BUKAN PESONA INDONESIA - Di Balik Bisnis Pariwisata [PDF]

Citation preview

PROPOSAL PENELITIAN SOSIAL BUKAN PESONA INDONESIA - Di Balik Bisnis Pariwisata



Disusun Oleh 1. Kevin VerrelNurreyhan_151210198 2. AchmadSyamsudduha_151210187 3. VeshiaNindya Renata_151210187 4. YusniansyahadhityaPutra_151210198 YusniansyahArdhita Putra BAB 1. PENDAHULUAN Tahun 2021 sebuah film documentary yang mengungkapkan tentang sebuah film documentary diPESONA INDONESIA - Di Balik Bisnis Pariwisataindonesia,hal tersebut menjadi daya tarik peniliti untuk mengetahui lebih dalam sisi lain dari keindahan pariwisata indonesia kalau kita lihat pariwisata indonesia menjanjikan pendapatan yang besar dan presiden jokowi juga awal pemerintahan melirik pariwisata.(2:40)”Jokowi:impact dari turisme itu Kelompok 11, 2021 Penggambaran REALITAS SOSIAL DAN POLITIK, KEUANGAN DALAM TEKS NARATOR FILMBUKAN PESONA INDONESIA - Di BalikBisnisPariwisata Page 1



lari



nyakemana-mana



terutama



usaha



micro



dan



usaha



kecil,menengah,cendramata,warung,restoran.semuadapet kalau ini yang akan kita kembangkan ke depan oleh sebab itu 10 bali baru harus cepet di rampungkan”pernyataan presiden dalam rapat nya,ini juga mengenai berbagai kelebihan pulau : 1. Pulau Seribu Kepulauan Seribu adalah kumpulan pulau-pulau di utara Jakarta. Beberapa pulau ada yang berpenghuni, sedangkan yang lain adalah pulau-pulau yang hanya direncanakan untuk keperluan industri perjalanan dan eksplorasi, misalnya tidak berpenghuni. 1Baca artikel CNN Indonesia "Indonesia Pamer '10 Bali Baru' di Pertemuan IMF-Bank Dunia" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181014151703-269-338377/indonesia-pamer-10-bali-baru-di-pertemuan-imf-bank-dunia.



Sebagian KepulauanSeribuadalahPulau Pari yang oleh P2O LIPI dikenalsebagai Kawasan Konservasi dan PenelitianTerumbuKarang dan saatinisedangdijadikan Kawasan WisataAlam. Para pemancing di Pulau Pari mengalamimasalahdenganpendapatan yang semakinberkurangakibatpenangkapan



yang



berlebihan,



sehinggakawasanindustriwisatainidiandalkanuntukmenambahpenghasilanmasyarak at. Pantai PasirPerawanmerupakandestinasiliburanpantai di Pulau Pari yang awalnyamerupakanpantailaut



yang



masyarakatsetempat



naik



kaya.



Menjelangakhirtahun keataslempeng



2012, dan



membersihkantanahsertamengkondisikannyasehinggaadaakseskepantaipasirputihse mpurna yang saatinidikenalsebagai Pantai PasirPerawan. Pantai



PasirPerawandiawasisecaramandiri



oleh



pendudukPulau



Pari



denganbantuan Forum Pesisir Pantai (FORSIR) sebagaiasosiasi wilayah setempat yang



menjunjungtinggikemajuanobjekindustriwisata



dan



bantuanpemerintahpenduduk Pari. Selain di tepilaut, perairanPulau Pari juga kaya akankeanekaragamanhayati. Kondisiaset normal yang membantukegiatanwisata di Pulau Pari menjadidayatariktersendiribagi para wisatawan. Gerakan wisatawan Kelompok 11, 2021 Penggambaran REALITAS SOSIAL DAN POLITIK, KEUANGAN DALAM TEKS NARATOR FILMBUKAN PESONA INDONESIA - Di BalikBisnisPariwisata Page 2



yang



berlaku.



Wisatawan



wisataberenang.



di



Pulau



Sebagian



Kawasan



keunggulantenggelamnyadapatditerima yang



tertarikdenganwisatapantai



perairanPulau



seringdigunakanuntukberenangadalah amandengankondisiperairan



Pari



dan



Pari



dan yang



KonservasiLaut(APL),



terletak



benar-benartenang.



di



kawasan



Bintang



Rama



yang dan



wilayahsekitardermaga. Situs ini dikenang sebagai zona ekowisata bahari untuk peningkatan industri perjalanan reguler. Begitu juga dengan daerahnya. Kajian ini ditujukan untuk memastikan batas penyampaian wilayah Pulau Pari untuk kegiatan wisata pantai dan renang, mengukur nilai keuangan industri wisata di Pulau Pari dan menambah kawasan industri perjalanan ke gaji individu. Hasil perhitungan di daerah eksplorasi menunjukkan bahwa catatan kewajaran industri perjalanan (IKW) dan batas angkut ruang berada pada kelas yang layak. Nilai moneter industri perjalanan di Pulau Pari yang dinilai dengan teknik biaya pergerakan memberikan konsekuensi sebesar 152.627.300.000,00 sen/tahun. Kehadiran kawasan industri wisata di Pulau Pari juga berkontribusi 70,12 persen terhadap pendapatan penduduk sekitar. Besarnya nilai finansial dan komitmen industri perjalanan untuk membayar kabupaten secara implikasi menunjukkan bahwa keberadaan kawasan industri perjalanan di Pulau Pari sangat berharga baik untuk wilayah maupun untuk iklim. Dengan demikian, latihan industri perjalanan di Pulau Pari harus dibuat dengan cara yang layak, dalam hal apa pun, dengan membatasi batas pengangkutan ruang. KatalingaGenyas,analisis ekonomi daya dukung pengembangan ekowisata pulau pari kepulauan seribu jakart,anovember.2013.ipb:insitut teknologi bogor 2013



Guna menunjang semua itu pembangunan infrastuktur di kebut dan investasi di buka lebar tapi di banyak lokasi masuk nya investor bearti di mulai nya pertandingan



ekonomi



antara



investor



vs



warga,(5:00)”Edy



mulyono:Kebetulan di pulau pari hampir di kelilingi bentang panatai yang luas dan ada wisata mangroveada manggung juga kebetulan di sebelah utara Kelompok 11, 2021 Penggambaran REALITAS SOSIAL DAN POLITIK, KEUANGAN DALAM TEKS NARATOR FILMBUKAN PESONA INDONESIA - Di BalikBisnisPariwisata Page 3



dan ada wiasatasnorkeling di pulaukebetulan di pulau seribu ini salah satu pulau terbaik di pulau pari.Terumbu karang masih bagus menurutdatalife yang menyaatkan 30% terumbu karang pulau seribu paling bagus pulau pari.dan sudah 10 tahun mengelola pariwisata di pulau pari dan tanpa bantuan pemerintah dengan swadaya nya masyarakat memanfaatkan wisata yang ada sudah bisa membangun



fasilitas



umun



salah



satu



nya



pantai



perawan,Saung,mempercantikpantai,toilet,tranportasi,homestay.Ekonomi juga terasa oleh penduduk pulau pari karena dampak signifikan terangakat tanpa perlu kerja sama orang”



Kelompok 11, 2021 Penggambaran REALITAS SOSIAL DAN POLITIK, KEUANGAN DALAM TEKS NARATOR FILMBUKAN PESONA INDONESIA - Di BalikBisnisPariwisata Page 4



Konflik antara korporasi dengan masyarakat dengan masyarakat salah satu nya adalah ketika korporasi mengeklaim bahwa pulau pari milik mereka,satu sisi masyarakat yang sudah hidup dan menjadi warisan nenek moyang mencoba mempertahankan pulau mereka dan mencoba menjelaskan pulau ini bukan punya korporasi



masyarakat yang berhak mengelola pulau ini,(8:21)Pemasangan plang di bekkingi oknum kepolisian dan seorang warga marah karena merasa



pulau



nya



di



ambil



paksa.



Kelompok 11, 2021 Penggambaran REALITAS SOSIAL DAN POLITIK, KEUANGAN DALAM TEKS NARATOR FILMBUKAN PESONA INDONESIA - Di BalikBisnisPariwisata Page 5



(9:00)”Sulaiman:Pada saat 2017 warga yang menjadi ketua RW dan di ajak kerjasama sama PT Bumi Variasi,dan beberapa kali menolak kerjasama akhirnya dia bilang salah satu pihak perusahaan bearti ada proses hukum yang akan di jalanin dan saya mendapat 3 somasi Pt variasi dan binaso ternyata lahan ini sudah terbit sertifikat SHM 253 atas nama pintarsosoedijanto dan nama keluarga nya.



Pengembangan kawasan ekonomi khusus pariwisata yang bersifat masal Kelompok 11, 2021 Penggambaran REALITAS SOSIAL DAN POLITIK, KEUANGAN DALAM TEKS NARATOR FILMBUKAN PESONA INDONESIA - Di BalikBisnisPariwisata Page 6



pada praktiknya akan mengincar rumah,tanah,atau lawan pertanian milik Warga.



BAB 2. PERUMUSAN MASALAH Pulau Pari merupakan salah satu dari 1.000 pulau yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pemancing; Untuk penghuni Pari, kawasan perikanan juga merupakan mata pencaharian perekonomian pulau Pari, dan juga telah mengalami budidaya alga. penurunan kualitas air dan es membantu penyakit yang menyerang pertumbuhan hijau di Pulau Pari Beberapa item tidak dapat dikumpulkan dan menyebabkan kemalangan bagi individu yang mengembangkan pertumbuhan hijau (Amiluddin NM, 2007), Di sisi lain, pulau Pari memiliki potensi wisata yang besar. fitur perairan dan pantai pulau Pari mungkin untuk dijadikan objek wisata. Karena itulah pada tahun 2012 penduduk Pari berinisiatif untuk membuka kawasan Pulau Pari sebagai objek wisata di Kepulauan Seribu. Sebelumnya, Pulau Pari hanya dimanfaatkan oleh Puslit sebagai kawasan pemukiman dan sebagai kawasan penelitian dan konservasi terumbu karang.Oseanografi (P20) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Kemudian dengan adanya rencana pembangunan 10 Bali baru milik Presiden “Jokowi” Sehingga lahan investor akan semakin luas, yang artinya usaha masyarakat yang menjadi wisatawan sudah membuka daya tarik zona harus diasumsikan oleh investor, yang menghasilkan konflik internal dengan kotamadya pulau Pari. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:1 "Bagaimana warga dapat mengelola pulaunya sendiri?" 2. Mengapa korporasi mengambil daerah/tempat kekerasan berupa TNI/Polri dengan bantuan Pemda tanpa ada sosialisasi dari Pemkot? TUJUAN PENILITIAN 1.Memberikan pemahaman tentang para Mahasiswa dan masyarakat untuk dalam mengembangkan potensi wilayah pulau mereka dan mampu mengangkat kehidupan Ekonomi masyarakat



Kelompok 11, 2021 Penggambaran REALITAS SOSIAL DAN POLITIK, KEUANGAN DALAM TEKS NARATOR FILMBUKAN PESONA INDONESIA - Di BalikBisnisPariwisata Page 7



2.Memberikan informasi bagaiamana masyarakat juga harus mempaswadai para korporasi yang hanya untuk memperkaya diri tanpa ada timbal balik ke masyarakat dan menggunakan kekuatan aparat secara suka rela maupun lembaga konsitusi 3.untukmemberiacuan dan dorongan dan edukasi memngelola sumber daya yang ada dan membuat kesejahtraan masyarakat daerah lebih terjamin dengan hasil daerah sendiri MANFAAT PENELITIAN 1.Menjelaskan tentang bagaiman sumber daya alam bisa di kelola oleh massyarakatmenajdi pendapatan yang menguntungkan 2.bisa menjaga adat budaya tanpa harus ketakkutan kehilangan wilayah dengan iming-iming dari korporasi dengan ancaman hukum 3.menunjukan bagaimana warga di buat untuk mandiri tanpa bantuan pemerintah dan bisa mengangkat ekonomi warga daerah tanpa merusak ekosistem yanga dan merubah budaya yang ada tetapi bisa menguntungkan warga sekitar pulau



Kelompok 11, 2021 Penggambaran REALITAS SOSIAL DAN POLITIK, KEUANGAN DALAM TEKS NARATOR FILMBUKAN PESONA INDONESIA - Di BalikBisnisPariwisata Page 8



II. TINJAUAN PUSTAKA PARIWISATA Industri perjalanan adalah segala sesuatu yang menyinggung, untuk pergi untuk pengalihan, perjalanan, dan hiburan, dilakukan dengan sukarelawan dan bersifat sementara dan ditegakkan oleh berbagai instansi dan administrasi yang diberikan oleh daerah, visioner bisnis, pemerintah dan legislatif lingkungan (KBBI 2012, UU N° 10 tahun 2009). Industri perjalanan, dilakukan, secara umum, telah meningkatkan harapan, agama dan kualitas, budaya, kebebasan dasar, administrasi penawaran, untuk individu, dan menjamin kombinasi antar daerah. Menurut Spillane (1991) ada enam jenis industri perjalanan, yaitu industri perjalanan yang menghargai perjalanan, industri perjalanan olahraga, industri perjalanan sosial, industri perjalanan, olahraga, dan bisnis industri perjalanan. pertukaran diskon, dan industri perjalanan untuk keamanan alam. Industri perjalanan wisata (delightthetravelindustry) adalah jenis industri perjalanan yang dilakukan oleh orang-orang mulai dari meninggalkan rumah untuk berlibur, mencari udara bersih baru, menikmati keindahan alam hingga menikmati dongeng di luar angkasa. , Menghargai hiburan, dll. Industri perjalanan untuk pemulihan (pembangunan kembali area) adalah semacam industri perjalanan yang dilakukan oleh individu yang membutuhkan hari libur dari pekerjaan untuk pemulihan, untuk memulihkan kesehatan fisik dan dunia lain, menyegarkan lelah dan lelah. Socialthetravelindustry (socialthetravelindustry) adalah semacam industri perjalanan yang digambarkan oleh sekumpulan inspirasi seperti kerinduan untuk belajar dalam fokus pengajaran dan eksplorasi untuk mengenal setiap inci, inci, gaya hidup negara lain, dan sebagainya jenis industri perjalanan untuk tujuan olahraga (sport thetravelindustry) dengan tujuan akhir permainan dan dikoordinasikan kepadanya bahwa ia perlu berlatih sendirian. industri perjalanan untuk pertukaran yang sangat besar (bisnis industri perjalanan) adalah semacam industri perjalanan yang merupakan komponen unggulan kebebasan yang dimanfaatkan oleh para pelancong yang memanfaatkan energi yang ada untuk menjadi Wisatawan untuk hiburan hanya dengan mengunjungi berbagai atraksi, industri perjalanan untuk asuransi alam adalah semacam industri perjalanan yang dilakukan dari seseorang dengan tujuan latihan perasaan jaminan alam KORPORASI



Korporasi sebagai suatu badan hukum hasil ciptaan hukum tentunya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana halnya manusia. Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban.Ketika subjek hukum itu diberi hak maka iapun secara tidak langsung sudah dibebani oleh kewajiban atau sebaliknya, tidaklah mungkin adanya kewajiban bila subjek hukum tidak mempunyai haknya. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai korporasi sebagai suatu badan hukum, ada baiknya menyimak beberapa pendapat di bawah ini : Sudikno Mertokusumo, menjelaskan apa yang dimaksud dengan badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyandang hak dan kewajiban. Setiawan,menjelaskan rechtspersoon adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri,sekalipun bukan manusia pribadi.Ia mewujudkan dirinya dalam bentuk badan atau organisasi yang terdiri atas sekumpulan pribadi manusia Kelompok 11, 2021 Penggambaran REALITAS SOSIAL DAN POLITIK, KEUANGAN DALAM TEKS NARATOR FILMBUKAN PESONA INDONESIA - Di BalikBisnisPariwisata Page 9



yang bergabung untuk suatu tujuan tertentu serta memiliki kekayaan tertentu. Subekti, menjelaskan pada pokoknya badan hukum, adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat didepan hakim. Jadi rechtspersoonartinya orang yang dapat diciptakan oleh hukum. Rudhi Prasetya, menjelaskan badan hukum adalah sebagai subjek hukum yang mempunyai harta kekayaan sendiri yang cakap melakukan perbuatan perdata dengan akibat dari perbuatannya itu hanya dipertanggungjawabkan sekedar terbatas sampai pada jumlah harta kekayaan yang ada. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan korporasi adalah perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota-anggota mana juga mempunyai kekkuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi. Jadi, dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik pengertian secara umum bahwa korporasi sebagai badan hukum merupakan sekumpulan dari orang-orang yang membentuk suatu organisasi tertentu dengan tujuan tertentu, memiliki harta kekayaan, serta mempunyai hak dan kewajiban. Menurut David J. Rachman, ia mengatakan bahwa secara umum korporasi memiliki lima ciri penting, yaitu : 1. Merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus. 2. Memiliki jangka waktu hidup yang tidak terbatas. 3. Memperoleh kekuasaan (dari negara) untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu. 4. Dimiliki oleh pemegang saham. 5. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya. Korporasi adalah “badan hukum atau gabungan beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar; kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum”.Sedangkan dalam Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan korporasi diartikan sebagai : Suatu kesatuan menurut atau suatu badan susila yang diciptakan menurut undang-undang sesuatu negara yang menjalankan suatu usaha atau aktifitas atau kegiatan lainnya yang sah. Badan ini dapat dibentuk untuk selama-lama atau untuk sesuatu jangka waktu terbatas, mempunyai nama dan identitas yang dengan nama dan identitas itu dapat dituntut di muka pengadilan, dan berhak akan mengadakan suatu persetujuan menurut kontrak dan akan melaksanakan semua fungsi lainnya yang seseorang dapat melaksanakannya menurut undang-undang suatu negara. Pada umumnya suatu corporation dapat merupakan suatu organisasi pemerintah, setengah pemerintah atau partikelir. Penulisan istilah korporasi mulai terlihat pada tahun 1997 dalam UU Psikotropika. Hal ini dipengaruhi oleh Konsep KUHP (baru) 1991/1992 sebagai ius constituendum dalam Pasal 146 yang menyatakan korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum atau bukan.Menurut I Gede Widhiana Suarda, ia Kelompok 11, 2021 Penggambaran REALITAS SOSIAL DAN POLITIK, KEUANGAN DALAM TEKS NARATOR FILMBUKAN PESONA INDONESIA - Di BalikBisnisPariwisata Page 10



mengatakan korporasi dapat dijadikan subjek hukum pidana internasional dengan alas an : 1. Korporasi dapat dijadikan sarana untuk mencari keuntungan dan pada akhirnya digunakan sebagai sumber dana suatu kejahatan internasional. Artinya, keuntungan suatu korporasi ditujukan untuk mendanai kejahatan internasional, seperti terorisme, kejahatan perang, genosida, dan sebagainya. Dalam hal ini, korporasi tersebut pada umumnya berstatus legal serta menjalankan usaha sebagaimana layaknya korporasi legal pada umumnya. 2. Selain digunakan sebagai sarana untuk mendanai kejahataninternasional, korporasi dapat dijadikan sebagai  tempat atausarana untuk mencuci uang (money laundering) hasil-hasil kejahatan internasional, misalnya mencuci uang korupsi, perdagangan narkotika dan sebagainya. Artinya korporasi dapat didirikan secara legal serta melakukan kegiatan dengan legal pula, tetapi itu hanya sebagai kedok untuk mencuci uang dari hasil tindak pidana internasional yang dilakukannya. 3. Korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contohnya adalahketika terjadi pembantaian etnis (genosida) di Rwanda, ternyataada beberapa korporasi, baik yang secara langsung maupun tidak langsung ikut berperan dalam mengobarkan semangat pembantaian tersebut. Dalam masa pembantaian tersebut beberapa media massa Rwanda telah ikut mamainkan peran penting “memuluskan” kejahatan yang dilakukan.karena itu, wajar apabila korporasi dapat dijadikan sebagai subjek hukum pidana internasional.



4. Perkembangan dalam teori hukum (dan hukum pidana khususnya) telah menempatkan korporasi sebagai subjek hukum sebagaimana manusia atau individu. Hampir semua negara di dunia telah menempatkan korporasi juga sebagai subjek hukum dalam sistem hukum pidananya, termasuk Indonesia. Memang pada awal kemunculan fenomena korporasi sebagai subjek hukum pidana telah ditentang dan dikritik banyak orang. Namun demikian saat ini, keberadaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana atau sebagai subjek hukum pidana sudah tidak terbantahkan lagi . 5. Dari sisi praktik penegakan hukum pidana internasional telahmenunjukan bahwa suatu organisasi pernah ditetapkan olehMahkamah Internasional (Mahkamah Nuremberg) sebagai organisasi yang terlarang. Mahkamah Nuremberg telah menetapkan 6 organisasi yang terlibat dalam Perang Dunia II sebagai organisasi kejahatan dan menbebaskan 2 organisasi dari tuduhan. Dalam konteks ini keterlibatan suatu organisasi dapat saja mengarah pada suatu korporasi. Apabila mengacu pada doktrin dalam hukum pidana tentang ruang lingkup korporasi, yang menetapkan ruang lingkup korporasi dalam arti luas : korporasi adalah Kelompok 11, 2021 Penggambaran REALITAS SOSIAL DAN POLITIK, KEUANGAN DALAM TEKS NARATOR FILMBUKAN PESONA INDONESIA - Di BalikBisnisPariwisata Page 11



kumpulan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, maka suatu organisasi (sekalipun tidak berbadan hukum) dapat saja dikualifikasikan sebagai suatu korporasi yang terlibat dalam suatu kejahatan internasional. Oleh karena itu, organisasi atau korporasi tersebut semestinya dapatdijadikan subjek hukum internasional sekaligus dipidana atas dasarhukum pidana internasional.



EKOWISATA sebagian besar terbatas pada kontribusi yang dimilikinya.Perusahaan adalah "elemen atau hubungan yang sah dari beberapa organisasi yang diawasi dan bekerja sebagai organisasi yang sangat besar; kumpulan individu atau kekayaan yang terkoordinasi, terlepas dari apakah elemen yang sah atau elemen yang tidak sah". Dalam EncyclopediaofEconomics, Finance andCommerce, sebuah organisasi dicirikan sebagai: di bawah hukum suatu negara yang menjalankan bisnis atau latihan atau mengambil bagian dalam latihan hukum lainnya. Badan ini dapat dibingkai untuk waktu yang cukup lama atau untuk jangka waktu yang terbatas, memiliki nama dan kepribadian yang dengannya nama dan karakter tersebut dapat ditangani di pengadilan, dan memenuhi syarat untuk mencapai pengaturan yang bergantung pada kesepakatan dan keinginan semua orang lain. melakukan kapasitas yang dapat dilakukan seseorang di bawah hukum suatu negara. Sebagai aturan umum, organisasi dapat berupa asosiasi pemerintah, semi-pemerintah atau swasta. Seperti yang ditunjukkan oleh I Gede Widhiana Suarda, dia mengatakan bahwa organisasi dapat bergantung pada hukum pidana di seluruh dunia karena alasan berikut: 1. Kemitraan dapat dimanfaatkan sebagai cara untuk mencari keuntungan dan akhirnya digunakan sebagai sumber aset untuk kejahatan di seluruh dunia. Artinya, manfaat kemitraan diharapkan untuk mendanai kesalahan global, seperti perang psikologis, kekejaman, pembantaian, dll. Untuk situasi ini, perusahaan sebagian besar memiliki status hukum dan mempertahankan efisiensi perusahaan yang sah secara keseluruhan. 2. Selain digunakan sebagai cara untuk mendukung pelanggaran di seluruh dunia, perusahaan juga dapat digunakan sebagai tempat atau bermaksud untuk mencuci pengembalian pelanggaran global, misalnya penghindaran pajak dari pencemaran, penjualan opiat, dll. Ini berarti bahwa organisasi dapat diselesaikan secara sah dan melakukan latihan secara sah juga, namun itu hanya kedok untuk mencuci uang dari pengembalian kesalahan global yang mereka lakukan. 3. Kemitraan dapat menjadi penyebab pelanggaran di seluruh dunia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, ketika ada pembantaian etnis (pemusnahan) di Rwanda, ternyata ada beberapa perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berperan dalam memberi energi pada jiwa Kelompok 11, 2021 Penggambaran REALITAS SOSIAL DAN POLITIK, KEUANGAN DALAM TEKS NARATOR FILMBUKAN PESONA INDONESIA - Di BalikBisnisPariwisata Page 12



pembantaian.Selama pembantaian, beberapa komunikasi luas Rwandatelah mengambil bagian penting dalam "merampingkan" kesalahan yangDengan cara ini, sudah biasa perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai subyek hukum pidana global. 4. Kemajuan dalam hipotesis hukum (dan hukum pidana khususnya) telah menempatkan perusahaan sebagai subjek yang sah sebagaimanusia atau orang. Hampir semua negara di planet ini memilikimenempatkan perusahaan sebagai subjek yang sah dalam kerangka tersebuthukum pidana, termasuk Indonesia. Itu menuju awalMunculnya keajaiban korporasi sebagai subjek hukum pidana telahditentang dan diteliti oleh banyak orang. Pokoknya sampai sekarang,keberadaan perusahaan sebagai pelaku kesalahan atau sebagaisubjek hukum pidana saat ini tidak diragukan lagi.



5. Sejauh am Kurnianto (2008) juga menemukanbahwamengembangkanindustri dan pariwisataberkelanjutan yang mempertimbangkanpertimbanganekonomi, sosialbudaya dan lingkungankedalam proses pengambilankeputusanmanajemen di semuakomponenindustripariwisata. Karena itu, program harusdijalankan; (1) mengembangkansistempengelolaan yang berkelanjutan, (2) mengelola dan mengelolasumberdayaalam, (3) mengelola dan mengelolalimbah, (4) merencanakan dan mengelolapenggunaanlahan, (5) mengelolasumberdayaalam dan warisanbudaya, dan ( 6) Pengembangansistem dan mekanismekeamanan. Beberapa yang dapatdikembangkanuntukkategoriwisatapantaimenurutYulianda 2007 adalahrekreasipantai, berenang, olahraga, olahragapantai, berperahu, memancing, wisata bakau, wisata selam, dan wisata snorkeling. Nilai EkonomiWisata Nilai adalah pemahaman yang dibutuhkan seseorang untuk menunjukkan nilai yang diberikan seseorang untuk sesuatu pada tempat dan waktu tertentu. Sebagai aturan umum, tidak semua barang dagangan memiliki harga pasar, yaitu tidak dikomunikasikan dalam satuan keuangan (biaya). Dengan cara ini, penilaian produk yang tidak memiliki pasar selesai. Barang dagangan ini adalah produk yang diciptakan oleh aset normal dan iklim, seperti tujuan liburan (Adrianto, 2006). Penilaian keuangan dari aset karakteristik dan bantuan ekologi sangat penting. Salah satu administrasi ekologi adalah alam industri perjalanan. Sifat industri perjalanan adalah gerakan memanfaatkan aset biasa yang tidak hanya memusatkan aset normal, tetapi juga memanfaatkan keindahan alamnya. Penilaian keuangan industri perjalanan harus diselesaikan untuk benar-benar meningkatkan nilai iklim sebagai koperasi spesialis. mengetahui sejauh mana harga finansial dan memberikan premis kepada iklim untuk tetap mendukung, iklim memiliki nilai tinggi. Penilaian keuangan berbasis kecenderungan dibagi menjadi dua wilayah, yaitu kecenderungan mengkomunikasikan dan kecenderungan langsung dengan menggunakan metodologi langsung, salah satunya adalah kemampuan membayar. Penilaian moneter tergantung pada kecenderungan yang tidak terungkap. Prosedur Kelompok 11, 2021 Penggambaran REALITAS SOSIAL DAN POLITIK, KEUANGAN DALAM TEKS NARATOR FILMBUKAN PESONA INDONESIA - Di BalikBisnisPariwisata Page 13



yang digunakan untuk menilai wisatawan adalah biaya perjalanan 9, yang diperoleh dengan mengetahui contoh pengeluaran pembeli untuk mengunjungi tempat wisata. Nilai moneter ditentukan dengan menggunakan kelebihan pembeli, yang dinilai menggunakan strategi pengeluaran tergantung pada kecenderungan individu. (Freeman III, 2003 dalam Mendes I, Proenca I, 2005).pelatihan, implementasi hukum pidana global telah menunjukkan bahwa asosiasi telah ditetapkan oleh Mahkamah Internasional (NurembergCourt) sebagai asosiasi yang dikecualikan. Pengadilan Nuremberg telah menetapkan 6 asosiasi yang terlibat dengan Perang Dunia II sebagai asosiasi kriminal dan membenarkan 2 asosiasi dakwaan. Dalam situasi yang unik ini, asosiasi dari sebuah asosiasi mungkin mendorong sebuah organisasi. Jika mengacu pada ketentuan hukum pidana tentang luasnya persekutuan, yang menentukan luas perseroan dari segi luas: perseroan adalah gabungan dari unsur-unsur yang halal dan unsur-unsur yang tidak halal, maka pada saat itu suatu persekutuan (terlepas dari apakah itu sesuatu selain zat yang sah) dapat dikualifikasikan sebagai organisasi yang terlibat dengan pelanggaran di seluruh dunia. Oleh karena itu, asosiasi atau perusahaan harus memiliki pilihan untuk menjadi subjek hukum dunia sama seperti ditolak berdasarkan hukum pidana global. PengembanganWisataPesisirBerkelanjutan Wisata air dapat dibagimenjadi dua bagian (Hall, 2001), yaitu wisata pantai dan wisata bahari.Wisata pantai meliputi kegiatan pantai dan rekreasi seperti berperahu, memancing, snorkeling, dan menyelam, sedangkan wisata bahari mengarah pada air laut, seperti memancing di laut dalam dan kapal.Pengembangan kawasan wisata merupakan alternatif yang diharapkan dapat meningkatkan potensi ekonomi maupun upaya konservasi. Pengembangan kawasan wisata dilakukan melalui penataan secara terpadu berbagai potensi dan sumberday aalam dan hayati.Selanjutnya akan dikembangkan model pengelolaan kawasan wisata berbasis perlindungan lingkungan (Ramly, 2007 dalamKurnianto, 2008). Gunawandkk. (2000) dal III. KERANGKA PEMIKIRAN KerangkaPemikiranTeoritis KerangkapemikiranteoritisdalampenelitianiniterdiridariteoriIndivual Travel Cost Method (ITCM) dan dayadukungkawasanwisat Individual Travel Cost Method (ITCM) Biaya perjalanan digunakan untuk menilai manfaat yang diterima dari penggunaan barang dan jasa lingkungan, terutama dalam menilaifasilitasrekreasi. Biaya perjalanan ini dapat dipakai sebagai penggantinilai pasar darisuatulingkungan (Adriantoet al, 2004). Kelompok 11, 2021 Penggambaran REALITAS SOSIAL DAN POLITIK, KEUANGAN DALAM TEKS NARATOR FILMBUKAN PESONA INDONESIA - Di BalikBisnisPariwisata Page 14



Jumlahbiayaperjalananiniadalahbiayapulangpergiditambahdengannilai uang yang dihabiskanuntukperjalanandarirekreasitersebut. Nilai tempatwisata, menyangkutwaktu dan biaya yang dikorbankan oleh para wisatawan dalam menuju dan meninggalkan tempatwisata tersebut. Semakin jauh jarak wisatawan ketempatwisata, Akan semakin rendah permintaannya terhadap tempat wisata tersebut. Para wisatawan yang lebih dekat dengan lokasi wisata tentuakan lebih sering berkunjung ketempat wisata tersebut dengan adanya biaya yang lebih murah yang tercermin pada biay aperjalanan yang dikeluarkannya. Dengan begitu, wisatawan yang berasal dari tempat yang jauh dengan biaya perjalanan yang besarakan mendapatkan surplus konsumen yang rendah, begitu pun sebaliknya (Igunawati, 2010). Fungsipermintaan yang dibangundalamTravel Cost Method (TCM) memerlukanasumsidasar agar penilaiantersebuttidak bias. MenurutGrigalunas dan Congar (1995) dalamAdriantoet al. (2004), pendekatan TCM didasarkan pada duaasumsipenting, yaitupengunjungmenempuhperjalanandengansatutujuan dan pengunjungtidakmendapatmanfaattertentuselamaperjalanan, kecualimanfaatketikasampai di lokasi yang dituju. Pendekatan TCM dalamkaitannyadenganpengelolaan wilayah pesisir dapat digunakan dalam beberapa konteks kebijakan sepertimanfaat ekonomi apa yang dihasilkan dari pengingkatan kualitas lingkungan dari pembangunan lokasi baru dan seberapa besar biaya Biaya perjalanan di gunakan untuk menilai manfaat yang diterima dari penggunaan barang dan jasa lingkungan, terutama dalam menilaifasilitas rekreasi. Biayaperjalanan ini dapat dipakai sebagai pengganti nilai pasar dari suatu lingkungan (Adriantoet al, 2004). Jumlah biaya perjalanan ini adalah biaya pulang pergi ditambah dengan nilai uang yang dihabiskan untuk perjalanan dari rekreasi tersebut. Nilai tempatwisata, menyangkutwaktu dan biaya yang dikorbankan oleh para wisatawandalammenuju dan meninggalkantempatwisatatersebut. Semakinjauhjarakwisatawanketempatwisata, akansemakinrendahpermintaannyaterhadaptempatwisatatersebut. Para wisatawan yang lebihdekatdenganlokasiwisatatentuakanlebihseringberkunjungketempatwisatatersebutden ganadanyabiaya yang lebihmurah yang tercermin pada biayaperjalanan yang dikeluarkannya. Denganbegitu, wisatawan yang berasaldaritempat yang jauhdenganbiayaperjalanan yang besarakanmendapatkan surplus konsumen yang rendah, begitu pun sebaliknya (Igunawati, 2010). Fungsi permintaan yang dibangundalamTravel Cost Method (TCM) memerlukanasumsidasar agar penilaiantersebuttidak bias. MenurutGrigalunas dan Congar (1995) dalamAdriantoet al. (2004), pendekatan TCM didasarkan pada duaasumsipenting, yaitupengunjungmenempuhperjalanandengansatutujuan dan pengunjungtidakmendapatmanfaattertentuselamaperjalanan, kecuali manfaat ketika sampai di lokasi yang dituju. Pendekatan TCM dalam kaitannya dengan pengelolaan wilayah pesisir dapat digunakan dalam beberapa kontekskebijakan seperti manfaat Kelompok 11, 2021 Penggambaran REALITAS SOSIAL DAN POLITIK, KEUANGAN DALAM TEKS NARATOR FILMBUKAN PESONA INDONESIA - Di BalikBisnisPariwisata Page 15



ekonomi apa yang dihasilkan dari pengingkatan kualitas lingkungan dari pembangunan lokasi baru dan seberapa besar biaya



ekonomi yang timbul akibat penutupan sebuah lokasi pantai dari kegiatan pariwisata akibat berubahnya kualitas lingkungan. Secara umum ada dua teknik sederhana yang digunakan untuk menentukan nilai ekonomi berdasarkan TCM (Fauzi, 2006), tekniktersebutadalah: 1. Pendekatansederhanamelaluizonasi 2. Pendekatan Individual Travel Cost Method (ITCM) dengan menggunakan data sebagian besar dari survei. Penentuan fungsi permintaan untuk kunjungan kesuatutempat wisata denganpendekatan individual TCM menggunakanteknikekonometrik. Secarasederhanafungsipermintaan di atasdapatditulissebagaiberikut (Fauzi, 2006): Vij= f( Cij, Tij, Qij, Sij, Mi ) di mana: Vij : jumlahkunjungan oleh individuiketempatj Cij:biayaperjalanan yang dikeluarkan oleh individuiuntukmengunjungi lokasij Tij:biayawaktu yang diperlukan oleh individuiuntukmengunjungilokasij Qij :persepsirespondenterhadapkualitaslingkungandaritempat yang dikunjungi Sij:karakteristiksubstitusi yang mungkinada di tempat lain Mi:pendapatanindividuiNilai ekonomiwisatadiestimasimelaui surplus konsumen DayaDukung Kawasan Wisata Daya dukung kawasan suatu objek wisata merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan objek wisata. Daya dukung kawasan ini perlu dikembangkan untuk mengurangi dampak-dampak degradasi lingkungan, sehingga kawasan wisata tersebut dapat tetap terjaga kelestariannya. Menurut Knudson (1980), hal-hal yang mempengaruhi daya dukung suatu kawasan rekreasi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 1. Karakteristik sumberdaya alam, seperti geologi dan tanah, topografi, vegetasi, hewan, iklim dan air. 2. Karakteristik pengelolaan, seperti kebijakan dan metode pengelolaan. Kelompok 11, 2021 Penggambaran REALITAS SOSIAL DAN POLITIK, KEUANGAN DALAM TEKS NARATOR FILMBUKAN PESONA INDONESIA - Di BalikBisnisPariwisata Page 16



3. Karakteristik pengunjung, seperti psikologi, peralatan, perilaku sosial dan pola penggunaan. Wearing dan Neil (1999) menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan kegiatan wisata, daya dukung lingkungan mempunyai tiga elemen yang harus diperhatikan, yaitu elemen ekologis yang terkait dengan lingkungan alamiah destinasi wisata; sosiokultural, terkait dengan dampak wisata terhadap masyarakat dan budayanya; serta fasilitas yang terkait dengan kebutuhan wisatawan. Batasan daya dukung untuk jumlah wisatawan merupakan jumlah individu yang dapat didukung oleh satuan luas sumber daya dan lingkungan dalam keadaan sejahtera. Daya tampung dan pengembangan fasilitas sebaiknya menperhatikan daya dukung sebagai batas pemanfaatan. Daya dukung kawasan untuk aktivitas wisata dirumuskan sebagai berikut (Yulianda, 2007): KerangkaPemikiranOperasional



Pulau Pari memiliki panorama alam dan bawahlaut yang sangatindah. Kondisiperairan yang bersih dan berpasirputihdengankemiringanpantai yang landaisangatmendukungbagikegiatanwisatasnorklingdan wisatapantai. Keberadaan Pantai PasirPerawan yang saatinimenjadiwisataunggulanPulau Pari merupakan salah satudayatarikbagiwisatawan. Hal inimengakibatkanjumlahwisatawan yang berkunjungkePulau Pari semakinmeningkat. SeiringdenganmeningkatnyajumlahkunjungankePulau Pari, semakinbanyak pula penawaranjasawisatakePulau Pari. Selainitu, para penduduk juga turutmenawarkanpelayananjasawisata. Berdasarkanhaltersebut, aktivitaswisata di Pulau Pari didugamemberikanmanfaatekonomibagi operator wisata dan juga masyarakat, namunpeningkatanjumlahkunjungankePulau Pari dalamjangkapanjang juga dapatberpotensimelebihidayadukungkawasan di wilayah tersebut. Kondisipengelolaanwisata di Pulau Pari saatinibelummenerapkankonsepwisataberwawasanlingkungan, sepertipengaturanjumlahpengunjung/jumlah trip yang disesuaikandengandayadukungkawasan. Hal iniperlumenjadiperhatian, mengingatPulau Pari yang juga merupakantempatpenelitian dan konservasiterumbukarang. Oleh karenaitu, Pulau Pari harustetapterjagakelestariannya. Lokasi wisata di Pulau Pari dianalisisdenganmenggunakanIndeksKesesuaianWisata (IKW) untukaktivitaswisatasnorklingdan wisatapantai yang kemudiandihitungdayadukungnya. Berdasarkanaktivitaswisatatersebutkemudiandilakukanestimasinilaiekonomiwisatamengg unakanmetodebiaya perjalanan. Dampakekonomidariaktivitaswisata di Pulau Pari dilihatdarikontribusisektorpariwisataterhadappenghasilanmasyarakat. Kelompok 11, 2021 Penggambaran REALITAS SOSIAL DAN POLITIK, KEUANGAN DALAM TEKS NARATOR FILMBUKAN PESONA INDONESIA - Di BalikBisnisPariwisata Page 17



Denganmenganalisisdariketigaaspektersebut, diharapkandapatmelihatpotensiekowisata di Pulau Pari denganpolapengembanganwisata yang baik, sehinggadapatmenjadisuatumasukanbagipengelolaobjekwisata di Pulau Pari agar pengembanganwisata di Pulau Pari dapatberkelanjutan. Diagram alirkerangkapemikirandapatdilihat pada Gambar 2 Pengembangan Kawasan Pulau Pari sebagai Daerah TujuanWisata (DTW) di KepulauanSeribu, DKI Jakart



PeningkatanJumlahKunjungan



Potensiekonomi PotensiWisata



PotensiOver Carrying Cappacity Nilai ekonomiwisata AnalisisIndeksKesesuai an Wilayah



TidakSesuai



DayaDukung Kawasan terhadapAktivitasWi sata



Dampak wisata KontribusiS ektorPariwi sataterhada pPenghasila n Masyarakat



Sesuai



PengembanganWisataPulau Pari yang tidakmemlebleihbihdiacyarrdyuiknugng kawacsapnpdaacintydapatmemberikanmanfaatekonomibagimasyarakatsetempa t



Kelompok 11, 2021 Penggambaran REALITAS SOSIAL DAN POLITIK, KEUANGAN DALAM TEKS NARATOR FILMBUKAN PESONA INDONESIA - Di BalikBisnisPariwisata Page 18



BAB 3 Metodologi Penelitian Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan alasan pendekatan ini dianggap tepat untuk mengambarkan partisipasi tokoh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan pulau pari.Subjek penelitian adalah para tokoh masyarakat. Pegambilan subjek penelitian ini dilakukan secara purposive sampling yakni yang terdiri dari tokoh masyarakat, masyarakat, tokoh pemuda desa (berjumlah 3 orang). Teknik pengumpulan data kepada tokoh masyarakat dilakukan dengan menggunakan: (1) wawancara, (2) observasi, dan (3) studi dokumentasi, Selanjutnya analisis data dilakukan dengan tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan untuk menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasinya, sehingga ditemukan data yang sesuai dengan kebutuhan untuk menemukan pertanyaan atau fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan setiap data yang diberikan responden tentang kondisi pembangunan desa dari sesuai bidang masing-masing serta informasi tentang pembangunan desa (kondisi fisik). Penarikan kesimpulan diambil dari hasil wawancara observasi, yang dilakukan peneliti dengan responden serta hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan warga.



Kelompok 11, 2021 Penggambaran REALITAS SOSIAL DAN POLITIK, KEUANGAN DALAM TEKS NARATOR FILMBUKAN PESONA INDONESIA - Di BalikBisnisPariwisata Page 19



BAB . JADWAL PELAKSANAAN



NO KEGIATAN 1 Persiapan: mengurus izin, menentukanrencana kerjadan pembagian tugas, menyusun format pengumpulandata 2 Pengumpulan Data 3 Analisis dan penafsiranData 4 Pengambilan kesimpulan 5 Diskusitim, diskusidenganpeer group, penyusunanlaporan 6 Seminar Hasil penelitian 7 Penggandaan dan pengirimanlaporan 8 Penyusunanartikelil miah



1



PELAKSANAAN (Bulanke-) 2 3 4 5 6 7 8



9



10



DAFTAR PUSTAKA BUKAN PESONA INDONESIA - Di BalikBisnisPariwisata https://www.youtube.com/watch?v=aQwCgdqGfQU&t=348s dinotraveling dengan alamat: https://dinotraveling.com/pulau-pari-kepulauan-seribu-menyimpan-keindahan-yang-sesungguhnya/



KatalingaGenyas,analisis ekonomi daya dukung pengembangan ekowisata pula pari kepulauan seribu jakart,anovember.2013.ipb:insitut teknologi bogor 2013 file:///C:/Users/User/Downloads/pari.pdf Lembaga ilmu pengetahuan indonesia dengan alamat: http://lipi.go.id/



Kelompok 11, 2021 Penggambaran REALITAS SOSIAL DAN POLITIK, KEUANGAN DALAM TEKS NARATOR FILMBUKAN PESONA INDONESIA - Di BalikBisnisPariwisata Page 20



Kelompok 11, 2021 Penggambaran REALITAS SOSIAL DAN POLITIK, KEUANGAN DALAM TEKS NARATOR FILMBUKAN PESONA INDONESIA - Di BalikBisnisPariwisata Page 21