Demokrasi Liberal (Sudah Dikoreksi Bener Semua) [PDF]

Citation preview

DEMOKRASI LIBERAL SEJARAH (SUDAH DIBENERIN SEMUA) usaha untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari jurang 1 Dalam kehancuran, Presiden Sukarno pada hari minggu tanggal 5 Juli 1959, suatu acara resmi di Istana Merdeka, mengeluarkan sebuah . dalam dekrit yang dikenal Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Keluarnya dekrit ini antara lain disebabkan … A Masyumi, NU dan PSII menilai badan konstituante tidak berfungsi B penolakan  PNI dan PKI terhadap pelaksanaan konsepsi presiden C kegagalan badan konstituante menyusun Undang-Undang Dasar D keinginan presiden untuk tampil menjadi kepala pemerintahan E rakyat Indonesia telah jenuh dengan pelaksanaan demokrasi liberal



ekonomi lain yang dilakukan oleh pemerintah pada masa 2 Program Demokrasi liberal adalah sistem ekonomi Ali Baba. Dimana kata Ali sebagai pengusaha pribumi, sedangkan Baba . dipresentasikan adalah pengusaha asing. Program ini merancang pemberian kredit dan lisensi kepada pengusaha pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi. Berikut merupakan faktor kegagalan pelaksanaan Program Gerakan Benteng, kecuali .... A pengusaha pribumi setelah mendapatkan bantuan selalu bertindak memperkaya diri B keinginan pengusaha pribumi untuk mendapatkan keuntungan secara cepat dan besar C mentalitas pengusaha pribumi yang rendah dan selalu berlaku konsumtif D bantuan kredit yang diberikan oleh pemerintah dimanfaatkan untuk menikmati kehidupan yang mewah E pengusaha pribumi hanya dimanfaatkan pengusaha Cina untuk mendapatkan bantuan



pertama 1955 berlangsung 2 (dua) tahap, yaitu tahap 3 Pemilu pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota dan tahap kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk . DPR memilih anggota Konstituante. Badan yang anggotanya direkrut dari pemilu tahap kedua ini bertugas .... A sebagai Dewan Perancang Ekonomi Nasional B merancang strategi keamanan negara C melakukan diplomasi dengan luar negeri D membuat UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950 E membantu pekerjaan presiden bidang administrasi



masa demokrasi liberal (1950-1959) kabinet sering mengalami 4 Pada jatuh bangun. Selama 9 tahun terjadi 7 kali pergantian kabinet. Hal ini . membuktikan bahwa demokrasi liberal ... . A



tidak terjadi pergantian presiden



B



presiden memiliki kekuasaan politik



C belum waktunya untuk diterapkan D sarat dengan konflik antar partai E



tidak cocok diterapkan di Indonesia



M. Natsir memulai pemerintahan sejak 6 September 1950 5 Kabinet dan dan beberapa bulan kemudian yaitu pada 21 Maret 1951,



.



pemerintahan M. Natsir berakhir karena .... A mendapat mosi dari kelompok oposisi B tidak mampu mencari bantuan luar negeri C tidak mampu menyelesaikan masalah Irian Barat D tidak mampu memulihkan keamanan E tidak dapat melakukan penataan aparatur



masa kebinet Soekiman, pembangunan ekonomi Indonesia 6 Pada pernah mendapat bantuan langsung dari pihak asing melalui Mutual Act, tetapi bantuan ini dimanfaatkan lawan politiknya untuk . Security menjatuhkan kabinet Soekiman dengan tuduhan… A menyeret Indonesia berpihak pada blok Barat B membentuk persekutuan miiliter dengan China C menyeret Indonesia ke blok kiri D perekonomian Indonesia mengalami kemunduran E menjalankan politik tebang pilih



7 Perhatikan pernyataan di bawah ini ! 1. Masalah Irian Barat . 2. Mencari bantuan luar negeri 3. Penataan aparatur negara 4. Pemulihan keamanan 5. Kerjasama luar negeri Pada tahun 1950 – 1959, Indonesia memasuki mesa Demokrasi Parlementer, M.Natsir adalah Perdana Menteri pertama pada masa



itu, dengan mengemban tugas menyelesaikan masalah yang ditunjukan dengan angka .... A



  (3), (4), dan (5)



B



  (1), (3), dan (5)



C



  (2), (3), dan (4)



D



  (1), (3) dan (4)



E



  (1), (2) dan (3)



Tri Komando Rakyat yang dikumandangkan presiden 8 Melalui Soekarno, bangsa Indonesia telah berhasil meraih kembali wilayah dipertahankan Belanda sejak KMB dan selalu menjadi agenda . yang penting di masa-masa liberal, yaitu Indonesia berhasil. … A menggagalkan pembentukan federasi Malaysia B membagi Indonesia menjadi 27 propinsi C memasukan Timor Timur ke wilayah RI D merebut kembali wilayah Irian Barat E menyatukan Papua Barat dengan Papua Timur



dapat mengembalikan Irian Barat ke pangkuan NKRI, 9 Untuk pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara yaitu dengan konfrontasi ekonomi dan konfrontasi senjata. Berikut ini . diplomasi, merupakan contoh konfrontasi ekonomi yang dilakukan Indonesia tehadap Belanda dalam rangka pengembalian Irian Barat .... A menasionalisasi semua perusahaan milik Belanda di Indonesia tahun 1958 B menutup kedutaan RI di Belanda 17 Agustus 1960



C meresmikan pembentukan propinsi Irian Barat 17 Agustus 1956 D membatalkan semua kesepakatan dalam KMB setelah pemilu 1955 E menggalang dukungan internasional melalui KAA I di Bandung 1955



parlementer yang dikendalikan oleh partai politik 10 Pemerintahan menjadikan kondisi politik tidak stabil mendorong Presiden pada akhir Demokrasi Liberal menunjuk Djuanda untuk . Sukarno membentuk kabinet non partai. Kabinet yang dikenal dengan  zaken cabinet ini anggota-anggotanya terdiri atas ... . A hasil perimbangan kekuatan politik di parlemen B golongan profesional dari berbagai partai politik C orang-orang profesional yang ahli di bidangnya D perwakilan partai politik pemenang pemilu E tokoh-tokoh dari perwakilan seluruh partai politik



tanggal 5 Juli 1959 presiden Soekarno mengeluarkan dekrit, 11 Pada dekrit merupakan suatu keputusan pemerintah dengan dasar penuh. Mahkamah Agung mengeluarkan pernyataan . kekuasaan pada tanggal 11 Juli 1959 bahwa dasar hukum Dekrit Presiden  5 Juli 1959 adalah .... A Pembukaan UUD 1945, alenia ke-4 B Maklumat Pemerintah 16 Oktober 1945 C Dasar negara Pancasila, sila ke-4 D Staatsnoodrechti/hukum negara darurat E Maklumat Pemerintah 14 Nopember 1945



pertama 1955 dilaksanakan pada tahun 1955 yang diikuti 12 Pemilu banyak partai politik maupun perorangan. Pemilu 1955 dua tahap. Pada tahap pertama untuk memilih . dilaksanakan anggota ... . A



MPR



B



Presiden-Wapres



C



Parlemen



D



Konstituante



E



DPD



demokrasi liberal dari tahun 1950-1959 dengan 13 Pelaksanaan sistem pemerintahan parlementer yang multi partai terbukti tidak kebaikan bagi tatanan kehidupan berbangsa dan . membawa bernegara.  Hal ini dapat dilihat dari ... A kabinet berumur pendek dan tidak sempat menjalankan programnya B Soekarno-Hatta menjadi pasangan presiden dan wakil presiden sejak 1945 C Indonesia menjadi bagian dari Uni Indonesia-Belanda, Belanda sebagai ketua D pemerintah tidak dapat mengendalikan pertumbuhan partaipartai politik E dilaksanakannya Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen



masa pemerintahan  Perdana Menteri Moh. Natsir, 14 Pada dicetuskan pembangunan ekonomi gerakan Benteng yang digagas Prof. DR. Soemitro Djojohadikoesoemo. Menurut sang . oleh perdana menteri, pada intinya pembangunan ekonomi bangsa Indonesia adalah. … A berasaskan kepada kepribadian bangsa B kemitraan dengan bangsa asing di Indonesia C pembangunan ekonomi rakyat semesta D dari ekonomi kolonial menuju ekonomi nasional E seperti yang diamanatkan pada pembukaan UUD 1945



DPR yang dibentuk berdasarkan Pemilu I 1955 tahap I 15 Lembaga ini turut mendukung rencana pemerintah mengeluarkan dekrit namun ketika pelaksanaan demokrasi terpimpin lembaga . presiden ini dibubarkan oleh pemerintah, karena … A lembaga tersebut sering mencampuri urusan politik luar negeri B banyak partai politik yang tidak mendukung keberadaan DPR C lembaga tersebut menolak RAPBN yang diajukan pemerintah D terlalu ketat dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah E tidak lagi membawa aspirasi rakyat yang sedang berkembang



konstituante yang hanya dijadikan sebagai ajang 16 Melihat perdebatan dan pertentangan yang tanpa memperoleh hasil sesuai diamanatkan, maka Presiden Sukarno menyampaikan . yang gagasan-gagasan dihadapan sidang konstituante. Gagasan yang disampaikan Presiden Sukarno tersebut yang dikenal dengan konsepsi presiden antara lain berisi ... . A instruksi untuk  memberlakukan UUD 1945 B ajakan untuk membentuk kabinet “empat kaki” C cara memperkuat pelaksanaan demokrasi liberal D untuk menyederhanakan partai-partai politik E strategi untuk mempermudah menyusun UUD



pembangunan ekonomi Gerakan Benteng yang digagas 17 Melalui oleh menteri Ekonomi masa kabinet Natsir, yaitu Prof. DR. Djojohadikoesoemo antara lain dengan cara . Soemitro mengadakan pelatihan dan pemberian bantuan modal dengan harapan .... A segera menguasai teknologi dan menejemen dalam perdagangan B dapat melakukan percepatan pembangunan di segala bidang C muncul pengusaha pribumi berskala nasional dan internasional D mampu bersaing dalam perdagangan regional dan Internasional E Indonesia berkembang menjadi negara Industri



dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka berakhirlah 18 Dengan masa demokrasi liberal, dan memasuki demokrasi yang baru yang . dikenal yaitu ... .



A



Demokrasi sosial



B



Demokrasi Pancasila



C



Demokrasi Campuran



D



Demokrasi liberal



E



Demokrsai Terpimpin



1955 merupakan pemilu pertama di Indonesia. Pemilu ini 19 Pemilu diikuti oleh 25 lebih konstan baik partai politik maupun perorangan. pemilu tersebut merupakan keberhasilan bangsa . Pelaksanaan Indonesia dalam melaksanakan hajat besar pesta demokrasi yang pelaksanaannya dapat berlangsung secara luber dan jurdil sehingga pemilu menjadi acuan untuk pemilu-pemulu berikutnya. Dalam pemilu tersebut muncul empat partai besar yaitu .... A PSII, PARKINDO, PERTI, dan Murba B Partai Katolik, PSI, PPTI, dan IPKI   C PNI, Masyumi, NU, dan PKI D AKUI, ACOMA, PERMAI, dan BAPERKI          E PPPRI, GERINDA, Persatuan Daya, dan PIR 



20 Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini !  Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya . Pembubaran Konstituante Berlakunya kembali UUD 1945 Pembentukan MPRS dan DPAS Bersihkan kabinet dari unsur PKI



Turunkan harga kebutuhan pokok    Isi Dekrit Presiden  5 Juli 1959 pada pernyataan diatas ditunjukkan dengan nomor  .... A



(2), (3), dan (4)



B



(2), (4), dan (6)



C



(3), (4), dan (5)



D



(4), (5), dan (6)



E



(1), (2), dan (3)



masa awal demokrasi terpimpin Presiden Sukarno 21 Pada mengajukan RAPBN kepada parlemen, tetapi ditolaknya. hal tersebut, langkah yang dilakukan Presiden . Menghadapi Sukarno adalah ... .  A menyusun RAPBN baru B membubarkan parlemen C merevisi RAPBN tersebut D menggunakan RAPBN sebelumnya E menambah anggota parlemen



Djuanda adalah upaya untuk menyelesaikan 22 Deklarasi permasalahan yang dialami bangsa Indonesia sejak merdeka dan secara hukum internasional , serta harus diakui dunia . mutlak internasional, sebab deklarasi ini telah berhasil menyelesaikan. … A



sengketa dengan Malaysia



B



sengketa dengan Philipina



C



sengketa dalam negeri



D



hukum laut internasional



E



batas wilayah Indonesia



masa liberal, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana 23 Pada Menteri. Sebenarnya kehidupan bernegara pada masa ini adalah dari Undang -Undang Dasar 1945. Pada masa ini . menyimpang sering terjadi jatuh bangun kabinet, namun pada masa ini banyak hal-hal penting berhasil dicapai oleh bangsa Indonesia, misalnya pada masa kabinet Burhanudin Harahap, pemerintah berhasil. … A



menyelenggarakan KAA



B



menyelenggarakan pemilu



C



menyelenggarakan KMB



D



merebut Irian Barat



E



menentukan batas wilayah RI



Sukiman Wiryosanjoyo merupakan kabinet kedua di era 24 Kabinet demokrasi liberal. Kabinet ini didukung dua partai besar (Masyumi . dan PNI) tetapi tidak berumur panjang. Hal ini disebabkan ... . A menolak bantuan ekonomi militer dari Amerika Serikat B Masyumi memboikot anggotanya yang duduk di kabinet C adanya kebijakan pemerintah keluarnya dari PBB D membawa politik luar negeri Indonesia pro Uni Soviet E membawa politik luar negeri Indonesia pro Amerika



masa demorasi terpimpin, dominasi presiden semakin dalam 25 Pada kehidupan politik semakin nampak dominan dan tidak sesuai UUD 1945 yang baru saja dijadikan landasan . dengan konstitusional sejak 5 Juli 1959, misalnya dalam proses pembentukan MPRS dan DPAS adalah. … A



ditunjuk langsung oleh presiden



B



melalui pertimbangan DPR



C



melalui pemilihan umum



D



ditunjuk dari wakil-wakil partai



E



dipilih langung oleh rakyat