Good Mining Practice (Indonesia) [PDF]

Citation preview

GOOD MINING PRACTICE: “KONSEP DAN IMPLEMENTASI”



GMP Konsep dan Implementasi



DIREKTUR TEKNIK MINERAL DAN BATUBARA DIREKTORAT JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Juli 2005



POKOK PEMBAHASAN Latar Belakang 9 PENDAHULUAN 9 PENGELOLAAN PERTAMBANGAN YANG BAIK DAN BENAR 9 TANTANGAN DAN STRATEGI 9 PENUTUP



Latar Belakang 1. Kuatnya tekanan/serangan terhadap sektor pertambangan dari sektor lain, ornop/masyarakat ttt. 2. Kegiatan pertambangan berpotensi merubah lingkungan 3. UU No. 25/2000 tentang PROPENAS 2000 – 2004 4. Kebijakan pembangunan pertambangan yang berwawasan lingkungan, dan peduli sosial 5. Johannesburg 2002: Pembangunan Berkelanjutan dll.



TIGA PILAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Johannesburg 2002 (bahkan sejak KTT Bumi Rio 1992) World Summit on Sustainable Development 26 August – 4 September • Economic Sustainability • Social Sustainability • Environmental Protection >Meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dalam pemakaian sumber daya alam dan proses produksi >Mengurangi degradasi sumber daya alam, mengurangi polusi/limbah



PENGELOLAAN PERTAMBANGAN YANG BAIK DAN BENAR Pembuat Kebijakan



Pelaku Bisnis



Good Mining Practice • Keuntungan; ROI • Produksi, efisiensi • Resiko rendah • Kepastian hukum • Keamanan/politik • Citra



Suyartono- 2002



Menjembatani dua perspektif



• • • • • •



Ketaatan terhadap peraturan Konservasi; nilai tambah; ROA Tanpa kecelakaan Perlindungan lingkungan Pembang. masy./wilayah Keberlanjutan pembangunan



1. PENDAHULUAN 1.



Lingkup Pertambangan Umum



(Pembangunan peradaban, industri pertambangan mineral, kebutuhan logam dan mineral, masalah tatapraja/good governance)



2) Nilai Strategi Mineral, Batubara dan Panas Bumi



1. Perkembangan peradaban 2. Perkembangan teknologi 3. Kelimpahan mineral/batubara 4. Perkembangan infrastruktur dan komunikasi 5. Kebijakan dan kondisi pemerintah



Good Governance Three Components



(LOCAL!) CIVIL SOCIETY



BUSINESS SECTOR Model?



TRANSPARANCY



STATE



PARTICIPATION



ACOUNTABILITY



Three Pillars



Lanjutan 3) Tahapan Kegiatan Pertambangan (P.U., Eksplorasi, Studi Kelayakan,



Konstruksi, Eksploitasi/Operasi Produksi, Penutupan Tambang, Pasca Tambang)



4) Manusia dan peralatan (kualitas dan kuantitas manusia, program K3) 5) Wilayah pertambangan (memperhatikan aspek lingkungan fisik, kimia, sosial/ekonomi masyarakat sekitar dan pasca tambang)



Sumber:DIM, 2003



2. PENGELOLAAN PERTAMB. YANG BAIK DAN BENAR ™ Pengelolaan ¾ Perizinan (tahapan perizinan, jenis perizinan) ¾ Teknik Pertambangan (penetapan cadangan, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan/pemurnian, pengangkutan) ¾ Perlindungan Lingkungan Pertambangan (dokumen Amdal: Andal/RKL/RPL dan RTPKL) ¾ K3 (pengawasan administrasi struktural dan operasional fungsional, pembinaan zero accident dan pemberian Safety Award) ¾ Konservasi (optimalisasi produksi, pengolahan, kadar marjinal, mineral ikutan) ¾ Nilai Tambah (pengembangan teknologi, peningkatan hubungan kerja, pemakaian produk dalam negeri) ¾ Penutupan dan Pasca Tambang (legalitas dokumen, penanggung jawab lapangan, kriteria keberhasilan, penjamin penutupan tambang dan pengawasan) ¾ Standardisasi Pertambangan (sistem SNI, standardisasi pertambangan, akreditasi/sertifikasi)



CIRI-CIRI GOOD MINING PRACTICES 1. 2. 3.



4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.



Mentaati hukum/perizinan Mempunyai perencanaan teknis pertambangan yang komprehensif dan mengikuti standar Menerapkan teknologi pertambangan yang sesuai dan benar serta mengikuti standar teknis berlandaskan efektivitas dan efisiensi Melaksanakan konservasi bahan galian Mengendalikan dan memelihara fungsi lingkungan Menjamin keselamatan pertambangan Mangakomodir kemauan dan partisipasi masyarakat Menghasilkan nilai tambah optimal Meningkatnya kemampuan/kesejahteraan masyarakat sekitar Menciptakan pembangunan berkelanjutan



Penerapan Teknik Pertambangan yang Tepat



-



P E R A T U R A N



+ ROI



P E R U N D A N G A N



™Penetapan cadangan ™Kajian kelayakan ™Konstruksi ™Penambangan, pengolahan, pengangkutan ™Penutupan tambang ™Pasca tambang/pembangunan berkelanjutan PEDULI K3



PEDULI LINGKUNGAN



PENGELOLAAN PERTAMBANGAN YANG BAIK DAN BENAR



PENERAPAN PRINSIP KONSERVASI



PUNYA NILAI TAMBAH Pengembangan Wilayah/ Masyarakat



OPTIMALISASI PEMANFAATAN logam dan mineral BAGI MASYARAKAT



NILAI TAMBAH DENGAN PENGGERAK EKONOMI



POLA PIKIR GOOD MINING PRACTICE



S T A N D A R D I S A S I



KEMANDIRIAN MASYARAKAT Pembangunan Berkelanjutan



Lanjutan ™ Implementasi Good Mining Practice ¾ ¾ ¾ ¾



Acuan (standar, pedoman, kriteria dan norma) Sumber Daya Manusia (kualitas dan integritas, sinergi, kemitraan dan koordinasi) Peralatan dan Teknologi (tepat guna dan cost effective) Law Enforcement (konsistensi, kontrol eksternal dan internal)



Konsep Standar dari Adopsi Standar Int./SOP Pertambangan/Inventarisasi/Usulan Baru RSNI Dirumuskan Panitia Teknis DJGSM



FORUM KONSENSUS (Stakeholders)



Disahkan BSN SNI Wajib



SNI Sukarela



Notifikasi WTO PENGAWASAN DTMB Pemda Masyarakat



PENERAPAN DALAM USAHA PERTAMBANGAN



Diberlakukan Wajib (SK MESDM)



Pola Pikir Perumusan Standardisasi Pertambangan Umum



3. TANTANGAN DAN STRATEGI ™ Tantangan ¾ Nasional/Domestik (permasalahan lintas sektor/kehutanan dll., permasalahan hukum, efek pelaksanaan otonomi daerah) ¾ Globalisasi (persaingan bebas dengan negara asing)



™ Strategi



Lanjutan



¾ Koordinasi dan Konsolidasi Lintas Stakeholders (iklim usaha yang kondusif, sistem kinerja lintas sektoral) ¾ Efisiensi Pelayanan (penekanan biaya untuk pengurusan administrasi, melakukan dekonsentrasi) ¾ Pembinaan Otda (pelatihan, supervisi, bantuan teknis) ¾ Penyusunan Pedoman, SPM, Kriteria (adanya keseragaman acuan) ¾ Promosi Investasi Pertambangan (mineral policy dan data bank) ¾ Hubungan Masyarakat (mensosialisasikan peranan dan manfaat pertambangan terhadap pembangunan nasional)



200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0



HP Ca H ga rA Hu W lam t ila a n ya Lin hE du Ta KS ng mb P LO an g& IT AS Inf I ra str u.. . Ta mb an g Pe rt a n ia Ta Ht n m nT ba kU nm nI da nd ng ust ri (H TI Pe ) rk e bu na n



ata nI nd W on ila ya h esia Hu tan



Da r



Juta Ha



PENGGUNAAN LUAS DARATAN INDONESIA UNTUK BERBAGAI KEGIATAN Tahun 2002



198 120 66 20.5 33.5



2.0



13.4



0.135



4.5 4.7



0,06



3.8



Proses Penyusunan Dokumen Rencana Penutupan Tambang (Dikutip dari: SRK Consulting, A Technical Framework for Mine Closure Planning – Tchnical Review Series No 20, British Mineral Industry Research Organization (MIRO) 15 Maret 2002).



PENGELOLAAN K3 PERTAMBANGAN UMUM ISU DAN PEMECAHANNYA NO.



1.



ISU



Perkembangan Peraturan perundangan



PERMASALAHAN/RINCIAN



PEMECAHAN/TINDAK LANJUT



- UU No. 13/2003 ttg - Penyusunan PP ttg SMK3 dan dan terbitnya PP No. 23/2004 ttg BNSP Ketenagakerjaan, mengatur perlu terus diikuti/dicermati dan aspek K3 nasional dan sinkron dengan PP 19/1973 ttg Sertifikasi Profesi Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan - Kepmen PE No. 555/1995 ttg - Revisi Kepmen, memasukkan aspek K3 panas bumi dll (perlu PP?) K3 Pertamb. Umum mempunyai beberapa kelemahan dan belum mengakomodir panas bumi



2.



Sertifikasi oleh Disnakertrans



Menambah beban/kebingungan perusahaan



Koordinasi DESDM dengan pihak Depnakertrans



NO.



3.



ISU



PERMASALAHAN/RINCIAN



- Orientasi perusahaan pada “Outsourcing” efisiensi dan produktivitas Perusahaan - Berkembangnya Jasa/Kontraktor perusahaan-perusahaan (60% kecelakaan jasa, nasional maupun lokal mati terjadi di yang kompetensinya tidak kontraktor) merata - Transfer resiko tidak diikuti dengan transfer fasilitas/infrastruktur



PEMECAHAN/TINDAK LANJUT



- Peringatan terus menerus tentang pentingnya aspek K3 - Pengesahaan perusahaan jasa lebih selektif, dengan menekankan pada personil yang sudah memiliki kompetensi yang standar dan atau sertifikasi kompetensi personil - Perusahaan perlu melengkapi prasarana dan sarana - Penyusunan standar kontrak teknis (jasa) pertambangan sesuai dengan kaidah “good mining practice” - Perusahaan membuat manajemen K3 kontraktor (a.l. penanggung jawab jasa, baik di perusahaan maupun di kontraktor)



Frequency Rate



Frequency Rate (Angka Kekerapan Kecelakaan)



2



1.41



1.88



1.5



1.23



1.03



1.57 1



1.29



1.23



1.03



1.09



0.5 0 1993



1994



1995



1996



1997



Tahun Jumlah Korban Kecelakaan x 1.000.000



Fr =



1.35



Jumlah Jam Kerja Kumulatif



1998



1999



2000



2001



2002



4. PENUTUP • Indonesia relatif kaya potensi sumber daya mineral dan mempunyai nilai ekonomis, yang: -dapat menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional -meningkatkan investasi lain -menyerap tenaga kerja • Pengelolaan sumber daya mineral harus bijak dan hatihati, melaksanakan good mining practice, untuk menunjang pencapaian pembangunan berkelanjutan; terjadi tranformasi natural capital menjadi human, built, dan social capital



Terima kasih Wassalam