Bank Soal Administrasi Pajak XI [PDF]

Citation preview

Bank soal administrasi pajak XI



1. Iuran wajib pajak yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung disebut …. a. Sumbangan d. Perpajakan b. Upeti e. Retribusi c. Pajak 2. Apabila seseorang bertempat tinggal di luar Indonesia tetapi dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia, ini berarti perpajakan di Indonesia menganut asas …. a. Domisili d. Pemerataan b. Kekeluargaan e. Kebangsaan c. Sumber 3. Peraturan perundang-undangan perpajakan lama sebagaian besar merupakan warisan …. a. Nenek moyang d. Jepang b. Inggris e. Portugal c. Belanda 4. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan diatur oleh …. a. UU No. 28 Tahun 2007 b. UU No. 36 Tahun 2008 c. UU No. 16 Tahun 2009 d. UU No. 20 Tahun 2000 e. UU No. 13 Tahun 1985 5. Pemungutan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 dilakukan dengan …. a. Official assessment system b. Self-assessment system c. Full self-assessment system d. Semi self-assessment system e. Withholding system 6. Utang pajak akan dihapus apabila dalam jangka …. Tidak ditagih oleh pemungutnya. a. 5 tahun d. Lebih dari 5 tahun b. 4 tahun e. 3 tahun c. 2 tahun 7. Contoh tarif proporsional adalah …. a. PBB 0,5% d.PPh 10%, 15% dan 30% b. Tarif tetap e. Bea meterai c. Tarif tunggal 8. Ketika ibu rumah tangga kesulitan mendapat minyak goring akibat bahan mentahnya diekspor ke luar negeri, pemerintah memungut pajak ekspor atas CPO sebesar 10%. Dalam hal ini, pajak melakukan fungsi …. a. Ganda d. Regulasi



b. Bujeter e. Seleksi c. Proteksi 9. Kewajiban wajib pajak untuk mendaftarkan diri guna memperoleh NPWP dan NPPKP diatur dalam …. a. Pasal 2 UU No. 6 Tahun 1984 b. Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2009 c. Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2000 d. Pasal 2 UU No. 9 Tahun 1994 e. Pasal 22 UU No. 28 Tahun 2007 10. …. Merupakan hukum formal yang menjadi ketentuan umum bagi pelaksanaan perundangundangan perpajakan lainnya yang bersifat materiil. a. Kewajiban wajib pajak b. UU Perpajakan c. Ketentuan umum perpajakan d. Peraturan pemerintah e. Hak wajib pajak 11. Yang bukan termasuk kewajiban wajib pajak adalah …. a. Mendaftarkan diri b. Melaporkan pajak terutang c. Menerbitkan NPWP/NPPKP d. Melakukan pembukuan e. Membayar pajak 12. Yang tidak termasuk hak wajib pajak adalah …. a. Keberatan b. Banding c. Penundaan pemasukan SPT d. Pemberian keterangan e. Restitusi dan kompensasi 13. …. Adalah hak yang diberikan kepada wajib pajak untuk meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak apabila wajib pajak tidak mempunyai utang pajak yang lain. a. Kompensasi d. Restitusi b. Banding e. Keberatan c. Pembukuan 14. …. Adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. a. SPT d. SPM b. SSP e. Faktur Pajak c. SKP 15. Yang tidak termasuk tata cara penyelesaian SPT adalah ….



16.



17.



18.



19.



20.



21.



a. Mengambil sendiri blangko SPT pada kantor pelayanan pajak setempat (dengan menunjukan NPWP) b. Mengisi formulir SPT dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan c. Menyerahkan kembali SPT ke KPP yang bersangkutan dala batas waktu yang ditentukan d. Meminta bukti penerimaan yang bertanggal e. Membayar pajak terutang ke Kas Negara SPT tahun pajak 2014 wajib pajak perorangan, paling lambat harus dilaporkan ke KPP tanggal …. a. 31 Maret 2014 d. 30 April 2014 b. 31 Maret 2015 e. 30 April 2013 c. 30 April 2015 Batas waktu penyampaian SPT PPh Pasal 21 adalah …. a. Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak terakhir b. 14 hari setelah tanggal 14 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir c. Tujuh hari setelah penyetoran d. Selambatnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Untuk wajib pajak perseorangan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya e. Selembat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Sedangkan untuk wajib pajak badan tanggal 30 April tahun berikutnya SPT PPN Umum harus dilaporkan paling lambat tanggal …. a. Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir b. 14 hari setelah tanggal 14 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir c. Tujuh hari setelah penyetoran d. Selambatnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak e. Selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak Fungsi utama surat setoran pajak adalah sebagai …. a. Sarana menghitung pajak b. Sarana membayar pajak c. Bukti dan laporan pembayaran pajak d. Sarana membukukan pajak e. Sarana restitusi dan kompensasi pajak Sedangkan untuk kode jenis setoran bulanan adalah …. a. 100 d. 200 b. 104 e. 310 c. 311 Batas waktu pembayaran pajak yang terutang dalam satu masa adalah …. a. Tangal 10 bulan berikutnya b. Tanggal 15 bulan berikutnya c. Tanggal 20 bulan berikutnya



22.



23.



24.



25.



d. 3 bulan setelah akhir tahun pajak e. 4 bulan setelah akhir tahun pajak …. Adalah selisih lebih antara jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan jumlah kredit pajak (pajak dibayar di muka) atau telah terjadi pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. a. Kekurangan bayar pajak b. Pajak dibayar di muka c. Pajak yang terutang d. Kompensasi kerugian e. Kelebihan bayar pajak …. Adalah hak yang diberikan kepada wajib pajak untuk membayar utang pajak dengan menggunakan kelebihan pembayaran pajak. a. Kelebihan bayar pajak d. Resitusi b. Kompensasi e. Kredit pajak c. Kekurangan bayar pajak Besarnya retribusi ditentukan oleh …. a. Pemerintah d. Wajib pajak b. Objek pajak e. Pihak ketiga c. Presiden …. Adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. a. Kewajiban wajib pajak d. Objek pajak b. Hak wajib pajak e. Wajib pajak c. Subjek pajak



ISIAN 1. Sebutkan dan jelaskan asas pungutan pajak di Indonesia? 2. Sebutkan dan jelaskan fungsi pajak? 3. Sebutkan syarat-syarat pendaftaran wajib pajak? 4. Jelaskan pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan? 5. Sebutkan petunjuk pengisian Surat Setoran Pajak?