Hukum Dan Kebijakan Publik [PDF]

Citation preview

HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK



⦿



Membuat kebijakan publik itu sulit? ● Yang bisa diimplementasikan secara efektif ● Yang bisa meningkatkan kewibawaan dan kepercayaan rakyat kepada



pemerintah ● ..... ⦿ ⦿ ⦿



Mengapa banyak peraturan daerah yang digugat untuk dibatalkan? Juga undang-undang dan peraturan lain yang dijudicial review? Mengapa memutuskan kenaikan harga BBM menjadi lebih sulit? Mengapa terjadi krisis bawang? Mana lebih banyak hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan yang dimaksudkan?



Kebijakan publik = keputusan politik yang berformat hukum? Ex. Perdebatan tentang format hukum RPJMD ! Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Daerah?



Relasi hukum dan politik



Model Otonom POLITICS LAW



Model Embedded POLITICS LAW



Model Interseksi POLITICS LAW



Kebijakan dalam perspektif politik dan hukum



POLITIK



KEBIJAKAN HUKUM [proses & hasil konversi]



HUKUM



Inputs



n a g n ku g n Tuntutan i L Dukungan



Kewenangan Politik



Umpan-balik



Keputusan atau Kebijakan



Outputs



General System Theory: David Easton



n a g n u k ng i L 10



Modifikasi Model Sistem Politik



Government Decision Makers



Decisions and actions Outputs



Withinputs



Social, Economic, and Results Inputs Political Environment Demands Apathy Support



Feedback



11



Perspektif sistem atas proses politik: Gabriel A Almond Inputs Demands



Conversion Policy-Making Processes



Participant Support



Outputs into Environment Extractions Distributions Regulations Symbols



Environmental Outcomes Domestic and International Welfare and Security



Preceding Environmental States



Subject Support



Endogenous Changes in Environment* Feedback loops *Changes not caused by actions of political system itself 12



Hofferbert’s Model for Comparative Study of Policy Formation Formal Policy Conversion



1



2



3



4



Governmental Mass Political Institutions Behavior SocioHistoric- Economic Geographic Composition Conditions



5 Elite Behavior



Policy Output



Ekonomi



Sosiologi



Ilmu Politik Kebijakan sosial (dan administrasi)



Kebijakan publik dan administrasi



Analisis Kebijakan



Studi manajemen & organisasi



Studi-studi perumahan



Studi-studi pendidikan



Studi perkotaan



Studi-studi kesehatan



The policy studies family



Kriminologi



Politik dan kebijakan ⦿



Apakah politik itu? ● Robert Dahl: ‘power, rule and authority’ ● Harold Laswell: ‘shaping and sharing of power’ ● David Easton: ‘authoritative allocation of values’



⦿



Kebijakan merupakan jejaring proses dan keputusan di mana masukan-masukan yang datang dari lingkungan ke tatanan politik dikonversi menjadi keluaran yang bersifat otoritatif yang dirancang untuk memiliki dampak terhadap lingkungan.



Hukum dan kebijakan ⦿



⦿ ⦿



‘Transformational moment’ – nilai-nilai input ditransformasikan menjadi outputs yang berkategori legal, sebelum diimplementasikan ke masyarakat dengan sarana-sarana hukum. Masukan dan keluaran adalah (bermuatan) nilai/norma; Law-in books and the law-in-action Yehezkel Dror, “Law as a Tool of Directed Social Change: A Framework for Policy-making” – social policy instruments, dan normative policy analysis



Apakah kebijakan publik?



Kebijakan = penggunaan kewenangan



Kewenangan atau otoritas ❑ ❑ ❑



Kekuasaan resmi (legal-formal); Berdayapaksa yang sedikit banyak sah – legitimasi minimal (legal-prosedural, substantif, instrumental); Yurisdiksi legal-formal;



Kewenangan publik tidak mungkin dapat dijalankan dengan baik tanpa dukungan dan kepercayaan publik



Beberapa definisi kebijakan ⦿ ⦿



Thomas R Dye: “anything government choose to do or not to do” Willian Dunn: “disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode, argumen, dan transformasi informasi yang relevan dalam suatu setting politik untuk memecahkan problem publik/ kebijakan”



John Dewey: kebijakan publik ❑ ❑



❑ ❑



“Publik dan problem-problemnya” Kebijakan publik membahas bagaimana problem-problem itu dikonstruksikan, didefinisikan, dan diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik; Kebijakan publik interaksi antara pihak pemegang otoritas (pejabat dan institusi) dan publiknya. Tindakan pemegang otoritas – aktif (action) dan pasif (inaction) – berdampak dalam kehidupan publik, direspon atau direaksi oleh publik dengan berbagai cara.



Perlunya intervensi kebijakan Mencegah “homo homini lupus” ❑ Jika mekanisme alamiah, cara-cara masyarakat sendiri justru bermasalah, seperti: tiadanya kepastian hak, meningkatnya ketidakadilan, atau tiadanya perlindungan bagi mereka yang lemah; ❑ Intervensi harus mempertimbangkan: pencapaian tujuan, efek sampingnya, biaya yang harus ditanggung, di satu pihak oleh pemerintah, dan individu, dunia usaha dan institusiinstitusi di pihak lain. ❑



Kebijakan publik berfungsi ⦿ ⦿



Menyediakan kerangka untuk pengekspresian pesanpesan politik dan pencapaian tujuan-tujuan sosial; Penggunaan kebijakan sebagai instrumen pemerintahan – ekstraktif, distributif, regulatif – sangat sentral dalam rangka menjaga hubunganhubungan sosial, ekonomi, politik: ● Antara negara dan warga negara ● Antara penyelenggara dan pengguna layanan-layanan ● dsb



`



27



Konteks dan Aktor Kebijakan



Hogwood and Peters Policies do not develop in a vacuum, but are adopted in a crowded policy space that leaves little space for policy innovation



Negara, Pasar, Civil Society Negara mencakup wilayah interaksi di mana paksaan politik, bahkan kalau perlu penggunaan kekerasan, diterima dan diabsahkan; ❑ Pasar adalah wilayah di mana warga masyarakat mengejar penguasaan sumber daya material dan non-material (jasa) melalui proses-proses produksi dan pertukaran-pertukaran; ❑ Sebutan ‘masyarakat sipil’ untuk menunjuk proses-proses interaksi di luar ranah negara dan pasar, di mana nilai-nilai diciptakan, dikembangkan, dan dirawat, bahkan seringkali menuntut kesediaan berkorban. ❑



Peran Negara dan Konteksnya I K S A IS T A R BAL K O LO EM G D



• Akuntabilitas • Responsivitas • Responsibilitas • Partisipasi • Keadilan



NEGARA



BIROKRASI



MASYARAKAT SIPIL [Warga Negara/Pemilih]



AP G ITA LO L BA ISM L E



•Efisiensi; •Privatisasi; •Reinvent-Government •NPM



PASAR



[Konsumen]



NEGARA



Agen-agen publik formal



nonprovit



informal



provit Publik



LSM/ORMAS



Privat



Organisasi sukarela Nonprovit



KOMUNITAS Rumah tangga, keluarga Ketetanggaan, dst



PASAR Usaha-usaha swasta



Aktor dan Institusi dalam Proses Kebijakan Or ga nis m a asi l l a a d n da i tio s a lam is rna n ma ga Inte r O m sya Aktor Kebijakan e t rak Sis at Organisasi kenegaraan



34



Aktor dalam Proses Kebijakan ❑ ❑ ❑ ❑ ❑



Pejabat-pejabat yang dipilih: eksekutif, legislatif Pejabat-pejabat yang diangkat; Kelompok-kelompok kepentingan Organisasi-organisasi penelitian dan pengkajian Mass media



35



NEO-LIBERALISME ▪ Homo Economicus [ekonomi motif tunggal hubungan antarmanusia] ▪ Free Capital Movement Newly-made Rules • WTO • GATTS • TRIPs • TRIMs



APA Praktik Bisnis Trans-nasional



GLOBALISASI SIAPA Perusahaan Trans-nasional



BAGAIMANA Advertisment Konsumerisme/ Ideologi • Brand Logo • • Labeling



World Bank, IMF, IFIs, MDBs



Market Power



▪Deregulasi ▪Liberalisasi ▪Privatisasi Kebijakan Publik



▪Gaya Hidup Global ▪Identitas Global ▪Kultur Global



Provision of Public Needs— Our Shared Life



State Power



Community Power



Pilihan Individual



Manajemen publik ❑



❑



❑



Tak semata-mata bisa dipahami sebagai berkaitan dengan struktur-struktur – pendelegasian dan kontrol kewenangan secara resmi dan kaku – melainkan juga perlu dipahami Sebagai kiat, keterampilan (craft) – kinerja individu-individu untuk menjalankan peran-peran manajerial – serta Sebagai institusi-institusi, yaitu bagaimana dan atas nilai-nilai apa para pejabat publik berkiat.



Francis Fukuyama: “tidak ada ilmu administrasi negara” (no science of public administration). Yang ada adalah art!



Bagaimana mempelajari kebijakan publik?



Teori-teori policy cycle ⦿ ⦿



Policy cycle: model penyederhanaan proses kebijakan; Tahap-tahapan policy cycle ● Agenda-setting: pengakuan masalah dan seleksi issue ● Formulasi kebijakan dan pembuatan keputusan (policy



formulation and decision making); ● Implementasi; ● Evaluasi dan terminasi



The Stages and Fields of Public Policy Agenda setting



Policy formulation Policy design



Policy



Process and subsystems



Policy adoption Actors & institutions Policy implementation



Implementation Policy evaluation



Policy evaluation



Agenda setting ⦿ ⦿



⦿



Pembuatan kebijakan berawal dari pengakuan adanya sebuah masalah kebijakan; Pengakuan terhadap masalah itu mensyaratkan adanya masalah sosial yang didefinisikan sedemikian rupa dan memerlukan campur tangan negara yang harus dinyatakan; Masalah tersebut harus diagendakan untuk dipertimbangkan secara serius tindakan publiknya (agenda setting).



Agenda setting … ⦿



⦿



Agenda setting merupakan hasil dari proses menyeleksi di antara berbagai macam permasalahan dan issue; Kalau begitu, bagaimana agenda setting itu muncul? Apa yang dipahami sebagai problem kebijakan? Bagaimana dan kapan permasalahan kebijakan menjadi agenda (formal) pemerintah? Mengapa permasalahan lain disingkirkan dari agenda?



Dalam masyarakat demokratis ⦿



Pengakuan masalah dan pendefinisian masalah sebagian besar terjadi di ranah publik, di media atau sekurangnya dalam domeinspesifik komunitas profesional, sehingga agenda setting yang aktual ditandai oleh pola-pola komposisi aktor dan peran publik yang berbeda: ● Pola outside-initiation – tekanan sosial ke pemerintah ● Pola inside-initiation ● Mobilization – pemerintah mencari setelah ada gagasan yang dirumuskan



tanpa melibatkan aktor-aktor di luar ● Consolidation – aktor-aktor negara menginisiasi issu di mana dukungan publik sudah tinggi



Tingkat rasionalitas agenda? Bagaimana berbagai variabel – aktor-aktor, institusi, gagasan, dan kondisi material – saling berinteraksi sangat dipengaruhi oleh situasi-situasi spesifik – kadang-kadang memaksa pemerintah mengadopsi kebijakan yang bertentangan dengan ukuran-ukuran yang diperkenalkan sebelumnya ⦿ Tiga arus: policy stream (solusi-solusi), politics stream (sentimen publik, pergantian pemerintahan, dsb), dan problem stream (persepsi tentang masalah) saling berinteraksi ⦿



Aktivitas dan elemen polciy making AKTIVITAS Riset (policy science) Analisis kebijakan Pengambilan keputusan kebijakan dan implementasi



ELEMEN UTAMA Rasionalitas analitik Konflik nilai dan resolusi Faktor-faktor birokrasi



(TEORI-TEORI)



Formulasi kebijakan & pembuatan keputusan ⦿



Problem-problem yang diekspresikan, tuntutan, dan proposal akan ditransformasikan menjadi program-program pemerintah;



⦿



Formulasi dan adopsi kebijakan mencakup perumusan tujuan-tujuan – apa yang ingin dicapai dengan kebijakan – dan mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan yang berbeda-beda



⦿



Selain ada beberapa pendekatan untuk memahami proses ini – intermediasi kepentingan pluralistik, korporatis, inkremental, dll – juga ada upaya-upaya menyediakan techniques and tools agar pembuatan keputusan makin rasional



Proses pembuatan keputusan ⦿



Pembuatan keputusan (seringkali) tidak sekadar mencakup kegiatan menghimpun informasi dan mengolahnya (analisis), melainkan juga harus menyelesaikan konflik di dalam dan di antara aktoraktor publik dan privat, serta departemen-departemen pemerintahan



Jejaring kebijakan (policy network) Jejaring kebijakan pada umumnya ditandai oleh hubunganhubungan yang nonhierarkhis, horizontal, antaraktor-aktor di dalam jejaring; terjadi pertukaran (exchange) dan upaya saling membantu ‘secara tersembunyi’ (diffuse reciprocity); ⦿ Sebuah subsistem kebijakan seringkali mencakup lebih dari satu jejaring. Antarjejaring (atau koalisi advokasi) saling bersaing untuk mendominasi domein kebijakan masingmasing. Perubahan nomenklatur – network? ⦿



Adopsi kebijakan ⦿



Di antara beberapa opsi kebijakan mana yang diadopsi? ● Kelayakan opsi-opsi kebijakan disederhanakan melalui



parameter-parameter dasar yang substansial. Sejumlah kebijakan disingkirkan karena kekurangan sumber daya – bukan semata-mata dalam pengertian ekonomi, tapi juga dukungan politik; ● Alokasi kompetensi di antara aktor yang berbeda memainkan peran krusial dalam pembuatan keputusan ⦿



Formulasi kebijakan = proses sosial yang kompleks



Implementasi kebijakan ⦿



⦿



Tidak sepenuhnya ada jaminan tindakan di lapangan akan secara ketat mengikuti tujuan dan sasaran yang ditetapkan pembuat kebijakan; Implementasi kebijakan: “apa yang terjadi di antara penetapan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu, dan hasil akhir (ultimate impact) di dalam praktik (the world of action) – O’Toole



Implementasi kebijakan ⦿



⦿



Implementasi merupakan tahapan kritis, bagaimana tindakan politis dan administratif di garis depan dapat benar-benar dapat dikendalikan oleh tujuan, program, hukum, dan sebagainya; Kebijakan dan apa yang dihajatkan sebelumnya sangat sering diubah atau didistorsikan di lapangan; pelaksanaannya ditunda atau bahkan dihalanghalangi seluruhnya



Elemen proses implementasi Detail spesifikasi program – bagaimana dan melalui agen/ organisasi mana seharusnya program dieksekusi? Bagaimana seharusnya hukum/program diinterpretasi? ⦿ Alokasi sumber daya – bagaimana anggaran didistribusi? Personel mana yang akan mengeksekusi program? Unit organisasi mana yang akan ditugasi? ⦿ Keputusan-keputusan – bagaimana keputusan untuk setiap kasus akan ditentukan? ⦿



Top-down dan bottom-up ⦿



⦿



⦿



Awal studi implementasi dipahami sebagai proses yang hierarkhis, topdown, sekurangnya sebagai standar pengukuran normatif untuk menguji hasil implementasi; Bukti-bukti empiris kurang menunjukan bahwa implementasi merupakan jalinan tindakan hierarkhis yang diarahkan secara langsung dari pusat hingga ke pelaksanaan di lapangan; Studi bottom-up mengkaji (i) peran agen dan personel dalam menentukan hasil kebijakan sesungguhnya: bagaimana mengatasi berbagai tuntutan terkait kebijakan, (ii) hasil implementasi adalah produk interaksi antaraktor-aktor dan program-program lain, (iii) pengakuan atas luasnya kaitan dan jejaring antarbanyak aktor melintasi garis formulasi implementasi/kebijakan



Evaluasi dan terminasi Pembuatan kebijakan mengandaikan kontribusi pemecahan masalah atau sedikitnya mengurangi tumpukan masalah; ⦿ Fokus studi evaluasi adalah hasil kebijakan – hasil yang dikehendaki maupun konsekuensi yang tak dikehendaki; ⦿ Terminasi kebijakan – problem kebijakan sudah teratasi atau diakui tidak efektif menangani tujuan kebijakan? Umumnya: karena anggaran atau pergantian pemerintahan … ⦿



Banyak kritik tapi tetap penting ⦿ ⦿ ⦿



⦿



Policy-cycle secara implisit didasarkan perspektif top-down, pembuatan kebijakan dibingkai secara hierarkhis Interaksi di antara berbagai program, hukum, norma, serta implementasi dan evaluasi yang paralel kurang diperhatikan Kerangka kerja policy cycle terlalu menyederhanakan dan tak memberi gambaran realistis? Interaksi antara aktivitas kebijakan yang terkait pada peringkat dan arena yang berbeda? Kebijakan senantiasa diperdebatkan, diimplementasikan, ditegakkan, dan dievaluasi



! Bagaimana menyejahterakan masyarakat?
 




! Melalui pembangunan berkesinambungan?