Kode Klasifikasi Arsip Kepolisian Negara Republik Indonesia Tersier 4 PDF [PDF]

  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

LAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ 313 /V/2010 TANGGAL: 19 MEI 2010



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR



KODE KLASIFIKASI ARSIP KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



KODE 1 PERENCANAAN



PRIMER 2 REN



SEKUNDER 3



TERSIER 4



REN.1.



POKOK-POKOK KEBIJAKAN DAN STRATEGI REN.1.1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG/MASTER PLAN (RPJP) REN.1.2. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH REN.1.3. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PENDEK REN.1.4. DOKTRIN



REN.2.



PROGRAM KERJA TAHUNAN REN.2.1. USULAN UNIT KERJA BESERTA DATA PENDUKUNG REN.2.2. PROGRAM KERJA TAHUNAN UNIT REN.2.3. PROGRAM KERJA TAHUNAN



REN.3.



PENETAPAN/KONTRAK KINERJA REN.3.1. PIMPINAN UNIT KERJA REN.3.2. KETUA/MENTERI/KEPALA LEMBAGA NEGARA DAN BADAN PEMERINTAH/INSTANSI



REN.4.



LAPORAN REN.4.1.



REN.4.2. REN.4.3. REN.4.4. REN.4.5.



ORGANISASI DAN TATA LAKSANA



OTL



LAPORAN BERKALA REN.4.1.1. LAPORAN HARIAN REN.4.1.2. LAPORAN MINGGUAN REN.4.1.3. LAPORAN BULANAN REN.4.1.4. LAPORAN TRIWULAN REN.4.1.5. LAPORAN SEMESTERAN REN.4.1.6. LAPORAN TAHUNAN UNIT KERJA REN.4.1.7. LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA/INSTANSI LAPORAN INSIDENTAL LAPORAN KEMAJUAN LAPORAN KHUSUS LAPORAN INTELIJEN



REN.5.



EVALUASI PROGRAM REN.5.1. EVALUASI PROGRAM UNIT KERJA REN.5.2. EVALUASI PROGRAM LEMBAGA/INSTANSI



OTL.1.



ORGANISASI OTL.1.1. STRUKTUR ORGANISASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA NEGARA BADAN PEMERINTAH/INSTANSI OTL.1.1.1. PEMBENTUKAN OTL.1.1.2. PENGUBAHAN OTL.1.1.3. PEMBUBARAN OTL.1.2.



PEMBINAAN ORGANISASI OTL.1.2.1. PENILAIAN OTL.1.2.2. PENYEMPURNAAN



OTL.2.



URAIAN JABATAN DAN TATAKERJA OTL.2.1. HUBUNGAN DAN TATA KERJA OTL.2.2. URAIAN TUGAS PEKERJAAN OTL.2.3. KLASIFIKASI PEKERJAAN



OTL.3.



SISTEM DAN PROSEDUR OTL.3.1. STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL OTL.3.2. STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL OTL.3.3. PEMBAKUAN KERJA OTL.3.4. PEMBAKUAN SARANA KERJA



OTL.4.



EVALUASI KELEMBAGAAN



MATERIAL….. LAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ 313 / V / 2010 TANGGAL : 19 MEI 2010



2



1 MATERIAL DAN LOGISTIK



2 LOG



3 LOG.1.



4 PERTANAHAN LOG.1.1. PENSERTIFIKATAN TANAH LOG.1.2. PENYELESAIAN KASUS TANAH LOG.1.3. RUISLAGH LOG.1.4. HIBAH LOG.1.5. BUKU REGISTER TANAH / MINTANAH LOG.1.6. DOKUMEN KEPEMILIKAN TANAH



LOG.1.7.



LOG.2.



LOG.3.



LOG.1.8.



PINJAM PAKAI TANAH LOG.1.7.1. PUSAT LOG.1.7.2. DAERAH LOG.1.7.3. MASYARAKAT LOG.1.7.4. ADAT PENGAMANAN TANAH



BANGUNAN LOG.2.1. LOG.2.2. LOG.2.3. LOG.2.4. LOG.2.5.



PERENCANAAN BANGUNAN HIBAH BUKU INVENTARIS BANGUNAN DOKUMEN KEPEMILIKAN BANGUNAN DATA BANGUNAN LAINNYA



PERALATAN LOG.3.1. KENDARAAN DARAT LOG.3.1.1. RANJAB LOG.3.1.2. RANSUS LOG.3.1.3. RANTIS LOG.3.2.



KAPAL DAN ALAT APUNG LOG.3.2.1. KAPAL PATROLI LOG.3.2.2. ALAT APUNG



LOG.3.3.



PESAWAT TERBANG LOG.3.3.1. FIXED WING LOG.3.3.2. ROTARI WING LOG.3.3.3. PESAWAT TAK BERMOTOR LOG.3.3.4. PARASUT LOG.3.3.5. SARANA BANTUAN DARAT



LOG.3.4.



SENJATA API LOG.3.4.1. LOG.3.4.2. LOG.3.4.3. LOG.3.4.4. LOG.3.4.5. LOG.3.4.6. LOG.3.4.7. LOG.3.4.8. LOG.3.4.9.



SENJATA GENGGAM SENJATA PINGGANG SENJATA BAHU SENAPAN MESIN SENJATA PELUNCUR SENJATA PELONTAR SENJATA PELUMPUH SENJATA ISYARAT LAIN-LAIN PERSENJATAAN



AMUNISI LOG.3.5.1. LOG.3.5.2. LOG.3.5.3. LOG.3.5.4. LOG.3.5.5. LOG.3.5.6. LOG.3.5.7. LOG.3.5.8.



MESIU PELURU PENABUR ANAK PELURU SUMBU-SUMBU GRANAT-GRANAT RANJAU-RANJAU PYROTEKNIK LAIN-LAIN YANG SEJENIS



ALSUSPOL LOG.3.6.1. LOG.3.6.2. LOG.3.6.3. LOG.3.6.4. LOG.3.6.5. LOG.3.6.6. LOG.3.6.7.



ALDAKHURA ALDALMAS ALINTEL ALSERSE ALABFOR ALIDENT ALLANTAS



LOG.3.5.



LOG.3.6.



LOG.3.7….. LAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ 313 / V / 2010 TANGGAL : 19 MEI 2010



3



1



2



3



4 LOG.3.7.



MESIN STASIONER LOG.3.7.1. MESIN PEMBANGKIT LOG.3.7.2. MESIN BENGKEL LOG.3.7.3. LAIN-LAIN



LOG.3.8.



ALAT BERAT LOG.3.8.1. CRANE, FORKLIF LOG.3.8.2. TRUK RECOVERY (SUDAN)



LOG.3.9.



PERALATAN PERBENGKELAN LOG.3.9.1. ALAT PEMELIHARAAN LOG.3.9.2. SUKU CADANG UNTUK KERUSAKAN DAN PERBAIKAN



LOG.3.10.



ALAT KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIKA LOG.3.10.1. RADAR DAN ALAT DETEKSI BAWAH AIR LOG.3.10.2. RADIO LOG.3.10.3. PERALATAN TELEPON LOG.3.10.4. TELEX DAN FACSIMILE LOG.3.10.5. SOUND SYSTEM LOG.3.10.6. GENERATING SET LOG.3.10.7. ALAT UKUR LOG.3.10.8. ALAT KOMLEK LAINNYA LOG.3.10.9. ALAT PENUNJANG



LOG.4.



LOG.3.11.



ALAT FASKON (FASILITAS KONSRUKSI) LOG.3.11.1. PERALATAN DAN BEKAL KONSTRUKSI



LOG.3.12.



BEKAL KESEHATAN LOG.3.12.1. OBAT DAN BAHAN KIMIA LOG.3.12.2. ALAT KESEHATAN



LOG.3.13.



BEKAL MAKANAN LOG.3.13.1. MAKANAN UNTUK MANUSIA LOG.3.13.2. MAKANAN UNTUK SATWA



LOG.3.14.



BEKAL PERMINYAKAN LOG.3.14.1. BMP ( BAHAN BAKAR, MINYAK, PELUMAS ) LOG.3.14.2. ALAT PERLENGKAPAN DISTRIBUSI



LOG.3.15.



PERLENGKAPAN PERORANGAN DAN LAPANGAN ( KAPORLAP LOG.3.15.1. PERLENGKAPAN UNTUK ORANG LOG.3.15.2. PERLENGKAPAN UNTUK SATWA LOG.3.15.3. BAHAN BAKU DAN BAHAN PEMBANTU



LOG.3.16.



BEKAL KANTOR LOG.3.16.1. ATK DAN GAMBAR LOG.3.16.2. BARANG CETAKAN LOG.3.16.3. ALAT LISTRIK, PEMBERSIH DLL



LOG.3.17.



INVENTARIS KANTOR LOG.3.17.1. MESIN-MESIN KANTOR LOG.3.17.2. MEUBELAIR ( KANTOR & RUMDIN ) LOG.3.17.3. PERLENGKAPAN TIDUR LOG.3.17.4. PERLENGKAPAN MAKAN DAN MINUM LOG.3.17.5. PERLENGKAPAN MASAK/DAPUR LOG.3.17.6. PERLENGKAPAN MUSIK LOG.3.17.7. PERLENGKAPAN PERGUDANGAN LOG.3.17.8. ALAT PEMADAM YANG TIDAK BERMOTOR



LOG.3.18.



BEKAL UMUM LAINNYA LOG.3.18.1. ALAT PERLENGKAPAN PRODUKSI DAN PEMELIHARAAN LOG.3.18.2. ALAT PERLENGKAPAN OLAH RAGA



LOG.3.19.



JASA KONSULTAN



LOG.3.20.



JASA LAINNYA



PENGADAAN LOG.4.1. PENGADAAN BANGUNAN LOG.4.1.1. KARYA LOG.4.1.2. DINAS LOG.4.1.3. SOSIAL LOG4.1.4….. 4



1



2



3



LAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ 313 / V / 2010 TANGGAL : 19 MEI 2010



LOG.4.1.4. LOG.4.1.5. LOG.4.1.6.



4 INSTALASI PRASARANA PERALATAN & BEKAL KONSTRUKSI



LOG.4.2.



KENDARAAN LOG.4.2.1. LOG.4.2.2. LOG.4.2.3.



DARAT RANJAB RANSUS RANTIS



LOG.4.3.



KAPAL DAN ALAT APUNG LOG.4.3.1. KAPAL PATROLI LOG.4.3.2. ALAT APUNG



LOG.4.4.



PEASAWAT TERBANG LOG.4.4.1 FIXED WING LOG.4.4.2. ROTARI WING LOG.4.4.3. PESAWAT TAK BERMOTOR LOG.4.4.4. PARASUT LOG.4.4.5. SARANA BANTUAN DARAT



LOG.4.5.



SENJATA API LOG.4.5.1. LOG.4.5.2. LOG.4.5.3. LOG.4.5.4. LOG.4.5.5. LOG.4.5.6. LOG.4.5.7. LOG.4.5.8. LOG.4.5.9.



SENJATA GENGGAM SENJATA PINGGANG SENJATA BAHU SENAPAN MESIN SENJATA PELUNCUR SENJATA PELONTAR SENJATA PELUMPUH SENJATA ISYARAT LAIN-LAIN PERSENJATAAN



AMUNISI LOG.4.6.1. LOG.4.6.2. LOG.4.6.3. LOG.4.6.4.



MESIU PELURU PENABUR ANAK PELURU SUMBU-SUMBU



LOG.4.6.



LOG.4.7.



LOG.4.6.5. LOG.4.6.6. LOG.4.6.7. LOG.4.6.8.



GRANAT-GRANAT RANJAU-RANJAU PYROTEKNIK LAIN-LAIN YANG SEJENIS



ALSUSPOL LOG.4.7.1. LOG.4.7.2. LOG.4.7.3. LOG.4.7.4. LOG.4.7.5. LOG.4.7.6. LOG.4.7.7.



ALDAKHURA ALDALMAS ALINTEL ALSERSE ALABFOR ALIDENT ALLANTAS



LOG.4.8.



MESIN STASIONER LOG.4.8.1. MESIN PEMBANGKIT LOG.4.8.2. MESIN BENGKEL LOG.4.8.3. LAIN-LAIN



LOG.4.9.



ALAT BERAT LOG.4.9.1. CRANE, FORKLIF LOG.4.9.2. TRUK RECOVERY (SUDAN)



LOG.4.10.



PERALATAN PERBENGKELAN LOG.4.10.1. ALAT PEMELIHARAAN LOG.4.10.2. SUKU CADANG UNTUK KERUSAKAN DAN PERBAIKAN



LOG.4.11.



ALAT KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIKA LOG.4.11.1. RADAR DAN ALAT DETEKSI BAWAH AIR LOG.4.11.2. RADIO LOG.4.11.3. PERALATAN TELEPON LOG.4.11.4. TELEX DAN FACSIMILE LOG.4.11.5. SOUND SYSTEM LOG.4.11.6. GENERATING SET LOG.4.11.7. ALAT UKUR LOG.4.11.8….. LAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ 313 / V / 2010 TANGGAL : 19 MEI 2010



5



1



2



3



4 LOG.4.11.8. ALAT KOMLEK LAINNYA LOG.4.11.9. ALAT PENUNJANG



LOG.5.



LOG.4.12.



ALAT FASKON (FASILITAS KONSTRUKSI) LOG.4.12.1. PERALATAN & BEKAL KONSTRUKSI



LOG.4.13.



BEKAL KESEHATAN LOG.4.13.1. OBAT DAN BAHAN KIMIA LOG.4.13.2. ALAT KESEHATAN



LOG.4.14.



BEKAL MAKANAN LOG.4.14.1. MAKANAN UNTUK MANUSIA LOG.4.14.2. MAKANAN UNTUK SATWA



LOG.4.15.



BEKAL PERMINYAKAN LOG.4.15.1. BMP ( BAHAN BAKAR, MINYAK, PELUMAS ) LOG.4.15.2. ALAT PERLENGKAPAN DISTRIBUSI



LOG.4.16.



PERLENGKAPAN PERORANGAN DAN LAPANGAN ( KAPORLAP LOG.4.16.1. PERLENGKAPAN UNTUK ORANG LOG.4.16.2. PERLENGKAPAN UNTUK SATWA LOG.4.16.3. BAHAN BAKU DAN BAHAN PEMBANTU



LOG.4.17.



BEKAL KANTOR LOG.4.17.1. ATK DAN GAMBAR LOG.4.17.2. BARANG CETAKAN LOG.4.17.3. ALAT LISTRIK, PEMBERSIH DLL



LOG.4.18.



INVENTARIS KANTOR LOG.4.18.1. MESIN-MESIN KANTOR LOG.4.18.2. MEUBELAIR ( KANTOR & RUMDIN ) LOG.4.18.3. PERLENGKAPAN TIDUR LOG.4.18.4. PERLENGKAPAN MAKAN & MINUM LOG.4.18.5. PERLENGKAPAN MASAK/DAPUR LOG.4.18.6. PERLENGKAPAN MUSIK LOG.4.18.7. PERLENGKAPAN PERGUDANGAN LOG.4.18.8. ALAT PEMADAM YANG TIDAK BERMOTOR



LOG.4.19.



BEKAL UMUM LAINNYA LOG.4.19.1. ALAT PERLENGKAPAN PRODUKSI DAN PEMELIHARAAN LOG.4.19.2. ALAT PERLENGKAPAN OLAH RAGA



LOG.4.20.



JASA KONSULTAN



LOG.4.21.



JASA LAINNYA



DISTRIBUSI LOG.5.1.



BANGUNAN LOG.5.1.1. KARYA LOG.5.1.2. DINAS LOG.5.1.3. SOSIAL



LOG.5.1.4. LOG.5.1.5. LOG.5.1.6.



INSTALASI PRASARANA PERALATAN & BEKAL KONSTRUKSI



LOG.5.2.



KENDARAAN DARAT LOG.5.2.1. RANJAB LOG.5.2.2. RANSUS LOG.5.2.3. RANTIS



LOG.5.3.



KAPAL DAN ALAT APUNG LOG.5.3.1. KAPAL PATROLI LOG.5.3.2. ALAT APUNG



LOG.5.4.



PEASAWAT TERBANG LOG.5.4.1. FIXED WING LOG.5.4.2. ROTARI WING LOG.5.4.3. PESAWAT TAK BERMOTOR LOG.5.4.4. PARASUT LOG.5.4.5. SARANA BANTUAN DARAT



LOG.5.5.6….. LAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ 313 / V / 2010 TANGGAL : 19 MEI 2010



6



1



2



3



4 LOG.5.5.



LOG.5.6.



LOG.5.7.



SENJATA API LOG.5.5.1. LOG.5.5.2. LOG.5.5.3. LOG.5.5.4. LOG.5.5.5. LOG.5.5.6. LOG.5.5.7. LOG.5.5.8. LOG.5.5.9.



SENJATA GENGGAM SENJATA PINGGANG SENJATA BAHU SENAPAN MESIN SENJATA PELUNCUR SENJATA PELONTAR SENJATA PELUMPUH SENJATA ISYARAT LAIN-LAIN PERSENJATAAN



AMUNISI LOG.5.6.1. LOG.5.6.2. LOG.5.6.3. LOG.5.6.4. LOG.5.6.5. LOG.5.6.6. LOG.5.6.7. LOG.5.6.8.



MESIU PELURU PENABUR ANAK PELURU SUMBU-SUMBU GRANAT-GRANAT RANJAU-RANJAU PYROTEKNIK LAIN-LAIN YANG SEJENIS



ALSUSPOL LOG.5.7.1. LOG.5.7.2. LOG.5.7.3. LOG.5.7.4. LOG.5.7.5. LOG.5.7.6. LOG.5.7.7.



ALDAKHURA ALDALMAS ALINTEL ALSERSE ALABFOR ALIDENT ALLANTAS



LOG.5.8.



MESIN STASIONER LOG.5.8.1. MESIN PEMBANGKIT LOG.5.8.2. MESIN BENGKEL LOG.5.8.3. LAIN-LAIN



LOG.5.9.



ALAT BERAT LOG.5.9.1. CRANE, FORKLIF LOG.5.9.2. TRUK RECOVERY (SUDAN)



LOG.5.10.



PERALATAN PERBENGKELAN LOG.5.10.1. ALAT PEMELIHARAAN LOG.5.10.2. SUKU CADANG UNTUK KERUSAKAN DAN PERBAIKAN



LOG.5.11.



ALAT KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIKA LOG.5.11.1. RADAR DAN ALAT DETEKSI BAWAH AIR LOG.5.11.2. RADIO LOG.5.11.3. PERALATAN TELEPON LOG.5.11.4. TELEX DAN FACSIMILE LOG.5.11.5. SOUND SYSTEM LOG.5.11.6. GENERATING SET LOG.5.11.7. ALAT UKUR LOG.5.11.8. ALAT KOMLEK LAINNYA LOG.5.11.9. ALAT PENUNJANG



LOG.5.12.



ALAT FASKON (FASILITAS KONSTRUKSI) LOG.5.12.1. PERALATAN & BEKAL KONSTRUKSI



LOG.5.13.



BEKAL KESEHATAN LOG.5.13.1. OBAT DAN BAHAN KIMIA LOG.5.13.2. ALAT KESEHATAN



LOG.5.14.



BEKAL MAKANAN LOG.5.14.1. MAKANAN UNTUK MANUSIA LOG.5.14.2. MAKANAN UNTUK SATWA



LOG.5.15.



BEKAL PERMINYAKAN LOG.5.15.1. BMP ( BAHAN BAKAR, MINYAK, PELUMAS ) LOG.5.15.2. ALAT PERLENGKAPAN DISTRIBUSI



LOG.5.16….. LAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ 313 / V / 2010 TANGGAL : 19 MEI 2010



7



1



2



3 LOG.5.16.



4 PERLENGKAPAN PERORANGAN DAN LAPANGAN ( KAPORLAP LOG.5.16.1. PERLENGKAPAN UNTUK ORANG LOG.5.16.2. PERLENGKAPAN UNTUK SATWA LOG.5.16.3. BAHAN BAKU DAN BAHAN PEMBANTU



LOG.5.17.



BEKAL KANTOR LOG.5.17.1. ATK DAN GAMBAR LOG.5.17.2. BARANG CETAKAN LOG.5.17.3. ALAT LISTRIK, PEMBERSIH DLL



LOG.5.18.



INVENTARIS KANTOR LOG.5.18.1. MESIN-MESIN KANTOR LOG.5.18.2. MEUBELAIR ( KANTOR & RUMDIN ) LOG.5.18.3. PERLENGKAPAN TIDUR LOG.5.18.4. PERLENGKAPAN MAKAN & MINUM LOG.5.18.5. PERLENGKAPAN MASAK/DAPUR LOG.5.18.6. PERLENGKAPAN MUSIK LOG.5.18.7. PERLENGKAPAN PERGUDANGAN LOG.5.18.8. ALAT PEMADAM YANG TIDAK BERMOTOR



LOG.6.



LOG.5.19.



BEKAL UMUM LAINNYA LOG.5.19.1. ALAT PERLENGKAPAN PRODUKSI DAN PEMELIHARAAN LOG.5.19.2. ALAT PERLENGKAPAN OLAH RAGA



LOG.5.20



JASA KONSULTAN



LOG.5.21.



JASA LAINNYA



PERAWATAN LOG.6.1. BANGUNAN LOG.6.1.1. LOG.6.1.2. LOG.6.1.3. LOG.6.1.4. LOG.6.1.5. LOG.6.1.6.



KARYA DINAS SOSIAL INSTALASI PRASARANA PERALATAN & BEKAL KONSTRUKSI



LOG.6.2.



KENDARAAN DARAT LOG.6.2.1. RANJAB LOG.6.2.2. RANSUS LOG.6.2.3. RANTIS



LOG.6.3.



KAPAL DAN ALAT APUNG LOG.6.3.1. KAPAL PATROLI LOG.6.3.2. ALAT APUNG



LOG.6.4.



ALAT APUNG LOG.6.5.1. FIXED WING LOG.6.5.2. ROTARI WING LOG.5.6.3. PESAWAT TAK BERMOTOR LOG.5.6.4. PARASUT LOG.5.6.5. SARANA BANTUAN DARAT



LOG.6.5.



SENJATA API LOG.6.5.1. LOG.6.5.2. LOG.6.5.3. LOG.6.5.4. LOG.6.5.5. LOG.6.5.6. LOG.6.5.7. LOG.6.5.8.



SENJATA GENGGAM SENJATA PINGGANG SENJATA BAHU SENAPAN MESIN SENJATA PELUNCUR SENJATA PELUMPUH SENJATA ISYARAT LAIN-LAIN PERSENJATAAN



AMUNISI LOG.6.6.1. LOG.6.6.2. LOG.6.6.3. LOG.6.6.4. LOG.6.6.5.



MESIU PELURU PENABUR ANAK PELURU SUMBU-SUMBU GRANAT-GRANAT



LOG.6.6.



8



LOG.6.6.6….. LAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ 313 / V / 2010 TANGGAL : 19 MEI 2010



1



2



3



4



LOG.6.7.



LOG.7.



LOG.6.6.6. LOG.6.6.7. LOG.6.6.8.



RANJAU-RANJAU PYROTEKNIK LAIN-LAIN YANG SEJENIS



ALSUSPOL LOG.6.7.1. LOG.6.7.2. LOG.6.7.3. LOG.6.7.4. LOG.6.7.5. LOG.6.7.6. LOG.6.7.7.



ALDAKHURA ALDALMAS ALINTEL ALSERSE ALABFOR ALIDENT ALLANTAS



LOG.6.8.



MESIN STASIONER LOG.6.8.1. MESIN PEMBANGKIT LOG.6.8.2. MESIN BENGKEL LOG.6.8.3. LAIN-LAIN



LOG.6.9.



ALAT BERAT LOG.6.9.1. CRANE, FORKLIF LOG.6.9.2. TRUK RECOVERY (SUDAN)



LOG.6.10.



PERALATAN PERBENGKELAN LOG.6.10.1. ALAT PEMELIHARAAN LOG.6.10.2. SUKU CADANG UNTUK KERUSAKAN DAN PERBAIKAN



LOG.6.11.



ALAT KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIKA LOG.6.11.1. RADAR DAN ALAT DETEKSI BAWAH AIR LOG.6.11.2. RADIO LOG.6.11.3. PERALATAN TELEPON LOG.6.11.4. TELEX DAN FACSIMILE LOG.6.11.5. SOUND SYSTEM LOG.6.11.6. GENERATING SET LOG.6.11.7. ALAT UKUR LOG.6.11.8. ALAT KOMLEK LAINNYA LOG.6.11.9. ALAT PENUNJANG



LOG.6.12.



ALAT FASKON (FASILITAS KONSTRUKSI) LOG.6.12.1. PERALATAN & BEKAL KONSTRUKSI



LOG.6.13.



BEKAL KESEHATAN LOG.6.13.1. OBAT DAN BAHAN KIMIA LOG.6.13.2. ALAT KESEHATAN



LOG.6.14.



INVENTARIS KANTOR LOG.6.14.1. MESIN-MESIN KANTOR LOG.6.14.2. MEUBELAIR ( KANTOR & RUMDIN ) LOG.6.14.3. PERLENGKAPAN TIDUR LOG.6.14.4. PERLENGKAPAN MAKAN & MINUM LOG.6.14.5. PERLENGKAPAN MASAK/DAPUR LOG.6.14.6. PERLENGKAPAN MUSIK LOG.6.14.7. PERLENGKAPAN PERGUDANGAN LOG.6.14.8. ALAT PEMADAM YANG TIDAK BERMOTOR



LOG.6.15.



BEKAL UMUM LAINNYA LOG.6.15.1. ALAT PERLENGKAPAN PRODUKSI DAN PEMELIHARAAN LOG.6.15.2. ALAT PERLENGKAPAN OLAH RAGA



PENGHAPUSAN LOG.7.1. BANGUNAN LOG.7.1.1. LOG.7.1.2. LOG.7.1.3. LOG.7.1.4. LOG.7.1.5. LOG.7.1.6. LOG.7.2.



KARYA DINAS SOSIAL INSTALASI PRASARANA PERALATAN & BEKAL KONSTRUKSI



KENDARAAN DARAT LOG.7.2.1. RANJAB LOG.7.2.2. RANSUS LOG.7.2.3. RANTIS



LOG.7.3….. LAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ 313 / V / 2010 TANGGAL : 19 MEI 2010



9



1



2



3



4 LOG.7.3.



KAPAL DAN ALAT APUNG LOG.7.3.1. KAPAL PATROLI LOG.7.3.2. ALAT APUNG



LOG.7.4.



ALAT APUNG LOG.7.4.1. FIXED WING LOG.7.4.2. ROTARI WING LOG.7.4.3. PESAWAT TAK BERMOTOR LOG.7.4.4. PARASUT LOG.7.4.5. SARANA BANTUAN DARAT



LOG.7.5.



SENJATA API LOG.7.5.1. SENJATA GENGGAM



LOG.7.6.



LOG.7.7.



LOG.7.5.2. LOG.7.5.3. LOG.7.5.4. LOG.7.5.5. LOG.7.5.6. LOG.7.5.7. LOG.7.5.8.



SENJATA PINGGANG SENJATA BAHU SENAPAN MESIN SENJATA PELUNCUR SENJATA PELUMPUH SENJATA ISYARAT LAIN-LAIN PERSENJATAAN



AMUNISI LOG.7.6.1. LOG.7.6.2. LOG.7.6.3. LOG.7.6.4. LOG.7.6.5. LOG.7.6.6. LOG.7.6.7. LOG.7.6.8.



MESIU PELURU PENABUR ANAK PELURU SUMBU-SUMBU GRANAT-GRANAT RANJAU-RANJAU PYROTEKNIK LAIN-LAIN YANG SEJENIS



ALSUSPOL LOG.7.7.1. LOG.7.7.2. LOG.7.7.3. LOG.7.7.4. LOG.7.7.5. LOG.7.7.6. LOG.7.7.7.



ALDAKHURA ALDALMAS ALINTEL ALSERSE ALABFOR ALIDENT ALLANTAS



LOG.7.8.



MESIN STASIONER LOG.7.8.1. MESIN PEMBANGKIT LOG.7.8.2. MESIN BENGKEL LOG.7.8.3. LAIN-LAIN



LOG.7.9.



ALAT BERAT LOG.7.9.1. CRANE, FORKLIF LOG.7.9.2. TRUK RECOVERY (SUDAN)



LOG.7.10.



PERALATAN PERBENGKELAN LOG.7.10.1. ALAT PEMELIHARAAN LOG.7.10.2. SUKU CADANG UNTUK KERUSAKAN DAN PERBAIKAN



LOG.7.11.



ALAT KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIKA LOG7.11.1. RADAR & ALAT DETEKSI BAWAH AIR LOG7.11.2. RADIO LOG7.11.3. PERALATAN TELEPON LOG7.11.4. TELEX DAN FACSIMILE LOG7.11.5. SOUND SYSTEM LOG7.11.6. GENERATING SET LOG7.11.7. ALAT UKUR LOG7.11.8. ALAT KOMLEK LAINNYA LOG7.11.9. ALAT PENUNJANG



LOG.7.12.



ALAT FASKON (FASILITAS KONSTRUKSI) LOG.7.12.1. PERALATAN & BEKAL KONSTRUKSI



LOG.7.13.



BEKAL KESEHATAN LOG.7.13.1. OBAT DAN BAHAN KIMIA LOG.7.13.2. ALAT KESEHATAN



LOG.7.14….. LAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ 313 / V / 2010 TANGGAL : 19 MEI 2010



10



1



2



3



4 LOG.7.14.



BEKAL MAKANAN LOG.7.14.1. MAKANAN UNTUK MANUSIA LOG.7.14.2. MAKANAN UNTUK SATWA



LOG.7.15.



BEKAL PERMINYAKAN LOG.7.15.1. BMP ( BAHAN BAKAR, MINYAK, PELUMAS ) LOG.7.15.2. ALAT PERLENGKAPAN DISTRIBUSI



LOG.7.16.



PERLENGKAPAN PERORANGAN DAN LAPANGAN ( KAPORLAP LOG.7.16.1. PERLENGKAPAN UNTUK ORANG LOG.7.16.2. PERLENGKAPAN UNTUK SATWA LOG.7.16.3. BAHAN BAKU & BAHAN PEMBANTU



LOG.7.17.



BEKAL KANTOR LOG.7.17.1. ATK DAN GAMBAR LOG.7.17.2. BARANG CETAKAN LOG.7.17.3. ALAT LISTRIK, PEMBERSIH DLL



LOG.7.18.



INVENTARIS KANTOR LOG.7.18.1. MESIN-MESIN KANTOR LOG.7.18.2. MEUBELAIR ( KANTOR & RUMDIN ) LOG.7.18.3. PERLENGKAPAN TIDUR LOG.7.18.4. PERLENGKAPAN MAKAN & MINUM LOG.7.18.5. PERLENGKAPAN MASAK/DAPUR LOG.7.18.6. PERLENGKAPAN MUSIK LOG.7.18.7 PERLENGKAPAN PERGUDANGAN



LOG.7.18.8. ALAT PEMADAM YANG TIDAK BERMOTOR



HUKUM



HUK



LOG.7.19.



BEKAL UMUM LAINNYA LOG.7.19.1. ALAT PERLENGKAPAN PRODUKSI DAN PEMELIHARAAN LOG.7.19.2. ALAT PERLENGKAPAN OLAHRAGA



LOG.7.20.



JASA KONSULTAN



LOG.7.21.



JASA LAINNYA



LOG.8.



INVENTARISASI LOG.8.1. SIMAK BMN



LOG.9.



BANTUAN LAINNYA



HUK.1.



PROGRAM LEGISLASI HUK.1.1. BAHAN/MATERI PROGRAM LEGISLASI NASIONAL DARI INSTANSI HUK.1.2. PROGRAM LEGISLASI LEMBAGA/INSTANSI



HUK.2.



RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG, HUK.2.1. TERMASUK NASKAH AKADEMIK, RANCANGAN AWAL SAMPAI DENGAN RANCANGAN AKHIR DAN TELAAH HUKUM SAMPAI DIUNDANGKAN. HUK.2.2. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, TERMASUK NASKAH AKADEMIK, RANCANGAN AWAL SAMPAI DENGAN RANCANGAN AKHIR DAN TELAAH HUKUM SAMPAI DENGAN DIUNDANGKAN. RANCANGAN PERATURAN/KEPUTUSAN/INSTRUKSI PRESIDEN, TERMASUK NASKAH AKADEMIK HUK.2.3. RANCANGAN AWAL SAMPAI DENGAN RANCANGAN AKHIR DAN TELAAH HUKUM SAMPAI DIUNDANGKAN. HUK.2.4. RANCANGAN PERATURAN DAERAH, TERMASUK NASKAH AKADEMIK, RANCANGAN AWAL SAMPAI DENGAN RANCANGAN AKHIR DAN TELAAH HUKUM SAMPAI DENGAN DIUNDANGKAN.



HUK.3.



PERATURAN PIMPINAN LEMBAGA NEGARA DAN BADAN PEMERINTAH/ INSTANSI HUK.3.1. PERATURAN KETUA LEMBAGA TINGGI NEGARA HUK.3.2. PERATURAN MENTERI/PEJABAT SETINGKAT MENTERI HUK.3.3. PERATURAN KEPALA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN HUK.3.4. PERATURAN KETUA KOMISI/TIM/DEWAN NASIONAL PERATURAN/KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA TERMASUK RANCANGAN AWAL SAMPAI HUK.3.5. DENGAN RANCANGAN AKHIR DAN TELAAH HUKUM.



11



1



2



HUK.4….. LAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ 313 / V / 2010 TANGGAL : 19 MEI 2010



3 HUK.4.



4 KEPUTUSAN / KETETAPAN PIMPINAN LEMBAGA NEGARA DAN BADAN PEMERINTAH/INSTANSI HUK.4.1. KEPUTUSAN/KETETAPAN KETUA LEMBAGA TINGGI NEGARA HUK.4.2. KEPUTUSAN/KETETAPAN MENTERI/PEJABAT SETINGKAT MENTERI HUK.4.3. KEPUTUSAN/KETETAPAN KEPALA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN HUK.4.4. KEPUTUSAN/KETETAPAN KETUA KOMISI/TIM/DEWAN NASIONAL HUK.4.5. KEPUTUSAN/KETETAPAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA TERMASUK RANCANGAN AWAL HUK.4.6.



HUK.5.



INSTRUKSI/SURAT EDARAN HUK.5.1. INSTRUKSI/SURAT EDARAN KETUA LEMBAGA TINGGI NEGARA HUK.5.2. INSTRUKSI/SURAT EDARAN MENTERI/PEJABAT SETINGKAT MENTERI HUK.5.3. INSTRUKSI KEPALA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN HUK.5.4. INSTRUKSI/SURAT EDARAN KETUA KOMISI/TIM/DEWAN NASIONAL HUK.5.5. INSTRUKSI/SURAT EDARAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA INSTRUKSI/SURAT EDARAN PEJABAT SETINGKAT ESELON I DAN II TERMASUK RANCANGAN AWAL HUK.5.6.



HUK.6.



SURAT PERINTAH HUK.6.1. SURAT PERINTAH KETUA LEMBAGA TINGGI NEGARA HUK.6.2. SURAT PERINTAH MENTERI/PEJABAT SETINGKAT MENTERI HUK.6.3. SURAT PERINTAH KEPALA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN HUK.6.4. SURAT PERINTAH KETUA KOMISI/TIM/DEWAN NASIONAL HUK.6.5. SURAT PERINTAH PEJABAT SETINGKAT ESELON I DAN II HUK.6.6. SURAT PERINTAH PERSONEL/STAF LAINNYA



HUK.7.



STANDAR/ PEDOMAN/PROSEDUR KERJA STANDAR / PEDOMAN / PROSEDUR KERJA / PETUNJUK PELAKSANAAN /PETUNJUK TEKNIS YANG HUK.7.1. BERSIFAT NASIONAL/REGIONAL/INSTANSIONAL PETUNJUK TEKNIS YANG BERSIFAT NASIONAL/REGIONAL/INSTANSIONAL



HUK.8.



NOTA KESEPAHAMAN NOTA KESEPAHAMAN / MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) / PETUNJUK TEKNIS YANG HUK.8.1. BERSIFAT NASIONAL/REGIONAL/INSTANSIONAL / KONTRAK / PERJANJIAN KERJASAMA HUK.8.1.1. DALAM NEGERI HUK.8.1.2. LUAR NEGERI



HUK.9.



DOKUMENTASI HUKUM UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, KEPUTUSAN PRESIDEN DAN PERATURAN-PERATURAN HUK.9.1. YANG DIJADIKAN REFERENSI



HUK.10.



SOSIALISASI/ PENYULUHAN/ PEMBINAAN HUKUM HUK.10.1. KEGIATAN SOSIALISASI ATAU PENYULUHAN HUKUM



HUK.10.2.



LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYULUHAN HUKUM



HUK.11.



BANTUAN/ KONSULTASI HUKUM/ ADVOKASI HUK.11.1. BERKAS TENTANG PEMBERIAN BANTUAN/KONSULTASI HUKUM (PIDANA, PERDATA, TATA USAHA NEGARA DAN AGAMA)



HUK.12.



KASUS/ SENGKETA HUKUM HUK.12.1. PIDANA HUK.12.2. PERDATA HUK.12.3. TATA USAHA NEGARA HUK.12.4. PERBURUHAN HUK.12.5. ARBITRASE HUK.12.6. ADAT HUK.12.7. INTERNASIONAL HUK.12.8. AGRARIA HUK.12.9. DAGANG HUK.12.10. DISIPLIN HUK.12.11. SOSIAL (ANTAR GOLONGAN) HUK.12.12. ADMINISTRASI HUK.12.13. LAUT HUK.12.14. AGAMA HUK.12.15. PERADILAN HUK.12.16. KEIMIGRASIAN HUK.12.17. TAHANAN HUK.12.18. REHABILITASI HUK.12.19. KLAIM HUK.12.20. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) HUK.12.21. HAK CIPTA HUK.12.22. HAK PATEN HUK.12.23. HAK DESAIN INDUSTRI



12



1



HUMAS



2



HUM



3



HUK.12.24….. LAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ 313 / V / 2010 TANGGAL : 19 MEI 2010



4 HUK.12.24. HAK RAHASIA DAGANG HUK.12.25. HAK MERK HUK.12.26. DTLS (DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU)



HUM.1.



KEPROTOKOLAN PENYELENGGARAAN ACARA KEDINASAN (UPACARA, PELANTIKAN, PERESMIAN, DAN JAMUAN HUM.1.1. HUM.1.2. BUKU TAMU HUM.1.3. AGENDA KEGIATAN PIMPINAN LEMBAGA/INSTANSI HUM.1.4. KUNJUNGAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI HUM.1.4.1. KUNJUNGAN DINAS PIMPINAN LEMBAGA/ INSTANSI HUM.1.4.2. KUNJUNGAN DINAS PEJABAT LAIN/PEGAWAI HUM.1.5. DAFTAR NAMA/ALAMAT KANTOR/PEJABAT



HUM.2.



DOKUMENTASI/LIPUTAN HUM.2.1. KEGIATAN DINAS PIMPINAN HUM.2.2. ACARA KEDINASAN HUM.2.3. PERISTIWA-PERISTIWA



HUM.3.



PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN INFORMASI KELEMBAGAAN HUM.3.1. KLIPING KORAN HUM.3.2. BROSUR/LEAFLET/POSTER/PLAKAT HUM.3.3. PENGUMUMAN/PEMBERITAAN HUM.3.4.



PENERANGAN HUM.3.4.1. PENERANGAN KE LUAR HUM.3.4.2. PENERANGAN KE DALAM HUM.3.4.3. PENERANGAN TERBATAS HUM.3.4.4. PENERANGAN UMUM HUM.3.4.5. PENERANGAN KESATUAN HUM.3.4.6. PENERANGAN PASUKAN



HUM.4.



HUBUNGAN INTERNASIONAL HUM.4.1. PERJANJIAN UMUM HUM.4.2. PERJANJIAN BATAS WILAYAH HUM.4.3. PERJANJIAN KEAMANAN HUM.4.4. KERJA SAMA HUM.4.4.1. POLITIK HUM.4.4.2. EKONOMI HUM.4.4.3. SOSIAL BUDAYA HUM.4.4.4. ILMIAH, PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI HUM.4.4.5. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUM.4.4.6. EKSTRADISI HUM.4.4.7. DEPORTASI HUM.4.4.8. KEPOLISIAN ANTAR NEGARA HUM.4.4.9. PEMBERANTASAN KEJAHATAN ANTAR NEGAR



HUM.5.



HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA DAN BADAN PEMERINTAH/INSTANSI HUM.5.1. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH HUM.5.2. HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI SOSIAL/LSM HUM.5.3. HUBUNGAN DENGAN PERUSAHAAN HUM.5.4. HUBUNGAN DENGAN PERGURUAN TINGGI/SEKOLAH HUM.5.4.1. PENDIDIKAN SISTEM GANDA (PSG)/PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)



HUM.6.



FORUM KEHUMASAN (BAKORHUMAS/PERHUMAS) HUM.6.1. HUBUNGAN DENGAN MEDIA MASSA :



HUM.6.1.1. SIARAN PERS/KONFRENSI PERS/PRESS RELASE HUM.6.1.2. KUNJUNGAN WARTAWAN /PELIPUTAN HUM.6.1.3. WAWANCARA HUM.7.



DENGAR PENDAPAT/HEARING DPR



HUM.8.



PENYIAPAN MATERI BAHAN/MATERI PIDATO/SIDANG MPR, DPR, DPD, KABINET, DPRP, MUSPIDA PROVINSI/KABUPATEN/ HUM.8.1. KOTA



HUM.9.



MEDIA CETAK HUM.9.1. PENERBITAN MAJALAH, BULETIN, KORAN & JURNAL



HUM.10…. LAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ 313 / V / 2010 TANGGAL : 19 MEI 2010



13



1



PENGAWASAN



KETATAUSAHAAN & KERUMAHTANGGAAN



2



WAS.



TUK.



3 HUM.10.



4 PUBLIKASI HUM.10.1. HUM.10.2. HUM.10.3. HUM.10.4.



MEDIA CETAK MEDIA ELEKTRONIK PAMERAN/SAYEMBARA/LOMBA/, FESTIVAL PEMBUATAN SPANDUK, DAN IKLAN



HUM.11.



PENGHARGAAN/TANDA KENANG-KENANGAN HUM.11.1. MASYARAKAT



HUM.12.



LAIN-LAIN HUM.12.1.



UCAPAN TERIMA KASIH, UCAPAN SELAMAt, BELASUNGKAWA, PERMOHONAN MAAF



WAS.1.



RENCANA PENGAWASAN WAS.1.1. RENCANA STRATEGIS PENGAWASAN WAS.1.2. RENCANA KERJA TAHUNAN WAS.1.3. RENCANA KINERJA TAHUNAN WAS.1.4. PENETAPAN KINERJA TAHUNAN WAS.1.5. RAKOR PENGAWASAN TINGKAT NASIONAL



WAS.2.



PELAKSANAAN PENGAWASAN LAPORAN HASIL AUDIT (LHA), LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN WAS.2.1. OPERASIONAL (LHPO), LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE), LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN (LAI), YANG LAPORAN HASIL AUDIT (LHA), LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP), LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN WAS.2.2. OPERASIONAL (LHPO), LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE), LAPORAN AKUNTAN (LA), LAPORAN AUDITOR LAPORAN HASIL AUDIT INVETIGASI (LHA) YANG MENGANDUNG UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI (TPK) WAS.2.3. DAN MEMERLUKAN TINDAK LANJUT. WAS.2.4. LAPORAN PERKEMBANGAN PENANGANAN SURAT PENGADUAN MASYARAKAT WAS.2.5. LAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA WAS.2.6. LAPORAN PERKEMBANGAN BARANG MILIK NEGARA WAS.5.7. LAPORAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN REVIEV DEPARTEMEN/LPND WAS.5.8. GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)



TUK.1.



TELEKOMUNIKASI TUK.1.1. TELEPON TUK.1.2. RADIO TUK.1.3. TELEX TUK.1.4. TV KABEL TUK.1.5. INTERNET



TUK.2.



PERJALANAN DINAS TUK.2.1. DALAM NEGERI TUK.2.2. LUAR NEGERI



TUK.3.



ADMINISTRASI TUK.3.1. FASILITAS KANTOR TUK.3.1.1. RUANG TUK.3.1.2. GEDUNG TUK.3.1.3. KENDARAAN TUK.3.1.4. WISMA TUK.3.1.5. RUMAH DINAS TUK.3.2. KONSUMSI DAN AKOMODASI TUK.3.3. PENGURUSAN KENDARAAN DINAS TUK.3.4. PENGELOLAAN PARKIR TUK.3.5. PAKAIAN DINAS, SATPAM, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PEGAWAI LAINNYA TUK.3.6. CAP DINAS DAN PAPAN NAMA ORGANISASI TUK.3.7. REPRODUKSI DAN PERCETAKAN



TUK.4.



RISALAH/NOTULEN RAPAT TUK.4.1. RAPAT STAF TUK.4.2. RAPAT PIMPINAN



TUK.5.



PEMELIHARAAN GEDUNG DAN TAMAN TUK.5.1. PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN TUK.5.2. PENGURUSANAN KEHILANGAN DAN MASALAH KENDARAAN TUK.5.3. PERTAMANAN/LANDSCAPING TUK.5.4. PENGHIJAUAN



TUK.6….. LAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ 313 / V / 2010 TANGGAL : 19 MEI 2010



14



1



2



3 TUK.6.



4 PENGELOLAAN JARINGAN LISTRIK, AIR, TELPON DAN KOMPUTER : TUK.6.1. PERBAIKAN/PEMELIHARAAN TUK.6.2. PEMASANGAN



TUK.7.



KETERTIBAN DAN KEAMANAN PENGAMANAN, PENJAGAAN, DAN PENGAWALAN TERHADAP PEJABAT, KANTOR DAN RUMAH DINAS TUK.7.1. TUK.7.1.1. DAFTAR NAMA SATUAN PENGAMANAN TUK.7.1.2. DAFTAR JAGA/ DAFTAR PIKET : TUK.7.1.3. CATATAN GANGGUAN/ PELANGGARAN/KEJADIAN TUK.7.1.4. SURAT IJIN KELUAR MASUK ORANG ATAU BARANG TUK.7.2.



KEARSIPAN



SIP.



KEPUSTAKAAN



PTK.



LAPORAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN TUK.7.2.1. KEHILANGAN TUK.7.2.2. KERUSAKAN TUK.7.2.3. KECELAKAAN TUK.7.2.4. GANGGUAN



SIP.1.



ADMINISTRASI PERSURATAN SIP.1.1. ADMINISTRASI PERSURATAN SIP.1.2. PENYIMPANAN DAN PEMELIHARAAN ARSIP SIP.1.3. JADWAL RETENSI ARSIP (JRA) SIP.1.4. LAYANAN ARSIP (PEMINJAMAN DAN PENGGUNAAN ARSIP) SIP.1.5. PEMBENAHAN ARSIP



SIP.2.



PENYUSUTAN ARSIP SIP.2.1. PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF SIP.2.2. PEMUSNAHAN ARSIP YANG TIDAK BERNILAI GUNA SIP.2.3. PENYERAHAN ARSIP STATIS



SIP.3.



PEMBINAAN KEARSIPAN SIP.3.1. APRESIASI/SOSIALISASI/PENYULUHAN KEARSIPAN SIP.3.2. BIMBINGAN TEKNIS SIP.3.3. SUPERVISI DAN MONITORING SIP.3.4. ASISTENSI



SIP.4.



ARSIP SANDI SIP.4.1. PENGELOLAAN ARSIP SANDI SIP.4.1.1. KOMUNIKASI KEDINASAN BIASA SIP.4.1.2. KOMUNIKASI KEDINASAN DALAM BENTUK KODE SANDI SIP.4.1.3. TRANSLITERASI SANDI SIP.4.1.4. KAWAT SANDI



PTK.1.



PENYIMPANAN DEPOSIT BAHAN PUSTAKA PTK.1.1. BUKTI PENERIMAAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA DEPOSIT PTK.1.2. ADMINISTRASI PENGOLAHAN DEPOSIT BAHAN PUSTAKAN



PTK.2.



PENGADAAN DAN PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA PTK.2.1. BUKU INDUK KOLEKSI PTK.2.2. DAFTAR BUKU TERSELEKSI PTK.2.3. DAFTAR BUKU DALAM PEMESANAN PTK.2.4. DAFTAR BUKU DALAM PEMESANAN PTK.2.5. DAFTAR PENERIMAAN BAHAN PUSTAKA HASIL PEMBELIAN, HADIAH DEPOSIT, HIBAH PTK.2.6. DAFTAR PENGIRIMAN BAHAN PUSTAKA SURPLUS PTK.2.7. LEMBAR KERJA PENGOLAHAN BP (BURAM, PENGKATALOGKAN) PTK.2.8. SHELT LIST/JAJARAN KARTU UTAMA (MASTER LIST) PTK.2.9. DAFTAR TAMBAHAN BUKU (ASSESION LIST) PTK.2.10. DAFTAR/ JAJARAN KENDALI (SUBYEK DAN PENGARANG) PTK.2.11. DAFTAR BAHAN SEJARAH



PTK.3.



LAYANAN JASA PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI PTK.3.1. DATA DAN STATISTIK ANGGOTA, PENGUNJUNG DAN PEMINJAMAN BAHAN PUSTAKA PTK.3.2. PERTANYAAN RUJUKAN DAN JAWABAN



PTK.4.



PRESERVASI BAHAN PUSTAKA PTK.4.1. SURVEI KONDISI BAHAN PUSTAKA PTK.4.2. REPROGRAFI BAHAN PUSTAKA



PTK.5….. LAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ 313 / V / 2010 TANGGAL : 19 MEI 2010



15



1



2



3 PTK.5.



4 PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PTK.5.1. BIMBINGAN TEKNIS PTK.5.2. PENYULUHAN PTK.5.3. SOSIALISASI



LAMPIRAN B KEPUTUSAN KAPOLRI



PTK.6.



PENELITIAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN



PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



LIT.



DIK.



SEJARAH PTK.6.1. PTK.6.2. PTK.6.3. PTK.6.4.



PELACAKAN SEJARAH PENULISAN SEJARAH DOKUMENTASI SEJARAH PENYAJIAN SEJARAH



LIT.1.



PERSIAPAN LIT.1.1. RENCANA KERJA LIT.1.2. TOR/PROPOSAL LIT.1.3. PEMBENTUKAN TIM



LIT.2.



HASIL LIT.2.1. LIT.2.2.



PENELITIAN PENGKAJIAN DAN STRATEGI



LIT.3.



SOSIALISASI DAN DESIMINASI LIT.3.1. HASIL PENELITIAN LIT.3.2. HASIL PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN



LIT.4.



BIMBINGAN TEKNIS LIT.4.1. PENELITIAN LIT.4.2. PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN



LIT.5.



SEMINAR, LOKAKARYA, TEMUKARYA, WORKSHOP



LIT.6.



DATA DAN INFORMASI LIT.6.1. DATA LIT.6.2. STATISTIK LIT.6.3. JURNAL HASIL PENELITIAN/PENGKAJIAN



LIT.7.



EVALUASI



DIK.1.



PERANGKAT LUNAK DIK.1.1. PEDOMAN-PEDOMAN KEDIKLATAN DIK.1.2. KURIKULUM - KURIKULUM DIKLAT DIK.1.3. MODUL-MODUL DIKLAT DIK.1.4. PANDUAN FASILITATOR



DIK.2.



PENYELENGGARAAN DIKLAT DIK.2.1. PENDIDIKAN PEMBENTUKAN DIK.2.2. PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DIK.2.3. PENDIDIKAN KEJURUAN DIK.2.4. PENDIDIKAN PRAJABATAN DIK.2.5. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN DIK.2.6. PENDIKAN DAN PELATIHAN LAINNYA



DIK.3.



NOTULEN



DIK.4.



AKREDITASI LEMBAGA DIKLAT DIK.4.1. SURAT PERMOHONAN AKREDITASI DIK.4.2. LAPORAN HASIL VERIFIKASI LAPANGAN DIK.4.3. BERITA ACARA RAPAT VERIFIKASI DIK.4.4. BERITA ACARA RAPAT TIM PENILAI DIK.4.5. SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN AKREDITASI DIK.4.6. SERTIFIKAT AKREDITASI DIK.4.7. LAPORAN AKREDITASI LEMBAGA DIKLAT



DIK.5.



SERTIFIKASI SDM KEDIKLATAN DIK.5.1. SURAT PERMOHONAN SERTIFIKASI DIK.5.2. LAPORAN HASIL VERIFIKASI LAPANGAN DIK.5.3. BERITA ACARA RAPAT VERIFIKASI DIK.5.4. BERITA ACARA RAPAT TIM PENILAI DIK.5.5. SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN SERTIFIKASI DIK.5.6. SERTIFIKAT SERTIFIKASI DIK.5.7. LAPORAN SERTIFIKASI INDIVIDUAL



LAMPIRAN B KEPUTUSAN KAPOLRI



DIK.6…. LAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ 313 / V / 2010 TANGGAL : 19 MEI 2010



16



1



2



3



4



DIK.6.



SISTEM INFORMASI DIKLAT DIK.6.1. DATA LEMBAGA DIKLAT DIK.6.2. DATA PRASARANA DIKLAT DIK.6.3. DATA SARANA DIKLAT DIK.6.4. DATA PENYELENGGARA DIKLAT DIK.6.5. DATA WIDYAISWARA DIK.6.6. DATA PROGRAM DIKLAT



DIK.7.



REGISTRASI SERTIFIKAT/STTPL DIK.7.1. SURAT PERMOHONAN KODE REGISTRASI DIK.7.2. BUKU REGISTRASI DIK.7.3. SURAT PENYAMPAIAN KODE REGISTRASI



DIK.8.



PERENCANAAN DIK.8.1. TAHUNAN DIK.8.2. PENYELENGGARAAN DIKLAT DIK.8.2.1. SURAT PEMANGGILAN PESERTA DIK.8.2.2. SURAT KEPUTUSAN TIM PENYELENGGARAAN DIKLAT DIK.8.2.3. SURAT KEPUTUSAN TIM PENGAJAR DIKLAT



DIK.8.2.4. DIK.8.2.5. DIK.8.2.6. DIK.8.2.7. DIK.8.2.8. DIK.8.2.9. DIK.8.2.10. DIK.8.2.11. DIK.8.2.12. DIK.8.2.13. DIK.8.2.14.



TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI



TIK.



PANDUAN DIKLAT LAPORAN PANITIAN PENYELENGGARAAN DIKLAT SAMBUTAN PEMBUKAAN PENYELENGGARAAN DIKLAT DAFTAR PESERTA DIKLAT BAHAN AJAR DIKLAT DAFTAR HADIR PESERTA DIKLAT DAFTAR HADIR WIDYAISWARA FORMULIR EVALUASI WIDYAISWARA HASIL FORMULASI EVALUASI PESERTA DIKLAT SERTIFIKAT/STTPL SAMBUTAN PENUTUPAN DIKLAT



LAMPIRAN B KEPUTUSAN KAPOLRI



DIK.9.



LAPORAN DAN EVALUASI DIK.9.1. DIKLAT DIK.9.2. ALUMNI PASCA DIKLAT



TIK.1.



RENCANA STRATEGIS/MASTER PLAN PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI (SIM)



TIK.2.



DOKUMENTASI IMPLEMENTASI TIK.2.1. SISTEM INFORMASI TIK.2.2. SISTEM APLIKASI TIK.2.3. INFRASTRUKTUR



TIK.3.



PEREKAMAN DAN PEMUKTAHIRAN DATA TIK.3.1. FORMULIR ISIAN TIK.3.2. DAFTAR PETUGAS PEREKAMAN TIK.3.3. JADWAL PELAKSANAAN TIK.3.4. LAPORAN HASIL PEREKAMAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA



TIK.4.



MIGRASI SISTEM APLIKASI DAN DATA : TIK.4.1. PERENCANAAN MIGRASI TIK.4.2. PELAKSANAAN MIGRASI TIK.4.3. BERITA ACARA KEGIATAN MIGRASI TIK.4.4. DAFTAR SISTEM APLIKASI DAN DATA YANG DIMIGRASI TIK.4.5. LAPORAN HASIL MIGRASI



TIK.5.



DOKUMEN HOSTING TIK.5.1. FORMULIR PERMINTAAN HOSTING TIK.5.2. LAPORAN HASIL UJI KELAYAKAN TIK.5.3. LAPORAN PELAKSANAAN HOSTING



TIK.6.



LAYANAN BACK-UP DATA DIGITAL



TIK.7.



KOMUNIKASI DAN ELETRONIK TIK.7.1. KOMLEK DAN DATA TIK.7.2. KOMUNIKASI NON ELEKTRONIKA TIK.7.3. KOMUNIKASI NON KOMUNIKASI TIK.7.4. RADAR TIK.7.5. FREKUENSI TIK.7.6. JARINGAN INSTALASI KOMLEK TIK.7.7. KOMLEK TIK.7.8. MONITOR/PENYEDAPAN TIK.7.9. PENGAMATAN TIK.7.10…. LAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ 313 / V / 2010 TANGGAL : 19 MEI 2010



17



1



2



3



TIK.8.



TIK.9.



INTELIJEN



IPP.



IPP.1.



4 TIK.7.10. TIK.7.11. TIK.7.12.



KOMUNIKASI SATELIT PERANG ELEKTRONIK KONVEKSI DAN PERATURAN KOMLEK



SISTEM TIK.8.1. TIK.8.2. TIK.8.3.



SISTEM OPERASI SISTEM PEMBINAAN SISTEM INFORMASI PEMBINAAN



DATA TIK.9.1. TIK.9.2. TIK.9.3.



PENGUMPULAN PENGOLAHAN PENYAJIAN



POLITIK IPP.1.1.



PENYELIDIKAN IPP.1.1.1. LEMBAGA TERTINGGI NEGARA (MPR) IPP.1.1.2. LEMBAGA TINGGI NEGARA (PRESIDEN, DPR, MA, BPK) IPP.1.1.3. DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN IPP.1.1.4. APARATUR NEGARA IPP.1.1.5. PARTAI POLITIK IPP.1.1.6. ORGANISASI MASYARAKAT IPP.1.1.7. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT IPP.1.1.8. KOMISI PEMILIHAN UMUM IPP.1.1.9. KELOMPOK EKSTRIM DAN RADIKAL IPP.1.1.10. KELOMPOK SEPARATIS IPP.1.1.11. MEDIA MASSA (ELEKTRONIK, MEDIA CETAK) IPP.1.1.12. HAK ASASI MANUSIA (HAM) IPP.1.1.13. GENOCIDE IPP.1.1.14. HASIL LIDIK



LAMPIRAN B KEPUTUSAN KAPOLRI



IPP.2.



IPP.1.2.



PENGAMANAN LAMPIRAN B KEPUTUSAN KAPOLRI IPP.1.2.1. LEMBAGA TERTINGGI NEGARA (MPR) IPP.1.2.2. LEMBAGA TINGGI NEGARA (PRESIDEN, DPR, MA, BPK) IPP.1.2.3. DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN IPP.1.2.4. APARATUR NEGARA IPP.1.2.5. PARTAI POLITIK IPP.1.2.6. ORGANISASI MASYARAKAT IPP.1.2.7. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT IPP.1.2.8. KOMISI PEMILIHN UMUM IPP.1.2.9. KELOMPOK EKSTRIM DAN RADIKAL IPP.1.2.10. KELOMPOK SEPARATIS IPP.1.2.11. MEDIA MASSA (ELEKTRONIK, MEDIA CETAK) IPP.1.2.12. HAK ASASI MANUSIA (HAM) IPP.1.2.13. HASIL PENGAMANAN



IPP.1.3.



PENGGALANGAN IPP.1.3.1. LEMBAGA TERTINGGI NEGARA (MPR) IPP.1.3.2. LEMBAGA TINGGI NEGARA (PRESIDEN, DPR, MA, BPK) IPP.1.3.3. DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN IPP.1.3.4. APARATUR NEGARA IPP.1.3.5. PARTAI POLITIK IPP.1.3.6. ORGANISASI MASYARAKAT IPP.1.3.7. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT IPP.1.3.8. KOMISI PEMILIHAN UMUM IPP.1.3.9. KELOMPOK EKSTRIM DAN RADIKAL IPP.1.3.10. KELOMPOK SEPARATIS IPP.1.3.11. MEDIA MASSA (ELEKTRONIK, MEDIA CETAK) IPP.1.3.12. HAK ASASI MANUSIA (HAM) IPP.1.3.13. GENOCIDE IPP.1.3.14. HASIL PENGGALANGAN



EKONOMI IPP.2.1.



PENYELIDIKAN IPP.2.1.1. MONETER IPP.2.1.2. PERBANKAN IPP.2.1.3. INVESTASI IPP.2.1.4. PERPAJAKAN IPP.2.1.5. INDUSTRI IPP.2.1.6. PERDAGANGAN IPP.2.1.7. PENYELUNDUPAN MANUSIA IPP.2.2.23….. LAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ 313 / V / 2010 TANGGAL : 19 MEI 2010



18



1



2



3 IPP.2.1.8. IPP.2.1.9. IPP.2.1.10. IPP.2.1.11. IPP.2.1.12. IPP.2.1.13. IPP.2.1.14. IPP.2.1.15. IPP.2.1.16. IPP.2.1.17. IPP.2.1.18. IPP.2.1.19. IPP.2.1.20. IPP.2.1.21. IPP.2.1.22. IPP.2.1.23. IPP.2.1.24.



4 KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) PERTANIAN KEHUTANAN KELAUTAN PERTAMBANGAN ENERGI PARIWISATA PERHUBUNGAN TELEKOMUNIKASI ILLEGAL LOGGING ILLEGAL FISHING ILLEGAL MINING ILLEGAL OPL ILLEGAL IPAL HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) HASIL PENYELIDIKAN



IPP.2.2.



PENGAMANAN IPP.2.2.1. MONETER IPP.2.2.2. PERBANKAN IPP.2.2.3. INVESTASI IPP.2.2.4. PERPAJAKAN IPP.2.2.5. INDUSTRI IPP.2.2.6. PERDAGANGAN IPP.2.2.7. PENYELUNDUPAN MANUSIA IPP.2.2.8. KOPERASI IPP.2.2.9. USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) IPP.2.2.10. PERTANIAN IPP.2.2.11. KEHUTANAN IPP.2.2.12. KELAUTAN IPP.2.2.13. PERTAMBANGAN IPP.2.2.14. ENERGI IPP.2.2.15. PARIWISATA IPP.2.2.16. PERHUBUNGAN IPP.2.2.17. TELEKOMUNIKASI IPP.2.2.18. ILLEGAL LOGGING IPP.2.2.19. ILLEGAL FISHING IPP.2.2.20. ILLEGAL MINING IPP.2.2.21. ILLEGAL OPL IPP.2.2.22. ILLEGAL IPAL IPP.2.2.23. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) IPP.2.2.24. HASIL PENGAMANAN



IPP.2.3.



PENGGALANGAN IPP.2.3.1. MONETER



IPP.2.3.2. IPP.2.3.3. IPP.2.3.4. IPP.2.3.5. IPP.2.3.6. IPP.2.3.7. IPP.2.3.8. IPP.2.3.9. IPP.2.3.10. IPP.2.3.11. IPP.2.3.12. IPP.2.3.13. IPP.2.3.14. IPP.2.3.15. IPP.2.3.16. IPP.2.3.17. IPP.2.3.18. IPP.2.3.19. IPP.2.3.20. IPP.2.3.21. IPP.2.3.22. IPP.2.3.23. IPP.2.3.24.



PERBANKAN INVESTASI PERPAJAKAN INDUSTRI PERDAGANGAN PENYELUNDUPAN MANUSIA KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) PERTANIAN KEHUTANAN KELAUTAN PERTAMBANGAN ENERGI PARIWISATA PERHUBUNGAN TELEKOMUNIKASI ILLEGAL LOGGING ILLEGAL FISHING ILLEGAL MINING ILLEGAL OPL ILLEGAL IPAL HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) HASIL PENGGALANGAN



19



1



2



3 IPP.3.



4 SOSIAL BUDAYA IPP.3.1. PENYELIDIKAN IPP.3.1.1. AGAMA IPP.3.1.2. ALIRAN KEPERCAYAAN IPP.3.1.3. BUDAYA IPP.3.1.4. KEPENDUDUKAN IPP.3.1.5. TRANSMIGRASI IPP.3.1.6. KEGIATAN MASYARAKAT IPP.3.1.7. UNJUK RASA IPP.3.1.8. BENCANA ALAM IPP.3.1.9. LINGKUNGAN HIDUP IPP.3.1.10. HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN IPP.3.1.11. ILMU PENGETAHUAN IPP.3.1.12. TEKNOLOGI IPP.3.1.13. PENDIDIKAN IPP.3.1.14. PERTANAHAN IPP.3.1.15. PENYAKIT MASYARAKAT IPP.3.1.16. TENAGA KERJA/BURUH IPP.3.1.17. PENGANGGURAN IPP.3.1.18. PARIWISATA IPP.3.1.19. HASIL PENYELIDIKAN IPP.3.2.



PENGAMANAN IPP.3.2.1. AGAMA IPP.3.2.2. ALIRAN KEPERCAYAAN IPP.3.2.3. BUDAYA IPP.3.2.4. KEPENDUDUKAN IPP.3.2.5. TRANSMIGRASI IPP.3.2.6. KEGIATAN MASYARAKAT IPP.3.2.7. UNJUK RASA IPP.3.2.8. BENCANA ALAM IPP.3.2.9. LINGKUNGAN HIDUP IPP.3.2.10. HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN IPP.3.2.11. ILMU PENGETAHUAN IPP.3.2.12. TEKNOLOGI IPP.3.2.13. PENDIDIKAN IPP.3.2.14. PERTANAHAN IPP.3.2.15. PENYAKIT MASYARAKAT IPP.3.2.16. TENAGA KERJA/BURUH IPP.3.2.17. PENGANGGURAN IPP.3.2.18. PARIWISATA IPP.3.2.19. HASIL PENGAMANAN



IPP.3.3.



PENGGALANGAN IPP.3.3.1. AGAMA IPP.3.3.2. ALIRAN KEPERCAYAAN IPP.3.3.3. BUDAYA IPP.3.3.4. KEPENDUDUKAN IPP.3.3.5. TRANSMIGRASI IPP.3.3.6. KEGIATAN MASYARAKAT IPP.3.3.7. UNJUK RASA IPP.3.3.8. BENCANA ALAM IPP.3.3.9. LINGKUNGAN HIDUP IPP.3.3.10. HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN IPP.3.3.11. ILMU PENGETAHUAN IPP.3.3.12. TEKNOLOGI IPP.3.3.13. PENDIDIKAN IPP.3.3.14. PERTANAHAN IPP.3.3.15. PENYAKIT MASYARAKAT IPP.3.3.16. TENAGA KERJA/BURUH



IPP.3…. LAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ 313 / V / 2010 TANGGAL : 19 MEI 2010



IPP.3.3.17. IPP.3.3.18. IPP.3.3.19. IPP.4.



TEKNOLOGI IPP.4.1. IPP.4.2. IPP.4.3. IPP.4.4.



PENGANGGURAN PARIWISATA HASIL PENGGALANGAN



PERENCANAAN PENGEMBANGAN TEKHNOLOGI PEMBINAAN KEPADA PENGGUNA PELAKSANAAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI PENGAWASAN TERHADAP PEMELIHARAAN TEKHNOLOGI



IPP.5…. LAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ 313 / V / 2010 TANGGAL : 19 MEI 2010



20



1



2



3 IPP.5.



RESERSE



RES



4 SANDI IPP.5.1. IPP.5.2. IPP.5.3. IPP.5.4.



RUMUSAN INFO RAHASIA PELAKSANAAN KEGIATAN SANDI PENGAWASAN KEGIATAN SANDI KAWAT SANDI



IPP.6.



ANALISA DAN EVALUASI (ANEV) IPP.6.1. POLITIK IPP.6.2. EKONOMI IPP.6.3. SOSIAL DAN BUDAYA



RES.1.



UMUM RES.1.1.



RES.2.



RES.3.



RES.4.



RES.5.



RES.1.2. RES.1.3. RES.1.4. RES.1.5. RES.1.6. RES.1.7. RES.1.8. RES.1.9. RES.1.10. RES.1.11. RES.1.12. RES.1.13. RES.1.14. RES.1.15. RES.1.16. RES.1.17. RES.1.18. RES.1.19. RES.1.20. RES.1.21. RES.1.22. RES.1.23. RES.1.24.



SEPARATIS RES.1.1.1. SARA RES.1.1.2. TOKOH MASYARAKAT (TOMAS) RES.1.1.3. ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) PERTANAHAN PENYELUNDUPAN PERKOSAAN PENCULIKAN PENGANIAYAAN PEMBUNUHAN PENCURIAN PEMALSUAN DOKUMEN PENGERUSAKAN PENIPUAN DAN PENGGELAPAN PERJUDIAN PEMBAKARAN DAN KEBAKARAN PENCEMARAN NAMA BAIK TRAFFICKING IN PERSON (PENYELUNDUPAN MANUSIA) PEOPLE SMUGLING (PERDAGANGAN MANUSIA) SENPI HANDAK PENCEMARAN DAN FITNAH PEMERASAN KERUSUHAN MASAL KEJAHATAN PENERBANGAN KEJAHATAN DI LAUT BEBAS HAM LAIN-LAIN



EKSUS RES.2.1. RES.2.2. RES.2.3. RES.2.4. RES.2.5. RES.2.6.



INDUSTRI PERDAGANGAN PERBANKAN PAJAK UANG DAN DOKUMEN PALSU CYBER CRIME MONEY LAUNDRING



KORUPSI RES.3.1. RES.3.2. RES.3.3. RES.3.4. RES.3.5.



DANA BANTUAN DANA USAHA NEGARA DANA PEMERINTAH DANA KREDIT DAN USAHA DANA PROYEK DAN PEMBANGUNAN



NARKOBA RES.4.1. RES.4.2. RES.4.3. RES.4.4.



PSYCO TROPICA NARKOTIKA BAHAN BERBAHAYA PREKUSOR



TP TERTENTU RES.5.1. INDUSTRI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN RES.5.2. SUMBER DAYA DAN LISTRIK RES.5.3. LINGKUNGAN HIDUP RES.5.4. ILLEGAL FISHING RES.5.5. ILLEGAL MINING RES.5.6. ILLEGAL LOGING



RES.6…..



21



1



2



3 RES.6.



RES.7.



PENGAMANAN



PAM



LAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ 313 / V / 2010 TANGGAL : 19 MEI 2010



4 DENSUS 88 RES.6.1. RES.6.2.



TERORISME BOM



ANALISIS RES.7.1. RES.7.2. RES.7.3. RES.7.4. RES.7.5.



ANALISA DAN EVALUSI PELAKSANAAN PENYIDIKAN PENGEMBANGAN LITERATUR YANG TERKAIT DENGAN TUGAS BARESKRIM ANALISA KEJAHATAN ANTARNEGARA (PKAN/TNCC) LAPORAN MASYARAKAT DAN PENGADUAN MASYARAKAT PENGAWASAN PENYIDIKAN



RES.8.



IDENTIFIKASI RES.8.1. AFIS (AUTOMATIC FINGER PRINT IDENTIFICATION SYSTEM) SIDIK JARI RES.8.2. DAKTILOSKOPI KRIMINAL RES.8.3. DAKTILOSKOPI UMUM RES.8.4. FOTOGRAFI KEPOLISIAN



RES.9.



LABFOR RES.9.1. RES.9.2. RES.9.3. RES.9.4. RES.9.5.



INSTALASI FORENSIK DOKUMEN & UANG PALSU FORENSIK BALISTIK DAN METALURGI FORENSIK FISIKA FORENSIK KIMIA BIOLOGI FORENSIK



RES.10.



KORWAS PPNS RES 10.1. BANTUAN PEMBINAAN RES.10.2. BANTUAN PENYIDIKAN



PAM.1.



OBYEK VITNAS PAM.1. PERUSAHAAN (BUMN) PAM.1.1. PLN PAM.1.2. PERURI PAM.1.3. PERTAMINA PAM.1.4. TELKOM PAM.1.5. BP MIGAS PAM.1.6. PERTAMBANGAN PAM.1.7. PERINDUSTRIAN PAM.1.8. BANDARA PAM.1.9. PELABUHAN PAM.2. KANTOR KEDUTAAN BESAR PAM.3. LAINNYA



PAM.2.



OBYEK VIP/VVIP PAM.2.1. CAPRES DAN CAWAPRES PAM.2.2. MENTERI DAN SETINGKAT MENTERI PAM.2.3. DUTA BESAR PAM.2.4. KEPALA DAERAH



PAM.3.



OBYEK KHUSUS PAM.3.1. TKI PAM.3.2. UNJUK RASA PAM.3.3. LAINNYA



PAM.4.



PARIWISATA PAM.4.1. PAM.4.2. PAM.4.3. PAM.4.4.



PAM.5.



OBYEK WISATA WISATAWAN ASING DAN LOKAL TEMPAT PENGINAPAN TEMPAT LAINNYA



SAMAPTA KEPOLISIAN PAM.5.1. PATROLI PAM.5.1.1. PAM.5.1.2. PAM.5.1.3. PAM.5.2.



SAR PAM.5.2.1. PAM.5.2.2. PAM.5.2.3.



DARAT AIR UDARA



DARAT AIR UDARA



PAM.5.3….. LAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ 313 / V / 2010 TANGGAL : 19 MEI 2010



22



1



2



3



4 PAM.5.3.



PAM.6.



SATWA PAM.5.3.1. PAM.5.3.2.



PAWANG SATWA



LATIHAN PENDUKUNG OPERASI PAM.6.1. PHH PAM.6.2. SAR PAM.6.3. JIBOM



PAM.6.4. PAM.6.5. PAM.6.6. PAM.6.7. PAM.6.8.



OPERASI



OPS



PELAYANAN



YAN



WANTEROR RESMOB GAG KBR POLMAS



OPS.1.



KEPOLISIAN OPS.1.1. TERPUSAT. OPS.1.1.1. OPERASI MANTAPBRATA OPS.1.1.2. OPERASI LIRA OPS.1.1.3. JARING NATUNA OPS.1.2. KEWILAYAHAN KENDALI PUSAT OPS.1.2.1. SIKAT RENCONG OPS.1.2.2. BUNAKEN SAMRAT OPS.1.2.3. KETUPAT OPS.1.2.4. LILIN OPS.1.3. KEWILAYAHAN (OPERASI MASING-MASING WILAYAH)



OPS.2.



KONTINJENSI OPS.2.1. BENCANA ALAM OPS.2.2. KEBAKARAN



OPS.3.



KERJASAMA OPS.3.1. LUAR NEGERI OPS.3.1.1. AMAN MALINDO OPS.3.1.2. PASUKAN PBB OPS.3.1.3. MOU OPS.3.1.4. AMOLE OPS.3.2. DALAM NEGERI OPS.3.2.1. LINTAS SEKTORAL



OPS.4.



BIMMAS OPS.4.1. OPS.4.2. OPS.4.3. OPS.4.4. OPS.4.5.



YAN.1.



REGISTRASI &IDENTIFIKASI YAN.1.1. SIM YAN.1.1.1. A YAN.1.1.2. A-UMUM YAN.1.1.3. B YAN.1.1.4. B-1 YAN.1.1.5. B-2 YAN.1.1.6. B-UMUM YAN.1.1.7. C YAN.1.2.



YAN.1.3.



YAN.2.



POLMAS REMAJA, WANITA DAN ANAK KEAMANAN SWAKARSA TUNA SUSILA KEAMANAN DAN KETERTIBAN



PERIJINAN YAN.2.1. YAN.2.2. YAN.2.3.



STNK YAN.1.2.1. YAN.1.2.2. YAN.1.2.3.



RODA 2 RODA 4 LEBIH DARI RODA 4



BPKB (SSB) YAN.1.3.1. YAN.1.3.2. YAN.1.3.3.



RODA 2 RODA 4 LEBIH DARI RODA 4



SURAT IJIN KERAMAIAN SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN (STTP) SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) YAN.2.4.….. LAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ 313 / V / 2010 TANGGAL : 19 MEI 2010



23



1



2



3



YAN.3.



KESEHATAN



KES



KES.1. KES.2.



4 YAN.2.4. YAN.2.5. YAN.2.6. YAN.2.7. YAN.2.8. YAN.2.9. YAN.2.10. YAN.2.11. YAN.2.12. YAN.2.13. YAN.2.14.



SURAT KETERANGAN SURAT TANDA MELAPOR SURAT KETERANGAN LAPOR DIRI SURAT IJIN SENJATA API SURAT IJIN SENJATA KARET SURAT IJIN SENJATA GAS SURAT IJIN MEMBAWA HANDAK SURAT IJIN MENYIMPAN HANDAK SURAT IJIN MENGGUNAKAN HANDAK SURAT IJIN MENGGUNAKAN BAHAN KIMIA SURAT IJIN LAINNYA



INFORMASI YAN.3.1. YAN.3.2. YAN.3.3. YAN.3.4. YAN.3.5.



INFOKRIM INFOLANTAS (JALUR LALU LINTAS) INFO RANMOR (PENDATAAN KENDARAAN BERMOTOR) INFOLAKA (KECELAKAAN DARAT) UMUM



PEMBINAAN KESEHATAN PENCEGAHAN PENYAKIT



KES.3.



KES.4. KES.5. KES.6. KES.7. KES.8. KES.9. KES.10. KES.11. KES.12. KES.13. KES.14. KES.15. KES.16. KES.17. KES.18. KES.19. KES.20. KES.21. KES.22. KES.23.



PEMBINAAN



BIN



PEMERIKSAAN KES.3.1. PEMERIKSAAN RUTIN KES.3.2. PEMERIKSAAN BERKALA PENGOBATAN PERAWATAN REHABILITASI KESEHATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR/WABAH KESEHATAN LINGKUNGAN POLIKLINIK APOTEK OBAT-OBATAN LABORATORIUM KELUARGA BERENCANA KESEHATAN IBU ANAK KESEHATAN KHUSUS GIZI SANATORIUM POS KESEHATAN EVAKUASI MEDIS TRANSFUSI/DONOR DARAH KEEHATAN HEWAN RUMAH SAKIT PSIKOLOGI KES.23.1. KONSULTASI KES.23.2. REKOMENDASI



BIN.1.



PEMBINAAN MENTAL BIN.1.1. AGAMA ISLAM BIN.1.2. AGAMA KATOLIK BIN.1.3. AGAMA KRISTEN PROTESTAN BIN.1.4. AGAMA HINDU BIN.1.5. AGAMA BUDHA BIN.1.6. SANTIAJI BIN.1.7. SANTIKARMA BIN.1.8. PEMBINAAN TRADISI BIN.1.9. ALIRAN KEPERCAYAAN



BIN.2.



PEMBINAAN JASMANI BIN.2.1. OLAHRAGA UMUM BIN.2.2. OLAHRAGA KHUSUS BIN.2.3. OLAHRAGA REKREASI BIN.2.4. KESAMAPTAAN JASMANI



Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANUARI, M.M. JENDERAL POLISI



GAL :



19



MEI



2010



GAL :



19



MEI



2010



GAL :



19



MEI



2010



GAL :



19



MEI



2010



GAL :



19



MEI



2010



GAL :



19



MEI



2010



GAL :



19



MEI



2010



GAL :



19



MEI



2010



GAL :



19



MEI



2010



GAL :



19



MEI



2010



GAL :



19



MEI



2010



GAL :



19



MEI



2010



GAL :



19



MEI



2010



GAL :



19



MEI



2010



GAL :



19



MEI



2010



GAL :



19



MEI



2010



GAL :



19



MEI



2010



GAL :



19



MEI



2010



GAL :



19



MEI



2010



GAL :



19



MEI



2010



GAL :



19



MEI



2010



GAL :



19



MEI



2010