Ekonomi Sektor Publik 2 [PDF]

Citation preview

BAB 4 TEORI BARANG PUBLIK Dalam bab III telah dibicarakan bahwa pemerintah harus campur tangan dalam perekonomian untuk memperbaiki alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien. Dalam bab IV ini akan dibahas mengenai penyediaan barang-barang publik yang dilakukan oleh pemerintah seperti misalnya pertahanan nasional, jalan raya, kehakiman, pekerjaan umum dan sebagainya.Dalam hal barang swasta, barang-barang tersebut dapat dihasilkan oleh perusahaan swasta, tetapi dapat juga dihasilkan oleh perusahaan negara, Misalnya: kereta api, jasa penerbangan. Barang publik juga dapat dihasilkan oleh perusahaan swasta atau oleh perusahaan negara. Jadi yang dimaksud dengan suatu barang publik yang disediakan oleh pemerintah merupakan barang milik pemerimtah yang dibiayai melalui anggaran belanja negara tanpa melihat siapa yang melaksanakan pekerjaannya. Jalan raya negara pembiayaannya dilakukan melalui anggaran negara dan jalan tersebut dapat dikerjakan oleh pihak swasta atau oleh pemerintah sendiri. Jelas di sini bahwa keputusan untuk mengalokasi sumber-sumber ekonomi untuk menghasilkan barang swasta atau barang publik berbeda dari pertimbangan apakah barangbarang tersebut akan dihasilkan oleh pemerintah atau oleh swasta. Dalam sistem perekonomian sosialis, sebagian besar barang-barang swasta yang ada dihasilkan oleh pemerintah sedangkan dalam sistem perekonomian kapitalis sebagian besar barang-barang publik dihasilkan oleh sektor swasta.



Dalam sistem perekonomian yang demokratis masyarakat melalui wakil-wakil mereka di DPR harus menetapkan alokasi sumber-sumber ekonomi yang ada harus dialokasikan untuk menghasilkan barang publik dan barang swasta. Pada Diagram 4.1. Sumbu mendatar mencerminkan persentase penggunaan sumbersumber ekonomi untuk menghasilkan barang swasta. Apabila semua sumber ekonomi digunakan untuk menghasilkan barang swasta maka keadaan ini ditunjukkan oleh titik L, yaitu alokasi sumber-sumber ekonomi sebesar 100 persen digunakan oleh sektor swasta. Sebaliknya, kalau semua sumber ekonomi digunakan untuk menhasilkan barang publik, maka keadaan ini ditunjukkan pada titik K yang menunjukkan alokasi sumber ekonomi sebesar 100 persen digunakan oleh sektor publik. Titik A kita anggap sebagai titik yang optimal di mana titik A tersebut adalah titik yang dikehendaki oleh masyarakat (melalui wakil-wakil di DPR) di mana alokasi sumber ekonomi yang optimum adalah sebesar 75 persen dari GNP dihasilkan oleh sektor swasta yang menghasilkan barang-barang swasta dan 25 persen dari GNP adalah barang-barang publik. Apabila alokasi GNP yang sebenarnya terjadi pada titik B, yaitu di mana 75 persen dari GNP merupakan produksi barang publik dan 25 persen adalah barang swasta, maka sumber ekonomi tidak mencapai alokasi yang optimum sehingga realokasi sumber-sumber ekonomi dari titik B ke titik A akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Diagram 4.1 alokasi barang dan jasa oleh pemerintah dan swasta yang dianggap sebagai titik di mana alokasi sumber-sumber ekonomi yang efisien terjadi pada titik A. Pemilihan titik A yang dipilih dan bukan titik-titik lain sepanjang garis KBAL tidak dijelaskan dalam analisis. Untuk membahas pemilihan masyarakat akan kombinasi barang swasta dan barang publik dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi kesejahteraan masyarakat (FKM = social welfare function). Kurva FKM mencerminkan tingkat pertukaran marginal (marginal rate of substitution) antara konsumsi masyarakat terhadap barang publik dan barang swasta yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama bagi masyarakat sebagaimamam ditunjukkan pada Diagram 4.2. W = g (U1,........,Ui) dan Ui = f (Xs1, Xs2,....., Xsn; XG1,....., XG1) Fungsi kesejahteraan masyarakat (W) menunjukkan kepuasan (utilitas) semua anggota masyarakat, dan Ui adalah fungsi kepuasan setiap anggota masyarakat dalam mengkonsumsikan barang swasta (XP) dan barang publik (XG).



Berbeda dengan kurva indiferens, FKM berhubungan erat dengan keadaan pasar dan distribusi penghasilan masyarakat, atau dengan kata lain, FKM secara keseluruhan mencerminkan kehendak atau keinginan anggota masyarakat atas barang swasta dan barang publik yang ditentukan oleh distribusi pendapatan; distribusi kekayaan, dan serta kehendak wakil-wakil rakyat. Jelas bahwa golongan orang kaya dapat membeli barang-barang konsumsi lebih banyak dari orang-orang miskin dan tidak setiap orang menerima manfaat yang sama akan barang publik. Bendunga jatiluhur yang dibangun pemerintah tidak dinikmati oleh masyarakat di Irian Jaya, oleh karena itu pelaksanaan suatu proyek pemerintah tergantung dari persetujuan wakil-wakil rakyat di DPR.



Diagram 4.2. Fungsi Kesejahteraan Masyarakat (FKM)



Bentuk FKM (W) yang cekung (convex) mencerminkan adanya tingkat pertukaran marginal (marginal rate of substitution) yang menurun antara barang swasta dan barang publik. Berarti, untuk menambah satu unit barang swasta diperlukan pengurangan barang publik yang semakin lama semakin kecil. Pada titik A, masyarakat memiliki barang publik terlalu banyak (yaitu sebesar OP0) dan barang swasta dalam jumlah yang terlalu sedikit. Dengan kepuasan yang sama masyarakat bersedia mengorbankan barang publhk sebesar Po P1 agar masyarakat dapat memiliki satu unit tambahan barang swasta (ToT1). Pada titik B, masyarakat sudah memiliki terlalu banyak barang swasta (OT2) dan barang publik yang sangat sedikit (OP2). Karena itu, untuk menambah barang swasta sebesar satu unit,



masyarakat hanya bersedia mengorbankan barang publik dalam jumlah yang lebih kecil, yaitu sebesar P2P3 di mana jumlah P23 lebih kecil daripada PoP1. Setelah kita mengetahui kurva FKM, yang menunjukkan preferensi masyarakat terhadap barang publik dan barang swasta, selanjutnya kita harus dapat menyatakan berapakah jumlah produksi yang optimal bagi masyarakat tersebut. Jumlah sumber sumber ekonomi yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu tertentu sudah tetap. Walaupun demikian, dengan berkembangnya waktu, bertambahnya jumlah penduduk dan modal maka sumber-sumber ekonomi dalam akan selalu mengalami perubahan. Untuk menentukaan berapa jumlah barang yang dapat dihasilkan masyarakat dengan sumber-sumber ekonomi yang ada kita menggunakan kurva kemungkinan produksi (KKP). Pada Diagram 4.3. Suatu kurva KKP menunjukkan apabila semua sumber ekonomi digunakan untuk menghasilkan barang swasta maka jumlah barang swasta yang dapat dihasilkan sebesar 0B unit. Sebaliknya, apabila semua sumber ekonomi digunakan untuk menghasilkan barang publik maka jumlah barang publik yang dapat dihasilkan sebesar 0A. Kurva AFCDEB menunjukkan kombinasi berbagai jenis barang swasta dan barang publik yang dapat dihasilkan oleh faktor produksi yang tersedia. Bentuk garis kemungkinan produksi yang cembung (concave) menunjukkan suatu kenyataan bahwa sumber-sumber ekonomi tidak dapat dialihkan untuk membuat barang lain dengan tingkat efisiensi yang sam. Misalnya, tanah yang baik untuk menanam jagung tidak akan sama baiknya apabila tanah tersebut digunakan untuk menanam padi; atau tenaga yang ahli memperbaiki mesin tidak akan dapat menghasilkan padi dengan tingkat efisiensi yang sama. Pada titik A, terlalu banyak sumber ekonomi yang digunakan untuk menghasilkan barang publik, sehingga perubahan alokasi sumber ekonomi untuk menghasilkan barang publik sebanyak P1P2 unit akan menambah barang swasta yang dapat dihasilkan sebanyak L1L2 di mana P1P2 jumlahnya lebih kecil daripada L1L2. Sebaliknya pada titik E Barang publik yang dihasilkan terlalu sedikit, atau dengan kata lain sumber



ekonomi yang digunakan untuk menghasilkan barang swasta terlalu banyak. Akibatnya terjadi penggunaan faktor produksi secara kurang efisien di sektor swasta sehingga akan fktor ada faktor produksi yang dialihkan untuk menghasilkan barang publik. Pengurangan produksi barang swasta dari L34 ke L3 menyebabkan barang publik bertambah sebesar P4P3 unit di mana L34L3 lebih kecil daripada P4P3. Garis kemungkinan produksi dan kurua indiferens sosial menentukan jumlah kombinasi barang swasta dan barang publik yang optimum sebagaimana ditunjukkan dalam Diagram 4.4.



Titik A dan B terletak pada kurva indiferens sosial memotong garis kemungkinan produksi AB, titik A bukan merupakan kombinasi barang publik dan swasta yang optimum. Perubahan alokasi sumber ekonomi yang mengurangi jumlah barang publik dan menaikkan jumlah barang swasta yang dihasilkan yaitu perubahan kombinasi barang swasta dan barang publik dari A ke C akan menaikkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan perpindahan dari kurva- kurva indiferens sosial dari S1 ke S2, yaitu perpindahan dari kurva indiferens yang lebih rendah ke kurva yang lebih tinggi. Perpindahan lebih lanjut dari C ke E menyebabkan kenaikan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi perpindahan lebih lanjut dari E ke D atau B akan menyebabkan penurunan kesejahteraan masyarakat. Jadi titik E merupakan titik kesejahteraan masyarakat optimun yang dapat dicapai dalam menghasilkan barang publik sebanyak OPE dan barang swasta sebanyak OLE. Kurva indiferens S4 menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi daripada S3 akan tetapi tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut tidak dapat dicapai oleh karena faktor-faktor produksi yang ada hanya dapat menghasilkan secara maksimal barang swasta dan barang publik sebagaimana ditunjukkan oleh garis kemungkinan produksi FACEDBG. Jadi dalam analisa ini, titik optimum E juga merupakan titik yang dikehendaki oleh masyarakat yang dicerminkan dalam kurva indiferens sosial yang merupakan pencerminan dari distribusi pendapatan kekayaan dan peranan masyarakat dalam bidang politik. Analisa di atas membahas mengenai alokasi sumber-sumber ekonomi yang optimum untuk barang swasta dan barang publik tanpa menyinggung segi pembiayaan dari kegiatan produksi. Sektor swasta mempunyai berbagai sumber dana untuk melaksanakan produksi, yaitu dengan meminjam dari bank, menjual saham-saham atau dari keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Pemerintah juga mempunyai berbagai sumber dan untuk melaksanakan aktivitasnya, misalnya saja dengan pinjaman luar negeri, dengan mencetak uang, atau dengan memungut pajak. TEORI PIGOU Pigou berpendapat bahwa barang publik harus disediakan sampai suatu tingkat di mana kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal akan pajak yang dipungut untuk membiayai program-program pemerintah atau untuk menyediakan barang publik. Pada Diagram 4.5 kurva kepuasan marginal akan barang publik ditunjukkan oleh kurva UU. Kurua UU tersebut mempunyai bentuk menurun yang menunjukkan bahwa semakin banyak barang publik yang dihasilkan maka akan semakin rendah kepuasan marginal yang



dirasakan oleh masyarakat. Di lain pihak, pajak merupakan pengutan yang dipaksa oleh pemerintah sehingga pembayaran pajak menimbulkan rasa tidak puas bagi masyarakat yang membayar pajak. Oleh karena itu kurva ketidakpuasan marginal akan pembayaran pajak mempunyai bentuk yang meninggi yang menunjukkan bahwa semakin banyak pajak yang dipungut. Semakin besar rasa ketidakpuasan marginal masyarakat. Ketidakpuasan marginal ditunjukkan dengan sumbu tegak dari titik O ke bawah dan kurva ketidakpuasan marginal ditunjukkan oleh kurva PP. Pada titik F kepuasan marginal barang publik (jarak CF) lebih besar daripada ketidakpuasan masyarakat akan pembayaran pajak (jarak FI), sehingga pemerintah diharapkan untuk memperkecil anggaran untuk menghasilkan barang-barang publik yang lebih sedikit. Sebaliknya, pada titik D kepuasan marginal masyarakat dalam membayar pajak (jarak DG). Ini menunjukkan bahwa barang publik dihasilkan dalam jumlah yang terlalu sedikit sehingga kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi akan dapat dicapai dengan cara menambah anggaran pemerintah untuk menghasilkan barang/jasa publik. Titik E adalah keadaan yang optimum di mana bagi masyarakat kepuasaan marginal untuk barang publik sama dengan ketidakpuasaan marginal dalam hal pembayaran pajak. Pengurangan budget pemerintah dari F ke E pada diagram 4.5. Menunjukkan pengurangan penggunaan sumber-sumber ekonomi oleh pemerintah sehingga sumber-sumber ekonomi tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan barang swasta. Dan ini ditunjukkan dengan perpindahan dari titik C ke E pada Diagram 4.4 sehingga kesejahteraan masyarakat yang dicapai menjadi lebih tinggi, yaitu dari kurva indiferens sosial S2 ke S3. Demikian pula halnya dengan perpindahan dari D ke E pada Diagram 4.5 menunjukkan bertambah besanya sumber-sumber ekonomi yang digunakan pemerintah. Ini berarti sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh swasta menjadi lebih kecil dan ini ditunjukkan dalam Diagram 4.4



Kelemahan analisis di atas karena didasarkan pada rasa ketidakpuasan marginal masyarakat dalam membayar pajak dan rasa kepuasan marginal akan barang publik, sedangkan kepuasan dan ketidakpuasan adalah sesuatu yang tidak dapat diukur secara kuantitatif karena sifatnya ordinal. Karena itu, timbul berbagai pandangan lainnya yang berusaha menjelaskan penyediaan barang publik. TEORI BOWEN Bowen mengemukakan suatu teori mengenai penyediaan barang-barang swasta. Pada Bab yang terdahulu telah dikemukakan definisi mengenai barang swasta dan barang publik. Barang swasta adalah barang yang mempunyai sifat pengecualian, di mana pemilik suatu barang dapat mengecualikan orang lain dari manfaat barang tersebut, misalnya saja sepatu. Bei dapat mengecualikan Adil dalam menikmati manfaat sepatunya dengan melarang Adil untuk menggunakan sepatu Bei. Apabila dalam ekonomh hanya ada 2 orang konsumen, Adil dan Bei. Maka total sepatu (X) adalah sepatu milik Adil (A) dan sepatu milik Bei (B)



X= XA + XB Kurva penawaran sepatu ditunjukkan oleh kurva SS pada Diagram 4.6. Bowen mendefinisikan barang publik sebagai di mana pengecualian tidak dapat ditetapkan. Jadi sekali suatu barang publik sudah tersedia maka tidak ad seorangpun yang dapat dikecualikan dari manfaat barang tersebut.



Pada Diagram 4.7 kurva DA dan DB menunjukkan kurva permintaan individu A dan B akan barang publik. D(A+B) diperoleh dengan menjumlahkan secara vertikal kurva DA dan DB.



Jadi, menurut Bowen perbedaan antara barang swasta dan barang publik adalah:



Keterangan P = harga barang X = jumlah barang swasta yang dihasilkan G = jumlah barang publik yang dihasilkan A,B = individu A dan B Kelemahan teori Bowen adalah karena menggunakan analisis pemintaan dan penawaran. TEORI ERICK LINDAHL Erik Lindahl mengemukakan analisis yang mirip dengan teori yang dikemukakan oleh Bowen, hanya saja pembayaran masing-masing konsumen tidak dalam bentuk harga absolut akan tetapi berupa persentare dari total biaya penyedian barang publik. Sekali lagi kita anggap bahwa dalam perekonomian hanya ada dua orang konsumen, individu C dan D. Analisis Lindahl didasarkan pada analisa kurva indiferens dengan anggaran tetap yang terbatas. Teori pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh Lindahl adalah teori yang sangat berguna untuk membahas penyedian barang publik yang optimum dan secara bersamaan juga membahas mengenai alokasi pembiayaan barang publik antara anggota masyarakat.



Kelemahan teori Lindahl adalah karena teori hanya membahas mengenai barang publik tanpa membahas mengenai penyedian barang swasta yang dihasilkan oleh sektor swasta. Selain itu, kelemahan utama dari analisa Lindahl ini adalah penggunaan kurva indiferens. Sifat barang publik menyebabkan tidak ada seorang individu juga yang bersedia menunjukkan preferensinya terhadap barang publik. Kritikan lainnya adalah bahwa teori tersebut hanya



melihat penyediaan barang publik saja tanpa memperhitungkan jumlah barang swasta yang seharusnya diproduksi agar masyarakat mencapai kesejahteraan optimal.