Anggaran Sektor Publik [PDF]

Citation preview

PENGANGGARAN Anggaran Sektor Publik



Oleh Kelompok 5



I Made Boby Prabawa Utama



(1607522077)



T. Galang Pratama Dana



(1607522079)



I Putu Dharma Sadhana



(1607522095)



Gde Nesha Hary Prayoga



(1607522096)



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2019



BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perencanaan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari proses manajemen organisasi. Demikian juga, anggaran mempunyai posisi sangat penting. .Setiap perusahaan pasti melakukan kegiatan penganggaran. Sistem penganggaranmerupakan insrumen dari mekanisme birokrasi pada suatu organisasi yang ber(ungsi sebagaialat untuk mengalokasikan sumber daya dalam bentuk barang dan jasa yang ada ke dalamanggota organisasi. Dalam



konteks



negara



sebagai



sebuah



organisasi,



maka



sistem



penganggaranmerupakan alat untuk mengalokasikan sumber daya dalam bentuk barang dan jasa yang adake dalam masyarakat. Sesuai dengan perkembangan sistem administrasi publik dan tuntutan masyarakatdalam konteks sistem sosial dan politik tertentu, berkembanglah sistem penganggaran negaraatau yang dapat juga disebut dengan penganggaran sektor publik. 1.2 Rumusan Masalah 1.2.1 Apa Pengertian Anggaran Sektor Publik? 1.2.2 Apa Pentingnya dan Fungsi Anggaran Sektor Publik? 1.2.3 Apa saja Jenis Anggaran Sektor Publik? 1.2.4 Bgaimana Prinsif Pokok dalam Siklus Anggaran Sektor Publik? 1.2.5 Bagaimana Pendekatan Dalam Penyusunan Anggaran Sektor Publik? 1.3 Tujuan 1.3.1 Untuk mengetahui Pengertian Anggaran Sektor Publik 1.3.2 Untuk mengetahui Pentingnya dan Fungsi Anggaran Sektor Publik 1.3.3 Untuk mengetahui Jenis Anggaran Sektor Publik 1.3.4 Untuk mengetahui Prinsif Pokok dalam Siklus Anggaran Sektor Publik 1.3.5 Untuk mengetahui Jenis Pendekatan Dalam Penyusunan Anggaran Sektor Publik



BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik Anggaran mengungkapkan apa yang akan dilakukan di masa mendatang. Pemikiran strategis di setiap organisasi adalah proses di mana manajemen berpikir tentang pengintegrasian aktibitas ke arah tujuan organisasi. Semakin bergejolak lingkungan pasar, teknologi, dan ekonomi eksternal, manajemen akan didorong untuk menyusun strategi. Pemikiran strategis manajemen didokumentasikan dalam berbagai dokumen perencanaan. Keseluruhan proses diintegrasikan dalam prosedur penganggaran organisasi. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Di dalam tampilannya, anggaran selalu menyertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Dampaknya adalah pemisahan penyusunan anggaran tahunan dan anggaran modal tahunan. Anggaran sektor publik adalah suatu rencana kerja yang dibuat dan digunakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk ukuran financial, yang memuat informasi mengenai pendapatan, belanja, aktivitas, dan pembiayaan, dalam satuan moneter. Dibuat dan digunakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ini menunjukkana bahwa anggaran sektor publik memang khusus untuk pemerintah, dan termasuk juga BUMN dan BUMD.  



Anggaran Negara dan Daerah APBN/APBD (Budget of state). Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP), yaitu anggaran usaha setiap BUMN/BUMD serta badan hukum publik atay gabungan publik-swasta



2.2 Pentingnya dan Fungsi Anggaran Sektor Publik Pentingnya anggaran sektor publik karena beberapa alasan, yaitu: a) Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. b) Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (scarcity of resources), pilihan (choice), dan tradeoffs. c) Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrument pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada. Fungsi anggaran sector publik yaitu sebagai berikut: a) Anggaran sebagai alat perencanaan (planning tool) Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.



b) Anggaran sebagai alat pengendalian (control tool) Anggaran sebagai instrument pengendalian digunakan untuk menghindari adanya over spanding, underspending dan salah sasaran (misappropriation) dalam mengoprasikan anggaran pada bidang lain yang bukan prioritas. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah. c) Anggaran sebagai alat kebijakan fiscal (fiscal tool) Anggaran sebagai alat kebijakan fiscal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. d) Anggaran sebagai alat politik (political tool) Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. e) Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (coordination and communication tool) Anggaran public merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintah. Anggaran public juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. f) Anggaran sebagai alat penilaian kerja (performance measurement tool) Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan kinerja. g) Anggaran sebagai alat motivasi (motivation tool) Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. h) Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang public (public sphere) Masyarakat, LSM, Perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran public. 2.3 Jenis Anggaran Sektor Publik 1. Anggaran Tradisional Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu: a.



Cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism



Penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban yang tersebut. Anggaran tradisional bersifat incrementalism, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan



besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam. Pendekatan semacam ini tidak saja belum menjamin terpenuhinya kebutuhan rill, namun juga dapat mengakibatkan kesalahan yang terus berlanjut. Hal ini disebabkan karena kita tidak pernah tahu apakah pengeluaran periode sebelumnya yang dijadikan sebagai tahun dasar penyusunan anggaran tahun ini telah didasarkan atas kebutuhan yang wajar. b.



Struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item.



Ciri lain anggaran tradisional adalah struktur anggaran bersifat line-item yang didasarkan atas dasar sifat (nature) dari penerimaan dan pengeluaran. Penyusunan anggaran dengan menggunakan struktur line-item dilandasi alasan adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran. Berdasarkan hal tersebut, anggaran tradisional disusun atas dasar sifat penerimaan dan pengeluaran, seperti misalnya pendapatan dari pemerintah atasan, pendapatan darp pajak, atau pengeluaran untuk gaji, pengeluaran untuk belanja barang, dan sebagainya, bukan berdasar pada tujuan yang ingin dicapai dengan pengeluaran yang dilakukan. 2. Anggaran Dengan Pendekatan NPM (New Public Management) jenis-jenis anggaran dengan pendekatan New Public Management. a. Anggaran Kinerja Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Oleh karena itu, anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan value for money dan efektivitas anggaran. Pendekatan ini cenderung menolak pandangan anggaran tradisional yang menganggap bahwa tanpa adanya arahan dan campur tangan, pemerintah akan menyalagunakan kedudukan mereka dan cenderung boros (overspending). b. Zero Based Budgeting (ZBB) Proses implementasi ZBB terdiri dari tiga tahap, yaitu: Identifikasi unit-unit keputusan, Penentuan paket-paket keputusan, Meranking dan mengevaluasi paket keputusan. c. Planning, Programming, and Budgeting Sistem (PPBS) Planning Programming Budgeting System adalah suatu proses perencanaan, pembuatan program, dan penganngaran, yang didalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi atas permasalahan yang mungkin timbul. 2.4 Prinsif Pokok dalam Siklus Anggaran Sektor Publik 1. Demokratis, mengandung makna bahwa anggaran negara (di pemerintahan Pusat maupun di pemerintahan Daerah), baik yang berkaitan dengan pendapatan maupun yang berkaitan dengan pengeluaran, harus ditetapkan melalui suatu proses yang mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat, selain harus dibahas dan mendapatkan persetujuan dari lembaga perwakilan rakyat. 2. Adil, berarti bahwa anggaran negara haruslah diarahkan secara optimum bagi kepentingan orang banyak dan secara proporsional, dialokasikan bagi semua kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.



3. Transparan, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran negara harus diketahui tidak saja oleh wakil rakyat, tetapi juga oleh masyarakat umum. 4. Bermoral Tinggi, berarti bahwa pengelolaan anggaran negara harus berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku, dan juga senantiasa mengacu pada etika dan moral yang tinggi. 5. Berhati-hati, berarti bahwa pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara berhati-hati, karena jumlah sumber daya yang terbatas dan mahal harganya. Hal ini semakin terasa penting jika dikaitkan dengan unsur hutang negara. 6. Akuntabel, berarti bahwa pengelolaan keuangan negara haruslah dapat dipertanggungjawabkan setiap saat secara intern maupun ekstern kepada rakyat. 2.5 Pendekatan Dalam Penyusunan Anggaran Sektor Publik 1. Pendekatan Fungsional Kerangka pikir Systems of National Accounts telah merekomendasi pandangan pembatasan karakter anggaran sebagai berikut: a. Kemandirian penyelenggaraan fungsi pemerintahan b. Diawali dengan batasan kemampuan pemerintah menanggung pengeluaran kesejahteraan masyarakat. Apabila seluruhnya, pemerintah memegang kenadli penuh. Apabila sebagian, pemerintah bekerja dalam mekanisme kolaborasi. Kondisi akan berpengaruh terhadap proses penyusunan anggaran dari berbagai kepentingan formal, kepentingan hukum, dan kepetnigan legislatif. Kesuksesan pelaksanaan anggaran ditentukan oleh tiga hal: a. Kebijakan keuangan secara menyeluruh ditentukan oleh lembaga setingkat departemen atau lembaga pelaksana tertinggi b. Kesuksesan anggaran sangat ditentukan oleh dukungan politis berbagai lembaga c. Akurasi perencanaan, terutama penganggaran, dipengaruhi oleh teknik review prakiraan anggaran.



Faktor Penentu Efektifnya suatu anggaran Faktor Penentu Efektifnya suatu Anggaran Kebijakan a. Pendapatan Tingkat



Kelembagaan a. Konsultasi dan



Pengangguran dan



Koordinasi Antar unit



Infansi



kerja



b. Kebijakan Nilai Tukar c. Kebijakan Moneter



b. Koordinasi di dalam unit kerja



d. Kebijakan Fiskal



c. Birokrasi



e. Mobilisasi Sumber



d. Pertimbangan Non



Daya f. Tingkat Pertumbuhan



Ekonomi e. Kapabilitas Administrasi



Pengeluaran



Anggaran a. Tehnik Perhitungan Prakiraan Pendapatan dan Pengeluaran b. Fleksibilitas dalam Fiskal c. Tingkat Pengeluaran yang Diharapkan d. Fasilitas Dalam Permberlakuan Tingkat Pajak e. Batasan Proses Anggaran f. Waktu g. Informasi



g. Pengeluaran Investasi



h. Manajemen Keuangan



h. Subsidi



i. Waktu yang salah: Dalam



i. Defisit Anggaran



melepaskan Dana j. Biaya yang Terlalu Besar k. Kurangnya Fleksibilitas dalam Menggunakan Dana l. Hambatan Sumber Daya Manusia



2. Pendekatan Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan anggaran dapat dibedakan menjadi rasional dan penyesuaian atau bertahap, dimana rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Perbedaan Pendekatan Pengambilan Keputusan Perbedaan Pendekatan Pengambilan Keputusan Perbedaan



Rasional



Penyesuaian/Bertahap



Keterkaitan



Teori ekonomi yang



Konsep pluralis pemerintahan yang



tradisional



demokratis



Pendekatan tujuan dan



Proses penyesuaian antar individu dan



pengukuran alternatif tujuan



kelompok yang mempunyai nilai



Tipe pendekatan



ekonomi dan tingkat kekuasanaan yang berbeda Kritik



Survei alternatif tidak



Proses negosiasi akan menjadi dasar



dimungkinkan.



pengambilan keputusan dan kompromi



Keputusan akan mengurangi



tujuan menjadi dasar penilaian prestasi



proses penyesuaian dan ditentukan melalui proses politik



BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Anggaran mengungkapkan apa yang akan dilakukan di masa mendatang. Pemikiran strategis di setiap organisasi adalah proses di mana manajemen berpikir tentang pengintegrasian aktibitas ke arah tujuan organisasi. Semakin bergejolak lingkungan pasar, teknologi, dan ekonomi eksternal, manajemen akan didorong untuk menyusun strategi. Pemikiran strategis manajemen didokumentasikan dalam berbagai dokumen perencanaan. Keseluruhan proses diintegrasikan dalam prosedur penganggaran organisasi. Anggaran sektor publik adalah suatu rencana kerja yang dibuat dan digunakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk ukuran financial, yang memuat informasi mengenai pendapatan, belanja, aktivitas, dan pembiayaan, dalam satuan moneter. Dibuat dan digunakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ini menunjukkana bahwa anggaran sektor publik memang khusus untuk pemerintah, dan termasuk juga BUMN dan BUMD. Pentingnya anggaran sektor publik karena beberapa alasan, yaitu: a) Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. b) Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (scarcity of resources), pilihan (choice), dan tradeoffs. c) Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrument pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.



Daftar Pustaka



Ihyaul Ulum. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UMM PRESS. Mardiasmo 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE UGM. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset https://hpweblog.wordpress.com/2012/10/21/jenis-jenis-anggaran-sektor-publik/ http://tonynurhadianto.blogspot.com/2016/10/anggaran-sektor-publik.html http://pendidikan776.blogspot.com/2013/06/pengertian-anggaran-sektor- publik.html