEROKHANIAN
:
D.
--
19 .
50
BIRO CENDEKIAWAN , SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYARAKAT i
DRS . H.M. LAWELE
A.A. RERE NURDIN MAGASING MULYADI , MSc.
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT I SULAWESI SELATAN
MASA BHAKTI
1984 - 1989
1.
KETUA
:
H. ALIM BAHRI
2.
WAKIL KETUA
:
DR. SJAMSI LILI
3.
WAKIL KETUA
:
K.H. ABD . MUIN JUSUF
:
DRS . H. ABDURRAHIM
4. SEKRETARIS 5.
WAKIL SEKRETARIS
:
DRS . H. HADRAH
6.
WAKIL SEKRETARIS
:
DR. H. MUSTAFA DJDE , SKM .
7.
BENDAHARA
:
DRS. EDDY BARAMULI
8.
WAKIL BENDAHARA
:
DR. H, AISYAH RADJENG PANANRANG , SKM
9.
BIRO PEMENANGAN PEMILU
:
H. HASAN SAMANA
IR. RADJAGAU
10.
BIRO ORGANISASI KEANGGOTAAN
DRS . ARIFIN NOOR
DAN KADERISASI
DRS. A. SYAFIUDDIN MAKKA 11.
BIRO PENDIDIKAN DAN KURSUS KURSUS
DRS . BURUANUDDIN ILHAM MATT ALATTA
12. BIRO PENERANGAN , PENERBITAN , 9
DAN MASS MEDIA
:
DO
RAHMAN ARGE
ZAINAL ARIFIN 13.
BIRO PEMUDA
14.
BIRO TANI DAN NELAYAN
15.
BIRO TENAGA KERJA , KOPERASI DAN WIRASWASTA
DR. NURDIN A. MAPPEWALI ISKANDAR MANDJI
IR. HUSNI MANGGABARANI DRS . SJAHRIR TADJUDDIN
:
HUSAIN IBRAHIM
MAPPEABANG BETTA , BA :
16.
17.
.
NY . A. WELLY ARSJAD B.
-
NY . IDA ANDI SURADI
BIRO WANITA
BIRO KEROKHANIAN -
18.
BIRO CENDEKIAWAN , SENI BUDAYA
DRS . HAMID RASYID DRS . MUHAMMAD ACHMAD
DRS . J. SALUSU , MA
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
RIVAI BULU
51
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT I BALI MASA BHAKTI 1984 - 1989
1.
KETUA
:
I.G. PUTU RAKA , SH .
2.
WAKIL KETUA
:
I.G.N. SINDYA , SA .
3.
WAKIL KETUA
:
A.A. NGURAH MANIK PARASARA .
4.
SEKRETARIS
:
DEWA PUTU SUPARTHA NIDA, SH.
5. WAKIL SEKRETARIS
:
DRS . REDA GUNAWAN .
6.
:
IR. IDA BAGUS PUTRA .
7. BENDAHARA
:
I. WAYAN WAYA , SH .
8. WAKIL BENDAHARA
:
I.B. SUINDRA .
9. WAKIL BENDAHARA
:
H.A. HIDAYAT.
:
R. SUJITO
WAKIL SEKRETARIS
10. BIRO PEMENANGAN PEMILU
DRS. I.B. GUNADA WISNAWA . 11. BIRO ORGANISASI KEANGGOTAAN DAN KADERISASI
12.
:
BIRO PENDIDIKAN DAN
DRS. DEWA PUTU TENGAH NY. WIRATI DIWANGKARA
KURSUS -KURSUS
13 .
I. MADEA WIDNYANA, SH . COKORDA MAYUN SAMIRANA , SH
BIRO PENERANGAN , PENERBITAN DAN : MASS MEDIA
DRS. I.Gʻ . B. ARTHANEGARA H. IZZUDIN DON .
14 .
BIRO PEMUDA
:
DR. SUTARGA
TISNAWATI KARNA , SH . 15 .
DRS. I. KOMANG BUDI ARTHA
BIRO TANI DAN NELAYAN
I.G.N. RAKA , BA 16.
BIRO TENAGA KERJA
KOPERASI I.G.B. SAPUTRA
DAN WIRASWASTA
WAYAN SWETHA , Sm Hk. 17 .
BIRO WANITA
:
NY . SUKARDJI . I.G.A. JANAWATI , SH .
18 .
BIRO KEROKHANIAN
:
DRS . I.N. SUDHARMA
DRS. I. KETUT. WIANA . 19 .
BIRO CENDEKIAWAN , SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
52
DR . MADE BANDEM :
DRS . I. KT. SUNATRA .
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT MASA BHAKTI 1984 - 1989
1.
KETUA
M. ALWAN WIDJAJA
2. WAKIL KETUA
:
H. MESIR SURYADI , SH .
3.
WAKIL KETUA
:
DRS . A. MUNIR
4.
SEKRETARIS
:
LALU MASYHAR, SH .
5. WAKIL SEKRETARIS
:
DIMYATI , SH
6. WAKIL SEKRETARIS
:
DRS UMAR YUSUF
7. BENDAHARA
:
DRS .
8. WAKIL BENDAHARA
:
IR . H. MASNUN
9. WAKIL BENDAHARA
:
DRA. NY . H.A. MURSID
10.
BIRO PEMENANGAN PEMILU
H. LALU YUSUF
DRS . H. LALU PATRA WIJAYA
:
A. AMIN
11. BIRO ORGANISASI KEANGGOTAAN DAN KADERISASI
:
-
DRS. YAHYA ULUMUDDIN I GDE KUSMAYADI, SH
12. BIRO PENDIDIKAN DAN KURSUS KURSUS
13.
:
DRS. LALU WIRANAYA DRS . BERNADUS SORE
BIRO PENERANGAN , PENERBITAN , DAN MASS MEDIA
DRS . LALU PUGUH WIRABHAKTI ABHAN ENADA
14.
BIRO PEMUDA
DRS . LALU SERINATA DRS . MAHFUD ACHMAD H. RACHMAT H.A. MANSYUR
15. BIRO TANI DAN NELAYAN
16. BIRO TENAGA KERJA , KOPERASI DAN WIRASWASTA
:
H. JALALUDDIN GAHRAF DRS . MANSUR ISMAIL
17.
BIRO WANITA
:
DRA. NY . PARYONO NY' FATIMAH SALEH WAKE , BA
18.
BIRO KEROKHANIAN
H. DJAMAL SAMANHUDI , SH . H. MUSLICH IBRAHIM
19.
BIRO CENDEKIAWAN , SENI BUDAYA , DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DRS . H.
MAINAN
UMAR SIRADZ
53
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR MASA BHAKTI TAHUN 1984 - 1989
1.
KETUA
:
DR. H. FERNANDES
2.
WAKIL KETUA
:
IS TIBULUJI
3.
WAKIL KETUA
:
DRS . UMBU DJIMA
4.
SEKRETARIS
:
DRS . ACRY DEO DATUS
5.
WAKIL SEKRETARIS
6.
WAKIL SEKRETARIS
:
IR. JOHN MANAFE
7..
BENDAHARA
:
FIRMUS W. WANGGE
8.
WAKIL BENDAHARA
:
NY.E.N. BOEKY
9.
WAKIL BENDAHARA
:
H. MOH . ZAMAN A. TANOF
BIRO PEMENANGAN PEMILU
:
10 .
FELIX JOS PULLU , BA.
JAN JOS BOTA
J.H. KOAMESAH 11 .
BIRO ORGANISASI KEANGGOTAAN DAN KADERISASI
12 .
:
DRS. F.X. SCHEIRA - DRS . G.E. AGOHA
BIRO PENDIDIKAN DAN KURSUS KURSUS
DAPASAPU, SH . I. NENGAH MERTHA.
13 .
BIRO PENERANGAN , PENERBITAN , DAN MASS MEDIA
:
•
DRS. F. LATUBATARA
· GUIDO TABOI, BA . 14 .
- DRS. ACHMAD MUHAMMAD
BIRO PEMUDA
IR . ADI DARMAWAN
15 .
IR. DOMI NDARUNG
BIRO TANI DAN NELAYAN
NITI SOESANTO 16 .
BIRO TENAGA KERJA , KOPERASI DAN WIRASWASTA
DRS. F.B. KERAF RASJID KIAH
17 .
18 .
- NY . DRS. NIET BANNY NY . DRA . SRI LATIEF
-
BIRO WANITA
BIRO KEROKHANIAN .
19 .
54
BIRO CENDEKIAWAN “ , SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
:
PAULUS SERAM , BA P. BALEKALE , STH .
• DRS. M. TAOPAN DRS' J. REO
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT I TIMOR TIMUR MASA BHAKTI TAHUN 1984 - 1989
1. KETUA
:
JOSE VALENTE
2. WAKIL KETUA
:
MANUEL VIEGAS CARRASCALAO
3. WAKIL KETUA
:
JOSE ANTONIO BONIFACIO DOS R. ARAUJO
4. SEKRETARIS
:
FRANCISCO DEODATO OSORIO SOARES
5. WAKIL SEKRETARIS
:
DRS . MARCUS DJADUR
6. WAKIL SEKRETARIS
:
SALEM MUSALAM SAGRAN
7. BENDAHARA
:
CESAR CALDAS SARMENTO
8. WAKIL
FERNANDO NHEU
BENDAHARA
MARIANO JOSE LOPES DA CRUZ
9. BIRO PEMENANGAN PEMILU
VICTOR PANDIN
10. BIRO ORGANISASI KEANGGOTAAN , :
DAN KADERISASI
MARCEL BOLE, SH ANDRE DE SOUSA
11. BIRO PENDIDIKAN DAN KURSUS DRS . SUWARDYO
KURSUS
FRANCISCO DO NASCIMENTO
12. BIRO PENERANGAN , PENERBITAN , PAULO AMALO
DAN MASS MEDIA
NY. MARIA LUISA DO CARMO QUINTAO 13. BIRO PEMUDA
HERMINIO DA SILVA COSTA DRS . FLORENTINO SARMENTO
14. BIRO TANI DAN NELAYAN
JOAO FREITAS
OSCAR VICTOR 15. BIRO TENAGA KERJA
KOPERASI
MANUEL TAVARES DE JESUS GASPAR SARMENTO
DAN WIRASWASTA
NY . NATERCIA OSORIO SOARES
16. BIRO WANITA
NY . MARIANA TAULO
JOSE ANTONIO DA COSTA ABDULLAH BASSAREWAN
17. BIRO KEROKHANIAN
18. BIRO CENDEKIAWAN , SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
:
DJIBRAEL BENGNGU SALVADOR XIKIENES
55
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT I MALUKU MASA BHAKTI TAHUN 1984 - 1989
L.B. CAROLUS, BA
1.
KETUA
2. 3.
WAKIL KETUA
:
R. LATUCONSINA , SH
:
ETTY SAHUBURUA
4.
WAKIL KETUA SEKRETARIS
:
DRS. M. SIAHAY
5. 6.
WAKIL SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS
:
MG. LAILOSSA , SH.
7.
BENDAHARA
:
ABDUL KAHAR , SH
8.
WAKIL BENDAHARA WAKIL BENDAHARA
:
RUSDY SANGADJI, SH
:
DRA . NN . ETTY WURSOK
BIRO PEMENANGAN PEMILU
:
DRS. F. TAHAPARY
9.
10.
DRA . NN . IEN Z. RERY
DRS . JAHNY ALWI BANYO 11 .
BIRO ORGANISASI , KEANGGOTAAN DAN KADERISASI
12.
BIRO PENDIDIKAN DAN KURSUS
KURSUS 13 .
:
HENGKY SYARANAMUAL DRS. HI . S. Y. TUHAREA DRS . G.J. MANUPUTTY
:
IR. Z. UMASANGADJI
:
DRS. R.J. SAHETAPY
BIRO PENERANGAN , PENERBITAN DAN MASS MEDIA
LARRY SAMSON 14 .
BIRO PEMUDA
:
DR . A.R. POLANUNU
DRS. NICO FAR -FAR 15 .
BIRO TANI DAN NELAYAN
:
P. LUHUKAY DRS. F.A. KAKERISSA
16 .
BIRO TENAGA KERJA , KOPERASI DAN WIRASWASTA
:
HENGKY NOYA SONNY WAPLAU
! 7.
BIRO WANITA
:
NY . F.E. KAILOLA NY . F. PONTOH
18.
BIRO KEROKHANIAN
:
DRS . H. MAR ASABESSY
DRS. I.A. SAIMINA 19.
BIRO CENDEKIAWAN, SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
56
DR. I.R. J.L. NANERE, MSc. :
DRS. A'G.
SALAM PESSY
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT I IRIAN JAYA MASA BHAKTI TAHUN 1984 - 1989
1.
KETUA
:
BARNABAS SUEBU , Smilk .
2.
WAKIL KETUA
:
DJASMAN WONGSOATMODJO
3.
WAKIL KETUA
:
IR. N.A. MAIDEPA M. APP.Sc.
4.
SEKRETARIS
:
F. SUKONO , SH
5.
WAKIL SEKRETARIS
:
JAAP SALOSA , BA
6.
WAKIL SEKRETARIS
:
DRS. H' LESTALUHU
7.
BENDAHARA
:
DR . J. SOEMARTO
8.
WAKIL BENDAHARA
:
A. MADJID MAS
9.
WAKIL BENDAHARA
:
JUSTIEN CARAEN , BA
10.
BIRO PEMENANGAN PEMILU
SOSIALISMAN , SH
11 .
BIRO ORGANISASI , KEANGGOTAAN ,
J. SITORUS , SH
JOSH KBAREK, BA DAN KADERISASI
12.
:
A. SUBANDI
-
BIRO PENDIDIKAN DAN KURSUS KURSUS
YAN
TEHOOL , BA
S.P. MORIN , BA 13 .
BIRO PENERANGAN , PENERBITAN , DAN MASS MEDIA
14 .
15 .
BIRO PEMUDA
:
N. HUTAMENA
:
STEEP POCERATU JHON MANANE , SmlIk MANUEL KANDENAFA
BIRO TANI DAN NELAYAN
IR. THAYIB SAMIHARDJO H.A. WANDA
16 .
BIRO TENAGA KERJA , KOPERASI, DAN WIRASWASTA
DRS . D. PANGALA
ABU BAKAR SULI 17 .
BIRO WANITA
O
.
19 .
BIRO KEROKHANIAN
HAJI NAZARUDDIN SALEH ROEBIN F.H. WEOH AU
BIRO CENDEKIAWAN , SENI BUDAYA, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DRS. A. KAFIAR , MA VIKTOR SISWOYO , BA
: 1
18 .
NY . BEATRIX KOIBUR RUMBINO NY . MERRY HELENA PAPARE
57
GO LO NG AN KAR E Munas GOLKAR Ke III dibuka Dengan Pemukulan Gong Oleh Presiden Sochurto .
MORE nel
pagaus
awaran
2 Buite Ssenato
the Witwa kusumur
usons
ur
MPANGGAALA
A kislite TENHO
WA 1
mur
A Sundels
are AKKURATER
n Suda CBM
Junerator 41. * 4.
25 Roto wake CORDANO
SAMBUTAN PRESIDEN
PADA PEMBUKAAN MUSYAWARAH NASIONAL KE III GOLONGAN KARYA PADA TANGGAL 20 OKTOBER 1983 DI JAKARTA
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Saudara -saudara Pimpinan Golongan Karya yang terhormat; Saudara -saudara peserta Musyawarah dan hadirin yang saya hormati; Hari ini GOLKAR akan memulai Musyawarah Nasionalnya yang ke
III. Dan seperti Munas-munas yang lalu pembukaan Munas ketiga ini dilaku
kan bertepatan dengan hari ulang tahun GOLKAR. Hari ini GOLKAR berusia 19 tahun . Karena itu saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk pertama-tama menyampaikan ucapan selamat kepada Saudara -saudara semua para peserta Musyawarah dan kepada seluruh anggota GOLKAR
yang tersebar di seluruh wilayah Tanah Air. Selamat berulang tahun dan
selamat bermusyawarah. Tidak lain harapan saya semoga Musyawarah Nasional yang Saudara -saudara selenggarakan ini akan berjalan dengan
lancar dan berakhir dengan sukses serta GOLKAR akan terus mencapai kemajuan .
Sebagai kekuatan sosial politik yang terbesar di Indonesia dewasa ini, tidak mengherankan jika menjelang berlangsungnya Musyawarah ini
sangat banyak pandangan dan harapan yang tertuju kepada GOLKAR . Pandangan -pandangan dan harapan -harapan itu tidak saja berasal dari kalang an GOLKAR sendiri, melainkan jauh lebih luas, datang dari kekuatan
kekuatan sosial politik yang lain , dari kalangan terkemuka masyarakat,
dari berbagai lapisan dan golongan bangsa kita , dan juga dari Pemerintah. Semuanya itu merupakan kehormatan besar bagi GOLKAR. Dan kehor matan yang paling besar bagi sesuatu kekuatan sosial politik terletak pada kesanggupannya dalam ikut serta mengantarkan bangsanya kepada tercapai nya tujuan -tujuan nasional bersama. Karena itu, semua harapan tadi harus
dapat dijawab dengan tepat , dengan sikap dewasa dan dengan rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya oleh Musyawarah Nasional yang merupakan
kekuasaan tertinggi GOLKAR . Sebagai kekuatan sosial politik yang terbesar di tengah -tengah bangsa kita, maka apa yang diputuskan dan apa yang tidak diputuskan oleh Musyawarah ini, apa yang akan dilakukan dan apa yang tidak akan dilakukan oleh GOLKAR dalam tahun - tahun yang akan datang,
akan ikut menentukan perkembangan dan pertumbuhan bangsa dan negara kita selanjutnya.
Musyawarah Nasional atau kongres setiap kekuatan sosial politik dalam kehidupan bangsa dan negara kita yang demokratis ini hendaknya selalu merupakan tancapan tonggak baru bagi kekuatan sosial politik itu dalam melanjutkan gerak maju perjalanan sejarahnya untuk ikut memba ngun bangsa dan negara kita dalam arti yang seluas-luasnya. Hal itu tidak bisa lain , sebab semua kekuatan sosial politik adalah milik nasional kita , bagian dari kekuatan perjuangan kita, dalam mewujudkan tekad kita untuk bersama-sama memikul tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara ini.
Saya menekankan pentingnya tekad untuk gerakan maju tadi, karena bagi kita tidak ada lagi jalan mundur atau berhenti di tengah jalan . Kemun
duran hanya berarti membawa kita makin jauh dari cita-cita Kemerdekaan yang telah kita proklamasikan 38 tahun yang lalu . Kemunduran hanya berarti makin bertumpuk -tumpuknya masalah sosial ekonomi yang harus kita tanggulangi bersama. Jika ini terjadi maka akan menimbulkan kesulitan besar di kemudian hari yang akan makin berat mengatasinya. Dalam gerakan maju itu terkandung keberanian untuk mengadakan koreksi terhadap kekeliruan kita di masa lampau dan mengadakan pembaharuan untuk memberi jawaban yang tepat terhadap tantangan zaman yang terus berubah dan bertambah maju .
Karena itu, dalam Musyawarah Nasional yang akan menentukan
garis maju GOLKAR , saya rasa sangat bermanfaat jika dalam Musyawarah Nasional ini GOLKAR merenungkan kembali sedalam -dalamnya beberapa persoalan pokok . Beberapa persoalan pokok itu menyangkut masalah
masalah yang sangat hakiki, ialah : mengapa dan untuk apa GOLKAR lahir, apakah GOLKAR itu, seberapa jauh pengabdian GOLKAR dalam pembangunan bangsa dan negaranya sampai sekarang, dan ke arah mana GOLKAR akan bergerak selanjutnya. Semua persoalan itu perlu diletakkan dalam kerangka besar kehidupan dan kemajuan bangsa dan negara kita .
Untuk itu GOLKAR perlu dengan hati yang jujur dan pikiran yang jernih menengok kembali ke belakang. Tengokan ke belakang ini perlu untuk menimba pengalaman dan belajar dari masa lampau, justru untuk menyiap kan diri dalam mengemban tugas di masa datang. Tengokan ke belakang menunjukkan bahwa GOLKAR lahir untuk ikut memberi jawaban sejarah terhadap tantangan yang dihadapi bangsa
dan negaranya. GOLKAR lahir untuk tujuan yang sangat jelas ialah m
So
mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45 terhadap segala
macam dan bentuk marabahaya yang datang dari berbagai penjuru, terutama dari PKI pada masa jaya -jayanya dahulu. Tidak sedikit hambatan dan rintangan terhadap kelahiran dan pertumbuhan GOLKAR di masa lalu ,
di masa PKI merajalela untuk mempengaruhi kehidupan bangsa dan negara kita . Jika GOLKAR dapat terus bertahan, malahan hidup makin kuat, maka hal ini membuktikan bahwa GOLKAR memang mempunyai hak hidup di tengah -tengah bangsanya, karena GOLKAR memang lahir untuk memper tahankan dan mengamankan Pancasila dan Undang -Undang Dasar '45
dari segala bentuk marabahaya dari mana pun datangnya . Memang, sejarah telah membuktikan bahwa sejak kelahirannya sampai sekarang , GOLKAR telah membuktikan dirinya sebagai salah satu kekuatan bangsa kita yang
dengan jujur dan konsekuen mempertahankan dan mengamankan Pancasila dan Undang -Undang Dasar '45 itu. Sejarah membuktikan bahwa sebagai kekuatan sosial politik , GOLKAR telah dapat ikut menciptakan stabilitas nasional yang dinamis dalam kurun waktu yang terpanjang dalam sejarah Kemerdekaan kita, ialah
selama lebih dari satu setengah dasawarsa. Dalam kurun waktu itu lah kita dapat membangun bangsa dan negara ini sampai tingkat kemajuannya yang sekarang. r ; LKAR ternyata telah menjadi kekuatan sosial politik terbesar dewasa ini yang bersama-sama dengan kekuatan sosial politik lainnya mampu dengan baik melaksanakan dan mengembangkan sistem demokrasi Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar '45 , setelah dalam
masa -masa sebelumnya sejak berakhirnya perang kemerdekaan pada tahun 1950 kehidupan politik kita dilanda kemelut yang tidak henti-hentinya dalam alam demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin .
Sejarah jelas menunjukkan hal yang sangat mendasar yang sekaligus menjadi ciri GOLKAR , ialah : GOLKAR lahir dan tumbuh untuk memper tahankan dan mengamankan Pancasila, GOLKAR lahir dan tumbuh untuk menegakkan kehidupan yang demokratis, konstitusional dan hukum berdasarkan Pancasila dan Undang -Undang Dasar '45 , GOLKAR lahir dan
tumbuh untuk ikut menggerakkan pembangunan bangsa dan negara melalui karya -karya nyata. Di situ lah letak kekuatan GOLKAR .. Karena itu kebesaran GOLKAR di masa datang dan keberhasilan GOLKAR dalam ikut memikul tanggung jawab bersama-sama dalam pembangunan bangsa
dan negara kita terletak pada kesetiaan GOLKAR kepada sejarah kelahiran dan pertumbuhannya sendiri. Keberhasilan GOLKAR dalam ikut memikul tanggung jawab sejarah membangun bangsa dan negara ini tidak dapat terlepas dari tanggung jawab
yang juga ditunjukkan oleh kekuatan sosial politik yang lain serta oleh semua lapisan , golongan dan generasi bangsa kita. Hal ini perlu terus menerus kita sadari bersama, sebab segala hasil yang kita capai dalam pembangunan
nasional dalam arti yang seluas-luasnya sampai tingkat yang sekarang ini merupakan karya nasional kita semua tanpa kecuali. Hal ini lebih -lebih
perlu kita sadari karena negara kita akan kuat dan sejahtera jika kita berpegang teguh pada semangat negara kekeluargaan yang berlandaskan
Pancasila, yang diisyaratkan oleh Pembukaan dan segenap pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar kita . Karena itu sebagai kekuatan sosial politik yang
terbesar dewasa ini GOLKAR harus tetap menjadi pelopor dalam mengem bangkan dan memberi isi kepada negara kekeluargaan tadi. Dalam hubungan ini maka GOLKAR mengemban tugas dan tanggung jawab yang besar dalam
mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila yang merupakan bagian penting dari pembangunan nasional kita .
Pemantapan, pengembangan dan pendewasaan pelaksanaan demokra si Pancasila itu merupakan bagian yang penting dari pembangunan politik . Dan pembangunan politik merupakan prasyarat untuk mewujudkan kerangka landasan pembangunan nasional kita dalam Repelita IV yang akan kita mantapkan dalam Repelita V, agar dalam Repelita VI nanti kita dapat tinggal landas dengan kekuatan sendiri untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Saudara -saudara peserta Munas yang terhormat; Saya pernah mengingatkan bahwa pembangunan politik itu merupa kan bagian pembangunan nasional kita yang sulit . Sadar akan hal itu, maka pembangunan politik telah kita lakukan dengan sangat berhati-hati, dengan
penuh kesabaran dan kedewasaan melalui konsensus -konsensus nasional.
Jika sekarang kita memiliki tiga kekuatan sosial politik , maka hal itu merupakan pelaksanaan dari ketetapan hati kita sejak Sidang Umum MPRS di tahun 1966 , yang telah menggariskan perlunya penyederhanaan dan pembaharuan kehidupan dan struktur politik, yang pelaksanaannya telah dilandasi oleh adanya konsensus nasional , sebagai hasil dari dialog dan
pertukar-pikiran di tingkat nasional yang memakan waktu bertahun-tahun. Kehidupan dan struktur politik yang ada sekarang ini masih harus kita mantapkan dan kita konsolidasikan , khususnya bagi kekuatan-kekuatan sosial politik itu sendiri. Karena itu, demi kepentingan nasional kita, saya berharap agar Musyawarah Nasional GOLKAR yang sekarang ini dapat menggariskan konsolidasi dalam tubuh GOLKAR sendiri. Usaha yang sama perlu dilakukan oleh dua kekuatan sosial politik yang lain. Dalam rangka pembangunan politik itu pula kita telah tidak henti hentinya memantapkan , mengembangkan dan memasyarakatkan ideologi nasional kita, Pancasila. Sidang Umum MPR tahun '78 menghasilkan P4. Setelah kita mengusahakan pemasyarakatan P4 secara luas dan terus menerus, maka dalam Sidang Umum MPR tahun '83 , MPR menegaskan
Pancasila sebagai satu -satunya asas politik bagi kekuatan-kekuatan sosial politik dan menegaskan pula pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Dalam rangka memantapkan kedudukan organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan , maka kita juga perlu menegas
kan bahwa semua organisasi kemasyarakatan hanya memiliki satu asas, Pancasila. Hal ini akan diatur dalam Undang -undang Keormasan , yang dewasa ini sedang dipersiapkan .
Kiranya perlu juga ditegaskan bahwa ini tidak berarti kita menuju terbentuknya partai tunggal. Juga tidak berarti menghilangkan keaneka ragaman dan kemajemukan masyarakat kita. Pancasila itu sendiri justru merupakan jaminan bagi keanekaragaman dan kemajemukan masyarakat kita, dengan tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Yang men jadi tanggung jawab bersama kita adalah menjaga agar keanekaragaman dan kemajemukan itu tidak menggerogoti persatuan nasional. Sebaliknya persatuan dan kesatuan itu tidak menghilangkan kemandirian dan sifat -sifat khas dari kekuatan sosial politik dan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Semuanya itu merupakan bagian dari usaha kita untuk merampungkan dan
mentuntaskan kemantapan Pacasila sebagai dasar negara , sebagai ideologi nasional dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pemantapan dan konsolidasi tiga kekuatan sosial politik yang telah ada dan penataan organisasi-organisasi kemasyarakatan itu, sekali lagi,
merupakan prasyarat bagi terciptanya kerangka landasan bagi bangsa kita untuk mewujudkan masyarakat yang kita cita -citakan . Dengan demikian , kita akan dapat memusatkan sepenuhnya segala perhatian dan usaha kita
dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang sebagai pengamalan Pancasila. Dengan Pancasila sebagai asas bagi kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan, maka semua kekuatan sosial politik dan orga nisasi kemasyarakatan itu dapat berkiprah secara kreatif melalui program masing-masing dalam memikul tanggung jawab bersama mengamalkan Pancasila dalam pembangunan nasional, pembangunan lahir batin , material dan spiritual.
Hal itu bertambah penting artinya, karena pembangunan masya
rakat kita di tahun -tahun yang akan datang memasuki tahap yang sangat menentukan dan sekaligus penuh tantangan dan ujian berat. Sebagai Presiden /Mandataris MPR yang secara konstitusional ditu gasi untuk memimpin bangsa dan negara dalam melaksanakan GBHN, khususnya dalam melaksanakan Repelita IV nanti, saya mengharapkan
bantuan , partisipasi dan peranan dari GOLKAR. Harapan yang sama juga saya tujukan kepada kekuatan-kekuatan sosial politik yang lain, kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan dan kepada semua lapisan, golongan dan generasi bangsa kita . Khusus kepada GOLKAR saya berharap agar
Musyawarah Nasional ini dapat menggariskan program -program GOLKAR di masa datang yang dapat menjawab tantangan -tantangan pembangunan nasional kita, terutama untuk melaksanakan pembangunan sebagai peng amalan Pancasila .
Untuk menjawab tantangan -tantangan masa depan itu , sebagai
bagian dari konsolidasi nasional yang harus kita lakukan di segala bidang dan tingkatan , ingin saya mengemukakan beberapa sumbangan pikiran bagi Saudara - saudara semua dalam Musyawarah Nasional sekarang ini.
Pertama, perlunya GOLKAR inengadakan konsolidasi idiil, dalam arti, memperkukuh kesetiaan GOLKAR secara tuntas dan tidak tergoyahkan kepada Pancasila dan Undang -Undang Dasar '45 . Ini mengharuskan GOLKAR untuk menyusun program -program dalam ikut memberi arti yang nyata dan terasa oleh masyarakat dalam mengamalkan Pancasila dalam pembangunan dan mengembangkan terus demokrasi Pancasila . Kedua, konsolidasi wawasan . Dalam hal ini GOLKAR harus dapat
menjadi pelopor dalam mengembangkan nilai-nilai, sikap, perilaku, cara
70
berpikir dan cara bekerja yang menjangkau kepentingan nasional. Kesadar an dan kemandirian GOLKAR memang penting, namun harus dicegah jangan sampai tergelincir ke dalam semangat kelompok yang sempit, sehingga meru gikan kepentingan nasional. GOLKAR perlu membuka diri lebar- lebar agar semua lapisan , golongan dan generasi bangsa kita dapat mempercayakan
dan menitipkan aspirasi dan keinginannya kepada GOLKAR. Sebagai keku atan sosial politik GOLKAR perlu mengembangkan dan mendewasakan suasana demokrasi keluar dan kedalam . Hanya dengan semangat demokratis ke dalam , GOLKAR akan dapat ikut menumbuhkan dan mendewasakan suasana demokrasi ke luar.
Ketiga, konsolidasi organisasi, khususnya meningkatkan kaderisasi.
Ini merupakan bagian penting dari tanggung jawab GOLKAR sebagai keku atan sosial politik yang terbesar, tanggung jawab untuk ikut menyiapkan kader- kader kepemimpinan , agar jika tiba saatnya nanti mereka mampu dan matang memikul tanggung jawab menjadi pemimpin -pemimpin bangsa nya, yang setia dan teguh berpijak pada cita -cita kemerdekaan 17 Agustus 45. Masalah kaderisasi ini bertambah penting artinya karena kita makin mendekati perampungan proses alih generasi.
Demikianlah beberapa hal dan harapan yang ingin saya sampaikan kepada GOLKAR melalui Musyawarah Nasional ini. Tugas sejarah kita adalah melanjutkan dan meningkatkan karya besar dari pendahulu-pendahulu kita, pendiri-pendiri Republik ini, yang
dengan segala perjuangan dan pengorbanannya, yang dengan segala keikhlas an dan ketulusan hatinya, telah mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu , ber daulat, adil dan makmur. Tugas sejarah kita adalah menyiapkan diri agar menjelang akhir abad ke XX ini bangsa kita dapat tinggal landas dengan kekuatan sendiri membangun masyarakat moderen , maju , adil , makmur dan lestari berdasarkan Pancasila .
Akhirnya, dengan sekali lagi menyampaikan ucapan selamat ber musyawarah dan selamat berulang tahun , dengan ikut memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga memberi kebijaksanaan dan kejernihan pikiran kepada Saudara -saudara semua dalam mengambil keputusan -kepu
tusan besar, dengan memohon kepada Tuhan Yang Maha Pemurah semoga memberkahi kita semua, maka saya penuhi permintaan Saudara -saudara semua untuk menyatakan Musyawarah Nasional ke III GOLKAR ini secara resmi dibuka .
Terima kasih.
Jakarta , 20 Oktober 1983 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,
SOEHARTO
Munas GOLKAR ke III Ditutup Dengan Pemukulan Gong Olch Wakil Presiden Umur Wirahadikusumah .
NU*
Ketua Umum DPP Golkar 1983
1988 Sudharmono SH
memimpin pengucapan ikrar " Panca Bhakti " DPP Golongan Karya dalam rapat
paripurna ke -9 Munas III Golkar di auditorium Manggala Wanabakti . Kompas /ze
SAMBUTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA PENUTUPAN MUNAS III GOLKAR
JAKARTA 25 OKTOBER 1983
WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Saudara Pimpinan serta Sidang MUNAS yang berbahagia, Para Undangan dan Hadirin yang terhormat, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh !
Marilah kita menurut agama dan kepercayaan kita masing -masing memanjatkan pı
syukur kehadiran Allah Subhannahuwataala, atas limpahan rahmat-Nya yang telah menga tarkan Sidang MUNAS III Golkar ini dengan selamat ke ambang pintu penutupanny Sebagai Munas dari suatu kekuatan sosial politik terbesar yang telah tiga kali mem nangkan pemilihan umum di Indonesia dan mengingat kedudukan dan potensi Indones... di dalam percaturan politik dan ekonomi dunia, adalah wajar bahwa Munas III Golkar ini menarik perhatian bukan saja di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri.
Saya katakan wajar, karena ssetelah Golkar sembilan belas tahun yang lalau aktif tampil di atas pentas politik sebagai suatu kekuatan sosial politik , semakin terlihat dan terasa bahwa pembinaan kesadaran dan kesediaan rakyat Indonesia untuk berperan serta di dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila sebagai landasan idiil, Undang -Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dan GBHN sebagai landasan operasional, telah membukti
kan hasil berupa stabilitas politik, ekonomi dan Hankamnas, yang dinamis. Dan sebagai juga sudah berulang kali dikemukakan oleh Presiden Soeharto, stabilitas nasio
onal yang dinamis itu adalah prasyarat untuk penyusunan dan perealisasian program pem bangunan yang menjadi idaman kita semenjak diproklamasikannya kemerdekaan tiga puluh delapan tahun yang lalu . Kebersamaan di atas satu landasan idül yang sama , telah berhasil melalui musyawarah untuk mufakat membulatkan keanekaan pandangan dan keinginan tanpa menghilangkan ciri-ciri khas dari kebhinnekaan itu sendiri, sebab sebagai Anda ketahui
kebhinnekaan itu justru memperkaya dan memperlengkap bahan yang harus diperpadukan , demi semakin sempurnanya paduan yang dihasilkan oleh kemufakatan melalui musyawarah itu . Hasil yang tercapai selama pelaksanaan tiga REPELITA memang belum mengantarkan negara dan bangsa Indonesia ke ititik tinggal landas menuju pembangunan jasmani dan rohaniah seperti yang kita cita -citakan . Has! itu belum secara merata memberi kepuasan dan kebahagiaan kepada semua lapisan dan golongan masyarakat. Ini kiranya dapat di
mengerti sebab sebagai berulang kali pula dikemukakan oleh Presiden Soeharto, kalaupun
kita berhasil menyusun dan melaksanakan REPELITA menurut pengarahan yang diberikan oleh GBHN , paling cepat barulah dalam REPELITA VI kita mengharapkan dapat tinggal landas yang dimaksud itu .
Ini berarti bahwa semua kekuatan sosial politik Indonesia belum boleh merasa puas dengan kemajuan -kemajuan yang telah dicapainya masing m- asing; ataupun dengan yang telah di capai bersama dalam mengkonsolidasikan diri sebagai pemeranserta dan partner di dalam memelihara stabilitas nasional demi terjaminnya kebersamaan dalam memelihara momen tum pembangunan di atas landasan idiil yang sama, yaitu landasan idiil Pancasila. Dalam
hubungan ini saya menyatakan kegembiraan dan penghargaan saya atas hasil Munas III Golkar ini , yang telah lebih jelas, tegas dan tandas lagi menyatakan , bahwa Pancasila adalah satu -satunya asasnya sebagai kekuatan sosial politik. Pimpinan dan sidang Munas yang terhormat ! 1
Pengkajian dalam sidang -sidang Munas III ini tentulah telah menyadari pula, bahwa sebagai pemenang tiga kali pemilihan umum , amanat dan tanggung jawab yang dipercayakan rakyat kepada Golkar adalah amat berat; berat dalam arti pelaksanaan fisiknya, tetapi lebih berat lagi dalam arti moril dan moralnya. Golkar memenangkan pemilihan umum berkat dukungan dan kepercayaan rakyat. Maka itu Golkar harus mengerahkan segala daya
upaya , agar amanat dan kepercayaan rakyat yang diletakkan di atas pundak Golkar pada pemilihan umum yang lalu , dapat dipenuhi dengan sukses berkat dukungan dan kepercayaan rakyat pula .
Hal ini betul-betul menuntut Golkar untuk bekerja keras dan penuh pengabdian me ningkatkan konsolidasi organisasi dan mengintensifikasikan serta memperluas kaderisasi dalam rangka memekarkan jangkauan kendali kepemimpinan Golkar dalam menggairahkan inisiatif dan kreativitas rakyat di dalam berperanserta melaksanakan program -program pembangunan secara taat asas dan berkesinambungan.
Dalam hubungan ini saya mengucapkan selamat kepada segenap peserta Munas III Golkar, yang di samping berhasil menyusun dan menetapkan program kerja yang realitis
pragmatis mengembangkan hasil-hasil yang telah tercapai sampai sekarang, telah berhasil pula memilih pengurus yang menggambarkan peralihan generasi. Program kerja yang di
susun dan ditetapkan Munas III Golkar tersebut, adalah suatu program kerja yang harus lah diartikan sebagai amanat Munas kepada pengurus baru dalam memimpin dan men sukseskan Golkar membina persatuan dan peranserta rakyat Golkar menghadapi dan me ngatasi tantangan pembangunan nasional di masa datang.
Kepada Saudara Soedharmono yang telah terpilih sebagai ketua umum , begitu pula kepada segenap anggota perangkat Pengurus Golkar baru, yang telah terpilih untuk masa bhakti 1983
- 1988 , saya mengucapkan selamat atas kepercayaan yang diletakkan oleh
Munas di atas pundak beliau -beliau ' itu untuk lebih memantapkan Golkar sebagai suatu kekuatan sosial politik yang berasaskan Pancasila. Saya percaya perpaduan generasi di dalam perangkat Pengurus ini akan amat bermanfaat dalam mengembangkan pembaharuan tanpa melepaskan kesinambungannya dengan progranı kerja dar tasil-hasil yang telah dicapai selama sembilan belas tahun ini dibawah kepemimpinan perangkat- perangkat Pe ngurus terdahulu .
Ingatlah selalu bahwa Anda sekalian ditugaskan oleh Munas Golkar melalui pasang baik
dan dan pasang surut yang telah mendewasakan perangkat-perangkat Pengurus terdahulu . Karena itu hargailah apa yang telah dirintis dan yang telah dicapai mereka dan berusahalah
sebaik -baiknya menarik pelajaran yang bermanfaat dari pengalaman mereka itu . Pemba haruan yang berkaitan asas itu , jika dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya nniscaya akan membuat Golkar bukan saja menjadi partner yang baik , tetapi juga akan menjadi contoh teladan yang baik bagi Partai-partai politik dan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya dalam berperan serta mengamankan dan mensukseskan pelaksanaan ketetapan MPR . Dengan demikian di samping kemajuan -kemajuan di dalam pembangunan fisik dan mental negara dan bangsa , kita akan menikmati pula kemajuan -kemajuan dalam menegakkan de mokrasi Pancasila serta kehidupan konstituasional berlandaskan Undang-undang Dasar 1945 , yang membuat Golkar semakin mekar, semakin besar dan berurat berakar di hati segenap masyarakat Indonesia di seluruh pelosok Tanah Air. Saudara -saudara sekalian !
Mengingat seluruh bangsa kita kini sedang giat-giatnya mengumpulkan bahan -bahan
bagi penyusunan REPELITA IV, saya pecaya bahwa Golakr dis samping bahan -bahan sum bangan pemikiran yang telah disampaikan terdahulu, di dalam Munas III ini juga sudah melengkapi bahan - bahan itu untuk disumbangkan nati. Bukan itu saja, tetapi Munas juga telah menentukan program kerja yang akan menjadi pedoman bagi kader dan massa Golkar untuk mengarahkan dana dan daya bagi suksesnya pelaksanaan REPELITA IV itu nanti. Semoga dengan karifan menarik pelajaran dari pengalaman perangkat-perangkat Pengu
rus terdahulu pada khususnya, dari pasang naik dan pasang surut kehidupan politik pada umumnya, Allah Subhanahuwataala selalu membukakan jalan lurus bagi Golkar serta rak yat Indonesia dalam perjuangan demokrasi Aonstitusionalnya mencapai tujuan yang diama natkan rakyat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 . Maka dengan memohonkan bimbingan dan rahmat Allah , Tuhan Yang Maha Pengasih pula saya menyatakan Munas III Golkar ini dengan resmi ditutup. Selamat berjuang ! Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh ! WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
UMAR WIRAHADIKUSUMAH
KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA
NOMOR : I / MUNAS – III / GOLKAR / 1983 -
Tentang JADWAL ACARA MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA
Menimbang
: 1. Bahwa Musyawarah Nasional III Golongan Karya telah ditetapkan untuk diselenggarakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Oktober 1983 di Jakarta.
2. Bahwa berhubung dengan itu demi terselenggaránya Musyawarah Nasional III Golongan Karya secara tertib , lancar, berdaya guna dan berhasil guna, dalam rangka mengemban tugas dan wewenang sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan organisasi yang ada ditangan ang
gota, maka dipandang perlu adanya Keputusan Musyawarah Nasional III Golongan Karya tentang jadwal Acara Musyawarah nasional III Golongan Karya.
Mengingat
: 1. Keputusan Musyawarah Nasional II Golongan Karya Nomor: VI/ MUNAS - II/GOLKAR / 1978 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golongan Karya ;
2. Keputusan DPP Golongan Karya : KEP - 153 /DPP /GOLKAR /9 / 1983 tentang Musyawarah Nasional III Golongan Karya.
Memperhatikan : 1. Permusyawaratan dalam Musyawarah Nasional III Golongan karya yang membahas Rancangan Keputusan Musyawarah Nasional III Go
longan Karya tentang Jadwal Acara Musyawarah Nasional III Golo ngan Karya.
2. Putusan Rapat Paripurna I Musyawarah Nasional III Golongan Karya tanggal 20 Oktober 1983 . MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA TENTANG JADWAL ACARA MUSYAWARAH III GOLONGAN KAR YA .
PERTAMA
70
: Jadwal Acara Musyawarah Nasional III Golongan Karya dari tanggal 20 sampai dengan 25 Oktober 1983 secara lengkap dan terrperinci adalah sebagai tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Keputusan ini.
KEDUA
: Jadwal Acara sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Keputusan
KETIGA
dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional III Golongan Karya. : Perubahan seperlunya atas jadwal acara sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Keputusan ini guna menyesuaikan dengan perkembangan
ini merupakan pedoman dan pegangan dalam melaksanakan tertib acara
keadaan dan kebutuhan dapat dilakukan dengan persetujuan Musya warah Nasional III Golongan Karya. KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
Ditetapkan di : Jakarta .
Pada tanggal
:
20 Oktober 1983 .
DEWAN PIMPINAN PUSAT GOLONGAN KARYA Selaku
PIMPINAN SEMENTARA MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA
Ketua Umum ,
Haji AMIR MOERTONO , S.H.
Wakil Sekretaris Jenderal,
MOORDOPO
1
i
71
KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA Nomor : II / MUNAS III / GOLKAR / 1983
Tentang PERATURAN TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Musyawarah Nasional III Golongan Karya . Menimbang
: 1. Bahwa Musyawarah Nasional III Golongan Karya telah ditetapkan
untuk diselenggarakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Oktober 1983 di Jakarta ;
2. Bahwa berhubung dengan itu demi terselenggaranya Musyawarah Nasional III Golongan Karya secara tertib , lancar berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mengemban tugas dan wewenang sebagai pelaksanaan sepenuhnya kedaultan organisasi yang ada di
tangan anggota, maka dipandang perlu adanya Keputusan Musyawa rah Nasional III Golongan Karya tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional III Golongan Karya. Mengingat
: 1. Keputusan Musyawarah Nasional II Golongan Karya Nomor : VI/ MỤNAS -II/GOLKAR / 1978 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golongan Karya ;
2. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Golongan karya Nomor : KEP
153 /DPP /GOLKAR /9 / 1983 tentang Musyawarah Nasional III Go longan Karya.
Memperhatikan : 1. Permusyawaratan dalam musyawarah Nasional III Golongan Karya yang membahas Rancangan Keputusan Musyawarah Nasional III Golongan Karya tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Na sional III Golongan Karya.
2. Putusan Rapat Paripurna I Musyawarah Nasional III Golongan Karya tanggal 20 Oktober 1983 . MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KAR
YA TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA . PERTAMA
: Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional III Golongan karya secara lengkap dan terperinci adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Keputusan ini.
72
KEDUA
: Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama Keputusan ini merupakan pedoman dan pegangan dalam melaksana kan permusyawaratan di dalam Musyawarah Nasional III Golongan Karya .
KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal
:
20
Oktober
1983 .
DEWAN PIMPINAN PUSAT GOLONGAN KARYA
Selak u PIMPINAN SEMENTARA MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA
Ketua Umum ,
Hadji AMIR MOERTONO SH .
Wakil Sekretaris Jenderal.
MOERDOPO
73
LAMPIRAN : KEPUTUSAN
MUNAS
III
GOLONGAN
KARYA .
PERATURAN TATA TERTIB
Nomor
: II/MUNAS - III/GOLKAR / 1983.
Tanggal
: 20 Oktober
1983 .
MUNAS III GOLKAR
BAB III
ВАВ І KETENTUAN UMUM
PESERTA DAN PENINJAU
Pasal 1
Pasal 3
( 1 ) Musyawarah Nasional merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi Go longan Karya yang selanjutnya dalam Per aturan Tata Tertib ini disebut Munas.
( 1 ) Peserta Munas terdiri atas : a . Dewan Pembina.
b. Dewan Pimpinan Pusat. c. Unsur Anggota Golongan Karya dari Organisasi profesi dan fungsional tingkat .
(2) Kedaulatan Organisasi ada di tangan Ang gota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Munas .
Pusat.
d . Unsur Anggota Golongan Karya dari
(3) Munas dalam melakukan tugasnya berlan daskan Pancasila , Undang -Undang Dasar 1945, Ketetapan -ketetapan MPR , Angga ran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Golongan Karya. (4) Peserta Munas terdiri atas kelompok kelompok peserta sebagimana diatur dalam pasal 18 Anggaran Rumah Tangga dan Pasal 3 Peraturan Tata Tertib ini, yang selanjutnya disebut Peserta .
BAB II TUGAS DAN WEWENANG Pasal 2
perorangan tingkat Pusat. e. Unsur Dewan Pertimbangan .
f. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I g. Unsur Dewan Penasehat.
h. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Ting kat II .
i. Unsur Keluarga Besar Golongan Karya
lainnya tingkat Pusat dan Daerah yang diundang oleh Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya. (2) Peninjau Munas terdiri atas unsur Keluarga Besar Golongan Karya yang diundang oleh Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya.
Munas mempunyai tugas dan wewenang untuk : (3) Jumlah dan perincian Peserta dan Penin jau ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat a. Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b. Menetapkan Program Umum Organisasi. c. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat.
d. Memilih Dewan Pimpinan Pusat.
(4) Setiap Peserta dan Peninjau wajib mem bawa surat mandat dari Organisasinya atau dari Dewan Pimpinan Daerah .
(5) Bagi Peserta dan Peninjau dari unsur Ang gota Golongan Karya dari perorangan
e. Membentuk Dewan Pembina .
tingkat Pusat membawa Undangan atau
f. Menetapkan Keputusan -Keputusan lainnya
Surat Penetapan dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya.
yang dianggap perlu .
74
Golongan Karya.
BAB IV
maksud ayat ( 3 ) pasal ini tidak mungkin dicapai, maka keputusan diambil berda sarkan suara terbanyak .
HAK -HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA
SERTA PENINJAU Pasal 4
Pasal 8
( 1 ) Peserta Munas berhak untuk : a . Berbicara.
b. Mengeluarkan pendapat dan mengaju-
Setiap Peserta dan Peninjau wajib mema tuhi ketentuan -ketentuan Peraturan tata Tertib ini. yang diatur dalam
kan usul-usul serta saran -saran baik se cara lisan maupun tertulis. c. Menyatakan suara yang penggunaannya diatur dalam pasal 42 Peraturan Tata Tertib ini.
d. Memilih dan dipilih . e. Menghadiri rapat-rapat. (2) Peninjau Munas berhak untuk : a. Menghadiri rapat- rapat.
b. Berbicara atas persetujuan Pimpinan Pimpinan Rapat. Pasal 5
BAB V
ALAT - ALAT KELENGKAPAN Pasal 9
Alat- alat kelengkapan Munas disusun menu rut pengelompokan kegiatan -kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas Munas. Pasal 10
Munas mempunyai alat-alat kelengkapan se bagai berikut : a. Pimpinan Munas. b.
Komisi-komisi Munas.
C.
Panitia Ad Hoc Munas.
(1 ) Setiap Peserta berhak mengajukan penda pat baik secara lisan maupun tertulis ke
pada Pimpinan Rapat. ( 2 ) Pendapat yang diajukan harus disusun secara singkat serta jelas, disampaikan kepada Pimpinan Rapat, Pasal 6
( 1 ) Apabila Pimpinan Rapat menganggap pen dapat Peserta belum jelas, kepada yang bersangkutan diberi hak untuk mengemu kakan lagi dengan singkat pendapat yang diajukan tersebut. (2) Pimpinan rapat berhak mengambil kesim pulan atas pendapat tersebut.
BAB VI PIMPINAN Pasal 11
( 1 ) Munas dipimpin oleh Pimpinan Munas yang dipilih oleh dan dari Peserta Munas
di dalam Rapat Paripurna Munas. (2) Rapat Paripurna Munas seperti tersebut
pada ayat ( 1 ) pasal ini dipimpin oleh De wan Pimpinan Pusat sebagai Pimpinan Sementara.
(3) Pimpinan Munas meruakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif yang per sonalianya mencerminkan : Dewan Pembina.
Pasal 7 -
( 1 ) Peserta berhak untuk mengajukan usul
perubahan terhadap Rancangan -rancangan Keputusan yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat. (2) Pokok -pokok usul perubahan dapat di kemukakan dalam Rapat Paripurna atau Komisi.
(3) Pengambilan Keputusan terhadap usul per ubahan dalam Rapat Paripurna atau Komisi diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah untuk mufakat.
(4) Pengambilan Keputusan sebagaimana di-
- Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I. - Anggota Golongan Karya dari Organisasi profesi dan fungsional tingkat Pusat. Anggota Golongan Karya dari perorang an tingkat Pusat.
(4) Komposisi Pimpinan Munas terdiri dari seorang ketua, seorang Wakil Ketua, se orang Sekretaris dan 6 ( enam ) orang Anggota
(5) Wewenang Pimpinan Munas ialah :
a. Memimpin Rapat-rapat selama Munas. b. Menjaga kelancaran dan ketertiban da
75
lam Musyawarah dan Rapat- rapat selama Munas. (6) Pembagian tugas diantara unsur -unsur Pim pinan Munas diatur lebih lanjut oleh Ketua.
oleh anggota Komisi dalam Rapat yang dipimpin oleh Pimpinan Munas. (3) Pembagian tugas diantara Pimpinan Komisi Munas diatur sendiri berdasarkan tugas tugas Komisi Munas.
BAB VII
Pasal 18
KOMISI-KOMISI/PANITIA "AD HOC "
( 1 ) Panitia Ad Hoc Munas dapat dibentuk
Pasal 12
oleh Munas untuk melakukan tugas -tugas ( 1 ) Munas membentuk Komisikomisi sesuai dengan kebutuhan.
(2) Komisi Munas dapat membentuk Sub sub Komisi menurut keperluan .
tertentu apabila diperlukan oleh Munas. (2) Pimpinan Panitia Ad Hoc dan anggota anggotanya ditetapkan oleh Pimpinan Mu nas .
Pasal 13
BAB VIII
( 1 ) Komisi Munas bertugas memusyawarahkan dan mengambil keputusan mengenai soal soal yang menjadi acara rapat Komisi dalam bidang lingkup tugasnya.
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT Pasal 19
pada pasal 22 Peraturan Tata Tertib ini disebut
(2) Laporan Komisi disusun oleh Pimpinan
Musyawarah Nasional.
Rangkaian
Rapat-rapat seperti tersebut
Komisi dengan memperhatikan saran - saran dan pendapat para anggota Komisi.
Pasal 20
Rancangan Jadwal Munas dan Rancangan Pasal 14
Peraturan Tata Tertib Munas disampaikan oleh
Komisi Munas memberikan laporan kepada Rapat Paripurna Munas tentang hasil karya
Pimpinan Sementara kepada Rapat Paripurna untuk disyahkan .
masing m- asing. Pasal 21
Pasal 15
( 1 ) Komisi-komisi Munas
dibantu oleh Sek-
retariat dari Panitia Munas.
(2 ) Pembicaraan dalam Komisi Munas disusun dalam suatu risalah .
Pimpinan Sementara membuka Rapat Pari purna Musyawarah Nasional pada hari pertama dengan Pidato Pembukaan dan Pimpinan Munas menutup Persidangan Musyawarah Nasional pada hari terakhir dengan Pidato Penutupan . Pasal 22
Pasal 16
( 1 ) Setiap peserta harus menjadi anggota salah satu Komisi Munas kecuali Dewan Pembina
dan Pimpinan Munas.
(2) Setiap Peninjau dapat menjadi anggota salah satu Komisi Munas.
Jenis-jenis Rapat dalam Munas : a. Rapat Paripurna Munas. b. Rapat Pimpinan Munas. c . Rapat Komisi/Sub Komisi Munas.
d . Rapat Panitia Ad Hoc Munas.
(3) Susunan dan jumlah anggota Komisi di tetapkan oleh Pimpinan Munas dengan persetujuan Rapat Paripurna Munas. (4) Pimpinan Munas dan Dewan Pembina
( 1 ) Sebelum menghadiri rapat setiap Peserta
dapat menghadiri dan turut serta dalam
disiapkan oleh Panitia Penyelenggara. (2) Apabila daftar hadir telah ditanda tangani
semua Rapat Komisi dan Sub Komisi.
menanda tangani daftar hadir yang telah
Pimpinan Komisi Munas terdiri atas seorang
oleh lebih dari setengah jumlah anggota Peserta, maka Ketua Rapat membuka rapat.
Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang
(3) Jika pada waktu yang telah ditentukan
Pasal 17
(1)
Pasal 23
Sekretaris.
(2) Pimpinan Komisi Munas dipilih dari dan
dalam ayat (2) pasal ini belum tercapai
maka Ketua Rapat menunda rapat paling lama satu jam .
76
(4) Jika telah ditunda satu jam belum juga
tuan mengenai lamanya Peserta berbicara..
tercapai jumlah yang ditentukan dalam (2) Dalam hal pembicara melampaui batas ayat ( 2) pasal ini, maka Ketua Rapat membuka Rapat.
(5 ) Untuk dapat mengambil putusan diperlukan quorum sebagai mana diatur dalam
waktu yang ditentukan , Pimpinan Rapat memperingatkan pembicara supaya meng
akhiri pembicaraannya dan pembicara harus mentaati peringatan itu .
BAB IX Peraturan Tata Tertib ini.
Pasal 28
( 1 ) Sebelum berbicara, Peserta rapat yang akan
( 1 ) Giliran berbicara diberikan menurut urutan pendaftaran .
berbicara mendaftarkan namanya lebih
(2) Untuk kelancaran Rapat, Pimpinan Rapat
Pasal 24
dulu .
( 2 ) Peserta rapat yang belum mendaftarkan namanya
sebagaimana dimaksud dalam
ayat ( 1 ) pasal ini tidak boleh berbicara kecuali apabila menurut Ketua Rapat ada alasan yang dapat diterima untuk mem berikan kesempatan berbicara kepada yang bersangkutan .
dapat mengambil kebijakan tentang urutan berbicara seperti dimaksud dalam ayat ( 1 ) Pasal ini . Pasal 29
Setiap waktu dapat diberikan kesempatan interupsi kepada Peserta untuk : a . Minta penjelasan tentang duduk perkara
sebenarnya mengenai soal yang dibicarakan . Pasal 25
( 1 ) Sesudah rapat dibuka Ketua Rapat menje laskan secara singkat pokok acara rapat.
(2) Ketua Rapat memberikan kesempatan yang cukup kepada setiap Peserta untuk berpartisipasi dalam setiap rapat dengan menggunakan hak -hak Peserta secara tertib ,
b. Mengajukan usul prosedur mengenai hal yang sedang dibicarakan . c . Mengajukan usul penundaan rapat untuk sementara .
d . Menjelaskan soal yang dalam pembicaraan menyangkut diri atau tugasnya. Pasal 30
berdayaguna dan berhasil guna. (3) Ketua Rapat menjaga agar rapat berjalan
Agar supaya usul prosedur dan usul penun daan rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal
sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata
29 huruf b dan c Peraturan Tata tertib ini men
Tertib .
jadi acara permusyawaratan , maka harus di dukung oleh sekurang -kurangnya seorang Peserta lain yang hadir, kecuali bila usul itu diajukan oleh Pimpinan Rapat.
(4) Ketua Rapat berbicara selaku Pimpinan Rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pokok pembicaraan , menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya menjadi acara rapat, mengembalikan pem bicaraan kepada pokok persoalan dan me-
nyimpulkan pembicaraan -pembicaraan para
Pasal 31
( 1 ) Seorang Peserta yang diberi kesempatan mengadakan interupsi mengenai salah satu
hal tersebut dalam pasal 29 Peraturan
Peserta.
selaku Peserta Rapat , maka untuk semen
Tata Tertib ini, tidak boleh melebihi waktu 10 ( sepuluh ) menit.
tara Pimpinan Rapat diserahkan kepada
(2) Terhadap pembicaraan mengenai hal-hal
( 5 ) Apabila Ketua Rapat hendak berbicara
anggota Pimpinan yang lain .
tersebut dalam Pasal 29 huruf a dan d Per
aturan Tata Tertib ini, tidak diadakan Pasal 26
( 1 ) Peserta berbicara setelah mendapat izin dari Ketua Rapat .
(2)
Pembicara tidak boleh diganggu selama pembicaraan .
perdebatan . (3 ) Sebelum rapat melanjutkan permusyawara tan mengenai soal-soal yang menjadi acara hari itu , jika dianggap perlu Pimpinan Rapat dapat mengambil keputusan terha dap pembicaraan mengenai hal-hal tersebut
Pasal 27
(1 )
Pimpinan Rapat dapat mengadakan keten
dalam Pasal 29 huruf b dan c Peraturan
Tata Tertib ini . 77
Pasal 32
( 1 ) Penyimpangan dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal-hal tersebut dalam pasal
puluh ) menit untuk memberikan penjela san seperlunya dengan ketentuan , bahwa rapat tidak mengadakan perdebatan me ngenai penjelasan itu dan Ketua Rapat
E
29 Peraturan Tata Tertib ini, tidak di perkenankan .
(2 ) Apabila seorang pembicara menyimpang dari pokok -pokok pembicaraan maka Ke tua Rapat dapat memperingatkan dan meminta supaya kembali kepada pokok pembicaraan . Pasal 33
( 1 ) Apabila seorang pembicara dalam rapat mempergunakan kata -kata yang tidak la yak , mengganggu ketertiban atau meng anjurkan untuk melakukan perbuatan -per buatan yang bertentangan dengan hukum , Ketua Rapat dapat memberikan nasehat
dan memperingatkan supaya pembicara tertib kembali.
(2) Dalam hal demikian Ketua Rapat memberi kesempatan kepada pembicara yang ber
langsung mengambil keputusan tentang boleh atau tidaknya pembicara yang ber sangkutan terus menghadiri rapat. Pasal 35
( 1 ) Apabila seorang Peserta melakukan perbu atan yang mengganggu ketertiban rapat, Ketua Rapat memperingatkan agar Peserta tersebut menghentikan perbuatan itu . (2) Jika peringatan tersebut pada ayat ( 1 ) pasal ini tidak diindahkan , Ketua Rapat dapat memerintahkan Peserta itu untuk meninggalkan ruangan rapat.
(3) Apabila Peserta tersebut tidak mengindah kan peringatan Ketua Rapat seperti dimak sud dalam ayat (2) pasal ini ia dapat di keluarkan dari ruangan rapat. Pasal 36
sangkutan untuk menarik kembali kata
kata yang menyebabkan ia diberi peringat an . Jika ia memenuhi permintaan Ketua Rapat maka kata -kata tersebut tidak di muat dalam Risalah Laporan atau catatan tentang perundingan itu, dan dianggap sebagai tidak diucapkan . Pasal 34
( 1 ) Apabila seorang pembicara tidak meme
( 1 ) Apabila Ketua Rapat menganggap perlu maka ia dapat menunda rapat, dengan persetujuan Peserta rapat,
(2) Lamanya penundaan rapat tidak boleh melebihi waktu 24 jam . Pasal 37
( 1 ) Rapat-rapat Munas pada dasarnya bersifat tertutup.
nuhi peringatan Ketua Rapat sebagai sebagai tersebut dalam pasal 32 ayat (2) dan pasal
(2) Pembicaraan dalam rapat tertutup hanya
33 ayat ( 1 ) Peraturan Tata Tertib ini,
(3) Atas usul Pimpinan atau Peserta, rapat
atau mengulangi pelanggaran itu, Ketua
dapat memutuskan bahwa pembicaraan dalam rapat tertutup bersifat rahasia. ( 4 ) Rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini harus dipegang teguh oleh me reka yang berhubung dengan tugasnya me mengetahui apa yang dibicarakan itu .
Rapat dapat melarangnya meneruskan pembicaraan .
(2) Jika dianggap perlu, Ketua Rapat dapat melarang pembicara yang dimaksud dalam ayat ( 1 ) pasal ini, untuk terus menghadiri rapat yang merundingkan soal yang ber sangkutan .
boleh diumumkan oleh Pimpinan Munas.
Pasal 38
Untuk setiap Rapat dibuat Risalah lengkap yang memuat antara lain : 1
a. Tempat , jenis dan acara rapat .
b. Hari/tanggal rapat dan jam permulaan serta (3 ) Jika pembicara yang bersangkutan tidak
dapat menerima keputusan Ketua Rapat yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini,
maka kepada pembicara itu diberi kesem patan berbicara selama-lamanya 10 ( se
penutupan rapat. c. Ketua dan Sekretaris rapat.
'a. Nama-nama peserta yang hadir. e . Nama-nama pembicara dan pendapat masing
78
masing.
f. Keterangan -keterangan tentang dan /atau kesimpulan rapat.
diambil berdasarkan suara terbanyak . keputusan
(2) Mufakat dan / atau keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak sebagai hasil
BAB IX
musyawarah, haruslah bermutu tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan Dasar Negara Panca >
QUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 39
Rapat Paripurna Munas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta . Pasal 40
Rapat Paripurna untuk memilih Formatur sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 Peraturan Tata Tertib ini sekurang -kurangnya dihadiri oleh dua pertiga dari jumlah peserta .
sila,
cita -cita Proklamasi
Indonesia
17
Agustus 1945 sebagai termaktub dalam Pembukaan , Batang Tubuh dan Penjelasan Undang -Undang Dasar 1945 . (3) Musyawarah menuju ke arah persatuan dengan mengutamakan ikut sertanya semua peserta dalam MUNAS serta berpangkal tolak pada sikap harga menghargai setiap pendirian para peserta. ( 4 ) Setiap peserta mempunyai hak dan kesem
Pasal 41
patan yang sama dan bebas untuk me
( 1 ) Rapat untuk mengambil keputusan memer
ngemukakan pendapat dan melahirkan kritik yang bersifat membangun tanpa
lukan quorum
(2) Apabila hal termaktub dalam ayat ( 1 ) pasal ini tidak tercapai maka rapat ditun da sampai paling banyak dua kali dengan selang waktu paling lama 24 jam . (3) Apabila setelah dua kali penundaan masih juga hal tersebut ayat ( 1 ) dan (2) pasal ini belum tercapai : a. Jika terjadi dalam Rapat Paripuma Munas permasalahannya menjadi batal. b . Jika terjadi dalam Rapat Komisi peme cahannya diserahkan kepada Pimpinan Munas .
tekanan dari pihak manapun . Pasal 44
Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah bilamana diambil dalam rapat yang dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah Peserta . Pasal 45
Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila musyawarah untuk mufakat sudah tidak mungkin diusahakan karena adanya pendirian dari sebagian Peserta yang tidak dapat didekatkan lagi atau karena faktor waktu yang mendesak .
Pasal 42
Yang berhak ikut dalam pengambilan Keputusan
Pasal 46
ialah Peserta Munas dengan perincian sebagai
( 1 ) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila : a. Diambil didalam rapat yang dihadiri
berikut :
a. Unsur Organisasi -organisasi profesi / fungsional tingkat Pusat memiliki 30 ( tiga puluh ) suara. b. Untur Anggota Golongan Karya dari pero rangan tingkat Pusat yang diundang memiliki 10 ( sepuluh) suara .
c. Unsur Dewan Pimpinan Daerah tiap DPD Tingkat I memiliki suara sejumlah DPD Ting
kat II di dalam wilayahnya. Pasal 43
( 1 ) Pengembilan Keputusan pada asasnya di usahakan sejauh mungkin dengan musya warah untuk mencapai mufakat dan apa bila hal ini tidak mungkin , maka keputusan
oleh lebih dari setengah jumlah Peserta ( quorum ).
b. Disetujui oleh lebih dari setengah jumlah Peserta yang mempunyai hak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Peraturan Tata Tertib ini .
(2) Apabila karena sifat masalah yang dihadapi tidak mungkin dicapai keputusan dengan berdasarkan suara terbanyak secara sekali jalan ( langsung) maka dusahakan terus
sehingga putusan terakhir masih juga di tetapkan dengan persetujuan suara terba nyak . 79
(3) Apabila didalam mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak , hasil pungu tan suara menunjukkan sama banyak maka pungutan suara diulangi sekali lagi.
(3) Formatur sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) pasal ini berjumlah 5 ( lima) orang yang terdiri dari seorang Ketua dari unsur Dewan Pembina, seorang Anggota dari
(4) Pungutan suara tentang orang dan / atau.
masalah -masalah yang dipandang penting
unsur DPP demisioner dan 3 ( tiga ) orang
oleh rapat dilakukan dengan rahasia atau tertulis, dan apabila suara -suara sama ba
Anggota dari unsur DPD Tingkat-I. (4) Formatur diberi mandat penuh untuk menyusun Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya dan da lam melaksanakan tugasnya berkonsultasi
nyak pungutan suara diulangi sekali lagi dan apabila hasilnya masih sama banyak pula maka orang dan /atau usul dalam per masalahan yang bersangkutan ditolak .
dengan Ketua Dewan Pembina Golongan
Karya. Pasal 47
Pengambilan keputusan berdasarkan suara
terbanyak dilakukan dengan mengadakan per Pasal 51
( 1 ) Peserta melalui juru bicara masing-masing hitungan suara secara langsung kecuali dalam
hal pengambilan Keputusan secara rahasia . Pasal 48
Untuk menetapkan /mengubah Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka : a . Sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah peserta harus hadir.
b . Putusan diambil dengan persetujuan seku rang -kurangnya dua pertiga dari jumlah pe serta yang mempunyai hak suara sebagai mana dimaksud dalam pasal 42 Peraturan
dapat mengajukan usul calon Formatur kepada Pimpinan Munas . (2) Berdasarkan usul-usul yang diajukan se bagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) pasal ini Pimpinan Munas mengumumkan nama-nama calon Formatur kepada Rapat Paripurna Munas dengan memperhatikan jumlah suara pengusul bagi masing -masing calon untuk disahkan .
(3) Putusan berdasarkan suara terbanyak untuk pemilihan Formatur adalah sah bila diam
bil dengan persetujuan sekurang -kurang
Tata Tertib ini.
nya dua pertiga dari jumlah peserta yang
BAB X
mempunyai hak suara sebagaimana di maksud dalam pasal 42 Peraturan Tata Tertib ini.
TATA CARA PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA DAN PEMILIHAN DEWAN
Pasal 52
PIMPINAN PUSAT GOLONGAN KARYA Pasal 49
Munas membentuk Dewan Pembina Golo
ngan Karya dengan mengangkat Ketua Dewan Pembina yang diberi wewenang dan mandat penuh untuk menyusun komposisi dan per sonalia Dewan Pembina Golongan Karya.
Dengan terpilihnya Formatur maka Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya masa bhakti 1978 – 1983 dinyatakan demisioner. -
Pasal 53
Formatur mengumumkan susunan Perso nalia Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya masa bhakti 1983 - 1988 dalam Rapat Pari
Pasal 50
purna terakhir Munas.
(1)
Pemilihan Dewan Pimpinan Pusat Golo ngan Karya dilaksanakan oleh Munas melalui Formatur.
BAB XI SEKRETARIAT Pasal 54
( 2 ) Formatur dipilih dalam Rapat Paripuma Munas .
80
( 1 ) Pimpinan Munas membentuk Sekretariat
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 55
Munas untuk membantu kelancaran jalan nya Munas.
Segala sesuatu yang belum diatur dalam
(2)
Sekretariat Munas dipimpin oleh Sekre
taris Munas yang bertanggung jawab ke pada Pimpinan Munas mengenai pelaksa
Peraturan Tata Tertib ini diputuskan oleh
naan tugas -tugasnya.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
Munas.
Pasal 56
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal
: 20 Oktober 1983 .
DEWAN PIMPINAN PUSAT GOLONGAN KARYA Selaku PIMPINAN SEMENTARA MUSYAWARAH
NASIONAL III GOLONGAN KARYA
Wakil Sekretaris Jenderal.
Ketua Umum ,
MOERDOPO .
Haji AMIR MOERTONO SH
81 '
KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA NOMOR : III / MUNAS III / GOLKAR / 1983
Tentang KOMPOSISI DAN PERSONALIA PIMPINAN
MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA
Menimbang
: 1. Bahwa untuk memimpin rapat-rapat serta menjaga ketertiban dan
kelancaran musyawarah dan rapat-rapat selama Musyawarah Na sional III Golongan Karya perlu ditetapkan Pimpinan Musyawarah Nasional III Golongan Karya; 2. Bahwa Pimpinan Musyawarah nasional III Golongan karya dipilih oleh dan dari peserta Musyawarah Nasional di dalam Rapat Pari purna Musyawarah Nasional; 3. Bahwa Rapat Paripurna Musyawarah Nasional III Golongan Karya telah berhasil memilih Pimpinan Musyawarah Nasional III Golong an Karya.
4. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan Kaputusan Musya warah nasional III Golongan Karya tentang Komposisi dan Per sonalia Pimpinan Musyawarah Nasional III Golongan Karya. Mengingat
: 1. Keputusan Musyawarah Nasional II Golongan Karya Nomor : VI/ MUNAS II/GOLKAR / 1978 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golongan Karya; 2. Keputusan Musyawarah Nasional III Golongan Karya Nomor : II/
MUNAS III/GOLKAR / 1983 tentang Peraturan Tata Tertib Musya warah Nasional III Golongan Karya.
Memperhatikan : 1. Permusyawaratan dalam Musyawarah Nasional III Golongan Karya yang memilih Pimpinan Musyawarah Nasional III Golongan Karya serta membahas Rancangan Keputusan Musyawarah Nasional III Golongan Karya tentang Komposisi dan Personalia Pimpinan Mu syawarah Nasional III Golongan Karya. MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KAR YA TENTANG KOMPOSISI DAN PERSONALIA PIMPINAN MU SYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA .
82
PERTAMA
: Komposisi dan Personalia Pimpinan Musyawarah Nasional III Go longan Karya adalah sebagai berikut : Ketua
: M. Panggabean .
Wakil Ketua
; R. Sukardi.
Sekretaris
: David Napitupulu
Anggota -anggota
:
1. H. Achmadi
2. H. Mas Sukardi
3. Arsyad 4. H. Rachmatullah 5. Ny. E.N. Sudharmono
6. Dr. Suhardiman , S.E.
KEDUA
: Pimpinan Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud dalam dik tum Pertama Keputusan ini merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif.
KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan . :
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 20 Oktober 1983 . DEWAN PIMPINAN PUSAT GOLONGAN KARYA
Sol a k u
PIMPINAN SEMENTARA MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA Ketua Umum ,
Wakil Sekretaris Jenderal,
Haji AMIR MOERTONO SH.
MOERDOPO.
KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA Nomor : IV /MUNAS- III /GOLKAR / 1983
Tentang PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI
MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Nasional III Golongan karya
Menimbang
: 1. Bahwa Musyawarah Nasional sebagai pemegang kekuasaan tertinggi ► organisasi, pelaksana sepenuhnya kedaulatan organisasi yang ada di tangan anggota , berwenang mengambil keputusan -keputusan yang strategis dan mendasar guna semakin memantapkan pengabdi an dan perjoangan organisasi yang dijiwai oleh semangat karya
dan kekaryaan serta berorientasi kepada pembaharuan dan pem bangunan dalam rangka mewujudkan cita -cita Proklamasi 17 Agus tus 1945 .
2. Bahwa agar berabagai permasalahan yang akan diputuskan oleh Musyawarah Nasional III Golongan karya dapat dimusyawarahkan
secara luas dan mendalam , maka perlu dibentuk Komisi-komisi Musyawarah Nasional III Golongan Karya.
Mengingat
: 1. Keputusan Musyawarah Nasional II Golongan Karya Nomor: VI/
MUNAS-II /GOLKAR /1978 tentang: Anggaran Dasar dan Angga ran Rumah Tangga Golongan Karya ;
2. Keputusan Musyawarah Nasional III Golongan Karya Nomor: II/MUNAS-III/GOLKAR / 1983 tentang Peraturan . Tata tertib Musyawarah Nasional III Golongan Karya.
Memperhatikan : 1. Permusyawaratan dalam Musyawarah Nasional III Golongan Karya yang membahas Pembentukan Komisi-komisi Musyawarah Na sional III Golongan Karya ;
2. Putusan Rapat Paripurna ke V Musyawarah Nasional III Golongan Karya tanggal 22 Oktober 1983 . MEMUTUSKAN
Menetapkan
KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KAR YA TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA .
PERTAMA
: Membentuk 3 ( tiga Komisi Musyawarah Nasional III Golongan Karya sebagai berikut :
1. Komisi A : Dengan ruang lingkup tugas untuk membahas Ran cangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golongan Karya.
84
2. Komisi B : Dengan ruang lingkup tugas untuk membahas Ran
cangan Program Umum Golongan Karya 1983 – 1988 . 3. Komisi C : Dengan ruang lingkup tugas untuk membahas Lapor
an Pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Pusat Go longan Karya, Pernyataan Politik Golongan Karya dan masalah -masalah lain yang dianggap perlu . KEDUA
: Komisi-komisi sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama Ke putusan ini bertugas memusyawarahkan dan mengambil keputusan mengenai soal-soal yang menjadi acara rapat dalam bidang lingkup tugasnya masing-masing.
KETIGA
: Jumlah anggota masing-masing Komisi sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama Keputusan ini adalah sebagai berikut : 1. Komisi A : 563 orang. 2. Komisi B : 524 orang 3. Komisi C : 375 orang.
KEEMPAT
: Keanggotaan masing-masing Komisi sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Ke putusan ini. KELIMA
: Pimpinan Komisi-komisi Musyawarah Nasional III Golongan Karya dipilih dari dan oleh anggota Komisi serta merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif.
KEENAM
: Komisi-komisi sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama Ke putusan ini melaporkan hasil -hasil pelaksanaan tugasnya kepada Rapat
Paripurna ke VI Musyawarah Nasional III Golongan Karya pada tang gal 24 Oktober 1983 . KETUJUH
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta. Pada tanggal
: 22 Oktober 1983.
MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA PIMPINAN
M. PANGGABEAN
Ketua
R. SUKARDI
Wakil Ketua
DAVID NAPITUPULU
Sekretaris
H. ACHMADI
Anggota
H. MAS SUKARDI
Anggota
H.M. ARSYAD.B
Anggota
H. RACHMATULLAH
Anggota
NY , E.N. SUDHARMONO
Anggota
I. DR . SUHADRIMAN , SE
Anggota
биева .. :
otrognoulا
Blue
مل
The
hacansinal 쭉
rawr
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL III GOLKAR NOMOR
:
TANGGAL
:
DAFTAR KOMISI
1. H. HASAN IBRAHIM , S.H.
IV /MUNAS III /GOLKAR / 1983 22 OKTOBER 1983 .
NAMA
: A (AD / ART)
28.
H.
RASYIDI ALIYUDIN
2.
FELIX B. TACAZILY
29. JAHJA P. THALIB
3,
H.
30. BA B AS A
4.
ABDUL AZIZ ANWAR
31. SABIRAN S.H.
5.
S U B A N O H I
32. H.N.A. MOODOETO
6.
DRS .
7.
M.
8.
KHAIRUL ARSYAD
35. PS . SISWADI
9.
NGADIRAN SUWITO BA
36. DRS . MATSUDIN ANANG
HARUNA RAMYADI
FAR I D
ZE Y N
OESMAN SHALEH
33. ACHMAD DARIHIM 34. I. GDE NYOMAN ORDE
10.
H.
11.
BAMBANG PRIYAMBODO S.H.
38. A.P. SANUSI FIKA
12.
HARS MOHAMMAD
39. H.
13.
ACHMAD SUDJAI
40. H.M. SARIM
14.
IMAM SUBEKTI
41. M. SUKAR SO
15.
K.H.O.
42. ZOELKARNAIN IDRIS
16. R.
ISMAIL
SRI GOENADI
37. SRIHARTONO
IBRAHIM SALAM BA
43. MADHAN AR
17. SOEMARNO
44. SOEMALI. BA
18.
M.
45. TUGIMAN SUPRAPTO BSc
19.
CH .
20.
TOTOK SUNJOTO
DAHLAN ZAINAL ABIDIN
46. R. SYAHBUDIN 47. A , GHOEFRON
21. PADIS YOHANES SUMINA
48. ISMAIL BSC
22. DRS . H. MOH . RASYID
49 , SOEPANGAT ALGADRI
23.
A.
RENRENG PALALLOI
50. LMIRULLAH
24 .: ISMAIL DJUMSAN
51 , H.M. SOEJOETI
25. BUSTAMIN SANGGIRI
52. H.A. GAFFAR
26. H. MH . KOYA 27. AMIR HAMZAH SITOMPUL
53. M , DUHRANI SIDIK 54. AKHMAD SALEH
86
55.
H.
ROMANSIE
56 , GT . ANTASARI RAHMATILLAH 57.
92.
H.A. MUSRADHY
93.
SIRADJUDDIN M.
P.
KASIM RACHMADIE
94. DOEL SALAM
58 , DRS , TITUS ULY
95.
59 , H , SOEDJOED
96. DRS . H. ZAGHLOEL
60.
JOSE VALENTE
CHAERONI 97. D.
INDRADJAJA
61 , ADNAN ILYAS 98.
SIEODJ HANAFI
62. MUHAMAD IDRIS
99. AMIN PRASODJO 63 , DJAFAR ABDURAHMAN .
100.
IMAN HAMDAN
101.
DRS , NAWAWI MAHMUDA
1.112 .
R.W.
DAMANIK
103.
H.M.
ASYAR
64. DRS , YAHYA ULUMUDDIN 65 , DARWANI NS 66. H , RACHMAD 67. $
HASAN USMAN
DRS .
1.
9.S.
DJANOKO
SOLBSici
04.
S.
10.
SIJARDI MAHMUD
71.
dr . M. NAZIR
72.
NY . T. SOERTIONO
104. LEWIS KDR .
BBA
105. BURHANSYAH ALY 106. T.W.
PANJAITAN
107. MY . ' IDA SALAM SUMANGAI 108. DRS . H. ABDULKADIR KLABA 109. SINOLUNGAN A.E. 73. D. ATIK SUKATMAN 110. ALEX L. LELENGBOTO
74. AWALUDDIN 75.
LA ODE FANIHU
76. M.
BACHROEM
P.
MARPAUNG
77.
I. BA lli . dr . A. RONDONUWU 112. H. ANDI PATARAY
113. W.P. SIMARMATA 114. ALI ASWAT SALEH
78. W.T. SIMATUPANG 115. ANDI DADI 79. DRS . M. DJUHDI
116 , ABBAS JAMIL 80.
SYAFEI
81.
M. MURSYID
82.
H.
117. BAS TOBING , S.H. 118. H. THAMRIN NASUTION BA
ROMLIE ROZAK
83. MOH . JOESOEF , S.H.
119. dr , MUZNI TAMBUSAI 120 , KASTULANI , B. ED ,
84. A.E. MANIHURUK
121 , T , FAIZAL 85. A.A. OKA MAHENDRA S.H. 86. GINANJAR KARTASASMITA 87.
122 , H.A. NATAR 123 , ABDILLAH BAHAUDDIN BSc
SOEDARMADJI
124 , BOERHANOEDDIN AI . 85 . ! M.
89.
HANEFA
H.A. WAHAB SAROBU
90. N.S.D.T.
125 , NASIR ZEN 126 , A , LATIEF
VAJONAN HITAM BA .127 , USMAN
91.
.F.M .
SALEH 128. M.
RAMBE
87
129. MASDJURI HASAN
166. OSMAN SIMANDJUNTAK
130. DR . RC ; ITA NOOR 131 , BASYUNI SURYAMIHARDJA 132 , J , G , WOWOR S , H . 133 , MUHAMAD SAID
167. A.Y. PURBANI 168. TJOKORDA GEDE AGUNG
134. DRS , B , P , SATRIA 135 , JOHNY M , HIDAYAT
171. NY . H. HILDA JOENOES
136 , I. WAYAN SUWETA
173. DRS . SOFYAN CHAIRUL
137 , MADE WISTAWAN 138 , I , Md , WIJAYA
174. DRS . MARSUDI
139 , B , M , SUSILO 110 , P , TANDAWUYA BA 141 , SOEMADINATA 142.
YUSUF RUNGKA
169. L.M. SYAMSIR S.H. 170. K.W. WENTHE
172. ERWAN SUKARDJA
175. H. AHS . ARMIN ASDI 176. H. SULAEMAN E. 177. DRS . AZHAR MUCHLIS
178. NGADIKO SHABIRIN 179. ID . BG . PIDADA ADNYANA
143. M , ARSYAD 144. SABAR H , S. 145 , IR , MARCONI ISMAIL
180.
146 , NOVYAN KAMAN S , H ,
183.
147. NY . NOERLAILA ADMOND
184. DRS . H.A. MOEN'IM SHOLEH
148. MELL JACOB SH
185. SUWARNO ATMOJO
149. R. SOEDJAMAN
186. DJAIMIN SUDARMAN
150. RUSLI DESA
187. NAHUD BANGUN
151. DRS . DJAMALUDDIN KOD
188. D. DJAZLAN
152. MACHJAR RUSTANDL
189. 1. NYOMAN RUDLA
153. MD . HASYIM MASKOER
190. M. SAID OEMAR
154. H.D. SOEDIARSO 155. DJOHARI KAHAR S.H.
191. AWET ABADI S.H. 192. IBNU HAJAR SE
156. SAID ALWI
193. NOERHADI SOESANTO
157. MADUK I 158. H. BANIYEN H. BASIRUN
194. NURHASAN DT . MARADJO
195. SOEDARMONO
159. SOEDOMO R
196. J. SITORUS S.H.
160.
SOERJONO
161.
NONG PASFERDINANDUS
197. F. SUKONO 198. UMAR PATIRAN
162.
DRS .
163.
S.
164.
D.Y.
165.
MUCHTAR MAREWA
88
RASJIDIN ACHIR
ISWAHYUDI SH GIELING RANSA
SOEDIJONO
181. DRS . A.P. HUTAPEA 182. S. SOEKARDJO M.
SOEPRAJITNO
199. A.S.
ONIM
200. S.L. KAMBU BA 201. A.P.
SIREGAR BA
202. SOEPARMAN
203.
LASNIARTO
204. SALIM
S.
205. dr . AISJAH S.P. SKM 206. SU TARNO
207.
0.P. MANDOSIR
208 , LAURIMBA SARAGIH 209. DRS . H , HUSEIN ALYEFIE 210. DRS , H , M . JUNUS HARAHAP
240. DRS . ICHWANI
241. MADE WIDNYANA , S.H. 242. ENDANG RUSMA 243. H. HASAN EFFENDIE
244. JAHUDIN SEHAT 245. LEDNETO MARTINS 246. ADOLFO XIMENES 247. 'ABDULKAHAR DANGKA
211 , HA , HASSAN ACHMAD
248. ABEL GOMES
212. H , S , MARWOTO 213 , SURIANSYAH KHAIRUL
249. AMERICO CABRAL
214 , DRS , H. MUSTHAFA KAMIL 215 , S , HARDONO
251 , SALEH ISMAIL BA
250. KARTINI TAMBUNAN
252. H.M. ICHLAS MAPPILAWA SM.HK.
216 , UMBU REMU SAMATY 217 , DRS , H , ASMUNI ALIE 218 , S , PARDJONO
253. ^ . HCSIN SALEH 254. AMIR PIDANI 255. PITUT SUHARTO
219 , M , HUSNI THAMRIN S.H , 256. PUTU SAMBI
220 , A , A , GOBEL 257. BERATHA SUBAWA
221 , H. ANDI AMRULLAH S.H.
258. A.A. MASIK PANESARA 222. H.M. ARSJAD B
259. IDA BAGUS BANJAR 223. SRI HONO S.H. 224. SOEDARMADI S.H. 225. DRS . M. SURATMAN
260. HASAN BASRI 261 . DJON SAYONO 262. NY . IDRO SOEBAGIO
226. NY . T. SOEMARNO BA
263. KASMAN SITEPU 227. NY . IMAM RUSTADI
264. SURAJI A
228. OS . H. YUNAN TOHA 265. UMBU REMU S.H.
229. NY . SUKARDI
230. KI . SURATMAN 231.
266. HUSSEIN ACHUTHAMAN 267. H. BASRI ALDJAWI
UBUN SJACHBUN
268. K.H. MHID . JAMINGAN NIAT 232. ANTON PRIJATNO S.H. 233. OON ATMAWIJAYA S.H. 234.
IGN . HARDOYO
235.
SUNARNO S.H.
236.
SUYONO ADIWINOTO BSC
437. MOH . HASAN ANSHORI BA
269. M. ALI SRI. INDRADJAYA 270. AWAN DANUDI 271. DRS . SLAMET RIYANTO
272. PINANTUN HUTASOIT 273 , NY , RENY ANGGRAINI S ... 274. A. PURNOMO HANDOKO S.A.
RAHMAT SANUSI
238.
DRS .
239.
ROBERT SIADARI S'H .
275. SUWARDJO S.H. 276. ZULFAN A. S.H. 89
277. CH , MUH , MUAS
278. NY ,
T , S. DARSOYO
314.
SOENARJO
395. SYARIFUDDIN ABDULLAH !
279 , DRS , H , JUSUF ISKANDAR
316. MOCH . SAID
280. SAIBU KANDANG 281. A , BARAMULI S.H.
317. ASNAWI GEKOSA
282. ANTON LESIANGI SE
319.
U.
283 , H , UMAR MANSYUR
320.
TOM SUPLANIT
284. M. HASAN
3,1 འུ་ .
DRS . M.
285 , ASNAWI NASUTION
322. L. RUKIDI BA
285 , SOETJIPTO S.H. 287. H.M , DADANG BA
323.
288 , IR , MOESTAHID 'ASTARI
325. M.A. MOECHDHIE
289 ,. DRS , H , UMARUDDIN 290 , MUDAFFAR SJAH 291 , PDT . M , D , WAKKARY
326.
C.H. HARINDAH
327.
H.
.
318. W. BARENDS KAS I M
NY .
SIAHAY
I. MAULUDDIN
324. SIHONG DULIEN
SJARBANI SABRI
328. M. SU I B 329. SOEWONDO SOEROWO
292 , INDRA PRAYITNO 293 , DRS , SZS . PANGERAN ALHAJ
330. R. TUBAGUS HAMZAH
29.4. DR , JANNER SINAGA
331. ABD , RAZAK
295 , DRS , SOEPONO 296 , S A L E M Ms.
332. NY , H. TOETI SOEBANDIONO
297 , 298 , 29.9., 300 , 301 ,
IDA BAGUS BUDHIAWAN S , H . H , SJOFJAN K , H.R. SOEWOJO ALI MOERTOPO H. ARSJAD MUZHAR .
302 , MUSLICH
K,
333 ,
SURYONO MANGUNJOYO
NY .
334. SOERATNO H.S , 335.
H.
YUSUF RUH HAYAT
336. HADI MULWIJONO BSc
337. DRS . WACHIDI RIYONO 338. MOCH : SOHEH
339. SANI ADRI RIVAI S , H .
303 , DRS , ROMZAH ZAINUDDIN
349. H.S. SOEMADI S.H.
304 , DRS . M. SAID ROEM
341.
305. KAMARUDDIN NAZAR BA
342. HENNY SIREGAR
306. DRS , M. HOESNI THAMRIN SH
343. DRS . H. KUSRIN S.H.
307. BAMBANG PERMADI
344. EDARDONO
308. DAKSENO
345.
BA
A ,H.
IMAM SANTOSO BA
NY . H. NUGROHO
309. 2.0 . ENNA TAMIMI
346. ERWIN SYAHRIL
310. KRISSANTONO
347. F. SUMAMPOUW
311. SUKAR DAL
348. DRS . H. SAERY DJAFAR .
312. DRS . MOH . ZAINAL SYUKRI
349.
313.
350. SUNARDI DM
90
ISKANDAR SUMIATA PURA
.
NY .
SUSANTINI SUKONO SE
388. SOENTORO HOEDIASMORO 389. NY.H.I. RUSMILAWATI ZAIN
351. THOMAS SUYATNO 352. IR . A.R. RANGKUTI
390. NY . DJUHAINAH RACHMATULLAH 353. BOBBY
S. FX . SOEBARMANTO
354. A. MADJID EWA S.H.
391.
355. ANDI MOECHTAR S.H.
392. SURATMAN S.H. 393. H. SOERJONO 394. SUGONDODININGRAT
356. NY : DJOHARI KAHAR 357. B. SIHOMBING
395. THAHER STM
358. TJILIK RIWUT
359. NY . SYAMSIAR SAID 360 , DRS . NOER MARWIYAH
396. K. SINGARIMBUN
361 , DRS , LEO TOMASOA 362. M , G , LAILOSSA S.H. 363 , THEO L , SAMBUAGA
398. A.
397. J.Z. ANDROPO
399.
DE .
ORNAY
H. DJEGAUT
364 , BP . MESSAKH
400. NY , Y. H. LUBIS 401. HANDRIJANTO S.H.
365 , SOEHARTO BCHK
402. H.
366. TERANG SINGARIMBUN
403. SOEWAONE )
367 , K.H. MANAN 368 , 2.3 . APITULEI 369 , DRS , MANSYUR SANGKALA 370 , SOETJIPTO HADIWASITO 371 , K.H , MOH , ANWAR ST . AMIRUDDIN
404. J. SOERACHMAN 405. NY . IRLANG WIDODO
372 , DRS , DJAMALUDDIN
409. PARLIII MANGUNSONG SH ,
.
;
HS
AHMAD HMS S.H.
406. H. SOEHARI 407. H.M. SLAMET HARDJO OETOMO 408. LEGIMAN SOEROSAPTODJO BSc
DjO
373 , NY , S , SOEMARIO 374 , NY , INA LOKOLLO 375 , NY , EMILIA LUN HADAITULLAH
410. O. TAI ITAYA 411. DRS . R. AM . GOENAWAN
376 , NY , FATIMAH FIHANTA
413. SLAME'S BA
412. H , TOILA PURAWINATA
.
377 , DRA , NY , T. HUTAGALUNG S
414. H. AM , · HARWONO LML
378 , TJAOLIM SAUDARDJA
415.
379 , ZAFFAR ANGGARPURBATA
416. KUDRAT S
380 , A , MUSTAFA
417. KOENTJORO SOEHADI MD , BA
381. H. MOH . ZEIN C # . A.
SOEKARNO
183. 984.
BA MARDJUKT GAIB HALI SAMPURNO BA
385.
DR . HM .
386.
H. MOCH .
387.
H.A.
SUPARNO
SYARI'IN
SAMADIKUN
.
SUDARSONO SALEH
418. H. ACHMAD AMINS 419. ABDULLAH MASRY 420. DRS . SAID MAHMUD A.R. .
421.
SAID iwin ivivI
422. NYAK CUT
423. R. RACHMAT S.H. ' 424. ADNAN MAHMUD 91
425.
A.
462.
JALIL ARIFIN
426. H. MOHD . AMIN
DRS .
LATIEF MUSTAFA
A.
463. IR . RACHMAT WITOELAR
427. ACHMAD EFFENDI 464. DRA . NY . B. HARUN LAPASERE .
H.
428.
BAHLIAS
TS
465. NY . HILDA JOENOES BOEKOESOE
429. DRS . MOHD . ISA 430. M. DJAMIN AZIZ
466. W. SENTEK 431. H. JUANAN RADEN 432. MOERSYID MINOSRA
433. H.M. NOER NEKMAT
467. H.E. KUSWATA
468. JOHN . TETELEPTA
IR , TATI S , SUMIARNO
434 ,
469. A.R. MANDJI.
435 , LUKMAN RUKKA 436. IR , MANGSORI THAIB
437. DRS , MUSA SANG 438. H.A , BAHTIAR DJAMAL BA
470. DRS . FREDDY LATUMAHINA 471.
DRS .
ZULKARNAEN DJABAR
472. DRS . D. DOSI WOSA 439. DRS , HUDJAIFAH ISMAIL
440 , AKMAL SININ
473. TARMIZI HOSEN
441 , A.M.M , NAPITUPULU
474. NY . A. ANDI LOLO
442 , DRS , H. ZULKIFLI HRP 475. H. ABD . 'WAHAB
443 , ISYANA W
SADJARWO
444. PALAR BATUBARA
476. NY . SUKAHAR
445 , RADJAGUKGUK
477. NY , HARRY RESPATI
446 , DRS , SUWARDI RAMLI 478. DRS . GATOT SUWAGIO 447.
ALI ABAS S.H.
448 , dr , TADJUDIN CHOLID MPH
479. KIWAN NURJADI
449., DRS , TADJUDDIN SYAHRIR
480.
M.A. TOMASOUW
450 , MDG , NUNTUNG , 481. ABDUL JALIL ARIFIN 451. MACHMUDI BA
452 , J , SE SA 453 , ALBERT SIRAIT SH . .
482. MGH . SYARIEF HZ 483.
DRS .
R.
ROBIANTO KOESTOMO
454 , H , SYAMSUL BACHRI 484. DRS , AKMAL 455.
SUMISKUM
456 , NY , SOEKARYO
185. DJIMANTO
457 , DRS , P , ARDI PARTADINATA
486. DRS .
458 , DRS . SOFYAN CHAIRUL 459 , K.W. SENTHE
487. NY . T.B.
460. A , WENNA
1.89 .
AKEAR . TANDJUNG
489.
O.S.H. YUNAN THOHA
161.
92
AG .
S
U
B A U
I
ZAKIRUDDIN DJAMIN SH SUWANDI
490. SOEJONO SARTOJO S.H.
518. TRI BUDIARTO 491. COSMAS BATUBARA
519. HARDOYO
492. M.C. DA LOPEZ
520 A. TRUMAN S.O. BAKRI , SH 521. H.A , BAHTIAR DJAMAL
493. SULTAN 494. IBRAHIM RIPIN
522. dr . IDRIS. P , SIREGAR 523. DRS . ABDILLAH
495. IMAM SUDARWO
524. WARNO HARDJO
5
523. IR . SUMANTRI 496. SUKOTRIWARNO S.H.
526. NY , IDA AYU UTAMI PIDADA
497. OESTARA WIRADINATA
527. DRS , H . MAMAN , S
498. A. KADIR
528. DRS99ABD , RADJAB
529. H. ALI ABBAS , SH 499. dr . YUSRIL D.S ,
530. T. ARSEN RICKSON 500. dr . MIDIAN SIRAIT
531. DRS ISTOWO , MD
501: H. Å . THAMRIN ż .
504 : W.C.H. OEMATAN
532 : DRS AGI TJETJE 533 . BUYA K.H , MHD, JUMINGAN AFIAT 534 : NYT S DARSOYO 535. ADOLF RACHMAN 536. NY TÁTA M. ANWAP.
505 : JOESOEF OSMAN , SH
537. SOETOMO
502. DRS , H. PRABUKESUMA 503. SUSANTO S.H.
SA
538. MOEDJCNU
506. H. DRS , HERU SUPARTO 539. 507. MOCH . SUPADJAR . 3 508. SINGGIH
I.G.A
SURASMI
$40 . ATTIE " ANDJAR RACHMAN , SH DATULLAH
4 :3.
BA
TIL
543 , NY,H , NURHANAF LATIEF 509. NY . NAFSIAH MBOT
AING S
510 , DRS , G , D , NGGADAS 373
Z ...
DATA
511. DRS . I , B , OKA PUNIATMADJA
542 , SOEKARNO , MPA ,
543 , DRS , M , F , T , RADJAGUKGUK
544 , LAODE MALIKI
.
545 , H , BAHASAN POHAN 512 , H , MOHAMAD AKIL BA
546 , DASE DURASID
513 , SUGIHARSO
547 , R , DEDDY DJUNAIDI 548 , IR SUDAHINAN
$ 14 . WARSITO PUSPOYO 549 , IARRY SOHAR
515 , H , NY , NANIEK AMIR MOERTONO
550. SOEBIYONO , SH
516 , T. FERDINAND
551. THOMAS MANURUNG
517.
NUR ALAMSYAH
S
552 , EFFENDI JUSUF 553 , DRS.H , UMARUDDIN
93
559.
S IC , ! 5.2175 " ާޚ
:ީހެދ
532 , 57 ,
56 .. LESES 561. 523. E. : S
::
E3 277ZISI
562. E ?, 563. JCESCE ? CESA
257.622
32 ,
SSTIL
?, S. , SE
DAFTAR WAYA
YOXSI B ( PROGRAM LYM )
1. JAYEDI FASAR ,
26. H. BOEDIMAS .
2. C. 3. DPS ,
27. TJUK UF . SURAPATI .
TAMPU BOLOR , SYED ABDULLAH GOZALY .
4. HAPUR GHAZALY , BA . 5. H. IMRON SAHEMAN , 6. H.R. SJAMSUDIN . 7. ABDUL RAHAK . -8 . DR .. ZAINAL ABIDIN ,, MPH .
9. MANSUR DS , BA .
28. NY , T. BATUBARA W.
29. IM . HARJONO , BA . 30. M. SAYUTI ,
BSc .
31. R. SOEWIGNYO . 32. LA : ATO .
33. IR . JOEN, ALKAHFI MUCHTAR . 34. MR . BASONGAN , WA .
10. DRS .
SAMAD THAHA .
35.
11. DRS .
ISMED HARUNSYAH .
36. H.HUSNI THAMRIN , SH .
JAHRI DARMAN .
12. DRS . JAKOB TOBING , MPA .
37. AMIR HUSAINI ZAM ZAM .
13.
38.
AGUS HALE .
SYAFARUDDIN .
14. Hí . ZULKIFLI DRL .
39. DR . H. FERNANDEZ .
15.
40. H. ABDUL LATIEF .
S.
SAPOETRO
16. SOEDARSONO .'
41. H. AMIR DALLE .
17. NY . I , PALANDI H.
42. ANDI ABDOELLAH .
18. H.M.
43. ACHJAR NATADIPURA .
SELAMET.
ZAINI SYARIEF .
19. H. MUHD NURI , AS .
44. M.
20.
SAMUEL RENGKU .
45. A.H. ACHMAD P.
21.
MOEDJIRAN
46.
22.
P.
47. ABD .
23.
ALI
24. 25.
94
TAGOR DAMANIK .
DULHADJI .
RAHMAN . A. SOEKARYO .
48.
NY .
SOENARJANTO .
49
DOELLAH POERWOATMODJO .
MASKAN .
50. MUH . TAKIALA .
MOERSIN .
51. M. RUSLI . 52.
88. H.
DRS . JHA KAPOH .
HAMBERI E.
89. SYAHMAN SYAHRIL , SH .
53. PAIMAN HADUNDE . 54. DRS . SLAMET RAHAYU WIROSUPARNO
90. RIDUAN HANAFIAH . 91.
H. DARLAND AM . ATJEH .
55.
92.
RAMLY HAMID .
RAMELAN .
56 : H. MUNAWAR , BA .
93. DRS . HI .
57. MOEDJOKO SANTOSO .
94.
NY .
95.
DRS .
SOETADJI .
58.
DRS .
59.
SOEHARTO .
B.
DR .
60. A. FIRMAN .
97.
DRS .
61. H. SARDJONO .
98.
B.J.L.
MUHAMMAD .
63.
KISWORO .
ROERAL TURANG .
F.M.
96. PROF .
62.
PR . MOKOGINTA .
E.
SUMAMPOW .
J.H.A. MANDANG .
DARWIS ABULLAH . MANAGI SH .
99. JAAPIE SAHETAPY . 100. MAXIMUS SARI .
SOEHARDJO . 65. MOCH . RIFAI .
102.
66 : dr . J. SUMARMO .
103. SOEHARTO , BA .
67. S U N AR Y 0 . 68. SARBINI DJAMALUDIN .
104.
H.
105.
NY . ' RACHMAT RANI
69. ABI THALHAH .
106. DRS . OKA DIPUTHERA .
70. MANUEL PEREIRA .
1:17 .
71. VICTOR PANDIN .
108. ABDUL KARIM .
72. ABDULLAH BASSAREWAN .
109. SOETOMO.
73. JOAQUIM MORAIS .
110. DRS .
74. HERMENEGILDO BELO .
111.
75. PAROCINID SARMENTO .
112. KUSTAMTO , WD .
76. BENNY S. AMAR .
113. SUHERAN , P.
64.
101. AR . MANDJI . DRS . ABD . KARIM .
M.
GULTOM S.H.
SUDIONO .
S'JKAPDI .
DRS.H.ARFAH MUZAHAR .
77.
FERNANDO NHEU .
114 , RO . TAMBUNAN , SH .
78.
DRA . NY . WAODE MUSTARI RAUF
115. M. SYARIF LUBIS .
79. KUSTOMO .
116. DRS . DARWIS .
80. S. UNARGO , BA .
117. ABDUL RAHMAN .
81. MARDI JUSUF , BSc . 82. AMRAN MARZUKI, SH .
118. SALMANI PARIS . 119. KAMDJAE .
83. DRS .
120. A.
S. WANMA .
84.
NY.ST.
85.
ZUBAEDAH AS .
RAHMAN TARKUS .
121.
DJOKO PRAWOTO .
THOKA MANSYUR .
122.
IR . SOEKORAHARDJO .
36.
NY .
123.
BAS SUEBU .
87.
DRS :
124.
B.A.
IS .
ARIFIN .
HA .
DJURDJANI .
TANAFI .
95
559. SOFYAN RAOEF
554 , NY , NUSSY SUTANTO 555 , ISKANDAR MANDJI
560., ACRY DEODATUS
556 , AHMAD EFFENDI
561. DRS ,MOH , ISA
557 , OETOYO OESMAN
562 , ADY , M 563. JOESOEF OESMAN
558 , JOHN DP . SIMAMORA , SH
DAFTAR NAMA
KOMISI B ( PROGRAM UMUM )
1. JAYADI HASAN .
26. H. BOEDIMAN .
2. G.M. TAMPUBOLON . 3. DRS . SYED ABDULLAH GOZALY .
27.
4. HARUN GHAZALY , BA .
29. IM . HARJONO , BA .
5. H. IMRON SAHEMAN .
30. M. SAYUTI , BSc .
6. H.R. SJAMSUDIN . 7. ABDUL RAHAK .
31. R. SOEWIGNYO .
· 8 . DR . ZAINAL ABIDIN , MPH . 9. MANSUR DS , BA .
TJUK UF .
SURAPATI .
28. NY . T. BATUBARA W.
32. LA : ATO .
33. IR . JOEN, ALKAHFI MUCHTAR . 34. MR . BASONGAN , WA .
10 , DRS . SAMAD THAHA . 11. DRS . ISMED HARUNSYAH .
36. H.HUSNI THAMRIN , SH .
12. DRS . JAKOB TOBING , MPA .
37. AMIR HUSAINI ZAM ZAM .
13. AGUS HALE .
38. SYAFARUDDIN .
14. Hi . ZULKIFLI DRL .
39. DR . H. FERNANDEZ . 40. H. ABDUL LATIEF .
15. S.
SAPOETRO .
35. JAHRI DARMAN .
16. SOEDARSONO .
41. H. AMIR DALLE .
17. NY . I , PALANDI H.
42. ANDI ABDOELLAH .
18. H.M.
43. ACHJAR NATADIPURA .
SELAMET.
19. H. MUHD NURI , AS .
44. M. ZAINI SYARIEF .
20.
SAMUEL RENGKU .
45. A.H. ACHMAD P.
21.
MOEDJIRAN .
46.
22.
R.
47. ABD . RAHMAN . A. 48. NY . SOEKARYO .
TAGOR DAMANIK .
23. ALI MOERSIN . 24.
SOENARJANTO
25. MASKAN .
94
49
DULHADJI .
DOELLAH POERWOATMODJO .
50. MUH . TAKIALA .
51. M. RUSLI .
88. H. HAMBERI E.
52.
89. SYAHMAN SYAHRIL , SH .
DRS . JHA KAPOH .
53. PAIMAN HADUNDE . 54. DRS . SLAMET RAHAYU WIROSUPARNO 55.
RAMELAN .
90. RIDUAN HANAFIAH .
91. H. DARLAND AM . ATJEH . 92.
RAMLY HAMID .
56. H. MUNAWAR , BA .
93. DRS . HI .
57. MOEDJOKO SANTOSO .
94.
58.
95. DRS .
DRS .
SOETADJI .
NY .
B.
PR . MOKOGINTA .
ROERAL TURANG .
F.M.
SUMAMPOW .
59. SOEHARTO .
96. PROF .
60. A. FIRMAN .
97. DRS .
61. H. SARDJONO .
98.
62. MUHAMMAD .
99. JAAPIE SAHETAPY .
63.
KISWORO .
DR .
J.H.A. MANDANG .
E. DARWIS ABULLAH .
B.J.L. MANAGI SH .
100. MAXIMUS SARI .
64. SOEHARDJO .
101. AR .
65. MOCH . RIFAI .
102. DRS . ABD . KARIM .
66 : dr . J. SUMARMO .
.
.
MANDJI .
103. SOEHARTO , BA .
67. S U NARYO.
104. H.
68. SARBINI DJAMALUDIN .
105. NY . RACHMAT RANI
69. ABI THALHAH .
106.
70. MANUEL PEREIRA .
107. M. SUDIONO .
71. VICTOR PANDIN .
108. ABDUL KARIM .
72. ABDULLAH BASSAREWAN .
109. SOETOMO.
73. JOAQUIM MORAIS .
110. DRS .
74. HERMENEGILDO BELO .
111. DRS.H.ARFAH MUZAHAR .
75. PAROCINID SARMENTO .
112. KUSTAMTO , WD .
GULTOM S.H.
DRS .
OKA DIPUTHERA .
S'KAPDI .
76.
BENNY S. AMAR .
113. SUHERAN , P.
77.
FERNANDO NHEU .
114 , RO . TAMBUNAN , SH .
78.
DRA .
115. M. SYARIF LUBIS .
NY .
WAODE MUSTARI RAUF
79. KUSTOMO .
116. DRS . DARWIS .
80. S. UNARGO , BA .
117. ABDUL RAHMAN .
81. MARDI JUSUF , BSc .
118.
SALMANI PARIS .
82. AMRAN MARZUKI , SH .
119.
KAMDJAE .
83.
DRS .
84.
NY.ST.
S.
WANMA .
120. A.
ZUBAEDAH AS .
121.
DJOKO PRAWOTO .
85. THOHA MANSYUR .
122. IR .
86. NY .
123.
87.
DRS :
IS . ARIFIN . H A.
DJURDJANI .
RAHMAN TARKUS .
SOEKORAHARDJO .
BAS SUEBU .
124. B.A. TANAFI .
95
125.
DRS .
126.
IR .
SAMHURI ABDUL GHANI . IDA BAGUS PUTRA .
127. DR . DJOKO SEDIJARTO . 128. M.
IDRUS , BA .
1.62 .
SANTOSO ,
163. PARNATA ,
ANDI MAKSUM DAI .
1.29 . H.Y. NAHAK .
166. BAHAKUNI .
130. SOETADI .
167. H.R.G.
H.M.
ALHADY H.
131.
DRS .
132.
BENNY LEFAAN .
168.
SSP .
H. MUH ALI M.
164. DRS . 165.
SH .
CHAMBALI .
SAPARUDIN .
H.T.
133. T.H. SYADIG
169. H.KOENTORO . 170. DRS . BAMBANG SRIWIDIYOKO .
134. MARZUKI ACHMAD , SH .
171. H.MOCH . MOE'IN , BA .
135.
172. HAMID HASAN .
MOHD TOHA .
136. Haji 137.
H.A.
SATIBOEN DESKIJ . SOEGANDA
138. H. MUSKITA .
173. ABDUL SAMAD MANAN .
174. DRS . ROM PIETERZ SERANSONBAY 175.
I DA BAGUS OKA .
DR .
139.
SOSIALISMAN .
176. DRS . PANGALOAN SIAHAAN .
140.
J.
177. SUYONO .
141.
H.I.
SOEBENO . WIDYA PRANATA .
178. SURYO MARJIYO .
142. S. SOEMBODO .
174.
SCEDARNO .
143. M.KASIM AHMAD .
180.
H.S.
144. DRS . PRAMONO HADI .
181.
SAID ALI .
182
MOEHAMAD , BA .
146. DRS . BASRIN N. BUSTAN .
18 ?.
M.A.
147. CHOLDIN I. BALAW .
184. MOHD .
145.
SARDJIJO .
: 148 . CHR.F. IMAN KALIS , S38 .
1.85 .
SAINONG .
SOLEH , BA . ACHIR .
BAGUS ROIS .
149. RINDO RINDO .
186. NY .
150. I. PUTU SUDAMA , BA .
187. WILLEM AMAT , BA .
151.. SALEH EFFENDI
138.
DRS .
152.. dr . MUSTAZA DJIDE .
189.
ZAMZAMI K
153. II MADE DURNALA ..
190.
HAROEN WAHAB .
154.
ISMAIL DACHLAN .
MIEN SUGANDHI .
ZUBAIR HP .
191. MUCHTAR RAHMAN .
155. A. TOGATOROP .
192. drh . PADANG BAMBANG 1 :
156. SENTO SILALAHI .
193.
157. H.M. BAKRI .
194. ARIFIN NOOR DRS .
158. DRS .
ST . NURMAN .
ALAM BASRI DT .
195. EBSA
SATT..
SINAGA .
159. DRS . SILVESTER LASE .
196. A.
160 : H. HARRY SUWARNO .
197. DRS . K. IDRIS M.
161. DRS . ABD . RAMLI .
198. SOEHARDJO PRINGGOWIRONO .
96
SAMANLANGI .
199.
SOEPRAPTO .
236. ENDANG GAUS
200.
SOEBROTO .
237. 5. BAHRUM NST .
201.
NY .
238. SABAR SINAGA , SH
H. KUSWENDA .
202. DRS . H. ENGKING.S . HASAN.
239. DR . JUSUF SK .
203. H.LALU MUHSAN .
240. Hi.M. SAMIRI SUMSEL
204.
YAKUB LADWAN .
241. D.Y. TAKNDARE ,
205.
ZIMMI NATA .
242. JUSUF ABDULRAHMAN DRS.DC.
FAR FAR :
206. ST . MATOFANI , BA .
243.
207. NURDIK MANGGU , SH .
244. ABDUL KAHAR , SH
208.
245. H.
DRS .
H.
SAHABUDDIN .
BA
AYO
209. SOEGITO SOEMOSOEDARMO
246.
DRS . DASTA SOERYANA
210. MOEXH MOENI .
247.
NY . WADI YONO
211. H. SAHAWARDI , BA .
248. MARTINUS F. TENNES
212.
249.
R.H.
TURKI KARTAKUSUMAH .
NY KANDAR
213. NOERSYAM NASUTION , BA .
250. ABD .
214. BG .: WIBISONO .
251. J. PANGGABEAN
215. H.M. NATSIR .
252. WIDYATANAYA
216. DRS . MULYADI ,
253.
SOENARDI .
217.
DRS .
218.
M. SALEH.M .
HALIM
ARSIL RIVAI
254. AFFANDI 255. SAWIDAGO WOUNDE
219. ALIMIN HASIBUAN . 220. DR.H.ZAINUDDIN JUSUF SKM .
256. R. SUDIYONO
221. R. SOEHARDO .
258. K.H. MUCHTAR LUTFI ELANS
222. DR.W.BADUNG HANTANA .
259. M.
223. MAHJUDIN .
260.
224.
261. NY . ENDANG D.A. ABIMANYU
Hi.A.
MUHI .
257. RAJID BAENI
SOELARDI HADI SAPOETRO
DRS .
SJAMSUL BAHRI
225. DRS.L.HARTAWA .
262. I. ALAM SYAFARI
226. SUDARSONO . H.S.
263.
227.
264. CEMAROEDIN NINI MOKOAGOW
RATU .
BD .
R.H. DADANG PN , SH
228. DHANI SONDJAYA .
265. NY.M.
229. DRS.L. AKWAN YASIN .
266. ALI SARDJONO , BA
230. dr . HOEDY NARDIJANTO .
267. H. ACHMAD NOOR
231. NY.H.R.
? 6 € . DRS . JACOB KEDA
.
232.
SALKON WIGENA
SURYO HUTOMO
233. DRS .
SOFYAN BASWAN
23. AL : MARTINUS 235.
H.
SOEMARYO
PINANTUN HUTASOIT
269.
P
WIDJAJA TANDR4
270.
Ã.
DJOKO SOEMADIJO , SH
271. IR .LUKAS NA : ILOHY 272.
ISMAIL
97
273. Z. MUCHTAR
310. AH . RASYID ,
274. ASRUL RAINSYAH
311. HMB . NASUTION
275. NY.H. DIDIK HADIDJAH HASAN
312. M.' NUK
276. SELAMET RACHMAT
313. NY . MARTINI POEDJIHARDJO 314. NY . KOEN SOEKARMADJI
277.
DR.J.
SUMARTO
278. NY.M.M. JOHANNES 279. NY .
TINO NOYA
280. NY.N. ADAM MALIK
A
INDIA
315. UMAR UMAYAH , BSc . 316. ISKANDAR SALEH , SE
281. NY . CH . ALI DAHLAN
317. BAMBANG SUHARTO 318. SOEPANDHI JOE DARMO
282. EDDIWAN
3 : ... SYAMSIR AMIEN
283. DRS.H. MUCHALI TAUFIK 284. DRS . FX . SURYANTO SRI WARDOYO
320. ZARLONS ZAGHLUL , SH
285.
SALAM L.
286. DJAMAL DOA
287. E. WOLLAH , BA 288.
BERNY M. TAMARA
321. HATTA MUSTAFA ,
322. DRS . EMAN SULAEMAN 323. DRS . MISWAR 324. KUDRAT SOEMINTAPOERA 325. DRS . MUCHBIR MAHMUD
289. H. ESMAIL M. MAHMUD
326.
290. NY.AS. MURPRATOMO
327. DRS.T.
291. Z. TEDJAKUSUMA
328. SIDIK SUMARJO
292. M.
HANISE
SH
NURDIN AR
DRS .
RESMAN
329. UMAR GANTI , SMHK
293. RAUF EFFENDI
330. H.M. DG . PATOMPO
294. USMAN HASAN
331. H. SYARKAWI MANURUNG
295. S. RUMI ASRI
332. IR . HASAN BASRI NST .
296. NYOMAN TASNA , BA
333.. H. MESIR SURYADI , SH
297. ARIEF PATANGA , SH
334.
298. NOERHADI ACHMAD
335..
299.
DRS .
RIVAI SIATA
I DA BAGUS ANOM ABADHI
DRS . B : SIHOMBING 336.. dr . BAWADIMAN
300. DRS . SOETRISNO SOETOMO
337.
301. A. MINTENG AGU
338. J..A . LUMENTA
RACHMATULLAH
SRIYONO
339.
SYARIF ZULKARNAIN
303. NY . GOEK SOETJIPTO
340.
IR.Z.
FREYMUTH
302. M.
INDRA KESUMA
304.
JAHJA · BAHAR
341.
305.
ISMAWAN DS .
342. DRA .
SALAMAH RUANTO :
306.
ALI HASYIM
343.
DRS .
YAN MOKOGINTA
307. dr.H. MUSTAFA DJIDE
344.
A.
308. MOCH SADELI
345. SISWATI 346. NY . COSMAS BATUBARA
309. NY.H. QONIAH , BA
98
RACHMAN H.
IBRAHIM HASAN
347.
DR .
348.
H. MOCH SAROSA
384. ISKANDAR , AB 385.
349. DRS . MOHD . ISA , KB 350.
SOEMARSONO
351. W.J. MAILOA
MOCH .
H.
ILYAS
386. MINARDI , BBA 387. HENDRADI 388. POERJONO
352.
DRS . MUSTHAFA DJOENED
389.
DRS.T.A. HAMID
353.
DRS . MUSLIM BUKHARI
390.
DRS . YURNALIS NGAYOH
354. SOEGIARDI , BA
391.
DRS . ARMAN DJUANUN
355. H.A. RACHMAN PASARIBU
392.
H.
356. TH.W. KOROMPIS
39 ) .
E.J.
357. dr . ACHMAD DIPODILOGO
394.
RUSTAM KANIN
358. MALIKUS SUPARTO
395.
ALWIS DARWIS
RAMONSYAH NOOR RILLA
359. DARWIS ABDULLAH
396. CHT . LAROSA
360.
397.
IR.MPL . TOBING
361. DRS . AZIS LAREKENG
398.
M.
362. NY.L. SOETANTO , SH 363. SUKAMDANI , SG
399.
ROZALI HAROM
400.
DRS .
SUMRAHADI , PH
401.
DRS.M. SAMAN SADIK
364.
DRS . MASHUD WISNUSAPUTRA
365. NY : MUCHTAR Z. 366.
YOSEANO WAAS
367. NY.H.K. SUMHADI WIRADINATA
NUSIR
BASRIL THAHER
402. H. IMAM ' SOEHADI
403. GATOT SOEKAMTO 404.
U.R.
TUNGGARA
368.
I WAYAN SURPHA
405.
dr .
369.
IR . NY.K. SISWOKO
406.
DRS . JB . GINTING
370. NY.A. SULAEMAN SOERIAWIDJAJA
407.
POERWADHI
371. K. SOEWARNO
408. TATANG HIDAYAT
372. MOCH . TARAH
409 :
DRS .
373. MUSA MAHFI'DZ , BA
410.
DRS . GOERNITO
374. R. SOEDARSONO , BSc . 375. ABD . HALIM NATSIR , BA 376. MULJONO , SH 377. M. SALEH EFFENDY , SH
411.
DRS .
378. DRS .
SUGIONO
SARDJA ASTRAWINATA
SUTARNO
PHILIPUS L. KEBAN
412. BOMER PASARIBU 413.
RAMELAN
414.
ARY
415.
PINTOR TU .
DARMONO SITORU'S
379. SOETIKNO
416. A.H.
380. D. HADIPOERNOMO , SMHK
417. R.E. DJAELANI , SH
381.
DRS . H.MOHD . KAHARUDDIN
382.
H.M.
383.
ABDUL MALIK
ASINIE
418..
..
LAWADO
SUJANA PRIYATNA
419. F. MAPPIGAU , SH 420.
MOERSYID MINOSRA
99
A.
459.
SALEH AFIFF
460.
B.J.
HABIDIE
461.
K.R.
YAPYA SESE
RACHMANSJAH
462
M.
COME
463.
DRS.G.E.
464.
NY .
REIFAI
465.
NY .
ATENG SUARSONO
466.
DR .
ROESLANI D
422.
HAMZAH YUNUS
423.
DRS .
BA
MUCHSIN RIDJAN
424. M.A. KUFFAL , SH 425.
L.
4:26 . M.
ARIEF
458.
421. ACHMAD SALATIN ,
4:27 .
IR .
TATI SALMIEN
428.
DRS .
429.
OEMAR SAID
I MADE MUDHARTA
430. DAVID NAPITUPULU
ROBERT SARAGIH DJOKO
467. DRS.R.U. MOCH MUCHTAR 468.
DRS.D.A. BANUNAEK
432. NY.D. SUKIYAT
469.
MC .
433. MOELJADI D , SH 434. DRS . SAID PANURUS
470. SUYONO SOSRO DARSONO
435. NY . E. BUSIRI
472. DRS .
436. SUSETIYO
473. IS .
437. R. MARJOYO PAMUK
474.
438. K.H. MUCHTAR SJARIEF
475. DRS.M.CH.
439. ALOYSIUS ALOY
476.:' SUSENO
440. DRS . AA GEDE PUTRA
477.
441. NY.T. SOEKARTONO
478. M. NOERMADJID , SH
442. H. ABD . BARI
479.
M.A.
TOBING
443. MARIAMAN NAI BAKO
480.
DRS .
BARITA , ES
444. NY . RUTH SOH SANC
481. R.
SUDARMAN
445. ADNAN RAHAYAN , SH
482.' H.
KAFRAWI
483. A.
SYUKUP. USMAN
431. M.
SAI SOHAR
DARNO AMIX RACHMAN
446.
NI .
447.
ILYAS R.
448. JOKO SEDYONO
449. SUBAGYO , DR 450.
471.
DIMA
DJOKO SANTOSO
UMBU DJIMA TIBULUDJI
SYAIFUDIN GAIRAH
DAVID
SYAMSUDDIN
484.
DRS.EC.H.
485.
DRS .
SYAHRIR TANJUNG
LIBER SIGAI
86. H.G. DJINU
RIWONG TOEMON
ABDUL MANAP PULUNGAN
487.
IP .
451. TEUKU RI . ASWAR , SH 452. NY.LT. JAMIN GINTING
488.
DRS .
489.
RASYID KIAH
453. ALBERT HASIBUAN , SH
490.
ATANG RUSWITA
454.
DRS .
491.
SUHARNO MUSTAFA
455.
SOEKIDJO DIGDOWIRATMO
492. NY . NANI SOEDARSONO , SH
456
TATO S. PRADJAMANGGALA
493.
IR
457.
SOEGIYONO
494.
EMIL SALIM
100
NUGRAHA. BESOES
LAMBERTUS ELBAAR.
WARDOYO
IENDRO
495.
dr .
496.
R. SRI GOENADI
497.
YAN M.
510. NI . SULLARD !
WINATASASMITA
511.
THAMRIN BUSYRA
512.
NY .
JAKOB TOBING
498. AGUS NAPITUPULU 513. NY . AISYAH DJUMRA
499. SJAMSUL BASRI 514.
DR.B. · SAGALA
500. DRS . NY . MACHFOED 515. MOCH SAMAD
501.
H. ACHMAD SUDARMAN
502.
SOEMARNO
516. ' R. KOESNO 517. K.H.
SABRANITY
503. H.M.B. NAWAWI , MSC 518. MAROH SOFYAN , RSU 519. A.K. HUDOYO
504. EMMY ENDANG ATMIARTI 505. DR . SANUSI K. 506. H. MOCH ILYAS
507. ARRIZAL BOER , SH 508.
520.
SOFYAN MONOARTA
521.
NUMAN SOMANTRI
522. H. HAMBERI ELEP
FRITS BEREL
523. YAHYA PATIRO
509. DRS.A. AGUNG LAKSONO 524.
IR . TH.H. LUMBAN TORUAN
DAFTAR NAMA
KOMISI C.
( LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN )
1. E. TOHIR NONTELL BSc . 19. B.M. SILITONGA .
: 2. H.A. MOEIS . 20.
DRS . ABUJAHJA MURIAMMAD .
21.
DRS . H.M. BASIR SITUDJU
22.
DRS .
: .3 . H.ABUKASIM . 4.
ASRI AYU .
5.
H.
TOTOK SOEWATMO
MASNOER .
6. SUHADI , BA . 7. K.U. ISKANDAR .
23. ABDUL TAHIR , SH . 24. H.SY , ZIFUDDIN , SH . 2.5 . H.A. MANSYUR ,
8. ZAIDAN ZEN .
26. ARMAN IDRIS . 9. HAFNI , AS . 10. MOCH ; DIMYATI . 11. 12.
SARWADI MULYOSUMARIO , SH . DRS . OEMA RSONO .
27.
MOCH
MUNIR .
28.
H.M.
TOHRI A.M.
29.
RAHADI TJIPTOWARDOYO .
30.
M.
YUSUF
A.B.
13. H.A. MAHMUD SYAFEI .
31. A. 14.
RACHIEM
A.B.
dr . ALAN S. UMBOH . 32.
ACHMADSYAH .
15. SAMUD ROBERT DJUKUD , BSc . 33. S.
EFFENDY .
16. ACHMAD DJAINA . 17.
34.
ZAINUDDIN ABAS .
35.
R.
HUMRUN PERARRO . SUBIYAKTO .
18. M. MOETARIP .
36. M. YUNAN ISA . 101
1
37.
R. SUKOTJO .
38.
Hi .
39.
S.J. HANAPI .
74. BUL DANI MASIK .
FAHRUDIN MAHDUM .
40. K.H.
SYARIFUDDIN SAPARI .
75.
dr.H.S.M.
76.
H.A.
77.
URISYAM .
SOEARMADJI .
SANUSI .
41. dr . JOHANAS JOHAN .
78. B. MOERDOKO .
42. H. MUNAHIR .
79. M. MAKSID , V
80. M. NOERDJAOEL .
43. MATAHIR . 44. H. BURHANUDDIN PUTTH .
81.
1.
PASARIBU .
45. H. TJIKWI
82.
ALE
SAJONO .
MU .
46. NAWARDI .
83. Mówit KUBUMI .
47.. MARTINUS .. 48. FELIX DOS ULLU .
84.
IB PAHIM SYAMSIR .
85.
D. ABET.
49. R. ZAENAL FATAH .
86.
NY .
50. DRS . PIET JOS NUWAWEA .
87.
S.
51. DRS . Bb . WIDARTO . 52. SOEPANGAT .
88. A.R. MANDIR . 89.
53. H. SOE DHARNO .
90. HARSONO . K.
54. H.M. DJUNAED SANUSIE . 55 . ZAINAL ABIDIN NING ,
91.
56. SJAKHRANI SABERAN .
93. A. BILLY .
57. MANSYUR RAMELAN .
94. DRS . M.K. DG . SILASA .
58 , H.S. MARWAN . 59. A. SUNARTO .
95. MOH . KASIM PANAI A. 96. H. WIDARTO .
60. DONATUS JINGKU , BA ,
97. DRS . SOEDJONO HUMARDANI .
61.
DRS .
98.
DRS . H. MASYHUDI .
62.
SUPARNO .
99.
BUCHORI .
ISAAC SAUJAY .
WILLY ARSAD . GINTING .
ZAELANI .
DRS .
RUS UY USHA .
92. HASMANAN JUDAN . .
63. AB DURACHMAN , SH .
100. V. SISWOYO .
64. SYAIFUL AWAR .
101.
IR .
65. A. MAPPEJEPPU .
102.
LAC DE MALIKI .
66.. DRS . SUMIARTO SmHk .
103.
DRS . ZAINAL ABIDIN R.
67.
11.
104.
DR . ABU HANIFAH ,
68.
SOEKADI .
105.
L.M.
69.
R.H.
SOEGANDHI .
106.
FREDERICO DA COSTA ,
70.
S.
BASO RACHIM .
107.
MANUEL VIEGAS
71.
SOEKARSONO K.W.
CHAYAR HAMZAN .
'IHOYIB SAMOHARDJO .
FRANS .
108. JOSE A.
CARRASCALAO .
B.R.A.
72. SUNYOTO , BA .
109. FIRMINO SOARES .
73. M.A. HAMMAL .
110. H.BAHTIAR DAUD .
102
R.
1. Ž . EDDY MASIADI .
148 .. A. MANNAN TUPPU .
112. RAEMUNDO SAR - ENTO . 113. DRS . MUJTAHID THALIB .
150. H.P. SANTJOKO .
114. DJASMAN .
151. DASMAN W.
115.
SUDI RMAN NST .
116. H. MOH TARMOEDJI .
149. KRISNO DJUMAR .
152. DRS . DJUPRI PRAYITNO . 153. AIDILFITRISYAH .
117. SARWONO .
154. NY . N. BOEKY . 118. YUSUF WANANDI .
155. H. TADJUS SOBIRIN .
119. SUPOMO ...
156. BASS KATWAT .
120. A. SAYUTI .
157. M. SAMINGUN
1.21 . UDO ROCHYANA . 122. WURYANTO .
158. MOCH KHOLIL . 159. ARIEF SYAHRIAL .
123. NY.HENDROP RADJAH .
160. MOHAMAD TOHA , SH .
124. SOEHARDJO S.S. SH .
1.62 . 2. ABIDIN WAHAB
125. UMBU HARAMBURU KAPITA .
126. PAULUS KLAU , BA .
153. TRISOENOE
127. H.A. NENOS IKI .
164. Hi . HASAN TAWIL , BBA . 165. DRS. LUKMAN DAMAWIR , SH . 166. DRS . SUPOMO . 167. UMBU K.MAKAMBOMBU . .
128. SOEMADI , BcHk . 129. SJ . THAHA ALKADRIE .
.
130. P. SUBIYANTO . 131. RAMLI . 132. SRI REDJEKI , SH .
168. DRS .
DATUN DARYADI .
169. A.E. ISMAEL , SH . · .
133. I GUSTI AGING GE CKA .
134. R. SOEHARDJONO , SH .
170. MANILITTIE
171. A. PATAPPARI .
135. ZAINAL ARIFIN .
172. NY. NURS INAH SIPATO , SH . 136. H. USAMAN D.
173. SOEGIARTO . 137.
J.B.
CAROLUS
BA .
174. R.A. MURTADO ,
138. BURHAN DAMAN . 175.
DARY DEN.S.
139 , NY.M. WAHYUDI . .
176. A. SARAGIH , SH . 140. NY . JOELIATI SOENOKO , SH . 141. DRA . NY . MAHFOED .
177. HUSEINI SIDIK , 178. ANWAR AB DURACHMAN ,
142. DRS . H. ACHMAD DAHLAN .
179. SUPADMI M , BA . 143. H.R.M. SUHARDI . 144 .: H. SOEGIJONO . 145. F. HAMID KUNING .
146. NY . HENDRO KOESOEMQ . 147.
NY .
NUSSY SUTANTO .
180. HADITIRTO . 181.
LAODE ABU AZIZ .
182.
IR .
R.
DARMAK UM D.
183. KRT . WIDJOJOHADININGRAT 184. DJAL ROED DIN . BA . ;
103
1.85 . Rr . ROEDJIATI , BA .
222.
186. K. SYAFARUDDIN .
223. DRS . MUCHBIR MAHMUD .
187. SOETADJI HARDJOSEPUTRO .
224. H : DI MOERTHALA .
188. M. ALWAN WIDJAJA ..
225. DRS : M. DIAH IBRAHIM .
189. ABDULLAH BR .
226.
190. SULAIMAN A DAMI ,
227. HENDRO SOEPARNO .
191.: H. ZAINAL ARIFIN .
228. JAUMID SUGIANTO .
192. Y.
229. DRS . FATAH MUSTAFA .
SUYATNO .
DRS . T. ROSMAN .
ARNALDO dos REIS ARAUJO .
193. 'DJA'FAR THALIB .
230. MOCHAMAD KAPRAWI.
194. H. JANKILISAN .
231.
195 , SOEJITNO , SH .
232. MOHD SAID , SH .
196. M. FARKOEN .
233.
DRS . S. PUJOTO .
197. H. AS RANUDDIN : Ġ . 198. MAHMUD DJUHDI.
234.
DRS . SYAFIUDDIN ,
DRS .
SUTARDJA .
235. H. HASAN LAPONG .
199. ALI TAHIR . 200. SUMARSONO .
236. H. PORENRENGI . 237. TOHAR SOEHARTO UTOMO .
201. ABD MOEIS , SH .
238.
202. KOEMPOEL , SH .
239. HASAN JALIL .
203. SALEH SYACHYANA ..
240.
204. H. AHMAD DAHLAN K.
241. H. SUAIDY ASYIQIN .
205. MARSUDI .
242. DRS . H. SAHLAN .
.
S. SYAHAM .
R.H. DJADJA ABDULLAH .
206. WAHADİ, DM .
243.
207. OETHIALWI .
244. ARIEF SANTOSO,
208 .: AK . MACHMUS .
245. H.M : SAID .
209. DRS . HAMADI B. HUSAIN .
246. E.A. LUWUK .
210. DRS . MUSA DIMYATI :
247. AMAMI. MOCH DJAKA .
. 211. dr . SYAMSI LILI. 212. NY . A.W. ARSYAD B.
DRS . SOEKADI S. SH .
248. DRS . H.R. LAMIADJI .
249. DRS . .SAID MAHMUD AR .
213. DRA . H. HADRAH .
250. H. BAHLI.AS . TS .
214. NY . SYAMSIR SIRI .
251. H. SOFYAN SOEDJADJA .
215. H. RIDWANSYAH ..
216. SOEMAJA , H.,
252. SUKARNO , SH . 253. DJAMHARI .
217. dr . H. YULIDDIN AWAY , DTPH . ,
254. SUMOHADI .
218. M. BENI BANTACUT .
255. M.
219. SATIEBOEN DESKY ,
256.
220. M. HUSIN SALEH .
257. H. ABDURACHIM .
.
221.
104
A.
AZIZ KOENOEN
258.
AMIN .
NAZIRUDDIN USMAN .
IR KOESWANTO WALUJONO .
259.
DRS .
ABDULLAH ZEIN .
260. AGUSTINO ,
BSc .
296. SUYOTO HARJOSUTOWO . 297. Hi ,
SIREGAR .
261. SOEMAZI WONGSOPAWIRA .
298.
RENE HELMI WUISAN .
262. A. AZIZ KOENOEN .
299.
A.
263. AULIA RACHMAN , SH .
300.
SALEH EFFENDI .
264. ANUAR RAZALY .
301 , DJAFRI JAYA .
265. SUHANDA .
302.
266. NY . A.R. MANDJI .
303. Z. ARIFIN JAMIL .
NATAR .
DJOHARDIN .
HASIMAH SOEHARTONO .
304.
NY .
268. M.S. TANDUKLANGI., BSc .
305.
A.
269.
DRS . MEN WIJAYA .
306.
FRANSISCO D.O.
270.
SUKIJAT .
307.
JOAO DA COSTA .
271.
HASSAN BASRI .
308.
DRS .
272. KHS . QUDRATULLAH .
309.
DRS . MADE TANTRA .
267.
273.
SUHARDI..
NY . G.
SUHERMAN .
RANI SYAHBUDIN .
310. W.A.
SOARES .
LUTFI .
GARA .
274. DRS .
ISKANDAR ROTTE ,
311.
275.
K.H.
TOHIR WIDJAJA .
312. HAJI FAZLURAHMAN .
276.
dr .
ANWAR JASIN ,
H.
WIDARDO .
313. ABD .
SAMAD .
277. BINSAR SIANIPAR .
314. HARI BROTO , SH .
278.
DRS . H.
315. A. HALIL NASUTION .
279.
RUSTAM BGD SUTAN .
DATUK LABUHAN
316.
A.
PANDIE .,
280. DRS . M. SUMBA . 281. dr . A.J , SONDAKH .
318.
282. J.A. WUISAN .
319. H.MOH SAMAN A. TANOF
283. ABDUL FIRMAN .
320. NY . S.A. LEGOWO .
284. J.C. MOKOGINTA ,
321. M.S. ARIET
285. KASPUL RIZANI .
322. ARIEF SUJITNO
286. M.PAHU .
323. M.W. DATUBARA
287. H.
324. M. TABERI
288 ,
SYAMSIR NOOR .
DRS . ABDUL RAHMAN .
289. H.
317. A.
UMBAS .
SUGIHARTO .
325. R. LATUCONSINA , SH
SYAHMININ .
326.
A.
290. IR . IMAM M. MUHARDIO .
327.
TADJUDDIN CHALID
328.
DANDIE RUDIE
291. SOEKANTO .
SJAMSU ALAM
292. ASWIR D. TARA .
329. HARSONO , RM
293. KRISTIADI .
330.
DRS . MUCHRODJI
294 ,
331.
SUBONO
332.
EFFENDI SOEPARDJAN
NY . TJARWA SARDJADIDJAJA .
295. LA WAE .
105
333.
MOERDIONO
334.
HRM .
335.
H.
355. BAMBANG WIBISONO
SAAT SULAIMAN
356. POEDJADI , DB
DJOHARUDDIN
336. JOES KASIM 337.
NY .
358. MA , DA COME
MAHMUDDIN
338. NY .ASRI SABARIAH SUNARDI , SH 339. NY . SUPADMI 340 , L. MANDIBONDIBO 341.
STANY SOEBAKIR
357.
363. ABD . GANI 364. PROF . DR . THOYIB HADIWIDJAJA
HAKIM SIMAMORA , SH
342. ARIFUDDIN NATSIR ,
359. M , RUDJIHANSYAH 360. BILL WOROTIKAN , ME 361. M , SAID BETTA , SH 362. DRS , SLAMET RIYANTO
SH
343. PANIDI WIRYOHARDOYO
365. DRS . H. ZAGHLUL
344. DRS . H. ALI AMRAN
366. M. ASDIKUN
345. ADOLFO XIMENES
367.
RAUF EFFENDI
368.
A.
369.
IR ,NY . TULUNG
ABDULLAH ZEIN
346.
DRS .
347.
SOEHARTO
RIFAI
348. H. KURNIA GINTING
370. AMIR SAYITNO
349. DRS . MAS : HUDI SUCHORI
371 , SOEKARTON , SH
350. HAS HANAN JUDIN
372. M , ASDIROEN WIRJOKOESOEMO
351.
SUDARKO PRAWIROJUDO
373. H.M. MUSTAFA
352. RENE H. WUISAN
374. ALIP WIGUNA
353. BAGOES SASMITO
375.
354. DR . NURDIN MAPEWALI
Ditetapkan di
:
Ja ka r t a .
tanggal
:
24 Oktober 1983 .
SUPANGKAT
Pada
MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA ΡΙ Μ Ρ Ι Ν Α Ν
M. PANGGABEAN )
R.
SUKARDI
Wakil Ketua
DAVID NAPITUPULU
Sekretaris
ACHMADI
Anggota
H H.
MAS SUKARDI
Anggota
H.
ARSYAD
Anggota
H.DR.
SUDHARMONO
SUHARDIMAN ,
HK
, Anggota
RACHMATULLAH
NY.EN.
:
منهsogasts 九 、 TERS expalu cak
H.
H.M.
106
Ketua
Anggota SE
Anggota
accadace 7 ra % 空
KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA NOMOR :: V / MUNAS III / GOLKAR / 1983
Tentang ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA GOLONGAN KARYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA
Menimbang
: 1. Bahwa Musyawarah Nasional III Golongan Karya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi, pelaksana sepenuhnya kedaulatan organisasi yang ada ditangan anggota berwenang untuk menetapkan dan Anggaran Rumah Tangga Golongan Karya .
2. Bahwa dalam rangka membangun Golongan karya yang semakin dewasa sebagai organisasi kekuatan sosial politik yang berasaskan
Pancasila, pelopor pembaharuan dan pembangunan yang berorienta si pada karya dan kekaryaan serta merupakan organisasi kader
yang merakyat, tangguh dan tanggap dalam mengemban cita -cita Proklamasi 17 Agustus 1945 , maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golongan Karya.
3. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan Keputusan Musya warah Nasional III Golongan Karya tentang Anggaran Dasar dan dan Anggaran Rumah Tangga Golongan Karya.
Mengingat
: 1. Undang -undang Dasar 1945 . 2. Ketetapan MPR - RI Nomor : II/MPR - R ] / 1983 tentang GBHN . 3. Undang -undang Nomor : 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
4. Keputusan Musyawarah Nasional II Golongan Karya Nomor : VI / MUNAS - II/GOLKAR /1978 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golongan Karya. 5. Keputusan Musyawarah Nasional III Golongan karya Nomor : II/
MUNAS-III /GOLKAR /1983 tentang Peraturan tata Tertib Musya warah Nasional III Golongan Karya.
Memperhatikan : 1. Permusyawaratan dalam Musyawarah Nasional III Golongan Karya yang membahas Rancangan Keputusan Musyawarah Nasional III Golongan Karya tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golongan Karya. 2. Putusan Rapat Paripurna ke VI Musyawarah Nasional III Golongan Karya tanggal 24 Oktober 1983 .
107
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KAR YA TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA GOLONGAN KARYA .
PERTAMA
: Mengubah /menyempurnakan Keputusan Musyawarah Nasional II
KEDUA
Golongan Karya Nomor : VI /MUNAS -II /GOLKAR / 1978 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golongan karya. : Perubahan /Penyempurnaan Anggaran Dasar Golongan Karya sebagai
mana dimaksud dalam diktum Pertama Keputusan ini secara lengkap
dan terperinci tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Keputusan ini. KETIGA
: Perubahan /Penyempurnaan Anggaran
Rumah Tangga Golongan
Karya sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama Keputusan ini secara lengkap dan terperinci tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan keputusan ini. KEEMPAT
: Keputusan ini merupakan dasar, pedoman dan pegangan yang meng ikat seluruh jajaran organisasi Golongan karya serta organisasi-organi sasi sosial kemasyarakatan, profesi /fungsional yang menjalin hubungan dengan Golongan Karya.
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlakų sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta. Pada tanggal
: 24 Oktober 1983 .
MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA PIMPINAN M. PANGGABEAN
>
Ketua
R. SUKARDI
9
Wakil Ketua
DAVID NAPITUPULU
>
Sekretaris
H. ACHMADI
>
Anggota
pais se Key
7܂.
tingnanle
108
H. MAS SUKARDI
Anggota
H.M. ARSYAD . B
Anggota
H. RACHMATULLAH
Anggota
NY , E.N. SUDHARMONO
Anggota
H. DR . SUHARDIMAN , SE
Anggota
ius
lef Tebacanainal YE
쳇
raar
LAMPIRANI : KEPUTUSAN MUNAS - III
GOLONGAN
Nomor
: V /MUNAS -III/GOLKAR / 1983
Tanggal
:
24
Oktober
KARYA
1983 .
ANGGARAN DASAR GOLONGAN KARYA PEMBUKAAN
Bahwa kemerdekaan Indonesia yang di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 bersumber dari Amanat Penderitaan Rakyat
dan didorong oleh keinginan untuk mencapai cita - cita Bangsa yaitu melindungi segenap bang
sa Indonesia dan seluruh Tanah Tumpah Darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum , mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang ber
dasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Bahwa cita -cita kemerdekaan tersebut ha
nya dapat dicapai dengan jalan mempertahan kan kesatuan dan persatuan Bangsa , memba ngun segala bidang kehidupan secara seimbang baik lahir maupun batin dengan landasan idiil Pancasila dan Konstitusional Undang -undang Dasar 1945 .
Bahwa kehidupan Bangsa dan Masyarakat menuntut pembaharuan yang terus menerus melalui kekaryaannya sesuai dengan kemajuan kemajuan ilmu dan teknologi serta nilai-nilai
Yang Maha Esa dan golongan -golongan yang hidup di Indonesia, dlam rangka perwujudan dan pelaksanaan Wawasan Nusantara.
Bahwa pertumbuhan dan perkembangan karya, kekaryaan dan karyawan -karyawan se sungguhnya sudah ada dan lahir dalam suasana yang bersamaan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Undang -Undang Dasar 1945 , akan tetapi akibat perkembangan kehidupan sosial politik di Indonesia, Golongan Karya belum sempat menghimpun dan mengorganisir diri dalam satu wadah yang merupakan sarana un tuk mengabdikan karya dan kekaryaannya guna
pembangunan rakyat, bangsa dan negara Repub lik Indonesia .
Bahwa
hal
tersebut
diatas
disebabkan
karena terjadinya penyelewengan-penyeleweng an terhadap cita -cita Proklamasi 17 Agustus 1945 , dan Undang -Undang Dasar 1945 yang telah dikoreksi oleh Orde Baru yaitu Orde atau tatanan
yang menghendaki bahwa seluruh
kehidupan rakyat bangsa dan negara Republik
hidup dan kehidupan yang dijiwai oleh kepri
Indonesia diletakkan dan dilandaskan kembali
badian bangsa Indonesia .
kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang -Undang Dasar 1945 .
Bahwa sadar akan cita -cita kemerdekaan
tersebut, para karyawan tumbuh dan berkem
bang sebagai kekuatan sosial politik yang ber tekad bulat hendak mengisi kemerdekaan de
ngan berusaha mempercepat peningkatan kese jahteraan rakyat lahir dan batin , memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, mening katkan kecerdasan rakyat, menegakkan Demok rasi Pancasila dan mewujudkan keadilan sosial, dengan terjaminnya kehidupan kepribadian bangsa Indonesia terutama dalam memelihara
Bahwa dengan demikian hakekat Orde Baru adalah sikap mental yang menuntut pem baharuan dan pembangunan yang terus menerus dalam rangka melaksanakan Pancasila dan Un
dang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya Golongan Karya harus berpola kepada karya nya untuk pembangunan dan bersikap menda
hulukan kepentingan rakyat , bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan . Bahwa Golongan Karya adalah pengembang
jang masa , memelihara kerukunan suku , ketu
hakekat Orde Baru , yang dijiwai semangat pem baharuan sikap hakekat Orde Baru , yang dijiwai
runan , agama, kepercayaan terhadap Tuhan
semangat pembaharuan sikap dasar, budi pekerti
dan menjaga keutuhan , kesatuan Bangsa sepan
109 '
3) dan moral serta pembangunan terus menerus ((3) meningkatkan karya dan kekaryaan dalam segala bidang kemasyarakatan , keahlian dan ketrampilan sesuai dengan lingkungan dan jenis kerja dalam rangka mewujudkan masya-
GOLONGAN KARYA sebagai kekuatan
rakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila
nyiapkan kaderkader bangsa dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan berne
dalam
dan Undang -Undang Dasar 1945 . Maka dengan Rachmat Tuhan yang Maha Esa seluruh Karyawan Indonesia menghimpun
sosial politik mempunyai fungsi menam pung, memadukan , menyalurkan dan mem
perjuangkan aspirasi rakyat serta mening katkan kesadaran politik rakyat dan me
gara . BAB IV
diri dalam satu organisasi dengan Anggaran
ASAS TUJUAN DAN TUGAS
Dasar sebagai berikut :
Pasal 4 GOLONGAN
KARYA
BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN
berasakan
Pancasila .
Pasal 5
Pasal 1
( 1 ) Organisasi ini bernama GOLONGAN KAR YA disingkat GOLKAR . (2 ) GOLONGAN KARYA didirikan pada tang gal 20 Oktober 1964 di Jakarta , untuk
jangka waktu yang tidak ditentukan .
(3) Pimpinan Organisasi tingkat Pusat berke dudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia . BAB II
KEDAULATAN Pasal 2
Kedaulatan Organisasi ada ditangan Anggota
Tujuan GOLONGAN KARYA ialah : a. Mempertahankan , mengamankan dan meng amalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 .
b . Mewujudkan cita -cita Bangsa seperti dimak sud dalam Undang -undang Dasar 1945 .
c . Menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasar kan Pancasila dan Undang -Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Repub lik Indonesia.
d . Mengembangkan kehidupan Demokrasi Pan casila .
dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah
Pasal 6
Nasional. BAB III
Untuk mencapai tujuan seperti tersebut dalam Pasal 5 Anggaran Dasar ini, tugas pokok
SIFAT DAN FUNGSI
GOLONGAN KARYA adalah sebagai berikut:
Pasal 3
a. Dibidang Ideologi :
( 1 ) GOLONGAN KARYA adalah Organisasi kekuatan sosial politik yang berorientasi pada karya dan kekaryaan sebagai wadah berhimpunnya anggota masyarakat yang memiliki persamaan kehendak sesuai de
Membela, mempertahankan , mengamankan dan mengamalkan Pancasila seperti termaktub dalam Pembukaan Undang -Undang Dasar 1945 sebagai falsafah , dasar dan ideologi Negara.
ngan jenis kerja /profesi dan lingkungan kerja /fungsi untuk mencapai cita-cita dalam
1945 sebagai falsafah, dasar dan ideologi
mewujudkan masyarakat adil dan makmur
Negara.
material spiritual berdasarkan Undang Undangundang Dasar 1945 . (2 ) GOLONGAN KARYA merupakan wadah
b. Dibidang Politik : ( 1 ) Mempertahankan Negara Kesatuan Re publik Indonesia yang demokratis-kons titusional.
berhimpunnya kader-kader bangsa pe ngemban , pengamal dan pembela Pancasila yang berorientasi pada program pem bangunan tanpa membedakan latar bela kang ras, suku, asal-usul, agama dan keper cayaan terhadap Tuhan Yang Maha esa . 110
(2) (2
Berusaha secara terus menerus mening
katkan integritas Bangsa serta menjaga tetap terjaminannya dan terpelihara nya keutuhan , kesatuan Bangsa sepan
jang masa, kerukunan kehidupan suku,
keturunan , agama, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan golongan golongan yang hidup di Indonesia, da lam rangka perwujudan dan pelaksanaan
dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa .
(2 )
Meningkatkan kecerdasan dan ketram pilan rakyat serta memelihara budi pe
Wawasan Nusantara .
kerti kemanusiaan yang luhur sehingga (3)
pemerintahan Berusaha menciptakan yang bersih , berwibawa, kuat serta
berdaya guna dan berhasil guna. (4) Meneruskan usaha pembaharuan dan pembangunan politik yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia serta me lakukan pendidikan politik rakyat dalam rangka semakin memantapkan Demok
memiliki kedewasaan berpikir dan ber
tindak serta keseimbangan dalam kehi dupan lahiriah dan batiniah .
(3) Meningkatkan usaha-usaha
pembinaan
dan pengembangan generasi muda seba gai generasi penerus cita -cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pemba ngunan nasional.
rasi Pancasila .
(5 ) Berusaha menjamin kesinambungan ke pemimpinan Nasional yang demokratis konstitusional, kuat dan berwibawa, serta ikut memelihara dan membina
keserasian hubungan antar pimpinan baik
secara vertikal dan horizontal.
(6) Menegakkan kepastian dan ketertiban hukum sebagai pengayom terhadap se tiap warga negara tanpa kecuali. ( 7 ) Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif yang diabadikan kepada kepen tingan Nasional, serta mengembangkan
(4) Meningkatkan peranan wanita sebagai subyek pembangunan, memperjuangkan peningkatan peranan kaum wanita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan mutu dan intensitas partisipasi wanita dalam pembangunan termasuk didalamnya mewujudkan ke luarga sehat dan sejahtera. e . Dibidang Hankamnas :
( 1 ) Mengusahakan
terciptanya ketahanan
dan
nasional di bidang pertahanan , sehingga mampu mengamankan usaha -usaha per juangan Bangsa.
badan -badan internasional untuk men
(2) Mengusahakan terjaminnya keamanan
kerjasama
dengan
negara -negara
ciptakan perdamaian dunia yang abadi,
dan
adil dan sejahtera.
terpelihara stabilitas politik , ekonomi
ketertiban
nasional
agar
dapat
dan sosial demi untuk berhasilnya Pem
(8 ) Mempersiapkan kader-kader bangsa yang tanggap, tangguh , trampil dan mandiri.
bangunan Nasional. (3)
Menjalin kerjasama yang erat dengan ABRI dalam mengemban tugas -tugas
c. Dibidang Ekonomi :
nasional untuk mewujudkan cita -cita ( 1 ) Meningkatkan dan meluaskan partisipasi masyarakat untuk berproduksi, mengusa
bangsa dan negara , khususnya dalam
rangka pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI dan dalam meningkatkan pelaksanaan
hakan kesempatan kerja, meningkatkan penghasilan dan pendapatan bagi rakyat
kemanunggalan ABRI dengan rakyat.
dan pembagian hasil pembangunan yang adil dan merata, untuk menjamin ke sinambungan pembangunan .
BAB V
DOKTRIN DAN IKRAR Pasal 7
(2) Meningkatkan usaha-usaha pengembang an koperasi untuk mempercepat pe ningkatan kesejahteraan rakyat secara
( 1 ) GOLONGAN KARYA mempunyai Doktrin yang disebut " FARYA SIAGA GATRA
merata .
PRAJA ” .
d. Dibidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya :
(2)
Doktrin
GOLONGAN
KARYA
adalah
( 1 ) Meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan
kesatuan pemikiran GOLONGAN KARYA yang meliputi dasar -dasar pemikiran ten
yang Maha Esa sesuai dengan Agama
tang Karya dan Kekaryaan serta paham
111
NGAN KARYA sebagai kekuatan (3) (3) GOLO sosial politik mempunyai fungsi menam dalam meningkatkan karya dan kekaryaan pung , memadukan , menyalurkan dan mem dalam segala bidang kemasyarakatan , keahlian perjuangkan aspirasi rakyat serta mening dan ketrampilan sesuai dengan lingkungan dan udkan a katkan kesadaran politik rakyat dan tre masya jenis kerja dalam rangk mewuj n ila sarka ur nyiapkan kader-kader bangsa dalam segala Pancas berda rakat adil dan makm bidang kehidupan berbangsa dan berne dan Undang -Undang Dasar 1945 . dan moral serta pembangunan terus menerus
Maka dengan Rachmat Tuhan yang Maha
gara.
Esa seluruh Karyawan Indonesia menghimpun
BAB IV
diri dalam satu organisasi dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :
ASAS TUJUAN DAN TUGAS Pasal 4
GOLONGAN
KARYA
berasakan
1I.
BAB I
NAMA , WAKTU DAN KEDUDUKAN Pasal 1
( 1 ) Organisasi ini bernama GOLONGAN KAR YA disingkat GOLKAR . (2) GOLONGAN KARYA didirikan pada tang gal 20 Oktober 1964 di Jakarta , untuk
jangka waktu yang tidak ditentukan . (3) Pimpinan Organisasi tingkat Pusat berke dudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia .
Pasal 5
Tujuan GOLONGAN KARYA a . Mempertahankan , mengamanka " amalkan Pancasila dan Undang ! 1945 .
b . Mewujudkan cita -cita Bang sud dalam Undang-undang c . Menciptakan masyarakat yang merata materil d kan Pancasila dan [ . 1945 dalam
wadah
BAB II
lik Indonesia .
KEDAULATAN
d . Mengembangkan ;
Pasal 2
casila .
Kedaulatan Organisasi ada ditangan Anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Nasional. Untuk BAB III SIFAT DAN FUNGSI
13
dalam Pasals GOLONG
Pasal 3
a. Dibic
( 1 ) GOLONGAN KARYA adalah Organisasi kekuatan sosial politik yang berorientasi pada karya dan kekaryaan sebagai wadah berhimpunnya anggota masyarakat yang memiliki persamaan kehendak sesuai de ngan jenis kerja /profesi dan lingkungan
Mer. dan
kerja/ fungsi untuk mencapai cita -cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur material spiritual berdasarkan undang Dasar 1945 .
Unda :
(2) GOLONGAN KARYA merupakan :
berhimpunnya kader-kader ban ngemban , pengamal dan pembe
cayaan terhadap Tuhan
i
sila yang berorientasi pada pro bangunan tanpa membedakan kang ras, suku , asal-usul , as 15
110
ingga dan / atau peraturan
!
war ini berlaku sejak tanggal
ka r t a . ober 1983 . KEBLAL ; AS Pasa
l is
--
iperoleh dari gan yang tidak
mengikat
2 -usaha lain yang sah . BAB XIII
RA R DAN APAT- PX H Pasal 21
- USYAWARA
terdiri 111 Musyawarah dan Rapat-rapat a . Musyawarah Nasional b . Musyawarah Nasional Luar Biasa.
c . Rapat Pimpinan Paripurna. 10'18
d . Musyawarah Daerah .
e . Rapat Kerja Tingkat Nasional. f. Rapat Kerja Tingkat Daerah . ( 2) Musyawarah Nasional : a . Memegang kekuasaan tertinggi Organi wwsehat . petun nasehat
GOLO
sasi.
b . Menetapkan dan atau mengubah Angga ran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. c . Menetapkan Program Umum Organisasi.
---
d. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pim sì tanggung ran Pertim t akan diatur
pinan Pusat.
e. Memilih Dewan Pimpinan Pusat .
Rumah Tang
f. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pembina.
g. Menetapkan keputusan -keputusan lain URGANISASI
RAKATAN , SIONAL 18
menjalin hubungan de Temasyarakatan , Profesi/ punyai kesamaan kehen
Hilam mewujudkan masya imaterial, spiritual berdasar long-Undang Dasar 1945 .
nya.
h. Bersidang sedikitnya sekali dalam 5 ta hun .
(3) Musyawarah Nasional Luar Biasa : a. Mempunyai wewenang atau kekuasaan yang sama dengan Musyawarah Nasional .
b. Diadakan apabila kelangsungan hidup Organisasi dalam keadaan terancam . c . Diadakan atas undangan Dewan Pem bina .
113
Pasal 12
paham pokok yang menyangkut pengem
bangan serta pelaksanaan Karya dan Ke karyaan secara nyata dalam perjuangan GOLONGAN KARYA .
( 3) Doktrin GOLONGAN KARYA merupakan pedoman , pegangan dan bimbingan dalam melaksanakan segala kegiatan dan usaha dalam bidang-bidang ideologi, politik eko nomi, sosial budaya, pertahanan dan ke amanan serta kemasyarakatan lainnya.
( 1 ) Setiap Anggota mempunyai : a. hak bicara dan hak suara. b. hak memilih dan dipilih . c . hak membela diri.
(22) Tentang penggunaan hak -hak anggota se perti tersebut dalam ayat ( 1 ) pasal ini se
jauh yang menyangkut keanggotaan seperti dimaksud di dalam pasal 10 Anggaran Dasar ini akan
diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga. Pasal 8 BAB IX
( 1 ) GOLONGAN KARYA mempunyai Ikrar
SUSUNAN ORGANISASI DAN WEWENANG
yang disebut " PANCA BHAKTI ” .
PIMPINAN
(2) Ikrar GOLONGAN KARYA adalah pene gasan kebulatan tekad GOLONGAN KAR
YA sebagai penghayatan akan Doktrin GOLONGAN KARYA untuk mewujudkan cita -cita dan tujuan GOLONGAN KARYA . (3) Ikrar GOLONGAN KARYA merupakan pendorong dan penggugah semangat dalam melaksanakan perjuangan GOLONGAN KARYA . BAB VI
ATRIBUT Pasal 9
Pasal 13
( 1 ) Susunan Organisasi terdiri dari Organisasi Tingkat Pusat, Organisasi Daerah Tingkat
I dan Organisasi Daerah Tingkat II yang masing -masing dipimpin oleh Dewan Pim pinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Tingkat 1 dan Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II. (2) Ditiap kota Kecamatan dan Desa/Kelu rahan ditetapkan seorang Komisaris sebagai
pelaksana Dewan Pimpinan Daerah Ting kat II .
GOLONGAN KARYA mempunyai Atri but-atribut yang terdiri dari Panji-panji/Lam
Komisi dibantu oleh beberapa Pembantu Komisaris.
bang dan Lagu GOLONGAN KARYA . Pasal 14 BAB VII KEANGGOTAAN Pasal 10
Anggota GOLONGAN KARYA adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dengan
sukarela mengajukan permintaan menjadi Ang gota serta memenuhi persyaratan yang diten tukan dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB VIII
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA Pasal 11
Setiap Anggota berkewajiban untuk :
a . Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Organisasi. b . Memegang teguh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan - peraturan dan disipilin Organisasi. c . Aktif melaksanakan program -program Organi sasi .
112
( 1 ) Dewan Pimpinan Pusat berwenang untuk menentukan kebijaksanaan Organisasi dan berkewajiban untuk melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan -Keputusan Musyawarah Nasio nal, Musyawarah Nasional Luar Biasa , Rapat Pimpinan Paripurna dan Rapat kerja Tingkat Nasional.
(2) Dalam menjalankan kebijaksanaan umum, Dewan Pimpinan Pusat merupakan badan Pelaksana tertinggi yang bersifat kolektif.
(3) Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban pada Mu syawarah Nasional.
(4) Dalam menjalankan kebijaksanaan Organi sasi, secara operasional Departemen di Pusat dapat berhubungan langsung dengan Biro di Daerah Tingkat I.
Pasal 15
Pasal 19
( 1 ) Dewan Pimpinan Pusat berwenang mengesahkan susunan dan personalia Dewan
Hubungan GOLONGAN KARYA dengan Or ganisasi Sosial/Kemasyarakatan , Profesi/Fungsi onal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini dilakukan melalui pelaksana naan program karya dan kekaryaan , kaderisasi dan penyaluran aspirasi dalam kehidupan ber bangsa dan bernegara.
Pimpinan Daerah Tingkat I.
(2)
Dewan Pimpinan Daerah Tingkat 1 ber wenang mengesahkan susunan dan per-
sonalia Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II .
( 3 ) Wewenang Dewan Pimpinan Daerah Ting kat 1 dan Dewan Pimpinan Daerah Ting kat II diatur dalam Anggaran Rumah Tang ga .
BAB XII KEUANGAN Pasal 20
Keuangan diperoleh dari : a. Iuran.
BAB X
DEWAN PEMBINA DEWAN PERTIMBANGAN DAN DEWAN PENASEHAT
b. Sumbangan yang tidak mengikat. c. Usaha -usaha lain yang sah .
Pasal 16 BAB XIII
Disamping susunan Organisasi seperti tersebut dalam Pasal 13 Anggaran Dasar ini, dibentuk Dewan Pembina untuk Tingkat Pusat Dewan
MUSYAWARAH DAN RAPAT -RAPAT Pasal 21
Pertimbangan untuk Daerah Tingkat I dan De ( 1 ) Musyawarah dan Rapat-rapat terdiri dari
wan Penasehat untuk Daerah Tingkat II . Pasal 17
( 1 ) Dewan Pembina merupakan badan yang memberikan pengarahan , petunjuk , pertimbangan , saran dan nasehat kepada Dewan >
Pimpinan GOLONGAN KARYA.
(2) Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat merupakan badan yang memberikan petunjuk , pertimbangan , saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan Daerah GOLO NGAN KARYA .
(3) Kedudukan , tugas, wewenang dan tanggung
a. Musyawarah Nasional b. Musyawarah Nasional Luar Biasa . c. Rapat Pimpinan Paripurna. d. Musyawarah Daerah . e. Rapat Kerja Tingkat Nasional. f. Rapat Kerja Tingkat Daerah . (2) Musyawarah Nasional : a. Memegang kekuasaan tertinggi Organi sasi.
b. Menetapkan dan atau mengubah Angga ran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga . c. Menetapkan Program Umum Organisasi. d . Menilai pertanggungjawaban Dewan Pim pinan Pusat.
jawab Dewan Pembina Dewan Pertim bangan dan Dewan Penasehat akan diatur
e. Memilih Dewan Pimpinan Pusat.
lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tang
f. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan
ga .
Pembina.
g. Menetapkan keputusan -keputusan lain BAB XI
nya. HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI
h. Bersidang sedikitnya sekali dalam 5 ta SOSIAL/KEMASYARAKATAN ,
hun .
PROFESI / FUNGSIONAL Pasal 18
(3) Musyawarah Nasional Luar Biasa :
GOLONGAN KARYA menjalin hubungan de
a. Mempunyai wewenang atau kekuasaan
ngan Organisasi Sosial/Kemasyarakatan , Profesi/ Fungsional yang mempunyai kesamaan kehen-
yang sama dengan Musyawarah Nasional . b. Diadakan apabila kelangsungan hidup
dak dan cita -cita dalam mewujudkan masya rabat adil, makmur material, spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 .
Organisasi dalam keadaan terancam . c . Diadakan atas undangan Dewan Pem bina .
113
d . Diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga dari pada jumlah Dewan Pim pinan Daerah Tingkat I.
( 4)
Rapat Pimpinan Paripurna : a . Mengambil keputusan-keputusan kecuali yang menjadi wewenang Musyawarah Nasional seperti tersebut dalam ayat ( 2 ) pasal ini . b . Berapat bila diperlukan atas undangan Dewan Pimpinan Pusat.
ini adalah sah apabila dihadiri oleh lebih
dari setengah jumlah peserta . (2)
Pengambilan keputusan pada azasnya di usahakan sejauh mungkin secara musya warah untuk mencapai mufakat dan apa bila hal ini tidak mungkin , maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak .
( 3 ) Dalam hal musyawarah mengambil kepu tusan tentang pemilihan pimpinan seku rang -kurangnya dua pertiga dari pada jumlah peserta harus hadir.
( 5 ) Musyawarah Daerah :
a . Menyusun Program Daerah dalam rangka (4 ) Khusus tentang perubahan Anggaran Dasar: program Umum Organisasi. b. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pim pinan Daerah . c. Memilih Dewan Pimpinan Daerah . d . Memilih calon Ketua Dewan Pertimba
ngan
dan
Ketua
Dewan
Penasehat.
a . Sekurang-kurangnya dua pertiga dari pada jumlah peserta harus hadir. b . Putusan adalah sah apabila diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari pada jumlah peserta yang hadir.
e . Menetapkan keputusan -keputusan lain nya dalam batas wewenangnya. f. Bersidang sedikitnya sekali dalam 5 ta BAB XV hun .
PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 23
Tingkat Nasional : ( 6) Rapat Kerja a. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan Program Umum dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya. b. Berapat sedikitnya sekali dalam 2 tahun .
( 7)
Rapat Kerja Tingkat Daerah : a . Mengadakan penilaian terhadap pelaksa
( 1 ) Pembubaran Organisasi hanya dapat dila kukan didalam suatu Musyawarah Nasi onal yang khusus diadakan untuk itu de ngan ketentuan quorum seperti diatur
dalam ayat (4) huruf a pasal 22 Anggaran Dasar ini.
(2) Dalam hal Organisasi dibubarkan maka
kekayaan Organisasi dapat diserahkan ke pada badan -badan lembaga -lembaga sosial
naan selanjutnya .
b . Berapat sedikitnya sekali dalam 2 ta-
di Indonesia .
hun .
BAB XVI PERATURAN PERALIHAN
Pasal 24
BAB XIV
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 22
( 1 ) Musyawarah dan Rapat-rapat seperti ter sebut
114
dalam
pasal 21
Anggaran
Dasar
Peraturan -peraturan dan badan -badan yang ada tetap berlaku selama belum diadakan perubah an dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini .
BAB XVII PENUTUP Pasal 25
( 1 ) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Ang garan Dasar ini akan diatur dalam Angga
ran Rumah Tangga dan / atau peraturan Organisasi. ( 2 ) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .
Ditetapkan di : Jak a r t a . Pada tanggal : 24 Oktober 1983 .
MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA PIMPINAN
M.
PANGGABEAN >
R.
SUKARDI
DAVID NAPITUPULU
Ketua
Wakil Ketua
:
Sekretaris
:
H. ACHMADI
Anggota
H. MAS SUKARDI
Anggota
H.M. ARSYAD . B
Bluesحi نt
Hloicaghnainal
, Anggota
H. RACHMATULLAH 2
Musso n Ka thingsjouler
Anggota
haad
NY . E.N. SUDHARMONO
Anggota
H. DR . SUHARDIMAN , SE
Anggota
:
3rawr
115
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MUNAS III GOLONGAN KARYA Nomor : V/MUNAS III /GOLKAR/ 1983 Tanggal : 24 Oktober 1983
ANGGGARAN RUMAH TANGGA GOLONGAN KARYA
BAB I
KEANGGOTAAN Pasal 1
Warga Negara Indonesia yang dapat diterima menjadi Anggota Golongan Karya harus meme nuhi ketentuan -ketentuan sebagai berikut :
f. Menentang setiap usaha dan tindakan yang merugikan kepentingan Organisasi. g. Menghadiri Musyawarah dan rapat-rapat.
a . Telah berumur 17 ( tujuh belas) tahun atau
h . Membayar iuran .
telah kawin .
Pasal 3
b . Dapat membaca dan menulis.
c . Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang di tentukan oleh Organisasi.
d . Menerima dan mengucapkan Ikrar, meneri ma Doktrin, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Program Umum organisasi dan Peraturan -peraturan Organisasi. e . Menyatakan diri untuk menjadi Anggota Golongan Karya melalui perangkat Organi sasi yang terdekat.
f. Ditetapkan dan disyahkan oleh Dewan Pim pinan Daerah Tingkat II sesuai dengan Per aturan Organisasi. BAB II
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA Pasal 2
Setiap Anggota berhak : a. Memperoleh perlakukan yang sama dari Organisasi. b . Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul usul serta saran -saran .
c . Memilih dan dipilih .
d. Memperoleh perlindungan , pembelaan , pen didikan kader, penataran dan bimbingan dari Organisasi.
e . Dan lain -lain yang akan ditentukan kemudian . BAB III PENGHENTIAN ANGGOTA Pasal 4
Setiap Anggota berkewajiban :
Anggota berhenti karena : a. Meninggal dunia. b. Atas permintaan sendiri.
a . Menghayati dan mengamalkan Doktrin Orga
c . Diberhentikan .
nisasi.
b . Mentaati seluruh Keputusan -keputusan Mu Sy gwarani Nasional.
BAB IV SUSUNAN DAN WEWENANG PIMPINAN
ORGANISASI
c . Melaksanakan dan atau mentaati semua ke
putusan Organisasi. d . Membantu Pimpinan dalam melaksanakan tugas Organisasi. 4. Mengamankan dan memperjuangkan seluruh konsepsi Organisasi. 116
Pasal 5
Susunan Dewan Pimpinan Pusat adalah : a . Ketua Umum .
b . Ketua-ketua . c . Sekretaris Jenderal . d . Wakil -wakil Sekretaris Jenderal.
e . Bendahara . f. Wak il -wakil Bendahara .
(2 )
Dalam menjalankan kebijaksanaan umum ,
Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I meru pakan badan pelaksana yang bersifat
g . Ketua -ketua Departemen .
kolektif. Pasal 6
Susunan Dewan Pimpinan Daerah Tingkat
(3) Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I ber
I adalah :
kewajiban untuk memberikan pertanggung
a . Ketua .
jawaban pada Musyawarah Daerah Tingkat 1.
b . Wakil-wakil Ketua.
(4) Dalam menjalankan kebijaksanaan Organi sasi, secara operasionil Biro di Daerah Ting kat I sesuai dengan petunjuk dan instruksi dari Departemen di Pusat dapat berhubung
c . Sekretaris. d . Wakil -wakil Sekretaris.
e . Bendahara . f. Wakil-wakil Bendahara .
an langsung dengan Bagian di Daerah Ting
g. Ketua-ketua Biro .
kat II .
Pasal 7 Pasal 9
( 1 ) Susunan Dewan Pimpinan Daerah Tingkat Il adalah :
( 1 ) Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II berwe nang untuk menentukan kebijaksanaan dan berkewajiban melaksanakan segala ketentu
a . Ketua. b . Wakil -wakil Ketua.
c. d. e. f.
an dan kebijaksanaan di Daerah Tingkat II sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran
Sekretaris. Wakil-wakil Sekretaris. Bendahara . Wakil-wakil Bendahara .
g. Ketua-ketua Bagian . (2) Sebagai unsur Pembantu Pelaksana bagi Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II : a. Di tiap Kecamatan diadakan seorang Komisaris yang dibantu oleh 5 ( lima) orang Pembantu Komisaris. b. Di tiap Desa /Kelurahan diadakan seo
rang Komisaris dibantu oleh 4 ( empat) orang Pembantu Komisaris. c. Komisaris
Kecamatan
dan
Komisaris
Desa /Kelurahan tidak /bukan merupakan Pimpinan Organisasi yang berdiri sendiri. Pasal 8
Rumah Tangga, keputusan -keputusan Mu syawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, Rapat Pimpinan Paripurna, Rapat Kerja Tingkat Nasional, Daerah Tingkat 1 dan Daerah Tingkat II, Kepu tusan keputusan /peraturan -peraturan Orga nisasi Tingkat Pusat dan Daerah Tingkat I , keputusan -keputusan Musyawarah Da erah Tingkat I dan Tingkat II .
(2) Dalam menjalankan kebijaksanaan umum Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II meru pakan badan pelaksana yang bersifat kolektif.
(3) Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II ber kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban pada Musyawarah Daerah Tingkat II .
( 1 ) Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I ber Pasal 10
wenang untuk menentukan kebijaksanaan tentuan dan kebijaksanaan di Daerah Ting
( 1 ) Komisaris sebagai pelaksana daripada De wan Pimpinan Daerah Tingkat II bertugas
kat I sesuai dengan Anggaran Dasar, Angga
Membantu Dewan Pimpinan Daerah Ting
ran Rumah Tangga , Keputusan keputusan
kat II dalam menggalang, membina serta mengarahkan Anggota Golongan Karya di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurah
dan berkewajiban melaksanakan segala ke
Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasi onal Luar Biasa, Rapat Pimpinan Paripur na , Rapat Kerja Tingkat Nasional, Kepu tusan -keputusan / peraturan -peraturan Orga nisasi Tingkat Pusat, keputusan -keputusan Musyawarah Daerah Tingkat I dan Rapat Kerja Daerah Tingkat I.
an .
(2) Komisaris bertugas menyampaikan laporan kepada Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II
tentang Pelaksanaan
program dan
kegiatan kegiatan pembangunan di Keca matan dan Desa/ Kelurahan menyalurkan 117
Pasal 15
pendapat dan aspirasi masyarakat di Keca
matan dan Desa/Kelurahan kepada Dewan Masa jabatan penggantian antar waktu berakhir Pimpinan Daerah Tingkat II .
pada waktu masa jabatan yang digantikannya telah habis .
( 3 ) Komisaris dalam menjalankan tugasnya berkerja sama dengan mengadakan koor
BAB V
dinasi dengan unsur -unsur dan komponen
SUSUNAN DEWAN PEMBINA , DEWAN
Keluarga Besar Golongan Karya di Keca-
PERTIMBANGAN DAN DEWAN PENASEHAT
matan dan Desa /Kelurahan .
(4) Komisaris menjadi titik pusat kegiatan serta koordinator para kader Organisasi di semua bidang, fungsi dan profesi di
Pasal 16
Susunan Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat diatur dan ditetapkan dengan Keputusan dewan Pembina.
Kecamatan dan Desa.
( 5 ) Pembantu Komisaris bertugas membantu Komisaris dan dapat mewakili Komisaris dalam menjalankan kewajibannya .
KEDUDUKAN , TUGAS , WEWENANG DAN
Pasal 11
DEWAN PERTIMBANGAN DAN DEWAN PENASEHAT
( 1 ) Pengisian lowongan antar waktu persona lia Dewan Pimpinan Pusat dilakukan oleh Rapat Pimpinan Paripurna. (2) Calon -calon diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat setelah berkonsultasi dengan Dewan
BAB VI
TANGGUNG JAWAB DEWAN PEMBINA ,
Pasal 17
Dewan Pembina merupakan badan yang bersifat kolektif dan bertugas memberikan pengarahan , petunjuk , pertimbangan , saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan Golongan
Pembina.
Karya dalam menjalankan dan mengendalikan
nan dapat kann Pimpi Pari Pimpi Rapatnan diada (3) purna Sebelum Dewa maka Pusat mengisi lowongan tersebut dengan me nunjuk seorang pejabat.
Pasal 12
segala kegiatan dan usaha Organisasi. Pasal 18
Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat
merupakan badan yang bersifat kolektif dan bertugas memberikan petunjuk pertimbangan , saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya dalam menjalankan
Pengisian lowongan antar waktu personalia
dan mengendalikan segala kegiatan dan usaha
Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usul
Organisasi.
Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I setelah men dengarkan saran -saran dari Dewan Pertimbang an .
Pasal 13
Pengisian lowongan antar waktu personalia Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II dilakukan
Pasal 19
Keputusan -keputusan atau saran -saran De wan Pembina, Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat diambil dalam suatu rapat /musya
warah dari Anggota -anggota Dewan yang ber sangkutan sehingga mencerminkan ciri kolektif dari Dewan ini.
oleh Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I berda
sarkan usul Dewan Pimpinan Daerah Tingkat setelah mendengarkan saran -saran dari Dewan Penasehat. Pasal 14
Untuk mengisi tiap -tiap lowongan antar waktu seperti tersebut pada pasal 11 , 12 dan 13 Anggaran Rumah Tangga ini dapat diajukan seba-
nyak -banyaknya 2 ( dua ) orang. 118
Pasal 20
Dewan Pembina mempunyai wewenang sebagai berikut : ( 1 ) Dewan Pembina mempunyai wewenang un tuk membatalkan kebijaksanaan /keputusan Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya bilamana dinilai menyimpang dari keten tuan -ketentuan Organisasi.
(2 ) Dewan Pembina mempunyai wewenang untuk membekukan sementara kepengurus an Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya dalam keadaan mendesak dan dapat me
ngancam kelangsungan hidup Organisasi. (2) Dewan Pembina mempunyai wewenang untuk segera mengundang Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagai tindak lanjut
dari pada penggunaan wewenang pembe kuan sementara kepengurusan Dewan Pim pinan Pusat Golongan Karya. ( 4 ). Dewan Pembina mempunyai wewenang Untuk menetapkan komposisi dan personalia Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat Golongan Karya. Pasal 21
( 1 ) Wewenang seperti tersebut pada pasal 20 Anggaran Rumah Tangga ini hanya dimi liki oleh Dewan Pembina.
(2) Wewenang dan fungsi dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat adalah sebagaimana
( 3 ) tersebut dalam pasal 18 Anggaran Rumah Tangga ini. Pasal 22
( 1 ) Pelaksanaan tugas Dewan Pembina seperti dimaksud dalam pasal 17 Anggaran Rumah Tangga ini dilaporkan kepada Musyawarah
Dasar, Anggaran Rumah Tangga , Pro gram Umum dan Peraturan-peraturan Organisasi lainnya. b. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tang
ga, Program Organisasi Sosial/Kemasya rakatan , Profesi/ Fungsional yang ber sangkutan tidak menyimpang/bertenta ngan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Program Umum
Golongan Karya. (2) Fungsi Organisasi Sosial /Kemasyarakatan , Profesi/Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) pasal ini adalah : a. Sebagai wahana untuk memelihara hu
bungan timbal balik antara Golongan Karya dengan Masyarakat. b. Sebagai pelaksana program perjuangan Golongan Karya dalam bidang karya dan kekaryaan . c. Sebagai salah satu sumber Kader Go longan Karya.
d. Sebagai penyalur kepentingan masyara kat dalarn bidang pembangunan me nurut ruang lingkup bidang karya dan kekaryaan Organisasi/Kemasyarakatan , Profesi/Fungsional masing-masing . BAB VIII
PESERTA MUSYAWARAH DAN
Nasional.
RAPAT-RAPAT Pasal 24
(2) Apabila wewenang Dewan Pembina seperti
dimaks
Mus: yawarah nasional dihadiri oleh peser dalam pasal 20 ayat (1) dan (2) ( 1 ) ta
ud Anggaran Rumah Tangga ini dipergunakan maka dilaporkan dan dipertanggungjawab kan kepada Musyawarah Nasional. Pelaksanaa n tugas Dewan Pertimbangan (3) dan Dewan Penasehat dilaporkan kepada Musyawarah Daerah . BAB VII
HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI SOSIAL / KEMASYARAKATAN PROFESI /FUNGSIONAL Pasal 23
( 1 ) Golongan Karya menjalin hubungan dengan Organisasi Sosial/Kemasyarakatan , Profesi/ Fungsional dengan ketentuan sebagai ber
a. Dewan Pembina.
b. Dewan Pimpinan Pusat. c . Anggota Golongan Karya dari unsur
Organisasi Sosial/Kemasyarakatan , Orga nisasi Profesi/ fungsional tingkat Pusat. d. Anggota Golongan Karya dari unsur perorangan tingkat Pusat.
e . Unsur Dewan Pertimbangan .
f. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I 8. Unsur Dewan Penasehat. h. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Ting kat II .
i. Dari Keluarga Besar Golongan Karya yang akan diatur lebih lanjut oleh Dewan
ikut :
a. Organisasi yang bersangkutan menyatakan menerima T" dr, Doktrin , Anggaran
Pimpinan Pusat . (2 ) Peserta Musyawarah nasional Luar Biasa adalah sama seperti yang terdapat pada
119
ayat ( 1 ) pasal ini. (3) Pimpinan Musyawarah Nasional dipilih oleh dan dari peserta .
c . Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II .
d. Anggota Golongan Karya dari unsur Organisasi Sosial/Kemasyarakatan , Orga nisasi Profesi/Fungsional Daerah Tingkat
(4) Sebelum Pimpinan Musyawarah Nasional terpilih , Dewan Pengurus Pusat bertindak
II .
e . Anggota Golongan Karya dari unsur sebagai Pimpinan sementara . Pasal 25
perorangan Daerah Tingkat II . f. Dari Keluarga Besar Golongan Karya yang akan diatur lebih lanjut oleh Dewan
rapat Pimpinan Paripurna dihadiri oleh : a . Dewan Pembina. b. Dewan Pimpinan Pusat.
Pimpinan Daerah Tingkat II . g. Unsur Komisaris.
c. Anggota Golongan karya dari unsur organi
sasi Sosial/Kemasyarakatan, Organisasi Pro fesional tingkat Pusat. d . Anggota Golongan Karya dari unsur per
orangan tingkat Pusat. e . Unsur Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I. f. Dari Keluarga Besar Golongan Karya yang
(2) Pimpinan Musyawarah Daerah Tingkat II dipilih oleh dan dari peserta.
(3) Sebelum Pimpinan Musyawarah Daerah Tingkat II terpilih , Dewan Pimpinan Da erah Tingkat II bertindak sebagai Pim pinan Sementara .
akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Pasal 28
Pusat. Pasal 26
( 1 ) Musyawarah Daerah Tingkat 1 dihadiri oleh :
a . Unsur Dewan Pimpinan Pusat. b . Dewan Pertimbangan .
( 1 ) Rapat Kerja Tingkat Nasional dihadiri oleh unsur peserta yang sama dengan peserta Rapat Pimpinan Paripuma seperti diatur dalam pasal 25 Anggaran Rumah Tangga ini.
c . Dewan Pimpinan Daerah Tingkat 1.
(2) Rapat Kerja Daerah Tingkat I dan Tingkat
d . Anggota Golongan Karya dari unsur Organisasi Sosial/Kemasyarakatan , Or ganisasi Profesi/Fungsional Daerah Ting
II dihadiri oleh unsur peserta yang sama dengan peserta Musyawarah Daerah se perti diatur dalam pasal 26 dan pasal 27 Anggaran Rumah Tangga ini.
kat I.
e . Anggota Golongan Karya dari unsur perorangan Daerah Tingkat I. f. Unsur Dewan Penasehat.
g . Unsur Dewan Pimpinan Daerah Tingkat
Pasal 29
Jumlah terperinci peserta Musyawarah dan Rapat-rapat yang diatur dalam Bab VII Ang garan Rumah Tangga ini akan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.
II .
h . Dari Keluarga Besar Golongan Karya
BAB IX HAK BICARA DAN HAK SUARA
yang akan diatur lebih lanjut oleh De wan Pimpinan Daerah Tingkat I.
Pasal 30
(2 ) Pimpinan Musyawarah Daerah Tingkat I dipilih oleh dan dari peserta.
(3 ) Sebelum Pimpinan Musyawarah Tingkat
terpilih . Dewan Pimpinan Daerah Tingkat
Hak bicara dan hak suara para peserta
Musyawarah dalam
BAB
dan
Rapat-rapat
yang
diatur
VIII Anggaran Rumah Tangga
ini adalah sebagai berikut :
I bertindak sebagai Pimpinan sementara.
a. Hak bicara pada asasnya menjadi hak per Pasal 27
(1)
Musyawarah
Daerah Tingkat II dihadiri
oleh :
a . Utusan Dewan Pimpinan Daerah Ting kat I. b . Dewan Penasehat.
120
orangan yang penggunaannya diatur oleh
kelompok -kelompok peserta . b . Hak suara yang dipergunakan dalam pengam bilan keputusan pada asasnya dimiliki oleh
Anggota /Peserta yang penggunaannya dilaku kan melalui kelompok peserta .
BAB X
BAB XI
(1)
KEUANGAN
PENYEMPURNAAN ANGGARAN
Pasal 31
RUMAH TANGGA Pasal 32
Turan Anggota akan ditentukan dalam Per aturan Organisasi.
( 2 ) Hal -hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan dari dan untuk Organisasi wajib dipertanggungjawabkan dalam forum - forum yang akan ditentukan dalam peraturan Organisasi. ( 3 ) Khusus dalam penyelenggaraan Musya warah Nasional /Musyawarah Daerah , se
Penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan oleh Rapat Dewan Pimpinan Pusat bersama Dewan Pembina yang khusus mem
bicarakan hal tersebut, yang selanjutnya diper tanggungjawabkan kepada Musyawarah Nasional berikutnya. BAB XII PENUTUP Pasal 33
mua pemasukan dan pengeluaran keuangan
harus dipertanggungjawabkan kepada De- ( 1 ) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Ang wan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Da erah melalui Panitia verifikasi yang diben tuk untuk itu .
garan Rumah Tangga ini akan ditutapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. (2) Anggaran Rumah Tangga ini mulai ber laku sejak tanggal ditetapkan .
Ditetapkan di : Jakarta. Pada tanggal
: 24 Oktober 1983 .
MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA PIMPINAN
shineet . M.
PANGGABEAN
Ketua
R. SUKARDI
Wakil Ketua
DAVID NAPITUPULU
Sekretaris
H. ACHMADI >
Anggota
>
Anggota
H. MAS SUKARDI H.M. ARSYAD . B.
:
Plussi :
Theo
Anggota
H. RACHMATULLAH NY.E.N. SUDHARMONO
Anggota
:
Anggota
:
H. DR . SUHADRIMAN , SE , Anggota
To twignicule locansinhaald 3tfawr 121
MUSYAWARAH
NASIONAL
GOLONGAN
III
KARYA
TANGGAL, 20 S / D 25 OKTOBER 1983
ed
GOLONGAN KARYA
Di
J A K A R T A
KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA NOMOR : VI /MUNAS III /GOLKAR / 1983
Tentang
PROGRAM UMUM GOLONGAN KARYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH NASIONAL Ili GOLONGAN KARYA
Menimbang : 1. Bahwa Musyawarah Nasional
hakekat Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan
Golongan karya sebagai peme
sebagai pengamalan Pancasila.
gang kekuasaan tertinggi or ganisasi, pelaksana sepenuhnya kedaulatan organisasi yang ada di tangan anggota berwenang untuk menetapkan Program Umum Golongan Karya; 2. Bahwa Program Umum Golo ngan Karya merupakan pokokpokok program organisasi di
segala bidang dalam rangka mewujudkan cita -cita perjua
4. Bahwa berhubung dengan itu
perlu ditetapkan Keputusan Musyawarah Nasional III Go
longan Karya tentang Program Umum Golongan Karya. Mengingat
: 1. Keputusan Musyawarah Nasio nal II Golongan Karya No mor: X /MUNAS - II/GOLKAR / 1978 tentang Doktrin dan Ik
ngan Golongan karya sebagai mana termaktub dalam Ang garan Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Doktrin Golong
2. Keputusan Musyawarah Nasio
an Karya. 3. Bahwa Program Umum Go longan Karya perlu disusun
Tertib Musyawarah Nasional
rar Golongan Karya, nal III Golongan Karya No mor: II/MUNAS III /GOLKAR
/ 1983 tentang Peraturan Tata III Golongan Karya;
secara sistimatis dan terpadu
yang memberikan kejelasan
3. Keputusan Musyawarah Nasi
mengenai sasaran , kebijaksana umum dan langkah
onal III Golongan Karya No mor : V / MUNAS III/GOL
langkah perjuangan Golongan
KAR / 1983 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
naan
Karya dalam kurun waktu 5 tahun mencakup pembinaan
Tangga Golongan Karya.
dan pengembangan organisasi Memperhati Golongan serta peran : 1. Permusyawaratan dalam Mu keku- kan organisasi sebagai serta Karya atan sosial politik pengemban
122
syawarah
Nasional
III Go
.
longan Karya yang membahas Rancangan Keputusan Musya
: Isi beserta uraian secara terpe
KEDUA
rinci Program Umum Golongan Karya Sebagaimana dimaksud
warah Nasional III Golongan
Karya
tentang Program U
dalam Naskah Program Umum Golongan Karya yang menjadi bagian tak terpisahkan dari ke
mum Golongan Karya;
2. Putusan Rapat Paripurna VI Musyawarah Nasional III Go longan Karya tanggal 24 Ok
putusan ini. : Materi yang belum terampung
KETIGA
tober 1983 .
dan sejalan dengan jiwa, maksud MEMUTUSKAN :
dan tujuan Program Umum Go
longan Karya sebagaimana di
Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL
III
maksud dalam diktum Pertama
GOLONGAN
Keputusan ini dapat diatur lebih
KARYA TENTANG PROGRAM
lanjut dalam Peraturan Organi
UMUM GOLONGAN KARYA.
PERTAMA : Untuk dapat memperoleh kebu latan hubungan yang menyeluruh dan terpadu, maka sistimatika
Program Umum Golongan Karya
sasi .
KEEMPAT : Menugaskan kepada Dewan Pim pinan Pusat Golongan Karya se bagai pelaksana tertinggi organi sasi yang bersifat kolektif untuk
disusun sebagai berikut :
1
mengemban dan melaksanakan 1. Bab I 2. Bab II
3. Bab III
Pendahulaun
dengan sebaik -baiknya Keputus
Sikap Dasar Faktor-faktor yang
an ini.
mempengaruhi lam
kurun
da
: Keputusan
KELIMA
ini
mulai
berlaku
sejak tanggal diteteapkan.
waktu
.
mendatang. 4. Bab IV
Sasaran
5. Bab V
Pokok -pokok
Pro
Ditetapkan di : Jak a r t a . gram .
6. Bab VI
Pada tanggal
Penutup .
: 24 Oktober 1983 .
MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA 1983 . PIMPINAN M. PANGGABEAN
Ketua
R. SUKARDI
Wakil Ketua
DAVID NAPITUPULU
Sekretaris
H. ACHMADI
Anggota
priser
C h e r tungstippula uus
:
H. MAS SUKARDI >
Anggota
>
Anggota
H.M. ARSYAD . B
Th
123
H. RACHMATULLAH
Anggota
NY . E.N. SUDHARMONO
Anggota
H. DR. SUHARDIMAN , SE
Anggota
Mych
becamataal 은 3 hoTa mear
PROGRAM UMUM GOLONGAN KARYA 1983 – 1988
PROGRAM UMUM GOLONGAN KARYA 1983 – 1988 BAB - I
SISTIMATIKA
BAB - I -
PENDAHULUAN
A B. C.
D.
PENGERTIAN MAKSUD DAN TUJUAN ASAS DAN LANDASAN RUANG LINGKUP .
PENDAHULUAN
A.PENGERTIAN
1. Program Umum ini merupakan pokok -pokok program Golongan Karya di seluruh bidang yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional ke III untuk kurun waktu 1983-1988 , dalam
BAB – II SIKAP DASAR
usaha mewujdukan tujuan Golongan Karya
BAB - III
FAKTOR -FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DALAM KURUN WAKTU MENDATANG
sebagai pengemban hakekat Orde Baru yaitu:
a . Mempertahankan,
mengamankan
dan
mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 . BAB - IV
b. Mewujudkan cita -cita bangsa seperti dimak A. B.
KEDALAM KELUAR .
sud dalam Pembukaan UUD 1945 .
c . Menciptakan masyarakat adil dan mak
BAB - V
POKOK -POKOK PROGRAM
mur yang merata spiritual dan material berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
A.
PROGRAM ORGANISASI .
dalam wadah Negara Kesatuan Republik
B.
PEMENANGAN PEMILU 1987 DAN PEN SUKSESAN SIDANG UMUM M.P.R. 1988 .
Indonesia .
C.
PENSUKSESAN PANCA KRIDA KABI NET PEMBANGUNAN IV .
D.
PERANAN GOLONGAN
d . Mengembangkan kehidupan
Demokrasi
Pancasila .
KARYA DA
LAM MENCIPTAKAN KERANGKA LAN DASAN YANG KOKOH BAGI PER TUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN NASIONAL .
2. Pokok -pokok program ini dijabarkan keda lam program pelaksanaannya oleh Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya.
BAB - VI
PENUTUP
3. Pokok -pokok program ini dan program pe laksanaannya merupakan pedoman yang me
ngikat dan dilaksanakan oleh segenap warga Golongan Karya.
124
4. Pokok-pokok Program ini merupakan ke lanjutan, penyempurnaan dan peningkatan
BAB – II SIKAP DASAR
dan Program Umum Golongan Karya peri ode tahun 1978 - 1983 .
Dalam melaksanakan Program Umum ini, Go
longan Karya berpegang pada sikap -sikap dasar untuk senantiasa :
B. MAKSUD DAN TUJUAN Program Umum ini dimaksudkan untuk mene tapkan sasaran -sasaran dan langkah -langkah per juangan Golongan Karya dalam lima tahun mendatang , dalam rangka tanggung jawab dan
keikut sertaan Golongan Karya sebagai pengem
1. Mengamankan , mengamalkan dan melestari kan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 , baik sebagai dasar dan Ideologi negara, maupun sebagai jiwa
ban hakekat Orde Baru untuk melaksanakan
dan pandangan hidup bangsa , serta sebagai
pembangunan sebagai pengamalan Pancasila .
satu -satunya asas Golongan Karya. 2. Mempertahankan tetap tegak dan utuhnya
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis berdasarkan UUD 1945 .
C. ASAS DAN LANDASAN
Program Umum ini disusun berasaskan Pancasila sebagai satu -satunya asas Golongan Karya dengan berlandaskan :
1. Landasan Kenegaraan , yaitu Pancasila, Un dang -undang Dasar 1945 , Ketetapan -ketetap
an MPR dan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku .
ran Dasar, Angga yaitu dan Landasan Organi 2. Anggaran Rumahsasi, Tangga Doktrin Golongan Karya.
3. Melaksanakan tanggung jawab dan peranan nya sebagai pendukung utama Orde Baru dalam kerangka usaha mewujudkan cita cita Bangsa sebagaimana tertera dalam Pem bukaan UUD 1945 .
4.Melaksanakan fungsi dan tanggung jawabk nya sebagai Organisasi kekuatan sosial politi yang berorientasi kepada karya dan kekarya an guna mengemban tugas kepelopran dalam pembaharuan dan pembangunan di segala bidang serta senantiasa memperjuangkan ga gasannya dalam semangat demokrasi dan ke
D.RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Program Umum ini meliputi kegiatan yang meliputi : 1. Pembinaan dan pengembangan Organisasi Golongan Karya.
keluargaan . 5. Memantapkan kebersamaan dengan rakyat sebagai sumber aspirasi perjuangan Golongan Karya dan guna menggalang dukungan serta
menggerakkan partisipasi rakyat secara luas dan kreatif bagi pensuksesan pembangunan nasional.
2. Tanggung jawab dan peranan Golongan Karya dalam memberikan partisipasinya un tuk mensukseskan hasil-hasil Sidang Umum MPR dan Panca Krida Kabinet Pembangunan IV .
3. Tanggung jawab dan peranan Golongan Karya dalam menciptakan kerangka landasan yang kokoh bagi pertumbuhan dan pengem
bangan pembangunan nasional . 4. Peranan sosial politik Golongan Karya dalam
rangka pengabdian masyarakat dan lebih memantapkan perwujudan Demokrasi Panca sila .
5. Tanggung jawab dan peranan Golongan Karya dalam menghadapi pelaksanaan Pe milihan Umum 1987 dan mensuk seskan Sidang Umum MPR 1988 .
6. Melanjutkan
pembangunan politik untuk
lebih mewujudkan Demokrasi Pancasila yang didukung oleh 3 ( tiga) Organisasi Kekuatan Sosial Politik serta ABRI sebagai kekuatan Sosial dengan Pancasila sebagai satu -satunya asas .
7. Mendukung pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI sebagai salah satu kekuatan Bangsa guna me wujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 .
8. Memelihara dan memantapkan keterpaduan hubungan segenap potensi dalam lingkungan Golongan karya yang terjalin demi penga
manan , pengamalan dan pelestarian Pancasila dan UUD 1945 .
125
BAB - III
benar-benar dapat tinggal landas menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Panca
sila. Hal ini berarti bahwa Golongan Karya harus sungguh -sungguh mengerahkan segala upayanya agar kehidupan sosial politik ,
FAKTOR -FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DALAM KURUN WAKTU MENDATANG
Berbagai faktor, baik yang bersifat positif maupun negatif yang diperkirakan akan diha
sosial ekonomi dan sosial budaya bangsa Indonesia benar-benar mantap guna men
dapi dalam kurun waktu mendatang serta yang perlu diperhatikan dalam menentukan
dukung , melayani, dan melaksanakan pem
gerak
langkah
Organisasi Golongan Karya
dalam kurun waktu 5 tahun mendatang antara
bangunan nasional. 6. Tahap pembangunan
pada
kurun
waktu
lain adalah sebagai berikut :
mendatang akan memberikan perhatian atas aspek pembangunan manusia seutuhnya dan
1. Sidang Umum MPR 1983 telah menetapkan
masyarakat seluruhnya secara lebih menda
Ketetapan -ketetapan yang penting bagi pem
lam . Sementara itu pembangunan telah pula meningkatkan tuntutan rakyat yang semakin mendambakan pemenuhan kebutuhan kwali tatif seperti pengembangan Demokrasi Panca
bangunan bangsa di segala bidang. Bagi Go longan Karya khususnya, hal itu berarti bahwa Golongan Karya harus dapat mengupa
yakan agar Ketetapan -ketetapan itu dapat terlaksana dengan sebaik -baik nya dalam ke rangka perjuangan bangsa untuk maju menjadi bangsa yang modern , namun yang tetap ber
sila, jaminan
kepastian hukum, keadilan
.
dan sebagainya. Karenanya Golongan Karya dituntut untuk senantiasa tanggap dan meng
kepribadian Indonesia, dengan masyarakat
hayati aspirasi rakyat yang terus meningkat itu , menyalurkan dan memperjuangkannya
nya yang adil dan makmur berdasarkan Pan
didalam
kerangka pembangunan nasional.
casila .
2. Sidang Umum MPR 1983 telah berhasil me netapkan Pancasila sebagai satu -satunya asas bagi kekuatan sosial politik secara musyawa rah mufakat. Pada kurun waktu mendatang ketetapan itu harus benar-benar terlaksana
dimana seluruh kekuatan sosial politik dan
seluruh masyarakat mene gaskan Pancasila sebagai satu -satunya asas bagi kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan Indonesia dengan penuh keikhlasan dan kesadaran .
3. Dengan Pancasila sebagai satu -satunya asas, kepada Golongan karya dituntut pula kemam puan untuk mengetengahkan program -pro gram sebagai pengamalan Pancasila di segala bidang pembangunan , yang berkeseimbangan antara kemajuan lahiriah dengan kepuasan batiniah .
2
4. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ma jemuk terdiri dari berbagai suku, agama , adat kebiasaan dan lain-lain keaneka -ragaman perlu terus menerus memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa guna memperkokoh keta hanan nasionalnya . 5. Sidang Umum MPR 1983 juga telah mene
tapkan tekad bangsa bahwa Pelita IV adalah usaha menciptakan kerangka landasan bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan ber kembang terus dengan kekuatan sendiri, yang dimantapkan pada Pelita V, sehingga dalam Pelita VI bangsa Indonesia sudah
126
7. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa selalu merupakan keinginan bersama dan akan lebih dituntut pelaksanaannya oleh masyarakat pada kurun waktu mendatang.
Golongan Karya perlu selalu bersih jelas, tegas dan konsisten dalam mendukung upaya pengawasan , penertiban dan pendayagunaan aparatur negara. 8. Dalam kurun waktu lima tahun mendatang
proses peralihan generasi kepemimpinan bang sa disetiap tingkatan dan lapisan makin men
dekati perampungan . Sementara itu ber bagai bentuk ancaman , tantangan, hambatan dan gangguan terhadap pembangunan nasional seperti pengaruh negatif kesulitan ekonomi Dunia , sisa -sisa G-30-S/PKI dan segala bentuk
bahaya subversi lainnya , masih tetap harus dihadapi . Selain itu , berbagai bentuk per masalahan dan gejolak sosial dapat pula ter
jadi sebagai akibat sampingan dari pelak sanaan pembangunan nasional yang sangat luas dan kompleks itu . Kesemuanya itu me nuntut kewaspadaan , kemampuan dan daya tanggap Golongan Karya agar proses alih generasi berjalan dengan wajai dan lancar serta agar pembangunan nasional terus ber kesinambungan sebagai rangkaian usaha me wujudkan cita -cita Kemerdekaan .
9. Terselenggaranya
Pemilihan Umum
1987 ,
kemenangan Golongan karya dalam Pemilih
an Umum tersebut, dan suksesnya Sidang
Umum MPR 1988 merupakan jaminan bagi kesinambungan , peningkatan, perluasan dan
3. Pensuksesan Panca Kridar Kabinet Pem
itu menimbulkan tantangan bagi Golongan Karya untuk menata dan memantapkan
bangunan IV . 4. Peningkatan peranan Golongan Karya dalam menciptakan kerangka landasan yang kokoh bagi pertumbuhan dan
segenap potensi dan kekuatannya dengan
pengembangan pembangunan nasional .
percepatan pembangunan . Berbagai bentuk
tantangan pada kurun waktu mendatang
melakukan konsolidasi organisasi dan me ningkatkan pelaksanaan program perjuang
BAB – V
POKOK -POKOK PROGRAM
annnya .
1. Dalam
BAB - IV
A.
PROGRAM ORGANISASI
SASARAN
I.
Konsolidasi Crganisasi yang meliputi :
rangka
meningkatkan
peran ran pe
dan
tanggung jawab, Golongan Karya sebagai kekuatan sosial politik dalam pembangunan,
dan untuk memantapkan peranan Golongan Karya dalam mencapai tujuan perjuangannya , perlu ditetapkan saran -saran yang hendak dicapai dengan memperhatikan tahapan per kembangan kehidupan bangsa dalam men capai tujuan nasional, garis -garis kebijaksana an nasional yang telah ditetapkan serta per kembangan Organisasi Golongan Karya dan
1. Konsolidasi Anggota : a. Memantapkan keanggotaan Golongan Karya yang bersifat perorangan , kader dan stelsel aktif.
b.. Meningkatkan
kemampuan
anggota
Golongan Karya sebagai kader Panca sila, kader Pembangunan dan kader
Organisasi yang berdedikasi dan mam pu berorganisasi, serta dapat mengge rakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan .
tantangan -tantangan yang dihadapi Golongan Karya dalam kurun waktu mendatang.
2. Sasaran -sasaran Program Umum Golongan Karya untuk kurun waktu 5 tahun menda tang adalah sebagai berikut :
c . Meningkatkan pembinaan administrasi keanggotaan Golongan Karya. d . Melakukan komunikasi timbal balik untuk meningkatkan kebersamaan di antara
A.KEDALAM
a . Pemantapan Golongan Karya sebagai kekatan sosial politik yang berorientasi kepada karya dan kekaryaan dalam me ngemban tugas pembaharuan disegala bidang kehidupan masyarakat. 2. Pemantapan Golongan Karya sebagai
kekuatan sosial politik yang merakyat , tanggung dan tanggap terhadap aspirasi rakyat, melalui konsolidasi organisasi. 3. Peningkatan kemampuan dan peranan kader Golongan Karya yang berorien tasi kepada program pembangunan dan setia terhadap Pancasila dan , UUD 1945 , melalui pendidikan dan pembi naan kader.
seluruh
anggota
Golongan
Karya termasuk yang berkesimpung
dalam crganisasi-organisasi sosial ke masyarakatan dan profesi/fungsional.
2. Struktur dan prosedur kepengurusan . a. Melaksanakan penyempurnaan kepe
ngurusan Golongan Karya disetiap tingkat sesuai dengan AD/ART dan Peraturan organisasi. b . Melakukan pembagian tugas dalam organisasi dan meningkatkan kemam puan administrasi organisasi.
c. Menyelenggarakan prosedur kepengu melalui musyawarah , rapat rusan rapat Pimpinan dan sebagainya seperti ditentukan oleh Anggaran Dasar /Ang garan Rumah Tangga dan Peraturan
B.KELUAR
1. Tetap tegak dan utuhnya Negara Ke satuan Republik Indonesia yang berda sarkan Pancasila dan UUD 1945 .
2. Pemenangan Pemilu 1987 dan pensuk sesan Sidang Umum MPR 1988 .
Organisasi.
d . Menampilkan kader -kader yang meng hayati dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945 , serta menghayati dan setia kepada cita -cita Golongan
Karya,
mempunyai
integritas dan
berkemampuan memimpin organisasi dalam kepengurusan Golongan karya.
2.
Media bagi kader Golongan karya untuk
menyebarkan pikirannya ke lingkungan seluruh jajaran Golongan Karya.
3. Penggalian dan Pendayaguaan dana.. Dalam rangka penggalian dan pendaya gunaan dana, perlu dilakukan . a . Penentuan dan pemungutan iuran
3.
dan sebagainya. 4.
anggota .
Meningkatkan rasa kebersamaan dan kese di
b . Penggalian dana dari sumber-sumber
tiakawanan
yang syah dan tidak mengikat. c . Pengelolaan pendayaguaan dana secara
Golongan Karya.
antara
sesama
anggota
IV . Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Or
tertib dan dapat dipertanggung jawab
ganisasi Profesi /Fungsional.
kan .
Pensuksesan Sidang Umum MPR 1988.
Menjalin hubungan dengan organisasi sosial kemasyarakatan , organisasi Profesi/Fungsi onal berdasarkan AD / ART dan Peraturan
a . Mempersiapkan sarana dan pengora
Organisasi.
1.
4. Pemenangan Pemilihan Umum 1987 dan
nisasian kegiatan pemenangan Pemi lihan Umum 1987 dan pensuk sesan Sidang Umum mungkin .
MPR
2.
diarahkan dan dimantapkan sebagai :
1988 sedini
a. Wahana untuk memelihara hubungan timbal
nugasan kader-kader Golongan Karya
potensi dalam
balik antara Golongan Karya
dengan masyarakat.
disetiap Desa /Kelurahan . c . Memantapkan keterpaduan hubungan • segenap
Setiap Organisasi sosial kemasyarakatan
dan organisasi profesi/ fungsional tersebut
b. Mempersiapkan penempatan dan pe
b . Pelaksanaan program perjuangan Golong an Karya dalam bidang karya dan ke
lingkungan
karyaan.
Golongan Karya. II .
Menambah pengetahuan dan ketrampilan anggota dibidang organisasi, kepemimpinan
c . Salah satu sumber kader Golongan Karya.
Pendidikan dan pembinaan kader.
d . Penyalur kepentingan masyarakat dalam
1. Mengadakan pendidikan kader :
bidang pembangunan menurut
a. Agar Golongan Karya dapat terwu jud ' sebagai organisasi kader yang
ruang
lingkup bidang karya dan kekaryaan organisasi sosial kemasyarakatan profesi/ fungsional masing-masing.
tangguh dan berakar ditengah -tengah rakyat.
b. Untuk lebih mewujudkan pengorgani sasian rakyat atas dasar karya dan
B.
PEMENANGAN PEMILU 1987 DAN PEN SUKSESAN SIDANG UMUM MPR 1988 .
kekaryaan melalui organisasi -organisa
1.
Memenangkan kembali Golongan Karya
si sosial kemasyarakatan dan profesi/
pada Pemilu 1987 untuk menjamin :
fungsional a. Pengamanan ,
2. Pada dasarnya setiap anggota Golongan Karya adalah kader Pancasila , kader organisasi dan kader pembangunan . pelaksanaan pendidikan dan pembinaan
ngemban hakekat Orde Baru . 2.
III . Penerangan dan penerbitan. Mengadakan penerbitan sebagai media komu
Menciptakan kondisi dan situasi yang me narik hati masyarakat agar memberikan suaranya pada Golongan Karya dengan memelihara sikap kebersamaan dan rasa senasib dan sepenanggungan .
nikasi timbal balik antara Golongan karya dengan anggota untuk :
128
peles
c . Kesinambungan pelaksanaan program perjuangan Golongan Karya sebagai pe
kader .
Memberi penerangan mengenai program dan kegiatan Golongan Karya.
dan
b . Kesinambungan pembangunan nasional.
3. Menyusun dan melaksanakan rencana
1.
pengamalan
tarian Pancasila dan UUD 1945 .
3.
Memantapkan penampilan Golongan karya untuk menjamin kemenangan pada Pemilu
1987 dengan meningkatkan kerjasama se genap potensi dalam lingkungan Golongan
nasional pada umumnya dapat berkembang sejalan dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan
Karya. 4.
5.
Mengambil langkah -langkah agar thema thema kampanye Pemilu 1982 dapat di rasakan rakyat pelaksanaannya dalam rang ka tetap memelihara kepercayaan masya
tujuan Delapan Jalur Pemerataan dan agar GBHN serta PELITA IV terlaksana dengan sebaik -baiknya. 3.
rakat terhadap Golongan Karya. Mengambil langkah -langkah untuk mening
Turut bertanggung jawab, memelihara dan memperkokoh stabilitas nasional yang di
namis dengan memantapkan persatuan dan
katkan penggalangan dan pendayagunaan
kesatuan nasional untuk mewujudkan ke
semua potensi masyarakat guna meme
tahanan nasional yang tangguh .
nangkan Pemilu 1987 .
Krida Kedua : 6.
Meningkatnya pendayaguaan aparatur negara menuju ter
Mensukseskan pelaksanaan hasil -hasil Si dang Umum MPR 1983 sebagai modal untuk memenangkan Pemilu 1987 serta mensukseskan Sidang Umum MPR 1988 .
wujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Bentuk -bentuk program antara lain : C.
PENSUKSESAN
PANCA KRIDA KABI
1.
NET PEMBANGUNAN IV .
Turut mendorong peningkatan pendayagu naan aparatur negara baik dari segi efisiensi,
Panca Krida Kabinet Pembangunan IV sebagai
administrasi maupun pengembangan de
Program nasional untuk waktu 5 tahun men
dikasi dan motivasi sebagai abdi negara , abdi masyarakat dan sebagai kekuatan pendorong pembangunan.
datang merupakan pelaksanaan tugas nasional untuk melanjutkan pembangunan nasional se bagai pengamalan Pancasila, Golongan Karya sebagai
kekuatan
Sosial
Politik
2.
yang berorientasi kepada karya dan kekaryaan turut bertanggung jawab dan berperan dalam memelihara momentum pembangunan dan men
jamin kesinambungan program nasional dalam
3.
Untuk itu Golongan Karya sesuai dengan sifat, fungsi, tanggung jawab dan kemampuannya Krida Kabinet Pembangunan IV sebagai be rikut :
Krida Pertama : Meningkatnya Trilogi Pemba
dibidang penindakkan Meningkatkan pelaksanaan fungsi kontrol oleh kader-kader Golongan Karya yang ada di Lembaga-lembaga perwakilan mau
kurun 5 tahun mendatang.
turut mengambil bagian mensukseskan Panca
Turut mensukseskan pengembangan sistem dan langkah pengawasan secara konsep sional, baik dibidang pencegahan maupun
pun oleh organisasi Golongan Karya sen diri sebagai kekuatan sosial politik . Krida ketiga : Meningkatnya Pemasyarakat an ideologi Pancasila dalam mengembangkan Demokrasi Pancasila dan P - 4 dalam rang
ngunan yang didukung oleh ketahanan nasional yang man
ka
tap .
dan kesatuan bangsa .
Bentuk -bentuk program antara lain ; 1. Berpartisipasi secara aktif dalam usaha
memantapkan
persatuan
Bentuk -bentuk program antara lain :
:
1.
usaha yang dilakukan Pemerintah untuk mewujudkan Delapan Jalur Pemerataan, terutama dalam rangka mewujudkan peme rataan kesempatan memperoleh keadilan
Berperan secara aktif dalam usaha-usaha
untuk memasyarakatkan ideologi Panca sila
dalam
mengembangkan
Demokrasi
Pancasila dalam rangka memantapkan per satuan dan kesatuan bangsa melalui pena taran P - 4 , baik dilingkungan sendiri
dan pemerataan menikmati hasil-hasil pem bangunan serta pemerataan memperoleh
maupun di masyarakat.
kesempatan dibidang pendidikan . 2.
2. !
Dalam rangka mengusahakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi berusaha agar peranan kegiatan ekonomi tradisional pada khususnya dan kegiatan ekonomi
Menciptakan kondisi yang memungkin kan tumbuh dan berkembang Demokrasi Pancasila , baik dalam kehidupan intern organisasi, antar kekuatan sosial politik
serta didalam berbangsa dan bernegara .
129
Krida Keempat : Meningkatnya pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional .
Bentuk -bentuk program antara lain : 1.
Menyebar luaskan kebijaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif yang di
Untuk itu , disamping program- program pen suksesan Panca Krida Kabinet Pembangunan IV . Golongan Karya menetapkan program program untuk melaksanakan peranan dan tanggung jawabnya dalam usaha nasional ter sebut , agar bangsa Indonesia benar -benar dapat
tinggal landas membangun dengan kekuatan sendiri menuju masyarakat adil dan makmur.
abdikan bagi kepentingan nasional melalui
informasi/pengenalan serta penjelasan ke-
Program -program itu meliputi antara lain :
bijaksanaan tersebut dalam forum - forum internasional, forum -forum ilmiah forum
1.
forum kebudayaan , oleh kader-kader Go longan Karya yang ada dalam lembaga
lembaga perwakilan maupun lembaga -lem
Sosial Politik :
a . Melaksanakan tanggung jawab Golongan Karya dalam melanjutkan pembangun an politik guna lebih mewujudkan Demokrasi Pancasila dengan antara lain
baga lainnya. 2.
Turut mendorong usaha -usaha melanjutkan perjuangan Tata Ekonomi Dunia baru .
mengusahakan semakin dilaksanakannya fungsi-fungsi lembaga -lembaga negara,
peningkatan pendidikan politik dan pe masyarakatan P -4, meningkatnya ke
3.
Turut berpartisipasi dalam memasyarakat kan dan memperkokoh ASEAN sehingga benar-benar merupakan bagian kepenting an masyarakat negara anggota .
mampuan dan tanggung jawab organi sasi kekuatan sosiai politik khususnya
dan organisasi kemasyarakatan pada umumnya , penyelenggaraan komunikasi
sosial antara masyarakat dan antara Krida kelima
: Terlaksananya pemilihan
U
mum yang llangsung, umum,
masyarakat dengan lembaga perwakilan maupun dengan Pemerintah , dan se
bebas dan rahasia dalam tahun
bagainya. 1987 .
Bentuk -bentuk program antara lain : 1.
penyempurnaan Undang Undang tentang Partai Politik dan Go longan Karya,, Undang-undang Tentang Mensukseskan
Pemilihan Umum 1987 , Undang-undang tentang Susunan MPR /DPR /DPRD , dan
b . Melaksanakan fungsi dan meningkat kan peranan Golongan Karya sebagai organisasi kekuatan sosial politik menampung dan menyalurkan aspirasi
dan kekaryaan ditengah-tengah masya rakat, terutama yang menyangkut pe ningkatan kesejahteraan rakyat.
sebagainya .
. 2
2.
Mempersiapkan dukungan masyarakat yang
c . Turut menyebarluaskan dan memantap
mantap dalam rangka ikut serta melak
kan pengertian dan tekad bahwa pelak sanaan pembangunan ialah pengamalan
sanakan
Pemilihan
Umum
1987 secara
langsung, umum , bebas dan rahasia . 3.
Berpartisipasi secara aktif sebagai salah satu kontestan dalam pelaksanaan Pemi lihan Umum 1987 .
Pancasila disegala bidang.
d . Meningkatkan komunikasi dan kerja sama khususnya dengan organisasi ke kuatan sosial politik dan dengan orga nisasi kemasyarakatan pada umumnya ,
D.
PERANAN GOLONGAN KARYA , DA LAM MENCIPTAKAN KERANGKA LAN
DASAN YANG KOKOH BAGI PERTUM BUHAN DAN PENGEMBANGAN PEM BANGUNAN NASIONAL .
130
guna memantapkan sistim politik na sional , membina dialog nasional yang jujur terbuka dan bertanggung jawab dalam kerangka pelaksanaan pemba ngunan sebagai pengamalan Pancasila .
Usaha riasional untuk menciptakan kerangka landasan yang kokoh bagi pertumbuhan dan
e . Turut berusaha memantapkan , menata
pengembangan pembangunan nasional sebagai
pengamalan Pancasila merupakan usaha yang
kemasyarakatan dalam pembangunan nasional sesuai dengan bidang kegiatan
mendasar dan bersifat strategis .
profesi dan fungsi masing-masing dalam
dan
meningkatkan
peranan
organisasi
sesama
umat
nasional sebagai pengamalan Pancasila.
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Ma ha Esa, dan diantara semua umat ber agama dan penganut kepercayaan ter hadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usa ha memperkokoh persatuan dan kesa
beragama, diantara sesama penganut
sukseskan pembangunan dibidang hu
tuan bangsa dan meningkatkan amal untuk bersama- sama membangun ma
kum .
syarakat.
g . Mendukung upaya terwujudnya kekuat an Hankamnas yang mampu menjaga keutuhan nasional, terpeliharanya kea manan serta terjaminnya stabilitas nasio
b. Mendorong tersusunnya Sistem Pendi dikan Nasional yang dituangkan dalam
nal yang mampu menambpung dina
onal dalam rangka mewujudkan manusia
UU Pokok Pendidikan Nasional yang berorientasi kepada pembangunan nasi Indonesia seutuhnya. Ikut serta mensuk
mika perkembangan bangsa.
melaksanakan Dwi Fungsi ABRI serta
seskan program pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa . c . Berperan aktif dalam meningkatkan usa ha -usaha penggalian serta pelestarian Kebudayaan Nasional, sebagai upaya
yang senantiasa manunggal dengan rak
mempertinggi dan memperkuat Kepri
yat.
badian Bangsa.
h. Memperjuangkan perwujudan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang tangguh secara fisik dan mental, yang
d . Berperan secara aktif dalam usaha-usaha
Sosial Ekonomi
Memperjuangkan agar perkembangan dalam bidang ekonomi disemua sektor menuju
terwujudnya kondisi-kondisi sebagai beri kut :
a. Kehidupan ekonomi dengan taraf per
kembangan yang cukup tinggi, berke adilan sosial dan merata di seluruh ta
nah air serta mampu memelihara sta bilitas nasional.
b. Kekuatan ekonomi nasional yang saling mengisi dan saling menunjang antara sektor pemerintah , koperasi dan swasta.
pembinaan dan pengembangan generasi muda sebagai generasi penerus cita -cita perjuangan bangsa dengan turut menciptakan iklim yang sehat yang
memungkinkan kreativitas generasi muda berkembang secara wajar dan bertang gung jawab dalam rangka meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara serta partisipasi dalam pembangunan dan kesinambungan cita -cita perjuangan bangsa.
e. Menunjang program peningkatan pera nan wanita dalam rangka pembentukan
dalam
menusia Indonesia seutuhnya dan berpe
rangka perwujudan ketahanan nasional
ran aktif dalam berbagai segi pemba ngunan menuju keluarga sehat dan se jahtera dalam rangka mensukseskan pro
c . Ketahanan
ekonomi
nasional
secara keseluruhan . 3.
diantara
hidup
f. Turut meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai bagian dari usaha meningkatkan kesadaran anggota ma syarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan untuk men
2.
rukun
rangka menjamin kelestarian Pancasila, kestabilan nasional dan pembangunan
Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan
gram Nasic nal.
Yang Maha Esa, Sosial Budaya. a . Turut membina suasana yang memung
kinkan umat beragama dan penganut
BAB – VI PENUTUP
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mengamalkan sebaik -baiknya
ajaran agama dan kepercayaan masing masing dalam mengemban tugas bersama untuk membangun bangsa dan negara . Turut mengembangkan kehidupan ke
agamaan dan kepercayaan terhadap Tu han Yang Maha Esa , sehingga terbina
Keberhasilan dalam melaksanakan program umum organisasi ini tergantung dari partisipasi seluruh warga Golongan Karya dalam men jalankan tugas masing-masing. Program Umum ini dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya dengan seluruh jajaran orga nisasinya del. an koordinasi Dewan Pembina
121
di tingkat Pusat, Dewan Pertimbangan di Da-
3.
Kesatuan dan persatuan bangsa semakin
erah Tingkat 1 dan Dewan Penasehat Pusat di Daerah Tingkat II. Dalam rangka itu Golo-
dimantapkan dengan lebih meningkatkan pemasyarakatan ideologi Pancasila melalui
ngan Karya berusaha menggerakkan masya-
P-4.
meningkatkan terwujudnya
rakat dan lebih
kerjasama antara Pemerintah dan rakyat demi
pensuksesan Pembangunan Nasional sebagai 4. Golongan Karya dapat memenangkan Pe pengalaman Pancasila sehingga : 1.
milihan Umum 1987 yang diselenggarakan
Pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan stabilitas nasional yang didukung oleh ketahanan nasional sema kin mantap .
secara langsung, umum , bebas dan rahasia
mensukseskan Sidang Umum MPR 1988 demi kesinambungan pembangunan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara dan
yang berdasarkan Pancasila. 2.
Pembangunan nasional dapat dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah yang bersih berwibawa disertai dengan penga
dan
wasan yang effektif.
Ditetapkan di : Jak a r t a. Pada tanggal
: 24 Oktober 1983 .
MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA 1983 . PIMPINAN M. PANGGABEAN
>
R. SUKARDI
Wakil Ketua
DAVID NAPITUPULU
Sekretaris
H. ACHMADI
>
Anggota
H. MAS SUKARDI
Anggota
H.M. ARSYAD . B
Anggota
H. RACHMATULLAH
>
NY . E.N. SUDHARMONO H. DR. SUHARDIMAN , SE
>
C thumouler
Lucaws Illand
Anggota Anggota
.
Nannes
Ketua
Aleanahaal
Anggota
raw 132
KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA NOMOR : VII / MUNAS III/ GOLKAR/1983
Tentang
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN DEWAN PIMPINAN PUSAT GOLONGAN KARYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA
Menimbang
: 1. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya yang dipilih oleh oleh Musyawarah Nasional merupakan badan pelaksana tertinggi yang bersifat kolektif dalam melaksanakan kebijaksanaan umum organisasi berkewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban pada Musyawarah Nasional.
2. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya periode masa bhakti 1978 - 1983 telah menyampaikan pertanggung jawaban pada Musyawarah Nasional dalam Rapat Paripuma ke II Musyawarah Nasional III Golongan Karya pada tanggal 20 Oktober 1983 .
3. Bahwa setelah mempelajari secara mendalam laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya sebagaimana di maksud diatas, Musyawarah Nasional III Golongan Karya berke
yakinan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya telah ber usaha secara maksiinal untuk melaksanakan Program Umum Go longan Karya berdasarkan Ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga dalam rangka mewujudkan cita -cita perjoangan Golongan Karya.
4. Bahwa berhubung dengan itu untuk memberikan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Pusat Golongan Kar ya sebagaimana dimaksud diatas, maka dipandang perlu untuk me netapkan Keputusan Musyawarah Nasional III Golongan karya tentang Laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya. Mengingat
: 1. Keputusan Musyawarah Nasional II Golongan Karya Nomor : VI / MUNAS-II /GOLKAR/ 1978 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golongan Karya.
2. Keputusan Musyawarah Nasional Golongan Karya Nomor : VII / MUNAS - II /GOLKAR / 1978 tentang Program Umum Organisasi Golongan Karya. 3. Keputusan Musyawarah Nasional II Golongan Karya Nomor : XIII/
MUNAS II /GOLKAR/ 1978 tentang Keputusan Formatur Musya warah Nasional II Golongan Karya tentang Komposisi dan Persona lia Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya .
133
4. Keputusan Musyawarah Nasional II Golongan Karya Nomor: XIV / MUNAS II/GOLKAR 1978 tentang Pemberian Mandat Penuh kepada Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya untuk mengangkat Ketua Departemen dan melengkapi Personalia Departemen . 5. Keputusan Musyawarah Nasional III Golongan Karya Nomor: II/ MUNAS III/GOLKAR/ 1983 tentang Peraturan Tata Tertib Musya warah Nasional III Golongan Karya.
Memperhatikan : 1. Laporan Pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya dalam Rapat Paripurna ke II Musyawarah Nasional III Go longan Karya pada tanggal 20 Oktober 1983 . 2. Hasil Permusyawaratan dalam Komisi C Musyawarah Nasional III Golongan Karya yang ditugasi membahas dan menilai Laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya.
3. Putusan Rapat Paripurna ke VI Musyawarah Nasional III Golo.igan
Menetapkan
Karya pada tanggal 24 Oktober 1983 . MEMUTUSKAN : : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KAR YA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN DEWAN PIMPINAN PUSAT GOLONGAN KARYA .
PERTAMA
: Menerima baik Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya masa bhakti 1978 - 1983 yang disampaikan pada Rapat Paripuma ke II Musyawarah Nasional III Golongan Karya pada tanggal 20 Oktober 1983 .
KEDUA
: Mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya masa bhakti 1978 – 1983 atas pengabdiannya.
KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan . Ditetapkan di : Jakarta. Pada tanggal : 24 Oktober 1983 . MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA PIMPINAN
M.
fausses سرا
Ketua
PANGGABEAN
Wakil Ketua
R. SUKARDI
tunnuler DAVID NAPITUPULU
Sekretaris
H. ACHMADI
Anggota
H. MAS SUKARDI
Anggota
H.M. ARSYAD B. H. RACHMATULLAH
134
>
Anggota Anggota
NY . E.N. SUDHARMONO
, Anggota
H. DR . SUHARDIMAN , SE
; Anggota
Polics
h c bacansinal
Th
er st MaBl a Farr
KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA NOMOR : VIII MUNAS III/GOLKAR / 1983
Tentang PERNYATAAN POLITIK GOLONGAN KARYA DENGAN RAHMAT TUNAH YANG MAHA ESA MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA
Menimbang
: 1. Bahwa Golongan Karya sebagai kekuatan sosial politik pengemban hakekat Orde Baru yang dijiwai oleh semangat karya dan kekaryaan dan berorientasi pada pembaharuan dan pembangunan sebagai
pengamalan Pancasila mempunyak tanggung jawab sejarah untuk menjawab tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pembangunan Nasional.
2. Bahwa menyongsong pelaksanaan Repelita IV sebagai kerangka landasan menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur ber dasarkan Pancasila maka perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dengan meningkatkan usaha -usaha memperbaiki kesejahteraan rakyat, lahir maupun bathin , mendorong pembagian pendapatan yang makin merata serta memperluas kesempatan kerja . 3. Bahwa untuk itu stabilitas nasional perlu semakin dimantapkan dengan terus menerus mengusahakan semakin kokohnya persatuan
dan kesatuan bangsa, tegaknya hukum dan semakin mantappnya demokrasi Pancasila .
4. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan Keputusan Musya warah Nasional III Golongan karya tentang Pernyataan Politik Golongan Karya.
Mengingat
: 1 Keputusan Musyawarah Nasional III Golongan Karya Nomor: II/ MUNAS III/GOLKAR /1983 tentang Peraturan tata Tertib Musya warah Nasional III Golongan Karya ;
2. Keputusan Musyawarah Nasional III Golong in Karya Nomor : V/
MUNAS III/GOLKAR / 1983 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,Golongan Karya. 3. Keputusan Musyawarah Nasional III Golong in karya Nomor : VI/ MUNAS III/GOLKAR / 1983 tentang Progr..m Umum Golongan Karya. Mernperhatikan
: 1. Permusyawaratan dalam Musyawarah Nasional III Golongan karya yang membahas Rancangan Keputusan Musyawarah Nasional III Golongan Karya tentang Pernyataan Politik Golongan Karya.
2. Putusan Rapat Paripurna ke VI Musyawarah Nasional III Golongan Karya tanggal 24 Oktober 1983 ;
135
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KAR YA TENTANG PERNYATAAN POLITIK GOLONGAN KARYA .
PERTAMA
: Pernyataan Politik Golongan Karya secara lengkap dan terperinci adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
KEDUA
satu kesatuan tak terpisahkan dengan Keputusanini. : Pernyataan Politik sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Keputusan ini merupakan sikap politik Golongan Karya yang dijadi kan pedoman perjuangan seluruh anggota, kader-kader dan jajaran organisasi Golongan Karya dalam menghadapi masalah -masalah pokok pembangunan pada tahapan sekarang ini.
KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
Ditetapkan di : Jakarta. Pada tanggal
: 24 Oktober 1983 .
MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA PIMPINAN M.
Ketua
PANGGABEAN
R. SUKARDI
Wakil Ketua
DAVID NAPITUPULU
Sekretaris
H. ACHMADI
paupee
e h tingular 원 cas
, Anggota Anggota
H. MAS SUKARDI
V
136
H.M. ARSYAD . B
>
H. RACHMATULLAH
, Anggota
NY'E.N . SUDHARMONO
, Anggota
H. DR . SUHARDIMAN , SE
, Anggota
Anggota
Treanalnas te Da ma Vraan
PERNYATAAN POLITIK
MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA 1983
Dengan rahmat Tuhan Yang maha Esa,
tokoh perorangan mengharapkan perlunya di
Musyawarah Nasional III Golongan Karya, teruskan peranan kepeloporan Golongan Karya. mempelajari dengan seksama sambutan Presiden Soeharto , laporan Dewan Pembina Golongan Karya laporan pertanggungjawaban Dewan Dengan mengkaji berbagai harapan , pen
Pimpinan Pusat Golongan Karya , sambutan un- dapat dan aspirasi tersebut dan memperkirakan
sur Keluarga Besar Golongan Karya serta seluruh perkembangan yang mungkin terjadi dalam bahan dan segala pendapat yang disampaikan dalam Musyawarah Nasional III Karya, yang
kurun waktu mendatang Musyawarah Nasional III Golongan Karya dengan ini menyampaikan
berlangsung di Jakarta dari tanggal 20 sampai Pernyataan Politik sebagai berikut : dengan tanggal 25 Oktober 1983 . Isi dan jiwa sambutan Presiden Soeharto telah menggugah Musyawarah Nasional III
Golongan Karya untuk mendalami masalah masalah yang hakiki yang menyangkut keber adaan Golongan Karya dalam perjalanan sejarah
bangsa pada khususnya , serta pembangunan politik nasional dalam kehidupan bernegara pada umumnya dan merupakan pedoman idiil yang menjiwai perjuangan Golongan Karya dalam menghadapi tantangan -tantangan dimasa
UMUM
Golongan Karya sebagai kekuatan sosial politik pengemban cita -cita perjuangan Orde Baru, yang dijiwai oleh semangat pembaharuan dan pembangunan , memikul tanggung jawab sejarah untuk mengamankan , mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 secara murni dan konse kuen , guna mewujudkan cita -cita Proklamasi
mendatang .
Musyawarah Nasional III Golongan Karya menerima serta menyambut baik saran -saran Dewan Pembina bagi pengembangan organisasi dan penyusunan kebijakan Golongan karya dimasa yang akan datang, yang dituangkan dalam Program Umum Golongan karya 1983 1988 .
Musyawarah Nasional III Golongan Karya
masa bhakti 1978 - 1983 , dan akan menjadikan pengaiaman organisasi selama kurun waktu itu , untuk bekal peningkatan kiprah Golongan Karya iasa yang akan datang .
17 Agustus 1945 , yaitu masyarakat adil dan makmur material - spiritual berdasarkan Panca sila .
Sesuai dengan hakekat Golongan Karya
sebagai pelopor pembaharuan dan pemba ngunan , Golongan Karya menegaskan kembali keberadaannya sebagai organisasi sosial politik dengan stelsel keanggotaan aktif yang meng andalkan kelangsungan hidup serta pengemba ngan organisasinya melalui sistem pembinaan kader yang teratur dan berencana.
Golongan Karya menegaskan bahwa hu bungan dengan organisasi kemasyarakatan dan
Sambutan dari unsur Keluarga Besar Golongan karya serta pendapat yang disampaikan oleh seluruh peserta dari daerah , organisasi-organisasi kemasyarakatan dilingkungan Keluarga Besar Golongan karya dan tokoh-
profesi/ fungsional dalam
lingkungan keluarga
besar Golongan karya, tetap dijalin berhasar
kan persamaan cita -cita , kehendak dan program karya dan kekaryaan demi tercapainya tujuan nasional .
137
PANCASILA ASAS
SEBAGAI
SATU
SATUNYA
Pancasila , baik sebagai pandangan hidup bangsa maupun sebagai dasar negara , memper
Sehubungan dengan itu Golongan Karya mengajak semua kekuatan sosial politik dan segenap organisasi kemasyarakatan yang ada untuk dengan penuh kesadaran dan tidak ragu
kuat persatuan dan kesatuan bangsa yang mem
ragu menerima dan melaksanakan Pancasila
punyai berbagai keanekaragaman , sehingga me-
sebagai satu -satunya asas, karena hanya dengan
mungkinkan dikukuhkannya hakekat kebangsaan Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika.
satu asas Pancasila itulah eksistensi setiap or
ganisasi dengan segala keragaman corak dan
Dalam rangka merampungkan pemantapan
programnya akan terjamin dan diayomi dalam
Pancasila sebagai dasar negara , ideologi nasional
suasana persatuan dan kekeluargaan bangsa
dan pandangan hidup serta kepribadian bangsa, Golongan Karya dengan seluruh jajaran keluar ga besar-nya dengan penuh keyakinan demi ko
Indonesia, dan dengan demikian pembangunan nasional benar-benar merupakan pengamalan Pancasila.
kohnya persatuan dan kesatuan bangsa sejak semula telah melaksanakan dengan konsekuen
landasan hukum yang lebih mantap bagi per
Pancasila sebagai satu -satunya asas perjuangannya , karena Pancasila merupakan dorongan utama kelahiran Golongan karya.
Dengan demikian Golongan karya mene gaskan bahwa setiap usaha untuk menegakkan ideologi lain di luar Pancasila , adalah penging karan terhadap hakekat kebangsaan Indonesia dan wajib gigih dilawan wh Colongan Karya ,
Untuk menentukan arah serta memberikan kembangan kehidupan politik dan kemasyaraka
tan di waktu mendatang , sebagai bagian yang penting dalam meletakkan kerangka dasar pem bangunan nasional, Golongan Karya bertekad menyempurnakan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golong an Karya serta mewujudkan Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan .
dan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila di segala bidang kehidupan
MENYONGSONG RENCANA PEMBANGUN
bangsa.
AN LIMA TAHUN KE IV
Oleh karena itu MUNAS III Golongan Karya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organi-
netapkan bahwa di dalam Pelita IV harus diu sahakan terciptanya kerangka landasan yang
Majelis Permusyawaratan Rakyat telah me
sasi, menjunjung Ketetapan Majelis Permusya-
akan dimantap kan lagi di dalam Pelita V, se
waratan Rakyat yang telah menetapkan Panca-
hingga dalam Felita VI nanti bangsa Indonesia sudah benar-benar dapat tinggal landas memacu pembangunan menuju terwujudnya masyarakat
sila sebagai satu -satunya asas bagi semua ke-
kuatan sosial politik . Penetapan Pancasila sebagai satu-saiunya asas bagi semua kekuatan adil dan makmur sejahtera lahir dan batin ber konsekuensii logis logis dasarkan Pancasila. sosial politik merupakan konsekuens dan Golongan karya sepenuhnya menyadari prasyarat bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila . bahwa pembangunan nasional telah membawa Sejak tahun 1978 melalui rangkai pema hasil-hasil yang dapat dinikmati rakyat banyak , Peng menegaskan ba'wa usaha-usaha terencana dan syarakatan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila telah semakin tumbuh kesa
daran masyarakat tentang kebenaran dan pe ranan Pancasila , yang mampu memayungi ke anekaragaman berbagai organisasi kemasyarakatan sesuai dengan coraknya masing-masing. Golongan Karya percaya bahwa pengalaman
terarah serta yang berkesinambungan akan se makin diperlukan untuk menghadapi tantangan permasalahan yang semakin kompleks . Keberhasilan pembangunan telah pula me nimbulkan tuntutan rakyat yang semakin me
ningkat, untuk pemenuhan kebutuhan kua:
positif ini akan tercermin dalam Keputusan · litatif seperti pengembangan Demokrasi Panca
yang akan diambil oleh organisasi -organisasi kemasyarakatan di masa datang , sehingga men-
kehidupan kerokhanian yang semuanya mem
dorong terwujudnya Pancasila sebagai satu -satunya asas dalam kehidupan kemasyarakatan .
litik, ekonomi , sosial budaya dan pertahanan
138
sila, jaminan kepastian hukum , keadilan dan punyai dampak terhadap perkembangan po
keamanan negara.
Karenanya Golongan Karya bertekad untuk senantiasa menyerap dan menghayati aspirasi rakyat, menyalurkan dan memperjuangkannya dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam rangka mensukseskan Pelita IV yang akan berlangsung dalam suasana penuh
dengan kesulitan dan tantangan , Golongan Karya bertekad untuk mendorong terwujudnya
dukungan kreatif masyarakat melalui kegiatan masyarakat yang berswadaya dan berswakarsa.
Golongan Karya sejak semula memper . juangkan terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang memang didambakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Dalam rangka itu Golongan Karya mendukung usaha -usaha baik untuk meningkatkan kemampuan dan kesejah
teraan aparatur negara , maupun meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap oknum oknum aparatur yang melakukan tercela dan melanggar hukum. Golongan Karya akan me ningkatkan peranannya dalam melaksanakan "social control" yang obyektif dan efektif,
PENDIDIKAN DAN KETENAGAKERJAAN . untuk memperlancar usaha Pemerintah dalam Dalam rangka menjamin kesinambungan
memberantas perbuatan -perbuatan tercela se
pembangunan nasional jangka panjang, salah
perti korupsi, pungli, pemborosan dan lain
satu modal nasional utama adalah sumber daya lain- yang merupakan faktor penghambat ke manusia Indonesia sendiri yang harus dikem bangkan secara utuh, sehingga upaya mening katkan mutu sumber daya manusia harus diarah
lancaran pembangunan .
kan
REGENERASI.
untuk
mewujudkan manusia
Indonesia
yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tangguh , cakap, cerdas, bermoral Pancasila serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas segala -galanya. Dalam hal ini
Golongan Karya berpendapat bahwa de wasa ini proses pelestarian perjuangan bangsa telah berlangsung lengan semangat pengabdi an disertai dengan peningkatan ideologis, in
Golongan Karya menegaskan bahwa pemba- telektual, moral maupun teknis dalam meng ngunan Indonesia yang menitik beratkan pem- hadapi tantangan yang akan dihadapi di masa bangunan ekonomi adalah dalam rangka me ningkatkan derajat dan martabat manusia Indonesia. Peningkatan mutu sumber daya ma-
nusia seutuhnya, serta yang dilaksanakan secara adil dan merata mencakup segenap lapisan masyarakat termasuk kaum wanita, akan merupakan sumbangan yang tak ternilai dalam
rangka mencapai sasaran -sasaran pembangunan nasional, sekaligus merupakan kunci pemecah an masalah ketenagakerjaan , yang dimasa men
datang. Untuk itu secara bertahap perlu dikem bangkan suasana yang lebih memungkinkan tumbuhnya prakarsa, daya cipta , kepercayaan kepada diri sendiri serta rasa tanggung jawab yang lebih besar ci kalangan generasi muda. Selain itu juga diperlukan langkah -langkah untuk meningkatkan ketertiban generasi muda dalam kegiatan pembangunan .
Dalam semangat itulah proses regenerasi
datang semakin perlu ditangani secara sungguhsungguh sejalan dengan usaha -usaha untuk me-
kita laksanakan bersama. Proses alih generasi
mecahkan masalah -masalah penciptaan lapangan kerja dan kependudukan .
harus menjamin kelestarian Pancasila dan UUD 1945 serta kesinambungan pembangunan. De
Menyadari pentingnya peranan pendidikan
ngan menyadari bahwa Generasi Pembebas
nasional dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia , Golongan Karya bertekad mem-
Angkatan 45 sudah mendekati waktu untuk merampungkan tug is sejarahnya dalam mele
perjuangkan terwujudnya satu sistim pendidikan
takkan landasan pembangunan masyarakat yang adil dan makmur, dan demi terjaminnya kesi
nasional yang dapat menjawab kebutuhan dan
tuntutan pembangunan nasional sekaligus me ngangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia.
nambungan pembangunan maka Golongan Kar ya harus menyiapkan kader-kader bangsa yang tangguh di segala bidang dan tingkatan serta memberikan kesempatan yang luas kepada
PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BER-
kader-kader generasi muda yang telah siap dan
WIBAWA .
memenuhi syarat.
139
DWI FUNGSI ABRI DAN KEMANUNGGAL-
oleh Pemerintah selama ini adalah tepat dan
AN ABRI DENGAN RAKYAT
oleh karena itu perlu diteruskan khususnya ;
Golongan Karya sebagai kekuatan sosial politik yang tidak dapat dipisahkan dari Pan casila dan Undang -Undang Dasar 1945 tanpa ragu -ragu menegaskan bahwa Dwi fungsi ABRI merupakan bagian penting bagi tegak dan ber kembangnya demokrasi pancasila.
ningkatkan ketahanan di wilayah Asia Tenggara ;
Dalam hubungan ini Golongan Karya berpen
- berjoang secara gigih dan konsekuen
dapat agar ABRI terus mengefektifkan fungsi
untuk membela hak -hak yang sah dari negara -negara atau rakyat yang dilang gar kedaulatan dan kemerdekaannya seperti Kampuchae, Afganistan , Rakyat
terus membina kekokohan ASEAN un
tuk
nya sebagai stabilisator dan dinamisator baik
dalam lembaga-lembaga legislatif maupun dalam kehidupan sosial politik pada umumnya .
menciptakan stabilitas dan me
Palestina dan lain -lain .
Dalam rangka itu Golongan karya me
berusaha secara sungguh -sungguh untuk
nyambut baik dan menghargai usaha -usaha ABRI untuk meneruskan , mengembangkan dan memantapkan kemanunggalan ABRI dengan Rakyat dan menolak usaha -usaha yang men coba memisahkan ABRI dengan Rakyat. Sejarah perjuangan bangsa kita menunjukkan bahwa segala tantangan dan cobaan yang dihada-
memperjuangkan tata ekonomi dunia yang lebih adil bagi negara-negara yang sedang membangun . Oleh karena itu pilihan nasional kita adalah
menciptakan kerangka landasan pembangunan nasional untuk dapat tumbuh dan berkembang
pi oleh bangsa kita selalu dapat diatasi karena
dengan kekuatan sendiri, di dalam dunia yang
adanya kemanunggalan ABRI dengan Rakyat, Dalam kemanunggalan ABRI dengan Rakyat
semakin kompleks , saling tergantung dan tidak menentu , sebagai bangsa yang bersatu , merde
itu , Golongan Karya yakin bangsa Indonesia
ka dan berdaulat.
akan dapat menghadapi dan mengatasi segala tantangan , ancaman ataupun cobaan yang mungkin terjadi di masa mendatang.
KEWASPADAAN NASIONAL .
Ancaman , hambatan dan gangguan dalam
segala bentuk dan manifestasinya baik dari POLITIK LUAR NEGERI .
Suatu periode sejarah baru sedang dialami bangsa-bangsa di dunia yaitu suatu situasi dunia
yang saling berketergantungan dengan segala kemungkinan dan permasalahannya serta dalam suasana dunia yang masih serba tidak menentu , seperti masih timpangnya tata ekonomi dunia , berlanjutnya perlombaan persenjataan dan pere butan pengaruh negara-negara besar, antara lain
seperti
terlihat
dalam
konflik konflik
yang terjadi di Kampuchae , Afganistan dan Timur Tengah .
dalam maupun dari luar, seperti sisa-sisa G - 30 - S/ PKI serta bentuk subversi dari golongan eks trim lainnya perlu mendapat perhatian , kewas padaan dan penanggulangan secara terus mene rus .
Disadari sepenuhnya adanya kerawanan
kerawanan dalam tubuh bangsa Indonesia, seperti masih adanya sisa- sisa cara berfikir G-30-S/PKI , orde lama dan ekstrim lainnya yang tidak sesuai dengan dasar dan asas Pancasila. Sementara itu meningkatnya penyalah
gunaan narkotika , tindak kejahatan yang meng
Semuanya itu menghadapkan bangsa Indo
ganggu keamanan dan ketertiban masyarakat
nesia pada berbagai perkembangan yang bersi fat kompleks dan saling mempengaruhi. Bangsa
dan lain-lainnya mempunyai dampak terhadap
Indonesia tidak mau menjadi sasaran permainan kekuatan -kekuatan dunia , sehingga akan kehi-
Oleh karena itu Golongan karya menye
ketahanan nasional .
langan persatuan , kemerdekaan dan kedalutannya . Oleh karena itu Golongan Karya berpen-
rukan kepada seluruh warga Golongan Karya khususnya dan seluruh lapisan masyarakat pada umumnya untuk terus menerus mening
dapat bahwa politik luar negeri yang diambil
katkan kewaspadaan di segala bidang, mem
0
-
perkokoh persatuan dan kesatuan , mening katkan amal kerja keras, senantiasa takwa kepa
cita bangsa Indonesia. Akhirnya pada kesempatan ini Golongan
da Tuhan Yang Maha Esa, serta menghimbau agar pemerintah melanjutkan langkah -langkah dalam menanggulangi ancaman , hambatan dan gangguan tersebut agar pembangunan nasional
Karya ingin pula menyampaikan segala rasa terima kasih dan penghargaan kepada seluruh rakyat Indonesia, yang bersama dengan Golo ngan Karya terus mempertahankan semangat perjuangan kebangsaan yang tinggi dan pantang menyerah, rela berkorban demi tercapainya
dapat berjalan dengan lancar dan ketahanan
nasional tetap terpelihara. Demikianlah Pernyataan Politik Munas III Golongan Karya yang disampiakan kepada seluruh rakyat dan segenap bangsa Indonesia dengan tekad dan janji : kerja keras dan me ngabdi kepada rakyat untuk mewujudkan cita
cita -cita kebangsaan kita . Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mem
berkahi perjoangan Golongan Karya dan selu ruh bangsa Indonesia.
Jakarta , 24 Oktober 1983 .
MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA
PIMPINAN,
DangosesR ! M.
PANGGABEAN
, Ketua
:
R. SUKARDI
Wakil Ketua :
DAVID NAPITUPULU
Sekretaris
:
H. ACHMADI
Anggota
:
H. MAS SUKARDI
, Anggota
H.M. ARSYAD B.
Anggota
H. RACHMATULLAH
Anggota
NY. E.N. SUDHARMONO
Anggota
H. DR . SUHARDIMAN , SE
; Anggota
:
:
Khi Ayidapuin
hicier
land Re ce na s na
Tuja re wa
141
DWI FUNGSI ABRI DAN KEMANUNGGALAN ABRI DENGAN RAKYAT
oleh Pemerintah selama ini adalah tepat dan oleh karena itu perlu diteruskan khususnya ;
Golongan Karya sebagai kekuatan sosial politik yang tidak dapat dipisahkan dari Pan casila dan Undang -Undang Dasar 1945 tanpa ragu - ragu menegaskan bahwa Dwi fungsi ABRI merupakan bagian penting bagi tegak dan ber
- terus membina kekokohan ASEAN un
tuk menciptakan stabilitas dan me ningkatkan ketahanan di wilayah Asia Tenggara ;
kembangnya demokrasi pancasila.
Dalam hubungan ini Golongan Karya berpen-
- berjoang secara gigih dan konsekuen
dapat agar ABRI terus mengefektifkan fungsi
untuk membela hak -hak yang sah dari negara -negara atau rakyat yang dilang gar kedaulatan dan kemerdekaannya seperti Kampuchae , Afganistan , Rakyat
nya sebagai stabilisator dan dinamisator baik dalam lembaga-lembaga legislatif maupun dalam kehidupan sosial politik pada umumnya . Dalam rangka itu Golongan karya me nyambut
Palestina dan lain - lain .
- berusaha secara sungguh -sungguh untuk
baik dan menghargai usaha-usaha
memperjuangkan tata ekonomi dunia yang lebih adil bagi negara-negara yang
ABRI untuk meneruskan , mengembangkan dan
memantapkan kemanunggalan ABRI dengan Rakyat dan menolak usaha -usaha yang men coba memisahkan ABRI dengan Rakyat. Sejarah perjuangan bangsa kita menunjukkan bahwa segala tantangan dan cobaan yang dihada-
sedang membangun .
Oleh karena itu pilihan nasional kita adalah menciptakan kerangka landasan pembangunan nasional untuk dapat tumbuh dan berkembang
pi oleh bangsa kita selalu dapat diatasi karena adanya kemanunggalan ABRI dengan Rakyat, Dalam kemanunggalan ABRI dengan Rakyat
dengan kekuatan sendiri, di dalam dunia yang semakin kompleks , saling tergantung dan tidak
itu , Golongan Karya yakin bangsa Indonesia
ka dan berdaulat .
akan dapat menghadapi dan mengatasi segala tantangan , ancaman ataupun cobaan yang mung-
KEWASPADAAN NASIONAL .
kin terjadi di masa mendatang .
POLITIK LUAR NEGERI .
Suatu periode sejarah baru sedang dialami bangsa -bangsa di dunia yaitu suatu situasi dunia yang saling berketergantungan dengan segala kemungkinan dan permasalahannya serta dalam suasana dunia yang masih serba tidak menentu ,
seperti masih timpangnya tata ekonomi dunia, berlanjutnya perlombaan persenjataan dan pere butan pengaruh negara-negara besar, antara lain seperti terlihat dalam konflik konflik yang terjadi di Kampuchae , Afganistan dan Ti-
menentu , sebagai bangsa yang bersatu , merde
Ancaman , hambatan dan gangguan dalam segala bentuk dan manifestasinya baik dari dalam maupun dari luar, seperti sisa -sisa G - 30 -S/ PKI serta bentuk subversi dari golongan eks trim lainnya perlu mendapat perhatian , kewas padaan dan penanggulangan secara terus mene rus .
Disadari sepenuhnya adanya kerawanan
kerawanan dalam tubuh bangsa Indonesia , seperti masih adanya sisa -sisa cara berfikir G -30-S/PKI , orde lama dan ekstrim lainnya yang
tidak sesuai dengan dasar dan asas Pancasila. Sementara itu meningkatnya penyalah
mur Tengah .
gunaannarkotika, tindak kejahatan yang meng
Semuanya itu menghadapkan bangsa Indo nesia pada berbagai perkembangan yang bersi fat kompleks dan saling mempengaruhi. Bangsa
ganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dan lain -lainnya mempunyai dampak terhadap
Indonesia tidak mau menjadi sasaran permainan kekuatan -kekuatan dunia , sehingga akan kehi-
Oleh karena itu Golongan karya menye
langan persatuan , kemerdekaan dan kedalutannya. Oleh karena itu Golongan Karya berpendapat bahwa politik luar negeri yang diambil
ketahanan nasional.
rukan kepada seluruh warga Golongan Karya khususnya dan seluruh lapisan masyarakat pada umumnya untuk terus menerus meni katkan kewaspadaan di segala bidang
perkokoh persatuan dan kesatuan, mening- cita bangsa Indonesia. katkan amal kerja keras, senantiasa takwa kepa
Akhirnya pada kesempatan ini Golongan da Tuhan Yang Maha Esa, serta menghimbau Karya ingin pula menyampaikan segala rasa
agar pemerintah melanjutkan langkah -langkah
terima kasih dan penghargaan kepada seluruh
dalam menanggulangi ancaman , hambatan dan gangguan tersebut agar pembangunan nasional
rakyat Indonesia, yang bersama dengan Golo
ngan Karya terus mempertahankan semangat
dapat berjalan dengan lancar dan ketahanan
perjuangan kebangsaan yang tinggi dan pantang
nasional tetap terpelihara. Demikianlah Pernyataan
menyerah, rela berkorban demi tercapainya Politik Munas
cita -cita kebangsaan kita .
III Golongan Karya yang disampiakan kepada Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mem seluruh rakyat dan segenap bangsa Indonesia
dengan tekad dan janji : kerja keras dan me ngabdi kepada rakyat untuk mewujudkan cita
berkahi perjoangan Golongan Karya dan selu ruh bangsa Indonesia.
Jakarta , 24 Oktober 1983 .
MUSYAWARAH NASIONAL III
GOLONGAN KARYA
PIMPINAN,
M.
PANGGABEAN
, Ketua
R. SUKARDI DAVID NAPITUPULU
Wakil Ketua :
>
Sekretaris
H. ACHMADI
, Anggota
H. MAS SUKARDI
, Anggota
H.M. ARSYAD B.
, Anggota
Dangoses以 tAvh i。dapun Bacial :
land Th
H. RACHMATULLAH
Anggota
NY . E.N. SUDHARMONO
, Anggota
H. DR. SUHARDIMAN , SE
; Anggota
Recentes Vraaron
141
KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA NOMOR : IX / MUNAS III / GOLKAR / 1983
Tentang PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PARA " PINISEPUH ' GOLONGAN KARYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .
MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA
Menimbang
: 1. Bahwa Musyawarah Nasional III yang merupakan pemegang ke kuatan tertinggi organisasi dan pelaksana kedaulatan anggota,
telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 20 sampai de ngan 25 Oktober 1983 di Jakarta;
2. Bahwa perjuangan serta perkembangan organisasi Golongan Karya yang telah dicapai sampai tahap dewasa ini adalah berkat jasa-jasa, kewibawaan dan pengabdian secara berkesinambungan dari para
pejuang dan tokoh-tokoh Golongan Karya yang merupakan para ” Pinisepuh " Golongan Karya; 3. Bahwa kepada para " Pinisepuh " tersebut di atas GOLKAR perlu memberikan penghargaan atas jasa dan pengabdiannya ; 4. Bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan Keputusan Musyawarah Nasional III Golongan Karya tentang Pemberian Penghargaan ke pada para ” Pinisepuh ” Golongan Karya .
Mengingat
: 1. Keputusan Musyawarah Nasional III Golongan Karya Nomor : 11 / MUNAS III /GOLKAR/ 1983 tentang Peraturan Tata Tertib Musya warah Nasional III Golongan Karya;
2. Keputusan Musyawarah Nasional III Golongan Karya Nomor : V/ MUNAS III/GOLKAR/ 1983 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golongan Karya.
Memperhatikan : 1. Permusyawaratan dalam Musyawarah Nasinal III Golongan Karya.. 2. Putusan Rapat Paripurna ke VI Musyawarah Nasional III Golongan
Karya tanggal 24 Oktober 1983 . MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KAR YA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PARA " PINISEPUH ” GOLONGAN KARYA .
PLRTAMA
: Menugaskan kepada Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya masa bhakti 1983 - 1988 untuk memberikan penghargaan kepada para
“ PINISEPUH ” Golongan Karya.
142
KEDUA
: Hal-hal yang berkaitan dengan pemberian penghargaan sebagaimana tersebut pada diktum Pertama Keputusan ini agar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Organisasi.
KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
Ditetapkan di : Jakarta. Pada tanggal : 24 Oktober
1983 .
MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA 1983 . PIMPINAN
" panses
M. PANGGABEAN
Ketua
R. SUKARDI
Wakil Ketua
DAVID NAPITUPULU
Sekretaris
H. ACHMADI
Anggota
H. MAS SUKARDI
Anggota
H.M. ARSYAD B >
Anggota
>
Anggota
>
Anggota
H. RACHMATULLAH NY.E.N. SUDHARMONO
H. DR. SUHARDIMAN , SE
Anggota
Fun thingsjoule
Bricus3
lTeBolcainnsg tnah a z r B ann
143
KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA NOMOR : X / MUNAS III / GOLKAR / 1983
Tentang PENETAPAN KETUA DEWAN PEMBINA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MEHA ESA, MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA
Menimbang
: 1. Bahwa Musyawarah Nasional Golongan Karya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi berwenang memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pembina Golongan Karya;
2. Bahwa Ketua Dewan Pembina Golongan Karya sebagai mana di maksud di atas diberi wewenang dan mandat penuh untuk me nyusun komposisi dan personalia Dewan Pembina Golongan Karya;
3. Bahwa Saudara Soeharto telah memenuhi persyaratan dan di mufakati secara bulat oleh Musyawarah Nasional III Golongan Karya untuk diangkat menjadi Ketua Dewan Pembina Golongan Karya ;
4. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan keputusan Musya warah Nasional III Golongan Karya tentang Penetapan Ketua Pem bina Golongan Karya.
Mengingat
: 1. Keputusan Musyawarah Nasional III Golongan Karya Nomor: II/ MUNAS III /GOLKAR / 1983 tentang Peraturan Tata Tertib Musya warah Nasional III Golongan Karya.
2. Keputusan Musyawarah Nasional III Golongan Karya Nomor : V / MUNAS III/GOLKAR / 1983 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golongan Karya;
3. Keputusan Musyawarah Nasional III Golongan Karya Nomor : VI/ MUNAS III/GOLKAR/ 1983 tentang Program Umum Golongan Karya.
Memperhatikan
: 1. Permusyawaratan dalam Musyawarah Nasional III Golongan Karya yang membahas Penetapan Ketua Dewan Pembina Golongan Karya; 2. Putusan Rapat Paripurna ke VII Musyawarah Nasional III Golongan Karya 24 Oktober 1983 . MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KAR YA TENTANG PENETAPAN KETUA DEWAN PEMBINA GOLONG AN KARYA .
PERTAMA
: Mengangkat Saudara Soeharto sebagai Ketua Dewan Pembina Golong an Karya.
144
KEDUA
: Ketua Dewan Pembina Golongan Karya sebagaimana dimaksud da lam diktum Pertama Keputusan ini diberi wewenang dan mandat penuh untuk menyusun komposisi dan personalia Dewan Pembina Golongan Karya.
KETIGA
: Masa bhakti Dewan Pembina Golongan Karya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua Keputusan ini adalah 5 ( lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini. : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KEEMPAT
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 24 Oktober 1983 .
MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA PIMPINAN M. PANGGABEAN
Ketua >
R. SUKARDI
Wakil Ketua
DAVID NAPITUPULU
Sekretaris
H. ACHMADI
Anggota
8 .
pause
tingnanle H. MAS SUKARDI
Anggota
H.M. ARSYAD . B
Anggota
H. RACHMATULLAH
Anggota
NY.E.N. SUDHARMONO
Ú. DR . SUHARDIMAN , SE
!
>
>
Plus The
hraerashn
alnal
Anggota Anggota
270
rum
145
KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA NOMOR :: XI / MUNAS III / GOLKAR / 1983
Tentang PEMBENTUKAN FORMATUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA , MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA
Menimbang
: 1. Bahwa untuk menjalankan kebijaksanaan umum Organisasi menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Program Umum Golongan Karya, maka di tingkat Pusat ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya sebagai Pelaksana tertinggi organisasi yang bersifat kolektif.
2. Bahwa Musyawarah nasional sebagai pemegang kekuasaan tertinggi
organisasi berwenang untuk memilih Dewan Pimpinan Pusat Golo ngan Karya.
3. Bahwa untuk melaksanakan pemilihan Dewan Pimpinan Pusat sebagaimana dimaksud di atas Musyawarah Nasional III Golongan Karya membentuk Formatur dengan mandat penuh . 4. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Formatur senantiasa mem perhatikan aspirasi yang hidup dan berkembang dalam Musyawarah Nasional serta berkonsultasi dengan Ketua Dewan Pembina Go longan Karya, sehingga tersusun Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya yang mampu bekerja sama secara serasi, bersatu padu , kuat dan berwibawa serta penuh semangat pengabdian dan perjoangan sebagai pelopor pembaharuan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan cita -cita dan perjoangan Golongan Karya. 5. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan Keputusan Musya warah nasional III Golongan Karya tentang Pembentukan For matur .
Mengingat
: 1. Keputusan Musyawarah Nasional III Golongan Karya Nomor : II/ MUNAS III /GOLKAR/ 1983 tentang Peraturan Tata Tertib Musya warah Nasional III Golongan Karya;
2. Keputusan Musyawarah nasional III Golongan Karya Nomor: V/ MUNAS III/GOLKAR/ 1983 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Keputusan Musyawarah nasional III Golongan Karya Nomor: VI / MUNAS III/GOLKAR/ 1983 tentang Program Umum Golongan Karya.
146
4. Keputusan Musyawarah Nasional III Golongan Karya Nomor: X / MUNAS III/GOLKAR / 1983 tentang Penetapan Ketua Dewan Pembina Golongan karya.
Memperhatikan : 1. Permusyawaratan dalam Musyawarah Nasional III Golongan Karya yang membahas Pembentukan Formatur.
2. Putusan rapat Paripurna ke VII Musyawarah Nasional III Golongan Karya pada tanggal 24 Oktober 1983 . MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KAR
YA TENTANG PEMBENTUKAN FORMATUR . PERTAMA
: Membentuk Formatur yang terdiri dari 5 orang dengan susunan dan personalia sebagai berikut : 1. M. PANGGABEAN
: Ketua merangkap
2. NY . NANI SOEDHARSONO , SH
: Anggota Anggota
3. H. ACHMADI 4. H. MAS SOEKARDI 5. H.M. ARSYAD KEDUA
Anggota
: Anggota
: Anggota
: Formatur sebagaimana dimaksud diktum Pertama Keputusan ini diberikan tugas dengan mandat penuh untuk dan atas nama Musya warah Nasional III Golongan Karya, memilih , menyusun dan mene tapkan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Golongan Kar ya masa bhakti 1983 – 1988 .
KETIGA
: Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua Keputusan ini Formatur wajib berpegang teguh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golongan Karya, berkonsultasi dengan Ketua Dewan Pembina Golongan Karya serta memperhatikan persyaratan -persyaratan bagi Personalia Dewan Pimpinan Pusat Go longan Karya sebagai berikut : Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 . Memiliki jiwa dan semangat pengabdian yang tinggi kepada perjoangan Golongan Karya. Mampu bekerja sama secara kolektif serta mampu meningkatkan dan mengembangkan peranan Golongan Karys sebagai kekuatan Sosial Politik yang tangguh, tanggap dan merakyat pengemban
. 3
1. 2.
4.
hakekat Orde Baru . 5. 6.
Mendapat dukungan dan kepercayaan masyarakat. Menjamin adanya kesinambungan dan peremajaan dalam ke pemimpinan dalam rangka semakin memantapkan organisasi dengan memperhatikan karier politik bagi kader-kader Golong an Karya.
147
KEEMPAT
: Formatur melaporkan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pu
sat Golongan Karya sebagai hasil-hasil pelaksanaan tugasnya sebagai mana dimaksud dalam diktum Kedua Keputusan ini kepada Rapat Paripurna ke VIII Musyawarah Nasional III pada tanggal 25 Oktober 1983 untuk disahkan .
KELIMA
: Tugas Formatur berakhir setelah Susunan dan Personalia Dewan Pim pinan Pusat Golongan Karya disahkan .
KEENAM
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan . Ditetapkan di : Jakarta. Pada tanggal : 24 Oktober
1983 .
MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA
PIMPINAN
148
M. PANGGABEAN
Ketua
:
R. SUKARDI
Wakil Ketua
:
DAVID NAPITUPULU
Sekretaris
H. ACHMADI
Anggota
H. MAS SUKARDI
Anggota
H.M. ARSYAD.B
Anggota
H. RACHMATULLAH
Anggota
NY.E.N. SUDHARMONO
Anggota
:
IA, DR . SULTADRIMAN , SE
Anggota
:
paipset thuidjouler
us 14
us Malnas
ranno
KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA NOMOR : XII /MUNAS III/GOLKAR/ 1983
Tentang PENGESAHAN SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT GOLONGAN KARYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH NASIONAL GOLONGAN KARYA
Menimbang
: 1. Bahwa untuk menjalankan Kebijaksanaan Umum Organisasi me nurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
serta Program Umum Golongan Karya, maka ditingkat Pusat di
tetapkan Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya sebagai pelak sana tertinggi organisasi yang bersifat kolektif. 2. Bahwa Musyawarah Nasional Golongan Karya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berwenang untuk memilih Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya.
3. Bahwa untuk melaksanakan pemilihan Dewan Pimpinan Pusat Golongan karya sebagaimana dimaksud di atas Musyawarah Nasi
onal III Golongan Karya memberikan mandat penuh kepada For matur.
4. Bahwa Formatur telah berhasil menyusun Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya yang mampu bekerja sama secara serasi, bersatu padu, kuat dan berwibawa serta penuh semangat pengabdian
dan perjoangan sebagai pelopor pembaharuan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan cita -cita dan perjoangan Golongan Karya.
5. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan Keputusan Musya warah Nasional III Golongan Karya tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya.
Mengingat
: 1. Keputusan Musyawarah Nasional III Golongan Karya Nomor : II/
MUNAS III/GOLKAR/ 1983 tentang Peraturan Tata Tertib Musya warah Nasional III Golongan Karya ;
2. Keputusan Musyawarah Nasional III Golongan Karya Nomor: V/ MUNAS III/GOLKAR / 1983 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golongan Karya. 3. Keputusan Musyawarah Nasional III Golongan Karya Nomor : VI / MUNAS III/GOLKAR / 1983 tentang Program Umum Golongan Karya;
4. Keputusan Musyawarah Nasional III Golongan Karya Nomor : X/ MUNAS III /GOLKAR/ 1983 tentang Penetapan Ketua Dewan Pembina Golongan Karya.
149
5. Keputusan Musyawarah Nasional III Golongan Karya Nomor : XI / MUNAS III/GOLKAR / 1983 tentang Pembentukan Formatur.
Memperhatikan
: 1. Putusan Formatur tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan
:
Pusat Golongan Karya masa bhkati 1983 – 1988 ; 2. Putusan Rapat Paripurna ke VIII Musyawarah Nasional III Go longan Karya pada tanggal 25 Oktober 1983 . MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KAR YA TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT GOLONGAN KARYA MASA BHAK TI 1983 - 1988 .
PERTAMA
: Mensahkan Keputusan Formatur tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan PUsat Golongan Karya masa bhakti 1983 - 1988 ,
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesa tuan tak terpisahkan dengan Keputusan ini.
: Masa bhakti Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya sebagaimana
KEDUA
dimaksud dalam diktum Pertama adalah lima tahun terhitung sejak
tanggal ditetapkannya keputusan ini. KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan . Ditetapkan di : Ja ka r t a. Pada tanggal : 25 Oktober 1983 . MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA
M. PANGGABEAN R. SUKARDI
, Ketua
:
Wakil Ketua
:
>
M
PIMPINAN
paupeet. he hurrouler
DAVID NAPITUPULU
Sekretaris
H. ACHMADI
; Anggota
H. MAS SUKARDI
, Anggota
H.M. ARSYAD . B
, Anggota
H. RACHMATULLAH
Anggota
NY . E.N. SUDHARMONO
, Anggota
H. DR . SUHARDIMAN , SE
, Anggota
150
:
:
ficuti
Tibotcalnseinal t
Rraan V
KEPUTUSAN FORMATUR
MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA
Tentang SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT GOLONGAN KARYA DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA FORMATUR MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA
Menimbang
.
1.
Bahwa Formatur telah diberi mandat penuh oleh Musyawarah
Nasional III Golongan Karya untuk menyusun dan menetapkan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya. 2.
Bahwa Formatur dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, berkonsul tasi dengan Ketua Dewan Pembina serta memperhatikan per syaratan -persyaratan bagi personalia Dewan Pimpinan Pusat
Golongan Karya. 3.
4.
Bahwa Formatur telah memperhatikan aspirasi yang hidup dan berkembang dalam Musyawarah Nasional III Golongan Karya. Bahwa Formatur telah berhasil menyusun dan menetapkan Susu nan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya masa bak ti 1983 - 1988 .
5.
Bahwa Berhubung dengan itu perlu ditet:ipkan Keputusan For matur Musyawarah Nasional III Golongan karya tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya masa bakti 1983 – 1988.
Mengingat
:
1.
Keputusan Musyawarah Nasional III Golongan Karya Nomor :
II/Munas-III/Golkar/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Musya warah Nasional III Golongan Karya. 2.
Keputusan Musyawarah Nasional III Golongan Karya Nomor : V /Munas-III/Golkar / 1983 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golongan Karya;
3.
Keputusan Musyawarah Nasional III Golongan Karya Nomor :
VI /Munas -III/Golkar /1983 tentang Program Umum Golongan Kayra :: 4.
Keputusan Musyawarah Nasional III Golongan Karya Nomor : X /Munas-III/Golkar/1983 tentang Penetapan Ketua Dewan Pem bina Golongan Karya :
5.
Keputusan Musyawarah Nasional III Golongan karya Nomor : XI /Munas-III/Golkar / 1983 tentang Pembentukan Formatur.
151
5. Keputusan Musyawarah Nasional III Golongan Karya Nomor: XI/ MUNAS III /GOLKAR / 1983 tentang Pembentukan Formatur. 1. Putusan Formatur tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan
Memperhatikan :
Pusat Golongan Karya masa bhkati 1983 – 1988 ;
2. Putusan Rapat Paripurna ke VIII Musyawarah Nasional III Go longan Karya pada tanggal 25 Oktober 1983 . MEMUTUSKAN :
: KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KAR
Menetapkan
YA TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT GOLONGAN KARYA MASA BHAK TI 1983 – 1988.
PERTAMA
KEDUA
: Mensahkan Keputusan Formatur tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan PUsat Golongan Karya masa bhakti 1983 – 1988, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesa tuan tak terpisahkan dengan Keputusan ini. : Masa bhakti Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama adalah lima tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
Ditetapkan di : Ja ka r t a. Pada tanggal
: 25
Oktober
1983 .
MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA PIMPINAN Ketua
:
Wakil Ketua
:
Sekretaris
:
Anggota
:
. H. MAS SUKARDI
Anggota
:
H.M. ARSYAD . B
Anggota
M. PANGGABEAN
>
R. SUKARDI
>
5goa/t. निsau p tunnpulu
DAVID NAPITUPULU H. ACHMADI
>
H. RACHMATULLAH
, Anggota
:
NY . E.N. SUDHARMONO
, Anggota
:
H. DR . SUHARDIMAN , SE
, Anggota
:
150
unds ,
Yanatinal saan
KEPUTUSAN FORMATUR
MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA
Tenta ng SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT GOLONGAN KARYA DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
FORMATUR MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA
Menimbang
:
1.
Bahwa Formatur telah diberi mandat penuh oleh Musyawarah Nasional III Golongan Karya untuk menyusun dan menetapkan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya.
2.
Bahwa Formatur dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, berkonsul tasi dengan Ketua Dewan Pembina serta memperhatikan per
syaratan -persyaratan bagi personalia Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya. 3. 4.
Bahwa Formatur telah memperhatikan aspirasi yang hidup dan berkembang dalam Musyawarah Nasional III Golongan Karya. Bahwa Formatur telah berhasil menyusun dan menetapkan Susu nan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya masa bak ti 1983 - 1988 .
5.
Bahwa Berhubung dengan itu perlu ditetipkan Keputusan For matur Musyawarah Nasional III Golongan karya tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya masa bakti 1983 - 1988.
Mengingat
:
1.
Keputusan Musyawarah Nasional III Golongan Karya Nomor : II/Munas-III/Golkar/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Musya warah Nasional III Golongan Karya.
2.
Keputusan Musyawarah Nasional III Golongan Karya Nomor :
V /Munas-III/Golkar/1983 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golongan Karya; 3.
Keputusan Musyawarah Nasional III Golongan Karya Nomor :
VI /Munas -III/Golkar /1983 tentang Program Umum Golongan Kayra : 4.
Keputusan Musyawarah Nasional III Golongan Karya Nomor :
X /Munas-III/Golkar /1983 tentang Penetapan Ketua Dewan Pem bina Golongan Karya : 5.
Keputusan Musyawarah Nasional III Golongan karya Nomor : XI/Munas- 111/Golkar / 1983 tentang Pembentukan Formatur.
151
Memperhatikan
: 1.
Permusyawaratan dalam Musyawarah Nasional III Golongan Kar ya yang membahas pembentukan formatur.
2.
Saran dan pendapat dari Ketua-ketua Delegasi peserta Musya
3.
warah Nasional III Golongan Karya. Memperhatikan hasil konsultasi dengan Ketua Dewan Pembina. MEMUTUSKAN
: KEPUTUSAN FORMATUR MUSYAWARAH NASIONAL III GO LONGAN KARYA TENTANG SUSUNAN DAN PERSONALIA DE
Menetapkan
WAN PIMPINAN PUSAT GOLONGAN KARYA MASA BAKTI 1983 1988 .
: Menetapkan Anggota -anggota Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya masa bakti 1983–1988 sejumlah 45 ( empat puluh lima) orang yang merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif, se
PERTAMA
bagai berikut : Zulharmans.
1. Sudharmono, SH
24.
2. Sukardi. 3. A.E. Manihuruk .
25. Anang Adenansi . 26. Aulia Rachman , SH
4. K.H. Tarmudji 5. Ny. AS Murpratomo.
27. Drs. Freddy Latumahina.
6. R.H. Sugandhi. 7. Drs . Gatot Suwagio .
29. Ir. Ny. Tati S. Soemiarno 30. Drs. Soekarno , MPA .
28. Ir. Usman Hasan .
31. Effendi Yusuf SH 8. Drs. Imam Sudarwo .
32. Ny. Busyiri.
33. Sri Rejeki, SH. 9. Utojo Usman , SH 10. Ir. Sarwono Kusumaatmadja. 34. K.H. Qodratullah. 11. Akbar Tanjung. 12. A.A. Oka Mahendra SH
13. 14. 15. 16.
Drs. Sudarmadji David Napitupulu Zarlons Zaghlul, SH Ny. T.S. Darsoyo .
35. dr. Z.U. Sidiki 36. Prof. Dr. Ibrahim Hasan .
37. Albert Hasibuan , SH 38.
39. Drs. Moerdopo. 40. Ir. Siswono Yudohusodo .
17. Andi Mochatar, SH
41.
18. Daryono , SH 19. Tatto S. Parjamanggala
42. M. Hatta Mustafa, SH 43. Drs. Noegraha Besoes.
20.
Ir. Rachmat Witular.
21. Drs. Jakob Tobing MPA .
22.
Basyuni Suriamihardja .
23.
Ki Suratman .
Eric Samola . SH
44. Prof. Dr. Fuad Hasan . 45. Yusuf Wanandi, SH.
KEDUA : Menetapkan Susunan Dewan Pim pinan Pusat Golongan Karya masa bakti 1983 - 1988 sebagai berikut:
152
Drs. Waskito
I.
II .
Ketua Umum : Sudharmono SH. Ketua -ketua : - D. Sukardi. - A.E. Manihuruk .
4. Dep. Penerangan, Penerbit an dan Massa Madia : - Zulharmans.
Anang Adenansi. 5. Dep. Pemuda :
– K.H. Tarmudji. – Ny. AS Murpartomo. - R.H. Sugandhi. - Drs. Gatot Suwagio .
Aulia Rachman , SH - Drs. Freddy Latumahina.
6. Dep . Tani dan Nelayan : Ir. Usman Hasan .
- Drs. Imam Sudarwo .
- Ir. Ny. Tati S. Soemiarno
Utojo Usman , SH. III .
Sekretaris Jenderal :
7. Dep. Tenaga Kerja : Drs. Soekarno, MPA . Effendi Yusuf, SH 8. Dep. Wanita : - Ny. Busyiri. Sri Rejeki, SH -
Ir. Sarwono Kusumaatmadja . IV. Wakil-wakil Sek . Jenderal.
- Akbar Tandjung. –- A.A. Oka Mahendra,, SH
- Drs. Sudarmadji. - David Napitupulu . V.
9. Đep. Kerokhanian : -
Bendahara :
Zarlons Zaghlul, SH VI. Wakil -wakil Bendahara :
10. Dep. Cendekiawan : - Prof. Dr. Ibrahim Hasan
- Ny. T.S. Darsoyo. - Andi Mochtar, SH .
K.H. Qodratullah . Z.U. Sidiki. Dr. -
- Albert Hasibuan , SH. 11. Dep . Seni Budaya : Drs. Waskito .
VII. Departemen -departemen
- Drs. Moerdopo. 12. Dep . Koperasi dan Wira swata .
1. Departemen Pemenangan Pe
- Ir. Siswono Yudohusodo .
milu
Daryono, SH. Tatto S. Prajamanggala. 2. Departemen Organisasi, Ke anggotaan dan Kaderisasi : - Ir. Rachmat Wisular.
Drs. Jakob Tobing, MPA .
Eric Samola , SH. 13. Dep . Pengabdian Masyara kat.
- M. Hatta Mustafa , SH. -
- Drs. Noegraha Besoes. 14. Dep . Hubungan Luar Nege si :
3. Departemen Pendidikan :
Basyuni Surimihardja . Ki Suratman .
Prof. Dr. Fuad Hasan .
- Yusuf Wanandi, SH.
KETIGA : Ketua Umum , Ketua -ketua, Sekre taris Jenderal, Bendahara merupa kan Pengurus Harian . KE EMPAT
: Ketua Umum, Ketua-ketua, Sekre taris Jenderal, Wakil -wakil Sekre taris Jenderal, Bendahara, Wakil
wakil Bendahara merupakan Pe ngurus Harian Lengkap . KELIMA : Seluruh Anggota Dewan Pimpinan Pusat merupakan Pengurus Pleno .
...
153
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
Dietetapkan di : Jakarta . Pada tanggal
:
25 Oktober 1983 .
FORMATUR MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA
wanasaar . M. PANCGABEAN Ketua
SSthaudleenntetunar
Ny . NANI SOEDARSONO , SH
Muus H.
Anggota
Anggota
Jauh H.
MAS ' SUKAREI
Anggota
154
A CHM AD I
Th H. M.
ARS Y A D
Anggota
-
MEMORANDUM MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN ORGANISASI
Sesudah mendalami, mengkaji dan memusyawarahkan Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golongan Karya serta permasalahan organisasi yang berkem bang dalam Musyawarah Nasional III Golongan Karya, maka dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna bagi perjuangan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya masa bhakti 1983 – 1988 perlu menyusun dan menerbitkan petunjuk pelaksanaan organisasi mengenai hal-hal sebagai berikut : 1.
Mengingat bahwa GOLKAR sebagai organisasi kader semakin membutuhkan kader-kader yang berbobot, namun dilain pihak kader tersebut harus terikat kepada persyaratan -persyaratan yang telah ditentukan , maka DPP GOLKAR perlu menyusun petunjuk pelaksanaan mengenai keanggotaan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan organisasi, yang sepenuhnya diabdikan demi kepentingan dan pembinaan GOLKAR .
2.
Sehubungan dengan semakin berkembangnya tata pemerintahan khusus dengan tumbuhnya kota -kota administratif diwilayah negara republik Indonesia, maka DPP GOLKAR perlu menyusun petunjuk pelaksanaan tentang struktur organi sasi GOLKAR di Kota Administratif guna memperoleh kejelasan mengenai pola pembinaan dan status kepengurusan di kotakota Administratif tersebut.
3.
Dengan adanya kesepakatan MUNAS III GOLKAR mengenai status keanggotaan organisasi yang bersifat perorangan , maka DPP GOLKAR yang akan datang perlu
menyusun petunjuk pelaksanaan mengenai hubungan antara GOLKAR dengan organisasi sosial/kemasyarakatan, profesi/fungsional, agar ada ikatan aspiratif yang lebih tegas serta jelas pula mekanismenya .
155
4.
Guna lebih memberikan kejelasan dan penegasan mengenai fungsi dan wewenang Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat dalam hubungannya dengan Dewan
Pimpinan Daerah GOLKAR Tingkat I dan Dewan Pimpinan Daerah GOLKAR Tingkat II, maka DPP GOLKAR perlu menyusun petunjuk pelaksanaan menge nai hubungan antara Dewan Penasehat dengan Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I dan hubungan antara Dewan Pertimbangan dengan Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II . Jakarta , 25 Oktober 1983 .
MUSYAWARAH NASIONAL III GOLONGAN KARYA 1983 . PIMPINAN
M. PANGGABEAN
Ketua
R. SUKARDI
Wakil Ketua
DAVID NAPITUPULU
Sekretaris
H, ACHMADI
Anggota
H. MAS SUKARDI
Anggota
H.M. ARSYAD . B
Anggota
H. RACHMATULLAH
156
Haizeroula
linds
barch
, Anggota
NY . E.N. SUDHARMONO
H. DR . SUHARDIMAN , SE
" paKunusses
Anggota >
Anggota
Recanataal 쯤 rawr
WARTA GOLONGAN KARYA
Tahun 1983 Beri .
Kesejukan Politik Regenerasi Harus Wajar Lima RUU Harus Siap 1985
Golkar Tidak Toleransi Korupsi tapan MPR dan GBHN. Oleh karena itulah ter asa betapa sejuknya keadaan politik 1983 , bila dibandingkan dengan tahun 1981 dan 1982 . Kesejukan ini menurut pendapat saya , juga disebabkan karena bangsa kita sudah semakin dewasa dalam kehidupan bernegara dan ber masyarakat. Hal ini pada gilirannya tidak bisa dipisahkan dari usaha Orde Baru dalam mene
gakkan suatu sistem , bagaimana kita menja lankan pemerintahan dan kenegaraan dengan dasar yang telah kita miliki bersama sejak kemerdekaan , yaitu demokrasi Pancasila . Pelaksanaan demokrasi Pancasila ini sesuai ketentuan UUD 1945 baru betul-betul dirintis
sejak Orde Baru . Yang ingin kita tegakkan a dalah ketentuan UUD 1945. Kedaulatan ada
pada rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. MPR sebagai pemegang kedaulatan rak yat menetapkan GBHN dan memilih mandat
taris. SU MPR yang lalu memperlihatkan sua sana solidaritas, kekeluargaan , dan rasa per
Sudharmono, SH .
satuan yang sangat besar. Tidak ada yang di
Bagaimana penilaian Bapak tentang perkem-
takut-takuti, tidak ada paksaan , semua demo
an politik dalam negeri kratis. Dan ternyata SU MPR berjalan lancar
bangan pembangun selama 1983, dan apa rahasia tercapainya ' Coba bandingkan dengan suasana SU MPR stabilitas politik berikut faktor-faktor yang tahun 1978 dan 1973. Memang tentu saja menunjang terciptanya stabilitas tersebut?. tidak semua orang mendukung. Pasti ada juga yang tidak puas, karena rakyatnya banyak. KALAU kita menilai perkembangan kehi. Tetapi tidak apalah , asal mereka tidak berbu dupan politik , kita tidak bisa melakukannya at, inkonstitusional.. Orde Baru di bawah kepe hanya untuk kurun waktu satu tahun, tetapi ha-
pemimpinan Pak Harto terus berusaha menum
rus dilihat dalam kaitannya jangka waktu yang
buhkan dan menegakkan
demokrasi Panca
lebih panjang. Apabila dibandingkan dengan ta- sila , yang sudah barang tentu berarti konsti hun sebelumnya , tahun 1983 memang terasa
tusional dan berdasarkan hukum . Inilah yang
ada kemajuan . Tetapi situasinya memang juga
memberikan kesejukan situasi politik. Dengan adanya kesejukan ini, meskipun keadaan du nia tidak menguntungkan , masyarakat tetap memberikan tanggapan secara proportional
berbeda. Tahun 1982 adalah tahun pemilu ke-
mudian kita siapkan Sidang Umum MPR , dan tahun 1983 SU MPR sudah menghasilkan Kete1
158
ketika pemerintah terpaksa harus mengambil langkah yang dirasakan pahit, seperti misalnya kenaikan harga BBM , devaluasi, penjad-
Kalau kita memakai asas itu , kita tidak perlu takut diganggu orang lain , organisasi lain , atau pun pemerintah , karena semua memiliki asas
walan kembali proyek -proyek . Semua itu di-
yang
lakukan pemerintah demi jangka panjang, agar kita mampu meningkatkan pembangunan
Kalau kita renungkan baik-baik , tidak akan ada yang tidak menerima Pancasila sebagai asas. Itu kalau kita memang betul-betul mau
dalam Repelita wajaran yang Jadi tidak juga stabilitas
IV dan masih dalam batas kebisa ditanggung masyarakat. hanya stabilitas politik tetapi ekonomi bisa terkendalikan .
Kalau tahun 1978 devaluasi mengakibatkan inflasi di atas 20 % , tahun 1983 ini insyaallah inflasi masihakan berada di bawah 15 %, padahal kita mengad devaluasi 38%. Ini juga memperlihatkan ketahanan kita lebih mantap .
sama
membentuk dan mendirikan bangsa Indonesia yang bersatu padu . Tahun depan kita akan me mulai Repelita IV dalam situasi dunia yang be rat, maka kita perlu lebih menekankan soli daritas .
Bagaimana , apabila ada yang menerima Pancasila hanya sebagai taktik ?.
SEJARAHLAH nanti yang akan menilai. Pancasila sudah n enjadi milik kita sejak 1945 litik dan kira , hanya PKI yang menerima Panca takan Saya bahtapan MPR yaitu GBHN yang menya wa Parpol dan Golkar hanya berasaskan Panca- sila sebagai taktik , dan kalau sudah kuat lalu mau mengubahnya seperti terlihat dalam usa sila ?. Bagaimana rgambaran kehidupan partai po a keteGolka teru tama setelah adany
kudetanya .
ha
SALAH satu keputusan penting yang diam bil MPR memang tekad untuk menjadikan Pan casila sebagai satu -satunya asas bagi kekuatan
Saya kira, nan i dengan menerima Pancasila sebagai asas, betul-betul akan timbul suasana ke
sosial politik . Karena ini sudah merupakan
sejukan dan kebersamaan , sehingga nanti apabila
ketetapan MPR , maka harus dilaksanakan . Gol
ada organisasi yang tidak mau menerima Panca
kar sudah mempelopori menyempurnakan ang- sila , akan merasa terkucilkan , artinya tidak mau garan dasarnya melalui Munas , meskipun sejak semula Golkar sudah committed terhadap Pan
casila . Kita berharap kekuatan sosial politik lainnya juga menyesuaikan anggaran dasarnya selaras ketetapan MPR.. Semua tetap harus Co
kita .
dengan
bersama
Ada yang curiga seolah-olah dengan Panca sila lalu kegiatan nya dibatasi, misalnya dalam pengembangan ayama, Dalam Pancasila semua
agama diberi kesempatan seluas-luasnya untuk
ajukan , alasan menunggu dulu UU keormas an. Sebetulnya secara logis ormas pun harus
berkembang. Justru kita ingin melihat semua ke pentingan yang diwadahi dalam organisasi yang berbeda -beda itu , baik keagamaan , ekonomi , il mu pengetahuan , akan diberi keleluasaan . Ha nya ada satu batasnya , yaitu kepentingan na
b orma ebut ,kekua MPRskantersdari TAPdilepa jala , seba tan tidaknkandapat sosials
sional . Jangan sampai kepentingan nasional di
mmitted
melaksanakan
Pancasila .
Interpretasi yang belum satu adalah masa-
lah organisasi kemasyarakatan . Ada yang meng
korbankan demi kepentingan golongan atau politik . Kita sudah menyatakan Pancasila se bagai dasar negara dan juga pembangunan na sional sebagai pengamalan Pancasila , ya tidak logislah kalau kita tidak menjadikan Panca sila sebagai asas organisasi, meskipun setiap
organisasi bisa mempunyai corak yang ber
perorangan .
Saya yakin kok tidak ada alasan untuk mene rima asas Pancasila hanya sebagai taktik . Oleh
karena itu saya memandang keputusan Munas NU
sebagai
sesuatu
yang
positif.
beda. Pancasil kan Ketuhanan Yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradap , Persatuan
Indonesia , Kerakyatan yang dipimpin oleh hekmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat .
Golkar beberapa waktu lalu menyeleng garakan Munas dan dalam salah satu keputus annya , menetapkan sistem keanggotaan pero
rangan aktif. Perkembangan apa yang sebenar nya dikehendaki Golkar di bidang kehidupan
Apanya yang bertentangan dengan orga- sosial politik?. nisasi yang bercorak apa pun
Semua organi
sasi mestinya justru menerima asas yang lima I
itu agas dapat mengejar tujuan dan programnya
Kalau kita lihat dari keputusan Munas meng
enai keanggotaan, kita ingin menjadikan kekuat 159
an sospol di Indonesia ini sesuai dengan konsep Munas Golkar telah memilih Bapak sebagai semula , yaitu bahwa kekuatan sospol merupa- Ketua Umum , Apa maksud tampilnya Bapak
kan organisasi kader , bukan organisasi massa sebagai seorang tokoh ekseku tif senior dalam sehingga anggotanya sebenarnya harus terdiri organisasi sosial politik Golkar ?. dari
kader-kader
organisasi
tsb .
Ini sudah berlaku , bukan lagi sebagai kon-
SAYA menganggap dipilihnya saya sebagai
sepsi, melainkan sebagai hukum positif sejak
Ketua Umum bukan karena saya sebagai Men
tahun 1975. Tetapi Golkar memang belum me-
sekneg, tetapi karena saya Sudharmono . Sela
laksanakan sepenuhnya dalam organisasi, karena
ma ini saya juga sudah duduk dalam Dewan Pembina Golkar. Jadi saya memang anggota
dalam AD/ ART lama hasil Munas 1978 belum
sepenuhnya menyatakan Golkar sebagai organi- Golkar, meskipun belum mendaftar, karena sasi dengan anggota perorangan , Keanggotaanorganisasi . an nya masih perorangan Partai lain belum melaksanakan juga. Golkar memang bertekad melaksanakan konsolidasi
dulu tidak ada pendaftaran.. Saya kira pemilihan ini tidak dihubungkan dengan
kedudukan saya sebagai Mensekneg
Kebetulan
kretaris
Sudharmono adalah Menteri Se Mudah -mudahan ini ma
Negara.
sesuai dengan konsepsi dan hukum yang berganisasi kader dengan anggota perorangan..ini
an organisasi. Karena dengan demikian seba
disertai harapan agar organisasi lain juga demi-
gai Ketua Umum saya dapat melaksanakan
kian. Sebab kalau tidak , kita ini dapat ditegor
amanat Munas. Hanya itu . Saya kira tidak ada halangan , Ketua Umum suatu organisasi Sos
laku , yaitu bahwa organisasi politik adalah or-
oleh Pemerintah , karena tidak melaksanakan UU
kretaris mang dapat memperlancar tugas pelaksana
itu
menjabat
eksekutif.
Oleh karena pelaksanaan UU itu ditentukan o itu sendiri, dan yang berkuasa leh organisasisasi adalah Munas , maka Munas dalam organi
pol
menetapkan itu .
Golkar akan dibawa ?.
Pengurus melaksanakan apa yang jadi keputus
( Golkar! sebenarnya sudah berperanan cu kup besar. Dari hasil pemilu Golkar merupa kan mayoritas di MPR/ DPR. Nanti dengan ke
an Munas tsb . Kita ingin melaksanakan dan me mantapkan konsepsi nasional di bidang struktur
politik , ke arah pembangunan politik dalam aspek struktur politik , kepartaian dan kegol
Dengan kepemimpinan Bapak, ke arah mana
pengurusan baru ini bisa lebih ditingkatkan dan dilanjutkan. Istilahnya , agar Golkar ma kin dewasa , makin mandiri dan makin meng akar.
karan , melaksananakan ketentuan dan konsep bahwa organisasi politik itu berorientasi organisasi kader dengan anggota perorangan .
Lha Golkar dalam hal ini mempelopori. Dengan demikian kita harapkan dalam Repelita IV nanti pembangunan politik ini kita mantapkan. Mengenai floating mass, tetap ada . Jus-
Makin dewasa itu artinya tiap anggota dan
pengurus makin tahu hak dan kewajibannya dan makin berdisiplin terhadap organisasi, menguta makan kepentingan organisasi di atas kepenting an pribadi. Ini juga dibuktikan dalam Munas lalu
yang
rakyat para kader itu harus terus ada komuni-
Dengan semangat persaudaraan , kebersamaan demokratis, menghasilkan keputusan secara bu lat . Ini juga merupakan modal yang baik dan sudah mencerminkan kedewasaan organisasi .
kasi dengan floating mass. Tidak hanya pada
Tetapi ini pun masih dikonsolidasikan lagi,,
masa kampanye , tetapi sejak sekarang ini setiap
sehingga
tru karena kekuatan sospol berdasarkan kader.
menjelang Pemilu sebagai penyalur aspirasi
anggota mengadakan komunikasi dengan floa-
makin lebih dewasa . nanti Kemandirian berarti Golkar dalam melak
melalui saluran masing -masing. tingJadimass keputusan Munas yang lalu mengenai
sanakan programnya , tidak terlalu tergantung pada kekuatan dari luar, artinya jangan hanya
keanggotaan ini sangat penting. Dan kita ingin
menggantungkan diri pada pemerintah, Dengan
DPP Golkar melaksanankan keputusan Mukeanggotaan nas sebaik -baiknya. Pendaftaran nanti dimulai di Jakarta. Pak Harto akan menya-
keanggotaan nanti harus tampak bahwa anggo ta dan kader-kader Golkar bukan hanya ter diri dari anggota dan kader yang ada di Kor
takan sebagai anggota Golkar pertama permu-
pri , atau Pepabri , harus meluas keanggotaan
laan Januari nanti , dan akan diikuti oleh Ibu
kita dari masyarakat langsung. harus mengakar.
Tien Soeharto .
160 .
Jadi Golkar
Pembangunan kita adalah pembangunan ma seutuh nya , untuk meningkatkan harkat baktinya, nusia purna mendekati rasi Angkatan 45 dan kehadirannya secara bertahap akan diganti- dan hakekat hidup. Namun warga kita besar kan generasi berikutnya. Apa makna proses sekali.. Masalah kependudukan memang men regenerasi dan bagaimana pelaksanaannya ?. jadi masalah yang harus diusahakan diselesai kan . Itu menyangkut berbagai segi. Yang paling Tahun -tahun mendatang banyak dari gene-
DALAM personalia dan komposisi DPP Golkar telah ditampilkan generasi yang lebih muda . Rupannya Munas menyadari , bahwa masa lima tahun mendatang ini alih generasi merupakan salah satu masalah prinsipill , s -
hingga Golkar sebagai organisasi sosial po-
litik memandang perlu memberi kesempatan dan menyiapkan tenaga-tenaga muda. Yang penting di sini ialah menyadari bahwa alih generasi itu dipersiapkan lebih baik . Jangan sampai kalau angkatan yang tua sudah habis belum angkatan selanjutnya lalu siap .
Saya sebagai Ketua Umum menilai tampilnya generasi muda yang banyak itu merupakan
langkah yang baik
sekali. Mudah mudahan -
dengan komposisi ini DPP akan mampu me
sulit memang masalah tenaga kerja dan la pangan kerja. Kita usahakan peningkatan
pembangunan
itu
yang memungkinkan
ter
buktinya lapangan kerja dan menyiapkan te
naga kerja yang mampu mengisi lapangan ker ja itu .
Ini memang tantangan kita, dan saya kira itu hanya dapat dipecahkan kalau kita meningkat kan pembangunan. Dan kebetulan resesi dunia
tidak mendorong usaha kelancaran pembang kita wajib mengusahakan maka kemanpuan nasional ini dimanfaatkan .
unan ,
Ini berarti implisit mendorong kesadaran se tiap dari kita untuk berprihatin , jangan ke buru -buru hidup bersenang - senang melainkan mengendalikan diri.
laksanakan keputusan Munas . DPP yang se karang hanya melanjutkan dan meningkatkan apa yang sudah dihasilkan DPP terdahulu .
Ini tidak berarti harus miskin terus, tetapi
apa yang mampu kiia sisihkan untuk berpro duksi, jangan dipakai boros -boros.
Untuk proses regenerasi, bagaimana langkah
yang perlu ditempuh dalam pendidikan politik bagi generasi mu da ?..
Untuk jangka panjang, agar itu tidak terus men masalah , maka soal KB memang harus
erus
PENDIDIKAN politik terutama bagi gene-
berhasil, Kalau per tumbuhan penduduk di atas 2%, persoalan makin berat. Tapi kalau
rasi muda , menurut saya harus dilakukan dan diartikan seluasnya. Bukan satu pihak atau
dapat ditekan serendah mungkin , tahun tahun setelah 2.000 tekan in terhadap masalah ini
satu arah. Pendidikan yang terbaik ialah pendidikan dengan praktek , yaitu memberikan
sudah dapat dipecahkan ..
kesempatan di mana ada kemungkinan, tanpa mengorbankan efisiensi, efektivitas, kelanjutan dan
sebagainya.
Usaha ke arah itu ialah menampilkan tokohtokohgenerasi muda tampil dalam kepemim pinan.
Tetapi dalam jangka waktu 5 - 10 tahun ini, masalah ini masih menjadi problema .
Berdasarkan perkembangan tahun 1983, bagaimana gambaran 1984 ? Hal-hal apa yang perlu diwaspadai? Dalam bidang politik akan
disiapkan beberapa RUU . Bagaimana persiap .
Tetapi pengalihan generasi itu harus berjalan
annya . ?.
normal dan wajar, meurut sistem nasional yang
kita adakan, yaitu lewat pemilu , DPR MPR, ka- ; Tahun 1984 pembinaan sektor politik kita >
derisasi, dan tidak dipaksa paksakan, sesuai rules of the game . Panga deran melalui organisasi, AD, ART, dsb, seperti kepegawaianpun ada pengaderan lewat UU kepegawaian. '
sejalan dengan pembangunan nasional. Justru ke adaan politik harus positif dukung pelaksanaan Repelita , terutama menyongsong Repelita IV, karena keadaan ekonomi dunia tidak mengun
tungkan . Keadaan politik harus memberi do
Akibat resesi yang berkepanjangan lapangan
rongan bagi berhasi. nya pelaksanaan Repelita IV
kerja terbatas sedang ang katan kerja terus ber
tsb.
tambah . Apa kah hal ini tidak akan menjadi ti
Sejalan dengan anianat keputusan MPR, me
tik
rawan
dalam
pelaksanaan
Bagaimana mengatasinya ?.
pembinaan
mang banyak UU yang harus disesuaikam dengan ketetapan MPR . Misalnya mengenai UU
161
Parpol dan Golkar, UU no . 3/1975 , harus di
Lha . ini uniknya , ABRI itu jangan dibandingkan
gempurnakan , khususnya ketentuan mengenai asas, karena di sana masih ada ketentuan asas
dengan angkatan bersenjata lain negara. Di sana apabila AB tampil pasti parlemen dibubarkan
Pancasila dan asas ciri masing-masing, yaitu asas yang berlaku pada saat berlakuknya UU
konstitusi dihapus. Di Indonesia ABRI tam pil untuk menegakkan demokrasi dan konsti
itu .
tusi.
Saya kira tak ada kesulitan karena itu melak sanakan
sendiri.
ketetapan
Kedua, UU mengenai susunan dan kedudukan Anggota MPR , DPR , dan DPRD dihubungkan dengan UU Pemilu , karena dalam waktu ke
tetapan MPR dulu , ketentuan mengenai pengangkatan
1/3
keanggotaan
MPR
itu harus
ditinjau kembali, yaitu ketetapan bahwa 1/3
anggota MPR harus diangkat. Pengangkatan
Maka tahun 1978 rakyat menetapkan ABRI se bagai modal dasar, perjuangan di samping Parpol.
Dalam rangka meneggakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa banyak dikemukan kan penyelewengan dan karena pejabat adalah Golkar maka citra Golkar lalu dikaitkan . Bagai mana pandangan Bapak mengenai penertiban
sebetulnya untuk ABRI . Kalau itu perlu ditinjau kembali, maka UU
ini ?. "
tentang susunan dan Kedaulatan Keanggotaan
mentoleril korupsi. Sejak semula pemerintah ingin menegakkan aparatur yang bersih , Gol
itu
MPR/ DPR Juga disebutkan ,
harus
diubah .
PEMERINTAH dan Golkar tidak sedikitpun
jumlah anggota DPR perlu
karpun saya kira tidak ingin anggotanya , yang
disesuaikan dengan pertambahan penduduk Jadi kalau sekarang itu 460, mungkin harus ditambah. Ini saya kira juga tidak akan jadi
sebagian duduk di aparat pemerintah ,berko rupsi .. Tidak pernah ada perintah , cari dana.
masalah .
Maka Golkarpun tidak ragu ragu . Kalau ia ber salah , ya ditindak saja. Dan saya kira Golkar
Dengan ditinjau nya pengangkatan 1 / 3 ,da lam rangka bagaimana mengembangkan de
Tetapi kita juga waspada terhadap penyalah
tidak pernah terima itu dana atau uangnya.
mokrasi Pancasila kita , untuk lebih berkem
gunaan , baik
bang. Sehingga yang diangkat jangan terlalu
maupun usaha usaha pihak tertentu yang men
me yolok supaa tidak diangap kurang de
diskreditkan Golkar. Golkar ingin menegakkan kebersihan, kejujuran , pemerintahan yang ber
mokratis. Dulu kan pengkatan ABRI itu dan jumlah diangkat 1/3 itu kan untuk mengamankan UUD 1945 agar tidak diubah sesuai keten
tuan pasal 37 , yang memungkinkannya. Untuk mencegah penggunaan pasal itu ada kosensus nasional, diamankan oleh ABRI melalui peng angkatan . Tetapi dalam SU MPR 1983 itu di
penyalahgunaan nama Golkar
wibawa
dsb.
Jangan korupsi dijadikan alasan menokong Golkar. Simpatisan swasta Golkar masih cu kup banyak yang ingin melihat Golkar tum buh dengan baik , karena mereka yakin Golkar mampu menjamin kelangsungan pembangun
pandang perlu disempurnakan , sehingga dalam pembahasan sebagai pengamanan pasal 37 itu ,
an yang memberi suasana bagi dunia ekonomi
ditempuh sistem referendum .. Sebelum dipu .
Tetapi bagi penyeleweng .. i , kita akan melak
tus perubahan UUD 1945 , maka rakyat ditanya dulu setuju atau tidak. Maka perlu disiapkan
sanakan penertiban .
UU
Referendum .
Ditambah lagi
RUU
tentang keormasan.
baik ..
secara
Bagaimana struktur kepengurusan dalam Musda ?.
Jadi ada 5 RUU yang dipersiapkan. Dan itu semua harus siap paling tidak 2 tahun se
belum pelaksanaan pemilu , atau tahun 1985 Tahun
1984 sebagian akan disampaikan ke
DPR .
akomodasi.
Memang UUD 1945 membuka kemungkinan terjadinya
dinamika ..
Misalnya kalau ketentuan pengangkatan 1/3 itu ditiadakan dan ABRI tidak mau , kan repot. Te tapi kan tidak demikian . ABRI kita kan ikut serta justru untuk menegakkandemokrasi, me negakkan konstitusi. 162
NANTI akan diseragamkan di seluruh Indone sia . Denga Dengann komposisi kepengurusan DPP tingkat I 28 , DPD tingkat II 17 , cukup untuk
Haruslah dilihat, kepemimpinan itu kolektif Dulu tiap daerah berbeda -beda. Sekarang ini di seragamkan, Ketua, didampingi 2 wakil ketua 1 Sekretaris, dan 2 Wakil Sekretaris, dan Ben
dahara didampingi wakil Bendahara dan ma sing -masing
departemen
dua .
Kalau hanya memperhatikan akomodasi, jum
lah itu masih bisa .
Kita sudah menyiapkan segala sesuatunya se
Kita harapkan Musda-musda itu mengarah ma
baik -baiknya. Dan DPP sclalu mengadakan dia .
kin dewasa , makin mandiri. Saya kira tak ada
kesulitan . Menurut laporan, semua berjalan
masalah .
log dengan daerah , dan akhirnya ya tidak ada lancar. S - 3 / H - S / SB . '
BACTOSPEINE WETTABLE POWDER
INSEKTISIDA BIOLOGI bahan aktif Bacillus thuringiensus Berliner
NOMOR IZIN R.I. 447/2 - 80 /T -
Tidak merusak lingkungan hidup dan dapat me melihara kelestarian alam .
Tidak membunuh serangga berguna (Predator) . Tidak mengakibatkan keracunan pada tanaman dan
pemakainya . Khusus membasmi ulat dari Ordo Lepidoptera Tidak menyebabkan kekebalan /Resistensi Tidak meninggalkan residu pada tanaman
Biochem Products
SV
Sole Distributor : PT ALAM MEKAR SEJAHTERA .
AM.S. Jakarta - Indonesia . 183
Pak Harto Pilih Golkar
Sebagai Wadah Perjuangan Sebagai Presiden /Mandataris MPR
Berkewajiban Membina Parpol Dan Golkar Sebagai warganegara Republik Indonesia dan sebagai pumawirawan ABRI yang tetap berpegang teguh pada Sapta Marga, Presiden Soeharto dalam menggunakan hak -hak politi knya, memilih Golkar sebagai wadah perjuangannya. " Sebagai pejuang Sapta Marga, dan karena kecintaan dan kesetiaan beliau terhadap Pancasila , beliau memilih Golkar sebagai wadah perjuangannya ", demikian dikemukakan Menteri Muda Sekretaris Kabi net Drs. Moerdiono kepada wartawan di Bina Graha Sehubungan adanya keinginan dari tokoh Parpol yang menghendaki Presiden Soeharto se bagai Dewan Pembina Parpol. ?.
Kebetulan , Pak Harto diminta Golkar menja di Ketua Dewan pembina. Dengan sendirinya
permintaan
itu
diterima.
Menurut
Menteri
· Muda, ' kesediaan Pak Harto menerima kedu dukan Ketua Dewan Pembina Golkar karena
bukan
jabatan
kewenangan
simbolis, terhadap
tetapi mempunyai organisasi
itu .
Sebagaimana digariskan oleh Munas Golkar III Dewan Golkar mempunyai Pembina we wenang antara lain membatalkan kebijaksa
naan/ keputusan DPP Golkar bilamana dinilai ca Kompas/rat di Bina
menyimpang dari ketentuan organisasi, membe
kukan kepengurusan DPP dalam keadaan men- Grana PEMBINA PARPOL kepada – Menmud Drsduduk Moerdiong soal dan tanggapan tentang menjelaskan pers,Sekkab masalah desak dan dapat mengancam kelangsungan permintaan agar Jenderal Purnawirawan Soeharto menjadi Pembina Parpol. hidup organisasi , mengundang Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagai tindak lanjut gota kekuatan sospoi lain atau pembina menu penggunaan wewenang pembekuan sementara kepengurusan DPP Golkar.
Karenanya , demikian Moerdiono , apabila ada kekuatan sosial politik lain atau partai politik minta kesediaan Pak Harto menjadi
lain ” . Sospol Moerdiono . ucap Namun apabila kekuatan Sospol lain minta nasehat Pak Harto sebagai warganegara , tentu rut
beliau
bersedia
memberikan .
Tetapi
harus
Ketua Dewan Pembina , dan apalagi Pak Har
diingat,nasehat Pak Harto kepada kekuatan Sospol lain tidak mengikat, tidak seperti halnya
to menerimanya tentunya bukan contoh yang
dengan Golkar, karena bagi Golkar keputusan
baik . " Pak Harto adalah Ketua Dewan Pem
Pak Harto selaku Ketua Dewan Pembina Gol
bina Golkar, anggota Golkar. Tentunya tidak
kar mengikat. " Jadi tidak benar bahwa Pak
mungkin anggota Golkar juga menjadi ang-
Harto dimonopoli Golkar. Adalah hak asasi
164
kar ", katanya.
dan Golkar, sedangkan Pasal 7 mengatur tentang kewajiban Parpol dan Golkar untuk melaksanakan , mengamalkan dan mengaman
PARPOL DAN GOLKAR TETAP DIBINA
kan Pancasila serta UUD 1945. Pasal 12 menu
beliau menyatakan diri sebagai anggota Gol-
rut larangan Golkar untuk menganut, mengem bangkan dan menyebarkan faham atau ajaran
Sehubungan adanya pendapat beberapa pim-
Komunisme/Marxisme Leninisme serta faham
pinan Partai Politik agar Presiden Soeharto di
atauajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 ; melarang menerima bantuan dari pihak asing dan memberikan
angkat sebagai pembina utama , dengan alasan antara lain semua kekuatan sosial politik sudah berasas tunggal Pancasila , Menmud Moerdiono seusai diterima Presiden mengatakan bahwa hal itu hendaknya dilihat sesuai aturan permin taan yang dimiliki bersama kehidupan berbangsa dan bernegara, dan dari segi konstitusional atau
bantuan kepada pihak asing yang merugikan
perundang -undangan yang ada.
kepentingan nasional. Dikaitkan dengan pasal itu , Presiden mem punyai kewenangan melaksanakan pengawasan
terhadap Parpol dan Golkar sebagaimana diatur dalam pasal 13. Bahkan pasal 14 memberikan
kehidupan Partai-partai Politik dan Golkar, te-
kewenangan bagi Presiden /Mandataris untuk membekukan pengurus Tingkat Pusat Parpol atau Golkar apabila melakukan tindakan yang
Presiden /Mandataris
bertentangan dengan pasal 4 , 7a , dan pasal
Diungkapkannya , sesuai UU no. 3 tahun 1975 tentang Parpol dan Golkar yang mengatur lah
menetapkan
bahwa
>
MPR mempunyai kewajiban membina kehidup-
12 UU tersebut.
Golkar. dan Parpol Secara terperinci, Menteri menyebutkan ketentuan beberapa pasal dalam UU no . 3
sebut , menurut Moerdiono secara fungsional
tahun
jiban untuk membina Parpol dan Golkar . Pe
Atas dasar ketentuan Undang -undang ter
an
1975 tersebut. Antara lain disebutkan
nya, Pasal 2 ayat ( 1 ) menyatakan asas Parpol
Presiden /Mandataris telah mempunyai kewa
laksanaan pembinaan secara
fungsional
ini
dan Golkar adalah Pancasila dan UUD 1945 tentunya sesuai masa jabatan Presiden 5 tahun, Pasal 3 mengatur tentang tujuan Partai Politik
demikian Moerdiono .
BANK PEMBANGUNAN DAERAH
BD
NUSA
TENGGARA
BARAT
Melayani
: Kredit berjangka menengah / panjang dan kredit berjangka pendek .
Menerima
: Giro, Deposito, Tabungan, serta Jasa - jasa Bank lainnya.
Kantor Pusat
: Jalan Sultan Hasanuddin
27 Telp . 21533 , 21744 , 22599, 22745 ,
23428 , telex 35325 Cakranegara - Lombok. Kantor Cabang
: Mataram , Praya, Selong, Sumbawa , Dompu , Bima. >
Kantor Cabang Pembantu
: Alas, Tanjung,
Cakranegara , 24 Maret 1984 BANK PEMBANGUNAN DAERAH N.T.B.
Direksi ,
165
Penilaian Kalangan DPR
Aspirasi Politik Pak Harto Hendaknya Dihormati Kalangan DPR Menghargai dan dapat memar hami keputusan Pak Harto memilih Golongan Karya sebagai wadah atau tempat menyalurkan aspirasi politik nya. Mereka menilai hal itu merupakan sikap dan pendirian seorang warga negara sesuai dengan kedaulatannya . Oleh semua karena itu harus pihak
politik seorang warga negara dijamin Undang
menghormatinya.
temu dengan Pak Harto, sebab Pak Harto
undan ...
Tetapi Golkar juga tahu sebagai Presiden/ Mandataris MPR Pak Harto tidak membeda
bedakan Golkar dengan Partai politik . Tapi
apabila Partai Politik belum yakin dengan pene gasan drs Moerdiono , mereka masih bisa ber
seorang demokrat dan beliau tentu akan menye
Penilaian itu disampaikan atas pertanyaan wartawan di Jakarta , Kamis siang, menanggapi pernyataan
diakan
waktu
untuk
mereka.
Hardjantho berpendapat harus bisa dipi
Menteri Muda Sekretaris Kabinet
Drs. Mocrdiono, tentang kedudukan Pak Harto sahkan antara kedudukan Pak Harto sebagai Presiden/ Mandataris MPR dan pak Harto seba
sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar,. Dalam
pernyataan itu disebutkan , karena Pak Harto gai pribadi yang menyalurkan aspirasi politiknya
adalah Ketua Dewan Pembina Golkar tentunya ke Golkar. Sebagai Presiden/Mandataris MPR pasti bukan hanya Presiden /Mandatarisnya Gol kar saja, tapi merupakan Presiden /Mandataris
tidak mungkin juga menjadi pembina kekuatan sosial politik lain .
seluruh SUDAH GAMBLANG
Ketua FKP , Sukardi berpendapat penegasan Menteri Muda Sekretaris Kabinet itu, sangat " gamblang”” bahwa setiap warga negara mempunyai hak politik . Pak Harto sebagai warga negara Indonesia telah memilih Golkar sebagai penyalur aspirasi politiknya. Itu harus dihormati
semua
rakyat
Indonesia .
1
Hardjantho memberikan contoh tentang diri nya sebagai Wakil Ketua DPR/MPR. Meskipun kedudukannya sebagai wakil DPR/MPR meni pencerminan dari unsur Fraksi , tetapi pakan 1 kedudukan itu berdasarkan pilihan seluruh Fraksi. " Sehingga saya sebagai Wakil Ketua DPR tidak boleh bertindak sepihak dalam arti hanya mementtingkan warga PDI . Tetapi
pihak . Sebagai pribadi saya boleh bertindak demi
Pak Harto juga bukan baru sekarang menen- kepentingan warga PDI ”. kata Hardjantho. Sekretaris PDI, Achmad Subagio menge tukan pilihannya. Sejak Munas pertama Golkar
Pak Harto sudah bersedia menjadi Ketua Dewan mukakan sebenarnya dalam UU no. 3 tahun Pembina Golkar. " Beliau tidak hanya diminta
1975 tentang Golkar dan parpol, kedudukan
sebagai sesepuh tanpa hak apa-apa, tetapi Pak Harto sebagai Presiden /Mandataris MPR haknya diatur dalam AD/ ART Golkar. Bah - sudah jelas.Yang penting sekarang bagaimana kan dalam AD/ART Golkar hasil Munas III
UU itu benar-benar dilaksanakan dengan baik
Golkar Oktober lalu lebih ditegaskan lagi””, tidak hanya oleh Presiden /Mandataris, tapi kata Sukardi.
juga oleh pembantu- pembantunya sampai di Sebagai Presiden /Mandataris MPR , Pak Harto desa -desa.
memang mempunyai kewajiban membina Gol kar dan kekuatan sosial politik lainnya . Bahkan
HAK PAK HARTO
harus memperhatikan perkembangan seluruh kekuatan sosial politik yang ada . Ketua Majelis pertimbangan DPP P3 . adanya permintaan Tengku M. Saleh mengatakan penegasan Men Berkaitan dengan beliau
agar Pak Harto juga bersedia menjadi Pembina teri Muda Sekretaris Kabinet wajar, karena Utama Parpol, Sukardi mengatakan Golkar Pak Harto memang sudah memilih Golkar untuk menyalurkan aspirasi politik nya . Hal
tidak risau dengan hal itu , sebab Golkar tahu
persis Pak Harto adalah orang Golkar dan hak itu merupakan haknya sebagai warga negara . 166
Sama halnya dengan waktu Pemilihan Umum Pak Harto tentu hanya memilih salah satu kontestan Pemilu bukan ketiga - tiganya. Pilihan
Pak
Harto atas Golkar bukan setelah
Munas III Golkar saja, tetapi sudah lama. Dan
selama ini tidak ada yang mempersalahkan.. Parpol memang boleh saja minta Pak Harto sebagai Pembinanya , tetapi dalam hal ini pihak yang memintanya sendiri belum siap , karena dalam struktur organisasi Parpol yang meminta
itu
tidak
ada
Dewan
Sementara itu Wakil Sekjen DPP PPP , Chalid Mawardi berpendapat sikap Pak Harto yang tidak bersedia menjadi Pembina Utama PPP sepenuhnya bisa dipahami , bahkan patut dihar
gai. Dalam hal ini sedikitnya ada tiga alasan Pertama , Pak Harto sampai saat ini belum menjadi anggota PPP, sehingga baik dari segi organis toris maupun politis keterik atan pada Partai tidak ada , apalagi berfungsi selaku Pem bina Utama. Kedua, Pak Harto selama ini te
Pembina .
Tengku Saleh menilai penolakan Pak Harto sebagai Pembina Utama Parpol itu , bukan me
rupakan pukulan bagi Parpol yang bersangkut an. Tetapi ia mengingatkan Parpol tidak perlu
lah menjadi Pembina Utama Golkar yang peng angkatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi kekuatan sosial po litik tersebut, demikian pula fungsi dan
Ketiga, tata cara pengusulan yang ditempuh
iri kalau ada organisasi lain bisa besar dan kuat. "Yang penting marilah kita membenahi diri
sementara pihak agar Pak Harto menjadi Pem
untuk
tikan etik a politik
kata memperbaiki kekurangan ”, Tengku Saleh Ketua DPP PPP, H. Imam Sofwan menga-
takan PPP tidak perlu kecewa atas isyarat penolakan itu Pak Harto secara pribadi me mang telah menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar, tentu saja beliau terik at dengan
bina Utama PPP benar -benar tidak memperha dan norma-norma yang i dalam organisasi. Cholid menambahkan semua pihak , terutama
lazim
berlaku
kalangan politisi hendaknya menghormati Pak Harto yang tidak bisa dipisahkan dengan kedu dukannya sebagai Presiden /Mandataris MPR .
Kalaupun ada keinginan untuk menjadikannya
sebagai Pembina Utama, keinginan itu harus disiplin organisasi. ditempuh dengan cara -cara yang benar dan tahun 3 no. dengan UU Apabila dikaitkan baik , misalnya datang menemui Pak Harto andataris M Presiden / sebagai Harto 1975 , Pak MPR memang menjadi Pembina Golkar dan
dan
menanyakan
atau
kesediaan
tidaknya .
Parpol. Tetapi kalau diminta langsung menjadi Pembina Parpol , akan merepotkan kedudukan Pak Harto. Kesulitan itu dikarenakan adanya pembauaran Pak Harto sebagai Presiden /Man
dataris MPR dengan Pak Harto sebagai pribadi yang telah menyalurkan aspirasi politiknya ke
Bacaan & Koleksi
Keluarga Bahagia
Golkar.
asri PT. MASKAPAI ASURANSI UMUM WUWUNGAN Jl . Pintu Besar Utara No. 32 Jakarta Barat P.O. Box 1062 /Jkt
artid
sarn
ah
DAN
Telp . 673500 -670402 - 673898-673954 Telex 42003 ASWU IA
Sarinah asri
ananda
Asuransi Kerugian termasuk Engineering
Ponowa Pribadi
majalah
Cabang2 : Jakarta, Surabaya, Medan , Semarang, Bandung.
Wanita Ladonesia yang digemari Lan pria
dan lingkungan
la terior, taman
Bacaan Patra - Patel Torciata
tato -taton di Ladowarda
Dicotak oleh : G GARUDA METROPOLITAN PRESS PERCETAKAN & PENERBITAN JI. Garuda No. 62 · Telp . 410426-410490-414521-413747-413149 Jakarta Pusat
167
KTA Sebagai Sarana Konsolidasi Golkar Oleh : Babari
KTA (Kartu Tunda Anggota) Golongan Kar- jenis kerja/profesi dan lingkungan kerja/fungsi ya (Golkar ) telah mulai dibagikan kepada para anggotanya melalui proses pendaftaran anggota
untuk mencapai cita-cita bangsa dan wadah berhimpun kader-kader bangsa sebagai pengem
Golkar di setiap DPD Golkar tingkat II di selu- ban , pengamal dan pembela Pancasila yang ruh wilayah tanah air. Pendaftaran keanggotaan
berorientasi pada program pembangunan dengan
Golkar ini merupakan pelaksanaan amanat Munas III Golkar yang baru lalu dalam rangka
tidak membeda -bedakan latar belakang agama,
konsolidasi anggota dengan tujuan memantap
anggota Golkar akan mempunyai hak dan kewa
suku , ras atau asal usul . Dengan demikian semua
kan keanggotaan Golkar yang bersifat pero jiban yang sama dan loyalitasnya hanya pada ngan , kader dan stesel aktif. Artinya, untuk Golkar dan bukan lagi pada kino -kino Golkar. Ini berarti setiap kino sebagai pendukung jadi anggota Golkar setiap warga negara Indo nesia secara pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ( AD ) dan Anggaran Rui
mali Tangga ( ART ) Golkar dapat mendaftarkan
Golkar tidak dapat lagi menonjolkan atau mem perkenalkan diri secara eksklusif kepada masya rakat . Sebagai organisasi pendukung aspirasi politiknya disalurkan melalui Golkar sebagai sa
lah satu kekuatan sosial politik yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan nasional dewa
diri sebagai calon anggota dan tidak dibenarkan lagi menjadi anggota Golkar melalui keanggotaan pada salah satu kelompok induk organisasi ( ki no) Golkar seperti masa sebelum Munas III . gota Golkar akan diterima secara selektif karena
sa
yang menjadi anggota Golkar adala Kader-kader
mungkin dapat disamakan dengan Nrp nya
ini .
Dengan demikian KTA Golkar tidak sama dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tetapi
Golkar. Penegasan ini perlu untuk menghindar-
anggota ABRI. Hal ini mengingat Golkar akan
kan Golkar dari kecenderungan menjadi partai massa . Stesel aktif maksudnya setiap orang de-
menjadi partai kader dan bukan partai massa yang menguntungkan kekuatannya pada jum
ngan kesadaran sendiri menerima dan menye-
lah massa Pendukungnya Sebagai partai kader
tujui AD/ ART, Ikrar, Doktrin , Program Umum dan Peraturan Organisasi menyatakan diri men-
Golongan Karya akan menjadi organisasi dari para aktivis- aktivis yang berusaha secara sis tematis meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program - program pembangunan yang
jadi anggota Golkar melalui pengangkat organisasi terdekat dan
disahkan
oleh
DPD
Tingkat II sesuai dengan peraturan organisasi
dimilikinya dan ditawarkan kepada rakyat
Stesel pasif maksudnya menyebut dirinya sebagai anggota Golkar melalui keanggotaannya
dalam setiap masa kampanye pemilihan umum Ini berarti prinsip massa mengambang harus
salah pada satu Golkar. kino Konsolidasi sebagai usaha sadar untuk mem
tetap dipertahankan .
perteguh kesatuan dan persatuan intern mela- ' Hubungan Golkar dengan organisasi pendu lui penataan kembali keanggotaan ini harus kungnya. mampu
mencapai
tujuan
organisasi,
yaitu
tempat berhimpun anggota masyarakat yang memiliki persamaan kehendak sesuai dengan 168
Pengaturan pelaksanaanya sebenarnya sudah dimulai sejak 17 Juli 1971 melalui surat kepu
tusan no. Kep. 101 / VII/ GOLKAR/ 1971 tentang
salah satu kino Golkar ataupun profesi se perti PGRI, Korpri , dan Legium , Veteran . D -
Struktur Organisasi dan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Golkar Pusal. Esensi dari kepu-
ngan demikian ada kesan bahwa Golkar seba
( 1) istilah kino tidak
gai organisasi kekuatan sosial politik hanya
dipergunakan lagi, ( ) struktur organisasi Gol-
menghimpun kekuatan massa melalui organi sasi kemasyarakatan lainnya yang tergabung
tusan itu ada tiga , yaitu
kar Pusat dan Susunan Dewan Pimpinan hanya berlaku sampai dengan Munas Golkar yang akan
datang (Munas Golkar | di Surabaya 1973 ), dan ( 3 ) ormas -ormas yang terhimpun dalam kino diserahkan pembinaan dan pengendalian politiknya kepada Golkar karena kino tidak berfungsi lagi sebagai badan pelaksana dalam bidang tata kehidupan dan perjuangan politik Karena itu dalam Munas I Golkar di Surabaya itu telah tercetus gagasan keanggotaan Golkar bersifat
yang
perorangan . Tahun 1975 kcluar UU no . 3 tahun 1975
tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang menetapkan
bahwa yang dimaksud
dengan
Partai Politik dan Golongan Karya adalah organisasi kekuatan sosial politik yang merupa kan hasil pembaharuan dan penyederhanaan keinidupan politik di Indonesia, yaitu Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) Partai Demo krasi Indonesia ( PDI ) dan Golongan Karya ( Golkar). Dalam penjelasan UU ini juga dite tapkan bahwa kepengurusan Partai Politik dan
Golongan Karya hanya berada di ibukota ne gara , ibukota propinsi dan ibukota kabupaten sedangkan di tingkat kecamatan dan desa dapat
ditetapkan seorang komisaris dengan beberapa pembantunya sebagai pelaksana pengurus tingkai kabupaten dan tidak merupakan peng
urus yang berdiri sendiri. Penetapan ini perlu untuk mengamankan kebijakan masa mengam bang ( Floating mass ), yaitu melepaskan ang
di dalamnya . Hal ini terlihat secara jelas pada
waktu penyelenggaraan pemilihan umum yang baru
lalu .
Selanjutnya Golkar terus berusaha menata dirinya sebagai organisasi kekuatan sosial po litik
yang riil. Langkah awal telah ditetapkan
dalam
Munas III Golkar di Jakarta bulan Okto
ber 1983. Langkah itu adalah merumuskan kembali tentang keanggotaan Golkar dalam AD /ART nya . AD pasal 10 menetapkan bahwa
anggota Golkar adalah warga negara RI yang Dengan sukarela mengajukan permintaan men jadi anggota serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ART. yaitu ( 1 ) telah beru mur 17 tahun atau telah kawin ; ( 22) dapat
membaca dan menulis; ( 3 ) sanggup aktif meng ikuti kegiatan yang ditentukan oleh organi sasi ; ( 4 ) menerima dan mengucapkan ikrar,
menerima doktrin , AD / ART, Program Umum Organisasi; ( 5 ) menyatakan diri untuk menjadi anggota Golkar melalui perangkat organisasi yang terdekat ; dan (6 ) ditetapkan dan disyah kan oleh Dewan Pembina Daerah tingkat II
sesuai dengan peraturan organisasi. Langkah berikutnya adalah mengangkat ketua atau anggota pimpinan organisasi yang tergabung dalam Golkar menjadi anggota pengurus dalam DPP Golkar ataupun menjadi anggota Dewan Pembina : Golkar.. Melalui kebijaksanaan ini
yang
diharapkan agar konsolidasi yang menuju ke fusi tuntas dalarn tubuh Golkar dapat men jadi kenyataan . Fusi yang berirti gabungan ( peleburan )
be kotak- kotak sesuai dengan pengkotakan ke kuatan sosial politik yang ada waktu itu . Berlandaskan pada UU no . 3 tahun 1975
ganisasi) yang menjadi satu dapat terlaksana secara tuntas . Maksudnya identitas dari per
gota masyarakat dari ke terikatannya secara permanen sebagai anggota partai politik dan Golkar. Selain itu juga untuk membebaskan anggota
masyarakat
ini Golkar dalam
kehidupan
dari
Munas
yang terjadi dari beberapa perkumpulan ( or
bulan Oktober
kumpulan atau organisasi pendukung Golkar
1978 di Denpasar dalam AD nya pasal 10 telah menetapkan bahwa anggota Golkar ter diri dari warga negara RI yang tergabung mau
akan terpadu menjadi satu identitas baru , yaitu identitas Golkar seperti yang tercantum dalam AD/ART, program umum dan peraturan or ganisasi lainnya. Dengan demikian DPP atau
pun
tidak
II
tergabung dalam
organisasi pro
fesi/ fungsional dan perorangan tersebut me ngajukan permintaan menjadi anggota secara sukarela dan dari unsur -unsur keluarga besar Go
longan Karya . Hal ini berarti bahwa keanggota an Golongan Karya bukan hanya bersifat perorangan dan sukarela lagi tetapi juga secara bersama - sama karena tergabung sebagai anggota
Dewan
Pembina Golkar bukan suatu
badan
perwakilan dari organisasi pendukungnya te tapi satu badan yang memimpin Golkar seba gai satu kekuatan politik. Ini berarti organisasi statusnya pendudi berub Golka kung ah yang ( kino)yarak organi atan ke menja sasir kemas hidupannya akan diatur dalam UU Keormas an. Namun mengir:gat kino / organisasi pendu 169
kung Golkar secara histeris merupakan or
asaan ( power seekers)
ganisasi penumbuh Golkar dan yang secara
yang berkuasa ( the powerful). Apolitik dima sudkan sebagai kurang/tidak adanya usaha sadar ( berencana) untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan. Golongan ini besar jumlahnya
idiologis
sama
serta
sama -sama
berorientasi
pada program pembangunan nasional inaka aspirasi politiknya akan tetap disalurkan melalui Golkar.
dan unsur masyarakat
dalam masyarakat dan karena itu mempunyai menentukan dalam setiap pe milihan umum . Karena itu golongan ini perlu
peranan yang
direbut simpatinya sedini mungkin . Sedangkan
Satu -satunya Asas GBHN terdapat
Dalam
ketetapan yang
mengatur landasan kehidupan organisasi kekuat-
lapisan masyarakat politik selain menjadi tar sasaran bagi setiap organisasi kekuatan
get
an sosial politik , yaitu semua organisasi kekuat-
sosial politik termasuk Golkar untuk menja di anggotanya melalui kegiatan pendaftaran
an sosial politik hanya memakai Pancasila
anggotanya .
sebagai satu -satunya asas . Karena itu Golkar dalam
Munas III di
Jakarta bulan Oktober
1983 telah mencantumkan dalam ADny,bahwa Karyaberasaskan
Golongan
langkah Golkar ini
Pancasila . ' Tentu
akan diikuti oleh Partai
Demokrasi Indonesia ( PDI) dan partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) .. Dengan asas yang sama
Dengan diterimanya Pancasila sebagai satu satunya asas oleh
golongan
PPP, PDI dan GOLKAR
masyarakat politik ini secara ideo
logis bebas menentukan pilihannya. Masalah nya kini, apakah organisasi kekuatan sosial politik termasuk GOLKAR akan mampu men
narik simpati masyarakat politik ini untuk
ini semua kekuatan sosial politik akan tampil menjadi anggotanya. Kemampuan ini akan di sebagai komponen utama yang mempertahankan mengamankan dan mengamalkan Pancasila di samping ABRI .. Perbedaan di antara kekuatan
sosial politik hanya terletak pada program kerja berorientasi pada pelaksanaan program yang umum pembangunan nasional. Program kerja
.
ini yang menentukan besar-kecilnya dukungan yang diberikan oleh masyarakat terhadap kekuatan sosial politik yang ada dalam pemilihan umum . Karena itu program kerja merupakan sarana penjalin hubungan antara kekuat-
an sosial politik dan masyarakat pendukungnya . Di samping itu sifat-sifat kepentingan
tunjukkan melalui program kerja organisasi proses sosialisasi organisasi, sistem rekruitmen
dalam organisasi , kemampuan organisasi untuk menangkap dan menyalurkan aspirasi masya rakat
politik
dan sifat kepemimpinan para
pengurus yang juga menjadi bapak panutan dalam kelompok masyarakatnya ma sing -masing. Sifat- sifat sebagai bapak panutan anggota
inilah yang perlu ditonjolkan dalam lingkungan
kepemimpinann kolektif seperti halnya Golong an Karya ini. Dalam masyarakat yang peterna
listis seperti halnya masyarakat kita peranan bapak panutan masih sangat menentukan .
dalam organisasi kekuatan sosial politik turut menjadi faktor pembangkit simpati masyarakat kekuatan
pada
sosial
politik
ini .
Harus Dijaga :
Dengan demikian terlihat bahwa penetapan Pancasila sebagai satu -satunya asas bagi orga-
Dalam masyarakat kita yang majemuk ini
nisasi kekuatan sosial politik turut mendorong
pola pengelompokan kehidupan manusia umum
terciptanya
nya dipengaruhi oleh ikatan-ikatan yang ber sifat primordial seperti agama, suku, daerah
konsolidasi intern Partai Politik
dan Golongan
Karya yang pelaksanaannya
terwujud dalam bentuk fusi tuntas di dalam
tubuh masing-masing organisasi kekuatan sosial politik itu . Golongan Karya perlu menjadi pelopor dalam hal ini.. Apabila harapan ini dapat menjadi kenyataan maka Golkar akan
mempunyai peluang yang lebih besar untuk mendapat
dukungan
masyarakat .
Tentang masyarakat ini Robert . A. Dahl. dalam
bukunya
" Modern Political Analysis"
mem baginya atas dua lapisan , yaitu ( 1 ) lapisan masyarakat apolitik ; dan ( 2 ) lapisan masyarakat politik yang dibagi lagi atas pencari keku170
tempat asal , ras dan bahasa ,. Dan di masa lam pau ikatan - ikatan seperti ini jelas mewarnai kehidupan organisasi kekuatan sosial politik kita . Karena itu setiap organisasi kekuatan sosial
politik
mampu
inembina
hubungan
emosional dengan para pendukungnya sehingga tampak gejala terputusnya dukungan organi sasi kekuatan sosial politik tertentu di suatu daerah tertent' .
Golongan Karya yang incrupakan wadah berhimpun nya kader-kader bangsa sebagai peng emban, pengamal dan pembela Pancasila yang
berorientasi pada program pembangunan nasional tanpa membedakan latar belakang ras , suku, asal-usul., agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus mampu menjauhkan diri dari kecenderungan pengelompokan yang bersifat primordial itu . Hal
ini perlu dijaga secara ketat terutama
dalam
yang selalu melakukan intrik -intrik antar frak si dalam
tubuh Golongan . Karya sendiri.
Su
asana seperti ini tentu bukan yang diharapkan
sebab akan melemahkan perjuangan Golong an Karya sendiri.
Sebagai organisasi kader Golongan Karya harus mementingkan keketatan organisasi dan
masa pendaftaran keanggotaan Golkar saat ini.
disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Dewan
Selanjutnya perlu dibina suasana keterbukaan sehingga pengelompokan intern dalam tubuh Golkar tidak lagi terbentuk berdasarkan pada ikatan primordial atau sejenisnya. Fusi tun-
Pinpinan Golongan Karya harus menjaga kemurnian doktrin politik yang dianutnya ddengan cara mengadakan saringan (seleksi) yang ketat terhadap calon -calon anggotanya
tas yang akan dijalankan dalam tubuh Golkar harus dijaga agar tidak menimbulkan terjadinya
engelompokan intern yang baru berda-
dan harus berani pula memecat anggota -anggota
yang menyeleweng dari garis-garis kebijaksa naan Golongan Karya . Dengan cara ini KTA
sarkan latar belakang organisasi sebelunnya.
sebagai bukti dari k keanggotaan 1 Golkar akan
Apabila hal ini tidak dapat dihindari maka ada kemungkinan untuk berkembangnya fraksi-fraksi baru dalam tubuh Golongan Karya
merupakan sarana konsolidasi yang mampu menampilkan Golkar sebagai organisasi kekuat
an sosial politik pelopor pembaharuan dalam tata kehidupan politik nasional.
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU
DINAS NG KUL
KEHUTANAN
Jalan Pombangunan No.:
Tolp . 31255
MENGUCAPKAN SELAMAT ULANG TAHUN GOLKAR KE XX TAHUN 1984 KORPRI KE XIII TAHUN 1984 . KAKANWIL DEPARTEMEN PERTANIAN
PROPINSI BENGKULU, KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT | BENGKULU IR . M. SIMBOLON NIP . 080.015.036
171
Pendaftaran Anggota Golkar Dimulai * Pak Harto Nomor 09010000001 tentang pendaftaran ini Pak Harto berpesan agar
Pak Harto ( Presiden RI ) dan Ibu Tien Suemulai
harto ,
jangan dilaksanakan di kantor-kantor pemerin
tercatat secara resmi
sebagai anggota Golkar pertama dan kedua , serta terdaftar dalam buku induk keanggotaan Golkar DKI dengan indeks nomor 09010000001 dan 09010000002 (angka 0902 merupakan
tah .
indeks untuk DPD I DKI Jakarta ) dan DPD II
seratus rupiah setiap bulan ” . Ketia Ibu Tien membaca ketentuan bahwa kartu anggota ber
Ketika itu Ibu Tien bertanya " berapa iuran anggota ” , dijawab Ketua Umum " minimum
Jakarta Pusat.
laku sepanjang yang bersangkutan masih anggo ta Golkar kemudian bertanya " Jadi anggota
Pencatatan keanggotaan Golk ar pertama
Golkar dapat keluar ? ” Pak Harto malahan
sebagai pelaksanaan keputusan Munas III Golkar bulan Oktober tahun 19831, berlangsung di
menjelaskan , "tidak saja dapat keluar, bahkan
man Pak Hart o danketika kedia rkan gkan ibu Tien ng hak Suharto hak dapatanggdiotakelua . Sedan tenta a Pusat ra lain o anta ar,” Pak Cendana , Jakart ber Hart Ketua Umum Golk DPP Golkar Sudharmono SH, beserta unsur
komentar, anggota Golkar yang jelas bebas
pengurus DPP, DPD Tk i dan Tk II menghadap untuk pendaftaran .
untuk memilih Golkar .
Dalam pengantarnya pada pertemuan itu ,
Pada kesempatan itu Pak Harto yang dalam
Sudharmono mengatakan , pendaftaran keanggo- kolom pekerjaan pada formulir pendaftaran taan yang dimulai dari Pak Harto dan Ibu menulis " Ketua Dewan Pembina Golkar ” . Tien Soeharto itu merupakan perwujudan kesungguhan Golkar untuk melaksanakan kepu-
juga menanyakan perkembangan Musda Gol
tusan yang ditetapkan dalam munas Golkar yang lalu , serta sebagai usaha melaksanakan
Tk I di seluruh Indonesia diharapkan selesai
kar. Ketua Umum menjelaskan , Musda Golkar bulan Januari , Februari, dan Maret selesai selu ruhnya.
ketentuan perundang-undangan yang berlaku . Sebelum membubuhkan tanda tangannya pa .
da formulir pendaftaran, Pak Harto menyata kan, dengan penuh kesadaran akan mema tuhi ketentuan dan persyaratan -persyaratan
Saat Bersejarah
organisasi Golkar. ” Sya dengan penuh kesadaran
Dalam keterangannya kepada wartawan seusai pertemuan , Ir Rachmat Witular , anggota pengurus DPP Golkar yang memimpin Depar temen Organisasi , Keanggotaan dan Kaderisasi ( OKK) mengatakan penandatanganan keanggo
akan membubuhi tanda tangan pada formulir pernyataan ini dan mudah -mudahan ini akan
menjadi pprtimbangan pimpinan Golkar,"
ucap
Pak Harto. Setelah membaca " ik rar Golkar” ia
menandatangani formulir diawali ucapan " Bis
taan
Golkar
oleh
Pak
Harto dan
Ibu
Tien
millah " . " Alhamdullillah ” , sambut Ketua Umum >
to merupakan saat bersejarah khususnya bagi keluarga besar Golkar, karena saat itu merupa kan awal dari kegiatan organisasi yang menye
Sudharmono SH , seusai penandatanganan , “ sa ya idem ” , ucap Ibu Tien Soeharto seraya menan datangani formulir keanggotaan dengan nomor
luruh dan bersifat nasional . Pendaftaran ke
urut kedua , sesudah Pak Harto . " Dengan demi kian secara resmi Pak Harto dan Ibu Soeharto
anggotaan Golkar itu merupakan pelaksanaan
adalah anggota Golkar untuk wilayah Jakarta
amanat Munas III Golkar yang menetapkan sis tem keanggotaan perorangan secara sukarela . bergurau tetapi " Kendati diucapkan seraya ucapan Pak Harto yang menyatakan tidak ada yang memaksa' ketika menandatangani formulir pendaftaran, mempunyai makna ucap Rachmat Witular.
Pusat”, ucap Sudharmono selesai penandatang >
anan. Yang segera disambut oleh Pak Harto
" Sudah diterima ya ”, yang segera dijawab pula Golkar
" Service
memuaskan ” .
Ia menjelaskan prosedur pendaftaran yang
Dijelaskan oleh Ketua Umum Sudharmono , mulai hari ini kantor-kantor DPD Golkar secara
resmi 172
memulai
kegiatan pendaftaran.
Dan
1
juga dilakukan oleh Pak Harto ialah menanda
tangani SPMAG (Surat Permohonan Menjadi
Anggota Golkar), yang di dalamnya tertera gotaan Golkar ini cukup berat', karena ia yakin Setelah surat itu ditandatangani yang bersang- jumlahnya akan mencapai angka jutaan. Karena kutan mendapat kartu anggota . Tetapi bagi
itu pusat pengolahan data personalia diadakan
anggota baru yang selama ini belum dikenal
sebagai aktivis, dikenakan masa pencalonan di dua tempat, yaitu di DPD Tk . IIdan DPP paling sedikit 1 tahun .
Formulir yang ditandatangani berupa data
Golkar. Pengolahan data di DPP mau tidak mau harus memakai komputer, dan untuk itu dua komputer yang modern sudah dimiliki.
pribadi , menyangkut nama, alamat, pekerjaan.
" Sekarang masih di rumah saya , belum di pasang
Sedangkan surat anggota berupa kartu berukur- di kantor DPP ” , ucap Ir ' Rachmat Witular. an Kartu Tanda Penduduk .
Menjawab pertanyaan , Rachmat Atas pertanyaan , ia mengatakan DPP Golkar
menga
takan , pendaftaran anggota tidak akan meng
menyatakan bermaksud mendaftar Pak Umar hilangkan sifat
organisasi Golkar yaitu orga
Wirahadikusumah dan Ibu Umar Wirahadiku-
nisasi kader, dan tidak akan menjadi organisasi
sumah tetapi kelihatannya pada waktu dekat ini
massa , karena anggotanya tetap selektif. Para
tidak mungkin , karena kesibukan mengikuti
anggota
KTT OKI di Maroko .
kader , tetapi di antara mereka ditetapkan se
memang tidak seluruhnya menjadi
bagai kader, " Jadi jelas Golkar akan lebih menekankan mualitas, dan atas dasar itu rakyat
Kompu terisasi
pasti akan lebih percaya menyalurkan aspirasi
Rachmat Witular menjelaskan , pendaftaran dititikberatkan pada DPD II . Syarat calon
nya kepada organisasi ini, " demikian Rachmat Witular.
anggota ia lah berumur minimal 17 tahun dan
dapat
membaca dan menulis,
tetapi
tidak
mutlak huruf latin.
Dalam pendaftaran perdana itu Ketua U mum DPP Golkar Sudharmono SH didampingi
Ketua , AE Manihuruk ; Sekjen , Ir. Sarwono
Para calon itu akan disaring oleh pengurus Kusumaatmadja; Bendahara, Drs. Zarlons Zag DPD II dan dalam kasus tertentu disampaikan hlul ; Departemen OKK ; Ir Rachmat Witular kepada DPP .
dan Drs. Jakob Tobing MPA, Ketua DPD Golkar
Tk. I. Ia mengakui pekerjaan administratif keang-
Achmadi dan pengurus DPD Golkar
Tk . II Jakarta Pusat.
Kartu Anggota : Pak Harto dan Ibu Tien Memperoleh Kartu Tanda Anggota Golkar yang pertama. Pen daftaran dan penyerahan Kartu Anggota itu dilakukan oleh Ketua Umum Golkar, Soedharmono beserta 9 pimpinan Golkar lainnya termasuk pengurus dari DPD II Jakarta Pusat, di kediaman Kepala Negara Jalan Cendana Jakarta Pusat. ( Foto SK / Agustianto ). 173
el WakilPresiden dan Nyonya Umar Wirahadikusumah keanggotaan Golkaruntuk
di kediamannya Jalan Tengku Umar menandatangani formulir
karta Pusatyangdisaksikan Ketua Umum DPPGolkarSudharmono SH , danpengurusDPD
Golkar DKIJaya.(Foto Antara).
DAFTARKAN DIRI — Ketua DPA M Panggabean beserta Ny Meida S Matiur Panggabean, secara resmi menjadi anggota Golkar setelah secara resmi menandatangani formulir keanggotaan Golkar. Nampak dalam gambar, an
cara lain AE Manihuruk, M Panggabean, dan ir Sarwono Kusumaatmadja sedang terlibat dalam pendaftaran keanggotaan Golkar tersebut, di kediaman Pangça bean, Jl Teuku Umar 21 Jakarta. (Foto : SK /Ist).
174
000OOOOOOOOOOOO0
0000
2000
000000000
DOKOD0000000000
Pendaftaran Keanggotaan Golkar Di Jakarta Dilakukan Serempak Sudharmono Dan Nyonya Catatkan Diri Di DPD Golkar Jaksel
PENDAFTARAN ANGGOTA - Ketua Umum DPP Golkar,, Sudharmono SH , Rabu pagi bertempat di -
Kantor DPD Tingkat II Jakarta Selatan menyerahkan Formulir pendaftaran kembali sebagai anggota Golkar dihadapan Ketua DPD Tingkat I Golkar DKI, H Achmadi dan Ketua DPD Tingkat II Golkar Jakarta Selatan Achmad Sudjai. Dalam Gambar tampak Sudharmono sedang memperhatikan pengisian pendaftaran ke dalam buku besar anggota. (SK /Saragih).
Kusumaatmadja, Departemen Organisasi, Keang
Sudharmono SH ( Menteri Sekretaris Negara, Ketua Umum DPPGolkar) bersama Ny Ratu Emma Sudharmono, sejak Rabu pagi tercatat
gotaan dan Kaderisasi, Ir . Rachmat Witular dan
secara resmi sebagai anggota Golongan Karya
Tingkat I Golkar DKI Jakarta , Achmadi.
di kantor DPD Tingkat II Jakarta Selatan setelah sebelumnya secara pribadi menanda-
DRs .
Jakob Tobing
MPA , dan Ketua DPD
Sebelum menyerahkan secara resmi formu
tangani formulir keanggotaan Golongan Karya.
lir keanggotaan
Sudharmono SH dan Ny. Sudharmono tercatat sebagai anggota Golkar pertama dan kedua
menyatakan ; " Terimakasih atas kesediaan Ketua
di
DPD Tingkat I Golkar DKI Jakarta dan Ketua DPD Tingkat II Golkar Jakarta Selatan mene
kantor
dengan
DPD Tingkat II Jakarta Selatan nomor pendaftaran anggota
Go kar,
Sud harmono SH,
09050000001 dan 09050000002, Kode 09 rima saya di tempat ini , Kedatangan saya di adalah kode DKI Jakarta, sedang 05 dibelakamg- Kantor DPD Tingkat JI Golkar Jakarta Selatan nya menunjukan wilayah Jakarta Selatan . ini adalah khusus untuk melaksanakan kewajib an dalam rangka memenuhi ketentuan Anggaran
Pendaftaran pertama di wilayah Jakarta Selatan ini disaksikan oleh Ketua DPP Golkar , Manihuruk , Bendahara DPP Golkar Zarlons Zaghlul SH , Sekjen DPP Golkar, Sarwono
Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Golkar tentang keanggotaan yang pelaksanaan pendaftaran berdasarkan perorangan dan sukarela . Saya datang ke tempat ini dengan sukarela, iklas dan 175
us untuk menyatakan diri sebagai anggota Serempak lkar dan bersedia melaksanakan segala kewa jibannya. Disamping itu saya juga membawa
formulir keanggotaan Golkar istri saya. Karena
Ir.
Rachmat Witular , yang membidangi
beliau pagi ini tidak dapat hadir maka niatnya Departemen Organisasi,keanggotaan dan kaderni. dian diserahkan kepada DPD Tingkat II Golkar sejak Rabu kemarin pendaftaran keanggotaan
sudah disampaikan kepada saya untuk kemu- 1; sasi DPP Golkar menjelaskan kepada wartawan
Jakarta Selatan . Kiranya DPD Tingkat IIn Golkar Jakarta Selatan dapat mempertimbangka semua
ini. ”
Ketua DPD Tingkat I DKI Jakarta , H. A' Achmadi , langsung menanggapi pernyataan Soe-
Golkar di seluruh DKI Jakarta dilaksanakan
secara serempak Formulir keanggotaan sudah disiapkan dalam jumlah yang besar di masing masing kantor DPD Tingkat II . Pendaftaran keanggotaan Golkar ini , sesuai
dharmono SH , itu seraya menjelaskan ; ” Keha- dengan AD/ART terbuka untuk siapapun.. diran Bapak di tempat bukanlah Adapun ini
syarat yang diperlukan ;
untuk
( 1 ) sudah
mengajukan permohonan menjadi anggota Gol- mengikuti P4 ; (2) aktif di organisasi; (3 ) usia k melainkan sifatnya hanya mendaftar di atas 17 tahun atau sudah kawin ; dan (4 )
ar , ulang. Karena kami sudah mengenal betul siapa bapak maka dengan pertimbangan ini pula maka Bapak Sudharmono beserta Ibu langsung di terima menjadi anggota Golkar."
Setelah prosedur administrasi terpenuhi , Ketua DPD Tingkat I Golkar DKI Jakarta, H. Achmadi, langsung menyerahkan kartu ang>
melek huruf.
Khusus bagi yang belum melek huruf ( buta huruf) menurut Rachmat Witular Golkar tidak
menutup pintu . Mereka boleh saja mengajukan permohonan calon anggota. Selama satu tahun dalam proses calon anggota, Golkar akan ha keras menjadikannya melek huruf dengan
gota Golkar kepada Sudharmono SH. Sedang
berbagai upaya , misalnya melalui kursus-kursus
kartu anggota milik Ny. Sudharmono SH ditip-
kilat , "Jadi sekali lagi Golkar yang membuka
kan
kepada Sudharmono SH.
>
pintu bagi mereka yang masih buta huruf,” katanya .
Kartu
anggota Golkar Sudharmono SH
beserta Ny . Sudharmono SH kedua -duanya ditandatangani Sekjen DPP Golkar, Ir . Sarwono Kusumaatmadja.
PT.GEHA AGUNG corporation EXCLUSIVE AGENT
CABLE ACCESSORIES -ILSCO /UTILCO JOINTING-TERMINAL- BISHOP ELECTRIC
INSULATING MATERIALS
FOR ELECTRIC/P.L.N . – OIL COMPANY & COMMUNICATION
GENERAL TRADE & CONTRACTOR
TURUT MENSUKSESKAN PELITA IV . Jl. Panglima Polim Raya No. 11 (Atas)
Blok M. III Kebayoranbaru, Jakarta Selatan. Phone : 731189 · 732921. Telex . 47189 CARIJA IA .
176
PERKENALAN FORMAL DPP Golkar diimpin Ketua Umumnya. Sudharmono SH mengadakan perke nalan secara formal dengan Menteri-Menteri di lingkungan Koordinasi Ekuin di Kantor Menko Ekuin . ( Foto SK /Soad ). Tampak pada gambar sekilas suasana perk ' ın tersebut.
Seruan Dan Ajaka . Gelkar :
Laksanakan Asas TunggalPancasila Dengan Jujur Dan Bertanggungjawab Peranserta Generasi Muda Peroleh Perhatian
Golongan Karya (Golkar) dalam melaksana-
peran sktif dalam usaha pembinaan dan pengem
kan program nya akan mempelopori memberi
bangan generasi muda
kesempatan kepada generasi muda turut ber bangan generasi muda Golkar menilai generasi muda merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan cita -cita perjuangan bangsa . Oleh
peranserta dalam pembangunan bangsa ini. Hal itu ditegaskan Ketua Umum DPP Golkar,
Sudharmono , SH . Sabtu , di ruang pertemuan
Kantor Menko Ekuin , ketika bersama 33 pengu- karena itu perlu diciptakan iklim yang sehat rus DPP Golkar secara formal berkenalan dengan untuk memungkinkan kreativitas mereka ber Menko Ekuin dan PengawasanPembangunan , kembang secara wajar dan bertanggungjawab . Prof. Dr. Ali Wardhana yang pada kesempatan
|
Dengan
demikian kesadaran berbangsa dan
itu disertai 16 Menteri dari 22 Menteri yang ber- bernegara serta partisipasi mereka dalam pem ada dalam koordinasi Ekuin .
bangunan akan meningkat.
Delapan Jalur Pemerataan Golkar , kata Sudharmono, sebagai kekuat
an sosial politik yang besar, akan selalu ber-
Sudharmono juga menegaskan dalam kurun Golkar siap waktu 5 tahun mendatang ini, 177
ikut serta menyukseskan Krida Pertama Kabinet Pembangunan IV ialah meningkatkan Tri logi Pembangunan yang dilandaskan pada
pelaksanaan pembangunan nasional.
ketahanan nasional . Dalam kaitan ini Golkar menitikberatkan pada usaha -usaha partisipasinya untuk melaksanakan delapan jalur pemerataan , di samping berusaha terus menumbuhkan
lenggarakan Musda -musda dan pendaftaran angg
kehidupan koperasi sebagai salah satu
" soko
waktu dekat Golkar akan menyc
Dalam
gota ." Dalam
hal ini saya yakin Bapak - bapak
Menteri sebagai anggota Golkar juga tidak akan ketinggalan menyatakan dirinya sebagai anggo
ta Golkar,' ' gurau Sudharmono .
guru " ekonomi nasional.
Mengawali keterangannya Sudharmono seca Ke delapan jalur pemerataan yang dimaksud
ra panjang lebar me njelaskan hasil-hasil keputus
Munas1983. III Golkar yang sejumlah diselenggarakan ialah pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok an Dikatakannya Oktober kepu rakyat banyak , khususnya pangan , sandang,
dan papan , pemerataan kesempatan mempero tusan penting yang diambil dalam Munas III leh pendidikan dan pelayanan kesehatan , Golkar itu , tidak hanya penting bagi Golkar pemerataan pembagian pendapatan, pemera- saja, tetapi juga penting bagi bangsa dan nega taan memperoleh kesempatan kerja , pemerataan ra. Diantaranya penyempurnaan AD/ ART Gol
kesempatan berusaha, pemerataan kesempatan kar. Kendatipun ujud AD /ART, tetapi isinya berpartisipasi dalam pembangunan , khususnya juga menyangkut kehidupan bangsa dan negara bagi generasi muda dan wanita . pemerataan penyebaran pembangunan di selu ruh wilayah tanah air serta pemerataan kesem
khususnya kehidupan politik yang sangat pen ting peranannya untuk mewujudkan demokrasi Pancasila .
patan memperoleh keadilan.
Dalam pertemuan itu Sudharmono juga kembali mengetengahkan, Golkar akan ikut
AD/ ART Golkar berhasil disempurnakan
untuk sesuai amanat TAP MPR hasil Sidang
berperan aktif dalam mewujudkan pemerintah-
Umum
an yang bersih dan berwibawa . Dalam kaitan
Pancasila sebagai satu -satunya asas bagi kekuat an sosial politik . Di samping penyempurnaan
ini
yang
akan
dilakukan
Golkar
ia lah
MPR tahun 1983 yang menegaskan
meningkatkan fungsi kontrol .
APART Golkar juga menyempurnakan tugas
Jujur dan Bertanggungjawab .
an dewasa ini meliputi bidang politik , ek onomi ,
yang disesuaikan dengan tahapan pembangun Tentang usaha dalam melaksanakan Panca
budaya dam sosial . Dalam kaitan itu Golkar men canangkan tiga sukses yakni sukses konsolidasi
sila sebagai satu -satunya asas, Golkar menyeru-
organisasi, sukses Repelita IV serta sukses
kan dan mengajak seluruh organisasi kekuatan sosial politik dan organisasi-organisasi sosial lainnya agar dengan jujur dan bertanggung jawab menerima dan melaksanakan Pancasila sebagai satu -satunya asas.
Pemilihan Umum 1987 dan Sidang Umum MPR 1988 .
Golkar juga mendukung penuh partisipasi
ABRI dalam pembangunan bangsa ini, dalam
Kerjasama Tak Hanya Dlm Pemikiran
peranannya sebagai stabilisator dan dinamisa
dalam pelaksanaan dwifungsinya , khususnya dalam fungsi sebagai kekuatan sodan
tor
sial politik .
Menko Ekuin dan Pengawasan Pembangunan Prof. Dr. Ali Wardhana memgatakan apa yang dihasilk .
Munas III Golkar Oktober 1983, sang
at penting, mengingat apa yang diputuskan
Golkar juga tidak melupakan bahwa bangsa
merupakan pelaksanaan hasil TAP-TAP MPR
Indonesia masih menghadapi tantangan berat,
yang
baik dari dalam
" Dengan demikian kita punya landasan yang
maupun luar. Oleh karena
itu Golkar akan terus meningkatkan kewaspadaan ,
juga
harus
dilaksanakan
Pemerintah .
sama," ujar Ali Wardhana.
persatuan dan kesatuan serta ingin terus
Pemerintah saat ini sedang menyiapkan bekerja keras, sehingga bersama dengan kekuatan sosial politik yang lain dapat menciptakan rencana pembangunan 5 tahun dan APBN untuk tahun anggaran 1984/1985 yang merupakan kerangka landasan yang diperlukan 178
!
tahun pertama dalam Repelita IV. Penyusun- perkenalan tsb. ialah Menteri Perdagangan , an itu harus sejauh mungkin harus dapat meng- Rachmat Saleh , SE, Menteri Perindustrian amankan apa yang telah dituangkan dalam Ir.. Hartarto, Menteri Negara Perencanaan
GBHN sebagai salah satu keputusan Sidang Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas - Prof. O
Umum MPR 1983 .
Dr.J.B. Sumarlin , Menteri Pertambangan dan Energi - Prof Dr. Subroto, Menteri Muda Urusan Dikatakannya keadaan ekonomi Indonesia Peningkatan Produksi Tanaman Keras Ir Hasjrul
masih sulit, terutama dalam tahun pertama Harahap, Menteri Pertanian . Ir Achmad Afandi. :: Repelita IV. Hal ini sebagai akibat keadaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara - Dr. ekonomi dunia yang nampaknya belum pulih Saleh Afiff, Menteri Koperasi Bustanil Arifin sepenuhnya dari akibat resesi, meskipun di sana SH, Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi sini sudah ada tanda-tanda ada kebaik kan . Pangan · Ir. Wardoyo , Menteri Muda urusan Untuk menghadapi keadaan perekonomian yang Peningkatan Produksi Peternakan dan perikanan masih sulit itu , Ali Wardhana mengharapkan Prof. H. Hutasoit, Menteri Muda Urusan Pening
kerja sama yang baik antara Golkar dan peme- ' katan Penggunaan Produksi Dalam Negeri rintah . ” Kerjasama itu hendaknya tidak hanya Ir. drs. Ginanjar Kartasasmita, Menteri Negara dalam pemikiran atau kebijaksanaan, tetapi Perumahan Rakyat · Dr. Cosmas Batubara, juga dalam pelaksanaan di lapangan,” kata Menteri PU Ir. Suyono Sosrodarsono, Menteri Pariwisata & Postel - Achmad Tahir , dan Menteri
Ali Wardhana.
Ke 16 Menteri dari 22 Menteri yang berada Perhubungan, dalam koordinasi Ekuin yang hasir dalam
Roesmin
Nuryadin .
SEMEN 3 GAJAH
PARTNER ANDA DALAM PEMBANGUNAN PT. SEMEN BATURAJA Kantor Pusat
:
JI . Keramasan Po Box - 175 .
Perw . Jakarta
:
Tlp . 24586 - 24698 PALEMBANG Gdg. Granadha Lt. II Jl . Jend . Sudirman 50 . Tlp . : 514596 - 510909 ext. 1130. JAKARTA.
179
Pertemuan Golkar - Menko Polkam
Masih Ada Titik - titik O
Rawan Yang Perlu Diwaspadai dupan ,
Golongan Karya ( Golkar ) menyadari sampai saat ini masih ada titik - titik rawan di dalam
masyarakat yang perlu diwaspadai bersama . Titik rawan itu antara lain masih adanya sementara pihak yang belum sepenuhnya mau mene rima dan menghayati Pancasila sebagai satusatunya ideologi negara dan bangsa. Hal itu dikemukakan Ketua Umum DPP Golkar, , ketika bersama Sudharmono SH , : dengan 30 anggota DPP Golk ar secara resmi berkenalan dengan menteri - Menteri di ling kungan Menteri Koordinator Bidang Politik dan keamanan
Menko
(Menko Polk am ) di Jakarta.
Polkam ,
Jenderal
TNI (Purn ),
Surono mengatakan kehidupan politik bangsa Indonesia seringkali masih diwarnai dengan kericuhan pembinaan organisasi, ketidak kom
pakan dalam kepengurusan dan tidak diterap kannya asas musyawarah mufakat. Hal itu da pat mengganggu stabilitas politik dan keamanan , dan dapat menghambat pembangunan sebagai
pengamalan Pancasila . Untuk itu ia mengharap kan Golkar yang telah mendapat kepercayaan sebagian besar rakyat dan yang menjadi tum puhan dan pengayom rakyat, mampu menum buhkan citra budaya politik Pancasila dengan
Sudharmono menegaskan , Golkar sebagai kekuatan sosial politik yang sejak kelahiran
nya secara konsekuen mempertahankan , mem bela dan mengamalkan Pancasila , bertekad makin memantapkan Pancasila sebagai satu-
penyalahgunaan
wewenang
.
bersih
yang
dan
berwibawa
yang
menjadi dambaan rakyat makin dekat.
Perpajakan Sudharmono dalam kesempatan itu juga
mengatakan Golkar telah ikut berpartisipasi menyukseskan Undang - Undang Perpajakan da lam rangka menyusun sistem perpajakan nasi
onal yang adil sesuai dengan jiwa dan semangat pasal 23 UUD 1945. Dengan lahirnya UU Perpajakan Golkar mengharapkan pengerahan dana dari masyarakat dapat ditingkatkan . Un tuk itu Golkar menyerukan agar tiap warga
negara dapat melaksanakan kewajibannya seba gai wajib pajak yang baik , karena pajak meru
pakan salah satu penerimaan negara yang perlu terus ditingkatkan untuk membiayai pembang
unan .. Dalam kaitan ini aparat yang ditugasi memungut pajak diharapkan dapat memberikan pengertian dan pelayanan sebaik -baiknya kepada wajib pajak .
Golkar menginginkan penerimaan negara
memberikan suru tauladan dalam mengembang kan demokrasi Pancasila .
korupsi,
dan penyalahgunaan narkotika. Sehubungan de ngan itu , Golkar menghimbau Pemerintah agar menindak tegas pihak- pihak yang melawan hukum dan keadilan . Dengan demikian tegak nya hukum dan terwujudnya pemerintahan dan terwujudnya
dari spk tor pajak benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan rakyat . Program -program pem bangunan seperti yang digambarkan dalam RPBN RABPN 1984/1985 mencerminkan usaha keras Pemerintah untuk mewujudkan cita citanya dalam melaksanakan pembangunan . Peralihan Generasi
satunya asas bagi organisasi kekuatan sosial
politik . Dengan demikian kehidupan politik benar- benar merupakan
pengamalan Pancasila .
Menko
Polkam
Surono
mengatakan
urusan Golkar sekarang ini bertepatan dengan
proses
peralihan generasi bangsa. Dilihat dari
segi ideologi dan politik peralihan generasi
harus dapat menjamin kelestarian Pancasila Di samping itu Golkar sangat prihatin atas
masih adanya tindakan -tindakan anggota
masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum baik
180
dalam
hukum
kriminalitas, penyelun-
dan
UUD
1945
serta demokrasi Pancasila,
dan segala nilai yang terkandung di dalamnya. Apakah ditinjau dari segi kultural, peralihan
generasi harus mampu membawa perubahan
perubahan dan pembaruan yang segar dan kreatif dalam sistem nilai bangsa , tetapi yang
an. Untuk itu perlu adanya kemampuan dan kualitas segenap jajaran Golkar dengan seluruh
masih tetap didasarkan atas kultur atau budaya
anggotanya. Dalam kaitan ini Golkar perlu
bangsa Indonesia sendiri. Tiap generasi selalu
membina dan mendidik kader yang berorien
mempunyai kekuatan dan kelembahan sendiri , tasi pada program pembangunan dan setia Selain itu juga mempunyai persepsi terhadap kepada Pancasila dan UUD 45. Dengan kader sistem nilai yang dibawa oleh pengaruh ling- yang berkualitas dan setia kepada Pancasila kungan dan keadaan sosial, ekonomi dan po-
dan UUD 1945 , Surono yakin Golkar akan
>
litis pada saat tertentu , seperti halnya generasi mampu menggerakkan partisipasi rakyat dalam 45 dan generasi yang lebih muda. Hal hendaknya
itu
pembangunan .
mendapat perhatian Golkar, se
hingga peralihan generasi akan menumbuhkan kesegaran
terhadap
semua aspek kehidupan
Meningkatkan kontrol
bangsa dan kesinambungan dalam mewujudkan cita -cita kemerdekaan .
Berkaitan dengan tekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Menko Polkam mengharapkan agar Golkar meningkatkan kontrol sosial, serta melakukan kontrol sosil, sertamelakukan pembinaan moral secara berlanjut kepada anggotanya, terutama yang duduk dalam pemerintahan, sehingga
Surono juga mengingatkan, sejak kelahirannya Golkar bersumber kepada rakyat . Oleh karena itu diharapkan Golkar tidak bergeming meninggalkan rakyat. Justru harus dapat lebih memantapkan lagi kontak dan komunikasi
dengan rakyat yaitu lebih tanggap dan peka
mereka selalu bersih dalam menjalankan tugas nya, tidak melakukan tindakan tercela , korupsi
lagi dalam menyerap dan menghayati amanat dan aspirasi rakyat, kemudian menyalurkan
dan memperjuangkannya dalam pelaksanaan maupun penyelewengan. Hal yang sama hendak pembangunan. "Melaksanakan amanat dan aspi- nya juga dilakukan terhadap anggota Golkar rasi rakyat, pada hakekatnya merupakan per wujudan pelaksanaan janji - janji Golkar dalam kampanye Pemilu 1982 lalu , yang pada giliran nya akan lebih memantapkan kepercayaan rakyat terhadap Golkar untuk mewujudkan
yang berada di luar pemerintaham . ” Dengan upaya itu Golkar akan dapat lebih memantap kan stabilitas politik dan keamanan ," kata | Menko Polk am . 1
Dalam
perkenalan itu Menko Polkam
>
tahap -tahap Repelita " , ujar Surono.
Surono didampingi Menhankam , Jenderal TNI Menurut Surono efektif tidaknya Golkar Poniman, Menpen Harmoko, Ka. Bakin Yoga
sebagai kekuatan sosial politik ditentukan Sugama dan beberapa penjabat teras Departe oleh kemampuan Golkar sendiri untuk berperan-
men dalam koordinasi Menko Polkam .
181
Penegasan Sudharmono , SH :
Golkar Menaruh Perhatian Besar
Pada Pendidikan Dan Ketenagakerjaan Dalam melaksanakan program -programnya. satunya adas dan keanggotaan organisasi menga Golkar menaruh perhatian besar pada masalah
naan itu dimaksud
nya bersifat strategis untuk menunjang kerangka
TAP-TAP hasil Sidang Umum MPR yang lalu.
nut sistem aktif. Penyempur pendidikan dan ketenagakerjaan, karena kedua- kan sebagai pelaksanaan amanat GBHN dan landasan dalam Pelita IV, . Hal itu ditegaskan Ketua Unum DPP Golkar, Sudharmono SH ,
ketika - sama 32 pengurus
DPP Golkar diterima Menko Kesra, Alamsyah Ratuperwiranegara di Kantor Menko Kesra .
Sedangkan program umum perjuangan Go kar yang berhasil dirumuskan, di dalamnya
mencakup aspek seluruh bangsa yang tidak hanya untuk kepentingan Golkar saja. Program umum Golkar itu dapat dipadatkan dalam
Masalah pendidikan mendapat perhatian sungguh -sungguh karena Golkar ingin melaksanakan amanat yang tertuang dalam Pembu-
lihan Umum . 1987 dan Sidang Umum MPR
kaan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan
1988 .
bentuk tiga sukses yaitu sukses konsolidasi organisasi, sukses Repelita IV dan sukses Pemi
bangsa. Dalam pernyataan politiknya , Golkar antara lain menegaskan bahwa melalui bidang pendidikan harus dikembangkan sumber daya manusia secara utuh yang berorientasi pada
pembangunan serta secara adil dan merata mencakup segenap lapisan masyarakat.
kata
Sudharmono ,
dalam
menjelaskan di dalamnya menca kup sikap Golkar tentang masalah -masalah aktual yang menyangkut masalah dalam dan
luar negeri . Masalah yang mendapat perhatian sungguh -sungguh Golkar ialah penegasan Pan casila sebagai satu -satunya asas, kerangka lan
Menyadari pentingnya peranan pendidikan nasional ,
Mengenai pernyataan politik Golkar. Su dharmono
rangka
peningkatan mutu sumber daya manusia , Golkar bertekad memperjuangkan satu sitem pendidik-
dasan Repelita IV dan masalah aktual yang di hadapi bangsa seperti usaha pemberantasan korupsi, pelaksanaan dwifungsi ABRI, pelak sanaan politik luar negeri dan kewaspadaan terhadap ancaman baik dari sisa -sisa G 30 S/
kan nasional yang dapat menjawab kebutuhan dan tuntutan pembangunan nasional dan seka PKI maupun kegiatan subversi lainnya . ligus mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia .
Ketenagakerjaan Mengenai ketenagakerjaan Sudharmono mengetengahkan, masalah itu juga perlu di tangani secara sungguh -sungguh sejalan dengan usaha -usaha memecahkan masalah penciptaan lapangan kerja dan perluasan lapangan kerja dan perluasan lapangan kerja yang dikaitkan dengan masalah kependudukan . Apabila maslah ketenagakerjaan dapat dipe
Memperhatikan Rakyat . Menko Kesra, Haji Alamsyah Ratuper wiranegara mengharapkan agar Golkar selalu memperhatikan kepentingan rakyat. ”" Jangan sampai ada kesan Golkar hanya memperhati kan kepentingan rakyat hanya lima tahun sekali yaitu menjelang Pemilihan Umum ," kata Alam syah .
cahkan tentunya merupakan sumbangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yang juga menjadi cita -cita perjuangan Golk
Tetapi Alamsyah yakin dengan kegiatan konsolidasi yang telah dimulai Golkar sekarang ini akan merintis jalan untuk makin mendekat
Dalam pertemuan itu , Sudharmono kembali mengingatkan dalam Munas III Oktober lalu , Golkar berhasil menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi, menegaskan kembali Pancasila adalah satu182
kan Golkar dengan rakyat. Dalam kaitan ini Alamsyah menambahkan setiap saat bilamana dianggap perlu ia bersedia diundang Golkar untuk membicarakan masalah-masalah yang ada
kaitannya dengan bidang kesejahteraan rakyat .
Karena , missi Golkar dan pemerintah dalam
tapi sebagai orang timur, nampaknya Ketua
rangka menghadapi tugas-tugas nasional sama
Umum DPP Golkar memegang teguh adat ke
dan saling menunjang .
timuran dengan menempatkan seorang peja bat sesuai dengan fungsi dan kedudukannya ,"
Mengawali keterangannya , Alamsyah mengatakan sebagai orang Golkar seharusnya ia
ujar Alamsyah. ( Suara Karya ).
yang harus dipanggil oleh DPP Golkar. " Te
PERTEMUAN . Dewan Pimpinan Pusat ( DPP) Golkar di bawah Ketua Umum nya, Sudharmono SH
mengadakan pertemuan dengan Menko. Kesra Alamsjah Ratu Perwiranegara di ruang sidang kantor Menko Kesra.
Nampak dalam gambar Sudharmono sedang memperkenalkan kepada Menko Kesra, anggota DPP Golkar
masa bakti 1983-1988. (Foto : SK /Susi)
183
Penegasan Sudharmono , SH :
Golkar Membuka Diri
Terhadap Saran Dan Kritik Ketua Umum DPP Golongan Karya. Sudhar-
Untuk
mewujudkan
tekad
Golkar yang
mono SH, menyatakan Golkar akan selalu be-
sudah dicanangkan melalui pernyataan politik
kerjasama dengan aparatur pemerintah dan terhadap saran dan kritik .
dalam
membuka diri
itu ketika kunjungan
Mengemukakan hal
silaturahmi bersama pengurus lengkap DPP Golkar kepada Menteri Pertahanan Keamanan Jenderal
TNI
Poniman ,
di aula
Departemen Hankam , Sudharmono menambah-
Munas III Golkar Oktober lalu , Sudhar
mono, menyatakan Golkar mengharapkan saran saran atau masukan dari berbagai pihak. Saran
dan masukan itu pasti akan melancarkan tugas yang harus diemban Golkar yang semuanya bermuara untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia .
kan Golkar sebagai kekuatan sosial politik
bertekad memperjuangkan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa , dan kare nanya Golkar tidak ragu -ragu mendukung
Menggalang Komunikasi Secara
khusus
Sudharmono
menekankan
setiap langkah yang diambil pemerintah untuk
pula bahwa kunjungan DPP Golkar yang ber
mewujudkan
sifat silaturahmi itu dimaksudkan untuk meng
tekad
tersebut .
Li
SILATURAHMI - Menteri Pertahanan dan Keamanan, Jenderal TNI Poniman menyampaikan ucapan selamat datang kepada para pengurus lengkap DPP Golkar hasil Munas III yang mengadakan kunjungan silaturahmi ke Departemen Hankam . : Dibelakang tampak Ketua Umum DPP Golkar Su dharmono SH .
184
( Foto SK /Saragih ).
galang komunikasi yang erat dengan pemerintah , karena hal itu sangat penting bagi Golkar dalam melaksanakan tugas yang harus diem-
bannya 5 tahun mendatang. Dikatakan, komunikasi yang erat ini merupakan salah satu hal yang penting untuk membina pengertian dan kerjasama untuk mencapai kelancaran tugas
Saling Pengertian Menhankam Jenderal TNI Poniman in
kunjungan silaturahmi DPP Golkar tersebut dapat memberikan arti yang sangat mendalam
yaitu melahirkan saling pengertian dan sikap
bersama.
kebersamaan pemerintah dengan kekuatan so sial politik .
Dalain kunjungan silaturahmi itu Sudharmono inenyampaikan hasil Munas JII Golkar kepada Menhankam , antara lain mengenai penyempurnaan AD/ ART , dan program umum Golkar. Program Umum tersebut terdiri dari
baru lalu , Jenderal Poniman incnilainya seba gai satu pekerjaan yang membutuhkan kete kunan , keuletan dan kerja keras, Namun , me
apa yang disebut " tri sukses” yaitu sukses o konsolidasi, sukses Repelita IV dan sukses Pemilu 1987 .
Menanggapi hasil -hasil Munasill Golkar yang
lihat susunan kepengurusan DPP Golkar hasil Munas II , Poniman menyatakan rasa optimis nya bahwa semua hasil -hasil Munas tersebut akan terlaksana der ... huil
Sarinah PERUSAHAAN PERSEROAN ( PERSERO ) JI . M.H. Thamrin 11 Tel. 323008
Kotak Pos 315 Telex . 45141 Jakarta Pusat TOKO UTAMA
Menyediakan barang - barang keperluan Anda sekeluarga . Barang lengkap & bermutu . BASEMENT
: Supermarket, Perabot Rumah Tangga, Merajut, Meubel, Pecah belah , Kerajinan
LANTAI I
: Kosmetik Wanita & Pria , Perlengkapan Wanita & Pria , Barang hiburan /listrik , Money Charger, Perlengkapan Muslim , Salon, Barber Shop, Bank . : Tekstil Wanita & Pria , Pakaian jadi Wanita & Pria & Anak2, Perlengkapan bayi, Apotik , Donat, Arena ketangkasan.
Indonesia.
LANTAI II LANTAI III LANTAI IV LANTAI V
:
Kerajianan Indonesia.
: Aneka ragam batik . : Mainan Anak, Hobby /Rekreasi, Variasi mobil, Buku & Alat Kantor, Alat musik dan Olah Raga.
Toko Buka setiap hari jam : 09.00 - 19.00 . MIRACA Lantai XIV
Ruangan menarik untuk acara Silaturrahmi, Halal Bihalal, ataupun pesta . Kapasitas s / d 800 kursi. Fasilitas : AC Sentral, Panggung
Hubungi : Telp. : 323008 pesawat 514 WARUNG SELERA NUSANTARA ( WASERA ). Di halaman parkir Sarinah Jl. Thamrin 11 Jkt. Buka jam : 19.00 - 24.00. Tempat Anda menikamati aneka masakan khas dari Nusantara . Juga cocok berbuka puasa bersama teman / keluarga. WARUNG & PURI KOPI SARINAH
Menyediakan ruangan untuk pesta / pertemuan dengan dekorasi khas Bali. Kapasitas 300 kursi .. Tersedia restoran dengan masakan lezat ala Sarinah . SARINAH ABDI ANDA SEKELUARGA
185
Golkar Bertekad Perjuangkan Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa Golkar bertekad memperjuangkan terwujud nya pemerintahan yang bersih dan berwibawa oleh karena itu Golkar tidak ragu -ragu dan
menduk ung setiap langkah yang diambil Pe
puti sikap Golkar tentang masalah -masalah aktual yang menyangkut masalah dalam dan luar negeri. Masalah yang mendapatkan perhatian pokok
merintah atau siapa saja yang berusaha untuk
Golkar ialah penegasan Pancasila sebagai satu
mewujudkan pemerintahan yang bersih dan
satunya asas, kerangka landasan
ber" ibawa . Hal itu dikatakan Ketua Umum DPP Gol
dan masalah aktual yang dihadapi bangsa seper
kar
Sudharmono SH , ketika bersama dengan
pemberantasan korupsi, pelaksanaan dwiſung
31 pengurus DPP Golkar Periode 1983 - 1988 diterima Ketua Bepeka ( Badan Pemeriksa Keuangan ) Jenderal M Jusuf, di Bepeka.
si ABRI , pelaksanaan politik luarnegeri dan
Untuk mewujudkan tekad Golkar yang
ti
pendidikan
dan
Repelita IV
ketenagakerjaan ,
usaha
kewaspadaan terhadap ancaman baik dari si sa - sia G30 S/ PKI maupun kegiatan subversi
lainnya.
sudah dicanangkan melalui pernyataan poli tik dalam Munas Golkar, demikian Sudhar mono, Golkar mengharapkan saran- saran atau
masukan dari berbagai pihak . Saran dan masukan itu pasti akan melancarkan tugas yang harus diemban Golkar yang semuanya beruntuk kesejahteraan seluruh rakyat muara Indonesia .
Sudharmono yakin apabila Golkar bisa melaksanakan tugas tugasnya yang telah tertuang dalam program umumnya. Golkar akan tum.buh subur ditengah -tengah masyarakat dan akan dapat mengayomi seluruh rakyat Indo-
Langkah Yang Baik . Ketua Bepeka, Jendral M. Jusuf mengata
kan kan wa puh puh
langkah Golkar untuk berjuang mewujud pemerintahan yang bersih dan berwiba merupakan langkah yang harus ditem oleh
semua
pihak ,
tidak
hanya
oleh
Golkar.
M. Jusuf mengatakan , saat ini Bepeka se
dang melakukan usaha penyempurnaan dalam tata cara pemeriksaan dan langkah kelanjutan
nesia ,
Ia kembali mengingatkan dalam Munas III lalu Golkar telah berhasil menyempurnakan
nya bagi pihak yang diperiksa . Sebenarnya
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tang-
semua itu sudah tertuang dalam UU no . 5 tahun 1973 tentang Bepeka. Dalam UU itu
ga organisasi, menegaskan kembali Pancasila adalah satu-satunya asas dan keanggotaan organisasi menganut sistem perorangan aktif. Penyempurnaan itu dimaksudkan sebagai
dinyatakan apabila dalam pemeriksaan ter dapat unsur tindak pidana maka pihak yang bersangkutan langsung dapat diserahkan kepa Kejaksaan Agung atau Kepolisian .. da
pelaksanaan amanat GBHN dan TAP-TAP
" Saya yakin apabila hal ini dilakukan sebaik
MPR hasil sidang Umum MPR yang lalu .
baiknya
harapan masyarakat untuk memi
Sedangkan program umum perjuangan Gol- liki pemerintahan yang bersih dan berwiba kar yang berhasil dirumuskan di dalamnya mencakup aspek seluruh bangsa , tidak hanya kepentingan Golkar saja . Program umum Gol-
kar itu dapat dipadatkan dalam bentuk tiga sukses yaitu sukses konsolidasi, organisasi sukses Umum
IV dan sukses Pemilihan Repelita IV 1987 dan Sidang Umum MPR 1988 .
wa suatu saat pasti akan tercapai” , ujar M. Jusuf. Setahap -demi
setahap
usaha
dari tahun ke tahun sudah ada tetapi dalam hal ini sebaiknya dipercepat , sehingga masyarakat lalu lama menunggunya. Dalam
kearah
itu
kemajuan, langkahnya tidak ter kaitan ini
Mengenai pernyataan politik Golkar, Su- memang sudah banyak yang dilakukan oleh dharmono 186
menjelaskan
di
dalamnya meli-
Pemerintah, Bepeka, DPR dan rakyat sendiri.
Tctapi berbarengan dengan itu pula teknologi di segala bidang maju dengan pesatnya , ter-
negara , bukan untuk permainan politik yang justru menjauhkan usaha peningkatan kesejah nasional. stabilitas teraan rakyat dan
berlandaskan UndangBangsa Indonesia sudah biasa memelihara undang atau peraturan . Oleh karena itu teknologi untuk memerangi pelanggaran di ' keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bidang pemeriksaan dan pengawasan harus bernegara. Dan hanya manusia yang meme teknik-teknik
masuk
makin
ditingkatkan
Tiap
pula.
bulan Januari Bepeka menyampai
kan hasil pemeriksaan kepada DPR. Peng alaman yang sudah -sudah Bepeka melapor kan yang diperiksa sekian. hasilnya sekian
dan hasil pemeriksaan jelas. Ini salah .. ini benar. Ini baik .. ini tidak baik . Dan yang ber salah harus diajukan ke pengadilan sesuai de
ngan hukum yang berlaku di negara RI ini, tegas M. Jusuf , seraya menambahkan yang diserahkan kepada Kejaksaan A bersalah Kepolisian untuk diambil tin gung atau
gang teguh adat- istiadat , kebudayaan dan me sendiri serta yakin akan ke milih identitas bersihan diri , akan tegak berdiri teguh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini .
M. Jusuf mengharapkan di masa mendatang Golkar dan Bepeka bisa bekerjasama dengan baik , demi terlaksananya Undang-undang yang ada di negara ini, khususnya yang ada kaitan nya dengan penggunaaan keuangan negara .
DPP Golkar dengan seluruh jajarannya di ibaratkan oleh Jusuf bagaikan pohon beringin yang tumbuh dengan subur. Di masa men
dakan hukum .
datang akar -akarnya diharap bisa bertumbuh
masalahnya sedang Jusuf mengatakan dibicarakan diproses dan dengan akan bagaimana jalan yang paling pemerintah ter
mendalam dan meluas. Bersamaan dengan itu pula akar-akar pohon itu akan selalu memberi kan kesegaran -kesegaran, pengayoman dan kese jukan . Hal ini hanya bisa terjadi apabila pohon
hadap pihak yang bersalah terus dilakukan
itu (Golkar beserta seluruh jajarannya ) senan
baik
ditempuh.
Artinya
penindakan
demi menyelamatkan keuangan negara tetapi
tiasa menerima dan mendalami isi hati seluruh
jalannya pembangunan tidak terganggu .
rakyat yang mengharapkan peningkatan kese jahteraan hidupnya.
gu .
Pintu Selalu Terbuka .
Jusuf menegaskan apabila Golkar ingin ba-
Dalam awal pertemuan yang akrab dan ter buka itu Sudharmono memperkenalkan peng urus DPP sa tu persatu . Dari 45 pengurus hadir orang, 32 lainnya tidak karena berada negeri di luar dan hadir ada tugas lain sedang di da
han masukan dari Bepeka , pintu Bepeka selalu
lam negeri. Sebaliknya
terbuka , asal ada kemufakatan apa yang dilaku-
nalkan Wakil dan anggota Bepeka yang hadir dalam pertemuan itu. Pertemuan diakhiri
kan semata -mata untuk kepentingan bangsa dan
Jusuf juga memperke
dengan sarapn pagi .
Pengurus DPP Golkar dipimpin oleh Ketuanya Bapak Sudharmono SH berkunjung ke Bepeka untuk
bertatap muka sekaligus berkenalan secara formal dengan Ketua. Wakil Ketua dan anggota Bepeka. 187
Soedharmono : Bangsa Indonesia Kuat Rasa Keagamaannya
Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang
kuat rasa keagamaannya, sebagaimana terlihat dari tradiri peringatan hari -hari besar keagamaan Tradisi itu banyak menunjukkan ciri khas Indonesia yang tidak dipunyai bangsa atau
Daya Juang Mengambil
hikmah
maulid,
Sudharmono
mengajak keluarga besar Golkar untuk terus meningkatkan
daya juang
dan pengabdian ,
masyarakat lainnya.
serta memusatkan perhatian dan pemikirannya
Menyatakan hal itu dalam peringatan mau lid Nabi Muhammad SAW oleh keluarga besar
itu
menyukseskan pembangunan . Ajakan diperhatikan , mengingat tan penting tangan yang dihadapi tahun - tahun mendatang sangat berat.. "Kebesaran Golongan Karya
untuk
Golongan Karya di Gedung DPP Golkar Slipi Jakarta,
Ketua Umum DPP jangan hanya bersifat potensial. Ia harus dikem Golkar Sudharmono, Sh, menambahkan , kehi- bangkan agar benar -benar menjadi kekuatan dupan masyarakat Indonesia diperkaya nilai
pembangunan
nilai keagamaan , dan pelaksanaan kehidupan keagamaan itu sendiri diperkaya oleh nilai
Sudharmono.
yang
senyata -nyatanya,” kata
Pada kesempatan itu , Mendikbud Prof. nilai luhur warisan budaya bangsa Indonesia. ” hal ini penting kita, sadari sedalam-dalamnya . Dr. Nugroho Ņotosusanto menyampaikan cera agar rasa keagamaan kita dapat memberi sum- mah hikmah maulid Nabi Muhammad SAW. bangan nyata kepada pembangunan bangsa . Menurut Nugroho, prilaku kehidupan Nabi Muhammad memang patut diteladani. Muh ucapnya . ammad mempunyai sifat-sifat manusiawi Ketua Umum DPP Golkar itu mengingat- yang bisa diikuti oleh manusia lainnya .
kan warga untuk selalu belajar dari kehidupan Dengan demikian meneladani Muhammad jang dan perjuangan nabi Muhammad SAW yang an hanya lahiriah semata, tapi harus perolaku penuh dengan " salam ", rahmat, dan berkah . nya yang esensial.
Selama hidupnya , nabi Muhammad selalu meng ajak umat berkarya , dan mendatangkan kebaik
kan bagi semua orang . Selain itu sangat mene kankan pentingnya manusia mengembangkan kehidupan bersama yang selaras dan serasi di Peringatan Maulid itu dihadiri pengurus pan a tengah kehidu manusi yang beragam . DPP Golkar , ulama , dan pendukung Golkar
” Beliau adalah penganjur dan pelopor keru- lainnya juga beberapa menteri kabinet pem kunan hidup antar golongan , malahan kerukun- bangunan IV . seperti Menteri Agama H. Munawir an hidup antar umat beragama yang berlain- Sjadzali, Menpora Abdul Gafur, Meneg Peru mahan
an ,” ucapnya .
188
Rakyat
Cosmas Batubara .
Pendaftaran Keanggotaan
Golkar Tidak Lakukan
Target - targetan Pendaftaran keanggotaan Golkar merupakan pelaksanaan amanat Musyawarah Nasional III Golkar bulan Oktober 1983 dalam rangka kon solidasi organisasi. Konsolidasi itu sendiri ber
Dimungkinkan
Menjawab pertanyaan apakah kegiatan pen
daftaran keanggotaan ini terbuka bagi bekas/
tujuan memantapkan keanggotaan Golkar yang bersifat perorangan , kader , dan stesel aktif. Oleh karena itu kegiatan pendaftaran keanggo
simpatisan Parpol , Rachmat mengatakan ka rena sifatnya terbuka bagi seluruh warganegara
taan Golkar yang dimulai sejak awal Januari yang lalu jangan diartikan sebagai usaha pra
Akan tetapi belum ia diterima sebagai calon anggota terlebih dahulu yang bersangkutan harus diberitahu apa hak dan kewajibannya.
Pemilihan Umum 1987 .
Ir. Rachmat Witular. Pengurus DPP Golkar yang memimpin Departemen Organisasi , Keang Kaderisasi mengemukakan hal gotaan dan
itu kepada Suara Karya dalam suatu kesempat an wawancara khusus di kediamannya. Jakarta, pekan
lalu .
Menurut dia kegiatan pendaftaran ini bersi fat terbuka. Setiap masyarakat yang ingin menyatakan diri untuk menjadi anggota Golkar
harus datang secara sukarela dan penuh kesa daran kepada perangkat organisasi yang terde kat yaitu DPD Tingkat II Golkar .. , para Ko misaris Golkar atau petugas yang ditunjuk
Indonesia
maka
hal itupun
dimungkinlan.
Dalam Keputusan Munas III Golkar tentang keanggotaan Golkar ditetapkan bahwa setiap anggota Golkar berkewajiban : ( 1 ) menghayati dan mengamalkan doktrin organisasi; ( 2 ) mena
ati seluruh Keputusan -keputusan Munas ; ( 3 ) melaksanakan dan atau mentaati semua kepu tusan organisasi; (4 ) membantu Pimpinan dalam melaksanakan tugas organisasi; (5 ) meng
amankan dan memperjuangkan seluruh konsep si organisasi; ( 6 ) menentang setiap usaha dan tindakan yang merugikan kepentingan orga
nisasi ; (7 ) menghadiri musyawarah dan rapat rapat; dan ( 8 ) membayar iuran.
untuk itu .
Proses pendaftaran itu sendiri, menurut Rachmat, tidak boleh menggunakan cara -cara penggiringan , lebih - lebih pemaksaan. Semua
Alasan -alasan
nya harus berjalan secara wajar. Dengan kata lain warga masyarakat yang ingin menyatakan
Disamping itu Golkar harus mengetahui terlebih dahulu alasan apa ia masuk Golkar. Apabila alasannya karena aspirasinya tidak ter
diri sebagai anggota Golkar harus sadar betul
tampung dalam organisasi dimana ia terdaftar
dan menerima doktrin perjuangan , AD/ART,
selama ini . ,maka tidak ada alasan untuk tidak
program umum organisasi dan peraturan -per-
menerimanya. Tetapi apabila alasannya tidak
aturan organisasi, serta menerima dan ine ngu-
jelas , sudah barani tentu sangat sulit memper
capkan
timbangkannya ,
ikrar .
kata
Rachmat
Witular .
Untuk mencegah hal-hal yang tidak diingin kan DPP Golkar tidak menggunakan sistim target jumlah anggota yang harus dicapai dalam
siapapun , namun Golkar tidak akan melakukan
proses pendaftaran ini. Hal itu berarti tidak ada batas minimum jumlah anggota yang harus dicapai disetiap DPD Tingkat 1 , Tingkat II dan sebagainya sampai pada tingkat Komisaris.
kekuatan masa (PPP). sosia lainapat poliila nya war tik terd ( PDI Sebalikn yal apab dan ga) negara Indonesia yang secara kebetulan bekas
Meskipun Golkar inembuka diri kepada kegiatan kampanye untuk menarik perhatian .
anggota Parpol atau simpatisannya ingin menya 189
Soedharmono : Bangsa Indonesia
Kuat Rasa Keagamaannya
Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang
Daya Juang
kuat rasa keagamaannya , sebagaimana terlihat dari tradiri peringatan hari-hari besar keagamaan
Tradisi itu banyak menunjukkan ciri khas Indonesia yang tidak dipunyai bangsa
atau
masyarakat lainnya. Menyatakan hal itu dalam peringatan maulid Nabi Muhammad SAW oleh keluarga besar
Golongan Karya di Gedung DPP Golkar Slipi Jakarta ,
Mengambil
maulid, Sudharmono
hikmah
mengajak keluarga besar Golkar untuk terus meningkatkan daya juang dan pengabdian, serta memusatkan perhatian dan pemikirannya untuk menyukseskan pembangunan . Ajakan itu penting diperhatikan , mengingat tan
tangan yang dihadapi tahun -tahun mendatang sangat
berat.
" Kebesaran Golongan Karya
Ketua Umum DPP jangan hanya bersifat potensial. Ia harus dikem
Golkar Sudharmono , Sh, menambahkan, kehi- bangkan agar benar -benar menjadi kekuatan dupan masyarakat Indonesia diperkaya nilai-
pembangunan
nilai keagamaan , dan pelaksanaan kehidupan keagamaan itu sendiri diperkaya oleh nilai
Sudharmono.
yang senyata-nyatanya," kata
Pada kesempatan itu , Mendikbud Prof. nilai luhur warisan budaya bangsa Indonesia. " hal ini penting kita , sadari sedalam-dalamnya . Dr. Nugroho Ņotosusanto menyampaikan cera agar rasa keagamaan kita dapat memberi sum- mah hikmah maulid Nabi Muhammad SAW . bangan nyata kepada pembangunan bangsa . ” Menurut Nugroho , prilaku kehidupan Nabi Muhammad memang patut diteladani. Muh ucapnya . >
ammad
Ketua Umum DPP Golkar itu mengingat
mempunyai
sifat-sifat
manusi
yang bisa diikuti oleh manusia lainnya .
kan warga untuk selalu belajar dari kehidupan Dengan demikian meneladani Muhammasi dan perjuangan nabi Muhammad SAW yang an hanya lahiriah semata, tapi harus r . penuh dengan " salam ", rahmat, dan berkah .” nya yang esensial. >
>
Selama hidupnya , nabi Muhammad selalu meng ajak umat berkarya, dan mendatangkan kebaik kan bagi semua orang. Selain itu sangat mene kan pentingnya manusia mengembangkan kanidu keh pan bersama yang selaras dan serasi di
Peringatan
Maulid
itu
tengah kehidupan manusia yang beragam . DPP Golk ar, ulama, dan " Beliau adalah penganjur dan pelopor keru- lainnya juga beberapa r. kunan hidup antar golongan , malahan kerukun- bangunan IV . seperti Me an hidup antar umat beragama yang berlain- Sjadzali, Menpora Abi . ma han an , " ucapnya .
188
Rakyat
i
1
Pendaftarar. Learn
inya
i dan otomi demi negara .
Golkar 13:23
Target - 3239 A
Pendaftaran Kumi. pelaksanaan amul.. Golkar bulan O1 : 72
solidasi organisas.
tujuan memanlan bersifat perorang Oleh karena it .
taan Golkar var: yang lalu janga :
ADE
Pemilihan Umur:
Ir. Rachma: M
I H / I MEDAN
yang memimpr ini . gotaan dan ܂ܝܢ
TELEX 51636 CATUR MDN .
itu kepada Suai . an wawancara ki
.
pekan RA
Menurut di fat terbuka . SE menyatakan di :. u ' .. harus datang ba
daran kepadi prica : kat yaitu DPI misaris
N
untuk itu .
Proses
lain warga Illes - diri sebagai dan menerul .. program wiltu aturan Orgafua capkan
Untuk ste
KOMERING
ILIR
JAGUNG
! I OGAN KOMERING ILIR KAYUAGUNG GUCAPKAN :
UNAS III GOLONGAN KARYA DAN TERBIT V KARYA, SEMOGA GOLKAR SELALU SUKSES RAMNYA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN
DPP
target jui proses De
batas
DAERAH
pentin
Rachmat. tiua ! penggiringar nya harus bel,
kan
.LA
Golka "
KAYUAGUNG , 22 MARET 1984. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ILIR
сар
seb :
M. YUSUF HALIM 191
takan diri menjadi anggota Golkar akan membu
ka pintu untuk dia . Tetapi , sekali lagi kepada tetap dikenakan syarat yang bersangkuta umum bagi setiap calon anggota Golkar : ( 1 ) telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin ; ( 2 ) dapat membaca dan menulis huruf apapun ; ( 3 ) sanggup aktif mengikuti kegiatan
yang ditentukan oleh organisasi Golkar ; (4 ) menerima dan mengucapkan Ikrar, menerima doktrin , Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga , program
umum
organisasi dan pera
turan -peraturan organisasi organisasi. Sebagaimana syarat umum calon anggota Golkar , maka kepada yang bersangkutanpun baru bisa ditetapkan memenuhi syarat sebagai berikut ; ( 1 ) Telah menjalani masa sebagai ca
DPD
ta
II .
Tingkat
Kategori yang kedua berlaku baga anggota baru yang selama ini belum dikenal sebagai penggerak Golongan karya . Dikenakan masa
seleksi pencalonan sedikitnya 1 tahun . Dengan ketentuan ini berarti tidak tertutup kemung kinan calon anggota Golkar itu tidak lulus seleksi sehingga statusnya tidak dapat ditingkat Golkar. kan menjadi anggota
Stesel aktif, dan perorangan inilah yang mem bedakan partai kader yang dianut Golkar dengan partai massa .. Kalau partai massa itu tidak ada floating mass (massamengambang ), seluruh ma ssa terbagi habis oleh kekuatan sosial politik yang ada atau partai partai yang ada . Dengan partai kader yang menggunakan pendekatan
lon
anggota Golkar sekurang-kurangnya 1 ( satu ) tahun ; ( 2 ) Telah mengikuti Penataran P4 ;
(3 ) Telah melakukan kegiatan -kegiatan organi sasi dengan baik ; (4 ) Tidak melakukan perbuat an yang tercela .
stelsel aktif, dan perorangan sangat dimungkin kan seorang warga negara tidak memasuki secara resmi semua kekuatan sosial politik yang ada . Barangkali alasannya tidak mau ambil pusing dengan politik -politikan. Tetapi pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum ia tetap
akan menggunakan hak pilihnya. Pada
itulah setiap kekuatan sosial politik akan beru saha semaksimal untuk meyakinkan program
Proses Seleksi
Menurut Rachmat Witular proses pendaf taran keanggotaan Golkar ini terbagi dalam dua kategori besar, yaitu ada yang langsung
dapat diterima menjadi anggota Golkar dan ke padanya langsung diberikan kartu anggota , dan
ada yang harus melalui calon anggota untuk kemudian diseleksi apakah yang bersangkutan
bisa diterima sebagai anggota atau tidak . Proses ini
sedikitnya
saat
memakan waktu 1 tahun . yang pertama DPP Golkar
Untuk kategori
dan DPD Tingkat 1 Golkar yang mengeluarkan kartu anggotanya . Kartu anggota yang dike luarkan oleh DPP Golkar diberikan kepada me
nya kepada setiap warga negara yang tidak memasuki salah satupun kekuatan sosil politik yang ada . Sedang mereka yang sudah terdaf tar sebagai anggota Golkat misalnya sudah tentu ia harus konsekuen terhadap program organisasinya . Dengan pendekatan stelsel aktif ini Golkar
ingin menunjukkan bajwa mekanisme dan per aturan organisasi Golkar ditujukan kepada wujudnya keorganisasian Golkar yang disusun secara perorangan dan kader.. Dus setiap yang ingin menjadi anggota Golkar harus datang
sendiri, bukan digiring. Sehingga setiap calon
sosial/kemasyarakatan atau organisasi profesi /fungsional tingkat pusat yang mempu
anggota yang sudah diterima menjadi anggota ia harus aktif, dan kepadanya akan diberikan hak dan kewajiban . Menjawab pertanyaan , Rachmat Witular mengatakan dengan stelsel aktif ini dimungkin
nyai kesamaan aspirasi dan ikatan sejaraj dengan
kan bagi anggota yang sudah memperoleh
Golkar; (4 ) Tokoh - tokoh nasional dan pengge
kartu anggota menarik diri dari induk orga nisasinya. Hal itu mungkin saja terjadi , barang kali yang bersangkutan merasa aspirasinya ti dak dapat terwujud apabila masih tetap ber tahan dalam organisasi dimana ia selama ini
reka ; ( 1 ) Anggota Dewan Pembina Golkar ; (2 ) Anggota DPP Golkar ; (3 ) Pengurus orga nisasi
rak Golkar tingkat pusat yang selama ini telah aktif berjuang di barisan Golkar ; ( 5 ) Anggota Dewan Pprtimbangan Golkar; ( 6 ) Anggota DPD Golkar Tingkat I. Sedang kartu anggota
yang dikeluarkan oleh DPD Tingkat | diberi kan kepada; ( 1 ) Pengurus Organisasi sosial/ kemasyarakatan atau organisasi profesi/fungsi onal tingkat propinsi yang mempunyai kesa maan aspirasi dan ikatan sejarah dengan Gol kar; ( 2 ) Anggota Dewan Penasehat; ( 3 ) Anggo 190
bernaung
Golkar sendiri menurut Witular tidak ngotot ngototan
harus
banyak
anggota ,
meskipun
sudah barang tentu sangat bersyukur apabila banyak warga negara yang memasuki Golkar karena hal itu inerupakan suatu petunjuk pula
है
bahwa prograin perjuangan Golkar sangat dipercaya. Tegasnya, kata Rachmat tidak ingin sekedar jumlah banyak saja , tetapi yang lebih ditekankan
ialah agar setiap anggota itu pada waktunya dapat menjadi kader bangsa yang tangguh dan mampu memperjuangkan program Golkar demi negara . dan bangsa bagi kesejahteraan
IKUT MENSUKSESKAN TRI SUKSES
GOLONGAN
KARYA
DALAM RANGKA KESEINAMBUNGAN PEMBANGUNAN INDONESIA
DIREKSI & KARYAWAN
C
p.t.catur yasa CONTRACTOR
PUSAT
AND
TRADE
CABANG
: JL. KREKOT JAYA BLOK H/5 JAKARTA
10710
:
TELP. 366113 366032 TELEX 45643 CATUR IA .
JI, MANGKUBUMI H / I MEDAN TELP. 321222 TELEX 51636 CATUR MDN .
BANKERS :
BANK BUMI
AYA
BANK DAGANG NEGARA BNI 1946
I
BANK AGUNG ASIA
BUPATI TINGKAT
KEPALA I
OGAN
DAERAH
KOMERING
ILIR
KA YUAGUNG
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II OGAN
KOMERING ILIR KAYUAGUNG
BESERTA DENGAN KARYAWAN MENGUCAPKAN :
SELAMAT ATAS BERHASILNYA MUNAS III GOLONGAN KARYA DAN TERBIT NYA BUKU ALMANAK GOLONGAN KARYA, SEMOGA GOLKAR SELALU SUKSES
DALAM PELAKSANAAN PROGRAMNYA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN NASIONAL REPELITA IV "
KAYUAGUNG , 22 MARET 1984.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ILIR M. YUSUF HALIM 191
Ketua Umum Golkar
Yang Tolak Asas Tunggal Merupakan Sumber Kerawanan , Ketahanan Nasional
Ketua Umum DPP Golkar Sudharmono , SH *
cara bertahap , menurut Ketua Umum DPP Gol
menyatakan adanya kesenjangan dalam masya- kar telah memperoleh dukungan dan keper rakat serta masih adanya unsur -unsur dalam cayaan dari sebagian besar rakyat Indonesia, masyarakat yang belum mau menerima asas tunggal Pancasila , masih merupakan sumber kerawanan bagi ketahanan nasional .
sehingga dalam tiga kali pemilihan umum ta hun 1971 , 1977 dan 1982 , Golkar selalu memperoleh kemenangan .
Dengan kemenangan Golkar dalam tiga berhas Meskipun bangsa Indonesia telah melaksana- kali Sidan il men g Umum MPRitutelah kan pembangunan selama tiga Repelita yang dorong lahirnya produk -produk MPR yang mencapai banyak kemajuan serta memperoleh suasana stabilitas nasional yang cukup man
sesuai dengan keinginan rakyat
tap , tantangan berat masih tetap menghadang
Garis -Garis Besar Haluan Negara dan ketetapan ketetapan MPR lainnya .
dan kerawanan bangsa.
masih menghing gapi tubuh
dalam bentuk
Hasil- hasil yang mendukung pemantapan dan pelestarian Pancasila dan UUD 1945 tersebut,
Hal tersebut dikatakan Ketua Umum DPP
langsung atau tidak langsung, telah banyak dinik mati oleh seluruh rakyat dan oleh warga Golkar, ujarnya. >
Golkar Sudharmono di
depan seluruh pejabat
Muspida seJawa Timur, para sesepuh Golk ar
Namun , dengan kemenangan dan hasil
serta warga Golkar se Jawa Timur, pada pering- hasil itu tidak berarti Golkar telah berpuas atan HUT Golkar ke- 19 yang diselenggarakan diri dan bersikap santai. Perjuangan Golkar DPD Golkar Jatim di Gedung Go Skate Ji Embong Malang, Surabaya ,.
inasih panjang dan berat . Golkar harus melan
jutkan perjuangan itu, bahkan lebih mengen cangkan ikat pinggang untuk memberikan sum
Dia mengemukakan Golongan Karya yang bangan yang lebih besar lagi dalam pembangun kini berusia 19 tahun , harus mawas diri serta
an demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
mengadakan renungan ulang, mengingat dan mengalami kembali mengapa dan untuk apa Golkar 19 tahun yang lalu dilahirkan . Tri Sukses
Alasan dan tujuan kelahiran Golkar adalah untuk mengamankan dan melestarikan Panca-
Ketua Umum DPP Golkar
itu juga menying
sila dan Undang-undang Dasar 1945 dari kekuat- gung sejumlah keputusan hasil musyawarah an -kekuatan yang ingin menegakkan ideologi
nasional Golkar Ke-3 bulan lalu di Jakarta ,
lain di luar Pancasila , tandasnya.
yang hasilnya menyangk ut scgi kehidupan bangsa secara menyeluruh . Hal ini disimpul
Sejak kelahirannya Golkar telah berjuang kan Sudharmono sebagai tugas pokok Golkar. dengan gigih bersama -sama dengan kekuatar kekuatan Pancasilais lainnya, untuk menjaga tetap tegaknya dasar negara dan ideologi Pan-
casila serta Undang-Undang Dasar 1945 . Dalam rangka menegakkan Demokrasi Pancasila
19
dan
melaksanakan
pembangunan
se-
Tugas pokok yang harus disukseskan itu disebutkan Sudharmono sebagai " Tri Sukses ”, yang meliputi mensukseskan konsolidasi Gol kar , mensukseskan pemilihan umum tahun 1987 mendatang, serta mensukseskan pelak sanaan Repelita IV, dalam rangka mewujudkan
kerangkan landasan bagi masyarakat Indonesia
kader Golkar di tingkat pusat maupun daerah
adil dan makmur.
melaksanakan tekad dan kemauan bersama demgan semangat yang tinggi. Demikian Su
Tugas pokok itu , bukan tugas ringan . Untuk
dharmono .
itu dia mengharapkan agar pimpinan dan kader
e g ia
r a r l a g C O
JAK
THI Whatever ...... Whenever ......
Wherever ......
P
Just call us and we are at your service SINGAPORE -KONGKONG - JAPAN
TAIWAN -AUSTRALIA - EUROPE -USA .
NOW ALSO TO MIDDLE EAST
LL Gesuri Lloyd Head Office :
JI. Tiang Bendera 45 – Jakarta Barat - P.O. Box 269 /JKT Tolophone : 670001 ( 10 lines) -
Talex : 42043 (a. b. code GESURITA ) ( 4 lines ) Cable : GESURI LLOYD JAKARTA.
193
1
R
10LA
**
* A K
R PA
HUT PGRI - Bertempat di Istora Senayan Kamis kemarin berlangsung peringatan Hari Ulang Tahun ke - 38 Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI) yang dihadiri Puluhan ribu guru di Jakarta dan seki
tarnya. Nampak pada gambar Ketua Umum DPP Golkar, Sudharmono SH , tengah memberikan sambut ( Foto Setneg ).
annya.
Penegasan Sudharmono , SH :
Golkar Dorong Penyusunan Sistem Pendidikan Nasional Golkar bertekad untuk mendorong tersu-
sunnya sistem pendidikan nasional yang perlu dituangkan ke dalam Undang-undang Pokok Pendidikan Nasional, yang berorientasi kepada pembangunan nasional dalam rangka mewujud-
nal dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Masalah yang kita hadapi, katanya , tidak sekedar meneruskan pengetahuan yang
telah dimiliki, inclainkan bagaimana membe kali anak didik agar mampu mengembangkan
seutuhnya .. Ketua Umum DPP Golkar, Sudharmono SH .
lebih lanjut pengetahuan untuk menjawab tan
mengatakan hal tsb, dalam sambutannya di depan sekitar dua belas ribu guru yang memadati
Dikatakan , tantangan masa depan itu adalah tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga kegoncangan sosial yang dapat ditim
kan
gedung
manusia
Indonesia
Istora Senayan , Jakarta , pada pering-
atan Hari Guru /HUT PGRI (Persatuan Guru
Republik
Indonesia ) ke -38 , Kamis kemarin .
Sclanjutnya dikatakan , Golkar juga ikut serta mensukseskan program pendidikan nasio-
194
tangan
zaman .
bulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi jika masyarakat tidak siap menghadapinya . ” Hal ini menambah keyakinan Golkar bahwa masalah pendidikan merupakan masalah ber
sama yang harus kita pikirkan dan atasi secara nasional dengan rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya " kata Ketua Umum DPP Golkar itu , yang disambut dengan tepuk tangam
agar lebih banyak ikut serta mengatasi masa
lah yang penting itu . " Untuk itu Golkar akan ikut ambil bagian secara aktif dan bertanggung
guru .
jawab " kata Sudharmono SH menegaskan. Menurut Sudharmono , Golkar menyadari
Pada bagian awal pidatonya , Sudharmono
menangani bidang pendidikan merupakan kun ci penting bagiharapan masa depan. dengan masyara ... makin meningkatnya dan aspirasi
SH yang juga Menteri Sekretaris Negara menga takan , bidang pendidikan inerupakan medan juang tersendiri bagi para pendidik dan guru
kat , makin meningkat pula tuntutan kepada pendidikan . Peringatan Hari Guru/ HUT PGRI ke -38
oleh
ribuan
bahwa keberhasilan bangsa Indonesia dalam
Tugas Mulia
sejak zaman jaya -jayanya kekuasaan penjajah dahulu . Melalui pendidikan , tokoh - tokoh nasio
nal kita seperti Ki Hajar Dewantara dan Muh ammad Syafei menanamkan semangat nasio nalisme, patriotisme dan kepercayaan diri kepa anak -anak bangsanya . pend idikan pula lahir lapisan kepe Melalui
da
kemarin berlangsung dalam suasana meriah , namun
khidmat
dihadiri
Mendikbud ,
Prof.
Dr. Nugroho Notosusanto , Gubernur DKI Jakarta , R. Soeprapto dan 123 guru dari Riau yang sedang widya wisata ke Jakarta . 1
Mendikbud
mimpinan baru dalam masyarakat kita waktu itu . Kepemimpinan baru ini sangat dibutuhkan oleh tingkat perjuangan merintis Kemerdekaan .
Sementara itu Mendikbud , Prof. Dr. Nugro ho Notosusanto menegaskan , guru merupakan
Sudharmono SH mengingatkan bahwa tugas
tulang punggung pembangunan masyarakat.
mulia para guru tercantum dalam Pembukaan
Tanpa guru tidak mungkin tercapai tujuan pem bangunan yang digariskan dalam GBHN
UUD 45 ialah agar dalam alam Indonesia merdeka kehidupan bangsa kita menjadi cerdas. Pengalaman membuktikan bahwa
dasan itu
kecer
menjadi kunci bagi kemajuan. Tan
Dikatakan, dalam perjalanan hidupnya sela ma 38 tahun , jumlah guru telah meningkat dari 2000 menjadi hampir 2 juta orang, se
pa kecerdasan kemajuan tidak akan ada . Kecer- dangkan yang menjadi anggota PGRI sekitar dasan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan ilmu pengetahuan dan teknolo gi telah membawa umat manusia pada lom
patan-lompatan kemajuan. " Saya rasa itulah yang dipikirkan oleh pendahulu -pendahulu kita ,
1,5 juta orang. Wajib Belajar.
Gubernur
Soeprapto dalam DKI Jakarta para penegak republik ini ketika 38 tahun yang sambutannya mengatakan, , R.selama Pelita III lalu menegaskan pentingnya mencerdaskan kehi dupan bangsa dalam alam Indonesia merdeka "
Pemerintah DKI , akarta telah menyelesaikan
kata
pembangunan gedung sekolah dasar dan per lengkapannya sebanyak 334 gedung, 80 dian
Sudharmono.
Dikatakan , sudah barang tentu dalam masya rakat Pancasila kecerdasan itu
harus disertai
taranya
bertingkat . dibangun Pemda DKI Jakarta juga telah mengangkat
dengan keluhuran moral, ketinggian akhlak dan kekuatan watak. Tanpa itu kecerdasan dapat menyesatkan dan mencelakakan manu
guru sekolah dasar sejumlah 2.438 dalam Peli
sia
pelaksanaan wajib belajar nantinya, usia anak
dan
kemanusiaan .
Menyadari pentingnya lapangan pendidikan , lanjut Sudharmono SH , maka dalam inelaksanakan pembangunan nasional di zaman orde
ta III .
Jumlah tsb. masih kurang mengingat
anak sekolah
dasar di DKI Jakarta. Untuk itu Pemda DKI Jakarta telah menyediakan
3.130
sekolah
dasar ,
baik
swasta maupun
negeri dengan jumlah lokal 17.473 dan guru baru ini pembangunan pendidikan mendapat sebanyak 31.680 orang . " Atas dasar angka >
perhatian yang besar. Hal tsb . terbukti dari besarnya anggaran pembangunan nasional untuk bidang pendidikan , yang selalu menduduki
angka tsb. Pemda DKI Jakarta diperkirakan siap melaksanakan wajib belajar” kata Soe prapto ,
tempat teratas dalam tahun - tahun terakhir ini .
Lebih lanjut dikatakan , masalah pendidikkan demikian besar, sehingga masyarakat perlu >
terus digerakkan , dikerahkan dan diarahkan
Tri Sukses Golkar Sementara
itu
Ketua
Umum
PB
PGRI,
195
organisasi. Keluarga Besar PGRI , lanjut Basyuni Su dan
wawasan
Basyuni Suriamiharja dalam sambutannya minta semua warga PGRI agar benar-benar siap mental dan berusaha memasyarakatkan dan mensuk seskan Konggres PGRI ke- XV di jakarta , bulan
konsolidasi
riamiharja , sewajarmya merupakan suinber kader yang cukup berbobot dan dinamis sebagai ka
mendatang. berpegang pada ama
der Pancasila, kader pembangunan , kader profesi dan kader organisasi baik PGRI maupun
nat Presiden Soeharto pada pembukaan Munas Golkar belum lama ini, Konggres ke -XV juga diharapkan benar-benar mampu menerapkan pelaksanaan amanat tsb. dalam tubuh PGRI
Golkar. " Sebagai Keluarga Besar Golkar, semua
yaitu mengadakan konsolidasi idiil . konsolidasi
duk di dalam ruang Istora Senayan itu . ( Suara Karya)
Juli
1984
dengan
warga PGRI terpanggil untuk berpartisipasi men sukseskan program Tri Sukses Golkar" kata Basyuni sambil menunjuk kepada sebuah span
N
Dikatakan ,
т
E
о SA
SEM J
л
REP
UBL NESIA INKDO
SEMEN
TON AS A
PILIHAN TEPAT UNTUK SELURUH BANGUNAN TYPE 1 - UMUM TYPE II – TAHAN ASAM RENDAH
TYPE V -TAHAN ASAM TINGGI
DIPRODUKSI OLEH PT , SEMEN TONASA ( PERSERO ) MENURUT SYARAT STAN DAR INDUSTRI INDONESIA SII 0013 - 1981 -
KANTOR PUSAT
: TONASA - KABUPATEN PANGKEP SULSEL TELP. 21976 28149 Telex 71432 CEMENTO UP
PERWAKILAN
:
1. JAKARTA GEDUNG VETERAN
JL . JENDERAL SUDIRMAN No. 50 TELP. 510909 EXT . 1132 & 1133
TELEX 46271 PT SG IA 2. UJUNG PANDANG JL . KHAIRIL ANWAR No. 26 TELP. 3758 . 21823 .
TELEX 71132 CEMENTO UP
196
Golkar Bertekad Mengakarkan
Diri Dan Meningkatkan Kemandirian tetapkan dalam organisasi tentang pemilihan pengurus baru telah dipenuhi atau tidak , dan
memberi petunjuk pelaksanaan kriteria pro gram daerah dan susunan pengurus. ” Kriteria itu ternyata sudah dipenuhi” , kata Sarwono. >
Menurut penilaian Ir. Sarwono, komposisi
kepengurusan DPD Tk . I Golkar Jabar periode 1984-1989 telah mencerminkan aspirasi yang
berkembang dalam Musda DPD Tk . I Golkar Jabar dan komposisi itu sepenuhnya keputusan daerah . Usaha Golkar untuk inenampilkan kader-kader dari masyarakat luas kelihatannya memang mendapat partisipasi masyarakat yang
semakin luas dan besar yang menurut Ir. Sar akan dikembangkannya. Sementara itu Ny . Murpratomo mengharap
wono ,
kan
kepada
pengurus
DPD Tk . I Golkar periode 1984-1989 yang baru dibentuk, agar memiliki jiwa dan semangat pengorbanan , kekeluargaan dan kebersamaan memiliki
serta
sifat
keterbukaan ,
kemauan
bekerja keras dan kemampuan sesuai tuntutan organisasi serta kewibawaan pribadi . Dengan Ir. Sarwono Kusumaatmadja.
demikian Golkar akan menjadi lebih kuat dan
memiliki kesanggupan serta makin berakar dalam masyarakat. Untuk itu tokoh -tokoh Golkar dalam kepengurusan harus pula berpe masyarakat .
dalam
ngaruh Golkar telah bertekad untuk mendewasakan
diri dan mengakarkan diri serta meningkatkan
kemandiriannya . Untuk itu Golkar harus mampu
Tingkatkan pembinaan
menampilkan kader-kader dari masyarakat luas. Jadi dalam fase pertumbuhan Golkar dewasa
ini , lebih ditekankan mencari kader dari masya
Ketua DPD Tk . I Golkar Jabar periode 1984 - 1989 terpilih , H.E. Suratman, ketika
rakat, dan tekad ini sudah tercermin dalam kom
memberikan sambutan dalam acara penutupan
posisi kepengurusan DPD tk . I Golkar Jabar periode
tahun
1984-1989. itu dikemukakan Sekjen DPP Golkar
-
Musda II Golkar Jabar, senin malam , meng atakan , DPD Golkar Jabar akan meningkatkan
Hal pembinaan dan pemanfaatan potensi besar Ir Sarwono Kusumaatinadja dalam keterangan yang dimiliki Jabar dalam berbagai aspek pem nya kepada pers seusai diumumkan nama-na bangunan bangsa seoptimal mungkin , untuk ma pengurus DPD Tk . I Golkar Jabar yang mencapai keberhasilan pembangunan manusia
baru dibentuk dalam Musda III Golkar Jabar di Bandung.
Indonesia seutuhnya.
Dikatakan , kehadiran DPP Golkar dalam Musda III DPD Tk .. I Golkar Jawa Barat semata
dan kreatif dalam meunjang pelaksanaan pem
mata hendak melihat apakah kriteria yang di
unan
Golkar, kata H.E. Suratman , telah siap aktif bangunan di Jabar dalam kerangka pembang bangsa
secara nasional.
Untuk
itu
ia 197
:
mengharapkan seluruh potensi yang ada di Jabar, mulai dari lama, generasi muda , cendekiawan sampai buruh , tani dan nelayan ,
dari pengurus DPD Tk . I Golkar Jabar periode tahun 1984-1989 yang baru dibentuk terdiri dari unsur generasi muda / generasi penerus.
agar berperanserta secara dinamis menunjang
Terpilih sebagai Ketuanya adalah H.E. Surat
IV .
Ditambahkan , bila seluruh masyarakat, khu-
man , Wakil Ketua I dan II adalah drs Andung Aminullah Adiwilaga dan Bahrun Suharsa, Sek
susnya warga Golkar, memelihara tingkat kesetiaan yang tinggi pada cita -cita proklamasi
H. Engking Suwarnan Hassan dan drs Eldie
kemerdekaan
Suwandi,
keberhasilan
Repelita
bangsa , segala
tantangan dan
hambatan yang dihadapi akan dapat diatasi Menurut H.E. Suratman , DPD Tk . I Golkar Jabar akan memberikan perhatian terhadap
masalah ledakan penduduk dan angkatan kerja muda, yang memang harus ditangani dan dipecahkan secara konscptual. Sementara itu Gubernur Jabar , H. Aang
Kunaefi dalam
sambutannya mengemukakan ,
retaris Endang Rusia, Wakil Sekretaris drs. Bendhahara Rahmat
kil Bendhahara Sutiyana.
Iskandar, Wa
Endang Djunacdi dan
Yana
Kcpengurusan ini masih dilengkapi 10 biro yaitu Biro Pemenangan Pemilu H. Tawal Gu nawan dan Hardi Susilo, Biro Organisasi, Ke
anggotaan dan Kaderisasi Dudu Durachman dan Ir. drs. Lili Asdjocdiredja, Biro Pendidikan dan Kursus-kursus H. Taman Sastradikarna
dan Iskandar Alam Caropcboka. Sedang Biro citra Golkar yang segar dan positif perlu dipe-
Penerangan , Penerbitan dan Mass Media Bram
lihara dengan sebaik -baiknya , agar simpati besar masyarakat makin dan mantap .
M. Darmaprawira dan H. Safder Yusacc, Biro
Cara terbaik untuk memelihara citra Gol-
disertai hati yang tulus dan jiwa juang yang tinggi .
Tani dan Nelayan Ir. Fadholi Hermanto dan Ir. Awal Kusumah , Biro Tenaga Kerja, Koperasi dan Wiraswasta drs Hidayat MA dan Rachmat Amir, Biro Wanita H. Ratna S. Soewitaatmadja dan Ny.Dra Nike Kuryawa , Biro Kerohanian
80% Pengurus baru generasi muda
Sasmita Effendi SH dan drs Usman Effendi. Biro Cendek iawan , seni Budaya dan Pengabdian
kar itu , menurut Aang Kunaefi, ialah dengan melaksanakan
Ketua
semua prograin secara tuntas
Formatur Pembentukan Pengurus
DPD Tk . I Golkar Jabar, Ny . Murpratomo,
Pemuda Upa Sapari dan drs Uwes Corny , Biro
Masyarakat Ny . 1r. Hermina Socjono hadi dan Drs Wahyu Wibisono.
dalam pengumumannya mengatakan , 80 persen
ASM GIRL
CORPORATION
LIMITEO
Heavy Construction
* Engineering Metal Works
P.T. ASM STEEL CORPORATION LTD . Workshop & Head Office : Jl. Lodan Raya No. 6 , Ancol Barat Jakarta
198
Indonesia
P.O. Box 1146 / JAK . Phone: 673714. 670823-675896 337851 (Executive Lino )
Cable : MANSTEEL
Ketua DPP Golkar A.E. Manihuruk
Golkar Jangan Sia- siakan Amanah Rakyat
Bila
dalam Pemilu 1982 Golkar berhasil
mendapatkan suara terbanyak rakyat Indonesia termasuk di daerah
Kalimantan Selatan , hal
itu menunjukkan kepercayaan rakyat cukup besar terhadap Golkar guna mengemban dan melaksanakan
amanah
mereka .
Karena itu
Golkar jangan mensia -siakan amanah tersebut. sebab sebagaian besar rakyat Indonesia terma suk di daerah ini mengharapkan agar Golkar mampu menerjemahkan isi hari nurani dan be tul - betuk dengan menyatu rakyat . Ketua DPP Golkar, A.E. Manihuruk menge
mukakan itu pada penutupan inusyawarah Daerah (Musda ) III Golkar Tingkat I Kalsel di Gedung Wanita Kayu Tangi Banjarmasin
la mengingatkan , berhasil tidaknya suatu pimpinan melaksanakan tugas organisasi bukan ditentukan oleh individual anggotanya , tapi terletak pada kerjasama yang baik dan harmo
nis. Lebih - lebih dalam menyukseskan Repelita IV
berat . Golkar cukup tugas Sebagaimana ditegaskan dalam ketetapan MPR Nomor II Tahun 1983 tentang Garis
A.E. Manihuruk . 1
tanggung jawab oleh DPD Golkar Dati I
garis Besar Haluan Negara ( GBHN ), bangsa Indonesia harus mampu meletakkan kerangka
penuh kalsel
landasan pada Pelita IV, guna lebih mantpnya
itu bila
baru . pun baiknya hasil 'Musda Sebab sebagain anayang
tidak di aksanakan secara baik pula
niscaya tidak akan membuahkan apa -ap
Repelita VI bisa tinggal landas menuju masya-
baik
rakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila . .
Menyinggu'ng kepengurusan Golkar, Ketua DPP Golkar itu mengatakan , hal itu bukan
berarti kedudukan yang empuk , tapi merupakan tugas dan tanggung jawab yang berat, karena harus melaksanakan tugas membangun bangsa
bagi organisasi maupun bagi masyarakat, kata gubernur . DPD Golkar Kalsel 1984-1989
dan negara . " Pimpinan Golkar jangan membung-
Musda III Golkar Kalsel yang berlangsung
buang waktu , tapi sedini mungkin sudah harus bekerja keras guna keberhasilan di masa menda-
spja 1984 selaibn arilapo kari tigaunga k 21 maangg pert meneri ma Janu baik ran sela n jawa
tang
Untuk mencapai keberhasilan yang besar tidak ada perjuangan yang lempang . semua itu harus dihadapi dengan tabah , sabar disertai upaya -upaya
lainnya ,
demikian
Golkar Dati -1984 , DPD berh Kalscalo el masa i 1979 juga an per tim asil memiIlih a dew n ketubakt bangan Golkar Kalsel, dan menetapkan DPD Golkar Dati I
Kalsel masa bakti 1984-1989
Manihuruk .
Gubernur Kalsel, Haji Mistar Tjokrokoesoemo mengharapkan semua keputusan Musda dapat dilaksanakan dengan sebagik -baiknya serta
serta
program Musda III Golkar Kalsel juga berhasil mein. kerjanya
buatelpokok- pokok pikiran Kals dalain
pembangunan daerah Repelita
IV . 199
Pengurus
DPD Golkar Lampung periode
1984-1989 terdiri dari Ketua K. Sutomo, drs
Suwardi Ramli dan drs. Musim Soleh , masing masing wakil ketua, sekretaris Suprapto N. SH ' R.E. Pratik nyo M, dan Effendi Hasan SH.
masing-masing wakil sekretaris bendahara /wakil nya Nurdin M. SH , Akum Ginting dan bebera biro pa lainnya . >
Dalam sambutannya H. Sugandhi mengingat kan pengurus DPD Golkar Lampung periode 84-89 , agar tidak hanya pandai ngomong, tapi
juga pandai bekerja yang hasilnya dapat dira sakan
oleh masyarakat. Ia juga mengajak warga Golkar di Lampung untuk menjadi pelopor pengamalan Pancasila .
Mistar Tjokrokusumo
Alih Generasi. DPD
Golkar Kalsel 1984-1989 yang ber
sifat kolektif itu terdiri dari Ketua Haji Muhamad Ismail Abdullah , Sekretaris Haji Husni Thamrin SH dan Bendahara drs Haji Gusti Hasan
Aman .
Untuk calon ketua dewan pertimbangan Golkar Tingkat I Kalsel , Musda III mengusulkan
Haji Mistar Tjokrokoesoemo . dengan wewenang memilih dan menetapkan calon anggota dewan pertimbangan lainnya.
Ketua DPP Golkar R.H. Sugandhi , Senin melantik
di Gedung Wanita Bandar Lampung , pengurus DPD Golkar Lampung
periode 1984-1989 hasil Musda yang langsung
sejak
si
secara
sisi kepengurusan DPD Golkar Lampung seka rang, yang 60 persen diantaranya adalah tokoh tokoh
muda.
hari
ber
Sabtu .
di daerahnya agar membina lebih baik lagi diantara mereka . kerjasama Keterpaduan antara Golkar dan Parpol
sangat diperlukan , agar stabilitas politik yang sekarang sudah terjalin baik , bertambah baik katanya.
lagi ,
p.t. tri srikandi & $ ( trisilowati ) AUTHORIZED MONEY CHANGER
OFFICE /RESIDENCE : 60. Alaydrus, Jakarta . Phone : 362232 - 365428 -
200
tertib .
Penilaian ini , kata Yasir berdasarkan kompo
Dalam pengarahan sebelumn menutup Musda gubernur berpesan kepada Golkar dan Parpol ,
DPD Golkar Lampung.
malam
Gubernur Lampung Yasir Hadibroto me nyambut baik terpilihnya susunan DPD Golkar Lampung periode 1984-1989 , yang dinilainya sebagai bukti mulai dilaksanakannya alih genera
Ketua DPP Golkar, Sukardi:
Pembaruan Politik Tuntas
Bila Semua Terima Asas Tunggal Pembauran dan penyederhanaan kehidupan politik hanya akan dapat diselesaikan secara tuntas bila semua organisasi kekuatan sospol dan organisasi kemasyarakatan menjadikan Pan casila sebagai satu -satunya asas organisasi. Pe negasan ini dikemukakan Ketua DPP Golkar
Soekardi pada pembukaan Munas Golkar III daerah Sumatera Utara Kainis pagi . Musda dibuka
oleh Gubernur Sumut Kaharuddin
Nasution dan berlangsung sampai 7 Januari di
asrama
haji Pangkalan Mashur,
Medan.
Dalam pembangunan politik yang inerupa kan bagian pembangunan nasional yang sulit ujar Soekardi,
kita diharapkan pada tugas
yang tidak ringan untuk memangtapkan dan mengkonsolidasikan kehidupan dan struktur politik yang telah berhasil dikembangkan . Penegasan Pancasila sebagai satu-satunya a sas bagi organisasi sospol dan kemasyarakatan memungkinkan organisasi2 itu akan dapat ber kiprah secara kreatif melalui program masing masing dalam memikul tanggungjawab ber sama mengamalkan Pancasila dalam pembang unan nasional. Golkar sebagai kekuatan sos pol sejak kelahirannya telah membuktikan
R. Sukardi.
dirinya sebagai salah satu kekuatan bangsa
yang dengan jujur dan konsekuen memper tahankan dan mengamankan Pancasila. Me- salah kaderisasi harus berpaling kepada po rupakan tanggungjawab dan tugas Golkarlah tensi generasi muda Golkar. Mereka harus di meyakinkan , dan mengajak organisasi kekuat- kembangkan dan diberi kesempatan secara an sospol dan masyarakat menjadikan Panca- luas dalam memikul tanggung jawab organisasi sila sebagai satu -satunya asas organisasi, tegas Kaderisasi ini akan berhasil dengan baik bila Soekardi.
sistim satu
makro dan sistim mikro berada dalam keselarasan gerak.
Menyinggung masalah pemilu ke - 4 tahun harus memenangkannya demi
Proses Peralihan
1987 , Golkar
Dalam tahun -tahun mendatang kita meng- kelestarian Pancasila dan Undang -undang Da hadapi proses peralihan tanggung jawab antar generasi. Alih generasi merupakan proses yang wajar dan alamiah , namun perlu disiapkan agar
sar 45 demi kesinambungan pembangunan dan kepemimpinan nasional di tangan Orde baru . Untuk itu Golkar harus inc lakukan per
dini. secara kepemimpinan bangsa di masa datang terdiri siapan Keberhasilan Golkar merebut sinpati rakyat dari generasi muda yang dapat meneruskan apa yang terbaik bagi perkembangan dan per- dalam pemilu nanti sangat ditentukan oleh bangsa dan tumbuhan keberhasilan dan sikap tanggungjawab Golkar. negara . i rdi Dalam kaitan ini, ujar Soeka , sebaga Dalam melaksanakan tugas-tugas nasional me les organisasi kekuatan sospol terbesar di tanah tarikan Pancasila , membangun bangsa dan ne
air Golkar harus
memiliki kade -kader yang
tangguh . Tidak ada pilihan lain, dalam ma-
gara pada umumny i serta memperkokohor ganisasi
khususnya. 201
berikan jawaban terhadap tantangan bangunan . Dengan demikian program daerah yang diha silkan Musda mempunyai relevasi dan arti nya ta bagi kemajuan masyarakat di daerah ini. Personalia Dewan Pimpinan Daerah yang akan dipilih hendaknya benar -benar memiliki idea
lisme, kualitas pribadi, kemampuan bekerja sama , kesetiakawanan , bobot pengaruh , kesi nambungan dan regenerasi, serta benar mampu menjamin kekompakan kolektivitas dan
kerjasama secara serasi dan memiliki kesedia berkorban ,
an
demikian
Soekardi.
Sebelumnya Ketua DPP Golkar Sumut H. Mas Sukardi melaporkan , Musda diikuti 250 peserta , dan bertemakan " mari kita sukseskan
Kaharuddin Nasution
Soekardi mengharapkan Musda III ini dapat konsolidasi Repelita IV dan pemilu 1987" Gubernur Sumut
Kaharuddin Nasution dalam menampilkan kader-kader Golkar muda yang pidato sambutannya mengharapkan , melalui penuh juang di samping dapatpelaksameng pelaksanaan Musda Golkar hasilkansemangat keputusan -keputusan sebagai
agar lebih mantap
terkonsolidir sebagai kekuatan sospol pelopor Golkar. hasil lanjut lebih naanProg an prog ram daer ah seba gai Munas ram penjabarIII
umum organisasi hendaknya benar -benar disusun secara realistis, bukan sekedar daftar keinginan belaka. Program daerah hendaknya disusun dengan memperhitungkan kemampuan pelaksanaannya dan memperhatikan aspirasi
pembaruan dan pembangunan , sehingga lebih mampu memainkan peranan dalam mencipta kan stabilitas politik di daerah ini. Diharapkan juga, Musda menghasilkan program yang mampu mengharapkan partisipasi segenap lapisan -lapis an masyarakat dalam mensukseskan pembang
serta harapan masyarakat dan mampu mem unan .
TANAH LAUT
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT
II
TANAH LAUT Jalan Gagas
Nomor 36 .
Telepon No. 3 dan 37,
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TANAH LAUT BESERTA SELURUH STAF
MENGUCAPKAN SELAMAT KEPADA : SELURUH PENGURUS DPP , DPD I , DPD II GOLONGAN KARYA SE INDONESIA SELAMAT BERJUANG DEMIKEJAYAAN BANGSA DAN NEGARA RI SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA SENANTIASA MERIDHOI SEGALA USAHA – USAHA : AMIEN . -
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TANAH LAUT , TTD
= H. KAMARUDDIN DIMENG =
202
Musda Golkar Sumsel Dibuka
Renungkan Kembali Mengapa Dan Untuk Apa Golkar Lahir Gubernur Sumsel .
dengan disaksikan
H.
Sainan
Saigiman
Koordinator Wilayah
II
DPP Golkar , R.H. Sugandi di Gedung Wanita
Sriwijaya Palembang kemarin membuka Mus yawarah Daerah ke III Golkar Sumsel. Musda tersebut akan berlangsung 3 hari , diikuti 175 pe serta dari seluruh daerah tingkat II se-Sumsel . Gubernur Sainan Saigiman dalam sambutan
nya atas nama rakyat Sumsel mengharapkan agar Musda III Golkar ini akan berjalan lancar dan berakhir dengan sukses , bukan saja bermanfa at bagi Golkar sendiri, tetapi juga bagi bangsa dan negara khususnya bagi rakyat dan daerah Sumsel.
Sebagai kekuatan sosial politik yang cukup besar di daerah pada dewasa ini , tidaklah meng herankan menjelang Musda ini perhatian banyak tertuju pada Golkar. Perhatian dan harapan itu tidak saja berasal dari Golkar sendiri, melain
kan lebih luas , datang dari kekuatan politik dan organisasi serta lapisan masyarakat lainnya. Menurut gubernur, semua itu merupakan kehormatan yang paling besar, namun perlu di sadari bahwa kehormatan yang paling besar bagi suatu kekuatan sosial politik adalah terletak pa
da kemampuannya dalam membawa serta se R.H. Sugandhi.
luruh rakyat ikut berpartisipasi secara nyata. Karena itu dalam Musda ini haruslah dapat di
diapresiasikan dengan tepat dengan sikap dewasa dan dengan tanggung jawab yang besar. mis dalam waktu yang cukup panjang. Dalam Dihimbau oleh gubernur, Musda hendaknya
kurun waktu itulah, kita membangun sampai
ke tingkat kemajuan yang dapat dinikamati oleh
dapat merenungkan kembali mengapa dan un tuk apa Golkar lahir , berapa jauh sudah pengabdian Golkar dalam pembangunan bangsa
seluruh rakyat sekarang ini .
dan negara khususnya di Sumsel . Disamping itu,
Tetapi, suatu hal yang tidak boleh dilupa
direnungkan pula ke arah mana Golkar akan bergerak selanjutnya.
kan , betapapun besarnya andil Golkar dalam mengemban cita - cita bangsa. akan sukar diharap
Untuk itu segenap keluarga Golkar perlu
tanpa Golkar sendiri sebagai kekuatan sosial
kan sukses yang besar dalam arti yang luas,
dengan hati yang jujur dan fikiran yang jernih
politik mampu menarik partisipasi seluruh la
berani menengok kembali ke belakang guna menimba dan belajar dari pengalaman masa
pisan masyarakat , generasi bangsa, dan beker
lampau bagi kepentingan kesiapan diri dalam mengem ban tugas di masa mendatang.
Menurut Gubernur, sejarah membuktikan , bahwa Golkar sebagai kekuatan politik telah ikut menciptakan stabilitas nasional yang dina-
jasama yang erat dengan kekuatan sosial poli tik lainnya .
Secara khusus gubernur mengharapkan agar Musda Golkar dapat menjabarkan program kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun menda
tang. Bermanfaat bukan saja bagi Golkar sendiri 203
melainkan juga bagi daerah dan rakyat Sumsel. terutama dalam menunjang pembangunan
benar-benar memberi artinya dan dirasakan oleh masyarakat sebagai pengamalan Pancasila dan
nasional berdasarkan amanat rakyat yang di- pembangunan serta mengembangkan kehidupan Demokrasi Pancasila.
tuangkan dalam GBHN .
Sebelumnya Senin lalu Bhakti Kesehatan Rakyat (BKR) MKGR Sumsel telah melakukan
Perkokoh Kesetiaan
Koordinator Wilayah II DPP Golkar, R.H.
pengobatan cuma-cuma terhadap penduduk Desa Sungai Rengit, Kecamatan Talang Kelapa
Sugandi dalam sambutannya mengharapkan selu- Kabupaten Musi Banyusin dan penghitanan ruh jajaran Golkar untuk semakin memperkokoh kesetiaannya secara tuntas dan tak tergoyahkan kepada Pancasila dan UUD 1945 , semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan serta
meningkatkan semangat juang dalam melaksanakan tri sukses perjuangan Golkar.
Program yang disusun Musda hendaknya
terhadap
sejumalah anak di
desa tersebut.
Upaya itu dilakukan dalam rangka menyuk seskan Musda Golkar Tk . I Sumsel dan Muker nas BKR . Tk . I Su MKGR Golkar di Jakar
ta akhir bulan ini. Pengobatan secara gratis ini dipimpin oleh BKR . MKGR Sumsel , dr . H. Burlian Abdullah .
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI TENGGARA
Jalan Sultan Hasanuddin No.1 Telp 21374 KEND ARI
DENGAN SELESAINYA MUNAS III GOLONGAN KARYA ( GOLKAR ) DAN DENGAN TERPILIHNYA " KETUA UMUM " YAITU
BAPAK SUDHARMONO SH . MENTERI SEKRETARIS NEGARA
KAMI BERSAMA SEGENAP PEJABAT DAN KARYAWAN /KARYAWATI KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI TENGGARA , DENGAN INIMENYAMPAIKAN
" SELAMAT " SEMOGA "TRI SUKSES
MENDAPAT RAKHMAT DAN LINDUNGAN OLEH TUHAN
YANG MAHA ESA HINGGA BENAR-BENAR DAPAT TERWUJUD .
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD PROPINSI SULAWESI TENGGARA tt
SOEGITO SOEMODIHARDJO NIP : 13042979 ,
204
Ketua DPP Golkar Ny Moerpratomo:
Golkar Harus Tanggap Terhadap Aspirasi Rakyat Atas pertanyaan Ny. Murpratomo menilai Musda yang berlangsung di Jawa Tengah
ber
jalan lancar , bersatu dan terbuka , yang men cerminkan pelaksanaan Demokrasi Pancasila.
Terpilihnya anggota pengurus yang berasal dari generasi muda hingga mencapai komposisi 82% menu njukkan bahwa Golkar Jawa Tengah sangat memperhatikan kesinambungan kepe mimpinan ,
kaderisasi
serta
alih
generasi.
Dikatakannya, para pengurus yang masih dalam karegori generasi muda diharapkan ikut bekerja keras tanpa pamrih untuk meng embangkan Golkar sehingga organisasi sosial politik terbesar ini benar-benar dapat berakar
dan makin disayangi rakyat. Untuk mencapai itu , mereka harus benar -benar dapat memper juangkan aspirasi rak yat.
Tri Sukses
Kepada pengurus DPD baru itu, ia selaku Ketua DPP Golkar berpesan agar melanjutkan keberhasilan yang telah dicapai pengurus lama , serta mampu menjawab tantangan- tantangan masa depan " tri sukses ”, yaitu sukses konsol idasi organisasi, sukses Repelital V dan Sukses
Ny . AS Murpratomo .
Pemilu 1987 .
1987 .
Sementara itu , Ismail, calon Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Jawa Tengah , ketika menutup Musda, Rabu malam mengatakan
Dalam memperjuangkan kemenangan pada Pemilu 1987 mendatang, Golkar harus tetap
memperhatikan dan tanggap terhadap aspirasi rakyat. Untuk itu para kadernya harus da pat mengembangkan organisasi ke arah makin mandiri , kuat dan dewasa berada di tengah
kepengurusan DPD Tingkat 1 Golkar Jawa Tengah yang menampilkan sejumlah besar tenaga dari kalangan generasi muda akan mam
pu mengembangkail program -program organi sasi di masa datang. Dikatakannya tantangan terpenting dalam Pelita IV ialah mencipta tumbuhnya keikutsertaan masyarakat
kan
tengah masyarakat. masyarakat. Hal itu dikemukakan Ketua DPP Golkar
Ny .
Murpratomo kepada Suara Karya yang
dalam pembangunan.
Prof. Soehardjo Sastro Soehardjo SH, Wa
hadir padaMusda III DPD Tingkat 1 Golkar kil Ketua DPD Golkar Jawa Tengah priode
Jawa Tengah yang ditutup Rabu malam yl . di semarang .
semarang
1979/1984 yang tidak lagi duduk dalam kppengurusan baru , karena duduk sebagai 205
anggota DPR RI, menilai, masuknya generasi
pendaftaran anggota serta inpentarisasi kader
muda dalam kepengurusan DPD akan memberi
kader
citra bahwa generasi muda pun mampu menja-
Menghadapi Pelita IV, Golkar Jawa Tengah akan membantu sepenuhnya kebijaksanaan
wab tantangan bangsa, dan bukan menjadi
Golkar .
Mereka akan membuk- pemerintah daerah dalam penjabaran program generasi yang melempen.bertanggun dihadapi Jawa g
mampu
tikan
jawab .
nasional . " Masalah utama yang
Tengah adalah kependudukan
dan
tenaga
kerja. Untuk itu , melalui Biro Cendekiawan dan Tenaga Kerja, Golkar akan ikut berparti sipasi aktif membantu pemerintah daerah .
Berakhir Awal Maret .
Ketua DPD Golkar yang baru H. Kardiman didampingi Wakil Ketua I Ir. Soekorahardjo mengatakan. tantangan pertama yang dihadapi
ucapnya .
oleh pengurus DPD ialah sukses konsolidasi
yang akan mendukung pembangunan nasional " Golkar bukan milik DPD saja, tetapi semua lapisan masyarakat. Karenanya, Golkar akan
Diharapkannya, konsolidasi organisasi hingga tingkat DPD II dapat selesai awal Maret men datang. Setelah Musda Dati II selesai, Golkar di Ja
Untuk mencapai sukses Pemilu 1987 , Gol
kar akan mengembangkan potensi manusiawi
meningkatkan pengabdian kepada masyarakat melalui program - program nyata. " demikian H. Kardiman .
wa Tengah akan mencurahkan perhatian pada
Mengapa ARLENE OPP FILM bukan Cellophane ? Karena ARLEDE OPP FILM : a . Kemampuan kemas per kg. 38 % lebih besar. b. Lebih ekonomis.
c. Tahan segala cuaca (dimensi stabil). d . Tahan disimpan lama. e . Lebih kuat.
f. Barang yang dikemas tidak lembab . ( Tidak rembes udara dan air ). g. Tembus pandang dan berkilauan . h . Cocok untuk segala kebutuhan
kemasan (printing, lamination , overwrapping, adhesive tape ). Kioi diproduksi oleh :
ARKAPRIN
P.T. ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRI
Jalan Ir. H. Juanda III / 6
Jakarta Pusat.
Telp. 342031 ( 7 Lines) Telex . 46602 Arkarinia .
206
ARLENE OPP FILM
Ketua DPP Golkar Gatot Soowagio :
Golkar Akan Tingkatkan kontrol Sosial Yang Obyektif Dan Efektif
Golkar akan meningkatkan perannya dalam melaksanakan kontrol sosial yang obyektif dan efektif untuk memperlancar usaha peme rintah dalam memberantas perbuatan tercela se
perti korupsi, pungli, pemborosan dan lain-lain yang merupakan faktor penghambat kelancaran pembangunan . Penegasan itu dikemukakan Ke tua DPP Golkar, drs. Gatot Soewagio Satu malam di Padang, dalam sambutannya selaku
Ketua Formatur dalam pemilihan DPD Golkar Propinsi
Sumatera Barat.
Mewakili sambutannya menjelang diumum kan
susunan
DPD
Golkar
Sumatera
Barat
masa bakti 1984-1989 , Gatot Soewagio menje laskan , dalam kepengurusan DPD sekarang ini, lebih 60 persen diantaranya adalah generasi muda yang telah dapat membuktikan kemam
puan dan kesetiaan mereka dalam memper juangkan Golkar. " Generasi muda dari KNPI , AMPI, FKPPI
dan dari kampus perlu diberi kesempatan duduk dalam kepengurusan DPD periode 1984-1989 ini“, ucapnya pula . Namun demikian ia mene kankan agar DPD tk . I Jangan sampai disusupi
atau dijadikan tempat berlindung oleh orang orang ekstrim , baik ekstrim kiri maupun ek strim
kanan.
Drs. Gatot Suwagio .
Harapan harapan. · an Golkar Sumbar mengharapkan pula agar
Drs. Gatot Soewagio selaku utusan DPP pengurus terpilih tersebut harus mampu be Golkar dalam sambutannya juga mengharap- kerjasama secara kolektif yang berarti bahwa ke kan agar mereka yang telah dilantik dan diberi pemimpinan Golkar harus terlaksana secara kepercayaan dalam kepengurusan DPD Golkar musyawarah dan mufakat yang diliputi suasa tk. I Sumatera Barat itu dapat bertugas dengan na kekeluargaan . pengabdian.
Dalam melaksanakan musyawarah dan mufa
Menurut Gatot Soewagio, Golkar sejak semula memperjuangkan terwujudnya Pemerintah yang bersih dan berwibawa yang memang didambakan oleh seluruh bangsa Indonesia .
kat itu menurut Gubernur, hendaknya tetap dipegang teguh nilai-nilai luhur yang merupa
kompak
baik ,
dan
rangka itu Golkar
Dalam
penuh
mendukung usaha-
usaha baik untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan aparatur negara , maupun
meningkatakn pengawasan dan penindakan ter-
had. p oknum -oknum aparatur yang melanggar . hukum
kan butir-butir Pengamalan Pancasila khusus nya Sila ke 4 yaitu , mengutamakan kepentingan
negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak mengutamakan kehendak pada orang lain , keputusan untuk musyawarah dalam mengambil kepentingan bersama . Musyawarah untuk
pai mufakat diliputi oleh semangat kekeluar
.
gaan dengan ik tikad baik dan rasa tanggung
Sementara itu Gubernur Sumatera Ir.. H. Azwar Anas selaku Ketua Dewan Pertimbang-
jawab inenerima dan keputusan musyawarah .
inelaksanakan
hasil
207
Kerjasama.
Ketua Koordinator Dewan Pimpinan Wila yah PPP Sumbar, drs. H. Ardiansyah dalam ke sambutannya memberikan baru DPD pengurus para bahwa keyakinan kan sempatan
Golkar tk . I Sumbar yang terpilih merupakan putra dan kader -kader terbaik serta terpercaya dari Golkar . Ia mengharapkan adanya pening katan kerjasama antara pengurus DPD Golkar
dengan pengurus PPP seperti telah dijalin selama Sementara
ini .
D.
dari PDI Sumbar
Saragih
unsur unsur
pimpinan
juga inengharapkan pening
katan kerja sama dan minta agar Golkar lebih
memperhatikan partisipasi masyarakat luas di politik . bidang Ketua DPD Golkar tk. I Sumbar yang baru
Ir. Azwar Anas
Djohari Kahar SH Dt Bagindo, kepada keluar ga besar Golkar Sumbar yang telah memberi kan kepercayaan bersama-sama pengurus lain nya , menyatakan menerima tugas itu dengan
segala kerendahan hati dan rasa haru karena menyadari betapa besarnya harapan yang telah ditumpahkan pada merupakan demi untuk keja yaan dan pengembangan Golkar di Sumbar pada 5 tahun mendatang. Susunan DPD baru .
Anas Lubuk dan H. Kamardi Rais Dt . P. Si mulia , Biro Pemuda Marizal Umar dan drs.
Susunan baru DPD Golkar tk . I Sumatera Barat untuk masa bakti 1984-1989 adalah ,
Dasril Ramli, Biro Tani dan Nelayan Ir. Me ilus Rifa'i dan Syamsir Amin , Biro Tenaga Marah Wiraswasta Koperasi dan Кеrjа ,
Ketua Djohari Kahar SH Dt Bagindo , Wakil ketua Djamaris Junus dan drs Mizwar, Sekre taris drs. Rasjidin Akhir Dt . Rajo Malenggang
Sofyan Ranılan SH . dan Sofyan Tamar, Biro Wanita Ny . Sofiati Noor dan Ny . Atisah Anwar
Wakil Sekretaris dr. Alis Marajo dan drs A.
Biro Kerokhanian drs H. Fauzan Dt. Bandaro
Malik Sam. Bendahara Sidik SH , Wakil Ben dahara Faisal Hamdan Dt . Rangkayo Basa SH .
Nan Kuniang MA dan drs H. Yusran Ilyas, Bi
Biro Pemenangan Pemilu drs. H. Bgd . M.
Masyarakat dr. Sabaruddin Abbas MPH dan
ro Cendekiawan, Senibudaya dan Pengabdian
Letter dan Ahmad Hosen Dt . Pintu Basa SH .
Chairul
biro Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi
Musda ni Golkar Sumatera Barat yang berlangsung sejak 19 s/ d 21 Januari 83 itu
drs. Syarief Ali MA dan Ir Hasan Basri Nasu tion, Biro Pendidikan dan Kursus-kursus Syo
Harin .
fyan Kahar SH. dan drs. Anas Syafe'i, Biro
diikuti oleh 188 peserta , dan 101 peninjau secara resmi ditutup oleh Gubernur Suma
Penerangan ,
tera Barat Ir. H. Azwar Anas.
penerbitan
dan
Mass
Media
GOLKAR BENTENG PANCASILA 208
Drs Imam Soedarwo Harapkan
Pengurus Golkar Hendaknya Berpengabdian Tinggi Menurut Drs. Imam
Soedarwo, Musda ini
harus dapat menghasilkan keputusan -keputusan
menyangkut segi kehidupan yang menyeluruh dan sekaligus menyimpulkan apa yang menja
di tugas pokok Golkar pada lima tahun menda tang .
Tugas pokok Golkar yang penting dan harus disukseskan kata Soedarwo , adalah konsolidasi Golkar, pelaksanaan Pelita IV , dan mensukses kan Pemilu tahun 1987 ..
Untuk mewujudkan hal tersebut diperlu kan tekad , kemauan keras, semangat tinggi , disiplin dan kerja keras terutama dari pim pinan dan pusat
kat
kader-kader Golkar , baik di ting maupun di daerah - daerah .
Dengan menghayati dan menerapkan sendi
sendi perjuangan Golkar maka
bukan saja
Golkar akan merupakan salah satu
tiang
penyanggah yang kokoh bagi terciptanya ke rangka landasan pembangunan bangsa , tetapi juga akan menjadi kekuatan perjuangan bangsa yang dapat diandalkan dalam mengatasi setiap tantangan , hambatan dan kerawanan yang masih dihadapi bangsa Indonesia maupun Drs . Imam Sudarwo .
dalam
mewujudkan cita -cita masyarakat Pan
casila .
Ketua DPP
Golkar Drs. Imam Soedarwo
mengharapkan peserta Musda I Golkar Timor Timur dalam pemilihan kepengurusan perio de 1984/1989 hendaknya menunjuk orang-
Tantangan menghadang.
orang yang mempunyai dedikasi perjuangan dan pengabdian tinggi terhadap organisasi serta mendapat dukungan luas dari warga
kita masih jauli, walaupun banyak kemajuan
Golkar.
dan kita sudah dapat menikmati suasana sta
Ketua DPP Golkar menegaskan perjalanan
Susunan personalia yang akan dipilih harus. bilitas nasional yang cukup mantap dari hasil benar-benar memenuhi aspek -aspek yang men-
hasil
jamin kolektivitas, kekompakan kerja, kon-
bertahap
tinuitas, kserta dapat lebih menampilkan dan memberi kesempatan kepada generasi muda . Khusus mengenai pemilihan calon ketua dewan pertimbangan yang merupakan masalah baru sebagai hasil Munas III Golkar beberapa
Tantangan -tantangan berat itu masih tetap menghadang, kerawanan kerawanan bangsa. Ka rena itu dalam melanjutkan perjuangan pem bangunan nasional ini, kita harus terus mening katkan kewaspadaan , memantapkan persatuan
waktu
lalu , adalah merupakan langkah maju
pembangunan
yang dilakukan secara selama
tiga
Pelita .
dan kesatuan di antari kita serta makin mem
dalam kehidupan organisasi dalam usaha sema-
perkokoh dan membulatkan seluruh kekuatan
organisasi.
Pancasila , sehingga ke tahan nasional baik di
Ketua DPP Golkar mengemukakan itu dalam
bidang politik , idiologi, ck onomi, sosial, buda ya dan pertahanan keamanan dan semakin
kin
memantapkan
konsolidasi
pengarahannya pada Musda | Golkar Timor Timur, Kamis sore di gedung Koni Dili .
kokoh .
209
Asas Tunggal
Ketua DPP Golkar Octoyo Oesman di Ma luku mengatakan , upaya menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas tunggal organisasi politik di tanah air dewasa ini semakin dibutuh kan .
Ini dikarenakan
fungsi organisasi politik menyalurkan maupun menyuarakan denyut nadi masyarakat sampai
yang
tidak
sekedar
ke tingkat terbawah , tapi melalui peranannya dapat mendidik masyarakat menggunakan hak bertanggung dan kewajiban politik secara jawab.
Di samping itu melalui penyeleksian kader : kader pimpinan diharapkan organisasi politik dapat menggerakkan masyarakat berperanan aktif mewujudkan cita - cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Oetoyo mengemukakan pada penutupan Musda III Golkar Tingkat I Ma
luku di Sport Hall Karang Panjang Ambon, Dikatakannya organisasi politik sebagai salah satu faktor ketahanan strategis bangsa , hendak nya mendukung pengamanan sumber -sumber
Utoyo Usman , SH
daya alam , manusia , modal, maupun teknologi. Paling tidak demikian Oetoyo
Oesman ,
Orpol dapat ikut mengembangkan sumber daya manusianya , guna membentuk sikap men tal masyarakat dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila . Bersainaan dengan pembentukan sikap mental itu , Parpol mengarahkan manusia Indonesia menjadi manusia yang
cinta tanah air, berdisiplin , trampil, serta ahli lebih produktif. hingga Menurut Octoyo Oesman banyak membutuhkan tenaga
Maluku
masih
pembangunan guna mengangkat kualitas hidup rakyat sesuai dengan yang diamanatkan UUD 45 dan GBHN .
Dalam hubungan ini kepada pengurus DPD Golkar masa bhakti 1984-1989 , diserukannya dapat meneruskan meneruskan amanat rakyat Maluku
khususnya , Indonesia umumnya melalui karya karya nyata yang waktu
lima
bermanfaat dalam tahun
Kepada seluruh kekuatan sosial politik mau pun masyarakat di daerah ini disampaikan penghargaan dan terima kasih atas partisipasi aktifnya bersama-sama Pemda Maluku dalam keikutsertaannya inensukseskan Musda Golkar. 1
Sedangkan kepada mereka yang belum mempe roleh kesempatan duduk dalam pengurus DPD
Golkar Maluku masa bhakti 1984-1989 diseru kan terus bekerja dengan sebaik -baiknya kare na masih
banyak bidang kekaryaan lain lain
yang menunggu .
chicco PILIHAN UTAMA PARA IBU 210
kurun
mendatang.
Golkar Harus Mampu
Menjawab Tantangan Jaman Golkar sebagai kekuatan sosial politik yang utama di
Indonesia harus dapat menjawab
tantangan jaman, antara lain dengan menyuk seskan pembangunan di segala bidang, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Karena nya Golkar wajib menyukseskan Panca Krida
yang telah dicanangkan pemerintah. Untuk itu Hasil Musda III - Golkar Jateng harus be nar-benar mencerminkan hasil-hasil Munas III lalu . waktu beberapa Golkar Hal itu ditekankan Wakil Ketua DPP Gol
kal, Ny.
Murpratomo, dalam sambutannya Golkar Jateng
pada pembukaan Musda III di Aula APDN Semarang,
Musda dibuka oleh Gubernur Jateng. Ismail Ismail
selaku Ketua Dewan Pertimbangan DPD Gol kar
Jateng.
Menurut Ny . Murpratomo, keberhasilan Musda Golkar kali ini merupakan salah satu ujian untuk mengukur kemajuan dan kedewa saan Golkar, sebab Golkar harus menjadi pe
tua Dewan Pertimbangan DPD Golkar Jateng
lopor, dan mengembangkan nilai-nilai peri laku yang mendasar dalam usaha menyukses kan pembangunan. Karenanya, Golkar dalam
dalam sambutannya mengatakan . Golkar harus selalu mengerti fur.gsinya dalam era pembang
Munas III Golkar yang lalu menetapkan dan
primadona yang berperan secara nyata dalam pemerintahan. tugas -tugas mengemban
menerima Pancasila sebagai asas tunggal . Se lain itu, kaderisasi bagi Golkar merupakan bagian penting dalam tanggung jawabnya di masa depan . Masalah regenerasi mendapat perhatian
dari Golkar, sebab Golkar
Bertolak dari dasar itu, Gubernur Ismail
berharap program -program yang akan dususun dalam Musda nanti bersifat realistis dan prak
telah
tis, sehingga memberi arti nyata kepada masya
Golkar dan ini bisa dilihat dari
rakat . Selain itu .. kaderisasi agar terus diting
lah organisasi dilakukan struktur
ada
unan sekarang ini, sehingga akan tetap menjadi
kader . " Regenerasi ini
kepemimpinam
Golkar
sekarang
ini,
katkan , karena sangat penting dalam menyong song alih generasi .
tambahnya . Apa pun yang akan diputuskan dalam Mus da MIDPD Golkar Jateng nanti, menurut Ny . Murpratomo , sangat penting artinya bagi per kembangan dan pertumbuhan Golkar di masa
Menurut Gubernur Ismail, dengan adanya asas tunggal sekarang ini , semua kekuatan
mendatang. Karenanya hasil Musda nanti harus mencerminkan kesegaran baru , sebagai pen
jawab masing-masing. Karenanya, Golkar di
jabaran Tri Sukses yang merupakan gerak maju Golkar. sesuai hasil Munas III Golkar
yang lau . Tri Sukses yang dimaksud adalah sukses konsolidasi, sukses Pelita IV dan sukses Pemilu 1987 .
Lebih Profesional.
sosial politik akan berkiprah dengan tanggung tuntut lebih profesional dalam menjabarkan program -program organisasinya , " Musda seka rang ini sangat penting artinya, karena ber tepatan dengan berakhirnya Pelita III dan memasuki Pelita IV ” . Sehubungan hal itu kepu tusan yang bakal disusun Musda nanti hendak nya senafas dengan Munas III Golkar yang bersifat konsolidasi. dinamis dan konstruktif" ,
Sementara itu , Gubernur Ismail, selaku Ke
kata Ismail.
211
Sementara Ir. Soekorahardjo mengatakan ,
50 Persen golongan mu da
kemandirian Golkar berarti lebih menonjolkan
Minggu siang sebelumnya, di tempat sama, potensi Golkar yang asli. “ Ini nantinya akan Ir. Sukorahardjo , Wakil Ketua DPD Golkar tercermin dalam kepengurusan DPD Golkar Jateng dalam jumpa pers mengatakan , dalam Jateng yang baru " . katanya . akan tidak dirinya Widarto mengisyaratkan pembentukan pengurus DPD Golkar Jateng
periorde 1983 - 1988 akan memperhatikan duduk lagi sebagai pengurus DPD Golkar Ja dan tradisi Golkar. " Setidak -tidaknya teng. Widarto mengatakan , pengurus Golkar aspirasi 50 persen pengurus baru akan terdiri dari anti harus orang yang mempunyai cukup
golongan muda; kalau bisa bahkan 60 persen ” banyak waktu untuk organisasi, karena tan katanya. Sementara itu , Ketua DPD Gokar
Jateng
tangan yang dihadapi semakin berat . Untuk itu , semangat kaderisasi akan mewarnai per
H. Widarto yang kini Sekjen Departemen gantian pengurusam nanti. Namun sesuai dengan Transmigras mengatakan melalui III Anggaran Rumah Tangga dan Anggaran Da Golkar i Jawa ini Tengah, akan lebihMusda mandiri dan
lebih
mengakar. Menurut Widarto, kemandirian ini tak ada
hubungannya dengan mengurangi ketergantung an Golkar pada unsur ABRI dan pegawai negeri.
sar Golkar, nanti hanya akan ada satu ketua dan dua wakil ketua. Sebelumnya ada satu ketua
dan
enam
Wakil .
Musda Golkar III DPD Jateng diikuti 274
peserta , terdiri dari para pimpinan teras DPD
" Antara semangat kemandirian dan struktur Golkar tingkat II se-Jateng, para pimpinan pegawai negeri dan ABRI , merupakan dua hal
berbeda ",
yang
Namun
kemandirian
itu ,
organisasi pemuda Dati II se - Jateng.. pimpinan
katanya . Golkar Dati I Jateng dan organisasi pemuda meurut
Wakil
Ketua DPD Golkar Jateng, Sochardjo SS SH, harus diartikan sebagai perkembangan organisasi Golkar untuk menuju pada sikap yang
Dati I Jateng serta peninjau dari unsur lainya Musda ini akan berlangsung ssampai tanggal 18 Januari 1984.
lebih dewasa dari tahun ke tahun . ” Pokoknya mandiri . Artinya Golkar harus bisa menyusun program dan melaksanakan sendiri” , katanya.
Departemen Pertambangan dan Energi PERUSAHAAN NEGARA TAMBANG BATUBARA
Jl. Prof. Dr. Soepomo S.H. No. 10 JAKARTA SELATAN Telpon : 825608 ( 3 saluran ) Telex
:
No. 48203 BRAJAK IA
Tromol Pos 405 Kby . ALamat : Alamat Kawat : BATUBARA JAKARTA
PENGGUNAAN BATUBARA SEBAGAI SALAH SATU BAHAN BAKAR ALTERNATIF PENGGANTI MINYAK BUMI BERARTI MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA UNTUK PEMBANGUNAN
212
Mensegneg Sudharmono SH bertempat di Sekretariat Negara Kemarin menerima kunjungan Panitia
Peringatan 18 tahun " Tritura " yang dipimpin Aulia Rachman. Dalam Pertemuan itu Panitia memohon kehadiran Menteri sekaligus memberi sambuatan pada peringatan yang akan dilangsungkan tanggal 10 Januari 1984 di Jakarta.
( Foto : Setneg ).
Sudharmono, SH: Semangat Tritura Harus Tetap Dipelihara Menteri Sudharmono yang juga Ketua Umum Golkar itu mengatakan sebagai upaya melaksa-
seperti Pak Sugeng Saryadi atau Pal Fahmi Idris , tetapi mendapatkan semua
nakan Pancasila dan UUD 1945 , pemerintah Orde Baru berusaha menegakkan mekanisme
Menteri Sekretaris Negara Sudharmono SH,
dan sistem yang sesuai dengan jiwa Pancasila dalam kedudukan selaku dan UUD
1945 .
Dicontohkannya,
Ketua
Umum DPP
Golkar menegaskan , pembangunan yang dilaku kan pemerintah Orde Baru adalah pencerminan pemerintah
Orde
Baru
tekad semula
yaitu
melaksanakan Pancasila
dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen .
tetap melaksanakan dan mempersiapkan re generasi sebaik mungkin . Dalam hal regenerasi
" Dan di bawah pimpinan Pak Harto , itulah yang akan dicapai. Mungkin langkah -langkah
ini tidak ada maksud bahwa regenerasi angkat
yang diambil tidak memuaskan semua pihak , tetapi arahnya ialah tetap akan mplaksanakan
an 45 hanya diperuntukkan bagi Angkatan 66
" Untuk regenerasi telah diciptakan sistemnya, Pancasila dan misalnya apabila mau menjadi anggota DPR, harus melalui Pemilu , mau menjadi Menteri , tergantung Mandataris. Mau menjadi Dirjen lewat kepegawaian , dan mau menjadi pimpinan KNPI
melalui
Munas.
Jadi
ada
mekanisme
dan ada sistem ” , ucapnya . " Mungkin memang belum
bisa seluruh
eksponen Angkatan 66
UUD
1945 secara murni dan
konsekuen ” , demikian diucapkan Ketua Umum DPP Golkar ketika menerima 18 tahun Tritura yang dipimpin Kordinator Panitia Aulia Rach man SH , dalam pertemua di Jakarta, Senin >
kemarin .
Dikatakan oleh Sudharmono, Tritura yang antara lain berisi pernyataan bubarkan PKI, 213
retool Kabinet dan turunkan harga, mungkin
pembangunan dalam keadaan ekonomi ekstern
ruang lingkupnya dirasakan sempit namun meng andung prinsip perjuangan yang luas, dan prinsip itu lah yang sekarang ini dilaksanakan dengan
dunia yang tidak menguntungkan . Selain itu , masalah tenaga kerja juga perlu mendapat per hatian khusus, mengingat generasi muda meru
pembangunan .
pakan mayoritas dalam komposisi penduduk Hanya saja dengan Tritura menurut Sudhar- Indonesia. Itu berarti tantangan di bidang pen mono , ada yang dituntut yaitu penguasa yang didikan dan lapangan kerja perlu mendapat ogah -ogahan menuruti tuntutan rakyat . ''Te jawaban . Sesuai cita -cita Orde Baru , pemerintah juga tapi sekarang siapa yang dituntut ” , katanya . ah akan rang seka pemerint Sebab yang dilaksan tetap berusaha meningkatkan pendayagunaan ialah apa yang diamanatkan dan diputuskan dituangkan dalam Pancakrida Kabinet dengan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di MPR . Menurut Ketua Umum Golkar, semangat Tritura
harus tetap dipelihara, tetapi tidak mengenai masalah Tienuntutnya , melainkan tekad bersama
tujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih berwibawa. dan Apabila pembangunan ekonomi mendapat titik berat , menurut menteri tidak berarti pem
melaksanakan pembangunan sebagai perjuang
bangunan bidang lain diabaikan : termasuk bi
an bersama. Dikatakannya dalam pelaksanaan pembangunan kita tidak inginkan perpecahan ,
dang politik . "' Tanpa kemantapan pembangun nan politik , pembangunan ekonomi tidak akan berhasil " , Ucapnya . Ia menyebutkan contoh ,
absolutisme, kebobrokan dan kemunduran , te tapi terus maju melalui wahana dan sistem yang
nantinya akan diciptakan UU tentang Organi
dilandasi Pancasila dan UUD 1945 baik demo
sasi kemasyarakatan sebagai upaya mengkon
krasinya maupun ekonominya , yang kesemua nya memerlukan proses dan waktu .
solidasi. organisasi-organisasi sesuai dengan asas Pancasila .
Ciptakan Sistem
Menyambut Baik .
kesempatan sama," sambungnya . Lewat sistem
yang diciptakan , semua warganegara men dapat kesempatan sama , Tentu memang ada yang lebih pandai , lebih lincah atau mungkin lebih
beruntung
daripada
yang
kemasyarakatan
Menanggapi rencana Panitia menyelengga
rakan
peringatan Tritura
dengan semangat
persatuan itu Sudharmono menyambut baik. Peringatan Tritura dengan semangat demikian
lain .
dinilai akan memberikan kesejukan kepada
Namun kesempatan untuk ikut serta membang un tetap sama. Mungkin ada yang merasa ke tinggalan dari yang lain tetapi semuanya tetap
iklim
maju . Bagi
khidmat. " Dan juga tidak terlalu membebani
ketinggalan Menteri Sudharmono menasehati agar jangan serta merta melemparkan pada situasi, tetapi hendaknya yang
merasa
mawas diri, mencari kekurangan yang ada pada
dirinya lalu memperbaiki diri.
Menyinggung tentang Repelita IV, Sudhar mono mengatakan, inti pembangunan yang akan datang ialah ingin meningkatkan laju pembang
unan agar lebih cepat mencapai sasaran pem bangunan dengan menciptakan kerangkan lan
dasan yang akan dimantapkan pada Pelita V dengan tujuan dalam Pelita VI dapat tinggal
landas menuju masyarakat adil dan makmur. Repelita IV yang akan disampaikan bersama 1984/1985 kepada DPR
tanggal 9 Januari mendatang mempunyai ciri sendiri , yaitu kita harus dapat meningkatkan 214
tahun
1984
ini .
la berharap penyelenggaraan acara itu dapat berjalan baik , berlangsung sederhana tetapi siapa -siapa pun , karena Tritura dulu juga tidak memerlukan biaya apa- apa", demikian Menteri yang
di
sambut
ketawa
segenap
hadirin .
Yada awal keterangannya, Aulia Rachman mengemukakan bahwa dalam peringatan Tri tura itu segenap eksponen Angkatan 66 akan mendemonstrasikan semangat persatuan dan kesatuan sebagaimana diperlihatkan dalam tahun
Repelita IV
an dengan RAPBN
politik
1966
yang
lalu .
Dalam dialog itu para eksponen angkatan 66 mengharagai tekad penerapan Pancasila scbagai satu -satunya asas bagi kekuatan sosial politik , karena mereka nilai persoalan tentang ideologi akan selesai , dan perhatian rakyat akan hanya tertuju pada pembangunan . Tentang asas Pancasila , Sudharmono menga jak segenap eksponen Angkatan 66 untuk meng ikuti
Penataran
P4 .
Dalam pertemuan itu hadir beberapa tokoh
a.l. Fahmi Idris, Sugeng Saryadi , Theo Sam
buaga , Mahadi Sinam bela , Tjetjep Sarifudin , CH , Muas , Poalar Batubara , Erwan Suhardjo , Aber son , Luis Wangge , Tonny Waworuntu , dan Asisten Menteri Soekarton .
4 P.T.
LIMA MAS INDAH *
**
GENERAL SUPPLIER & SHIP REPAIR JL. UTAN KAYU 108 JAKTIM
TEL 882138 , 884254
Lengkapilah kebahagiaan keluarga Anda dengan polis asuransi JIWASRAYA . JIWASRAYA mempersembahkan ke hadapan Anda berbagai jenis asuransi jiwa yang sesuai menurut Kebutuhan serta kemampuan Anda demi terwujudnya Jaminan Kesejahteraan dan Kebahagiaan Masa Depan Anda sekeluarga. Bagi Anda selaku Pimpinan Perusahaan tersedia pula berbagai macam polis pertanggungan perkumpulan yang menarik dan menguntungkan demi terciptanya Jaminan Kesejahteraan para Karyawan menjelang Hari Tua mendatang di samping tentunya demi Kemajuan dan Pengembangan perusahaan . Untuk keterangan lebih lanjut Anda dapat menghubungi JI WASRAYA terdekat ataupun melalui para Petugas JI NASRAYA di mana Anda berjumpa ALAMAT KANTOR - KANTOR CA JANG JIWASRAYA di SELURUH INDONESIA
PT . WINNER SYNTHETIC TEXTILE
PRODUKSI MACAM JENN TEXTILE
1. JAI.ARTA :
JI. Pintu Kecil 53/1 Telp . 679522 - 23
2. BANDUNG
Jl . Daan Mogot Km . 16 Telp : 610111-610712
3. SEMARANG
:
:
Jakarta .
Tilpon : 27257
4. SUL ABAYA :
S.PALEMBANG :
6. MEDAN :
7. UJUNGPANDANG :
JI. Joko Dolok No. 4.6 Tilpon : 46647 Jl. Jend. Sudirman Km . 3% No. 2411 Tilpon : 21270 Jl. Palang Morah No 17 Tupon : 21844 Jl. Jend. Sudirma No. 9
Tilpon : 4282 -6692
8. BANJARMASIN .
9. DENPASAR :
10. MANADO :
11.PAKANBARU :
Jl. Pangeran Antaari No. 90 Tilpon : 2752 Jl. Diponegoro No. 57 Tilpon : 2076
JI. Sam Ratulangi No. 46 Tilpon . 4002 - 3632 JI. Jond . Sudirman
No. 206 Tilpon : 23394
12. C ' REBON 13. MAL ANG :
14. PONTIANAK
Jl. Cikini Raya No. 97 Tilpon : 322208. 327611 - 326119 JI. Asla Atrik , No. 53 Tilpon : 51982 . Jl. Let Jon . Sudirman No. 23
JI. Siliwangi No. 113 Tilpon : 3669 Jl. Merdeka Barat No. 4 Tilpon : 6944 JI. SL A. Rachman
No. 132 Tilpon : 2847 · 2517 ,
JIWASRAYA P.T. WARNA AGUNG
PERUSAHAAN PERSEROAN ( PERSERO )
PT.ASURANSI JIWASRAYA C.
JIM Juanda No 34 Jakarta 345031 ( 5 Saluran ) 45601 ASJIWA IA JAKARTA
Tromolpos
2401 Jkt
JI. Gunung Sahari Ancol No. 3
Kantor Pusat
Telp : 626209 - 626886
Tilpon
JAKARTA
US RERUMUTER
MEMILIKI POLIS ASURANSI JIWASRAYA MEMILIKI JAMINAN UTAMA
215
VO
PENATARAN – Ketua Umum DPP Golkar, Sudharmono SH , Solari di Senayan, Jakarta membuka penacaran DPD Golkar tingkat 1 se - Indonesia bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi. Tampak Ketua Umum Golkar sedang terlibat pembicaraan serius dengan Wakil Sekjen, ir Akbar Tandjung yang disaksikan peserta lainnya. ( Saragih/SK )
Pendaftaran Anggota Golkar Serentak 1 April
Suksesnya Pendaftaran Bukan Jumlah Melainkan Gairah Masuk Golkar JAKARTA , ( Suara Karya ).
Keempat unsur tersebut ialah : Pertama,
Ketua Umum DPP Golongan Karya, Sudharmono SH, menegaskan ukuran untuk menentu kan sukses tidaknya pendaftaran anggota bukan
pendaftaran dapat dilaksanakan secara lancar
jumlah mutlak anggota yang mendaftar diri
dan tertib sesuai dengan ketentuan -ketentuan organisasi, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku . Kedua , pendaftaran ini
menjadi anggota Golkar.
dapat menimbulkan gairah dan minat yang me
madai bagi anggota masyarakat untuk menjadi
Namun demikian untuk suksesnya pelaksa- anggota Golkar. Ketiga, pendaftaran ini dapat naan pendaftaran ini diperlukan usaha dan kegi- menghasilkan anggota Golkar yang mampu atan yang dapat menimbulkan minat dan gairah menjadi kader -kader yang sadar untuk mewujud
di kalangan masyarakat menjadi anggota Golkar.
luas untuk masuk
kan cita -cita perjuangan Golkar yaitu menegak kan dan membangun masyarakat bangsa Indone
-
Menegaskan hal itu Selasa pagi di Senayan -
Jakarta ketika membuka penataran DPD Golkar tingkat I se-Indonesia bidang Organisasi, Kaderi-
sia yang utuh bersatu dan penuh dinamika untuk membangun · Keempat, pendaftaran anggota ini harus dapar menjamin dan mendorong ke arah pemenangan Golkar pada pemilihan umum
sasi dan Keanggotaan , selanjutnya Sudharmono SH , menambahkan ukuran suksesnya pendaf taran anggota Golkar harus dilihat dari empat
1987 .
unsur .
yang mendaftarkan diri harus memadai. Dengan
216
" Ini berarti jumlah maupun kualitas anggota
demikian maka pendaftaran anggota ini baik
Pada bagian awal sambutannya, Sudharmono menyatakan , pelaksanaan pendaftaran anggota
langsung maupun tidak langsung akan menentukan sukses-tidaknya pelaksanaan trisukses yang merupakan program umum dan missi Golkar dalam 5 tahun mendatang. Oleh karena harus
Golkar ini harus sukses, tidak ada alternatif
lain. Menurut dia ada empat sebab mengapa Pertama pendaftaran anggota Golkar ini adaļah
disadari bersama bahwa pelaksanaan pendaf-
pelaksanaan dari pada salah satu keputusan
taran anggota ini merupakan langkah teknis yang cermat dan harus tepat yang akan menjamin
penting musyawarah nasional Golkar III bulan
keberhasilan Golkar dibidang politik ” , kata Sudharmono.
oktober 1983 . Kedua , pendaftaran anggota secara perorang an yang diamanatkan oleh Munas III Golkar
Tanpa Membeda -bedakan
1983 merupakan pelaksanaan fungsi dan tang gungjawab nasional dalam rangka mengembang kan kehidupan demokrasi Pancasila , khususnya
Oleh karena Golkar adalah organisasi sosial
dalam rangka mengembangkan kehidupan beror
politik yang melandaskan kepada prinsip keterbukaan , maka siapa pun yang memenuhi sya rat-syarat teknis administratif dapat diterima
ganisasi politik (Partai dan Golkar). Pendaftar an anggota Partai dan Golkar adalah pelaksanaan dari konsepsi dan hukum yang berlaku dalam
menjadi anggota Golkar tanpa membeda -bedakan keturunan , asal-usul, kedudukan , ekonomi,
kehidupan organisasi politik di Indonesia. Kon sepsi dan hukum yang berlaku dalam kehidupan
tingkat pendidikan , agama dan perbedaan lain-
Partai/Golkar tersebut menggariskan bahwa
nya , kata Sud harmono tegas.
sistem
kepartaian kita adalah sistem partai
partai kader dengan anggota perorangan . Dengan konsepsi dan hukum yang berlaku Disamping itu dalam pelaksanaannya,n mes demikian telah meninggalkan konsepsi sistem ke kipun ditentukan persyaratan -persyarata ter- sekarang tentu sesuai yang ditentukan oleh undang- partaian berdasarkan organisasi massa mengam undang, namun hendak nya dapat tetap dicipta- bang yang selama ini dianut. kan suasana yang mendorong kegairahan , dan
Golkar sebagai pendukung konsepsi pem tidak menimbulkan kejengkelan serta antipati bangunan dan pembaharuan sangat mendukung
kepada Golkar.
konsepsi sistem politik berdasarkan partai kader kan secara serentak di seluruh Indonesia mu lai
dengan keanggotaan perorangan . Oleh karena itu Golkar bertekad untuk mempelopori pelak
1 April 1984 , Di DKI Jakarta sudah dimuali
sanaannya , kata Sudharmono.
Pendaftaran anggota Golkar akan dilaksanasejak awal bulan Januari 1984 yang lalu . Oleh karena itu mulai sekarang sampai akhir Maret
Ketiga, alasan teknis pelaksanaan yaitu :
yang akan datang menurut Sudharmono merupa- pendaftaran anggota Golkar ini justru langkah kan tahap -tahap persiapan baik dibidang mental, yang besar dan baru oleh karena itu pula perlu dipersiapkan sebaik -baiknya dan dilaksanakan administrasi , logistik dan personil. cara cermat dan penuh kebijaksanaan. Harus Sukses >
Penataran ini diikuti 71 peserta (masing masing DPD Golkar diwakili tiga orang ).
GOLKAR BENTENG PANCASILA
217
Meski keanggotaan Berdasar Sistem Perorangan Aktif
Golkar Tetap Menjalin Kerjasama Dng Organisasi Yang Dikelola Kadernya
genap berusia 57 tahun . GENAP 57 TAHUN – Ketua Umum DPP Golkar, Sudharmono SH , 12 Maret 1984 Peringatan hari kelahiran itu berlangsung sederhana digedung DPP Golkar, Slipi Jakarta, di tengah-tengah jajaran anggo ta pengurus DPP Golkar dan pimpinan DPD Golkar Tingkat / seluruh Indonesia yang sedang mengadakan pertemuan
diJakarta. Garnbar: Ketua Umum DPP Golkar Sudharmono SH memotong nasi tumpeng kuning, tanda peringatan hari ulang tahun. ( Foto : SK /Sugyanto ).
gotaan berdasarkan sistem per keangnamun Meskiaktif, orangan Golkar tetap menjalin
Golkar berupa " tri sukses" yaitu sukses konso
hubungan dan kerjasama dengan organisasi organisasi yang dikelola oleh kader-kader Golkar
itu yang penting kedua lembaga itu menyela
seperti KUK MI. KUK MI adalah salah satu ujung tombak Golkar dalam perjuangan menegakkan tatanan seluruh bangsa, negara dan masyarakat di Indonesia berdasarkan Pancasila khususnya di bidang usaha . Hal itu dikemukakan Ketua umum DPP
Golkar, Sudharmono SH , ketika menerima pengudus DPP KUKMI (Kerukunan Usaha Kecil
dan Menengah Indonesia) di pimpin ketua u mumnya drs Yan Mokoginta, dalam pertemuan di gedung DPP Golkar.
Sudharmono menilai, organisasi yang me
wadahi pengusaha kecil dan menengah itu mem punyai program yang sama dengan program 218
lidasi, Repelita IV dan Pemilu 1987, karena raskan langkah -langkahnya untuk mencapai sa
saran program secara maksimal. Kepada pengurus KUKMI, Ketua Umum menjelaskan bahwa Golkar kini sedang menem
puh konsolidasi antara lain dengan pendaftaran anggota serta merumuskan program -program kerja termasuk program di bidang ekonomi
yang menyangkut masalah wiraswasta dan koperasi . Dalam hal ini, KUKMI sebagai orga
nisasi pendukung Golkar dapat bekerjasama untuk
mencapai sasaran secara efektif dan
| efisien . Menyinggung tentang hubungan Golkar dengan organisasi pendukungnya, Sudharmono menjelaskan bahwa keanggotaan Golkar memang
bersifat perorangan aktif. Namun Golkar bukan- Indonesia, sebagaimana diprogramkan Pemerin lah organisasi tertutup , tetapi organisasi yang '1 tah . terbuka untuk bekerjasama dengan organisasi Secara intern KUKMI juga melaksanakan lain, khususnya organisasi yang selama ini men- program konsolidasi antara lain mengadakan dukung Golkar. Karena itu Golkar juga meneri- sarasehan dengan usahawan kecil dan menengah . ma bantuan organisasi- organisasi yang menduDalam pertemuan itu , Ketua Umum DPP kungnya untuk ikut melancarkan pendaftaran Golkar didampingi Sekjen DPP ir. Sarwono Ku keanggotaan Golkar. ”Jadi kalau waktu lalu
sumaatmadja , Wakil-wakil Sekjen Oka Mahendra
KUKMI merasa sebagai salah satu pendukung
SH, ir. Akbar Tanjung, Sudarmadji dan anggota
Golkar, maka kita harapkan KUKMI mendaf-
DPP ir Siswono Yudohusodo dan Eric Samola
tarkan anggota -anggotanya menjadi anggota Golkar ”, ucap Ketua Umum .
SH . Sedangkan mendampingi Ketua Umum KUKMI antara lain Normadjid SH ( Pembina), Ketua -ketua Djumal Dan, Datubara, Djimanto (Bendahara) , Sunandar (Bendahara ) dan Sek jen , Bambang Supramono .
Dalam usaha mewujudkan kader bangsa ,
Golkar sangat mendukung pelaksanaan penatar an P4 . Karenanya Ketua Umum berharap agar
KUK MI dapat menyelenggarakan penataran P - 4 di kalangan para pengusaha -pengusaha kecil dan menengah , sehingga nanti di kalangan usaha wan itu akan tampil kader bangsa sekaligus
G
kader pengusaha .
Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Sementara itu dalam pengantarnya Ketua Umum KUK MI drs Yan Mokoginta mengatakan organisasi yang dipimpinnya bertekad ikut
P.T.
GEMA
SANUBARI
mendorong laju pertumbuhan perekonomian di
LE
P.T. LIMADJAYAKARTA FOREST & DEVELOPMENT CORP . LTD .
JL . VETERAN RAYA No. 7C JAKARTA PUSAT TELEPON : 349997/360498 TELEX : 45683 LAJU JAKARTA AKTIVITAS : PERDAGANGAN UMUM & JASA
219
HUT Ke - 3 Himpunan Wanita Karya
Ibu Tien : Hindarkan
Pemborosan Tenaga Dan Dana
PAMERAN -- Ibu Tien Soeharto Kamis di Gedung Manggala Wanabhakti, seusai memberikan amanatnya di depan Himpunan Wanita Karya yang merayakan ulang tahunnya yang ke- 3,
berkenaan menyempatkan diri untuk melihat pameran yang diselenggarakan dalam rangka ulang tahun tersebut. Nampak pada gambar ketika Ibu Tein sedang melihat salah satu stand dalam pameran itu ( SK /Sand ).
Peranan kaum wanita dalam Repelita IV Oleh karena itu Himpunan Wanita Karya (HWK ) sebagai organisasi wanita yang memiliki potensi besar harus makin mampu menggerakkan
sebab musababnya , untuk dijadikan bahan perbaikan selanjutnya. Dengan mawas diri dan terus bertekad memperbaiki diri, HWK pasti akan dapat lebih memperbesar peranan dan sumbangannya dalam pelaksanaan Repelita
kaum wanita Indonesia untuk ikut serta dalam
IV .
pembangunan . Demikian dikatakan Ibu Tien Soeharti , ketika memberikan amanatnya pada peringatan Hari Ulang Tahun ke - 3 HWK di Gedung Manggala Wanabhakti , Jakarta .
Ibu Tien juga mengharapkan agar HWK selalu bekerjasama dengan organisasi -organisasi
diharapkan dapat makin meluas dan merata .
Dalam kesempatan itu Ibu Tien secara khusus menyoroti kegiatan -kegiatan yang dila kukan HWK . Ia menganjurkan agar kegiatan
masyarakat lainnya . Dengan demikian , HWK tidak saja makin mampu menggerakkan kaum wanita Indonesia untuk menangani bidang bidang kegiatan yang mendorong lajunya pem
bangunan , tapi juga akan dapat menghindarkan diri dari pemborosan tenaga dan dana . " Sehingga
kegiatan yang selama ini telah dilakukan dan ternyata berhasil , dilanjutkan dan ditingkatkan .
HWK akan dapat terus maju dalam mencapai
Sedang mengenai kegiatan -kegiatan yang dinilai kurang berhasil ia menyarankan agar diteliti
Indonesia demi kejayaan bangsa dan negara ,"
220
tujuan untuk meningkatkan peranan wanita
lomba merancang motif tekstil , kursus pramuka,
kata Ibu Tien Soeharto .
Masalah Yang Dihadapi. lomba kerja foto, tulis dan menyusun berita serta Rakernas.
Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, Ny Lasiah Soetano SH yang juga memberikan amanatnya mengemukakan masalah -masalah yang dihadapi kaum Wanita , Masalah itu antara .
lain tingkat buta huruf dan tingkat buta bahasa
HUT yang ke-3 ini bagi HWK merupakan momentum untuk mengkaji seluruh kegiatan dan pengalamannya dalam tiga tahun berselang dan untuk memantapkan kesiapan baik kon
yang masih tinggi, serta tingkat pendidikan sepsional, organisatoris maupun pengkaderan . yang umumnya masih rendah , selain itu kesem-
patan kerja wanita dalam proses produksi cen derung menurun serta produktivitas kerja dan upah kerja rendah .
Di samping masalah -masalah yang dihadapi kaum wanita itu menurut Ny . L. Soetanto masih .
banyak wanita yang masih cenderung membatasi atau membendung aspirasi dirinya sendiri. " Selain itu sistem nilai sosial yang mendukung kemajuan kaum wanita," kata Ny . L. Soetanto . Sebelumnya, Ketua Umum HWK , Ny . Nani Soedarsono SH melaporkan HWK dalam memperingati hari jadinya yang ke - 3 melakukan serangkaian kegiatan . Kegiatan yang dilakukan
Semua itu amat dibutuhkan HWK sebagai kon sekuensi logis tekad HWK untuk berperan serta dalam menjawab masalah -masalah yang
dihadapi bangsa dan negara . Meriah .
Peringatan HUT ke-3 HWK di Gedung in berlangsung Me Manggala Wanabhakti
riah . Kesenian angklung. Ondel-ondel Betawi dan peragawati dan Kartini Group ikut meng hangatkan suasana. Dalam kesempatan itu Ny . Tien Soeharto juga berkenan membuka bazar
dan pameran yang diselenggarakan HWK . Dalam bazar dan pameran yang berlangsung satu hari itu diperlihatkan berbagai macam hasil industri dalam negeri seperti kain , batik , buku , sepatu
itu merupakan pengejewantahan hasrat wanita dan hasil kerajinan tangan dari beberapa daerah . karya yang mengabdikan diri dan ikut mengisi
perjuangan dan pembangunan bangsa. Adapun kegiatan yang dilakukan wanita antara lain pekan bhakti sosial, pengembangan proyek bantuan modal usaha bagi golongan ekonomi lemah , symposium menyongsong lahir RUU Adopsi, latihan kepemimpinan wanita,
Hadir pula dalam HUT itu antara lain Ke tua Umum DPP Golkar, Sudharmono SH , Men
ko Kesra, H Alamsyah Ratuprawiranegara, Men teri Kehutanan , Soedjarwo, Ketua FKP, SUkardi serta beberapa anggota DPR dari Fraksi Karya
Pembangunan.
PEKAN RAYA JAKARTA '84 : PR
CF
21 Juli
18 Agustus
BADAN PENGURUS PENYELENGGARA PAMERAN DAN PEKAN RAYA JAKARTA
Mengucapkan SELAMAT ATAS PENERBITAN BURU ALMANAK GOLONGAN KARYA
Jl. Silang Monas
Telp. 347200
359221
Telex : 44557.44558 PRJ - IA . -
221
Harapan Ketua Umum Golkar
HWK Hendaknya Berperan Aktif Dlm Pendidikan Politik juangan HWK dan wanita Indonesia umumnya . Himpunan Wanita Karya diharapkan ber peran aktif di bidang pendidikan politik rakyat yang berasaskan Pancasila, dan usaha mencer daskan kehidupan bangsa. Artinya, organisasi ini harus turut secara nyata mensukseskan tugas
Menjelaskan
tentang perjuangan Golkar
Sudharmono menegaskan kehidupan bermasya
pokok Golkar yang tercakup dalam tri sukses .
rakat dan bernegara berasaskan Pancasila dan UUD 1945 , tidak lain untuk menjamin keu tuhan serta persatuan bangsa yang sangat ma jemuk sifatnya. " Pokoknya Golkar yakin ha
Yakni, sukses konsolidasi Golkar, pelaksanaan
nya dengan asas dan landasan seperti tiulah
Pelita IV dan Pemilu 1977 .
pembangunan di segala biang akan tercapai dan
Harapan itu diampaikan Ketua Umum DPP Golkar, Sudharmono SH , di Jakarta .
Sudharmono menegaskan , pentingnya peranan wanita dalam melaksanakan tri sukses
itu bukan karena jumlah wanita lebih banyak dari kaum pria, melainkan karena banyak bi dang kegiatan kemasyarakatan yang lebih co cok bila ditangani kaum wanita .
Penegasan itu juga erat kaitannya dengan
kegiatan pendaftaran anggota Golkar. Sebab , setelah pendaftaran anggota selesai, segera akan disusul dengan kegiatan pengkaderisasian
kehidupan yang penuh kebahagiaan lahir batin dapat dinikmati tegasnya sambil menambahkan
bahwa kehidupan itulah yang memang didamba kan kaum wanita dan diperjuangkan oleh HWK . Pilih yang sesuai Secara khusus Ketua Umum DPP Golkar
menyebut, dalam ikut ambil bagian mensukses kan Repelita IV, HWK perlu memilih dan me
nentukan bidang kegiatan yang sesuai dengan sifat dan kemampuan sebagai organisasi wanita . Antara lain , pembinaan Kesejahteraan Keluarga,
tugas nasional di bidang pendidikan politik
pendidikan anak -anak , pemantapan pelaksanaan KBʻ memasyarakatkan makanan bergizi, mem bina kehidupan berkoperasi, membiasakan hidup
rakyat.
sederhana, hemat dan gemar menabung .
sebagai sumbangan Golkar dalam melaksanakan
Pendaftaran .
Kegiatan tersebut bila dapat berkembang
Tentang kegiatan pendaftaran itu sendiri ,
menjadi gerakan nasional jelas merupakan kunci penting bagi keberhasilan mewujudkan
untuk yang kesekian kalinya Ketua Umum DPP mengingatkan , tujuan utamanya bukan sematamata mengejar jumlah . Melainkan untuk mewujudkan sifat dan sistem organisasi politik
keluarga sejahtera. Lebih dari itu dengan sukses
nya melaksanakan Repelita IV maka akan ter buka lebar berhasilnya Golkar termasuk HWK
yang terdiri dan didukung oleh kader -kader ber-
dalam melaksanakan "tri sukses " .
bobot serta dapat diandalkan dalam mencapai
Hal ialin yang perlu mendapat perhatian organisasi ini adalah pentingnya hidup bahu
cita -cita organisasi. Namun demikian , bila HWK dinyatakan mempunyai tugas dan berperan mendukung
suksesnya program Golkar tidak berarti HWK hanya sekedar alat atau wahana dari Golkar.
Sama sekali tidak ! Suksesnya misi Golkar berarti juga menyangkut kepentingan dan per-
222
membahu dengan organisasi wanita lain dalam
melaksanakan program peningkatan peranan wanita . " Saya yakin dengan cara itu HWK dapat memberi sumbangan besar dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga masyarakat yang didam
bakan kaum wanita ", ujarnya.
Sudharmono Tegaskan :
Kalau Orang Beriman Pasti Yakin Lahirnya SP 11 Maret Karena kehendak Tuhan Sejumlah eksponen Angkatan '66 yang
terlibat langsung dalam perjuangan menegakkan Orde Baru , diantaranya kini telah menjadi tokoh -tokoh di dunia usaha, di dunia politik seperti anggota DPR , Pimpinan Parpol dan Golkar, serta anggota DPA, bahkan menteri Kabinet , berkumpul melangsungkan " sarasehan " untuk *mengenang kembali lahirnya Surat Perintah (SP) 11 Maret 1966. Acara tatap muka
Meskipun lahirnya tidak direncanakan SP 11 Maret tidak dapat dipisahkan dari peristiwa sebelumnya SP 11 Maret dikeluarkan Presiden Soekarno sebagai usaha memulihkan keadaan . Ini berarti beliau percaya penuh kepada yang diberi perintah yaitu Pak Harto , yang waktu itu menjabat Menteri Panglima Angkatan Darat. " Jadi tidak benar kalau ada yang menilai
yang dihadiri sekitar 150 undangan berlangsung
waktu itu Pak Harto kurang loyal kepada Pre siden,” ucapnya .
di Hotel Sari Pasific, diselenggarakan oleh Ya
Dikatakan oleh Sudharmono , sebenarnya
yasan Pembangunan Pemuda Indonesia (YPPI) ,
Pak Harto waktu itu ingin membela dan meng
suatu yayasan yang dikelola oleh tokoh-tokoh Angkatan ’66 .
amankan Bung Karno , bukan saja karena meng
Beberapa pembicara tampil di antaranya
hargainya sebagai orang tua sehingga ingin men junjungnya, yang dalam istilah bahasa Jawa di
Menteri Sekretariat Negara Sudharmono SH ,
kenal ” mikul duwur, mendem jero " , tetapi juga
yang juga menjabat Ketua Umum DPP Golkar,
sanggup melaksanakan tugas mengamankan si
pada kesempatan itu mengajak untuk mengenang kembali peristiwa 11 Maret , merenungkan
tuasi . Hal itu sesuai dengan diktum SP 11 Ma
ret yang menegaskan , memerintahkan kepada
maknanya sebagai upaya memperbaharui tekad
Men Pangad untuk mengambil tindakan yang
untuk melanjutkan mengisi perjuangan bangsa
perlu untuk memulihkan ketertiban dan ke
melalui pembangunan .
amanan . Menjamin kestabilan pemerintahan dan
Dikatakannya, lahirnya SP 11 Maret tidak
kelangsungan pribadi dan kewibawaan Pemim
terduga dan tidak direncanakan sebelumnya .
pin Besar Revolusi . ” SP 11 Maret itu dibawa o
" Kalau orang beriman , dan percaya kepada Tuhan , pasti yakin lahirnya SP 11 Maret adalah karena kehendak Tuhan , kendati prosesnya ti-
leh seorang perwira tinggi, disampaikan lang sung kepada Pak Harto , dan beliau bertanggung jawab melaksanakan dengan itikad sebaik
dak mudah .” ucapnya . SP 11 Maret secara sadar diberikan oleh Bung Karno, yang sebagai penanggungjawab
baiknya ,'' kata Sudharmono.
bangsa mempunyai pertimbangan bahwa SP 11
Menteri lebih lanjut mengungkapkan , pada tanggal 11 Maret 1966 malam , sedang disusun
Maret merupakan langkah terbaik untuk mengembalikan situasi yang saat itu tidak menentu .
Akibat peristiwa G 30 s/ PKI, terjadi konflik antara rakyat dengan pimpinan tertinggi negara .
Rakyat ingin agar PKI dinyatakan bersalah dan harus dihukum dan dibubarkan i , tetapi pemimpin tertinggi , entah bagaimana perasaannya, menganggap tidak benar kalau menghu>
kum atau membubarkan PKI .
Mengetik Naskah Pembubaran PKI .
naskah keputusan pembubaran PKI . " Saya itu mengetik naskah pembubaran PKI waktu itu , sekitar pukul 12 tengah malam atau pukul setengah satu , " katanya mengungkap sejarah
dengan
tanpa maksud membanggakan diri.
Diuraikannya ketika menyusun naskah itu .
terjadi perdebatan tentang landasan hukumnya, mengingat waktu itu belum tahu kalau ada SP
223
11 Maret . "Antara lain Pak Moerdiono, seka-
Berkat stabilitas yang telah dicapai dalam
rang Menteri Sekretaris Kabinet menanyakan landasannya apa. Saya jawab waktu itu . Saya kan esha, pokoknya bikin ,” ungkap Mensegneg. Menurut hematnya landasan hukumnya adalah keinginan rakyat. Tetapi di tengah - tengah per
kurun waktu 18 tahun hingga sekarang, bang
sa Indonesia telah menyenyam hasil pemba ngunan , berhasil melampaui masa sulit, dan kaya akan pengalaman yang dapat diandalkan untuk
debatan itu , datang pertugas membawa SP 11 Maret. " Dan tentu saja alhamdulullah , gam
melanjutkan perjuangan. Hasil perjuangan bukan hanya di bidang ekonomi , tetapi jauh lebih luas termasuk pembangunan di bidang politik ,
pang saja membuatnya. Kita bisa singsot-singsot
kendati memang tidak lepas dari kekurangan .
( bersiul-siul) karena ada landasannya,” jelasnya.
"Memang ada orang bilang sekarang adem ayam
Dan keesokah harinya diumumkan pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret. Menteri Sudharmono merasakan saat itu
saja , dulu ramai . Kita memang tidak perlu
ramai-ramai, sebab kalau begitu hancur. Suadana demikian harus kita tinggalkan , karena kita mau maju , ” ucapnya .
paling indah, karena bertepatan dengan hari kelahirannya. " Saya waktu itu berulang tahun
Alih Generasi.
dipestakan seluruh rakyat,” ujarnya yang disambut tepuk hadirin .
Tantangan nasional terbesar di masa depan ialah alih generasi, yang dapat menjamin ke
Langkah Konstitusional Sudharmono juga mengingatkan , pelajaran yang harus dipetik dari peristiwa 11 Maret ialah bahwa pengemban tanggung jawab harus dapat melaksanakan keputusan itu dengan itikad
Tantangan itu akan dirasakan hingga akhir abad 20 lebih sedikit, lantaran kesinambungan pem
baik .
SP 11 Maret, di samping dapat menjadi
senjata ampuh untuk melawan PKI, tetapi juga
sinambungan untuk menuju cita-cita proklamasi. bangunan lebih kompleks dan lebih " crucial" bila dikaitkan dengan alih generasi.
Ditegaskan , generasi Angkatan 45 batul betul terikat dan tidak mempunyai pilihan lain kecuali menyukseskan alih generasi yang berlangsung secara alamiah . Karena itu , dalam
harus digunakan sebaik -baiknya untuk mencapai
melaksanakan pembangunan , generasi Angkatan cita -cita bangsa. Waktu itu berbagai desakan tampil ditujukan kepada Pak Harto untuk
45 tetap menekankan agar berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Hai ini terlihat jelas
berbuat ini dan itu , tetapi Pak Harto sebagai
pada pelaksanaan GBHN yang dijabarkan me lalui Repelita . Sesuai kebijaksanaan bangsa nega
pemegang perintah, tidak gegabah . Sebagai upaya mengoreksi keadaan , teruta ma akibat terjadinya konflik pandangan antara
ra , pembangunan harus berkesinambungan, sam
tertinggi. Pak Harto
ciptakan landasan yang kuat bagi bangsa untuk
sebagai pengemban SUpersemar mengambil langkah yang paling dapat dipertanggungjawabkan kepada sejarah dan rakyat, yaitu langkah kons-
mencapai masyarakat adil dan makmur . Landasan untuk menuju masyarakat adil mak mur itu dicapai dalam 5 atau 6 kali Repelita ,
tusional.
" Itu berarti 15 tahun lagi” . ucapnya .
Hal itu berarti bahwa rakyatlah yang berdaulat ,
GBHN 1983 menyatakan tekad ingin mem percepat terciptanya landasan sampai 5 kali Repelita saja, sehingga dalam Pelita VI nanti
rakyat
dan pemimpin
pai Pelita V atau Pelita VI , dengan sasaran men
.
dan kedaulatannya disalurkan melalui lembaga yang diberi wewenang oleh konstitusi atau Un
dang -undang Dasar. Karenanya, bertitik tolak dari SP 11 Maret itu ditempuhlah langkahlangkah koreksi secara konstitusional antara
bangsa Indonesia dapat tinggal landas menuju
lain melalui Sidang Umum MPRS . Berkat tekad melaksanakan
alih generasi. Angkatan 45 menginginkan agar jangka 10 tahun itu sudah aman , mantap me
kehidupan
masyarakat adil makmur. "Dikatakan dengan
nuju terwujudnya landasan yang kokoh ," de
konstitusional itu , yaitu suatu langkah koreksi mikian Sudharmono .
tatanan lama dengan tatanan baru berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 , bangsa Indonesia
berhasil menikmati stabilitas yang dinamis . 224
Ada dalam GBHN .
Menjelaskan
tentang kerangka
landasan
i
atau tinggal landas menuju masyarakat adil
tidak dapat diabaikan ialah kesatupaduan , yang
makmur, Sudharmono mengatakan, masalah itu merupakan kekuatan pokok untuk memperkuat tidak perlu dicari-cari ke kakan atau kiri dengan
diri dan mengatasi tantangan ,” demikian Su
berbagai macam teori. " Tidak usah mencaricari kekanan atau ke kiri, mempelajari teori Rostow, Jawabannya ada di GBHN ,” ucapnya. Karena namanya GBHN , maka yang tertera
dharmono. Pada pertemuan itu, tampil pula pembicara
hanya garis-garis besarnya saja. Dan garis besar itulah yang harus dijabarkan , yaitu pembangunan bidang politik , ekonomi , sosial dan budaya . Tantangan masa masa depan yang dihadapi bangsa itu harus disadari semua pihak khus
susnya generasi penerus, termasuk Angkatan 66. Hasil-hasil yang telah tercapai sekarang harus dipertahankan , dan kesempatan yang ada tidak boleh disia -siakan . "Makna yang terkan dung dari Supersemar itu harus kita renungkan
untuk memperbaharui semangat dalam melak sanakan pembangunan . Salah satu segi yang
pembicara
Perumahan
Rakyat
drs
katannya mempertahankan semangat " 66 , keles tarian Pancasila termasuk kesepakatan pene rapan Pancasila sebagaisatu -satunyaasas, serta persatuan dan kesatuan bangsa . Pertemuan itu dihadiri pula Wakil Ketua DPA Ali Moertopo , Menmud Peningkatan Pro duksi Tanaman Keras, Hasrul Harahap, dan Wa kil Ketua DRP /MPR drs Hardjantho Sumodi sastro . ( S-3 ) .
POTO BERSAMA: – Ibu TianSocharto foto bersama dengan parte Patron Ketelah meresmikannya di Istana Negara Mantenime (Foto Antara). .
Menteri
Cosmos Batubara, Menpora dr Abdul Gafur, Da vid Napitupulu , drs CZamrini, drs Suryadi, Drs. Syarifuddin Harahap , dan drs M. Husni Thamrin , yang semuanya menekankan pening
two don Rana Karje Nesland Himpunan Wanita walker
225
Sarwono & Gafur Tentang SP 11 Maret
Pelihara Terus Identitas Nasional Cerminan Pancasila Dan UUD'45 JAKARTA , ( Suara Karya ).
Dalam mengenang kembali lahirnya Surat
ternyata yang ditempuhnya tepat dan benar” ,
Perintah ( SP) 11 Maret 1966 , yang merupakan tonggak sejarah Orde Baru melaksanakan Panca-
ucap Sarwono . Pengemban SP 11 Maret itu
sila dan UUD 1945 secara murni dan konseku-
jung tinggi konstitusi karena melihat penga
en, kita harus mampu melihat ke depan , meng-
laman sejarah bahwa kemelut politik di Indo
ingat akhir dasawarsa 1980 - an ini segenap
nesia di masa lampau dikarenakan kita tidak menaati jiwa dan semangat Pancasila dan UUD 1945. Orde Baru bukanlah Orla minus PKI tetapi merpakan orde konstitusional. Berkat
kekuatan Orde Baru akan mendapatkan " test case" yaitu bagaimana tetap memelihara identitas dan kepribadian nasional sebagai cerminan
pancasila dan UUD 1945 . Pesan demikian disampaikan Sekjen DPP Golkar. Ir Sarwono Kusumaatmadja dalam wa-
wancara khusus dengan " Suara Karya" me-
mempunyai pendekatan politik yang menjun
langkah konstitusional itu , ternyata mampu membawa stabilitas nasional hingga sekarang. Bahkan tindakan untuk tidak memahmi
lubkan Bung Karno ternyata juga mempunyai
nyongsong peringatan hari lahir SP 11 Maret
hikmah tersendiri. Setelah kita jauh dari pe
besok .
generasi muda, khususnya dalam mengamalkan
ngalaman 1966 , kita dapat melihat bahwa Bung Karno pada jamannya memang seorang pemim pin bangsa yang besar. Kejatuhannya terjadi karena itu tidak dapat menyesuaikan diri de ngan perubahan politik yang terjadi. "Coba bagaimana jadinya dan seperti apa bangsa ini
dan melaksanakan Pancasila UUD 1945 secara
kalau
Menpora dr . Abdul Gafur dalam kesem
patan serupa mengemukakan , nilai sejarah yang >
terkandung dalam peristiwa lahirnya SP 11 Maret itu harus mampu menggelorakan semangat
ia
dimahmilubkan ” ,
ucap
Sarwono .
murni dan kosekuen . Test Case
Sarwono mengingatkan kembali sesaat se telah pembubaran PKI sebagai langkah pertama setelah lahirnya SP 11 Maret 1966 , rakyat berada dalam suasana kegembiraan dan kele
gaan , besertarasa optiminsme bahwa pengemban SP 11 Maret merupakan tumpuan harapan seluruh rakyat. Waktu itu segera timbul arus
desakan terhadap pengemban SP 11 Maret yaitu Pak Harto , agar segera merombak struktur politik dengan membantuk partai politik baru
Atas pertanyaan , ia sependapat bahwa stabilitas nasional tercapai sejak 11 Maret, yaitu saat kembali diterapkannya Pancasila dan UUD 1945. Sistem konstitusional yang
demikianlah ternyata memang ditunggu masya rakat kita, dan sekaligus membuktikan bahwa Pancasila dan UUD 1945 merupakan refleksi karekter bangsa, sistem lain seperti demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin ternyata tidak dapat langgeng.
dan membubarkan partai politik lama yang
dinilai buruk , serta desakan lain yaitu agar
Ia tidak sependapat dengan beberapa o rang yang mengatakan , bahwa bangsa Indonesia
Bung Karno " dim ahmilubkan " .
dapat bertahan karena ada faktor penunjang
Ternyata Pak Harto tidak menanggapi
seperti minyak, LNG dan kayu . Kalaupun ada
desakan -desakan itu , tetapi menempuh pendekatan konsitusional. " Saya sendiri sebagai orang muda waktu itu tidak sabar terhadap
faktor penunjang, tetapi apabila kehidupan
politik tidak dibenahi, semuanya tidak akan
pendekatan yang ditempuh Pak Harto . Namun
Shah,
226
ada artinya . ' Lihat saja Iran ketika jamannya
kurangnya apa, angkatan bersenjata
kuat, ekonominya kuat, tetapi ternyata tidak mampu bertahan ", ucapnya . Menjelang akhir dasawarsa 1980 - an ini
Orde Baru akan menghadapi suatu test case” atau ujian apakah mampu tetap memelihara identitas dan kepribadian sesuai Pancasila dan UUD
1945 sebagai suatu konsekuensi logis
diwujudkan , harus mampu mewujudkan peru bahan ke arah kebaikan tanpa harus merusak yang ada .
Atas pertanyaan , Sarwono berpendapat sistem pembangunan yang dilandasi Repelita dan GBHN seperti dilaksanakan selama Orde Baru ini akan mampu menjawab aspirasi rakyat. Dan dengan demikian juga akan mampu men
dari proses regenerasi, perubahan dan per kembangan eknomi , baik nasional maupun jamin kelestarian Pancasila dan UUD 1945 . internasional, serta perkembangan sosial , buda Asas Pancasila ya . Selain itu, makin banyaknya generasi muda Sementara itu Menpora Abdul Gafur ber ikut dalam penyelenggaraan negara di berbagai
tingkat, pada hal mereka ini tidak merasakan trauma sejarah, mungkin kewaspadaan mereka
pendapat , dapam era sesudah SP 11 Maret 1966 , sangat penting dilakukan pencetakan ka
terhadap pengaruh ideologi yang tidak sesuai
der-kader pembangunan yang pancasilais khu
Pancasila makin tipis.
susnya dari generasi muda . Pembinaan kader
Menurut Sarwono, tantangan ideologi itu
generasi muda tidak menempuh cara indoktri
makin berat. Apabila dulu tantangan ideologi nasi, tetapi secara edukatif kultural di mana itu terbuka, tetapi kini, setelah semua menerima
prinsip "ing ngarso sung tulodo, ing madyo
Pancasila sebagai satu -satunya asas, akan dapat mangun karso, dan tut wuri handayani" seo ditemui bentuk -bentuk penelewengan Panca sila atas nama Pancasila. Bukan mustahil ideo logi yang akan membelokkan Pancasila itu ma
rang pembimbing atau pendidik memberi con toh, mendorong kreativitas serta mendelegasian wewenang.
suk dengan baju Pancasila . ” Ideologi yang ber tentangan dengan Pancasila itu sampai sekarang
an
Sebagai Menteri yang menangani pembina kaum muda, Gafur mengatakan bahwa
terus dilancarkan , tidak hanya PKI tetapi ide-
pada masa lalu sikap saling curiga karena penga
ologi lain, dan semuanya atas nama Pancasila,
ruh sikap golongan yang sempit sangat besar,
sepertinya tidak bertentangan dengan Pancasila, tetapi saat ini sikap mental demikian sudah ja bahkan enak didengar,” ucapnya. Tetapi ia tidak bersedia memberi contoh . "Masalahnya sangat peka" , tegasnya. Bukan Anugerah
uh lebih baik .
Langkah yang perlu diambil sekarang ialah mengusahakan agar semangat pengkotak kotakkan sempit itu dapat hilang, dengan lebih
Menurut Sarwono, stabilitas nasional yang
memasyarakatkan ideologi bangsa yaitu Panca
tercapai sejak 11 Maret 1966 janganlah dianggap
sila di kalangan generasi muda . Karena itu pene tapan Pancasila sebagai satunya asas bagi organi sasi masyarakat, khususnya generasi muda ada
sebagai anugerah, tetapi haruslah menjadi hal yang terus diperjuangkan, tidak lain dengan pembangunan . Dalam menghadapi perkembang an , Presiden mengistilahkan pembangunan yang
lah suatu langkah yang tepat, apalagi tidak ada
satu organisasi pun yang menolak Pancasila.
dilakukan sekarang merupakan " revolusi da
Dengan demikian seluruh pemuda akan dapat
mai”, pengertiannya ialah pembangunan yang
menjadi kekuatan pembangunan bagi kepenting an seluruh bangsa .
227
TAJUK RENCANA
Tentang Soeharto Pembina Organisasi Sospol SEJAK beberapa waktu lalu ada keinginan
mengancam kehidupan organisasi. Ketiga , se
dari partai-partai politik untuk mengangkat Pre gera mengundang Munas Luarbiasa sebagai siden Soeharto sebagai pembina utama . Tam- tindak lanjut penggunaan wewenang pembe paknya , keinginan itu timbul karena diilhami hasil Munas III Golkar , Oktober lalu , yang me milih Jenderal TNI Soeharto sebagai Ketua de
komposisi dan personalia Dewan Pertimbangan ( (untuk DPD Golkar tingkatl ), dan komposisi
wan Pembina Golkar.
dan personalia Dewan Penasehat (untuk DPD
Hal inilah tampaknya , yang dijernihkan dalam Kabinet Menmud ma nyaretaris a pers, Moerdiono, selesai diteri kepad keteranganSek
Golkar tingkat II ).
kuan
sementara .
Dan
keempat,
menyusun
DARI ketentuan dalam ART Golkar itu
agaknya TNI
dapat
dilihat,
Purnawirawan
kedudukan
Soeharto
selain
Jenderal bukan
Presiden Soeharto, kemarin pagi . MENURUT Menmud Moerdiono , sebagai warganegara maupun purnawirawan ABRI Pre siden Soeharto memilih Golkar untuk menya-
l-embel ”,, seperti ditegaskan Menmud "embe " embel-embel” Mocrdiono, tapi , mempunyai kewenangan yang begitu besar dan mendasar dalam mekanisme
lurkan hak -hak politik dan melanjutkan per
kepemimpinan Golkar .
juangannya.
Memang, ditinjau dari kedudukannya seba gai Presiden /Mandataris MPR , Soeharto milik seluruh bangsa , termasuk ketiga organisasi
Sebagai
warganegara
Presiden
Soeharto
iono . kata Moerd politi -hakwiraw mempu ank', ABRI ia adalah Dan , nyai sebagai hak purna pejuang Saptamargais. Dalam hubungan itu lah Soeharto yang presiden itu memilih Golkar sebagai wadah perjuangan politik. KALAU tidak keliru , Golkar memilih
Jenderal TNI (yang kini purnawirawan itu) Soeharto sebagai pucuk pimpinan tertinggi organisasi itu , bukan hanya kali ini . Seklipun dengan hak dan kewenangan yang berbedabeda, Munas Golkar selalu memilih Soeharto
politik dan organisasi
organisasi lainnya .
Dan , sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai Presiden /Mandataris MPR , Soeharto berkewajiban melaksanakan seluruh TAP yang dihasilkan Sidang Umum MPR , ter masuk pembangunan bidang politik yang juga
mencakup pembangunan dan pembinaan keku atan -kekuatan sosial politik . TAPI , ditinjau dari kedudukannya sebagai
sebagai ' 'yang Dituakan " atau sesepuh . Namun , dengan hak dan kewenangan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Golkar , kedudukan Dewan Pembina yang diketuai Soeharto memang bukan hanya " em
warganegara dan purnawirawan ABRI yang mestinya tetap berjiwa Saptamargais, Soeharto
bel-embel ”, seperti ditegaskan Moerdiono .
politiknya . Inilah yang ditegaskan Menmud Moerdiono , selesai diterima Presiden Soeharto kemarin . Mungkin timbul pertanyaan , apakah dengan
DALAM ART Golkar Pasal 17 , hasil Munas
III , misalnya, ditegaskan Dewan Pembina merupakan badan yang bersifat kolektif, dan bertugas memberi pengarahan , petunjuk , per timbangan , saran , dan nasehat kepada Dewan Pimpinan Golkar dalam menjalankan dan mengendalikan segala kegiatan dan usaha orgaDalam ART Pasal 20 selanjutnya ditegaskan ,
Pembina
mempunyai empat pokok
wewenang . Pertama , membatalkan kebija kan /keputusan DPP Golkar bilamana dinilai
menyimpang dari ketentuan -ketentuan organisasi. Kedua, membek ukan sementara kepengurusan DPP dalam keadaan mendesak dan dapat 228
penegasan itu pintu bagi PPP dan PDI yang juga berkeinginan menjadikan Soeharto sebagai se sepuhnya tertutup . Dalam suatu masyarakat demokratis , berkeinginan dan berusaha mewu
judkan keinginan itu adalah wajar. Dan . tidak
nisasi .
Dewan
mempunyai hak untuk menjatuhkan pilihan ,
wadah mana yang akan digunakannya untuk menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi
seorangpun boleh menutup pintu , selama usaha untuk mewujudkan keinginan itu tidak ber tentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku .
NAMUN,
terpenuhi
tidaknya
keinginan
itu , pertama-tama tergantung dari orang/pihak yang diminta untuk menjadi sesepuh . Selanjut
nya tergantung dari hak dan kewenangan orang
kan
/ pihak yang dijadikan sesepuh itu, sehingga ia
keinginan menjadikan Presiden Soeharto juga
tidak merasa hanya dijadikan " embelembel ” . Akhirnya, juga tergantung dari konsekuensi hak dan kewenangan orang/pihak yang dijadi-
dukkan pada proporsinya. Dengan demikian , perbincangan politik mengenai hal itu mesti
kan sesepuh . PENDEKNYA , dari penjelasan yang diberi
Moerdiono, duduk
persoalan mengenai
pembina partai politik, agaknya dapat didu
nya memperoleh kejernihan.
Golkar Mendaftar Anggota
DALAM Munas III, Oktober tahun lalu ,
Golkar menegaskan kembali hakikat dirinya sebagai kekuatan sosial politik pengemban cita cita perjuangan Orde Baru , yang di jiwai se mangat pembaharuan dan pembangunan ,
se
Sistem keanggotaan yang sehat itu juga merupakan pelaksanaan undang -undang yang berlaku . Pasal 9 Undang-Undang No. 3 tahun 1975 berbunyi sebagai berikut : " Partai Politik dan golongan Karya mendaftar anggota -anggota dan memelihara daftar anggotanya . Maka , dengan melaksanakan sistem keang
nya
mikul tanggung jawab sejarah untuk mengaman kan dan mempertahankan Pancasila dan UUD
gotaan aktif, Golkar selain memelopori penggu
1945 secara murni dan konsekuen , untuk me wujudkan cita-cita Proklamasi. Dengan hakikat seperti itu Golkar tak
naan cara terbaik dalam konsolidasi organisasi juga memjadi Pelopor dalam melaksanakan
punya pilihan lain dari pada mengandalkan kelangsungan hidup dan pengembangan organisasi-
organisasi
nya pada pengembangan kader yang teratur berencana. Dengan demikian Golkar
dan
tak bisa lain dari pada menganut sistem (stel sel) keanggotaan aktif. Dengan sistem keanggo taan ini, yang dapat menjadi anggota Golk ar hanyalah mereka yang atas kemauan sendiri, secara sadar menyatakan kehendak menjadi
ketentuan undang -undang yang mengikat semua kekuatan
sosial
politik .
Ketentuan harus menyatakan secara aktif kehendak menjadi anggota Golkar itu jelas berlaku bagi semua , tanpa kecuali. Inilah hakikat
yang tampak ketika warganegara Soeharto Preesiden RI , yang oleh Munas III telah dipi lih kembali menjadi Ketua Dewan Pembina ,
diri menjadi anggota , serta pat kartu anggota . Ini pula yang terjadi ketika mendaftarkan
warga negara lain , Sudharmono, SH , yang oleh
anggota. Hanya dari warga organisasi yang gotaannya didasari identifikasi diri dengan asas,
Munas III telah dipilih menjadi Ketua Umum DPP, mendatangi Kantor DPD tingkat II Jakar ta Selatan untuk mendaftarkan diri menjadi
tujuan, orientasi dan cita-cita perjuangan, da
anggota . Ini
pat diharapkan tumbuhnya kader-kader yang
hari di kantor-kantor DPD II dan di komisa riat - komisariata Golkar .
pula yang sedang terjadi setiap
-
dapat diandalkan. Munas III itu memang juga mengubah sistem
OLEH karena itu , tak ada sedikit pun dasar
keanggotaan. Kalau sebelum Munas, suatu or- untuk membayar gkan seolah -olah ada ' penggi ganisasi dengan seluruh anggotanya dapat men- . ringan ramai-ramai ” untuk menjadi anggota jadi anggota Golkar , sesudah Munas, yang da- Golkar. Golkar tidak dungu . Menggiring orang pat menjadi anggota hanya mereka yang mendaftarkan diri menjadi anggota , setelah meme-
untuk mendapat keanggotaan massal adalah bodoh , lebih - lebih diukur dengan keputusan
nuhi berbagai syarat yang pada hakikatnya
untuk mengandalkan kelangsungan dan pengem bangan organisasi pada pembinaan kader. Ha nya anggota yang sadar yang dapat diharapkan berkembang menjadi kader yang baik . Sejarah Golkar, yang diwarnai kuat keper cayaan rakyat luas, dan telah berfungsi sebagai
bertujuan menjamin ketulusan calon anggota
dalam penerimaan asas , tujuan , orientasi , citacita perjuangan , disiplin dan kewajiban-kewajiban lain yang harus diterima anggota organisasi.
229
dinamisator yang hasilnya dinikmati seluruhi
Golkar itu , merupakan awal dari satu masa
bangsa ,, cukup mempunyai kepercayaan diri kehidupan sosial politik yang lebih sehat, era untuk melaksanakan tadi secara konsekuen .
keputusan
Munas
III
pendewasaan kehidupan berpolitik . Oleh karena itu , kiranya Golkar akan berbahagia jika tahap
TIDAK berlebihan jika dikatakan kegiatan pembaharuan itu pun segera dimasuki partai mendaftar anggota , yang sedang dilaksanakan
partai politik .
Mendorong Penyusunan Sistem Pendidikan Nasional
DPP Golongan Karya , Sudharmono, SH, menegaskan di depan para KETUA
UMUM
guru pada hari ulang Tahun PGRI Kamis lalu , bahwa Golkar bertekad untuk mendorong
manusia dapat memproduksi kebutuhan -kebu tuhannya lebih dari cukup. Namun di pihak lain mesin industri juga membuat kehidupan
manusia begitu cepat sehingga kurang kesem
tersusunnya sistem pendidikan nasional yang dituangkan dalam Undang-undang Pokok Pen
patan untuk berkomunikasi satu sama lain , dan
didikan Nasional , yang berorientasi pada pem
mesin .
bangunan dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya . Penegasan Ketua Umum
DPP Golkar ini
perlu kita dukung dan sambut , karena ini me mang dalam rangka melaksanakan amanat UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa .
bahkan membuat hidup manusia bagian dari Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat sebenarnya juga tergantung dari pemakai nya apakah untuk maksud baik atau buruk .
Penemuan mesin pembakaran membuat manusia mampu menciptakan kapal terbang, sehinga persaudaraan antar-bangsa semakin erat. Namun
Dikemukakan oleh Sudharmono, SH , tugas
di lain pihak dengan mesin pembakaran manusia
pendidikan tidak hanya meneruskan ilmu pengetahuan yang sudah dikuasai tetapi juga
juga dapat menciptakan pesawat pesawat pembom nuklir . Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia makin berdekatan , tetapi juga makin singkat untuk binasa . Di sinilah , menurut pendapat kita , tepat se
mbekali
anak
didik
dengan
kemampuan
agar dapat mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut selanjutnya . Ilmu pengetahuan berkem bang dengan pesat, Meneruskan ilmu pengeta huan yang sudah dikuasai saja dalam jaman perkembangan ilmu pengetahuan yang begini cepat , sudah tidak mencukupi. Jaman terus berubah dan setiap perubahan membawa masa lah baru . Setiap masalah baru menantang jawab an baru . Ilmu pengetahuan yang mampu mem berikan jawaban atas masalah hari kemarin , mungkin tidak akan berguna untuk menjawab
tantangan hari esok . Oleh karena itu pendidik harus memberikan kemampuan kepada
an
anak didik agar ia mampu mengembangkan pengetahuannya untuk memberikan
kali apa yang dikemukakan oleh Ketua Umum DPP Golkar, bahwa sistem pendidikan nasional
tersebut harus berorientasi pada pembangunan dalam rangka mewujudkan
manusia Indonesia
seutuhnya. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak boleh diarahkan untuk men
ciptakan kebinasaan , menelorkan dampak nega tif tetapi demi pembangunan dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Dan , kehidupan manusia Indonesia , seperti ditegas kan dalam Garis-garis besar Haluan Negara ,
ilmu
harus benar-benar selaras dalam
jawaban terhadap tantangan jamannya . DENGAN perkembangan teknologi, menu
dengan Tuhan Yang Maha Esa , dengan sesama,
rut filsuf Inggris Bertrand Russell , Ilmu penge
tahuan tidak lagi dipandang sebagai alat manusia untuk mengetahui " dunia, melainkan sebagai alat manusia untuk ' mengubah ” dunia. Sebagai alat , ilmu pengetahuan dan tekno logi memberikan dampak yang baik tetapi juga buruk sekaligus.
Penemuan mesin lap
yang melahirkan industrialisasi menyebabkan 230
hubungannya
dan alam sekitarnya serta memiliki kemantapan keseimbangan dalam kehidupan lahirlah dan batiniah .
SISTEM pendidikan nasional dituangkan da lam Undang-undang Pendidikan Nasional. Sis tem pendidikan yang akan disusun ini bukanlah
sistem
pendidikan yang berlaku di negara
Barat atau negara Sosialis , melainkan nasional.
Kata nasional disini tentu saja harus diartikan sebagai Indonesia. Jadi sistem pendidikan yang akan kita susun haruslah berdasarkan nilainilai budaya kita dan mengarahkan kepada tujuan nasional kita.
Sistem pendidikan tersebut kemudian dija barkan dalam kurikulum , jenis dan jenjang pen
didikan , penelitian , perbukuan , dsb. Perubahan dan penyempurnaan , kurikulum jenis dan jen
jang pendidikan, penelitian , perbukuan , dan sebagainya itu hanyalah merupakan perubahan
dan penyempurnaan penjabaran sistem pendidikan nasional. Sebagai Penjabaran maka perubahan dan
penyempurnaanya
haruslah
taat
pada apa yang dijabarkannya. Di sinilah pentingnya arti penyusunan sistem pendidik an nasional agar cepat tersusun .
kiranya
dan awak perahu lainnya , namun semuanya dalam koordinasi satu nakhoda . Demikian juga, satu sistem pendidikan nasional kiranya me
merlukan satu nahkoda yang mengkoordinasi kan seluruh kegiatan di dalamnya, meskipun dalam bagian - bagian tertentu mungkin diperlu
KEBERHASILAN sistem pendidikan nasio nal kiranya tidak hanya tergantung dari penge lolanya , tetapi juga dan lebih · lebih amat tergantung dari para pelaksana di lapangan . dan para pelaksana yang langsung berhadapan dengan anak didik adalah para guru .. Oleh karena itu sudah selayaknyalah apabila para guru ini mpndapat perhatian yang lebih besar,
baik dalam peningkatan kemampuannya mau pun dalam peningkatan kesejahteraannya .. Tan pa kemampuan yang memadai dan kesejah
perlu pula kita ingat
teraan yang mendukupi , guru tidak mungkin
bahwa keberhasilan suatu sistem amat tergan-
tung dari pengelolanya. Suatu sistem yang dike-
bisa mempunyai wibawa terhadap anak didik . Dan tanpa kewibawaan guru kegiatan pendidik
lola oleh beberapa pengelola , kiranya bagaikan
kan akan sia -sia atau bahkan memberi dampak
NAMUN
perahu
yang
beberapa
dipimpin
nahkoda.
negatif.
Memang nahkoda memerlukan bantuan mualim
Pertemuan Golkar - Kadin " Golongan karya adalah pengemban ha kikat Orde Baru , yang dijiwai semangat pem
baharuan sikap dasar, budi pekerti dan moral , serta pembangunan terus menerus dalam mc ningkatkan karya dan kekaryaan dalam segala
bidang, kemasyarakatan, keahlian dan ketram pilan sesuai dengan lingkungan dan jenis kerja
dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945." Kutipan sa tu alinea Pembukaan Anggaran Dasar Golkar itu saja menunjukkan mengapa
asas organisasi sosial politik ini Pancasila , meng
apa orientasinya karya dan kekaryaan, dan
pandangan hidup bangsa , Pancasila merupakan nilai-nilai dasar tentang baik buruk yang dianut seluruh bangsa . Dengan demikian tidak mengherankan bah wa Kadin pun beri saskan Pancasila . Maka terjadilah pertemuan asasi antara ke dua organisasi sel agai landasan suatu hubungan kerja.
Orientasi pada karya dan kekaryaan men dekatkan Golkar kepada Kadin yang tidak lain adalah organisasi profesi atau kek aryaan , yang kiprahnya adalah karya di bidang perdagangan
mengapa tujuannya antara lain menciptakan
dan industri . Orientasi pada karya dan kekarya
masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia . Kita sarikan kembali asas , tujuan dan orien tasi Golkar karena dari situlah tampak kewa jaran pertemuan antara Kadin dan Golkar
an ini pula yang secara wajar mendekatkan
Senin malam lalu .
profesi lain .
PANCASILA adalah adasar negara dan pan dangan hidup bangsa . Dasar negara ini menjadi tempat berpijak dan memayungi segenap unsur
Hanya , agar tidak salah dipahami, perlu ditegaskan bahwa hubungan yang wajar itu ti
bangsa yang bhineka , schingga dapat membina kehidupan Bersama, bahu - membahu membang
Golkar kepada organisasi-organisasi profesi lain , seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia , Himpunan Nelay in Seluruh Indonesia , Fede rasi Buruh Seluruh Indonesia , Persatuan Guru
Republik Indonesia , dan organisasi- organisasi
dak mengingkari watak Golkar sebagai orga nisasi yang mengandalkan diri pada pemben tukan kader , dan karena itu sejak Munas III ,
.
un kehidupan yang maju dan sejah tera . Sebagai
Oktober lalu , menerapkan sistem keanggotaan aktif.
231
Jika ada anggota organisasi profesi yang berminat mengabdi bangsa dan negara sebagai anggota Golkar, ia tetap harus menyatakan kehendaknya itu dengan penuh kesadaran , dan
padanya
adalah usahawan swasta.
Kreativi
tas dan vitalitas profesional dunia usaha ini merupakan kekuatan kekaryaan yang esensial
bagi pembangunan . Ketua Umum DPP Golkar,
incndaftarkan diri.
Sudharmono , SH menegaskan hal itu kepada >
HUBUNGAN kerja antara Golkar dan organi- Kadin, waktu antara lain ia berkata, " sebagai sasi profesi terjadi karena dengan fungsi masing
kekuatan sosial politik , Golkar berkepenting an atas suksesnya kekuatan-kekuatan ekonomi
masing
nasional untuk pembangunan nasional" . Ketua
masing, Golkar dan organisasi profesi menuju terlaksananya cita -cita yang sama , yaitu cita-
DPP Golkar, Sukardi , juga menegaskan bahwa kemajuan wiraswasta dan kewiraswastaan meru pakan indikator kemajuan ekonomi suatu ne
cita kemerdekaan : masyarakat yang maju dan .
gara .
sejahtera, dengan dasar dan sendi kehidupan
yang disepakati bersama waktu kemerdekaan
Kadin yang menyadari Golkar sebagai ke kuatan sosial politik terbesar, dengan asas yang
diproklamasikan. Golkar , dengan fungsinya sebagai kekuatan
menjamin kelestarian kehidupan nasional , dan dengan orientasi serta tujuan yang menjamin
sosial politik , menyalurkan keinginan dan ke-
pertumbuhan dan kiprah para profesional dunia
hendah rakyat dalam rangka tercapainya cita-
usaha , tentulah berkepentingan pula menja lin hubungan erat dengan Golkar.
cita tadim dan melalui lembaga-lembaga Demokrasi Pancasila menjadikan GBHN , jalan dengan arah jelas, dan merupakan ruang gerak yang luas bagi kiprahnya para profesional. Dalam hal Kadin , para profesional itu adalah para usahawan , yang sebagian bess
HUBUNGAN
Golkar-Kadin menggabarkan
besarnya kekuatan yang dapat digalang untuk mencapai cita -cita bangsa , jika sudah terjadi pertemuan tentang asas, baik sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup .
Bagi Golkar Tidak Ada Pilihan Lain DIPIMPIN Ketua Umumnya , Sudharmono SH, DPP Golkar periode 1983-1988 mengadakan pertemuan dengan pimpinan Dewan Per-
Apa yang ditegaskan Ketua Umum Golkar itu patut sekali mendapat perhatian baik jajaran Golkar sendiri maupun seluruh bangsa.
pertemuan
timbangan Agung, Sabtu , pekan lalu . Dalam memperkenalkan anggota DPP Golkar itu , Sudharmono menjelaskan hasil Munas III , Oktober lalu , baik mengenai penyem-
KALAU kita kaji kembali sejarah perkem bangan organisasi kemasyarakatan , termasuk
purnaan AD/ART, maupun program umum
harus
organisasi itu yang disebut Sudharmono Tiga Sukses : Sukses Konsolidasi Organisasi, Sukses
sasaran perjuangan memang ada .
Repelita IV, dan Sukses Pemilu 1987 dan Sidang Umum MPR 1988 .
Memang, dalam program umum yang disu sun organisasi-organisasi itu , penyempitan sasar an perjuangan biasanya tidak kentara. Tapi, dari dan landasan perjuangan yang hingga asas
Apa yang dimaksudkan dengan Tiga Sukses sudah
cukup
organisasi sosial politik di negeri ini, agaknya diakui kecenderungan menyempitkan
banyak kita bicarakan dalam
ruangan ini begitu Munas III Golkar berakhir .
sekarang umumnya masih menggunakan asas dan landasan tambahan yang bersifat khusus ,
rasanya sulit mengelakkan kesan adanya
Namun , ada beberapa hal yang patut digarisbawahi dalam penjelasan yang disampaikan Sudharmono. Antara lain ditegaskan bahwa perjuangan organisasi sosial politik yang di pimpinnya itu bukan semata -mata untuk kepen tingan Golkar, tetapi untuk kepentingan selu ruh bangsa . 232
pe
nyempitan sasaran perjuangan itu. Dalam hubungan itulah kesamaan dan kesa
dan landasan perjuangan Golkar dengan asas dan landasan perjuangan bangsa tuan
asas
yang ditegaskan dalam AD /ART organisasi itu mempunyai arti dan mengandung jaminan, perjuangan organisasi itu betul-betul untuk
kepentingan seluruh bangsa . HAL ini makin diperkuat dengan program uinum yang dilahirkan Munas III , antara lain
dalam menghadapi masalah -masalah aktual yang
kecenderun akann ya mrnha Ada orang gan nggap /pilskdilup sumber
itu
terasa
masal ah ancaman
itu . dari
dibesar- besarkan .Bahkan ,
Anggapan demikian itu lahir dari pengenalan
dihadapi bangsa .
Dalam pertemuan dengan pimpinan DPA
Sudharmono juga menjelaskan program Golkar menghadapi masalah -masalah aktual itu. An
yang dangkal terhadap strategi komunis dan umuIndo subv mnynesi gaida nega a. aSeba ram seda berkersi embang bera dala prosng es
tara lain , masalah pendidikan dan tenagakerja , usaha untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa, pemberantasan korupsi, pelaksanaan dwifungsi ABRI , pelaksanaan poli tik luarnegeri yang bebas aktif, dan kewaspa
perubahan menuju tingkat kemapanan tertentu , dalam kehidupan ideologi, politik, ekonomi , sosial budaya, dan pertahanan keamanan . Se
terhadap ancaman sisa -sisa G30S/PKI
karena itu sisa - sisa PKI akan selalu berusaha
daan
dan subversi lainnya .
Sepintas lalu mungkin akan timbul kesan bahwa program juang Golkar sama saja dengan
program pemerintah . Tapi apa yang dijadikan Golkar sebagai program tidak lain dari perma
salahan aktual yang dihadapi bangsa , dan yang telah diamanatkan rakyat melalui GBHN . SELAIN itu , pelbagai masalah aktual yang jadikan program akan amat menentukan ter capi tidaknya sasaran pembangunan jangka panjang. Arah pendidikan yang belum serasi dengan penyediaan tenaga kerja, misalnya, menyebabkan tenaga - tenaga yang dihasilkan belum mampu menjawab tantangan ketenaga
lama proses itu berjalan akan tetapi terbuka lubang-lubang untuk dimasuki lawan .
INDONESIA melarang kehadiran PKI . Oleh menggunakan lubang - lubang itu melalui kegiat an subversif. Dan , kesempatan menggunakan lubang- lubang itu akan tetap terbuka lebar selama diantara pelbagai unsur kekuatan na sional belum tercipta kesatuan pendapat meng
enai masalah -masalah yang dihadapi. Baik ka rena sempitnya sasaran , maupun belum satu
nya asas dan landasan perjuangan . Oleh sebab itu , selama kesatuan pendapat ini belum betul- betul tercipta, lubang -lubang
yang merupakan titik rawan itu akan tetap bisa dimanfaatkan kegiatan subversi.
SEBAGAI
organisasi yang kehadirannya
kerjaan yang menuntut ketrampilan dan keah- mang bertujuan ikut mengamankan negara ŘI
gilirann Padalkan lian yang ,pendikau siapg paka g diproklamasikan 17 Agustus 1945 dengan i. hasi dikyasan meng cenderun lapi an m yan Pancasila dan UUD -nya, wajar sekali bila Gol penganggur yang makin besar.
kar menjadikan pelbagai masalah yang dising gung itu sebagai program juangnya. Oleh sebab itu wajar pula bila seluruh komponen bangsa, khususnya pihak can lembaga -lembaga yang
Begitu pula , untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa , pemberantasan ko rupsi harus dilaksanakan lebih konsepsional,
seasas dan seperjuangan mengetahui dan me
dengan pendekatan yang lebih menyeluruh ,
mahaminya .
baik dari segi sistem , struk tur, maupun sarana .
Khusus bagi jajaran Golkar sendiri, pene
SEPANJANG menyangkut kewaspadaan terhadap ancaman sisa -sisa G30S / PKI dan sub versi lainnya , belakangan ini memang ada ada suara sinis mengatakan , ancaman dari sumber itu sengaja dibesar -besarkan guna menga
gasan yang disampaikan Sudharmono kepada pimpinan DPA seycgyanya dijadikan pegangan . Sebab , dalam tahar pembangunan yang diha dapi bangsa Indonesia sekarang, bagi seluruh
lihkan perhatian .
kekuatan yang seas.is dan seperjuangan dengan
Golkar, agaknya tidak ada lagi pilihan lain , kecuali maju terus
GOLKAR BENTENG PANCASILA
233
OOOOOO
Segera Pesan !
Segera Pesan !
ALMANAK
GOLONGAN KARYA kepada ;
YAYASAN
KARYA PANCA BHAKTI PUSAT Jl. Pembina No. 40 Tlp . 883203
XX
JAKARTA - INDONESIA .
G00101010
COOOO
KARYA
PANCA - BHAKTI
FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI
R. SOEKARDI
Drs. MUCHSIN RIDJAN
1. J. Cut Nyak Dien no. 9A Jak . Pusat. Telp . 345509
1. J. Martapura I no. 10 RT. 0010 Rw . 04 Jakarta Pusat. Tel.
TATTO SUGIARTA PRADJAMANGGALA
1. JI. Johar Baru I no. 7 , Percetakan Negara Salemba Tengah Jakarta Pusat Telp.410311 . 2. J. R.E. Martadinata no . 66 - 68 Bandung Telp .
2. Jl. Raden Saleh no . 31A Tanjungkarang Pusat. Lam pung , Telp . 53100 . H. ADJAT SOEDRADJAT
1. Wisma DPR -RI Blok . L- 146 , Senayan Jakarta Pusat.
58389 .
Telp.583499 . SULAEMAN TJAKRA WIGUNA, SH .
Jl. Cendana no . 1
1. Wisma DPR -RI Blok , K -124, Senayan Jakarta Pusat
J. Reok no . 9 Bandung Telp . 71598 , 56381 .
Telp . 582872 RAUF EFFENDI
2. Buah Batu Komp. P dan K no. C -44 Bandung Telp . 50791
1. Wisma DPR -RI Blok F -75, Senayan Jakarta Pusat. Telp . 582075 .
Ir. HIDAYAT NATAKUSUMAH
1. Wisma DPR -RI, Blok K- 121 . Senayan Jakarta Pusat.
2. – Jl. Kalimantan no . 8 Bandung, Telp. 57208 . J. Merdeka no. 59 , Bogor, Telp . 21634 .
Telp. 582862 . H. BASYUNI SURYA MIHARDJA
2. Jl. Reok no . 2 Turangga. Bandung Telp . 52631 .
1. J. Idhata no . 7 Kompleks P dan K Kemanggisan/ Drs. HASANUDDIN
Slipi Jakarta Barat. Telp . 541629 .
Wisma DPR -RI Blok E no . 58 Senayan Jakarta Pusat Telp . 581852 2. J. Babakan Andir No. 74 208B (A. Yani Telp . ) Ny.SARIATI PRAWOSO , SH. 1. Wisma DPR -RI Blok F-74 Senayan Jakarta Pusat.
Ny. IDA AYU UTAMI PIDADA 1. J. Bulutangkis 313 Glora Senayan Jakarta Pusat. Telp . 581374 .
2. Jl . Cisitu lama 129C Bandung. H. ACHMAD ADNAWIDJAJA
Telp . 582127
2. J. Cibadak no . 103 Bandung, Telp . 51541 . dr. MOCHAMAD IMAN MOEDJONO
1. Wisma DPR -RI Blok K- 126, Senayan , Jakarta Pusat.
1. Jl. Margasatwa 9 Pondok Labu II Cilandak , Jakarta Selatan , Telp . 762992 .
2. J. Sangkuriang 9 , Bandung Telp . 82127 . AWAN KARMAWAN BUHAN , SH
Telp . 582898
2. J. Asmarandana no . 4 Bandung Telp . 58056 . Ny . H. RUKIAH SALKON WIGENA 1. Wisma DPR -RI. Blok , Y-311 Senayan Jakarta Pusat.
1. J. Brawijaya III/4 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan . Telp . 772200
2. J. Adipatikutabumi 5 Bandung . H. ABDUL FIRMAN
Telp . 586988
2. J. Srimahi III no . 13 Bandung Telp . 52576 . Ir . RACHMAT WITOELAR
1. J. Cidurian no . 39 Blok Q-3 , Kebayoran Baru , Ja karta Selatan , Telp. 775554 , 2. J. Rancabentang 04/06 Bandung, Telp . 81870 . Ny . A. ROEBIONO KERTOPATI, SH.
1. Komp . AD. no . G - 8 . Jl. Gatot Subroto , Jakarta Se latan, Telp .511009 2. Jl. Merdeka 47 , Bandung, Telp . 52494 . Ny . J. JOESOEF HIDAYAT 1. Wisma DPR-RI Blok
Senayan Jakarta Pusat.
Telp . 582157 .
1. J. Bangka 1/20 Kemang Jakarta Selatan Telp . 795064
2. J. Surabaya Telp. 67891 .
ATANG RUSWITA
SOEPADMI MARTOSOEWONDO , BA
1. Wisma DPR-RI Blok J-115 , Senayan Jakarta Pusat.
1. Wisma DPR-RI Blok F.79 , Senayan Jakarta Pusat. Telp . 582078
Telp . 582646 .
2. J. Ancol Timur X/ 19 Bandung Telp . 59823 .
2. Jl . Kertajaya 173 Surabaya Telp . 470956 .
H.A. YAHYA MURAD , SH .
H. SOEGIONO
1. Wisma DPR -RI Blok U-282 Senayan , Jakarta Pusat,
1. Wisma DPR- RI Blok U No. 275 , Senayan Jakarta
>
Telp . 586560.
Pusat, Telp . 586466 . 239
2. J. Soembing no.23 , Malang Telp . 22814.
2. Karangkungan Klaten Jawa.
MOELJADI DJAJANEGARA S.H.
Dra. Ny , EVA MARIA THERESIA SASMITO 1. Jl. Rajawali C -22 Halim Perdana Kusuma Jakarta
1. Wisma DPR-RI . Blok K - 136 (Senayan ) Jakarta Pu . sat, Telp . 582926 .
2. Jl. Simolawang Baru Sekolahan II no. 10 Surabaya Telp . 315617 .
Timur. Telp. 802091 Pesawat. 431 . 2. Kab . Wonosobo . Jawa Tengah. Ir . ROCHIM WIRYOMI JOYO .
1. Wisma DPR -RI Blok . L -148, Senayan , Jakarta Pusat.
Ny . JOELIATI SOENOKO , SH.
1. Wisma DPR -RI, Blok L - 144, Senayan , Jakarta Pusat,
Telp . 583497 .
2. – Jl. Jatirogo 49 Lasem , Rembang.
Telp . 5835 76 .
>
2. J. Jend . Basuki Rakhmat 27 , Surabaya Telp . 44559. >
Ir . SOEWARDJO ADIKOESOEMO . B.Sc.
- Cimanggu Perikanan 56, , Bogor, Telp . 27481. Drs. MOERDOPO
1. Wisma BPR -RI Blok . I - 100, Senayan Jakarta Pusat.
1. Jl. Narada no . 54. Jakarta Pusat. Telp. 353504 .
2. J. Bendul Merisi no . 50 Surabaya Telp . 810346 .
2. J. Langenastran Kidul* no . 16 Yogyakarta. Telp .
2. J. Bendul Merisi no . 50 Surabaya Telp . 810346.
88717 .
M. ASDIROEN WIRJOKOESOEMO .
KI SQERATMAN
1. Wisma DPR -RI Blok K -120, Senayan , Jakarta Pusat,
1. J. Garuda 25 , Kemayoran , Jakarta Pusat. Telp.
Telp . 582897..
413281 .
2. Jl. Mayor Abdullah 33 Lawang, Jawa Timur Telp. 218 Lawang.
2. J. Kusumanegara UH II/80 D , Yogyakarta. Telp.
Dr. ABDURACHMAN
H. MANGKUBIMI K.G.PH.
1. Wisma DPR -RI Blok U-276, Senayan Jakarta Pusat. 2. Jl. Jagung Suprapto no . 2 , Kediri Telp . 21010 .
2. Perumahan Dinas Pabrik Gula Madukismo 22 , Yogya
3563 .
1. J. Asem XI/ 25 CIpete . Jakarta Selatan Telp . 763143 karta . Telp . 86203 - 87049 Pesawat: 47 .
WA ! SITO PUSPYO , SH'
1. Jl . Radio Dalam Komp. Yado no . G- 10 Kebayoran Baru , Jakarta , Telp . 774939 .
R. TUBAGUS HAMZAH
1. Jl. Erlangga III/ 1 . Jakarta Selatan Telp. 7738936
H. DJOHAN MUHARI
2. J. Notoyudan 25 , Yogyakarta.
1. Wisma DPR -RI Blok 1-105 , Senayan Jakarta Pusat.
Ny . H.L. SOENANDAR P.
Telp. 582639 . KRISSANTONO
1. N. Kebon Sereh IX / 10 Jakarta Timur Telp . 884991
1. Cempaka Putih Tengah. 27 , Jak. Pusat Telp . 417010 2. J. Panglima Sudirman 57 Surabaya. Jawa Timur
Tilp. 40001.
2. Ji. Veteran KHM WAHIB WAHAB
Ny . SRI SUNARTI SOEMARIO 1. Taman Rawa Pening I Bend . Hilir, Jakarta Pusat Telp . 582827 .
1. Wisma DPR -RI Blok . E-62 , Senayan Jakarta Pusat Telp . 581962 . 2. Tambak Beras, Jombang Telp. 81517 · 81636 .
SUHADI HARDJOSUTARNO
1. Kaveling 58 Simprug Jakarta Selatan Telp . 710936
R.H. SOEGANDHI KARTOSUBROTO
2. Jln Gondan
1. J. Diponegoro no . 54 Jakarta Pusat. Telp. 346377 .
Drs . IS RIWINDIKDO
1. J. Kelapa Kopyor Timur III , BG/I/8, Kelapa Gading Permai Jakarta Utara . 2. J. Sulawesi BAMBANG SOEBANDIONO
1. Wisma DPR-RI Blok H -89 , Senayan , Jakarta Pusat. Telp . 582418 .
345996
2. J. Dr. Cipto no . 16, Surabaya, Jawa Timur Telp . 67716 . Drs. W.D.F. RINDORINDO
1. J. Salemba Raya 10 Flat I , Jakarta Pusat. Telp . 882686 . JOKO SEDYONO
2. Jl. Citarum Semarang Telp . 28531 .
1. Wisma DPR -RI Blok . K- 133 , Senayan Jakarta Pusat,
Drs . MOZES ADI SOERJOSOENARJO
2. J. Begalon 2, Surakarta, Telp . 4249 Solo .
1. Mes Perwakilan Jateng Jl. Samarinda no. 12 Jakarta
ROTO SUWARNO
Barat Telp . 349711 . 2. J. Burmbun no . 1 Semen
1. J. Senayan 65 Blok S III , Kebayoran Baru , Jakarta
Ir . SOERADJI
Selatan Telp . 770483. 2. Pakes Baru , Nawangan , Pacitan .
1. J. Kemanggisan Raya Gg . C- 1 /47 Palmerah
ZULHARMANS
240
1. J. Cempaka Putih Tengah no. 47 , Jakarta Pusat, Telp . 412837 .
Telp. 586558 . 2. J. Panglima Sudirman 170 Madiun , Telp . 4128 .
Drs. H. ABUSAERI
K.H. TOHR WIDJAJA
1. N. Teuku Cikditiro no. 38 , Jakarta Pusat Telp.
1. Wisma DPR-RI Blok U. 277 , Senayan Jakarta Pusat . Telp . 586472 .
354783 . H. MUBIEN ARSHUDIN
1. Wisma DPR -RI Blok . H-83 , Senayan , Jakarta Pusat.
2. Cipanas no . 23 , Rangkas Bitung. Telp . 461 Rangkas. bitung. Ds. Dr. TS . SIHOMBING
1 Wisma DPR -RI Blok U-271 , Senayan , Jakarta Pusat. Telp. 586362 .
2. J. May Jen. D.I. Panjaitan 143 Tarutung, Tapanuli Utara.
Dra . Ny . INE ERNA ADRIANA SOEKARYO 1. J. Panglima Polim III/93 , Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telp . 773841.775368. TJOKORDA RAI SUDHARTA, M.A. 1. Wisma DPR -RI Blok . N. 173 , Senayan Jakarta Pusat. Telp . 583777
2. Puri Kaleran Mertesari Ubud - Gianyar Bali . Telp . 3188 . IBNU SALEH
1. J. S. Sambas 4/18 , Kebayoran Baru , Jakarta Selatan .
2. Pondok Pesantren Al-Kamal Kunir, Srengat, Blitar , Jawa Timur. K.H.M. CHOLIL ASYARI
1. Wisma DPR-RI Blok T. 270, Senayan Jakarta Pusat . Telp . 586361 . 2. J. Arif Rahman Hakim V/587 A. Malang Telp . 6954 Malang. H. Ny . R.A. SURYATI ATASTINAH LEGEOWO 1. J. Prof. Moh . Yamin SH No. 7 , Jakarta Pusat. Telp . 351358 .
2. Jl . Ciliwung no. 62 , Surabaya, Jawa Timur Telp . 68633 . AKBAR TANJUNG
1. J. Raya Kelapa Dua 19 , Kebon Jeruk Jakarta Barat. Telp . 540649 2. Jl. Progo 14 , Surabaya Jawa Timur Telp . 6728 . Drs . SOEDARMADJI
1. J. Pondasi 25 , Rawamangun , Jakarta Timur Telp . 487934 .
2. Jl . Ngagel Taman Utara IV/ 11 , Surabaya , Telp . Telp . 777765 . 60723 .
2. J. May . Jen . Panjaitan no. 85 (baru ). Malang Telp . 24655 . H. OYON TAHYAN
1. Wisma DPR -RI Blok T. 268, Senayan , Jakarta Pusat. Telp . 586358 . 2. Kp. Pukes Desa Rajapolah, Tasiklamaya . Jawa Barat Drs. ALOYSIUS ALOY
1. - Wisma DPR -RI Blok L-139 , Senayan Jakarta Pusat J. H. Domang Rt. 13 /Rw . 02. Kel. Kebon Jeruk , Jakarta Barat Telp. 540112 .
2. Kp . Entuma, Kec. Parindu, Kab. Sanggau Kalimantan Barat.
Drs. WIRANTO NOTODIHARDJO
1. Perwakilan Pemda Jateng, Jl . Samarinda no . 12 Ju karta Barat Telp . 349711
2. Badran Asri 59 Karanganyar Jawa Tengah Telp 67 . Drs . MUSA DIMYATI
1. Wisma DPR-RI Blok L- 148 . Senayan, Jakarta Pusat Telp . 583497 .
2. Pekajanga 7/1 Pekalongan Jawa Tengah 11! : 5 SUHARDI , S.H. 1. J. Tebet Timur I no . 3 Jakarta Selatan Telp . 825104
2. Jl . Brotojoyo Utara No. 30 Semarang Telp . 27594 .
DJOKO SUDYATMIMO
TOLELOES KOESOEMABOEDAJA
1. Jl. Kemanggisan Utara VII/16 , Jakarta Barat. Telp .
1. Wisma DPR -RI Blok Kno . 130 , Senayan Jakarta
543788 2. J. Pakasih no . 53 Pontianak Kalimantan Barat .
Pusat, Telp . 583144 2. J. Pandanaran no . 53 Semarang Telp . 313142 . Drs . NY . M. WAHJUDI
Ny. SOEDARSONO SH.
1. Jl. Prapatan 38 Jakarta Pusat. Telp . 350145 . 2. J. Progo no . 12 Surabaya, Telp. 60245 .
1. Jl . Cipete Raya no. S , Rt . 007 /Rw . 03 Kel. Cepete Selatan Jakarta Selatan .
Telp .
Dr. K.H. MUSTA'IN ROMLY
2. Jl . Jend . A. Yani Selatan 58 Pemalang. Telp . Lewat DPP Golkar Tk . II Pemalang.
1. Wisma DPR -RI Blok E -63, Senayan Jakarta Pusat.
SOEPARNO HENDROWERDOJO
2. J. Merdeka 29A (Universitas " Darul Ulum '') Jom bang (Jawa Timur). Telp . 81529 · 81517 (0321 ).
1. d/a Moeljoto Djojohartono Drs. Ek . Jl . Patimura 23 , Kebayoran Baru Jakarta Selatan Telp . 772367 . 2. J. Pandanaran 123 Semarang Jawa Tengah Telp .
H. MOH . TARMOEDJI
1. Wisma DPR -RI Blok U-278 , Senayan Jakarta Pusat.
311364 .
241
2. Jl. Citarum Utara no. 16 Semarang.
2. J. Turisari V /24 Solo Jawa Tengah . H.I. WIDYAPRANATA 1. Jl . Condet Raya no. 321 Jakarta Timur. Telp . 849192
Dra. SOEDYARTINI SOEMARNO
2. J. Sultan
1. J. Samarinda 12 , Jakarta Barat Telp. 349711 2. Jl. Kanguru Tengah no. 15 Semarang.
ARNALDO DOS REIS ARAUJO
SOEWARNO , S.H. 1. Wisma DPR-RI Blok L -150 Senayan , Jakarta Pusat.
1. J. Kayu Putih Tengah 39 Pulo Mas, Jakarta Timur Ir . ANTONIUS SURADIMAN
1. J. Danau Toba Gg. II/ 142 . Pejompongan , Jakarta Pusat .
. Wisma DPR - RI Blok Z -319 Senayan Jakarta Pusat Telp . 484327/587468
2. N. Mayangan Baru No. 1 Wirodesa , Pekalongan . 2. Avenmda Selazar Farol-6 /070 Dili Barat Telp. 2654/ SARLAN ADISUCIPTO
2931 .
1. Jl. Samarinda no. 12 Jakarta Barat ( alamat Semen- CLEMINUINDO DOS REIS AMARAL. 1. Wisma DPR-RI Blok G -67, Senayan Jakarta Pusat tara) Telp. 439711 2. J. Menteri Supeno no . 13 Semarang Telp . 311276 Telp. 582314 . Semarang.
2. J. Santa Cruz - Dili Timor Timur.
ACHMAD DJOENAEDI
VICENTE de PAULA da COSTA TILMAN .
1. - Gg Forslen IV / 17 Kampung Ambon Rawamangun II Jakarta Timur Telp. 487134.
1. Wisma DPR -RI Blok N- 177, Senayan Jakarta Pusat
Telp . 583774 2. Dili Farol Kecamatan Dili Barat Timor Timur, Jl. D. H. AMIR MOERTONO , SH. Geremras do Amatal No. T 0/6 . 1. Jl. Kebon Binatang V / 2 Jakarta Pusat Telp . 312318 . Ny. PI FRONELLA MARIA INACIO 2. Jl. Kyai Saleh no. 1 Semarang.
1. Wisma DPR -RI Blok G -94, Senayan Jakarta Pusat K.H. MOH . SOWWAM
1. Wisma DPR-RI Blok G -92, Senayan Jakarta Pusat.
Telp . 582245 2. JI. Nias Raya No. 3 , Samarang.
Telp. 582261 .
2. Kabupaten Vique Que Timor Timur. Drs . I. UMAR SUPARNO .
1. Wisma DPR -RI Blok K- 132 , Senayan Jakarta Pusat, SOEHARDJO SASTROSOEHARDJO , SH.
1. Wisma DPR-RI Blok , T-259 Senayan Jakarta Pusat, Telp . 586183
2. J. S. Parman 76 Semarang , Telp . 315445 .
583142 ,
Telp.
2. Jajat Rt . 16 Lawiyan Solo Telp . 7810. . ADOLF RACHMAN
1. J. Kebalen vi/28 Blok S. Kabyoaran Baru, Jakarta Ir. HADITIRTO Selatan , Telp . 716568 . 1. Wisma DPR -RI Blok, T -261 Senayan Jakarta Pusat, ALBERT HASIBUAN Telp . 586281. 1. J. Permata Hijau C II No. 13 Simprug, Jakarta Se 2. J. S. Parman 10 Semarang Telp . 314511 . .
Drs . H. IMAS SUDARWO PATMOSUGONDO
latan , Telp . 541557 .
1. Komp. Hankam Cidodol D-5 Kebayoran Lama Ja- PETRUS oMULYADI
karta Selatan Telp . 715817 , 2. J. Pandanaran no. 90, Semarang Jawa Tengah . Ny . ANITA SUCI PITOYO
1. Bintar
Jaya Blok HH I no . 23 , Jakarta Selatan ,
Telp . 734259 .
Ny . ANINDYATI S. MURPRATOMO 1. Wisma DPR -RI Blok, C-29 Senayan Jakarta Pusat. 1. Ciasem I no . 23 , Kebayoran Baru , Jakarta Selatan , Telp . Rumah : 774902, Kantor : 344180 . 2. J. Gatot Subroto 50 Purwokerto Telp . 21429 . gkatan belum ditunjuk daerah . 2. Pengan Drs . H. OEMAR SAID DJOJOSAPOETRO 1. Komp . Perum . AD no. F-3 Jl. Gatot Subroto , Ja Drs. THEO L. SAMBUAGA . karta Selatan Telp . 512437 .
2. J. Overste Isdiman Purwokerto , Jawa Tengah . A. LATIEF, SH. 1. J. Tebet Barat Dalam IX A / A - 14 , Jakarta Selatan Telp . 827006 . 2. J. Kol. Sutarto 150 Jebres Solo . AGUS SUDONO
1. J. Sultan Agung no. 7 Jakarta Selatan Telp. 824936
242
1. J. Cut Nyak Din no . 9 A, Jak . Pusat. Telp . 345 509. Dr. H. YULIDDIN AWAY D.TP.H.
1. J. Bank Raya II/3 Prapanca Blok P, Kebayoran Baru Jakarta Selatan .
2. J. Mata I F No. 7 Banda Aceh Telp. 22252 . MOHAMMAD NOER MADJID SH .
1. J. Kebon Jeruk Raya no. 19 A, Rawa Belong Jakarta Barat, Telp. 541939,
1. Jl. Danau Bratan no. 72 Jakarta Pusat. Telp. 582208 2. Jurong Kepula - Garot Sigh , Aceh . 2. J. Panjahitan no . 1 Kendari, Telp . 21358 . ABDULLAH PUTEH , BRE 1. Wisma DPR - RI Blok J -112, Senayan Jakarta Pusat. ANDI MOCHTAR , S.H. 2. Komplek Pemda no . 5 Langsa Aceh Telp . 21574 . 1. J. Setiabudi 6 Gg. IV no. 9 Jakarta Selatan Telp . MUHAMMAD RIZAL , SH .
510510 .
1. Wisma DPR -RI Blok H85 , Senayan Jakarta Pusat,
2. Leppanggung, Bone, Sulawesi Selatan .
Telp . 582444 . 2. J. Taman Makam Pahlawan no . 073 Banda Aceh , Telp. 21648 .
K.H. SAKTI QODRATULLAH .
1. Jl. Otista III/36 Jakarta Timur, Telp .811882. 2. Jl . Onta Baru 127 C, Ujung Pandang.
DAVID NAPITUPULU
A. BARAMULI, SH .
1. Kompleks Dharma Jaya Kav. no. 28 - 29 Ps. Minggu,
1. J. Imam Bonjol 51 , Jakarta Pusat, Telp . Rumah :
Jakarta Selatan , Telp . 791287. >
322163 · 330523 , Kantor : 331407 .
2. Nias Sumatera Utara . H. MANAF LUBIS
2. Pinrang, Sulawesi Selatan Telp. 5681 - 3896 - 22703
1. J. Gandaria 1/85 Kebayoran Baru , Jakarta Selatan ,
1. Wisma DPR-RI , Blok L/ 143 , Senayan Jakarta Pusat 583577 . Telp .
Telp . 773626 .
2. JI. STM Lotong Sukatam no. 1 Desa Sukamaju Medan Sumatera Utara Telp. 28981 . DR. SUHARDIMAN , SE .
1. J. Iskandarsyah Raya no. 97 Kebayoran Baru Jakarta Selatan , Telp . 713731 : 734913 .
2. J. Mawar Lingkungan XVII Desa Kedai Durian c/o
Camat Kabupaten Dili Seroang.
Drs. RIVAI SIATA
2. - J. Veteran no. 63 , Palopo , Luwu . J. Andi Mappanyukki no . 11 , Ujung Pandang, Sulawesi Selatan . WILLEM CORNELIS HENDRIK OEMATAN
1. Wisma DPR -RI Blok K. 125 , Senayan Jakarta Pusat. Telp. 582947
2. Kupang (NTT ) N. Kemuning no. 4 Telp . 22051 .
Drs . YAKOB TOBING MPA.
BENYAMIN PAULUS MESSAKH
1. J. Sekolah Duta 1/24 , Pondok Indah, Kebayoran
1. Jl. Gandaria VII no . 11 Kebayoran Baru. Jakarta Selatan . Telp. 774710 .
Lama, Jakarta Selatan Telp. 760491.
2. J. Raden Patah no . 24 Bandung, Jawa Barat Telp. 81366 .
Drs . B.M. SILITONGA
1. Wisma DPR -RI Blok G -97 Senayan , Jakarta Pusat. 2. J. Karya 1/37 Medan , Telp . 322815. Drs. H. BOMER PASARIBU , SH 1. J. Jambu 29 Jakarta Pusat, Telp . 349818. 2. J. Sei Serayu Medan Telp. 28729.
Ny . SRI REDJEKI INDRO SOBAGIO 1. J. Penjernihan 1/46 Pejompongan, Jakarta Pusat. Telp . 582431.
1
2. Kefamenanu, Kab TTU Nusa Tenggara Timur . • MARCELLINUS ADANG 'd GOMEZ
1. Wisma DPR -RI Blok L no . 149, Senayan Jakarta Pusat.
2. Kupang N.T.T. JI. Palapa no. 8 Telp . 21058 . UMBU REMU . SH .
1. Wisma DPR - RI Blok M. no . 160 , Senayan Jakarta Pusat. Telp . 583496 . 2. J. Kemuning 2 Kupang. .
J. Hatta 3 · Waingapu Telp . 6 ..
Ir . G.M. TAMPUBOLON .
Drs . JACOB KEDA
1. Jl. Sutan Syahrir 32 Jakarta Pusat, Telp . 341830.
1. Wisma DPR-RI Blok G 68 , Senayan Jakarta Pusat
ISYANA W. SADJARWO , S.H.
1. Jl. Imam Bonjol No. 12 Jakarta Pusat. Telp . 346506 .
Telp . 582317 .
2 Lurah Onekore Kab . Dati II Onde- Flores Propinsi Dati I NTT.
Ny . SIS HENDARWATI HADIWITARTO .
jl . Meranti H 95 , Cijantung. II, Jakarta Timur Telp .
ANTON LESIANGI, SE .
1 , J. Tebet Barat VII/ 12 , Jakarta Selatan Telp . 820532 .
349535 Pararel.
2. J. Durian ffo. 4 Kupang, Nusa Tenggara Timur Telp . H. SALIM ODE/LA ODE SALIM 1. J. Panti Asuhan no. 32 , Otto Iskandardinata III
Jakarta Timur, Telp .811394
2. J. Jend. A. Yani 152 Kendari, Sulawesi Tenggara
0391 - 22643 .
UMBU HARAMBURU KAPITA
1 : Wisma DPR-RI Blok G. 95 , Senayan Jakarta Pusat Telp . 582316 .
Telp . 21319 .:
2. Radamata • Kompleks Matawai Waingapu · Sumba .
SOEMARSONO
Timur Nusa Tenggara Timur Telp. 90.
243
Drs . ROM PIETERS SERANSONBAY 1. Wisma DPR -RI Blok J . 117, Senayan Jakarta Pusat .
1. Wisma DPR -RI Blok L - 141, Senayan , Jakarta Pusat. Telp. 5832581 . 2. Kompleks Sosial o Kupang, Nusa Tenggara Timur
2. J. Mawar No. 7 Tingkat 1 Kupang Timor. Drs . PIET JOS NUWAWEA
1. Wisma DPR-RI Blok G -66 , Senayan Jakarta Pusat
Telp. 21970 . Drs. G. SUGIHARSO .
1. J. H. Nawi no. 49 Cipete, Jakarta Selatan Telp .
Telp . 582257 .
2. Jl. Kartini No. 4 Bajawa - Kab . Ngada Nusa Tenggara
762750 .
2. Larantuka Flores Nusa Tenggara Timur. Timur .
dr. H. ZAINAL UMAR SIDIKI Ir . LUKAS MANLOHY 1. -
3. Tebet Timur Dalam IV/29 , Jakarta Selatan . Wisma DPR -RI, Blok I No. 106 , Senayan Jakarta
Pusat, Telp . 582637 .
1. Wisma DPR -RI Blok 0-195 , Senayan Jakarta Pusat. Telp . 583913 . J.G. WOWOR , SH '
1. Jl. Johari no . 9 , Tanah Kusir , Kebayoran Lama, Ja
2. J. Batu Kerbau SK 5 /1-52 , P.O. Box 50, Ambon
Karta Selatan , Telp . 711400 .
Telp . (0911) 2139 . ALEXANDER CIWI Drs. J. MADE TANTRA
1. Wisma DPR -RI Blok O no. 196 , Senayan Jakauarta
1. Wisma DPR -RI Blok N- 171 , Senayan Jakarta Pusat. Telp . 583779
Perum Taman Aries Blok F -9-14 , Kebon Jarak, 'Ja
Pusat, Telp . 583911 .
2. Kelurahan ?
>
Ir . WILLY NAJOAN karta Barat.
2. Jl . Anggrek no. 3 Singaraja Telp . 28 . Jl. Raya Puputan Denpasar, Bali Telp . 8406 .
1. J. Hi Mandor ( Kompleks Clandak Permai) Rt . 006 Rw . 02 no. F.9 Kelurahan Cilandak , Jakarta Selatan
Telp. 767750. I GUSTI NGURAH ALIT YUDHA .
1. Wisma DPR -RI Blok 1-107 , Senayan Jakarta Pusat
MOKOAGOW OEMAROEDIN NINI .
>
1. Wisma DPR-RI Blok H -86 , Senayan Jakarta Pusat.
Telp . 582518
2. Jl. Raya Sanur no . 1 Tanjung Bungkak Denpasar Bali. I GUSTI NGURAH PINDHABA .
Drs . ABD. AZIS LAREKENG . 1. Wisma DPR -RI Blok O no . 1193 , Senayan Jakarta Pusat. Telp . 583964. .
1. Wisma DPR - RI Blok 1.108 , Senayan Jakarta, Pusat: 2. Jl. Sudirman IV-5 Denpasar Bali Telp . 5298 .
Ir . H.E. MACKBON
Dr. BAWADIMAN
2. Komal Uncen No.C-2 Via, Kantor FP , UNCI, Kotak Poks 323 Manok Irian Jaya Telp . (0961) · 21547.
1. Wisma DPR -RI Blok N- 174, Senayan , Jakarta Pusat.
Telp . 583776 . 2. Jl. Angsa 1/7 , Pajar Mataram Lombok Telp. 22356 . H. ACHSYID MUZHAR
1. J. Suryo no . 60 , Menteng , Jakarta Pusat.
J. SUDARKO PRAWIROYUDO
1. Gang Kenanga, Kel. Bintaro Rt. II/Rw 01 Kebayoran Lama, Telp . 771110 .
1. Wisma DPR - RI Blok T -265, Senayan , Jakarta Pusat
2. Jl. Trikora Merauke, Irian Jaya, Telp .75 .
Telp. 586297 . 2. Bilasundung Masku Lombok Timur Telp. 21467 Mat.
Ds. Drs . ISAAC SAUJAY
Drs . M. BUSMAIRI NAJMUDDIN 1. Wisma DPR -RI Blok F -80, Senayan , Jakarta Pusat
Telp . 582077 . 2. PP. Darul Muhajir Lombok Tengah Telp . 60 .
Drs. V. SUKIJANTO
1. Wisma DPR -RI Blok N/ 165 , Senayan Jakarta Pusat, Telp . 583859 .
Pusat.
2. Jl. Bhayangkara Nabire , Irian Jaya .
2. J. Pintu Gerbang Bima (Pulau Sumbu Nusa Tenggara Barat Telp . 501 – Bima). FRAN SALES LEGA
1. Wisma DPR- RI Blok Y. 103 , Senayan Jakarta Pusat Telp . 582555 .
2. Hombel Ruleng F Nusa Tenggara Telp . 8 . LEONARD MAXIMILIAAN FRANS
244
Telp . 583860 .
2. Jl: Jos Sudarso Kotak Pos 465 , Sorong Irian Jaya Telp . 21658 .
Jl. Baturaja G.G. no . 35B . Jakarta
HAJI ABDUL KAHIR
1. Sementara :
1. Wisma DPR -RI, Blok N. 164, Senayan Jakarta Pusat,
Drs. ALOYSIUS SERVATIUS GOBAY
1. Wisma DPR -RI Blok J- 118 , Senayan Jakarta Pusat .
2. Pemda III-B/ 15 Jl. Raya Sentani, Kota Raya, Abe pura Jayapura , Irian Jaya Telp . 21465 · 21564. NOORCAHYO
1. Jl . Suryo 60, Kebayoran Baru , Jakarta Selatan , Telp . 776760 .
2. J. Salju 31 Manokwari Irian Jaya. M.Z. WASARAKA
2. J. H.M. Kamil Lorong ANggrek no. 79 Kel. Wija yapura , Kec . Jambi Selatan.
1. J. Suryo No. 60 Kebayoran Baru Jakarta Selatan .
Drs. ACHMAD DAUD
2. J. Jend . A.Yani No.5 Fak -Fak, Irian Jaya.
1. Wisma DPR -RI Blok N - 168 , Senayan , Jakarta Pusat.
M.C. da LOEPZ
Telp . 583782
1. N. Cendrawasih No. 15 Bintaro, Kebayoran Lama
2. Letjen. Suprapto no . Talanaipura , Jambi.
Jakarta Selatan, 2. – Jl. Teminabuan No DOK V Atas, Japaura.
Drs. Ny . ENDANG DWIASMARA ANGGRAHENI
-
J. Trikora – Merauka Irian Jaya Telp . 21564 21465 .
Ny . R. Dj. SADIKIN ADIKUSUMAH . 1. J. Pacuan Kuda C No. 2 Pulomas, Jakarta Timur Telp . 481306 . 2. DPD Golkar Sawahlunto .
AULIA AMAN RACHMAN
1. J. Hanglekir III/3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Telp . 715989.
NOVYAN KAMAN , SH.
1. - 1. Bantaro Tengah 02 No. 10 Bintaro Jaya Jakar ta Selatan Telp . 732392
Wisma DPR-RI Blok M no . 157 Senayan , Jakarta Pusat, Telp.583659.
ABIMANYU .
1. J. Trikora Raya 8 Halim Perdanakusumah Jakarta Timur, Telp . 803770 - 803508 Pesawat: 89 . 2. Kompl. DPRDR i No. 35 Telanaipura Jambi. NAWAWI JUFRI, BA. 1. Wisma DPR -RI Blok , N- 176 Senayan Jakarta Pusat
Telp . 583823 . 2. RT. 18 Kel . Tanjung Sari Kec . Jambi Timur. Kodya Jambi Telp . 22928 . SYARIFUDDIN ABDULLAH
1. Wisma DPR-RI Blok . E-60 Senayan Jakarta Pusat. Telp . 581854 .
2. Jl. Pinang Belarik Dusun Besar, Bengkulu . Telp. 31349 . Drs. H. MUHAMMAD MURNI
EDDYWAN
1. Wisma DPR -RI Blok . E-57 Senayan Jakarta Pusat
1. Jl. Batu Raja 64 Jakarta Pusat Telp. 324648 . 2. J. Imam Bonjol Lubuk Sikaping.
2. J. Tembok Baru No. 8 Anggut atas Bengkulu Telp.
H. AHMADI HMS . SH.
1. Jl. Kejayaan Belakang no. 5 Jakarta Barat Telp . 620857 .
2. J. Atas Tambu Bukit tinggi. DAMCIWAR , SH . 1. – Wisma DPR-RI Blok . N. no . 166 Senayan Jakarta Pusat.
Jl . Bintaro Tengah Blok 02 no. 4 Bintaro Jaya Jakarta Selatan Telp . 730905 . 2. Jl. Dr. Wahidin Sudiro Padang.
Telp. 581854 . 31562 . ZAINUL ASIKIN
1. Perwakilan Pemda Tk . I Bengkulu N. Kepu Timur No. 41 Jakarta Telp . 413387
2. Jl. Jend . Sudirman no . 36 Kodya Bengkulu Telp . 31313 .
Drs. ABU MANSYUR H.
1. Perwakilan Pemda Tk . I Lampung, Jl . Tomang Raya 40 Jakarta Barat Telp . 591415 2. Jl. Salim Batubara 39 A Teluk Betung Lampung Telp. 41333 .
Drs. AKMAL SININ
1. J. Percetakan Negara Komp. Perum Cempaka Putih Indah Kav. 62/63 Rawasari Jakarta Pusat Telp . 415247 .
R.A ' RIVAI
1. Jl . Bintaro Tengah N2/34 Bintaro Jaya . Jakarta Selatan, Telp . 734147 .
2. J. Teuku Umar 52 Tanjungkarang Telp . 52351 . 2. J. Arief Rachman Hakim No. 60. Padang. SOEJONO
N. MUHAMMAD AKIL BA .
1. J. Purwakarta no . 29 Jakarta Pusat. Telp . 353191 2. Jl.Gg. H. Said Tembilahan .
1. Wisma DPR-RI Blok K- 131 , Senayan Jakarta Pusat Telp . 583145 . 2. Wonodri Baru IV/ 18 Semarang .
Dr. MUZNI TAMBUSAI
Drs . SAWINDAGO WOUNDE
1. Wisma DPR-RI Blok 0/187 , Senayan , Jakarta Pusat.
1. Wisma DPR -RI Blok G -72 Senayan , Jakarta Pusat Telp . 582228 .
Telp . 584185 2. J. Utama no. 3 Pekambaru , Riau Telp . 22865 . A. AZIES PULUNGAN
H. LUKMAN MAKMUR
1. Wisma DPR - RI Blok . N- 167 , Senayan , Jakarta Pusat Telp. 583824 .
1. Wisma DPR -RI Blok G -96 , Senayan , Jakarta Pusat.
Telp. 582260 .
245
Drs. H. LA ODE MANARFA
SUMARDJO PARTOSUDIRDJO .
1. J. Tebet Timur III 0/10 Jakarta Selatan, Telp.
1. 2. Kudus no . 2-A, Jakarta Pusat. Telp . 3312725. 2. Jan. A. Yani 1/10 Tulungagung ( Jawa Timur).
821017 .
Drs. THOHA MANSYUR
BAGOES SASMITO
1. Wisma DPR -RI Blok O/ 1985 , Senayan Jakarta Pusat.
1. Wisma DPR -RI Blok U-273 , Senayan , Jakarta Pusat. 2. J. Sonoken Surabaya. Jawa Timur Telp. 44412.
Telp . 584187 . Ir . SOENARJO HADDADE
Ny . SUSANTINI SUKONO 1. J. Wijaya Kusuma II/24, Cilandak , Jakarta Selatan Telp. 760760
1. J. Indramayu 23 , Jakarta Pusat. Telp. 342140 . 2. JI. Teluk sambu Surabaya Telp . 291647 .
Wisma DPR -RI, Blok Z -320 , Senayan , Jakarta Pusat Ir . ACHMAD MOESTAHID ASTARI
Telp . 587459 .
J. Muhammadiah no. 70 Pangkajene · Sidenreng
1. Wisma DPR -RI Blok E no.64 , Senayan Jakarta Pusat. Telp. 581955 .
Sulawesi Selatan .
Drs. YOWNO ASPARIN
2. J. Bajiminasa II/ 17 B Ujung Pandang.
1. Wisma DPR -RI Blok K. 127 , Senayan Jakarta Pusat. H. ANDIPATARAI
1. J. Cempaka Putih Tengah 27 B no. 36 Jakarta Pusat Telp . 416978 .
Telp . 582912 . Drs. SOEKARNO D. MPA .
2. J. Saweigading 23 Ujung Pandang Telp . 3202.
Jl. Petta Ponggawa E no . Watampone (Sulawesi Selatan .
1. Cempaka Putih Barat III /7, Jakarta Pusat. Telp. 416435 .
Ny. H. DIDIK HADIDJAH HASAN . .
1. Wisma DPR -RI Blok U. 280 Senayan , Jakarta Pusat.
Drs. H.M. YASIN NIYALA Bc. Hk .
1. Wisma DPR -RI Blok 0-197 Senayan Jakarta Pusat Telp .
583899
2. Kab . Bantaeng, Propin SUlawesi Selatan
J. Srd . Ko. Usman no. Ujung pandang Telp . 5211 (Sent. Daerah Ujung Pandang).
Telp . 586562 . 2. J. Mulyosari Surabaya. 1. Bangkalan M. RIDHWAN HASYIM
ABDUL RAHIM MANDJI.
1. Wisma DPR -RI Blok K-128 , Senayan, Jakarta Pusat. Telp. 582919 .
1. Wisma DPR -RI Blok L -153, Senayan Jakarta Pusat.
2. J. Burar.grang
Telp . 587 223.
2. J. Boro Lempangan no . 2 Ujung Pandang Sulawesi Selatan Telp. 6505 .
SOESANTO BANGOENNAGORO , SH.
1. J. Tebet Barat Dalam IX /A16 , Kompleks Kejaksaan , Jakarta Pusat Telp . 826605 .
dr. H. TADJADDIN CHALID M.P.H. 2. J. Rowo III/6 . ..
1. J. Waijayakusuma II/ 24, Cilandak , Jakarta Selatan Telp. 760760 .
2. Jl. Lanto Dj. Pasewang no. 30 Ujung Pandang (SulSel)
Jl. Yos Sudarso no.38 Kab . Mamuju ( Sul-Sel) Telp . 84292 .
A. RANI YASIN , SH .
1. Wisma DPR -RI Blok U. 281 , Senayan , Jakarta Pusat . Telp.586563. 2. Gang Tanjungsari no . 2 Rt . 2 /Rk . 94. Kel. Bangka • Belitung. J. Imam Bonjol Pontianak Kalimantan Barat.
H. MUHAMMAD SAID BETTA , SH
1. Wisma DPR DPR -RI Blok Z 320, Senayan , Jakarta Pusat. Telp . 587459 .
2. Jl. Ujung Pandang no. I ( Eka Taman Bahari) Kota
SUGIHARSOJONO , SH . 1. J. Musium no . 3 Jakarta Pusat, Kantor Perwakilan
Pemda Kalimantan Barat, Telp . 367531 . 2. J. Lombok no . 70 Pontianak Kalimantan Barat
Madya Ujung Pandang. Telp . 21657. ABD'MADJID EWA, S.H.
Telp . 2598 .
1. Jl . Madrasah Kav. 7 Taman Gandaria . Cipete Jakarta
NURDIN DJAIN .
Selatan , Telp . 764435 . 2. J. Butung no. 88 Ujung Pandang Sulawesi Selatan
1. Sementara :
a . Perwakilan Pemda Kalimantan Ba rat Ji. Museum no. 3 .
b . Cinajtung II/G . 21 (DAHIA ). Jakar
Telp . 28391 .
ta Timur Telp . 367513 .
H. ESMAIL MOH . MAHMUD .
1. Wisma DPR -RI Blok L -142, Senayan , Jakarta Pusat.
2. Jl. Ahmad Yani no . 30 Pontianak Kalimantan Barat.
Telp.583578 . 2. J. Perak Timur Surabaya Telp. 2157 .
TJILIK RIWUT.
246
1. J. Cempaka Putih Tenyah 27 D / 16 . Jakarta Pusat
Telp. 410723 . 2. J. Jend. Sudirman no . 1 Palangkaraya Telp. 21588. Ir . REINOUT SYLVANUS
1. Jl. Cempaka Putih Timur no . 1. Jakarta Pusat. Telp . .
410647 .
2. Sampit Kab . Daerah Tk . II Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah . Drs. SIHONG DULIEN .
1. Wisma DPR -RI Blok L - 140, Senayan , Jakarta Pusat.
Dra. Ny . ROSNA MASFAR 1. Ese Perum Gaya Motor no . 88A, J. Raya Cilincing Jakarta Utara Telp.493741.
Ny . SITI CHATIMAH SOEKAHAR . 1. J. Pulo Raya 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan . Telp . 771943 . 2. Mess Kantor Daerah B.R.I. Jawa Barat. Jl. Asia Af.
rika no . 57 Bandung Telp. 58489 - 57421 - 57975 . HILMAN AMINUDDIN
2. Jl . Barito no. 9 Palangkaraya Telp. 21875 .
1. Wisma DPR-RI Blok K - 123, Senayan Jakarta Pusat. 2. J. Akuntansi 70, Dogo , Cikadadung I , Bandung.
H. ABDULSALAM P. , SH.
Ny. H. KARTINI K.F. TAMBUNAN MAULANI
1. Perwakilan Pemda Kalimantan Tengah . Kramat
1. Jl . Dr. Muwardi 1/1 , Grogol , Jakarta Barat , Telp .
Telp . 587503 .
Kwitang 2 A. Jakarta Pusat. Telp . 341473 .
591479
2. Palangkaraya Telp. 21872 .
2. J. Tikukur 5. 7 Bandung Telp . 73212 .
ABDULLAH ZAINIE , SH .
SRI REDJEKI, SH . 1. Jl . Kapt. Tendean no . 18A Kebayoran Baru , Jakarta Selatan . Telp. 795845 .
1. Wisma DPR -RI Blok 0 - 184, Senayan Jakarta Pusat. Telp. 584265 .
2. J. Perwira /Kp. Mendawai Pangkalan Bun. Kalimantan Tengah .
2. J. Arudji Kartawinata no . 45 , Kuningan Jawa Barat .
K.H. BIDIN SAEFUDIN .
1. J. Iskandarsyah 11/91 Kebayoran Baru Jakarta
1. Wisma DPR -RI Blok . K no. 132 , Senayan, Jakarta Pusat.
DARYATMO
Selatan . Telp . 710017. K.H. SJARIFUDDIN SAPARI.
Ir . TATI SUNARTI SUMIARNO .
1. Jl. Rawa Tengah RT 011 RW 07 Kel . Galur Kec .
1. Jl . H. Soleh I no. 8 Rt . 11/Rw . 2, Sukabumi Udik ,
Cempaka Putih Jakarta Pusat, Telp . 414649 . EFFENDI JUSUF , SH . 1. J. Rawa Selatan II/5 , Cempaka Putih Jakarta Pusat.
Jakarta Barat Telp . 544247 . Drs . YAN MOKOGINTA
1. Wisma DPR-RI Blok J- 110 Senayan Jakarta Pusat. Telp . 582777 . MARZUKI DARUSMAN , SH'
1. J. H. Abd. Majid no. 8 Cipete, Jakarta Selatan Telp . 713559 .
Telp. 415723 . Ir . SARWONO KUSUMAATMADJA .
1. Empang Tiga 64 Rt . 7/1 Kalibata , Jakarta Selatan Telp . 021-795854 . 2. J. Cilaki no . 15 Bandung. Telp . 022 · 71471.
DJAMAL ALI, SH.
HARSONO RADJAK MANGUNSUDARSO .
1. Jl. Permata Hijau 02 Blok , OI no. 4 Simprug III .
1. J. Minangkabau no. 1 Jakarta Selatan . Telp . 824448
Jakarta Selatan Telp. 544467.
824449 .
Drs . NUGRAHA BESOES
Ny . DJAFRIL
1. Wisma DPR - RI Blok , L - 147 Senayan , Jakarta Pusat.
1. Jl . Cempaka Putih Barat XXII/ 10 Jakarta Pusat.
Telp. 583498 .
Telp. 410504 .
2. 7. Talagabodas Bandung Jawa Barat Telp. (0222)
Drs. H. SAMAD THAHA
Drs. C.J. SIMANJUNTAK ( JOHNY).
1. J. Purwakarta no . 29 Menteng, Jakarta Pusat Telp .
1. Pradja Dalam E -57 Kebayoran Lama Jakarta Se. latan Telp . 711185 - 715523 .
2. J. Singania ? Drs. WARNO HARDJO
1. J. Mesjid I/II Pejompongan Jakarta Pusat, Telp. 584975 .
353191 .
2. J. DR. Sutomo Gg. Sutomo no.1 , Pekanbaru Riau
Telp. 23472 . SULAIMAN AMIN .
1. Wisma DPR-RI Blok D /43, Seyayan Jakarta Pust . Telp . 581739 .
2. N. Mandala Garut Telp. 81136 TAUFIK HIDAYAT, SH .
2. J. Tasik no . 6 Palembang Telp . 21096 .
1. Wisma DPR -RI Blok M- 159 Senayan Jakarta Pusat
1. J. Batan no . 22 Lebak Bulus Jakarta Selatan Telp .
Telp. 583657 , 731571 .
Drs. H. ABDUL CHALIK 765956 .
247
2. HI. Bukit Barat no . 101 Palembang Telp. 20444. MOH . HATTA MUSTAFA, SH.
1. Komplek RSPP no . 18 Cilandak , Jakarta Selatan Telp. 760211.
Drs . RIA RUMATA ARITONANG 1. J. Setiabudi Raya 3 Jakarta Selatan Telp . 513928 . 2. J. Sei Merah 21 Medan Baru Sumatra Utara Telp .
(0621) 56181 H. MAHYUDIN ALRAMAR
Ny . R.A. TUTTI ZAHRA HAMID , SH . 1. Perwakilan Pemda Sum . Selatan J. Batu Tulis Raya 57B Jakarta Pusat, Telp . 357602, 341067. 2. J. Kapten A. Rivai Kampus Blok , B-7 , Palembang Telp . 21217 . CH . MUHAMMAD MUAS
1. Wisma DPR -RI Blok L- 155 , Senayan Jakarta Pusat, Telp . 5832221
1. Jl. KH . Mahmud 17 Duren Tiga Jakarta Selatan Telp . 792591 .
2. Jl . Raden Saleh no . 1 Padang Telp . 0751 · 2661 . .
Ir . MARCONI ISMAIL
1. Wisma DPR-RI Blok. M/ 158 Senayan Jakarta Pusat Telp. 583658 . 2. Jl. Panca Sila no. 3 Padang Panjang Sumatera Barat .
2. J. Air Ketekok (Depan Rumah Bupati Tk . II) Suma tera Selatan .
A. TRUMAN S.O. BAKRI, SH’
1. Wisma DPR - RI Blok , N - 169 Senayan Jakarta Pusat. Telp . 583781
2. J. May Salim Batubara Y P.P. no. 25 (Sekip Ujung) Pelembang.
Dra . H. Ny . NASJRAH MAZID EFFENDY. 1. Wisma DPR -RI Blok . M- 162 , Senayan Jakarta Pusat. Telp. 583653 .
2. – J. G. Kairo no. 4/A . Ujung Pandang. -
dntor Daerah Kab . Takalar, Sulawesi Selatan .
Telp . 21691 (code Ujung Pandang 411) . Drs. DARNO AMINRACHMAN
Drs . H. UMARUDDIN
1. Wisma DPR-RI Blok H -90 Senayan , Jakarta Pusat.
1. J. Tembaga 27 , Jakarta Pusat, Telp . 415194. 2. Jl. Basiru 15 , Polewali (Kab. Polmas). Sulawesi Se
Telp . 583415 . latan .
2. 7. Dr. Setiabudi no . 1 Jambi Telp . 23544. H. MAKSID bin M. DIAH
Rs . TAMBENUA SH .
1. P.205 , Senayan , Jakarta Pusat Telp . 584329 .
Kwitang Timur no. 2 Jakarta Pusat. Telp . 342198 2. Gg. Borotan i No Pangaribuan , Kab. Tapanuli Utara.
1. Sementara, Kompleks Dep . Dagri Pondok Labu ! no . B. 2 , Jakarta Pusat.
2. May . Jen . Sutoyo S. no. 1076, Banjarmasin Kaliman tan Selatan Telp . Rumah : 2395 , Kantor : 20754166 .
Ir . USMAN HASAN H. ANANG ADENAN SH .
1. J. Burung Merpati III Blok Q I no. 21 Bintaro Jaya
Jakarta Selatan . Telp. 737117 . 2. J. Hokki no . 22 M. Drs . BEREN GINTINGS
1. N. Kemang I no. 12 A, Jakarta Selatan Telp. 792782 2. Jl. Letnan Rata Perangin -Angin Kabanjahe /Kab .
1. Wisma DPR -RI Blok J. 114, Senayan Jakarta Pusat. Telp . 582648 2. Gang Paripurana 239 , N. Haryono M.T. Banjarmasin
Telp . 3682. RUSLI DESA
1. Wisma DPR -RI Blok M. no. 161 , Senayan Jakarta
Ka .
Dr. H.M.HARAHAP
1. J. Mawar 27 Kampung Baru , Pulomas . Jakarta Ti. mur . Telp. 482610 . 2. Jl. Gatot Subroto Rantauprapat Sumatera Utara . DJAMALUDDIN TAMBUNAN , SH. 1. Jl. Tanah Mas A no . 2 Jakarta Timur Telp . 488119 2. Jl. Sei Musi no. 35 Medan . Telp . 327616 . Ir . ABDULRACHMAN RANGKUTI
1. J. Kenari IIG/50A Salemba, Jakarta Pusat.
Pusat, Telp . 583655 2. Komplek Bina Warta no. 19, Jl. Pembangunan Banjar masin Kalimantan Selatan Telp . 3695 . H. SOEBAGIO MARTOWIREDJO
1. Jl. Batu 1 , Kompleks Perikanan B - 1, Pejaten, Ps . Minggu , Jakarta Selatan , Telp . 792543 . 2. J. A Yani 212 , Banjarmasin. 5
Drs . H.M. HOESNI THAMRIN ASSAAT . S.H.
1. J. Kayu Putih I no . 5 Kav. 95 Pulo Mas Jakarta Timur.
2. Ps. RSU – AEK batubarak Kab Labuh ?
2. JI . Kacapiring VI/ 12 Banjarmasin Telp . 2344 .
AZMY PERKASA ALAM ALHAJ
MUHAMMAD ALI SRI INDERADAJA
1. Mess Pemdasu Jl. Jambu 29 Jakarta Pusat Telp .
1. J. Marga Guna I no. 18 - 20 Radio Dalam , Kebayoran
349818 - 541978 .
2. Istana Maimoon J. Brigjen Katamso Medan , Sumatra
Utara Telp . 28166 - 32222 .
248
Baru Jakarta Selatan ,
2. J. Mawar no. 43 , Banjarmasin Kalimantan Selatan Telp . 2974.
Dra. Ny. EMILIA LIN HADAITULLAH 1. Wisma DPR -RI, Blok T -266 , Senayan Jakarta Pusat, Telp. 586299 . 2. J. Baringin no . 51 Komplek Unmul Sidomulyo,
Ny. R.A. MADAHERA HERTASNING 1. J. Tirtayasa VIII/26 Kebayoran Baru , Jakarta Selatan 2. Bupati KDH Tk II Tanah Toraja, Makale Sulawesi Selatan .
Samarinda .
Drs. Dp . DATUK LABUAN Drs. H. TEUKU RASYID HAMZAH .
1. Wisma DPR -RI Blok E/65 , Senayan Jakarta Pusat, Telp . 582038 2. Jl. Kapuas 30 Samarinda, Kalimantan Timur Telp .
1. Wisma DPR - RI Blok 0-194 , Senayan Jakarta Pusat, Telp. 583963 . 2. J. Rajawali II/B . Ujung Pandang, Sulawesi Selatan Telp. 82609.
22192 . H. DARWIS ABDULLAH
1. J. Taman Kebon Sirih 11/4 , Jakarta Pusat Telp .
Ny. R.A. TAHIR 1. J. Gondangdia Lama 3 Jakarta Pusat, Telp. 327454 2. J. Kijang no. 32 , Ujung Pandang Telp. 81558.
335372 .
2. Jl. Beringin no. 51 Samarinda, Kalimantan Timur.
Drs . I.B. OKA PUNIAATMAJA
1. Wisma DPR -RI Blok N. 172 , Senayan Jakarta Pusat,
Drs. H. AHMAD DAHLAN
Telp . 583778 .
1. Wisma DPR -RI Blok C /36 Senayan , Jakarta Pusat Telp. 581552 , 2. Jl. Kedondong no . 1 Voorfo Segiri, Samarinda Telp . 23528 . H. MUHAMMAD DAENG PATOMPO
1. Wisma DPR -RI, Blok 0-179 , Senayan Jakarta Pusat,
2. FSI. J. Sudirman Kompleks Dosen, Sanglah Den pasar Bali, Telp. 2356 . A.A. OKA MAHENDRA, SH. 1. Wisma DPR -RI Blok L -137 , Senayan , Jakarta Pusat.
Telp. 583652 2. Puri Kanginan , Bangli, Bali.
Telp . 584269 .
2. J. Andi Pangerang /Petta Rani Blok A 19/20 Ujung Pandang Sulawesi Selatan , Telp . 21706 .
Drs. IMAM SOEDARWO
1. Kompleks Transkop 16, J. Prof. Supomo SH, Jakarta
Drs. SOEGANDI
Selatan , Telp . 822578. 2. Jl. Astina Utara 1a, Gianyar, Bali.
1. J. Dahlia G -62 Cijantung II, Jakarta Timur, Telp .
Drs. I WAYAN DHANA
1. Wisma DPR -RI Blok L -138 , Senayan Jakarta Pusat,
849008
Drs . H. HASANUDDIN
Telp . 583199 2. Jl. Majjen Sutoyo 24 Denpasar, Bali Telp . 2132.
1. J. Cempaka Putih Tengah no . 22 , Jakarta Pusat
FREDDY NA 1. 1. TuriLATUMAHI I/No. 4 Kebayoran
2. Ujung Pandang Sulawesi Sel. J. Dr. Ratulangi 79.
Baru , Jakarta Selatan
Telp . 414860 713354.Revolusi Ambon Telp . 3538 . 11. Pahlawan 2. J. Andi Pangerang Blok -F. 21 , Panakukang, Ujung 2. Telp. .
Pandang Telp. 4339 . Ir . TADJUDDIN NOER SAID
MUDAFFAR SJAH Bc. HK .
1. Wisma DPR -RI Blok O no. 181 , Senayan Jakarta Pusat, Telp . 584269 . 2. Perumahan Dosen Unhas Blok E no. 12a U. Pandang.
1. Wisma DPR -RI Blok G. 69 Senayan Jakarta Pusat, Telp. 582196 2. J. Babullah No. 4 Ternate, Soa -Sio Maluku Utara, tel. 21738 .
249
mengucapkan
Selamat Atas Suksesnya MUSDA II
GOLONGAN KARYA TINGKAT I DKI JAKARTA
DIREKSI,STAF & SEGENAP KARYAWAN
р pt.Pitmas Udadie Jaya Jl . Pembina 40
Telp : 883203 – 881605
JAKARTA.
Setiap detik kami menimba pengalaman . KAMI DAPAT MELAKSANAKAN PENERBITAN BUKU - BUKU DAN MAJALAH -MAJALAH
Segera Pesan !
ALMANAK GOLONGAN KARYA
kepada ;
KARYA
PANCA - BHAKTI
YAYASAN
KARYA PANCA BHAKTI PUSAT Jl. Pembina No. 40 Tlp. 883203
JAKARTA - INDONESIA .
3.0.0 /0 / /000 /00
-
20010100101010
OOOOOOOOOOOO
Segera Pesan !
BERKAT KEPERCAYAAN SERTA
| and or SHIN -I MACHINERY WORKS CO ., LTD . No.2 , Kuanghwa Road , Chingshui,
DENKI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA
Sanshin Building, 4-1 . Yuraku -Cho, 1 -Chome, Chiyoda -ku .
Taichung, Taiwan ROC
Tokyo 100 , Japan
HONGKONG
TAIMATSU INDUSTRIAL CO ., LT
FUJ ELECTROCHEMICAL CO ., LTD .
GOLD PEAK INDUSTRIES (HOLDINGS) 3, Kung Chien West Road,
GUAN SENG HANG LIMITED . Room 2107, International Building, 141 Des Voeux Road , Central
LL
THE CHARTERED BANK JI . Kali Besar Barat 4 Jakarta.
WILLIAMELECTRIC & BATTERY CO ., (1951) LTO . 38 , Sub - Lane 144, Lane 67,
XE
PT SOUTH EAST ASIA BANK JI . Asemka 17 Jakarta .
MA
LIMITED .
8th Floor, FML Building, 30-34 Kwai Wing Road, Kwai Chung, N... Hongkong.
Tokyo 104. Japan
Linsun North Road, Taipei, Taiwan , R.O.C.
KINSEI KOGYO CO ., LTD . 17-5 UnagidaniNakano-Cho,Minami-ku, Osaka, Japan
Hongkong
SINGAPURA AZO INTERNATIONAL PTE ., LTD .
KAI IT BATTERY FACTORY LTD . Room 503 Peter Building
76 , South Bridge Road, 04-00 , Singapore 0105
Central Hongkong.
EASTBOURNE CHEMICAL INDUSTRY
MINDEX BATTERY WORKS LTD .
PTE ., LTD . 11. Wan Shih Road , Jurong, Singapore 2262
21 , Tung Yuen Road , Yau Tong Bay,
EUFINTRADE IND. (S) PTE . LTD. 48 Hillview Terrace 07 - 07 , Hillview Building Singapore 2365
58 Queen's Road ,
KIANG HUA COMPANY LIMITED
No. 548-552 Siphya Road, Bangkok, Thailand. RAYLAM BATTERY CO., LTD . 1703 Pahalyothin Road, GPO Box 1286 ,
Bangkok 9, Thailand
a
-Chome,Niwajinonmachi. Neyagawa, Osaka, Japan.
R.O.C.
KANEMATSU GOSHO LTD .
JEPANG
Chuo-ku,Tokyo ( 104)
le cadre terkes Japan
O KOREA
MANUFACTURERS IMPORTERS &
ROCKET ELECTRIC CO ., LTD .
EXPORTERS
P.O. Box 1259
18, 1 - Chome, Honmachi, Higashi -ku, Osaka , Japan.
Seoul, Korea
401 Poong San Building 98 Bukchang Dang, Chung -ku Seoul, Korea
STC INCORPORATED CP.O. Box 104, Seoul, S. Korea.
TAIWAN No. 4 Lane 96 , Su Yuan Rd .
Hsin Chuang. Taipei, Taiwan . R.O.C.
Bangkok 2 Thailand. INDUSTRIAL & COMMERCIAL
VIRAPORN ENTERPRISE CO., LTD . 22/5 , 2nd Floor, Chareon Krung Road, Bangkok 2, Thailand .
9th Floor,YeongYuhBTERS 63 Po Ai Rd, Taipei 100, Taiwan .
ALPHAINDUSTRIES COMPANY LIMITED
CHEN LI MACHINERY CO., LTD . UNITED ENTERPRISE ROP 10 / 10-11 Chareon Krung Road ,
LTD . YEONG YUH TRADING CO., W19-7,4
14-1 Kyobashi, 2 -Chome Kowloon , Hongkong
SAM SHIN TRADING CO .
• THAILAND
Toho Seimei Building . 3-3-1 . Ginza, Chuo -ku . SE
BANK UMUM NASIONAL PT
JI. Cikini Raya 78 Jakarta.
5-36-11, Shinbashi, Minato -ku, Tokyo, Japan.
Liu -Tu Industrial District, Keelung 206 , Taiwan, R.O.C.
CA
BANK CENTRAL ASIA JI . Asemka 12 Jakarta .
B.
D
Jl. Hayam Wuruk 126 Jakarta.
THAILAND TRADING CO., LTD .
383 /116-7, Worachak Trade Centre Chakrapadibhong Road, Pomprab , Bangkok.
ABO
, LT
THE CHASE MANHATTAN BANK N.A.
Pesu : 8
.
INDONESIA
Sikaline
B.
事。
likalne
ABC
LEASING CO., LTD. 4th Floor, 150 Po Ai Road ,
Taipei, Taiwan , R.O.C.
MITSUI & CO., LTD . 2-1 , Ohtemachi 1 - Chome, Chiyoda -ku, Tokyo, Japan
BANTUAN YANG ANDA BERIKAN
ingga kini segala jenis atu Baterai ABC telah terpakai AKL012 8 /3 4
ebih dari 1MILYAR butir i seluruh Indonesia ! O INGGRIS MITSUBISHI METAL CORPORATION 3-1-10, Toranomon, Minato -ku, Tokyo, Japan. NOMURA TRADING CO . LTD .
TANAKA & COMPANY LIMITED
Osaka -Ekimae Daisan Bldg. 1-3-1405 , Umeda, 1 -Chome, Kita-ku, Osaka 530.Japan .
MEGHNA INDUSTRIES 44/45 New Timber Market
Ravi Road, Lahore, Pakistan .
HAWKER SIDDELEY ELECTRIC EXPORT LIMITED VIDOR WORKS . River Drive , South Shields, Tyne & Wear NE 33 2TR , England.
.MPORTERS & EXPORTERS, Shin - Yaesuguchi Building,
VACHINOKOU 16-11,2
OINDIA
2-1 , Yaesu 2 -Chome, Chuo -ku,
Tokyo, Japan.
Lakshmi Bhavan (IV Floor) SERVICES LIMITED 609 Mount Road , Madras 600006 India . Walker House. 87 Queen Victoria Street London EC4V 4AP. United Kingdom PUNJAB ANAND BATTERIES LTD .
YACHIYO KOUKICO ., LTD .
-Chome, Sumiyoshi, Koto -ku,
Tokyo 104, Japan.
NIPPON AUTOMATIC FINE MACHINERY CO ., LTD . No. 887 Kamiyabe-Cho,Totsuka -ku.
BANGLADESH
end
BENGAL CARBIDE LTD.
on
Amin Court (1st Floor) 62/63 Motijheel CommercialArea
INDO NATIONAL LTD .
A - 9 & 10 Industrial Estate ,
S.A.S. Nagar, Mohali, District : Ropar, Punjab 160051 India .
MIDLAND INTERNATIONAL TRADE
JERMAN
TOSHIBA ANAND BATTERIES LTD .
C. MELCHERS & CO. Schlachte 39/40 2800 Bremen 1
27-15,3-Cho,Chikko Shinmachi,Sakai-Shi. • SRILANGKA
XXXVI/ 1544 Mahatma Gandhi Road
West Germany
Osaka, Japan.
Ernakulam , Cochin , 682011, India .
Yokohama, Japan.
GP.O. BOX 3061,Dhaka- 2, Bangladesh. NAGAI CHEMICAL IND. CO., LTD .
COLOMBO MACHINERY & EQUIPMENT COMPANY
NIPPON KODOSHI PAPER CO ., LTD. 648. Mirooka Kami, Harunocho , Agawagun Kochi, Japan .
• AUSTRALIA
ELEPHANT LITE CORPORATION UMITED
ELECTROLYTIC ZINC COMPANY OF AUSTRALASIA LIMITED ,
Jakarta . Tel. 654804 - 657518 .
GPO BOX 856 K 390 Lonsdale Street, Melbourne, Australia 3001.
JOHS RIECKERMANN
P.O. BOX 1224 TOYO SODA MANUFACTURING CO .,LTD . 75/7 Ward Place, Colombo 7. SriLanka .
Toso Building 7-7, 1 -Chome, Akasaka, Minato -ku,
HERBERT A.H. BEHRENS (GMBH & CO ) Hamburg . West Germany. Sole Agent: PT. JERMINDO UTAMA,
48. Steuart Place, Colombo 3, Sri Lanka.
OPAKISTAN
Moenckeberg Strasse 19 2 Hamburg 1
West Germany
Tokyo , Japan TOHO KINZOKU KOGYO CO., LTD . 4-36-5 . Matsushima, Edogawa-ku, Tokyo, Japan
KOHINOOR BATTERY MANUFACTURERS LTD . Tibet Centre, Ma Jinnah Road Karachi- 3, Pakistan .
• AMERIKA SERIKAT K.D. FEDDERSEN & CO. BRIGHT STAR INDUSTRIES 600 Getty Avenue , P.O. BOX 1909
Ost. - West - Strasse 70 D2000 Hamburg 11 West Germany
Clifton, New Jersey 07015 - 1909, U.S.A. P.L. THOMAS PAPER CO., INC . 393 Seventh Avenue , New York ,
an 1998
N.Y. 10001, U.S.A.
SWISS SACINTER
Avenue De La Gare 17, CH - 1003 - Lausanne , Switzerland
WONDER CORPORATION OF AMERICA
• SPANYOL
22, Elizabeth Street, Box 5070 , Norwalk , Conn . 06856 , U.S.A.
VV INTERNATIONAL , S.A. Viladomat, 321.20 - Barcelona 29
Espana
CANADA COMINCO LTD . Suite 1700 , 120 Adelaide St. W. Toronto , Ont. Canada, M5H ITI .
• GABON ( AFRIKA ) COMILOG COMPAGNIE MINIERE DE L'OGOOUE
Moanda, Republic of Gabon .
Dirgahayu GOLONGAN KARYA X X
SH cu. heriena mardius JI . Pembina 40
Telp : 883203-881605
JAKARTA .
Setiap detik kami menimba pengalaman . KAMI DAPAT MELAKSANAKAN PENERBITAN BUKU -BUKU DAN
MAJALAH -MAJALAH
OOOOOOOOOORDIOLOG
Beberapa Pengurus DPD TINGKAT II
GOLONGAN KARYA QOCOS
Seluruh Indonesia
255
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT II GOLONGAN KARYA KABUPATEN ACEH TIMUR MASA BHAKTI 1984 - 1989 HAJI SAID ALWI 1.
KETUA
2.
WAKIL KETUA
3.
WAKIL KETUA
4.
:
A. MUNAR JUSUF, BA
:
HAJJAH TGK . MARIANI ALMUJAHID .
SEKRETARIS
:
DRS . NURDIN A.R.
5.
WAKIL SEKRETARIS
:
TEUKU ISMAIL
WAKIL SEKRETARIS
:
M. NOOR ISMAN SALEH , BA
6.
BENDAHARA
:
ABDUSSALAM
7.
WAKIL BENDAHARA
:
MAWARDI M. AMIN .
8.
WAKIL BENDAHARA
:
ABDULLAH HUSIN
9.
DRS . ILYAS WAN DIMAN . SAID USMAN MAHMUD ABDULLAH
:
10.
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU , ORGANI SASI , KEANGGOTAAN DAN KADERISASI.
11.
BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS -KURSUS , PE
12.
NERANGAN , PENERBITAN DAN MASS MEDIA BAGIAN PEMUDA, TENAGA KERJA DAN
:
MAKMUN ALMUJAHID , BA CUT SURYA BACHRUM
:
M. DJAMIL JUSUF . WANITA.
13.
SOEBOEKI HAJI T. SAID ABDULLAH
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN WIRASWASTA .
14.
BAGIAN
KEROKHANIAN , CENDEKIAWAN ,
DRS. AZHAR ZAKARIA IR . RADIAN HASBI.
:
SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYA. RAKAT.
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA DAERAH TK. II ACEH BARAT 1984 – 1989 1.
KETUA
:
T. BUSTAMI .
:
SAID HASYIM MAHMUD
2.
WAKIL KETUA
3.
WAKIL KETUA
: MOHD . RASYID.
4.
SEKRETARIS
:
RIDWAN NYAK BEN , BA.
5.
WAKIL SEKRETARIS
:
ANWAR UMAR , BA.
6.
WAKIL SEKRETARIS
: MOHD . THAIB YUSUF, BA.
7.
BENDAHARA
:
SUHAIMI NOORMAN CH .
8.
WAKIL BENDAHARA
:
NYAK AGUS , BA .
WAKIL BENDAHARA
:
ADNAN HS .
10 .
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU , ORGANI SASI ,
11 .
KEANGGOTAAN
DAN
BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS-KURSUS, PE NERANGAN , PENERBITAN DAN MASS MEDIA
12.
BAGIAN
PEMUDA ,
TENAGA
KERJA
DAN
:
- CHAIRUMAN , BA - AFFAN ALI .
T. HASYIMI UBIT
BAGIAN TANI , NELAYAN , KOPERASI DAN T. RAJA SALIHIN . - T. AMIRUDDIN TUSBA
WIRASWASTA . 14.
T. CUT RACHMAN
- NY . CUT MERAHANI
WANITA . 13 .
Drs . M. AMIN
KADERISASI .
BAGIAN
KEROKHANIAN ,
CENDEKIAWAN ,
SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYA
TGK. BUCHARI MS. T. IBRAHIM
RAKAT.
256
SUSUNAN DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA
TINGKAT II SIMALUNGUN MASA BHAKTI 1984 – 1989
1.
:
KETUA
R.T.
DAMANIK
:: B. PANGGABEAN BA
2. WAKIL KETUA 3.
WAKIL KETUA
: TUGIMAN SUPRAPTO BSC
4.
SEKRETARIS
: S.T. HASIBUAN SH
5.
WAKIL SEKRETARIS
:
6.
WAKIL SEKRETARIS
: ALPENSIUS SARAGIH
7.
BENDAHARA
:
KRISMAN SINAGA SH
8. WAKIL BENDARA
:
NELSON GINTING
9.
BAGIAN
PEMENANGAN
DRS. SALMON SINAGA
PEMI
LU, ORGANISASI KEANGGOTA 1. JANSEN SIPAYUNG SMH
AN DAN KADERISASI .
2. MUHAMMAD BBA
10. BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS
KURSUS, PENERANGAN ,
PE
NERBITAN /MAS MADIA
11. BAGIAN PEMUDA,
::
1. NY. NURLIAH SARAGIH BA 2. ADENAN NUR
:
1. DRS. DESTARI SIMORANGKIR 2. NY . MULYANI SUTIKNO
:
1. W.S. MANIHURUK 2. TK . ANWAR
TENAGA
KERJA DAN WANITA
12. BAGIAN TANI , NELAYAN , KO PERASI DAN WIRASWASTA .
13. BAGIAN KEROHANIAN, CENDI KIAWAN SENI
BUDAYA DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT.
.
1. DR. S.M. SIAHAAN MA 2. MUCHCIN PULUNGAN BA
257
DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DPD GOLKAR TK. II KABUPATEN TAPANULI UTARA MASA BHAKTI 1984 - 1989.
1.
KETUA
: W. K. SIHOMBING
2.
WAKIL KETUA
: Drs. M. MANURUNG
3. WAKIL KETUA
: W.T. SIMATUPANG
4.
SEKRETARIS
: EBSAN SINAGA
5.
WAKIL SEKRETARIS
: Drs: L.P. SITANGGANG
6. WAKIL SEKRETARIS
: TORANG LUMBANTOBING
7.
BENDAHARA
:
8.
WAKIL BENDARA
: M.A. LUMBANTOBING
9. BAGIAN
:
FIRMAN SIANTURI
PEMENANGAN PEMI.
LU, ORGANISASI KEANGGOTA AN DAN KADERISASI.
:
:
1. GAYUS SIAGIAN 2. NY . A. S. P. GULTOM
10. BAGIAN PENDIDIKAN,, KURSUS KURSUS , PENERANGAN;
PE
: 1. JUSUF SIHOMBING
NERBITAN /MAS MADIA
2. MARTUA BANJARNAHOR 11. BAGIAN PEMUDA , KERJA DAN WANITA
TENAGA
: 1. Drs. P. MANURUNG
2. Ny . M. SIAGIAN 12. BAGIAN TANI , NELAYAN , KO PERASI DAN WIRASWASTA .
:
1. Ir . T.P. HUTAPEA
2. J.B. SIMBOLON 13. BAGIAN KEROHANIAN , CENDI KIAWAN
SENI
BUDAYA
DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT.
258
:
1. Pd . B. PURBA MTH 2. MANOGARI TAMBUNAN BA .
ANGGOTA DPD GOLKAR TINGKAT II AGAM , MASA BHAKTI 1984 – 1989. 1.
KETUA
:
M. TH . DT . PENGHULU BASA .
2.
WAKIL KETUA
: H. CHAYAR HAMZAH
3.
WAKIL KETUA
: Drs.KOMARUDDIN
4.
SEKRETARIS
:
5.
WAKIL SEKRETARIS
: Moh . FARIED SULTHANI.
6.
BENDAHARA
: Drs. LUKMAN GINDO
7.
WAKIL BENDAHARA
: Ny . ZAINURMI ZEN SH.
8.
BAGIAN PEMENANG PEMILU , ORGANISASI,
Drs. NAFRIADI HAMDI
:
1. Drs. AMRAN ZAI . 2. Drs. DUSAIR RASYID
KEANGGOTAAN DAN KADERISASI.
9. 10.
BAGIAN PENDIDIKAN ,
KURSUS - KURSUS,
.
:
PENERANGAN , PENERBITAN & MASS MEDIA. BAGIAN PEMUDA , TENAGA KERJA DAN
1. A.K. DT. PALITO KAYO . 2. BAHARUDDIN ARSYAD .
:
1 ; JASRI IDRIS SMHk . 2. Ny. Ir. RISDA YULITA HAMMIEN .
WANITA
11.
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN WIRASWASTA .
12.
:
1. ADNAN SUTAN SAMIK .
;
2. ERMAN DT . RANGKAYO BASA.
:
1. AWISKARNI HUSIN . 2. D AMRAH BA .
BAGIAN KEROHANIAN , CENDEKIAWAN , SE NI BUDAYA RAKAT.
DAN
PENGABDIAN MASYA
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT II
GOLONGAN KARYA KABUPATEN PERSISIR SELATAN MASA BHAKTI 1984 - 1989.
1.
KETUA
:
dr . SYAHRIL SANI
2.
WAKIL KETUA
I
:
NURSYID ALAMSAH DT. TAB MAYO
3.
WAKIL KETUA
II
:
A. RUSYID AMRA
4.
SEKRETARIS
i dr. M. YATIM HAMZAH
5.
WAKIL SEKRETARIS
:
RINALDO S.H.
6.
BENDAHARA
:
Drs . YOESOEF RAHIM
7.
WAKIL BENDAHARA
:
HASAN BASRI
8.
BAGIAN PEMENANG PEMILU , ORGANISASI,
:
KEANGGOTAAN DAN KADERISASI.
9. 10.
BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS - KURSUS , PENERANGAN , PENERBITAN & MASS MEDIA . BAGIAN PEMUDA , TENAGA KERJA DAN
:
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN
:
WIRASWASTA .
12.
1. Drs. JANAWIR
2. SYAHLOL SA , BA 1. ZAINAL BASRI, BA
WANITA
11.
1 ; HATTA JNUN , BA 2. ROSMAN FIKRI
2. MUSNI UDIN 1. JAHIDIN 2. SAIDAL MASFIUDIN
BAGIAN KEROHANIAN , CENDEKIAWAN , SE. NI
BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYA .
RAKAT.
:
1. ANTONINAS RAMLI, BA 2. ZULHAIDAR DINAR , BA
259
SUSUNAN DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT II LAHAT MASA BHAKTI 1984 – 1989 :
LAHMUDIN . BA .
:
H. MAHYUDIN BINU
:
A. NAM BASTARI.
SEKRETARIS
:
RAMLI TAMPIN . BA
WAKIL SEKRETARIS
:
UMAR RASIDY , BA
WAKIL SEKRETARIS
:
S UY A N T 0 N 0
BENDAHARA
:
MUKTI KASIM . BA .
WAKIL BENDAHARA
:
Ny . SUHAIRIAH USMAN
KETUA
1.
WAKIL KETUA WAKIL KETUA 2.
3.
HAIRULLAH SAIBUNA .
WAKIL BENDAHARA
BAGIAN
4.
SASI
5.
PEMENANGAN PEMILU , ORGANI
KEANGGOTAAN
DAN
KADERISASI.
MARZUKI DJAMAHIR
:
BUSTANUDIN ALPIAN ROSANI
BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS-KURUS PE RANGAN , PENERTIBAN DAN MASSA MEDIA .
:
M. JABAR .
6.
BAGIAN PEMUDA, TENAGA KERJA DAN HUSEN SEHAT, BA Ny . DEWI HUSNI BAHAR
WANITA .
7.
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI, DAN Ir . M. SAID
:
WIRASWASTA . 8.
Ir . MARGANI EFENDI AMASIN . BA - Dr. ALI MUCHTAR
BAGIAN KEROHANIAN , CENDEKIAWAN , SE NI
BUDAYA
DAN
PENGABDIAN MASYA
:
RAKAT .
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT II MUARA ENIM MASA BHAKTI 1984 – 1989 .
1.
KETUA
:
M. DAHLAN
2.
WAKIL KETUA
!
Dr. MUSTOFA THOYIB .
3.
WAKIL KETUA
4.
SEKRETARIS
5.
WAKIL SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS
:
IBRAHIM WIJAYA
6.
BENDAHARA
:
ASRARUDDIN , BA .
7.
8.
WAKIL BENDAHARA
:
HI . HAYAT AMIN .
9.
WAKIL BENDAHARA
: SOENARDY . M.S. RASYID
:
: Drs. UMARHAN .
: Ny . SURATMI SAMINO . 1. M. RODHY AS .
:
10 .
BAGIAN PEMENANG PEMILU , ORGANISASI , KEANGGOTAAN DAN KADERISASI.
KURSUS - KURSUS ,
11.
BAGIAN PENDIDIKAN ,
12.
PENERANGAN , PENERBITAN & MASS MEDIA . BAGIAN PEMUDA , TENAGA KERJA DAN
2. 1. 2. : 1. 2.
:
HABIBULLAH , BA M. NURDIN MASIR, BA . HARUN SYAIR, BA . Ny. ROMLAH FURDAUS HN , BA .
WANITA 13 .
BAGIAN TANI , NELAYAN , KOPERASI DAN
14.
BAGIAN KEROHANIAN , CENDEKIAWAN , SE
:
1. MADANI KAILANI. 2. IBRAHIM MAHBOR .
WIRASWASTA .
NI
BUDAYA
RAKAT.
260
DAN
PENGABDIAN MASYA
:
1. M. RASYID GALIB
: 2. Ny . KARTINA TOYIB .
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN
DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT II BELITUNG MASA BHAKTI 1984 – 1989
1.
KETUA
:
2.
WAKIL KETUA
: A. LATIEF DJALIL B.A.
3. WAKIL KETUA
ARIFIN PA'IE
4. SEKRETARIS
: R.M. DANIAL : MUHAMMAD MUHSIN B.A.
5. WAKIL SEKRETARIS
: ISHAK ZAINUDDIN BSC
6. WAKIL SEKRETARIS
: A. RANI SYAHABUDDIN
7. BENDAHARA
: D. B. M. SIHOTANG
8. WAKIL BENDARA
: A. MALIK LATIEF.
9.
WAKIL BENDAHARA
: SURJADI SUDJAK B.E.
10. BAGIAN PEMENANGAN PEMI LU, ORGANISASI KEANGGOTA AN DAN KADERISASI.
1.
:
MAHDANI NIRAM
2. MURSALI
11.
BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS
KURSUS, PENERANGAN ,
PE
NERBITAN /MAS MADIA
:
1.
M. NATSIRA.B .
2. MUSTANI ADJIN 12. BAGIAN PEMUDA , KERJA DAN WANITA
TENAGA
: 1. ISWARIN YUSUF SAID 2. NY. SUNDARI HUSNI
13. BAGIAN TANI, NELAYAN , KO PERASI DAN WIRASWASTA .
: 1, K.A.M. DJAMIL RAZAK 2. SO EMARSON O.
14. BAGIAN KEROHANIAN , CENDI KIAWAN SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYARAKAT .
:
1. 2.
DRS . AZIZ N.S. THALIB SYARIF .
261
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT II BENGKULU MASA BHAKTI 1984 – 1989 H. ABDUL SYUKUR .
1.
KETUA
:
2. 3.
WAKIL KETUA WAKIL KETUA
: M. AMLI, BA. :
NARDI SYAMSIDI.
4. 5.
SEKRETARIS WAKL SEKRETARIS
:
BACHRUNSYAH .
6. 7.
WAKIL SEKRETARIS BENDAHARA
: TARMIZI SYAM , BA. :
IR . ZAINAL ARIFIN .
8. 9.
WAKIL BENDAHARA WAKIL BENDAHARA
:
Z. ARIFIN JAMIL. A. MU'IN BURHANY .
10.
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU , ORGANISA
:
1. GULAM ACHMAD 2. ARIFIN KOBRI.
11.
SI, KEANGGOTAAN DAN KADERISASI. BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS-KURSUS PE
:
: DRS. MULYONO TOHIRIN .
1. HALMI MUSTAKIM , BA . 2. ADI SOENARYO .
NERANGAN , PENERBITAN DAN MASS MEDIA 12.
BAGIAN PEMUDA, TENAGA KERJA DAN
1. Z. ARIFIN, SmHk.
:
WANITA
13.
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN
2. NY . UMI ZAHARA 1. ZALANI KADIR . 2. DRS. MUSLIM NURIB .
:
WIRASWASTA
14.
BAGIAN KEROKHANIAN , CENDEKIAWAN SE NI BUDAYA RAKAT.
1. H.M. RUSLI, BA.
:
DAN PENGABDIAN MASY A
2. NY . PARTLA RANI.
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA
TINGKAT II LAMPUNG UTARA MASA BHAKTI 1984 – 1989 1.
KETUA
:
BASYAR DJANUM
2.
WAKIL KETUA
:
Y. SUMARMO
3.
WAKIL KETUA
:
R. GUNAWAN MEGA
4.
SEKRETARIS
:
SUNARTO
5.
WAKIL SEKRETARIS
:
NASRUL WATON BA.
6.
WAKIL SEKRETARIS
:
S. BANDI K.
7.
BENDAHARA
;
PAISOL DJAUSAL
8.
WAKIL BENDAHARA
: ZULKIPLI DT . RAJA LENGGANG .
9.
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU , ORGANISASI, : 1. RASYID YASID
2. MS . A. RANI. 1
KEANGGOTAAN DAN KADERISASI.
10.
BAGIAN
11.
PENERANGAN , PENERBITAN & MASS MEDIA . BAGIAN PEMUDA , TENAGA KERJA DAN
PENDIDIKAN ,
KURSUS - KURSUS ,
1. RUSTAM RASYAD : 2. D. DJASLAN . : 1. TAMRIN MANAP Bc Hk .
WANITA
2. Ny. ZUBAIDAH HAMBALI
12. BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN WIRASWASTA .
1. HI. SALEH SULAIMAN
:
2. Ny . AMANAH MUSAWIR . 13.
BAGIAN KEROHANIAN , CENDEKIAWAN , SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYARAKAT.
262
:
1. Drs. RIDHO DINATA 2. A. SYUKURSYAH .
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH
GOLONGAN KARYA DAERAH TINGKAT - II JAKARTA UTARA MASA BHAKTI 1984 - 1989 -
Drs. SAPRAWI
1. KETUA
:
2.
: A. RAHMAN , S.H.
WAKIL KETUA
3. WAKIL KETUA
: H. HASAN TURWAEDI
4. SEKRETARIS
: Drs. H.K. ABDUL KADIR
5. WAKIL SEKRETARIS
:
6. WAKIL SEKRETARIS
: ANDI AZIZ B.A.
7. BENDAHARA
: Ir. H. SYAFRIL
8. WAKIL BENDAHARA
: Drs. S.J. SAGINO
9. WAKIL BENDAHARA
:
10. BAGIAN
PEMENANGAN
MIA MULYAWATI
HANOCK OLEY
PEMI
LU, ORGANISASI, KEANGGOTA
: Ng. HADISUMOARTO
AN DAN KADERISASI
ANAS DJABIR
11. BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS KURSUS, PENERANGAN DAN : Drs. H. LAODE SIDIK
MASS MEDIA .
M. OMON
12. BAGIAN
PEMUDA ,
HARU PANCAHYONO
TENAGA
KERJA DAN WANITA
: LAODE DJENI HASMAR NY. HARI K. WANGKE
13. BAGIAN TANI. NELAYAN , KO PERASI DAN WIRASWASTA .
: WM. MANURUNG A. HANAFI
14. BAGIAN KEROKHANIAN , CEN
DEKIAWAN , SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYARAKAT .
: UST. A. MANAN HI, NY . LIES IBRAHIM
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH
GOLONGAN KARYA DAERAH TINGKAT - II JAKARTA SELATAN MASA BHAKTI 1984 - 1989
:
H. A. SAHLAN
2. WAKIL KETUA
:
H.A.. ANIS ERAWAN
3. WAKIL KETUA
:
A. GANI USMAN
1.
KETUA
4.
SEKRETARIS
: DRS. RACHMAT H.S '
5.
WAKIL SEKRETARIS
:
6.
WAKIL SEKRETARIS
: RUHUT SITOMPUL . S.H.
7.
BENDAHARA
: DRS. HANS SOEHARDO
8.
WAKIL BENDAHARA
: H. AZHAR MUHAMAD
9. WAKIL BENDAHARA
10.
BAGIAN
PEMENANGAN
THAMRIN
B. Sc.
:
SAKUNTALA DEWI
:
- ROBBY TUKIDJO
PEMI
LU , ORGANISASI, KEANGGOTA AN DAN KADERISASI
- MARDI
11. BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS KURSUS, PENERANGAN DAN MASS MEDIA .
12. BAGIAN
PEMUDA,
-
:
BALKAN KAOLALE B. SC . - BARIYUN
TENAGA
KERJA DAN WANITA 13. BAGIAN TANI. NELAYAN , KO PERASI DAN WIRASWASTA .
:
- AGUS WALUYO - DRA . MARYATI SAHAT HUTAPEA - ANANSYAH
14. BAGIAN KEROKHANIAN , CEN
DEKIAWAN , SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYARAKAT.
DRS . H. MIRWAN BATUBARA
– PRASETYO DJOKO SASONGKO.
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH
GOLONGAN KARYA TINGKAT – II JAKARTA TIMUR MASA BHAKTI 1984 - 1989
1.
: DRS. H.D. MOERDJANI
KETUA
: DRS . H. PRANOTO NATAWINANGSA SH 2. WAKIL KETUA
: DJAMBỊ MT, BA
3. WAKIL KETUA
: YUNUS CHAIDIR
4. SEKRETARIS
BSc.
5. WAKIL SEKRETARIS
: HUMISAR SARAGIH
6. WAKIL SEKRETARIS
: DRS. DELLY INDRIATIKA,
7. BENDAHARA
: IR. HARIS
8. WAKIL BENDARA
: IR. RAFLI
9. WAKIL BENDAHARA
: MUSTADJAB
10.
BAGIAN
PEMENANGAN
PEMI
LU, ORGANISASI KEANGGOTA AN DAN KADERISASI .
:
- H. MUHAMADONG BA - ANTHONY LEGI
11. BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS KURSUS , PENERANGAN , PE NÉRBITAN /MAS MADIA
SUDALMO
:
- SYARKAWI BA -
12. BAGIAN PEMUDA, KERJA DAN WANITA
TENAGA
: - SYAHRIL SIREGAR BSc -
- NY . D.I. YASIN
13. BAGIAN TANI, NELAYAN , KO PERASI DAN WIRASWASTA .
- H. AS. LOLO - TUBAGUS ORI BUCHORI .
-
14.
BAGIAN KEROHANIAN , CENDI KIAWAN SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYARAKAT .
- H. WADUD MUCTAR -
- DR. SONNY L. TOBING -
1
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH
GOLONGAN KARYA DAERAH TINGKAT - II JAKARTA BARAT MASA BHAKTI 1984 – 1989
1. KETUA
: SA AMIN
2. WAKIL KETUA
: H. Drs. ZAENUDDIN
3. WAKIL KETUA 4. SEKRETARIS
: M.U. DJAYANTO : AMIN DJAYASAPUTRA
5. WAKIL SEKRETARIS
: H. DASMAT NASRUN NADJIB
6. WAKIL SEKRETARIS
: Drs. WAWAN GUNAWAN
7.
BENDAHARA
:: H. Drs. MUSA ABDULLAH
8.
WAKIL BENDAHARA
: Ny. ERNAWATI SUGONDO
: SALIM NATAMIHARDJA
9. WAKIL BENDAHARA
10.
BAGIAN
PEMENANGAN
PEMI
LU, ORGANISASI, KEANGGOTA AN DAN KADERISASI
ALUNG DJAHARUN BA
:
- KUSNADI MUCHLIS SH
11. BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS KURSUS,
PENERANGAN
DAN
MASS MEDIA.
:
- MACHSUS PANAY PURBOWATY Nn. SRI WULAN -
12.
BAGIAN
PEMUDA ,
TENAGA
KERJA DAN WANITA
HASYANI SHANORA
: -
13.
BAGIAN TANI . NELAYAN , KO PERASI DAN WIRASWASTA .
:
H. Ny. USMAN EFFENDY APAN
GH. FERDINAN SIMANDJUNTAK - M. NURHADI KARIS
14. BAGIAN KEROKHANIAN , CEN DEKIAWAN , SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYARAKAT.
- H. Ny. SYARIFAH ALAWIYAH - Drs. SOFWATUL ANAM
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH
GOLONGAN KARYA DAERAH TINGKAT - II JAKARTA PUSAT MASA BHAKTI 1984 – 1989 -
1.
KETUA
:
2.
WAKIL KETUA
: HASANUDIN ANIS
3.
WAKIL KETUA
: NOOR AZIZ TONDA , B.A.
M. SYAMSUL BACHRI
4. SEKRETARIS
: DRS. H. N. E. DAULAY
5. WAKIL SEKRETARIS
: DRS. POEDJI RAHARDJO
6. WAKIL SEKRETARIS
:
7.
BENDAHARA
BAMBANG PRAHONO
: SUYA NT0N0 IR. MARULI TUA SIMARMATA
8. WAKIL BENDAHARA
.
9. WAKIL BENDAHARA
:
NN . NILAM MILANI
:
1. BENNY SUMEDAR AMAR 2. A. WILMAN PARDEDE
:
1. DRS. ANHAR SUDIBYO
10. BAGIAN
PEMENANGAN
PEMI
LU, ORGANISASI, KEANGGOTA AN DAN KADERISASI
11. BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS KURSUS,
PENERANGAN
DAN
MASS MEDIA .
:
2. UNGGUL BUDI SAMBODO . Bk . Te 12.
BAGIAN
PEMUDA ,
TENAGA
KERJA DAN WANITA
:
1. AZIS HALIM 2. NY . RASYIDI SOMAD .
13. BAGIAN TANI. NELAYAN , KO PERASI DAN WIRASWASTA .
:
1. DADI DJAJA 2. SJAFEI PASARIBU
:
1. DRS. H. ACHMAD M.H.
14. BAGIAN KEROKHANIAN , CEN DEKIAWAN , SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYARAKAT .
2. LAWRENCE TP. SIBURIAN , SH
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT II BOUL TOLOTOLI MASA BHAKTI 1984 – 1989. -
:
Drs . M.K. DAENG SLASA
;
AHMAD DJUNAID
WAKIL KETUA
:
MOH . SIRADJUDDIN BA.
SEKRETARIS
:
DRS . M.A. MANGKONA
4.
5.
WAKIL SEKRETARIS
:
A.M. KAIMUN BA
6.
7.
WAKIL SEKRETARIS BENDAHARA
8.
WAKL BENDAHARA
: H. MAHMUD AHMAD
9.
WAKIL BENDAHARA
:
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU , ORGANI-
:
1.
KETUA
2.
WAKL KETUA
3.
10.
SASI
11.
12.
: BATJO MALIDJE SmH :
KEANGGOTAAN
DAN
M. ANWAR BANTLAN
M.H. BANDI LARIGAU SAMAD SH MAHMUD TURUNGKU
KADERISASI.
BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS-KURSUS PE- ::
NERANGAN , PENERBITAN DAN MASS MEDIA
Drs. IMRAN MARHUM E T. ISOL
BAGIAN
- H. MOHAMMAD SYARIEF TSABIT
PEMUDA ,
TENGA
KERJA
DAN
Ny. SAIDAH LAMAMING BA . WANITA .
13.
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN
14.
: WIRASWASTA . BAGIAN KEROCHANIAN , CENDEKIAWAN SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYA
ABDUL HAMID DAENG PAREBBA
RAKAT.
ARNOLD SEMEN BSC
Drs. ALI TAWIL - SYAMSUDDIN BUHANG BSC -
KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TK . II POSO MASA BHAKTI 1984-1989 1.
KETUA
: AREIF PATANGA . SH
2. 3.
WAKIL KETUA WAKIL KETUA
: Ds. H.G. POSUNDU . : L. TAMBOTO .
4.
SEKRETARIS
: RENIUS TOSIMA , BA
5.
WAKIL SEKRETARIS
:
6.
WAKIL SEKRETARIS BENDAHARA
: Drs. ABDUL MALIK SYAHADAT ( BEPEDA ) :
Drs. R. LATJUBA.
WAKIL BENDAHARA WAKIL BENDAHARA
:
PAUL RANTELANGI.
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU, ORGANI SASI KEANGGOTAAN DAN KADERISASI . BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS-KURSUS PE
:
7. 8.
9. 10 .
11.
NERANGAN , PENERBITAN DAN MASS MEDIA 12. BAGIAN PEMUDA, TENGA KERJA DAN
Drs. J. SOWOLINO .
: AWAD ALAMRIE , SH .
b . CHRISTIAN RONGKO , SH . ( SOSPOL ).
: 1. Drs. B.KABO ( KIP ) :
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN
:
KEROCHANIAN , CENDEKIAWAN BAGIAN SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN , MASYA RAKAT.
a. Drs. M. PANJILI b . KAREL LUMANGA .
WIRASWASTA .
14.
2. B.M. RENGGA . a. ABD. MANAN ASIDI.
b . Dra. Ny. P. LABIRO - NTAOLA.
WANITA .
13.
a. Drs. H. ABD . KARIM
:
1. Drs. AKRAM KAMARUDDIN b . J. BAGAU. Sm Th .
DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DPD GOLKAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG MASA BHAKTI 1984 - 1988 . 1.
KETUA
: OMO RACHMAT
2.
WAKIL KETUA I
:
3. 4.
WAKIL KETUA SEKRETARIS
5. 6.
WAKL SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS
7. 8. 9.
01.
II
E. SOEPARMAN
: Drs. BAMBANG SANTOSO :
SAMBAS
II
: S. SUTANDI, BA : NY . EUID R. KASMUDI A, SH .
BENDAHARA WAKIL BENDAHARA
1
:
H. GAOS FATHONI
WAKIL BENDAHARA
II
: :
NY . TUTI MUSTARAM . 1. AMANG SULAEMAN
:
2. A. SUHARTA DJAJARAHARDJA , BSc. 1. INAN SUHARI, BA .
I
: ANANG SURYANA, BA
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU, ORGANISA SI, KEANGGOTAAN DAN KADERISASI.
11.
BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS-KURSUS PE NERANGAN , PENERBITAN DAN MASS MEDLA
12.
BAGIAN PEMUDA, TENAGA KERJA DAN
2. ALI BADJRI.
:
1. DACHLAN SULAEMAN , BSc . 2. NY . K. SUKAESIH RAKHNADI.
:
1. ANTON MASTIA 2. DUDI SUTIDJA .
:
1. H. E. KOSASIH . 2. EDI SUWANDI, SH .
WANITA
13.
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN WIRASWASTA
14.
BAGIAN KEROKHANIAN , CENDEKIAWAN SE
.
NI BUDAYA DAN PENGABDLAN MASYA RAKAT.
SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGURUS DPD GOLKAR KABUPATEN DT. II GARUT MASA BHAKTI 1984 - 1989. KETUA
: SUWARNA : Drs . MOCH . SALEH
WAKIL KETUA WAKIL KETUA
: DRS. H. DJAJAN ABDUL MANAF.
SEKRETARIS
: 0. KOENDRAT.
WAKIL SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS
: UNDANG SUGIATNA . : HERU SUSANTO . SMHK . : IMING MOCH . ABAS BEE.
BENDAHARA
1.
WAKIL BENDAHARA
:
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU , ORGANI
:
SASI 2.
3.
KEANGGOTAAN
DAN
KADERISASI.
BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS-KURSUS PE NERANGAN , PENERBITAN DAN MASS MEDIA
:
BAGIAN PEMUDA , TENGA KERJA DAN
:
NY . IETJE ABDURACHIM . - R. HASAN SOMANTRI M. IYOS M. ACHDIJAT.
MAMAN DHANIE . SH . DRA . NY . ATIK LAPLAN . AD RACHMAT ALAMSYAH .
WANITA .
4.
BAGLAN TANI, NELAYAN, KOPERASI DAN WIRASWASTA .
S.
BAGIAN
KEROCHANIAN, CENDEKIAWAN
SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYA
:
-
-
UBUN SYACHBUN . NANO SUBRATNO . SMHK . DRS. H. HASBULLAH DJAUHARI. ADANG SARKOTI.
RAKAT.
269
DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DPD GOLKAR KABUPATEN DATI II BEKASI MASA BHAKTI 1984 - 1989 .
1.
KETUA
: H.
RUSMIN
2. WAKIL KETUA
:
3. WAKIL KETUA
: H. FUDHOLI WIRADIREDJA , BA : T. ALAM SYAPARI, BA.
4.
SEKRETARIS
5. WAKIL SEKRETARIS 6.
WAKIL SEKRETARIS
7. BENDAHARA
H.M. ARSYAD BAEDOWI
: DAYAT HIDAYAT.
: HERMAN SUTISNA : DRS. LUKMAN ARIFIN
8.
WAKIL BENDAHARA
: DADANG SUKENDAR
9.
WAKIL BENDAHARA
:
10.
RUDI SUGIARTO , BA.
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU,
ORGANISASI, KEANGGOTAAN & KADERISASI
AGUS SYAMSURIZAL DA, BSc. - OTTO TALAHATU
11. BAGIAN PENDIDIKAN, KURSUS
KURSUS, PENERANGAN, PEMBE RITAAN DAN MASS MEDIA
- A. MURTADHO - NY . TATI RUSWARTATI SUPARTONO -
12. BAGIAN PEMUDA, TENAGA KER JA DAN WANITA
:
H H. D. M. ALIBASYAH. Bc. Hk. – NY. SUSMANI CHAETAMI.
13. BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPE RASI DAN WIRASWASTA
- RACHMAT BADJURI ACHMAD DAUD, Sm . Hk. -
14. BAGIAN KEROKHANIAN , CENDE KIAWAN , SENI BUDAYA DAN PE NGABDIAN MASYARAKAT
: DRS. RUDI KAIRUPAN H. ABDILLAH .
270
SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN SERANG MASA BHAKTI 1984 - 1989
1.
KETUA
: H. TB. SAPARUDDIN
WAKIL KETUA
:
DRS . H. ABIDIN EMOD
WAKIL KETUA
:
TB . EDDY MULYADI MS
SEKRETARIS
:
DRS . A. SYIHABUDIN SUCHARI
WAKIL SEKRETARIS
: ACHMAD SUDIRDJA
WAKIL SEKRETARIS
:
BENDAHARA
: MUSLIM JAMALUDDIN
WAKIL BENDAHARA
:
WAKIL BENDAHARA I.
NY. H. MUNIRAH NIAMAL RACHMAN
:
E. MULYA SYARIFE
:
1. DRS . H.M. RACHMATULLAH SIDIK 2. M. DJUNAEDI AS'AD
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU DAN OKK.
II .
B. ISCHAK SR
BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS
KURSUS, PENERANGAN , PEM BERITAAN DAN MASSA MEDIA.
: 1. A. HUMAEDI, BA 2. DRS. H. MOH . YUSUF
III .
PEMUDA, BAGIAN KERJA & WANITA
TENAGA
: 1. H. IYUS YUSUF SUPTANDRA , BBA 2. N. H. GOZIAH GOZALI
IV . BAGIAN TANI, NELAYAN , KO PERASI DAN WIRASWASTA .
:
1. SYARIEF HIDAYAT
2. H. UKON MOH SYAFEI
V.
BAGIAN KEROKHANIAN , CEN DIKIAWAN SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN
MASYARKAT.
:
1. H. FATHULLAH SYAM'UN 2. H. NAFI ABDULLAH .
271
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIAMIS MASA BHAKTI 1984 - 1989
MOCH . RASYIDI
1.
KETUA
:
2.
WAKIL KETUA
: JU'AN AHMAD BA : TOYO JAYAKUSUMAH
3. WAKIL KETUA 4.
: SAJOEKI
SEKRETARIS
5. WAKIL SEKRETARIS
: RASYID WIRASUDARYA
6. WAKIL SEKRETARIS
:
7. BENDAHARA
: ERLY SUKANDI
8. WAKIL BENDAHARA
:
9.
HIDAYAT WIBIKANA
E. KUSMANA
: DRS. SITI MUTIAH
WAKIL BENDAHARA
10. BAGIAN PEMENANGAN PEMILU DAN OKK .
:
- OTONG WANTOR - E. KUSNADI .
11. BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS KURSUS, PENERANGAN , PEM BERITAAN DAN MASSA MEDIA .
: - N. BUSTOMI BA DANA SUWARMANA -
12.
BAGIAN
PEMUDA ,
TENAGA - NY . PUPU MARPUAH
KERJA & WANITA
EMAN HENDARYAT
13. BAGIAN TANI, NELAYAN , KO PERASI DAN WIRASWASTA .
:
- IR . H. ABDUL ROHMAN -
- ERO PATIMAN
14. BAGIAN KEROKHANIAN , CEN DIKIAWAN SENI BUDAYA DAN MASYARKAT . PENGABDIAN
: - RAUF HIZAZ - ULE SULAEMAN BA
272
SUSUNAN DAN PERSONALIA DIPD GOLKAR KABUPATEN DT. II SUKABUMI MASA BHAKTI TAHUN 1984 - 1989
: H. ARDAWI SULAEMAN .
1.
KETUA
2.
WAKIL KETUA
:
3.
WAKIL KETUA
: MOCH ', GANDJAR . : MACHJAR ROESTANDI .
4. SEKRETARIS 5.
Drh. YONO ISKANDAR
: IR. ICHWANUDIN .
WAKIL SEKRETARIS
6. WAKIL SEKRETARIS
:
SOPANDI HARJASASMITA . M. SIGIT BA.
7.
BENDAHARA
:
8.
WAKIL BENDAHARA
: USMAN SUPARMAN
: H. SYAHBANDAR.
9. WAKIL BENDAHARA 10. BAGIAN PEMENANGAN PEMILU
- H. HASMY ROMLI SH . MUCHTAR KAMAL .
DAN OKK .
11. BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS KURSUS, PENERANGAN , PEM Drs. MOMO TRESNAWISESA .
BERITAAN DAN MASSA MEDIA.
RASID SYAF . 12.
BAGIAN
PEMUDA,
TENAGA
H. A. NANDI ABDULLAH DADI .
KERJA & WANITA
– Ny. ATIKAH SOEKADI . 13. BAGIAN TANI, NELAYAN, KO - RUSLI SUGANDI . - M. MADTA .
PERASI DAN WIRASWASTA.
14. BAGIAN KEROKHANIAN, CEN DIKIAWAN SENI BUDAYA DAN MASYARKAT . PENGABDIAN
:
- Drs. H. TAUFIK MANSUR . - Drs. ACHDIAT . -
273
DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DPD GOLKAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUNINGAN UNTUK
MASA BHAKTI 1984 - 1989 .
H.A. SANOESI.
KETUA
:
1. 2.
WAKIL KETUA
: SUKANDAR . AS . :
DRS. ARIFIN SETIAMIHARDJA .
!
A. DACHLAN .
5. WAKIL SEKRETARIS
:
URI SYAM , BA
6. WAKIL SEKRETARIS
3. WAKIL KETUA 4.
SEKRETARIS
7.
BENDAHARA
: SANUSI WIJAYA . B Sc. : DODO SUTJARDA , SH .
8.
WAKIL BENDAHARA
: NY . ANANG NANU .
WAKIL BENDAHARA
: MOMON ROCHMANA . BC . AN.
9.
10. BAGIAN PEMENANGAN PEMILU ALI SUHARLY .
:
DAN OKK .
- dr. TOTENG DJOHARI.
11. BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS KURSUS , PENERANGAN , PEM BERITAAN DAN MASSA MEDIA .
: UNUNG KUSWANTO . BA DRS . EDI KURNA EDI -
12.
PEMUDA , KERJA & WANITA
BAGIAN
TENAGA
- EDDY SUKARDI . AR . – NY . HERDILAH RUSMANA .
13. BAGIAN TANI , NELAYAN , KO MAMAN DURACHMAN . MOCH . KAMIL .
PERASI DAN WIRASWASTA .
14. BAGIAN KEROKHANIAN , CEN DIKIAWAN SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYARKAT .
: -
274
- SUTARDI . DRS. DIDING WACHYUDDIN .
SUSUNAN PENGURUS DPD GOLKAR KABUPATEN DATI II SUBANG PERIODE TAHUN 1984 – 1989 -
1.
PENGURUS HARIAN : 1.
KETUA
: KARA HUDAYA
2.
WAKIL KETUA
: DRS . E. KUSBINI .
3.
WAKIL KETUA
:
IDIT SUPARDI MADIANA .
4.
SEKRETARIS
:
ENDANG SUKARNA
: Drs. DHAMAS ISKANDARSYAH .
5. WAKIL SEKRETARIS
II .
6.
WAKIL SEKRETARIS
:
7.
BENDAHARA
: Drs. SOETEDJO
8.
WAKIL BENDAHARA
:
9.
WAKIL BENDAHARA
: ADANG KUSMANA. BC . An .
TATANG SONTANI .
IDIK SUARDI
KETUA -KETUA BAGIAN : ( a)
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU DAN OKK .
:
1. A. DJAFAR NASUTION 2. RINTO SAHALI .
(b ) BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS KURSUS, PENERANGAN , PEM BERITAAN DAN MASSA MEDIA.
:
1. IDI SUPARDI BA .
2. SUGENG PURNOMO. PEMUDA , (c). BAGIAN A KERJ & WANITA .
TENAGA :
1. ACHYAR SONTANA . BA
2. NY . MARIMAN .
(d ) . BAGIAN TANI , NELAYAN , KO PERASI DAN WIRASWASTA,
: 1. E. HARYANA. Bsc. 2. ARDI RUHIYAT.
(e )
BAGIAN KEROKHANIAN , CEN DIKIAWAN SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN
MASYARKAT.
1. UJANG SOBANDI. BA.
2. Ir , SUJANA WIRADIKU SUMAH
275
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LEBAK MASA BHAKTI 1984 – 1989
KETUA
: H. E. SUHAELI
II .
WAKIL KETUA
:
SUPARDI K.H. ACHMAD HAKIKI ATIM
III .
SEKRETARIS
:
SOLIH SUGANDA
1.
IV. WAKIL SEKRETARIS
: DADANG INDRADJAJA UJANG SULAEMAN AS
V.
BENDAHARA
:
H.M. SYAFEI
VI.
WAKIL BENDAHARA
:
EDI SUHAEDI NY . KARSIDI
:
EWEN SUTRISNA - M. DELLY S BA.
VII. KETUA-KETUA BAGIAN :
1
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU DAN OKK .
-
2.
BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS KURSUS, PENERANGAN , PEM BERITAAN DAN MASSA MEDIA .
: - MUNA EDIB - NY. TUTI SUSMIATI -
3.
4.
PEMUDA, KERJA & WANITA BAGIAN
TENAGA DRS. DEDI SUPARDI - NY. TITIN SRIYATIN
BAGIAN TANI, NELAYAN, KO PERASI DAN WIRASWASTA .
:
- IDONG AHDIYAT BSc. -
- H. CECEP RUHYANDIWIRA 5.
BAGIAN KEROKHANIAN , CEN DIKIAWAN SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYARKAT.
276
:
- M. FARID MUKIM - SUKANDI
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PEMIMPIN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT II KABUPATEN BOYOLALI MASA BHAKTI 1984 - 1989
: R. SUHARTONO
1.
KETUA
2.
WAKIL KETUA
:
3.
WAKIL KETUA
: Let. Kol. ( Purn ) MARWOTO:
4.
SEKRETARIS
:: ARIS MUNANDAR , BA.
5.
WAKIL SEKRETARIS
: Drs. SULISTIARSO
6.
BENDAHARA
:
7.
WAKIL BENDAHARA
: SARDJONO , HS.
8.
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU
:
DAN OKK .
DRS . SLAMET RAHAYU WIROSUPARTO .
Ir. S. HARNO PRIATMODO
Drs. SUKADI Ph .
:
- KOMARI . 9.
BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS
KURSUS, PENERANGAN , PEM BERITAAN DAN MASSA MEDIA.
- Ny. TH . SRI HASTUTI
:
DJOKO PRAMUDYO , BA. PEMUDA, 10. BAGIAN KERJA & WANITA
TENAGA
- Drs. SUKADI
– Ny . SUMIARSA. 11. BAGIAN TANI , NELAYAN, KO
SUTOPO, BSc.
PERASI DAN WIRASWASTA .
- SOEKARNO DS . -
12. BAGIAN KEROKHANIAN , CEN DIKIAWAN SENI BUDAYA DAN
PENGABDIAN
MASYARKAT .
: - H. SOFWAN AHMADI, BA. -
- Drs. DJOKO MURDIONO..
277
PENGURUS DPD GOLKAR TINGKAT II
MASA BHAKTI 1984 – 1989 BREBES
1.
KETUA
2.
WAKIL KETUA
: HAJI SOEDHARNO . : Drs. HAJI ROSYIDI
3.
WAKIL KETUA
: Drs. M. TOLCHA TACHRIR
4.
SEKRETARIS
:
SOERYO SOEPARTO .
5. WAKIL SEKRETARIS
:
R. SRI GOENADI.
6. BENDAHARA .
: SOBARI, BA .
7.
WAKIL BENDAHARA
8.
BAGIAN
PEMENANGAN
PEMI
::
NURIDIN MAWARDHI.
:
ROCHADI SW.
LU, ORGANISASI KEANGGOTA AN DAN KADERISASI .
9. BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS KURSUS , PENERANGAN ,
PE
: MUH. ARIFIN , BA.
NERBITAN /MAS MADIA
10.
BAGIAN PEMUDA , KERJA DAN WANITA
TENAGA
: ABDUL CHODIR, BA.
Ny. OETOYO . 11. BAGIAN TANI, NELAYAN , KO PERASI DAN WIRASWASTA .
: TADJUDDIN NOOR SUALI WACHUD
12.BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS PENERANGAN DAN MAS MEDIA
: HAJI ROCHIDIN KARSONO .
13. BAGIAN KEROHANIAN ,, CENDI KIAWAN
SENI
BUDAYA
DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT .
: Drs . SOENARDI.
Ny. UMAR CHOTOB.
278
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT II KABUPATEN KENDAL MASA BHAKTI 1984 – 1989
SOFIAN PURWOSUBROTO
1.
KETUA
:
2.
WAKIL KETUA
: SOETOYO KOESDI
3.
WAKIL KETUA
: NARBOEKO BCHK
4.
SEKRETARIS
: KAEROMA
: SYARIF SOESANTO BA.
5. WAKIL SEKRETARIS 6.
BENDAHARA
7. WAKIL BENDAHARA 8.
BAGIAN
BcHK
:
SOEDARISMAN
:
SRI PURNOMO RAHAYU .
:
PEMENANGAN
PEMI
LU , ORGANISASI KEANGGOTA AN DAN KADERISASI.
-
-
- SOHONO BA
- DRS. DJAPAR .
19. BAGIAN PENDIDIKAN, KURSUS KURSUS, PENERANGAN ,
PE
NERBITAN /MAS MADIA
:
- DRS . SOELEMAN
- DRG . RASNO SADJIMAN 10.
BAGIAN PEMUDA , KERJA DAN WANITA
TENAGA :
Drs. H. A. KARIM HUSAIN
- dr. INNA HERNAWATI
11. BAGIAN TANI, NELAYAN, KO PERASI DAN WIRASWASTA .
:
-- M. DUHLANI - AMIR MACHMUD
:
- DRS . AHMAR SARIFUDIN - T. NURHADI ROIS.
12. BAGIAN KEROHANIAN , CENDI KIAWAN
SENI
BUDAYA DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT.
279
SUSUNAN DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT II KARANGANYAR MASA BHAKTI 1984 – 1989 . 1.
KETUA
: SOEPRAPTO
2.
WAKIL KETUA
:
DRS. TJUK SUSILO
3.
WAKIL KETUA
:
SOEBROTO
4.
SEKRETARIS
:
SRI HARTONO
5.
WAKIL SEKRETARIS
:
SOEPARDJO BCHK
6.
BENDAHARA
:
SOEWARDJO
7.
WAKIL BENDAHARA
:
GUNADI WR.
8.
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU , ORGANISA . SI, KEANGGOTAAN DAN KADERISASI. BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS -KURUS, PE NERANGAN , PENERBITAN DAN MASS MEDIA
:
1. DRS . GUNAWAN 2. NY . WIDISISWARTO
:
1. SARWO BA 2. DRS . PC . PARYOKO
:
1. DRS. MUSLIM 2. NY, SUWARSI USUP
:
1. IR. HARTONO 2. Y. SOEPARDI
:
1. DRS. SOEPARNO 2. F. SOEKARNO .
9.
10.
BAGIAN PEMUDA, TENAGA KERJA DAN WANITA
11.
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN WIRASWASTA
12.
BAGIAN KEROKHANIAN , CENDEKIAWAN , SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYA RAKAT.
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN TASIKMALAYA MASA BHAKTI TAHUN 1984 - 1989.
1.
KETUA
:
UTUY SOBANDI .
2.
WAKIL KETUA
:
Drs. TATANG HIDAYAT
3.
WAKIL KETUA
:
ANNAS NASHIDIK SUHARSA .
4.
SEKRETARIS
:
T. SOMANTRI
5.
WAKIL SEKRETARIS
:
Drs. MAMAT CHUSAENI.
6.
WAKIL SEKRETARIS
:
JEDDY SOEKRIA .
7.
BENDAHARA
:
Drs . UDIN DJUANA .
8.
WAKIL BENDAHARA
:
H.
9.
WAKIL BENDAHARA
: Ny. DUDY KUSUMAH .
BAGIAN PEMENANG PEMILU , ORGANISASI ,
:
10.
KEANGGOTAAN DAN KADERISASI.
11. 12.
:
BAGIAN PEMUDA, TENAGA KERJA DAN
: Dra. Ny . YULIA SUDARMA .
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN
:
:
BAGIAN KEROHANIAN , CENDEKIAWAN , SE. , : NI
BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYA-
RAKAT.
280
1. Drs . UNDANG ISHAK ABDULLAH . 2. Drs . EBIH ABDUL RACHIM ARHASY .
BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS - KURSUS , PENERANGAN , PENERBITAN & MASS MEDIA .
WIRASWASTA .
14.
1. EMAN SULAEMAN BA.
2. HUSNI SUTARDI.
WANITA
13.
KARSONO .
R.S. GUMILAR . 1. HATOAN WANGSASENJAYA . 2. Drs. E. KUSNADI
1. H. IMAM BURHANUDDIN. 2. H. HASBULLAH Bc . Hk .
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT II KABUPATEN PATI MASA BHAKTI 1984 - 1989
1.
KETUA
: MOH. KHOLIL.
2.
WAKIL KETUA
: DRS. MULATTO .
3. WAKIL KETUA
: Ir. RUDY BASARAH .
4. SEKRETARIS
:
5. WAKIL SEKRETARIS
: SOENETRO .
6. BENDAHARA
: H. MOH . TOHARI.
7.
WAKIL BENDARA
: SOEPINARDI, BA .
8.
BAGIAN
PEMENANGAN
SOEBAWI BA .
PEMI
LU, ORGANISASI KEANGGOTA SUYATNA BA.
AN DAN KADERISASI.
- DRS. MULYONO .
9. BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS KURSUS, PENERANGAN ,
PE
NERBITAN /MAS MADIA
Ny. H. MUSTIAH DJAJUSMAN ' - CHAEROEMAN BA.
10. BAGIAN
PEMUDA,
TENAGA
KERJA DAN WANITA
SAMINO ABAROHO SH .
IBU. HARTOMO .
11. BAGIAN TANI, NELAYAN , KO PERASI DAN WIRASWASTA .
- OESMAN SOEBAGYO
- HIDAYAT RONOWIDJOJO 12. BAGIAN KEROHANIAN , CENDI KIAWAN SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYARAKAT.
MASHADI YAKUTH . - DRS. TEGUH SUDADI.
281
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH
GOLONGAN KARYA TINGKAT II KABUPATEN BANJARNEGARA MASA BHAKTI 1984 - 1989
1.
: ZAELANI.
KETUA
2. WAKIL KETUA
: SO EGITO.
3.
WAKIL KETUA
: DRS. WIDODO
4.
SEKRETARIS
: HARSONO KARTOSUDARMO .
5. WAKIL SEKRETARIS
: SLAMET WALUYO JATI SH.
6. BENDAHARA
: SOEDARNO .
7. WAKIL BENDAHARA
: NY. SOEMARNO .
8. BAGIAN
PEMENANGAN
PEMI
LU, ORGANISASI KEANGGOTA AN DAN KADERISASI.
: 1. SOEMARGO SETJOPRANOTO SH. 2. SOEPARNO
9. BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS KURSUS, PENERANGAN , PE NERBITAN /MAS MADIA
: 1. TATANG SUKIRTAM .
2. DRS. SOEROSO SRI SEJATI. 10. BAGIAN PEMUDA ,
TENAGA
KERJA DAN WANITA
:
1. DRS. HERIYANTO SETIYABUDI 2. NY. SITI MUTHI'AH MUNIF.
:
1. IR. PAULUS SUKRESNO .
11. BAGIAN TANI, NELAYAN , KO PERASI DAN WIRASWASTA .
2. H. BADJURI.
12. BAGIAN KEROHANIAN , CENDI KIAWAN SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYARAKAT .
::
1. DRS . SOEHARDI AHMAD
2. SOEKENDAR .
282
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT I KABUPATEN PURWOREJO MASA BHAKTI 1984 – 1989 1.
KETUA
: M. A. MOECHDHIE .
2.
WAKIL KETUA
: R. ISTIHARTO , BA .
3.
WAKIL KETUA
:
SOEKANDAR.
4.
SEKRETARIS
:
RASJID, BA .
5.
WAKIL SEKRETARIS
: SUTORO ATMOWASITO , SH.
6.
BENDAHARA
: SEOMARTO .
7.
WAKIL BENDAHARA
: SOEGENG ABDOLLAH
8.
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU , ORGANISASI : 1. SOEPARMAN . 2. IBNOE SOEKARSO , BA .
KEANGGOTAAN DAN KADERISASI.
9. BAGIAN PENDIDIKAN ,, KURSUS - KURSUS, PENERANGAN , PENERBITAN & MASS MEDIA .
1. DRS. MANGKUTRISNO 2. DHANY PURWADI.
10.
11. 12.
BAGIAN PEMUDA , TENAGA KERJA DAN WANITA
1. SAMBODO , BA . 2. NY. SITI WALJOELI, BA.
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN
1. KLANGSIR , B.Sc.
WIRASWASTA .
2.
BAGIAN KEROHANIAN , CENDEKIAWAN , SE NI BUDAYA RAKAT. .
:
DAN PENGABDIAN MASYA
1. NY. SUMINAH MOCHSIN MOCHTAR : 2. SUKOSO DM , BA.
.
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT II KABUPATEN DEMAK MASA BHAKTI 1984 – 1989 1.
KETUA
: MASHOED MERTOSOEGONDO
2.
WAKIL KETUA
:
DRS . H. GOERNITO .
3.
WAKIL KETUA
:
K.H. MAHFUD .
4.
SEKRETARIS
:
DRS. TAFTA ZANI.
5.
WAKIL SEKRETARIS
: SOEPARKO .
6.
BENDAHARA
:
HIMAWAN .
7.
WAKIL BENDAHARA
:
NY . SOELANINGSIH BAKHRUN .
8.
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU , ORGANISA : 1. YEREMIAS REBERU . SI , KEANGGOTAAN DAN KADERISASI. 2. SOEKARNO .
9.
BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS-KURUS, PE NERANGAN , PENERBITAN DAN MASS MEDIA
10:
:
1. DRS. ROEDHITO . 2. SOEMARMIN .
BAGIAN PEMUDA, TENAGA KERJA DAN :
WANITA
1. DRA. H. SITI HALIMAH . 2. SOEBROTO . AW.BA.
11.
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN WIRASWASTA
12.
BAGIAN
1. SAMSOERI. 2. MASROEKAN EFFENDI.
KEROKHANIAN , CENDEKIAWAN ,
SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYA RAKAT .
:
1. K. UMAR NAWAWI. 2. SOEKID JAN .
283
PENGURUS DPD GOLKAR DATI II KAB /KODYA TULUNGAGUNG MASA BHAKTI 1984 - 1989
1.
KETUA
:
SOEKANI
2.
WAKIL KETUA
:
K. HADI WIBOWO BA.
3. WAKIL KETUA
:
Drs. H. MARTADHO
4.
: MIJOTO ISWORO BA.
SEKRETARIS
5. WAKIL SEKRETARIS 6.
BENDAHARA
BAGIAN
SULIHNO BA.
:
SUGENG RAHARDJO
: SUDIYANTO
7. WAKIL BENDAHARA
8.
:
:
PEMENANGAN
PEMI
LU, ORGANISASI KEANGGOTA AN DAN KADERISASI.
- BAMBANG SOEPARWAN BA.
: -
EKO SOETANTO BBA.
9. BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS PE KURSUS, PENERANGAN , NERBITAN /MAS MADIA
: - Drs. AGUNG PAMUDJI SOEHADIE MISDI PRAMODJO , BA
:
-
10.
BAGIAN
PEMUDA ,
TENAGA
dr. BAMBANG SUPENO
KERJA DAN WANITA
- Ny . WINARTI BA. -
11. BAGIAN TANI, NELAYAN , KO PERASI DAN WIRASWASTA .
: - MUKONO BsC . - H.I.G. SUSANTO
12. BAGIAN KEROHANIAN , CENDI KIAWAN SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYARAKAT.
:
- H.M. YOESOEF SH. - H. NURHADI.
284
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA
DAERAH TINGKAT II KABUPATEN TRENGGALEK MASA BHAKTI 1984 – 1989
1.
KETUA
:
M. SOEKARSO
2.
WAKIL KETUA
:
NY. T. SOEDARSO
3.
WAKIL KETUA
: DRS. TOTOK SOEWATMO
4.
SEKRETARIS
:
DRS. SOENJONO MARTOWIDJOJO
5.
WAKIL SEKRETARIS
:
SOEHARTO
6.
BENDAHARA
:
DJOKO WINARNO
7.
WAKIL BENDAHARA
:
SOEGIARTO
8.
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU, ORGANI SASI KEANGGOTAAN DAN KADERISASI. BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS -KURUS PE. RANGAN , PENERTIBAN DAN MASSA MEDIA .
99.
10.
BAGIAN PEMUDA , TENAGA KERJA DAN
1. DRS. SOEPRIJADI 2. ADI SARTONO .
:
2. RIONO , BA :
WANITA .
11.
1. SOETIRAN
2. NY. SOEKARTINI, Bsc.
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI, DAN
:
WIRASWASTA .
12.
1. RUSJONO, BA
1. BOEDI OETOMO 2. LUKITO WIJONO
BAGIAN KEROHANIAN , CENDEKIAWAN , SE NI BUDAYA DAN PENGABDIAN RAKAT .
MASYA .
:
1. SRI HARDJOMOELJONO
2. ABOE NANGIN , BA.
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN PONOROGO MASA BHAKTI 1984 – 1989 1.
KETUA
:
2. 3.
WAKIL KETUA WAKIL KETUA
: ABDUL FADL : KH . AS'AD DAMUDJI
4. 5.
SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS
: ABDUL CHAMID , Bc Hk
6.
BENDAHARA
7.
WAKIL BENDAHARA
: PA . RIJONO : H. ROESDI ABDUL ALIM
8.
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU , ORGANISA .
:
:
BAGIAN PENDIDIKAN, KURSUS-KURSUS PE
:
NERANGAN , PENERBITAN DAN MASS MEDIA
10. 11.
1. DRS. HAMID ICHWAN
1. SOEHARTO
2. SOEPARDJONO , BA
BAGIAN PEMUDA, TENAGA KERJA DAN
1. SOEPARI OETOMO SINGOPUTU, SH
WANITA
2. NY . SOEKARTIE . S.
BAGIAN TANI, NELAYAN, KOPERASI DAN
:
WIRASWASTA
12.
DRS. ISLAM ISKANDAR
2. KELIK SUDARSONO , BA .
SI, KEANGGOTAAN DAN KADERISASI. 9.
Drs. MOCH . SUPADJAR .
BAGIAN KEROKHANIAN, CENDEKIAWAN SE . NI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYA . RAKAT .
1. Ir . SOEDJARWO
2. K. SOEMARMO :
1. WISNU WIDODO 2. dr . DJOKO SETIONO .
285
SUNAN DAN PERSONALIA DPP GOLKAR DATI II KABUPATEN NGANJUK MASA BHAKTI TAHUN 1984 – 1989. 1.
KETUA
:
2.
WAKIL KETUA
: Drs . DARMADJI
3.
WAKIL KETUA
:
M. ZEYN. B.A.
4.
SEKRETARIS
:
S. ISMANTO
5.
WAKIL SEKRETARIS
:
HARSONO BA .
6.
BENDAHARA
: TOJIB KOESOEMODIHARDJO
7.
WAKIL BENDAHARA
:
8.
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU , ORGANI. SASI
9. 10 .
KEANGGOTAAN
DAN
KADERISASI .
BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS-KURSUS PE NERANGAN , PENERBITAN DAN MASS MEDIA BAGIAN PEMUDA , TENGA KERJA DAN
:
POEDJHARDJO BA .
Ny . MOERSIHATIN SY AMHOENOES .
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN
:
KASIRIN SOEGENG ARISUBUWONO
:
H. MOENAWAR AFFANDI KARYADI BA .
WIRASWASTA . 12.
DRS , NOERWATON ASOFFA Drs . JOESWANDI RADIJO DARMOPRAJITNO Drs . HARTONO SOEWITO NA . BA .
WANITA .
11 .
PAIMAN HADINOTC
KEROCHANIAN , CENDEKIAWAN SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYA
BAGIAN RAKAT .
KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALANG MASA BHAKTI 1984 - 1989 1.
KETUA
:
2.
WAKIL KETUA
: H.Y. POERWO ASMADI BA.
ARYO DHARMONO
3.
WAKIL KETUA
:
MOERDJONO H.P.
4.
SEKRETARIS
:
DRS. AZHAR MUCHLIS
5.
WAKIL SEKRETARIS
:
IR. TUTI SOESHANDOKO
6.
BENDAHARA
7.
WAKIL BENDAHARA
:
NY . ASMININ SANUSI.
8.
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU, ORGANI SASI , KEANGGOTAAN DAN KADERISASI.
:
SOEDARMADJI AGUS SYAMSUDDIN SH .
BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS-KURSUS, PE
:
9.
DRS . H. RACHMAD .
NERANGAN , PENERBITAN DAN MASS MEDIA 10 .
BAGIAN
PEMUDA , TENAGA
KERJA
DAN
WANITA .
11.
DRS . SUKO WIYONO ARIEF NASOEKI
:
IR. NURHARIYANTO NY . ROCHAINI HAMID AMIN SH .
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN WIRASWASTA .
: SUJADI B.A. M. SYAIROZI GHOLIB . BA.
12.
BAGIAN KEROKHANIAN , CENDEKIAWAN , SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYA.
;
H. MUNIR CHOLIS A. MASYUR EFFENDI SH.
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT II KABUPATEN BANGKALAN MASA BHAKTI 1984 - 1989 -
2. WAKIL KETUA
: MARDJUKI BA. : SOEWANTO
3. WAKIL KETUA
: K. H. SAJUTI MARZUKI
4.
: H. MOH . KURDI SH.
1.
KETUA
SEKRETARIS
5. WAKIL SEKRETARIS
: H. MUSA MAHFUDZ BA.
6.
: H. ZAINAL ABIDIN .
BENDAHARA
7. WAKIL BENDAHARA
8.
BAGIAN
: H. ZAINI ABDURRAHMAN.
PEMENANGAN
PEMI
LU, ORGANISASI KEANGGOTA AN DAN KADERISASI .
Drs. ABDUL MUIN
- WAHAB ABDINEGORO BA
9. BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS PE KURSUS, PENERANGAN , NERBITAN /MAS MADIA
: - dr. Drs. SYAFII SUDARMO -
- MASROI
10. BAGIAN PEMUDA, KERJA DAN WANITA
BA.
TENAGA
: - H. AS MORRIS SH .
- Ny. SUTIJAH RAZAT. -
11. BAGIAN TANI, NELAYAN, KO PERASI DAN WIRASWASTA .
:
- MUDENAR. - R. KAMIL PRAWIRAKUSUMA
12. BAGIAN KEROHANIAN , CENDI KIAWAN
SENI
BUDAYA DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT.
:
- Drs. H. MASHUDI BUCHORI - Ny. H. RACHMAN ZAINAL
287
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MADIUN MASA BHAKTI TAHUN 1984 – 1989 -
1.
KETUA
:
H. R. SOEWOJO
2.
WAKIL KETUA
:
NY. B. KOESBANDONO
3.
WAKIL KETUA
:
IR. ZAINAL ARIFIN
4.
SEKRETARIS
:
WAHIDIN DJAUHARI BA
5.
WAKIL SEKRETARIS
:
DRS. SUKAPDI
6.
BENDAHARA
:
HARTONO
7.
WAKIL BENDAHARA
:
DRS . ADENAN NAHAR ASHRORI
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU , ORGANISA SI, KEANGGOTAAN DAN KADERISASI. 9. BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS -KURUS, PE
:
1. DRS. SOEDARMONO 2. SADJI SASTRODIHARDJO
NERANGAN , PENERBITAN DAN MASS MEDIA
:
1. DRS. SOEWARGIO
8.
2. DRS. HARI SOETOPO
12.
BAGIAN PEMUDA, TENAGA KERJA DAN WANITA
11.
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN WIRASWASTA
12.
1. SRIJONO BSc. 2. NY . SOETADJI H.
:
BAGIAN
KEROKHANIAN , CENDEKIAWAN ,
:
1. DRS. SAPARIN SAPOETRO 2. SRI YANTHO
:
1 ; DRS. MOCH . SOEDIBJO 2. MOH. RIDWAN MACHALLY
SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYA RAKAT.
SUSUNAN DAN PERSONALIA DPD GOLKAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER MASA BHAKTI 1984 – 1989
1.
2.
3.
KETUA
:
WAKIL KETUA
: DRS. BAHARUDDIN ROSYID
WAKIL KETUA
:
MOCH . ZAINURI SH
SEKRETARIS
:
DRS. A. FATAH MUSTAFFA
WAKIL SEKRETARIS
:
MACHMUD SARDJUJONO
BENDAHARA
: IR. MOCH . SHOLEH .
WAKIL BENDAHARA
:
NY . SOEGIARTINI SOEKOTJO .
KEANGGOTAAN DAN KADERISASI
:
- ASMA'OEN - IR. BASUKI REVOLTONO .
BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS - KURSUS, PENERANGAN , PENERBITAN & MASS MEDIA . BAGIAN PEMUDA, TENAGA KERJA DAN
:
H. MOCH . SYARI'IN
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU , ORGANISASI,
H.A. SABAN WS DRS . H.M. ,HAFI ANSHORI
WANITA
4.
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN WIRASWASTA .
S.
NI
BUDAYA
RAKAT .
288
:
BAGIAN KEROHANIAN , CENDEKIAWAN , SE DAN
PENGABDIAN
MASYA
DRS. BAMBANG SUPATRIADI NY . RUSMINI IMAM SANTOSO
-
IR. SLAMET POERWOKO IR. NICO SUHARIYANTO - DRS . FATICH RIDLWAN -
- DRS . AGUS RIJANTO
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA KABUPATEN DATI II PROBOLINGGO MASA BHAKTI 1984 - 1989
1.
KETUA
: MAKSIN
2.
WAKIL KETUA
: H. M. HUSNAN , BA . :
3.
WAKIL KETUA
4.
SEKRETARIS
S.
WAKIL SEKRETARIS
:
6.
BENDAHARA
: BAIDURI KOTO B.Sc.
7.
WAKIL BENDARA
:
8.
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU , ORGANISA .
9.
SI, KEANGGOTAAN DAN KADERISASI. BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS-KURUS, PE NERANGAN , PENERBITAN DAN MASS MEDIA
DRS . H. HASBULLAH AM .
:: LEGIMAN SOERASAPTADJA B. Sc. CHOLILI MUGI
BAMBANG HARDHONO
H. ABD. MADJD . SUGIARTO , BA. :
DRS. MUSYAFFAK MOCH . SJAMSOE .
10.
BAGIAN PEMUDA, TENAGA KERJA DAN : DR. H. KUSEN ADIYONO - NY. Z. SOETIMBOEL .
WANITA 11 .
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN WIRASWASTA
:
- MOH . JURI TAMIN
M. ALRASYID MUKRI.
12.
BAGIAN
KEROKHANIAN ,
CENDEKIAWAN ,
:
SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYA. RAKAT
H. SOERADJ HADIWIDJAJA HERO ARTIKA
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BOJONEGORO MASA BHAKTI TAHUN 1984 – 1989 A. TOHA SAMITA .
1.
KETUA
:
2.
WAKIL KETUA
: R. SOELAKSONO , BA.
3.
WAKIL KETUA
:
NACHRAWI
4.
SEKRETARIS
:
Drs. H. MOCH . FARCHAN .
S.
WAKIL SEKRETARIS
: Drs. BAMBANG HARNOWO
6.
BENDAHARA
:
7.
WAKIL BENDAHARA
: SAMA DOEN
MOEKMIN SOERJONO .
BSC .
8.
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU , ORGANISASI : 1. SOGO.
9.
KEANGGOTAAN DAN KADERISASI BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS - KURSUS, PENERANGAN , PENERBITAN & MASS MEDIA .
2. YOESHANTORO , SH . : 1. DJAMI'AT ABDOEL SYUKHRI. 2. SOEPANGAT, BA.
10.
BAGIAN PEMUDA , TENAGA KERJA DAN
:
1. Drs. SOEPARNO , BSc.
WANITA
. 11.
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN
2. NY. TRIONO . :
1. ABDOEL DJAMAL. 2. IR . SOEBIYONO .
:
1. ABU DARDAK , BA . 2. SARDJU REKSO SAPUTRO .
WIRASWASTA .
12.
BAGIAN KEROHANIAN , CENDEKIAWAN , SE NI
BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYA .
RAKAT.
289
SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGURUS DPD GOLKAR DATI II KABUPATEN BLITAR PERIODE 1984/1989
1. KETUA
: SOENARJANTO .
2. WAKIL KETUA
: RIC . WIDODO .
3. WAKIL KETUA
5. WAKIL SEKRETARIS
: MOEDJIJO : SOETADI AL. JOESOEP. : Ny. SOEHARTI SOEKENI.
6. BENDAHARA
: M. SOEDARTO
7. WAKIL BENDAHARA
:
4. SEKRETARIS
8. BAGIAN
PEMENANGAN
IBRAHIM KADIR .
PEMI
LU, ORGANISASI KEANGGOTA AN DAN KADERISASI.
- DRS. ASURCHIN MASHURI . YAHYA DWIHERNAWAN , BA
9. BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS
KURSUS, PENERANGAN ,
PE
NERBITAN/MAS MADIA
:
MOEDIYONO
B.M. MOEDJIOKO. 10. BAGIAN
PEMUDA,
TENAGA
KERJA DAN WANITA
:
- DRS. RASIDI
- NY. JATINI HASAN. 11. BAGIAN TANI , NELAYAN , KO PERASI DAN WIRASWASTA . 12.
+ Ir. DACHLAN FATURRACHMAN . MOEHAIMIN .
BAGIAN KEROHANIAN , CENDI
KIAWAN SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYARAKAT .
- ABD. ROCHIM , BSC. - ROMADHON .
290
SUSUNAN DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN MASA BHAKTI TAHUN 1984 – 1989 . 1.
KETUA
:
2. 3.
WAKIL KETUA WAKIL KETUA
: ILHAMSOEDIONO.
4.
: M.BA DLOWI
5.
SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS
6.
H. DJUWARI.
: Drs . SOEWONDO
:
M. SUDIGNO .
BENDAHARA
:
H. ISMANAN.
7.
WAKIL BENDAHARA
: Nn . LULUK . SUPRAPTI BA .
8.
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU , ORGANI
:
SASI 9.
10.
KEANGGOTAAN
DAN
1. MASTUR BA 2. H.A. MUDZAKIR MASJHUR BA.
KADERISASI.
BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS-KURSUS PE NERANGAN, PENERBITAN DAN MASS MEDIA
1. H. MANAP SAMARIYANTHA BA . 2. R. MUDIARTA BA .
BAGIAN
1. Drs. SOEMARI .
PEMUDA ,
TENGA
KERJA
DAN
2. Ny . MAHZUMAH .
WANITA .
11.
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN
1. MAHMUD ROWI. 2. SOENARSO .
:
WIRASWASTA . 12.
BAGIAN
1. Drs . KIN
KEROCHANIAN, CENDEKIAWAN
2. Dr. H. AMAN INDARSO SKM .
SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYA RAKAT.
KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLKAR KABUPATEN TK . II PEMEKASAN MASA BHAKTI TAHUN : 1984 - 1989 1.
KETUA
:
R. WIBOWO . BA .
2.
WAKIL KETUA
:
ZAINAL FATAH :
3.
WAKIL KETUA SEKRETARIS
:
4.
:
DRS . H.M. DJAWAHIR SJAMSURI . DRS . AMIRIL .
5.
WAKIL SEKRETARIS
:
M. BUCHARI EFFENDY . Bc. H.
6.
BENDAHARA
:
SOEWARSO . B.Sc.
7.
WAKIL BENDAHARA
:
M. SALEH SURYA BA.
8.
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU, ORGANI
1. ABDOESOEKOER
SASI
2. ABD . KARIM .
9.
10.
KEANGGOTAAN DAN
KADERISASI.
BAGIAN PENDIDIKAN, KURSUS -KURSUS PE NERANGAN , PENERBITAN DAN MASS MEDIA
:
BAGIAN
:
PEMUDA ,
TENGA
KERJA
DAN
WANITA . 11 .
12 .
1. DRS. AKDARISMAN SASTROWIRJO . 2. A. SAID RIFAI . BA.
1. ABD . MOELOEK KOESOEMA 2. Nn . TAL ' AH .
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN
1. R. MOH . AMIR SASTRA.
WIRASWASTA .
2. M. DJUNAEDI.
BAGIAN KEROCHANIAN , CENDEKIAWAN SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYA
:
1. M. CHATIB SISWOYO 2. M. RACHBINI. BA .
RAKAT.
291
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA DAERAH TINGKAT I KABUPATEN KEDIRI MASA BHAKTI TAHUN 1984 – 1989 1.
KETUA
:
H. R. S. CHAMBALI
2.
WAKIL KETUA
:
MOHAMMAD FARKOEN
3.
WAKIL KETUA
:
Dr. SOEHARNO
4.
SEKRETARIS
:
NGADIRAN SOEWITO BA
5.
WAKIL SEKRETARIS
;
AGUS SUPRIHADI
6.
BENDAHARA
:
PURMADI
7.
WAKIL BENDAHARA
: IBU SUKARDJONO .
8.
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU, ORGANI
SOETEDJO : - IDJA NURSAID BA SOEWONDO BSc . URIP SUTOMO BA
SASI
KEANGGOTAAN
DAN
KADERISASI.
9.
BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS-KURUS PE RANGAN , PENERTIBAN DAN MASSA MEDIA .
10.
BAGIAN PEMUDA , TENAGA KERJA DAN
-
Ibu UNTUNG HADIWIDJAYA Drs . DAMASUS PARDA
WANITA . -
11 .
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI, DAN
12.
BAGIAN KEROHANIAN , CENDEKIAWAN , SE
WIRASWASTA NI
BUDAYA
DAN
PENGABDIAN MASYA
ABDUL MUIN ADNAN BA MUSLIKAN BBA K.H. AHMAD TOJIB DAHLAN Dr. HARTONO MUDJISUNU
RAKAT .
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA KEDIRI MASA BHAKTI TAHUN 1984 – 1989 -
1.
KETUA
:
KOE SDI PRAJITNO
2.
WAKIL KETUA
:
MOHAMMAD SOELKAN
3.
WAKIL KETUA
:
Drs. M. SOEDJAI HABIB
4.
SEKRETARIS
:
TOERDJI BA .
5.
WAKIL SEKRETARIS
:
SOERACHMAD
6.
BENDAHARA
:
RADONO
7.
WAKIL BENDAHARA
: Ny . NIEK MUNAWAR
8.
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU, ORGANI SASI
9.
10.
KEANGGOTAAN
DAN
KADERISASI.
BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS -KURUS PE RANGAN , PENERTIBAN DAN MASSA MEDIA .
:
Drs. TOEKIDJO ABDULGANI MURDIANTOKO
Drs . RUKIMIN Drs . SOE KISWORO
BAGIAN PEMUDA, TENAGA KERJA DAN WANITA .
Ny . DAWAM MIMBAR ASRIPIN
11.
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI, DAN WIRASWASTA .
12 .
BAGIAN KEROHANIAN , CENDEKIAWAN , SE NI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYA . RAKAT.
292
L. SOEHARDJO - SUPARNO
Drs . MUCHLAS PRAWOTO
- Ny . LILIEK SUNDOKO BA .
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT I KABUPATEN KEBUMEN MASA BHAKTI 1984 - 1989 GAMIN.
1.
KETUA
:
2.
WAKIL KETUA
: SOEPARNO ; SH .
3.
WAKIL KETUA SEKRETARIS
:
S.
WAKIL SEKRETARIS
6.
BENDAHARA
: :
7.
WAKIL BENDAHARA
8.
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU, ORGANISA . SI, KEANGGOTAAN DAN KADERISASI.
4.
>
9.
BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS-KURSUS PE NERANGAN, PENERBITAN DAN MASS MEDIA
AMBYAH KATAMSI.
: BAMBANG SOEBAGYO , SH . SOEWARDJITO . NY . NANI TURSIMIN .
: SOEKARSONO . : 1. SOEPOMO 2. R. ADISEPUTRO .
:
1. SAECHAN , BA. 2. MUHADI .
BAGIAN PEMUDA , TENAGA KERJA DAN
10.
1. Dr. H. YATMOKO. 2. NY . HAJ. NURDJANAH GANI.
WANITA
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN
11.
:
1. BAGYO SOETARMAN 2. MASDUKI.
WIRASWASTA
BAGIAN KEROKHANIAN, CENDEKIAWAN SE
11.
NI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYA . RAKAT.
:
1. BAHADI.
2. MOH . ZUHRI EFFENDI, BA.
SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN MASA BHAKTI 1984-1989
DRS . WACHIDI RIJONO
1.
KETUA
2.
WAKIL KETUA
3.
WAKIL KETUA
:
IKSAN SODARSONO .
4.
SEKRETARIS
:
SAIMAN , BA
:
DRS . H. FARID ACHWAN .
S.
WAKIL SEKRETARIS
:
DRS. HARUN TAFSIR .
6.
BENDAHARA
:
H. SOESILO
7.
WAKIL BENDAHARA
:
NY . UMI SALAMAH .
8.
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU , ORGANISA SI, KEANGGOTAAN DAN KADERISASI.
1. A. CHOESOEK .
:
2. SOETANTO . BBA. 9.
BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS-KURUS, PE NERANGAN , PENERBITAN DAN MASS MEDIA
10.
12.
1. A.J.S. LATONG 2. NASIRIN M. NOOR . SH.
BAGIAN PEMUDA , TENAGA KERJA DAN WANITA
11.
:
:
1. DRS . ALI AMRAN YUSUF
2. NY. ASHADI YASIN .
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN WIRASWASTA
:
BAGIAN KEROKHANIAN , CENDEKIAWAN , SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYA
:
1. Ir . TARWADI 2. TURJONO HADINOTO .
1. Dr. SANTOSO HARDIATMODJO 2. A. WADJIS SUBI, BA
RAKAT.
293
SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA
KABUPATEN DATINITEMANGGUNG MASA BHAKTI 1984 – 1989 1.
KETUA
:
S. KAPI'I .
2.
WAKIL KETUA
:
SRI SOEDARSONO
3.
WAKIL KETUA
: SOEWARTO , BA .
4.
SEKRETARIS
: SOEWITO BA .
5.
WAKIL SEKRETARIS
: SUDIJANTO OETOMO.
6.
BENDAHARA
:
7.
WAKIL BENDAHARA
: NY. SRI MARDININGSIH .
8.
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU, ORGANISASI,
BAGIAN
PENDIDIKAN ,
1. SETIAWAN . 2. DRS. HASJM AFANDI.
:
KEANGGOTAAN DAN KADERISASI 9.
NGALI HARJANTO .
KURSUS - KURSUS,
PENERANGAN , PENERBITAN & MASS MEDIA.
:
1. DARJANTO . 2. S. HADHY .
10 .
11.
BAGIAN PEMUDA , TENAGA WANITA
KERJA
DAN
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN
: 1. SETYARDJO , SH. 2. NY. NINIK RETNOWATI, BA. :
1. SOEWITO . TR . 2. SOENJOTO
:
1. dr . H.M. SAID MAKSUDI. 2. ZUHDI MAWARDI.
WIRASWASTA .
122 BAGIAN KEROHANIAN , CENDEKIAWAN , SE NI
BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYA
RAKAT.
SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT II KABUPATEN BLORA MASA BHAKTI 1984 - 1989
1.
KETUA
:
Drs. KARSONO
2.
WAKIL KETUA
:
SRI HARTONO .
3.
WAKIL KETUA
:
PRAYITNO BA.
4.
SEKRETARIS
:
Drs. MOCH . MUNIR
5.
WAKIL SEKRETARIS
:
SUPARWADI Bsc .
6.
BENDAHARA
:
H.D. SOETARDJO .
7.
WAKIL BENDAHARA
:
NY . Ir . WORO PUDIASTUTI
8. BAGIAN PEMENANG PEMILU , ORGANISASI
: 1. SOEPAR SISWOSOEHARTO
KEANGGOTAAN DAN KADERISASI.
9.
BAGIAN
PENDIDIKAN ,
KURSUS -KURSUS,
2. S. SOEDARMO BA . :
PENERANGAN , PENERBITAN & MASS MEDIA .
1. BAMBANG SOENARYO . 2. YUDI SANCOYO BA .
10. BAGIAN PEMUDA, TENAGA KERJA DAN : 1. Ny . H. KOENSIATI MOELJADI. .
WANITA 11 .
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN WIRASWASTA .
12.
BAGIAN KEROHANIAN , CENDEKIAWAN , SE NI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYA . RAVAT
2 ; HARIS TUGIMAN, BA. :
1. R. MOEDJOKO .
2. HENDRIK SOEWARTO SH
1. H. NURSOLICHIN . 2. ASMONGIN TA .
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH
GOLONGAN KARYA TINGKAT II KABUPATEN SOPPENG MASA BHAKTI 1984 – 1989. 1.
KETUA
:
H. A. MUSRADHY PAKY
2.
WAKIL KETUA
:
DRS. K. IDRIS MAKKASAU .
3.
WAKIL KETUA
:
HAJI HIDENG .
4.
SEKRETARIS
S.
WAKIL SEKRETARIS
: ANDI FAHMI AS, BA.
6.
BENDAHARA
:
7.
WAKIL BENDAHARA
: H. SUDIRMAN CANGGO , BA.
LUKMAN RUKKA .
8.
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU , ORGANISA
9.
SI, KEANGGOTAAN DAN KADERISASI. BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS-KURUS, PE
NERANGAN , PENERBITAN DAN MASS MEDIA
HAJI MAMMI.
ANDI SYAMSUL BAHRI. DRS. A. HARTA SANJAYA .
NUR NAPING , BA .
:
MAPPIARE MAHMUD .
10 .
11.
BAGIAN PEMUDA , TENAGA KERJA DAN WANITA
ANDI MUCHTAR JAFAR, BA.
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN
NAPISAH SAMAD .
WIRASWASTA
12.
BAGIAN
KEROKHANIAN ,
- SYARIFUDDIN SULTHAN , BA. - A MI R.
CENDEKIAWAN ,
DRS . H. M. NATSIR HUSAIN H. BAHARUDDIN HD . BA.
:
SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYA. RAKAT .
SUSUNAN DAN PERSONALIA DPD GOLKAR TINGKAT II MAJENE MASA BHAKTI 1984 – 1989 .
1.
KETUA
:
2.
WAKIL KETUA
: MUCHTAR MAHMUD
3.
WAKIL KETUA
:
Drs. A. HAFID IMRAN .
4.
SEKRETARIS
:
Drs. M. DARWIS
5.
WAKIL SEKRETARIS
:
Ir . TANMALAKA GUNTUR
6.
WAKIL SEKRETARIS
: SYAMSIR ABU , BA
7.
BENDAHARA
:
MULYADI DJAMAL
8.
WAKIL BENDAHARA
:
NY . SANATIA HAMID
M. SALEH HAMMAL
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU , ORGANISASI, : 1. CHAERUDDIN . M. KADERISASI DAN KEANGGOTAAN . 10 . BAGIAN PENDIDIKAN KURSUS - KURSUS, 2. BUSTAM MAHMUD . PENERANGAN , PENERBITAN & MASS MEDIA . : 1. BUSTAM MAHMUD 9.
11 .
12 .
13.
14 .
2. AMIRUDDIN ARIFIN .
BAGIAN PEMUDA, TENAGA KERJA DAN WANITA
:
1. ARIFIN KATTA SH
2. RAHMAN LAZIM , BA .
BAGIAN TANI , NELAYAN , KOPERASI DAN WIRASWASTA .
:
BAGIAN KEROHANIAN , CENDEKIAWAN , SE NI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYA .
:
RAKAT. KEPALA SEKRETARIAT
:
1; 2. 1. 2.
H.M.ILHAM ALIM BACHRIE BSC . Drs. ABD. JALAL PAWELLOI Drs. M. IDIL FITRI. SYAMSUDDIN BAGING BA
ABDUL CHALIL, BA 295
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH
GOLONGAN KARYA DAERAH TINGKAT II TIMOR TENGAH UTARA , MASA BHAKTI 1984 – 1989
1.
:
KETUA
ALEX TAOLIN .
2. WAKIL KETUA
: P. PASSAR.
3.
WAKIL KETUA
: DRS. A. Y. META .
4.
SEKRETARIS
: DRS. H. SUKUNAB .
5. WAKIL SEKRETARIS
: M. OPAT , BRE ;
6. WAKIL SEKRETARIS
:
7.
BENDAHARA
: ALO TANTRY SANAK.
8.
WAKIL BENDARA
:
BAGIAN
NY. P. MARANDA LEBA.
:: NY . H.B. AMAUNUT SERAN .
9. WAKIL BENDAHARA
10.
A. MESAKH .
PEMENANGAN
PEMI
LU, ORGANISASI KEANGGOTA AN DAN KADERISASI.
- DRS. A.Y. S. KONO. - G. TAEKI .
:
.
11. BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS KURSUS , PENERANGAN ,
PE
NERBITAN /MAS MADIA
:
- DRS . ALEX THAAL . -
12. BAGIAN PEMUDA,
KLETUS FALLO , SMHK.
TENAGA
KERJA DAN WANITA
NY. SISKA AYUB TAILO
: -
- FABIANUS FANU, BA.
13. BAGIAN TANI , NELAYAN , KO PERASI DAN WIRASWASTA .
:
- DRS . D.T. OBE . -
- H. MAKMUR K. SAMAUNA. 14. BAGIAN KEROHANIAN , CENDI KIAWAN SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYARAKAT.
:
– Dr. I. GEDESUBAWA. - M. DEROSARI, BA .
296
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT II KABUPATEN GOWA MASA BHAKTI 1984 - 1989 .
1.
KETUA
: SULEM A N.
2.
WAKIL KETUA
: H.R. DG. NGITUNG .
3. WAKIL KETUA
: DRS. SAMAN SADEK .
4.
SEKRETARIS
: DRS. MAKMUR B.
5.
WAKIL SEKRETARIS
: A. HASANUDDIN . ABE .
6. BENDAHARA
: L. RAMLI, BA : DRA . SUMARNI YUSUF.
7. WAKIL BENDAHARA
8. BAGIAN PEMENANGAN PEMI LU, ORGANISASI KEANGGOTA AN DAN KADERISASI.
:
- ABD . RAUF DG . NOMPO
– M. DJUFRI LAMATO .
9.
BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS
KURSUS, PENERANGAN ,
PE
NERBITAN /MAS MADIA
10. BAGIAN PEMUDA , KERJA DAN WANITA
: DRS. ABBAS ALAUDDIN . ABD. KARIM BETA, BA
TENAGA :
DRS. MAPPARESSA TUTU . - DRA . TENTIATI.
11. BAGIAN TANI, NELAYAN , KO PERASI DAN WIRASWASTA .
: - H. SULTAN DG. MILE. - DRS . M. YUSUF POLE.
.
12. BAGIAN KEROHANIAN , CENDI KIAWAN SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYARAKAT.
- DRS. SAHIB SULTAN NOMPO .
- M. JABBAR HIJAS, BA
297
SUSUNAN PENGURUS DPD GOLKAR DAERAH TINGKAT II BARRU MASA BHAKTI 1984 – 1989 : H. LANTJA
1.
KETUA
2.
WAKIL KETUA
:
Dra . MUSTAR LAZIM
3.
WAKIL KETUA
:
H. ANDI IDRIS JUANNA.
4. 5.
SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS
:
ISMAIL DACHLAN
:
MUH . RIDWAN , B.A.
6.
BENDAHARA
:
H. ANDI MAKKASAU MAPPIARE, B.A.
7.
WAKIL BENDAHARA
: H. ABDULLAH . L.
8.
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU, ORGANISA.
Drs . HAMAT YUSUF .
:
Drs . HASAN ABDULLAH .
SI, KEANGGOTAAN DAN KADERISASI . 9.
BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS-KURSUS PE
H. MUSTAFA ZAINUDDIN , B.A.
:
SYAMSUDDIN RAZAK , B.A'
NERANGAN , PENERBITAN DAN MASS MEDIA 10 .
BAGIAN
PEMUDA , TENAGA
KERJA
DAN
Drs . M. AMIN PARUSENGI
:
NURJANNAH , B.A.
WANITA
11.
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN
ABD . MADJID, B.A. ANDI SYARIFUDDIN , B.A.
:
WIRASWASTA
12.
BAGIAN KEROKHANIAN, CENDEKIAWAN SE.
ABD. RAHMAN SADDU, B.A.
NI
Drs. H. ABUSALIM RAZAK
BUDAYA
DAN
PENGABDIAN MASYA
RAKAT
DAFTAR SUSUNAN DAN PERSONALIA DPD GOLKAR TINGKAT II TANA TORAJA MASA BHAKTI 1984 – 1989 -
ANTON TONDOK
I.
KETUA
:
II .
WAKIL KETUA
: MARTHEN ROSSI BASONGAN , BA .
WAKIL KETUA SEKRETARIS
:
PENDETA J. LEBANG .
III.
:
MAX SAMPELINO TANDUKLANGI', BSC .
IV.
WAKIL SEKRETARIS
:
DRS . ANES TANDI
V.
BENDAHARA
:
DRS . LUTHER SAMPE
VI.
WAKIL BENDAHARA
:
TARRA ' SAMPETODING .
VII. BAGIAN PEMENANGAN PEMILU , ORGANISA . SI , KEANGGOTAAN DAN KADERISASI .
DRS . DANIEL PALAMBA
DRS. LAYUK GASSING .
VIII. BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS-KURSUS PE. NERANGAN , PENERBITAN DAN MASS MEDIA
:
CH . SOSANG , BA . SALVINUS LAPU TONAPA
IX.
DAN
:
DRA . NY . ERMAN TANRI - MARTHEN BUTTU TASIK .
BAGIAN TANI, NELAYAN, KOPERASI DAN
:
P. PULUNG
X.
BAGIAN PEMUDA , WANITA
TENAGA
KERJA
WIRASWASTA
XI .
BAGIAN KEROKHANIAN , CENDEKIAWAN SE NI BUDAYA RAKAT.
298
ANTON DEPPA PABENDON
DAN PENGABDIAN MASYA
:
PENDETA YUNUS PALILU Ir. WELLY PONG MASAK .
KOMPOSISI DAN PERSONALIA KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA DAERAH TINGKAT II SIKKA MASA BHAKTI 1984 - 1989
1.
KETUA
:
J. MANNES TIWANG
2.
WAKIL KETUA
:
DAVID LAMENG
3.
WAKIL KETUA
: Drs. A.M. KEUPUNG
4.
SEKRETARIS
: A. HILARIUS MOA, BA
5.
WAKIL SEKRETARIS
: MARSEL SALES, BA
6.
WAKIL SEKRETARIS
: GABRIEL LADO, BA
7.
BENDAHARA
:
J. JUSRAN
8.
WAKIL BENDAHARA
:
YOHANA LABAN
9.
WAKIL BENDAHARA
:
ALEX IDONG
:
1. HERMAN YOSEF 2. D.G. TANJUNG
10.
BAGIAN PEMENANG PEMILU , ORGANISASI, KEANGGOTAAN DAN KADERISASI.
.
11. BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS - KURSUS ,
:
PENERANGAN , PENERBITAN & MASS MEDIA . BAGIAN PEMUDA, TENAGA KERJA DAN
:
12.
1. Drs. LANDOALDUS MEKENG
1. YAN NURAK , BA 1. VINCENTIUS ANOT, BA
WANITA 13 .
2. DARUNI MURSID MOAH, BA
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN
! 1. Drs. Y.B.S. SADIPUN
WIRASWASTA .
14.
2. HAJI MUHAMMAD NATSIR
BAGIAN KEROHANIAN , CENDEKIAWAN , SE NI BUDAYA RAKAT .
1. dr. R.E.P. LAMANEPA 2. OSCAR. P. MANDALANGI, BA
:
DAN PENGABDIAN MASYA
KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT II GOLONGAN KARYA ALOR MASA BHAKTI : 1984 – 1989 -
1.
KETUA
:
2.
WAKIL KETUA
: DRS. RASYID PAJONG LEWA
3. 4.
WAKIL KETUA SEKRETARIS
:
S. 6.
WAKIL SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS
:
DRS. JOHN BOLANG
:
NY . RAMLA AMAHALA ORAMAHI, BA
7. 8.
BENDAHARA WAKIL BENDAHARA
; NICOLAUS DIAZ : GUA ATU LOKE
9. 10.
11. 12 .
WAKIL BENDAHARA BAGIAN PEMENANGAN PEMILU, ORGANISA SI , KEANGGOTAAN DAN KADERISASI. BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS-KURSUS PE NERANGAN , PENERBITAN DAN MASS MEDIA BAGIAN PEMUDA, TENAGA KERJA DAN
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN WIRASWASTA
14 .
BAGIAN KEROKHANIAN , CENDEKIAWAN SE NI BUDAYA RAKAT.
LAZARUS ISAK LAHAL .
: GABRIEL ISAK DUKA
WANITA
13.
DRS . THEOFILUS PLAITUKA
DAN PENGABDIAN
MASYA
: :
:
THIONARTO 1. RADJAB AMAHALA 2. HENDRIK JOHAN TANGHANA
1. RUSKI BERE, BA 2. SAMUEL TAPAHA DUKA , BA 1. JUSRAN MUHAMAD TAHIR , BA
2. NY , FRANSINA DUKABAIN MALI. 11. ENTON JODJANA 2. HERMANUS LUMBA DOPAL .
:
1. DRS. MUHAMMAD KINANGGI 2. JAN PERING SMTH .
299
SUSUNAN KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA
KABUPATEN DATI II GORONTALO MASA BHAKTI 1984 – 1989 1.
KETUA
:
HAJI N.A. MOODOETO
2.
WAKIL KETUA
:
MOHAMMAD SANGID
3.
WAKIL KETUA
:
SYAM JUNUS
4.
SEKRETARIS
:
DRS. HABU WAHIDJI
5.
WAKIL SEKRETARIS
:
ACHMAD DJAINA
6.
WAKIL SEKRETARIS
:
HAJI HALID BOTUTIHE
7.
BENDAHARA
:
ACHMAD CAMARU
8.
WAKIL BENDAHARA
:
NY. MUDENG OTOLUWA
9.
WAKIL BENDAHARA
:
a.
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU , ORGANI SASI
b.
: WELLY LONDAH
KEANGGOTAAN
DAN
KADERISASI.
BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS -KURUS PE
RANGAN , PENERTIBAN DAN MASSA MEDIA. c.
d.
DRS. HAJI ARDY ARSYAD ARTHO NAUE BSc .
:
P. DJ . RACHMAN
:
BAGIAN PEMUDA, TENAGA KERJA DAN
-
WANITA.
IR . IWAN BOKINGS
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI, DAN
Ny . dr. DIANA AKASEH A.
WIRASWASTA .
A.K. SIDIKI
:
c.
- TAHIR BIMA
BAGIAN KEROHANIAN , CENDEKIAWAN , SE NI BUDAYA RAKAT
DAN
M.T. MOPILI
PENGABDIAN MASYA
HAJI S. SOREANG BA HAJI HERDI ALI
SUSUNAN PENGURUS DPD. GOLKAR TINGKAT II MANGGARAI, MASA BHAKTI 1984 - 1989 1.
KETUA
:
HERMAN DJEGAUT
2.
WAKIL KETUA
:
DRS . SIMON ONDOK
3.
WAKIL KETUA
:
ANTONIUS, GURU .
4.
SEKRETARIS
:
BL. RATU AKI , BA
5.
WAKIL SEKRETARIS
: STANIS LATU BATARA , BA
6.
WAKIL SEKRETARIS
:
NY . M.V. LATUNUSA
7.
BENDAHARA
:
ST . DJANDU
8.
WAKIL BENDAHARA
:
RAIMUNDUS NDENDONG
9.
WAKIL BENDAHARA
:
M.T.D. MAROLLAH .
10. PEMANGAN PEMILU, ORGANISASI, KEANG
:
GOTAAN DAN KADERISASI 11 .
12.
BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS -KURSUS, PENERANGAN , PENERBITAN & MASS MEDIA . BAGIAN PEMUDA, TENAGA KERJA DAN
1. PIUS NAHIM
2. SIMON SALEH, BA :
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN
:
WIRASWASTA .
14.
300
.
1. FREDERIK BUGIS TAMUR ‘ BsC .
2. M.J. KASMAN GAMPAR , BsC .
BAGIAN KEROHANIAN , CENDEKIAWAN , SE NI BUDAYA DAN PENGABDIAN RAKAT.
1. NY . SITI WAHI RAE . 2. STEPANUS SAN MATARA .
WANITA
13.
1. PAULUS DO , BA . 2. M. BALA PARERA , BA
MASYA .
:
1. Drs. JOHN , BOMBANG 2. DRS . AUGUSTINUS AMAT.
PENGURUS DPD GOLKAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULUKUMBA MASA BHAKTI TAHUN 1984 - 1989 1.
KETUA
:
RACHMAN
2.
WAKIL KETUA
:
Drs. ANDI ANSHAR
3.
WAKIL KETUA SEKRETARIS
:
4.
:
ANDI MUSTARI ACHMAD SALATIN BA
5. 6.
WAKIL SEKRETARIS BENDAHARA
: ABD. MUIN UMAR BA. : ANDI MUH ' NUR BA .
7.
WAKIL BENDAHARA
:
8.
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU , ORGANISA SI, KEANGGOTAAN DAN KADERISASI.
:
9.
BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS -KURSUS PE . NERANGAN , PENERBITAN DAN MASS MEDIA
:
10.. BAGIAN PEMUDA, TENAGA KERJA DAN
:
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN
BAGIAN KEROKHANIAN, CENDEKIAWAN SE NI BUDAYA RAKAT.
1. ANDI HARDI PANGKI BSC . 2. SHAFIAH PATURUSI BA .
WIRASWASTA
12.
1. Drs. AMBO UPE BAKAR . 2. ANDI UNWAR
WANITA
11.
SUHAEDAH BA. 1. HAJI ANDI MUH . NUR 2. Drs. AMIR IBNU
DAN PENGABDIAN MASYA .
:
ALANDI ANWAR 2. SULAIMAN UMAR BA .
: 1. HAJI ACHMAD BAEHAKI
2. FATAHUDDIN MUSTARY BA.
GOLKAR BENTENG PANCASILA
301
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT II MALUKU UTARA & HALMAHERA TENGAH PERIODE 1984 - 1989 1.
KETUA
;
ABUBAKAR HAMID
2.
WAKIL KETUA
:
EFFENDY SYAH
3.
WAKIL KETUA
:
DRS. JOHN NIKIJULUW BSC
4.
SEKRETARIS
:
DRS. SYAMSIR ANDILI
5.
WAKIL SEKRETARIS
:
SURATMAN DJAFAAR SMHK
6.
WAKIL SEKRETARIS
:
M. ALI JOISANGADJI
7.
BENDAHARA
:
DRS. ILYAS SOMADAYO
8.
WAKIL BENDAHARA
9.
WAKIL BENDAHARA
10.
' :
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU , ORGANISA
ABNER ENTJE BA
: NN . NURDIANA SYAH : 1 ; DRS. FAHRI AMAARI 2. UMAR KASIM 1. SYUKUR SYAFIE BA 2. HASAN WAHIDIN
SI , KEANGGOTAAN DAN KADERISASI.
11.
BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS-KURUS, PE NERANGAN , PENERBITAN DAN MASS MEDIA
12.
BAGIAN PEMUDA , TENAGA KERJA DAN
:
:
1. ACHMAD SOLEMAN
:
2. Nn . LENY BARIK BA 1. DRS. A. FATAH ABOE 2. SANTOSO ADINARTO
WANITA
13.
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN WIRASWASTA
14.
BAGIAN
KEROKHANIAN , CENDEKIAWAN ,
1. DRS. M. NOOR SOLEMAN 2. NY . DAR KAMARULLAH
:
SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYA RAKAT.
KOMPOSISI & PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT II MALUKU TENGAH MASA BHAKTI 1984 – 1989
1.
KETUA
: D. Y. TAKNDARE , BA.
2.
WAKIL KETUA
:
O. ILELAPOTOA .
3.
WAKIL KETUA
:
J.H. TOMATALA .
4.
SEKRETARIS
:
ASNAWI GEKOSA, B.Sc.
5.
WAKIL SEKRETARIS
:
Y. MATWAAN .
6.
WAKIL SEKRETARIS
:
LA UMAR .
7.
BENDAHARA
:
J. L. WATTIMENA, BA .
8.
WAKIL BENDAHARA
:
NY . R.A.S. AMAHOROE.
9.
WAKIL BENDAHARA
:
B. BELING .
:
KETUA : Drs. St. SIWABESSY
10.
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU , ORGANI SASI , KEANGGOTAAN DAN KADERISASI.
11 .
BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS-KURSUS, PE
KETUA : KETUA :
Drs. L. PATTIASINA
KETUA :
L. DERLEN, BA .
:
KETUA : KETUA :
M. WATTIMURY . NY . L. H. SIAHAYA .
:
KETUA : KETUA :
L. M. LILIPALY . S. KASMAN .
:
KETUA :
dr. R.M.N. TALOAHU .
:
NERANGAN , PENERBITAN DAN MASS MEDIA BAGIAN PEMUDA , TENAGA WANITA .
13.
KERJA
DAN
BAGIAN TANI , NELAYAN , KOPERASI DAN WIRASWASTA .
14. BAGIAN KEROKHANIAN , CENDEKIAWAN , SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYA
A.L. LAILOSSA .
KETUA : MUSLIMIN , H.M. BA. RAKAT.
302
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT II KABUPATEN BANTAENG MASA BHAKTI 1984 – 1988 . 1.
KETUA
:
H. KR . YAHYA SESE
2. 3.
WAKIL KETUA WAKIL KETUA
: :
A. SAMAD MUSTAJAB BA . A. BANTUNG
4.
SEKRETARIS
:
AMIR MAJID
5.
WAKIL SEKRETARIS
:
DRS. AZIKIN SULTHAN
6. 7.
BENDAHARA WAKIL BENDAHARA
: :
SULTAN NY . A. MAMMA MK .
8.
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU , ORGANISA
:
1. ACHMAD KARIM . BA
SI, KEANGGOTAAN DAN KADERISASI.
:
BAGIAN PENDIDIKAN, KURSUS-KURSUS PE
:
9.
: 2. MUH . CHAMIM . 1. H. MANDA SAMPARA
NERANGAN , PENERBITAN DAN MASS MEDIA
10. 11.
BAGIAN PEMUDA, TENAGA KERJA DAN
2. A. SYAFRUDDIN GANI 1. dr. NUR HASYIM
:
WANITA
2. H. SOCHRAH DJALANI
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN
1. NURDIN T. 2. A. MUSLIMIN RANI.
WIRASWASTA
12 ;
BAGIAN KEROKHANIAN , CENDEKIAWAN SE
1. M. IDRUS BA. 2. ZAINUDDIN HALE. BA .
:
NI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYA RAKAT.
KOMPOSISI DAN PERSONALIA DPD GOLKAR TINGKAT II PINRANG MASA BHAKTI 1984 – 1989
1.
KETUA
:
H. ANDI PATONANGI.
2.
WAKIL KETUA
:
ABD . HAKIM , BA .
3. 4.
WAKIL KETUA SEKRETARIS
: K.H. ZAINAL ABIDIN . : MUSTAFA MUFTY . BA
5. 6.
WAKIL SEKRETARIS BENDAHARA
: MUHYIDDIN PASRAH , BA. : ANDI BASO KERRANG , BA
7.
WAKIL BENDAHARA
: NY , NURHAEDAH A.Z. RACHMAN .
8.
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU, ORGANISA SI, KEANGGOTAAN DAN KADERISASI.
:
A. ISMAIL TP. DRS. A. NAWIR . P.
9.
BAGIAN PENDIDIKAN, KURSUS-KURSUS PE
:
MANSYUR . BD. H.M. DJABIR NARI.
NERANGAN , PENERBITAN DAN MASS MEDIA 10.
Drs. MOH . THAMRIN .
BAGIAN PEMUDA , TENAGA KERJA DAN WANITA
11.
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN
- A. JAYAWATI NURDIN . :
WIRASWASTA 12 .
BAGIAN KEROKHANIAN , CENDEKIAWAN SE NI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYA . RAKAT .
- Ir. ABDULLAH RASYID .
- B. ALIMUDDIN , BA. :
DRS. M. JAFAR SANUSI
- NY . ROSLALA ASRI, BA.
303
SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG MASA BHAKTI 1984 – 1989
1.
KETUA
:
Drs. BAGUS PUTU SATRIA .
2.
WAKIL KETUA
:
Ir . TJOKORDA GDE NGURAH .
3.
WAKIL KETUA
:
SAKIBAN .
4.
SEKRETARIS
: I NENGAH WIJANA, SH.
5.
WAKIL SEKRETARIS
:
IDA BAGUS TANTRA .
6.
WAKIL SEKRETARIS
:
I MADE SANTRA
7.
BENDAHARA
: IWAYAN ARDANA , SH
8.
WAKIL BENDAHARA
9. 10 .
WAKIL BENDAHARA
: ANAK AGUNG ISTRI SRI WERDI, BA. : ANAK AGUNG ANOM PURWA .
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU , ORGANISASI : 1. Drs. I. NYOMAN RUKIG . 2. I KETUT PASEK . 1. DEWA GDE OKA SUBAWA .
KEANGGOTAAN DAN KADERISASI. 11 .
BAGIAN PENDIDIKAN ,
:
KURSUS - KURSUS , 2. I KETUT NAWI. 1. I KETUT OKA UDHIANA.
PENERANGAN , PENERBITAN & MASS MEDIA. 12 .
BAGIAN
PEMUDA , TENAGA
KERJA
DAN
2. I. GUSTI AYU SUKASIH . WANITA
13.
1. I WAYAN GARA . 2. DEWA GDE WINASTRA
BAGIAN TANI , NELAYAN , KOPERASI DAN WIRASWASTA .
14.
BAGIAN KEROHANIAN , CENDEKIAWAN , SENI
:
BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYA-
1. I WAYAN SUKANTEN . 2. I MADE MISNA .
RAKAT.
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN GOLONGAN KARYA
WN
TINGKAT II TABANAN MASA BHAKTI 1984 – 1989
1.
KETUA
:
Drs. IGEDE MASTERA.
2. 3.
WAKIL KETUA WAKIL KETUA
:
I GUSTI NGURAH AGUNG .
4.
SEKRETARIS
:
5.
WAKL SEKRETARIS
:
DRS . I KENGAH SUJANA . IGEDE NYOMAN ORDA.
6. 7.
WAKIL SEKRETARIS BENDAHARA
:
I NYOMAN SUDARTA .
:
I. NYOMAN SUARTIKA , SH '
8.
WAKIL BENDAHARA WAKIL BENDAHARA
: :
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU , ORGANI SASI KEANGGOTAAN DAN KADERISASI. BAGIAN PENDIDIKAN, KURSUS-KURSUS PE NERANGAN , PENERBITAN DAN MASS MEDIA BAGIAN PEMUDA, TENGA KERJA DAN
:
IDA BAGUS ANOM MANUADA . I WAYAN SULATRA . I MADE SUKANTRA . I GEDE SUDANA . I KETUT SUDARYANA . I WAYAN SUKA.NADA AS.
9.
10. 11.
12.
: LETKOL (PUR ) PRAWOTO .
:
I KETUT WIDASTRA .
IDA AYU OKA RUKMINI.
WANITA .
13.
BAGIAN TANI, NEL AYAN , KOPERASI DAN WIRASWASTA .
14.
KEROCHANIAN , CENDEKIAWAN SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYA
BAGIAN RAKAT.
304
:
I DEWA USTRA DIWIYA .
I GUSTI NGURAH ANOM TISNA. : IDA BAGUS OKA. DR. I DEWA PUTU SUDANA, MPH .
1
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH
GOLONGAN KARYA DAERAH TINGKAT II BADUNG MASA BHKATI 1984 - 1989.
1.
KETUA
: IDA BAGUS BANDJAR.
2.
WAKIL KETUA
: DRS. BRATHA SUBAWA.
3.
WAKIL KETUA
: I. GST. KT. ADIPUTRA SM HK.
4.
SEKRETARIS
: DRS. PUTU SAMBI
5. WAKIL SEKRETARIS
:
I GST. MADE PRASU .
6.
WAKIL SEKRETARIS
: NY. WARDANI SUWENDA .
7.
BENDAHARA
: I GST. AG. NGURAH BAGUS.
8.
WAKIL BENDAHARA
: I NYOMAN RIKA .
: NY. KUNTO PURNOMO.
9. WAKIL BENDAHARA 10. BAGIAN PEMENANGAN PEMILU DAN OKK .
:
-I NYOMAN LABA SOMARATA . - DEWA MADE SUTARYA
11. BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS KURSUS, PENERANGAN , PEM BERITAAN DAN MASSA MEDIA .
: I MADE DASNA ASTADI I NYOMAN DANU
12.
BAGIAN
PEMUDA,
TENAGA
KERJA & WANITA
:
Ni. MADE WENTEN SUPARMI BA. -I GST. NGURAH CAKRA UDAYAN
13. BAGIAN TANI, NELAYAN , KO PERASI DAN WIRASWASTA .
:
-IWAYAN JANA BBA.. -I KETUT SUARNA.
,
14. BAGIAN KEROKHANIAN , CEN DIKIAWAN SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYARKAT.
: A. AG. OKA SUWECA , SH. I -
KOMANG ASTITA MA.
305
SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH
GOLONGAN KARYA TINGKAT II DOMPU PERIODE 1984 – 1989 1.
KETUA
:
2.
WAKIL KETUA
: DRS. ABDULLAH . AB.
3.
WAKIL KETUA
:
M.
4.
SEKRETARIS
:
H. SYARIFUDDIN . SH .
5.
WAKIL SEKRETARIS
:
NY . LUKY AMARIYANI, SH.
6.
WAKIL SEKRETARIS
:
NURDIN SALEH
7.
BENDAHARA
:
M. ALI ABDULLAH .
8.
WAKIL BENDAHARA
:
LALU HASANUDDIN ABDULLAH
9.
WAKIL BENDAHARA
:
M. ISWAN .
10. 11.
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU, ORGANISA . SI , KEANGGOTAAN DAN KADERISASI. BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS -KURUS, PE BAGIAN PEMUDA , TENAGA KERJA DAN
:
A. ZAINAL ARIFIN . SH . A. AZIS M. SALEH
A. RASUL KAMALUDDIN , BSc.
:
WANITA
13.
FADLI .
H.A. LANDA . A. SYUKUR USMAN .
NERANGAN , PENERBITAN DAN MASS MEDIA 12.
H.M. YAKUB . MT .
SYAMSIAH IBNU. BA '
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN WIRASWASTA
H. ARSYIK USMAN
:
- NURRAHMAN I. SINGKE .
14.
BAGIAN
KEROKHANIAN , CENDEKIAWAN , :
DRS. RUM H. ISHAKA .
SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYA RAKAT.
A. RAHMAN TAHIR
SUSUNAN PENGURUS DPD GOLKAR TINGKAT II BULELENG MASA BHAKTI 1984 – 1989 . 1.
KETUA
2.
WAKIL KETUA
:
I KETUT SUMIDRA .
3.
WAKIL KETUA
:
I GUSTI LAHANG RAI BA .
4.
SEKRETARIS
:
Drs. WAYAN SUMADRA
5.
WAKIL SEKRETARIS
: M. ANWAR BA .
6.
WAKIL SEKRETARIS
:
7.
BENDAHARA
: PUTU NGURAH ARDIKA
8.
WAKIL BENDAHARA
:
9.
WAKIL BENDAHARA
: SOEWANDOYO YUSTINUS .
BAGIAN PEMENANG PEMILU , ORGANISASI ,
:
10 .
:
BAGIAN
PENDIDIKAN , KURSUS - KURSUS,
:
13 .
14.
BAGIAN
PEMUDA , TENAGA
KERJA
DAN
:
BAGIAN TANI , NELAYAN , KOPERASI DAN
:
WIRASWASTA .
:
BAGIAN KEROHANIAN , CENDEKIAWAN , SE. :
1. Drs . PUTU MUSTIKA RAI BA. NUR .
1. KETUT SUKAMARA . 2. GEDE JEMBER WIRATA BA.
1. Drs. PUTU KUSMADA.
BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYA
RAKAT.
306
1. Drs . I. NYOMAN SUWELA .
1. GEDE MULIAWAN . 2. IBU SOEDIJONO
:
WANITA
NI
Dra . I GUSTI AYU PADMI SWALEM .
2. M.
PENERANGAN, PENERBITAN & MASS MEDIA . 12.
NYOMAN WIJANEGARA .
2. MADE RIMBAWA BA.
KEANGGOTAAN DAN KADERISASI.
11.
I MADE PARMA INGGAS .
2. GEDE WENTEN BA .
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT II BERAU MASA BHAKTI TAHUN 1984 – 1989
1.
KETUA
: DJONI KARIM , SH .
2.
WAKIL KETUA
:
HASSAN II .
3.
WAKIL KETUA
:
Ir. SOLICHIN .
4.
SEKRETARIS
:
KAMRANI UMAR .
5.
WAKIL SEKRETARIS
:
ASRANIE YUSUF, BA.
6.
WAKIL SEKRETARIS
:
HERRY ASMAUDDIN .
7.
BENDAHARA
: SUTAPAN PARMAN , BA
8.
WAKIL BENDAHARA
: Ny . MURDIANI C.A. DURACHMAN .
9.
BAGIAN PEMANANGAN PEMILU , ORGANISASI, KEANGGOTAAN DAN KADERISASI.
10.
BAGIAN
PENDIDIKAN
AING APUY, BA.
:
KURSUS - KURSUS,
PENERANGAN , PENERBITAN & MASS MEDIA .
MUH . YAMAN BASO . :
- A.D. KASNI, BA. HERMANSYAH ENTOL.
11.
BAGIAN PEMUDA , TENAGA KERJA DAN WANITA
12.
WIRASWASTA .
13.
SOEHARTONO SOETJIPTO , BA
:
- NY, HAJJAH MURDIANI SOFYAN . HERMANSYAH , AP .
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN :
BAGIAN KEROHANIAN , CENDEKIAWAN , SENI BUDAYA DAN RAKAT.
MOHAMMAD SYAHRAN .
PENGABDIAN MASYA .
-
M. RASYID , BA. ANANG ACIL .
KOMPOSISI/PENGURUS DPD II GOLKAR KABUPATEN MINAHASA
HASIL MUSDA III GOLKAR KABUPATEN MINAHASA DI: KINILOUW , KECAMATAN TOMOHON MASA BHAKTI 1984 – 1989. : Dr. A. RONDONUNU .
1.
KETUA
2.
WAKIL KETUA
:
F.H.R. MUSSU .
3.
WAKIL KETUA
:
4.
SEKRETARIS
:
EVERT B. SUMUAL . B.J.L. MANDAGI SH .
5; 6.
WAKIL SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS
.
Drs. E. TUMLANTOWU .
:
FANNY R TANOS BA .
7. 8.
BENDAHARA WAKIL BENDAHARA
:
Dra . NY . M. SENDUK . G.A. UMPEL .
9. 10.
11. 12.
13.
WAKIL BENDAHARA
: E.P.H. REMBANG BA.
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU , ORGANI SASI KEANGGOTAAN DAN KADERISASI. BAGIAN PENDIDIKAN, KURSUS-KURSUS PE NERANGAN , PENERBITAN DAN MASS MEDIA BAGIAN PEMUDA, TENGA KERJA DAN
: 1. ANTHON TENGES. : 2. DANNY A. ROMPIS BA. : 1. Drs. ACHMAD T. ZEES. 2. Drs. J.A. TAIRAS.
WANITA .
2. : 1. 2. : 1.
BAGIAN TAN, NELAYAN, KOPERASI DAN WIRASWASTA .
14.
:
BAGIAN
KEROCHANIAN , CENDEKIAWAN
SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYA RAKAT.
:
1. Ny. S. KATUUK - ROTINSULU PIET LIU BA. H.F. KARUNDENG . P. SAMOLA . P.A. GOSAL .
2. MANUEL MANTIRI.
307
KOMPOSISI DAN PERSONALIA DPD GOLKAR TINGKAT I LABUHAN BATU MASA BHAKTI 1984 - 1989 I.
PENGURUS HARIAN 1.
KETUA
2.
WAKIL KETUA
3.
WAKIL KETUA
4.
SEKRETARIS
5.
WAKIL SEKRETARIS
6.
WAKIL SEKRETARIS
7.
BENDAHARA
: BAHARI HASIBUAN
II .
8. WAKIL BENDAHARA BAHAGIAN -BAHAGIAN
:
Dr. RITOLA TASMAYA
:
KAMALUDDIN SIREGAR
:
Ir. IWAN RIFAI ALAM
:
M. MATONDANG
:
KARSIAN SUKAMTO
:
Ir. DAHMAN MARPAUNG
: Ny . HAJAH TETY MURTI 1. SUPARMAN .
A.
BAGIAN PEMENANG PEMILU , ORGANISASI,
2. Dr. RIZAL . SANI
KEANGGOTAAN DAN KADERISASI. B.
BAGIAN
PENDIDIKAN ,
KURSUS - KURSUS, : 1. YOES RIZAL SIREGAR
PENERANGAN , PENERBITAN & MASS MEDIA . C.
D.
2. BERNAD PANGARIBUAN
BAGIAN PEMUDA , TENAGA KERJA DAN : 1. PARINSAL SIREGAR WANITA 2. Ny. JURTINI BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN : 1. SULAIMAN SIREGAR WIRASWASTA .
E.
2. Ny. H.T. DARJAH BAGIAN KEROHANIAN , CENDEKIAWAN , SE. : 1. A. WAHAB RASYID . NI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYA. 2 ; A. SAIMAN RAMBEY . RAKAT.
.
GOLKAR BENTENG PANCASILA
308
SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGURUS DPD GOLKAR TINGKAT II KAPUAS MASA BHAKTI 1984 - 1989
1.
KETUA
:
HAMBRI
2.
WAKIL KETUA
:
SIHEN M. BUNDONG
3.
WAKIL KETUA
: Drs. SAIFULLAH
4.
SEKRETARIS
: EMAN DACHMAN , BA
5.
WAKIL SEKRETARIS
: SAIRDADJI H. AR
6.
WAKIL SEKRETARIS
:
SOEYAGIE
7.
BENDAHARA
:
H. SUBELI KADERI
8.
WAKIL BENDAHARA
: Ny. MARIAH .
9.
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU, ORGANISASI,
H.G. DJINU Drs. ARIFIN .
KEANGGOTAAN DAN KADERISASI.
10.
BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS - KURSUS,
11 .
PENERANGAN , PENERBITAN & MASS MEDIA . BAGIAN PEMUDA , TENAGA KERJA DAN
:
M.N. HASBY MAHBARA , SH TAUFIQURRAHMAN , BA
:
SOLEMAN SILAM
WANITA
Ny. HINDUN .
12. BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN -
Ir. KOWONG KULING - W.A.D. DUHA
WIRASWASTA .
13.
BAGIAN KEROHANIAN , CENDEKIAWAN , SE
Drs. J. DJOKO S. PASSANDARAN
NI
BAHRUDDIN . DARIS .
BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYA-.
RAKAT.
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT II KABUPATEN SAMBAS MASA BHAKTI 1984 - 1989 1.
KETUA
2.
WAKIL KETUA
:
ZOECHRAN ALIZAINOOR
3.
WAKIL KETUA
:
Drs. JAKOBUS LUNA
4.
SEKRETARIS
:
Drs. ZULFIAN FAUZI. URAY AMINUDDIN
SARDJIJO
:
5.
WAKIL SEKRETARIS
:
6.
WAKIL SEKRETARIS
: SUBLI H. UMAR
7.
BENDAHARA
: TARMIZI NOOR B. Sc.
8.
WAKIL BENDAHARA
: HACCEKIN - MORRIS
9.
WAKIL BENDAHARA
:
DARMADI
10. BAGIAN PEMENANGAN PEMILU, ORGANISASI, 1. HAIDIR ABDULLAH SUTINAH 11. 12.
13.
2. KONRADUS VICTOR TONGKOK
KEANGGOTAAN DAN KADERISASI.
:
BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS - KURSUS, PENERANGAN , PENERBITAN & MASS MEDIA .
:
BAGIAN PEMUDA , TENAGA WANITA
:
KERJA
DAN
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN
BAGIAN KEROHANIAN , CENDEKIAWAN , SE . NI
BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYA
1. Drs. DAUD BASRI.
2. Ny. ASIAH SALEKAN , BA :
WIRASWASTA .
14.
1. Drs. MUSLIM HASAN
2. Ny. SUDARTI SUDIRMAN
1. URAY HERMAN , BA 2. ASMADI ALWI
:
1. Drs . UMAR ANSHORIE
2. Ny. SRI HARTINI SARWOKO
RAKAT.
309
SUSUNAN PENGURUS DPD GOLKAR DATI II BANJAR PRIODE 1984 - 1989 . KETUA
:
H. HARRY SUWARNO
2.
WAKIL KETUA
3.
WAKIL KETUA
: :
DRD . H. MASYKUR . DRS . M. DJUHDI ZAINUDDIN ISMAIL
1.
4.
SEKRETARIS
;
5.
WAKIL SEKRETARIS
: M. TASLIM AD , BA
6.
WAKIL SEKRETARIS BENDAHARA
: ZAKIAH MASTUR, N.
7.
8. 9.
10.
12 .
:
KEANGGOTAAN
DAN
:
2. H. SYAHRANI APIS .
BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS-KURSUS PE NERANGAN , PENERBITAN DAN MASS MEDIA BAGIAN PEMUDA , TENGA KERJA DAN
1. DRS. ZAINAL ARIFIN . 2. RUSBAND I.
:
:
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN
:
WIRASWASTA . 14.
1. H. MULKANI
KADERISASI.
WANITA .
13.
SARINI BEDJO
: GT . NOORPAH BURHANI
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU , ORGANI SASI
11.
: H. DJAMHURI
WAKIL BENDAHARA WAKIL BENDAHARA
1. DRS. MACHPUT SIDIQ . 2. HAJAH WAHIDAH ARSYAD . 1. M. SHARMAN
2. MUHAMMAD , Z.
KEROCHANIAN , CENDEKIAWAN
BAGIAN SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYA RAKAT .
:
1. DRS . SAHID SAHOR
2. SOEPARNI, BA
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA DAERAH TINGKAT II TAPIN MASA BHAKTI 1984 – 1989 . 1 .
KETUA
2.
WAKIL KETUA
:
HUSNI MATALI. A.
WAKIL KETUA
:
H. NASERI. K.
4.
SEKRETARIS
:
Drs. ABDULLAH ABDUL HAMID .
5.
WAKIL SEKRETARIS
: M. PADLAN , BA .
6.
WAKIL SEKRETARIS
: NAPSIAH , BA.
7.
BENDAHARA
:
Drs. FATHAN BURHANSYAH .
8.
WAKIL BENDAHARA
:
FAKHRURRAZIE .
9.
WAKIL BENDAHARA
:
BAKHRANI. U.
10.
:
HERMANSYAH KAWIE , BA
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU , ORGANISASI, : 1. TUKACIL JAWRI.. 2. AGUS SALIM .
KEANGGOTAAN DAN KADERISASI.
11.
BAGIAN
PENDIDIKAN ,
KURSUS - KURSUS,
:
PENERANGAN , PENERBITAN & MASS MEDIA.
12.
BAGIAN PEMUDA , TENAGA KERJA DAN
:
WANITA
13.
:
BAGIAN KEROHANIAN , CENDEKIAWAN , SENI BUDAYA RAKAT.
310
ABDUSSAMAD SIDDIQ SYAMSU HIDAYAT, BA . HAMBERANI IBUN . NOOR RABI'AH , BA .
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN WIRASWASTA .
14.
1. 2. 1. 2.
DAN PENGABDIAN MASYA .
:
1. IBAK MALIK 2. M. YUSUF .
1. ALI NORDIN ,Gz. 2. Drs. SYAHRANI SALEH .
SUSUNAN DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA DATI II TANJUNG JABUNG MASA BHAKTI 1984 - 1989 .
MUHAMMAD HASAN .
I.
KETUA
:
II .
WAKIL -WAKIL KETUA
:
III .
SEKRETARIS
:
ARIS RACHMAT .
IV. V.
WAKIL -WAKIL SEKRETARIS BENDAHARA
: :
1. ABD. AZIZ AHMAD . 2. M. THAMSIR BUSRA , SH H. MUHAMMAD NUR.
VI.
WAKIL -WAKIL BENDAHARA
:
1. ASNAWI BADRUN . 2. Nn . SITI AISYAH .
1. SYAFRUDDIN EFFENDY. SH . 2. H. MASDAR AJANG .
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU , ORGANISA.
1.
SI , KEANGGOTAAN DAN KADERISASI.
1. H. FUAD DHAMHUZI, BA,
:
2. DRS. MUHD . YUNUS.
BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS-KURUS, PE NERANGAN , PENERBITAN DAN MASS MEDIA
2.
3.
2. UMARSUDY ELWAQASH .
BAGIAN PEMUDA , TENAGA KERJA DAN WANITA
4.
1. A. KODAR , BcHK.
:
:
1. H.S. ASBANDI. 2. Nn . ZAINIDAR HASAN .
:
1. M. ZAINI MONING . 2. SUWANDI A. SONY , BSc.
:
1. HASBI JAZ , BA . 2. BAHARUDDIN AHMAD .
BAGIAN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN WIRASWASTA
5.
BAGIAN
KEROKHANIAN ,
CENDEKIAWAN ,
SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYA RAKAT
SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA
TINGKAT II MUBA MASA BHAKTI 1984 – 1989 -
1.
KETUA
:
DRS. MADANI SENEN.
2.
WAKIL KETUA
:
ABDUL KARIM
3.
WAKIL KETUA
:
R. IBRAHIM .
4.
SEKRETARIS
: DRS. NOER MUHAMMAD .
5.
WAKIL SEKRETARIS
;
ABDUL MANAP ,
6.
WAKIL SEKRETARIS
:
ISHAK A.S.
7.
BENDAHARA
: Dr. ZAINAL ABIDIN SAMAULAH ,
8.
WAKIL BENDAHARA
:
ZAIROZI BA,
:
- M. HANAFI HM , - A. HALIM DAHLAN , - DRS. M. ZEN UMAR ,
BAGIAN PEMENANGAN PEMILU , ORGANI SASI, KEANGGOTAAN DAN KADERISASI. 10. BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS-KURSUS, PENERANGAN , PENERBITAN DAN MASS MEDIA 9.
11.
- DRS. ALVIAN ANDRA .
BAGIAN PEMUDA, TENAGA KERJA DAN - NY . SALFA WIWOHO
WANITA
Nn . SYAMSIAH HASAN ,
BAGIAN TANI , NELAYAN , KOPERASI DAN 12 .
13.
WIRASWASTA .
Drs. M. SALEH NURDIN , - A. WAHAB AMAN,
BAGIAN
DRS. H.M. RASYID OEMAR, - PAIMIN KR.
KEROKHANIAN , CENDEKIAWAN ,
SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYA RAKAT.
311
SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA TINGKAT II DAIRI PRIODE 1984 – 1989 -
I.
II .
KETUA
:
RESMAN SINAGA
WAKIL KETUA
:
DRS . M.T. BANUREA
WAKIL KETUA
: V.H. TOGATOROP.
SEKRETARIS
:
JAINAL SINAME BA
PISO MARPAUNG
WAKIL SEKRETARIS
III .
WAKIL SEKRETARIS
:
S.S. SIMANJUNTAK .
BENDAHARA
:
J.S. MELIALA
WAKIL BENDAHARA
::
SEMPAT MANIK .
IVa. BAGIAN PEMENANGAN PEMILU , ORGANISASI, KEANGGOTAAN DAN KADERISASI
b . BAGIAN PENDIDIKAN , KURSUS - KURSUS, PENERANGAN , PENERBITAN & MASS MEDIA.
:
M.M. SIAHAAN BA.
:
@ Dr. K.H.M. SITUMEANG M.S. BANUREA .
c . BAGIAN PEMUDA , TENAGA KERJA DAN WANITA
d . BAGI AN TANI, NELAYAN , KOPERASI DAN WIRASWASTA .
e . BAGIAN KEROHANIAN , CENDEKIAWAN , SE NI BUDAYA RAKAT.
DAN PENGABDIAN MASYA
:
OLOAN SIHOTANG M.S. BR . SINULINGGA: EFENDI SARAGIH BSC . - T.A. BERUTU . Pdt . M. BANCIN .
H.M. PANDIANGAN .
DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DPD GOLKAR KABUPATEN DATI II GRESIK MASA BHAKTI 1984 – 1989 . 1.
KETUA
:
MATAHIR
2.
WAKIL KETUA
:
H.A. THOLKHAH AZIS
3.
WAKIL KETUA
: H. MACHMOED ZAIN,
4.
SEKRETARIS
:
5.
WAKIL SEKRETARIS
: SYAELAN SU’AIB, BA
6.
BENDAHARA
:
H. CH. MADJEDI AFFANDI
7.
WK. BENDAHARA
:
BURHANUDDIN IKSAN .
BAGIAN PEMENANG PEMILU , ORGANISASI,
8.
9.
10.
KEANGGOTAAN DAN KADERISASI.
:
1. KOESNOPO 2. A. TARBIN MUHAJILIN
BAGIAN PENDIDIKAN KURSUS -KURSUS, PENERANGAN , PENERBITAN & MASS MEDIA .
:
1. Drs. BAKRI SANTOSO 2. NYONO BINTORO
BAGIAN PEMUDA, TENAGA KERJA DAN WANITA
11. 12.
:
BAGIAN TANI , NELAYAN , KOPERASI DAN WIRASWASTA .
1. SOEPRAPTO 2. TAMAM MUBAROK
BAGIAN KEROHANIAN , CENDEKIAWAN , SE BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYA
013
394A2
2
: H. IMAM MAWARDI, BA MACHJUB AA . BA .
RAKAT .
83
2. Drs. BIANTO
2. Ny . LILIEK SUDIANAH .
NI
9
AMIN PRASODJO
PS
7260
UNIVERSITY OF MICHIGAN
3 9015 05100 3419