Laporan Kelompok Puskesmas [PDF]

Citation preview

LAPORAN KELOMPOK PUSKESMAS PRAKTEK KLINIK KEPERAWATAN (PKK) PUSKESMAS MAHASISWA STIKES YARSI MATARAM PROGRAM STUDI KEPERAWATAN JENJANG D.III KEPERAWATAN TINGKAT III SEMESTER V T.A 2019/2020 DI PUSKESMAS PENIMBUNG KECAMATAN GUNUNG SARI KABUPATEN LOMBOK BARAT



DISUSUN OLEH :



KELOMPOK 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



ASFAR KARYONO (004SYE17) ASTUTI HANDAYANI (005SYE17) AZIS SUTANDI (008SYE17) FE TAUFIK (011SYE17) LALU YUSRIF S (014SYE17) MINHATUL HASANAH (016SYE17) NINING AGUSTINA (020SYE17) ROSI APRILIANI (026SYE18) YUSTIKA CAHYATI(028SYE17)



YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM NUSA TENGGARA BARAT SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YARSI MATARAM PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN JENJANG D III MATARAM 2019



LEMBAR PENGESAHAN



PRAKTEK KLINIK KEPERAWATAN (PKK) PUSKESMAS MAHASISWA STIKES YARSI MATARAM PROGRAM STUDI KEPERAWATAN JENJANG D.III KEPERAWATAN TINGKAT III SEMESTER V T.A 2019/2020 DI PUSKESMAS PENIMBUNG KECAMATAN GUNUNG SARI KABUPATEN LOMBOK BARAT



Disusun oleh KELOMPOK 2 MAHASISWA STIKES YARSI MATARAM



Laporan Ini Disetujui Oleh : Pembimbing Lahan



Pembimbing Pendidikan



(Farlamayanti, S.Kep., Ners)



(Raden Ahmad Dedi M, Ners., MNS) Mengetahui ,



Kepala Puskesmas Penimbung



(H.L.Wirawan Srigede, S.Kep.,Ners) KATA PENGANTAR



Puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis masih diberikan kesehatan sehingga makalah ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Laporan ini disusun untuk memenuhi



tugas



kelompok



PKK



Puskesmas



STIKES



YARSI



MATARAM di Puskesmas Penimbung Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan laporan ini dimasa mendatang.



Mataram, 06 November 2019



Kelompok 2



BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Lombok Barat adalah terwujudnya masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat yang dilandasi oleh nilai Patut Patuh Patju. Tujuan tersebut didasarkan pada tujuan



pembangunan



kesehatan



nasional



dan



filosofi



kehidupan



masyarakat yang berakar di Kabupaten Lombok Barat. Nilai-nilai tersebut bersumber pada kepercayaan, pengetahuan dan sosial budaya masyarakat sedangkan fakta-fakta yang harus digali dan disajikan adalah keadaan sesungguhnya dari derajat kesehatan masyarakatnya. Dengan begitu kita akan mendapatkan gambaran yang utuh tentang kondisi masyarakat sehingga akan mempermudah untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Dalam era desentralisasi dibidang kesehatan, Sistem Informasi kesehatan merupakan tulang punggung dalam menyusun perencanaan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan riil daerah. Sistem Informasi Kesehatan sebagai bagian integral Sistem Pembangunan



Kesehatan,



sangat



dituntut



kemantapannya



dalam



menyajikan data dan informasi yang berkualitas untuk penyusunan rencana kegiatan dan memberikan analisis dalam penganggaran kesehatan. Pada akhirnya ketersediaan data dan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan (evidence based decision making) benar-benar sangat diperlukan saat ini.



Salah satu upaya mengaktualisasikan Sistem Informasi Kesehatan adalah melalui penyusunan profil kesehatan yang mencakup data dan hasil kegiatan dalam memperluas cakupan dan mutu pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang mendorong tercapainya indeks pembangunan manusia (Human Development Index) yang optimal. Profil kesehatan sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja upaya–upaya kesehatan melalui indikator–indikator kesehatan. Seiring berubahnya paradigma pembangunan kesehatan dari paradigma sakit menjadi paradigma sehat, menjadikan indikator–indikator yang dipakai arahnya bersifat positif. Salah satu faktor pendukung tercapainya mutu pelayanan kesehatan adalah tersedianya data atau informasi kesehatan yang valid. Data atau informasi kesehatan dalam bentuk Profil Puskesmas yang ditampilkan dapat berupa sumber daya, target program, pencapaian program dan datadata kesehatan lain yang diperlukan untuk perencanaan pada tahun berikutnya. Dengan adanya profil di tingkat Puskesmas fungsi managemen khususnya planning (perencanaan) dapat berjalan baik. Berkaitan dengan hal tersebut maka kualitas data dan informasi kesehatan



menjadi



sangat prioritas



dalam



mendukung kebijakan



pembangunan kesehatan seperti dalam menetapkan Rencana Strategis maupun dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan yang seharusnya dapat menyajikan data yang akurat dan berkualitas, serta dapat melakukan evaluasi kegiatan yang tersusun dalam Laporan.



B. TUJUAN Tersedianya data/ informasi dalam bentuk Profil UPT BLUD Puskesmas Penimbung tahun 2019. C. TEMPAT Puskesmas Penimbung Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. D. WAKTU Tanggal 04 November – 16 November 2019. E. PESERTA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



ASFAR KARYONO ASTUTI HANDAYANI AZIS SUTANDI FE TAUFIK LALU YUSRIF S MINHATUL HASANAH NINING AGUSTINA ROSI APRILIANI YUSTIKA CAHYATI



(004SYE17) (005SYE17) (008SYE17) (011SYE17) (014SYE17) (016SYE17) (020SYE17) (026SYE18) (028SYE17)



F. PEMBIMBING 1. Pembimbing Lahan : Farlamayanti, S.Kep., Ners. 2. Pembimbing Akademik : Raden Ahmad Dedi M, Ners., MNS



BAB II GAMBARAN UMUM A. DATA GEOGRAFI UPT BLUD Puskesmas Penimbung merupakan salah satu dari 19 Puskesmas di Kabuapten Lombok Barat dengan luas wilayah 64.542 Ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut; 



Sebelah Utara : Hutan (Kabupaten Lombok Utara)







Sebelah Timur : Kecamatan Lingsar







Sebelah Selatan : Kota Mataram







Sebelah Barat : Wilayah Kerja Puskesmas Gunungsari, Secara administratif UPT BLUD



Puskesmas Penimbung



terdiri atas 9 desa, dengan 45 dusun. yaitu : 1. Desa Penimbung 2. Desa Bukit Tinggi 3. Desa Mekarsari 4. Desa Kekeri 5. Desa Mambalan 6. Desa Jeringo 7. Desa Gelangsar 8. Desa Dopang 9. Desa Ranjok Wilayah di UPT BLUD Puskesmas Penimbung merupakan daerah daratan dan pegunungan (perbukitan). Yang termasuk daerah pegunungan/ perbukitan yaitu : Desa Bukit Tinggi, Desa Mekarsari, Desa Mambalan dan Gelangsar. Secara demografis, jumlah penduduk di UPT BLUD Puskesmas Penimbung pada tahun 2018 mencapai 30.189



jiwa



(Proyeksi Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat). Dan data ini menjadi dasar sasaran pembangunan kesehatan pada tahun 2018.



Visi UPT BLUD Puskesmas Penimbung yaitu Terwujudnya Pelayanan Prima dan Mandiri Untuk Hidup Sehat. Sedangkan misi UPT BLUD Puskesmas Penimbung adalah sebagai berikut: 1. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau serta berkeadilan 2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat



melalui



kegiatan promotif dan preventif 3. Menggerakkan masyarakat dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor di bidang kesehatan 4. Menyelenggarakan sistem informasi dan Manajemen Puskesmas yang transparan dan akuntabel Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPT BLUD Puskesmas Penimbung didukung oleh



sarana dan prasarana yang



terdiri dari 5 unit Puskesmas Pembantu dan 9 unit Poskesdes. Dukungan partisipasi masyarakat dalam bentuk posyandu berjumlah 43 buah. B. DATA DEMOGRAFI Dalam Kepmenkes Nomor 1529 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif disebutkan bahwa salah satu kriteria desa dan kelurahan siaga aktif adalah adanya kemudahan akses masyarakat ke sarana pelayanan kesehatan (Poskesdes, Puskesmas Pembantu, Puskesmas atau sarana kesehatan lainnya) dan pengembangan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) yang melaksanakan surveilans berbasis masyarakat. Perbandingan jumlah puskesmas pembantu (Pustu) dengan jumlah penduduk bila mengacu pada Standar Nasional dengan ratio 1 : 10.000. Sedangkan ratio pustu di UPT BLUD Puskesmas Penimbung sebanyak 5 unit, apabila dilihat dari jumlah desa dan keadaan geografis maka dibutuhkan lebih banyak lagi, tetapi berdasarkan ratio jumlah puskesmas



pembantu dan poskesdes dengan jumlah penduduk di wilayah kerja UPT BLUD Puskesmas Penimbung pada tahun 2018 sudah sesuai dengan standar pada Indikator Indonesia Sehat 2015. Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) dengan tenaga Bidan Desa adalah bentuk partisipasi masyarakat secara aktif dengan tujuan untuk membantu persalinan di desa, dengan harapan dapat mengambil alih peran dukun secara bertahap dengan pola pendampingan persalinan oleh dukun bayi, sehingga Angka Kematian Bayi (AKB) dapat ditekan seminimal mungkin. Poskesdes tahun 2018 berjumlah 9 buah tersebar di 9 Desa. Dan 1 belum memiliki Poskesdes yaitu Desa Penimbung. Jumlah Poskesdes ini belum memiliki target 1 poskesdes di setiap desa. Kondisi pustu dan poskesdes rata-rata cukup baik dan bisa beroperasi. Lima Pustu yang ada di UPT BLUD Puskesmas Penimbung tersebar di Desa Penimbung, Mekarsari, Mambalan, Kekeri dan Dopang. Sedangkan Poskesdes sudah terdapat di masing-masing desa kesuali di Desa Penimbung belum ada Poskesdes antara lain Poskesdes Mekarsari, Bukittinggi, Jeringo, Mambalan, Gelangsar, Kekeri, Dopang, dan Ranjok. Keberadaaan pustu dan poskesdes sudah memenuhi syarat sebagai sarana pelayanan kesehatan yang mudah diakses (accessible), lebih terjangkau (affordable), serta lebih berkualitas (quality). Pustu Mambalan mencakup Desa Mambalan, Jeringo, dan Gelangsar. Pustu Penimbung mencakup Desa Penimbung dan Bukittinggi. Pustu Dopang mencakup Desa Dopang dan Ranjok. Kedua pustu lainnya, Pustu Mekarsari dan Kekeri, mencakup wilayah yang ada di Desa setempat. Tabel jumlah Pustu dan Poskesdes di setiap Desa Jumlah Penduduk



Desa



1



Penimbung



4,698



1



1



2



Mekarsari



2,714



1



1



3



Bukit Tinggi



4,025



(Jiwa)



Jumlah Pustu



Jumlah



No



Poskesdes



1



4



Mambalan



4,869



1



1



5



Kekeri



3,484



1



1



6



Jeringo



2,474



1



7



Gelangsar



2,914



1



8



Dopang



3,232



9



Ranjok



1,779



Jumlah



30,189



1



1 1



5



9



Khusus Poskesdes yang ada di Desa Penimbung masih berstatus pemondokan karena di Desa Penimbung gedung yang digunakan masih bersifat sewaan. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang dibentuk masyarakat juga merupakan sarana dimanfaatkan kesehatan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Saat ini jumlah Posyandu di UPT BLUD Puskesmas Penimbung adalah 43 buah tersebar pada tiap-tiap dusun. Pengembangan Posyandu didasarkan atas jumlah sasaran yang dilayani, bila sasaran ada ditempat yang agak jauh dari posyandu induk maka dapat dibentuk posyandu satelit dengan dukungan dari masyarakat (Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama termasuk peran Kader kesehatan). Di UPT BLUD Puskesmas Penimbung juga memiliki 1 unit Mobil Puskesmas



Keliling



yang



digunakan



untuk



melakukan



kegiatan



penyuluhan dan pengobatan yang diselenggarakan Kecamatan, Posyandu maupun Puskesmas. C. ORGANISASI 1. STRUKTUR ORGANISASI



2. FUNGSI DAN TUGAS KETENAGAAN Jumlah tenaga kesehatan yang ada di UPT BLUD Puskesmas Penimbung terdiri dari PNS, PTT dan Kontrak (Daerah dan BLUD). Jumlah tenaga kesehatan sampai Tahun 2018 adalah 54 orang dengan rincian Tenaga Medis (dokter umum) sebanyak 2 orang dan (dokter gigi) sebanyak 1 orang. Sementara jumlah Perawat 17 orang dan Bidan berjumlah 15 orang. Jumlah Tenaga Gizi 3 orang, Sanitarian 1 orang, perawat gigi 1 orang, Farmasi sejumlah 2 orang, Analis laboratorium 2 orang, tenaga non kesehatan 10 orang. Proporsi jumlah tenaga kesehatan baik yang berada di lingkungan puskesmas maupun Puskesmas Pembantu serta Poskesdes dibandingkan dengan standart yang ada adalah sebagai berikut : 1. Medis ( dr, drg )



Tenaga medis di UPT BLUD Puskesmas Penimbung sampai tahun 2018 berjumlah 3 orang terdiri dari : 2 orang dokter umum dan 1 dokter gigi. Ratio dokter umum dengan jumlah penduduk



di UPT BLUD



Puskesmas Penimbung mencapai 1,0 per 10.000 penduduk dengan target 4:10.000. Dengan demikian dibutuhkan tambahan. 2.



jumlah tenaga medis masih



3. Keperawatan (Perawat, Bidan) Tenaga keperawatan tahun 2018 berjumlah 32 orang yang terdiri dari 17 orang perawat dan 15 orang bidan. Ratio perawat dengan jumlah penduduk baru mencapai 5,63 per 10.000 penduduk, masih jauh dibawah target ratio pada Indikator Indonesia Sehat 2010 yaitu 11,75 per 10.000 penduduk. Bisa disimpulkan perawat yang ada hanya memenuhi 40% dari target yang seharusnya. Sedangkan ratio bidan 4,97 per 10.000 penduduk dari target ratio 10 bidan per 10.000 penduduk. Saat ini jumlah perawat yang ada di Puskesmas Penimbung sebanyak 17 orang, 10 orang berstatus PNS, 1 orang tenaga kontrak Daerah dan 6 tenaga kontrak BLUD. Namun, 1 orang tenaga perawat menduduki jabatan sebagai kepala Puskesmas. Bidan berjumlah 15 orang, 8 orang sebagai PNS, 1 orang PTT dan 6 orang tenaga kontrak. Dengan demikian UPT BLUD Puskesmas Penimbung masih sangat kekurangan tenaga perawat maupun tenaga bidan terlebih lagi jika memperhatikan sebagian wilayah dengan letak geografis yang kurang menguntungkan. 4. Tenaga Gizi (Akzi dan SPAG) Tenaga gizi berjumlah 3 orang, 1 orang berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan 2 orang tenaga kontrak BLUD. Apabila mengacu pada hasil perhitungan kebutuhan tenaga dengan menggunakan metode WISN (Workload Indicator of Staffing Need) jumlah tenaga gizi yang dibutuhkan idealnya 5 sampai 6 petugas gizi di puskesmas yang tentunya disesuaikan dengan beban kerja di puskesmas. Ratio tenaga gizi 0,98 per 10.000 penduduk, Jika mengacu pada target rasio jumlah tenaga gizi Kemenkes RI yang mencapai 2 orang per 10.000 penduduk maka jumlah tambahan tenaga yang dibutuhkan sebanyak 3 orang. 5. Tenaga Kefarmasian Tenaga kefarmasian berjumlah 2 orang dengan pendidikan SMF, 1 orang berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan 1 orang tenaga



kontrak BLUD. Ratio tenaga farmasi dengan penduduk adalah 0,66 per 10.000 penduduk dengan target ratio 1 orang tenaga farmasi (apoteker) per 10.000 penduduk. Dengan demikian masih kekurangan ratio sekitar 1 tenaga apoteker untuk dapat memberikan pelayanan kefarmasian yang memadai. Namun, jika mengacu pada target tenaga farmasi 1 orang per Puskesmas maka tenaga farmasi di UPT BLUD Puskesmas Penimbung sudah memadai. 6. Sanitasi Tenaga sanitarian berjumlah 1 orang yang bersatus sebagai pegawa negeri sipil. Tenaga ini merupakan tenaga yang banyak berperan pada pemeliharaan sanitasi lingkungan sebagai upaya pecegahan terhadap penyakit berbasis lingkungan seperti penyakit Diare, Malaria, ISPA / Pnemonia, TB Paru. Bila kita perhatikan konsep wilayah kerja tenaga sanitarian harus menjangkau seluruh desa untuk kegiatan penyehatan lingkungan berupa penyuluhan, perbaikan kualitas air bersih/air minum, rumah sehat, pengawasan industri dan sebagainya. Apalagi jika kita melihat semakin banyaknya kerusakan lingkungan yang meningkatkan resiko terjadinya penyakit maka seyogyanya tenaga sanitarian haruslah mencukupi baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Ratio tenaga sanitarian pada tahun 2018 mencapai 0,33 per 10.000 sedangkan ratio standar tenaga sanitarian adalah 4 per 10.000 penduduk. Sehingga UPT BLUD Puskesmas Penimbung masih membutuhkan tambahan tenaga sanitarian. 7. Tenaga Kesehatan Masyarakat UPT BLUD Puskesmas Penimbung



tidak memiliki tenaga yang



berlatar belakang kesehatan masyarakat. Selama ini program yang berkaitan dengan promosi kesehatan dipegang oleh perawat. Oleh karena itu, UPT BLUD Puskesmas Penimbung masih sangat membutuhkan



tenaga



kesehatan



masyarakat



memegang jabatan sebagai juru imunisasi.



yang



sekaligus



8. Tenaga Teknisi Medis Tenaga teknis medis berjumlah 2 orang yaitu tenaga analis laboratorium. Tenaga teknis medis merupakan tenaga analis laboratorium, teknik elektromedik, Rongten



Tabel Jumlah Ketenagaan di Puskesmas Penimbung No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Tenaga Dokter Umum Dokter Gigi Perawat Perawat Gigi Bidan Gizi Sanitarian Laboratorium Kefarmasian Non Kesehatan Total



Jumlah 2 1 17 1 15 3 1 2 2 10 54



Keterangan



BAB III PEMBAHASAN PROGRAM POKOK PUSKESMAS



Peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah tujuan pokok dari pembangunan kesehatan. Peningkatan tersebut ditandai dengan penurunan angka kematian dan kesakitan sehingga masyarakat akan menjadi lebih sehat dan produktif. Untuk mencapai hal tersebut maka ditetapkan berbagai strategi dan kebijakan pokok pembangunan kesehatan yang difokuskan pada



Upaya



Penurunan Kematian Ibu dan Anak, Upaya Penurunan kasus gizi buruk, dan Upaya Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan. A. KESEHATAN IBU Kesehatan Ibu dan anak merupakan salah satu isu penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan menjadi fokus program pembangunan kesehatan di Kabupaten Lombok Barat. Indikator untuk menilai kinerja program ini adalah dengan melihat K1 (kontak pertama ibu hamil pada trimester I dengan petugas kesehatan), K4 (kontak ke 4 ibu hamil yang dilakukan pada trimester ke 3 dengan petugas kesehatan), Linakes (persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan), KN (kunjungan petugas kesehatan kepada bayi usia 0 – 28 hari), Kunjungan Bayi (kunjungan petugas kesehatan kepada bayi usia 29 hari s.d 1 tahun), Kunjungan Balita dan lain sebagainya. Berbagai indikator kesehatan ibu dan anak pada tahun 2018 ada yang menunjukkan peningkatan ada juga penurunan. Penurunan disini terutama disebabkan oleh peningkatan kualitas data pencatatan oleh petugas puskesmas. Cakupan K1 dan K4 adalah indikator kunci pelayanan kesehatan ibu. Kunjungan ini sangat penting untuk memantau kesehatan ibu hamil dan pertumbuhan janin. Kunjungan K-1 pada tahun 2018 mencapai 100,1% sedangkan cakupan K-4 95,7% dengan target 90%. Jika dilihat per desa, cakupan K-1 di setiap desa sudah mencapai target, sementara cakupan K-4 hanya ada 1 desa yang tidak memenuhi target yaitu Desa Penimbung (79,8%). Cakupan K-1 dan K-4 pada tahun 2014 ini menurun jika dibandingkan dengan capaian K-1 (101,72%) dan K-4 (100,29%) pada tahun 2017.



Komplikasi dan kematian maternal serta bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa di sekitar persalinan. Hal ini antara lain disebabkan oleh pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Di UPT BLUD Puskesmas Penimbung jumlah ibu melahirkan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (bidan, dokter, dokter spesialis) tahun ini



mencapai 95%, meningkat dibandingkan



capaian pada tahun 2017 (92,46%). Dari seluruh desa hanya desa penimbung yang belum mencapai target 85%. Kelas ibu dan kelompok peduli kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu wadah tepat untuk penyuluhan bagi ibu hamil. Kedua kegiatan tersebut merupakan wadah yang efektif digunakan untuk memberikan peningkatan pengetahuan baik bagi ibu hamil, suami dan juga orang tua. Pengambil keputusan di tingkat keluarga di masyarakat adalah orang tua si ibu hamil atau mertua, sehingga perlu dilakukan pula pendekatan kepada keduanya. Kegiatan kemitraan dengan dukun yang telah dirintis sebelumnya juga memberikan andil yang cukup besar dalam mengurangi persalinan di dukun. jumlah peserta KB di UPT BLUD Puskesmas Penimbung menurun pada tahun 2018 jika di bandingkan dengan tahun 2017. Jika dilihat per desa, paling tinggi cakupan peserta KB adalah Desa Kekeri (997). Kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah KB suntik (53,8%) dan cakupan penggunaan alkon terendah yang terlaporkan adalah kondom (0,1%). B. KESEHATAN ANAK Kesehatan anak merupakan salah satu fokus program pembangunan kesehatan di Kabupaten Lombok Barat. Pencegahan terhadap penyakit diakukan semenjak ibu hamil untuk mengurangi jumlah kematian bayi. Berdasarkan data Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Program Kesehatan Ibu dan Anak Jumlah kelahira bayi di UPT BLUD Puskesmas Penimbung sebanyak 603 orang.. Jumlah lahir hidup ini mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah kelahiran pada tahun 2017



sebanyak 613. jumlah kematian bayi dan balita di UPT BLUD Puskesmas Penimbung tidak terjadi perubahan signifikan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2017 terjadi satu kasus kematian bayi (29hari – 11 Bln) dengan kasus kelainan kongenital, sedangkan pada tahun 2018 terjadi kasus kematian neonatal (0-7 hari) disebabkan oleh kelainan IUFD. Pada tahun 2017 dan 2018 tidak ada kasus kematian pada ibu. Penyebab kematian bayi di wilayah kerja UPT BLUD Puskesmas Penimbung adalah kelainan IUFD. Kasus kematian ini terjadi di dalam kandungan. Kelainan IUFD bisa terjadi karena faktor genetik maupun nongenetik, sehingga ini berhubungan dengan kesehatan ibu hamil. Tercatat untuk kematian neonatal sebanyak 1 kasus. Untuk mengatasi permasalahan ini perlu ditingkatkan kualitas ANC dengan 10T, pelaksanaan kelas ibu hamil secara terpadu serta USG rang didanai dana desa. Sedangkan upaya untuk penurunan kematian bayi dilakukan terobosan dengan meningkatkan asupan gizi, kwalitas pelayanan ANC dengan 10T, diadakan kelas ibu hamil yang diadakan di masingmasing desa dan memberikan multivitamin pada ibu hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis) serta dengan melaksanakan kelas ibu balita bagi ibu menyusui dan pemeriksaan LAB Toch untuk ibu hamil yang beresiko. Dalam



memantau



perkembangan



anak



perlunya



dilakukan



penimbangan rutin yang ditujjukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari naka tersebut. Cakupan penimbangan bayi baru lahir di UPT BLUD Puskesmas Penimbung tahun 2018 mencapai 100% yang artinya semua bayi yang baru lahir langsung mendapatkan pemantauan perkembangannya. Di tahun 2018 Jumlah kasus BBLR pada tahun 2018 cukup tinggi yaitu 26 kasus, jika dibandingkan dengan tahun 2017, jumlah kasus BBLR meningkat dengan jumlah kasus BBLR pada tahun 2017 sebanyak 22. Diantara bayi yang BBLR, tidak ditemukan bayi yang meninggal. Namun demikian hal ini perlu menjadi perhatian khusus mengingat kematian bayi usia 0 sampai



28 hari (neonatus) paling banyak disebabkan oleh BBLR. Tentunya untuk penanganannya diperlukan kerjasama antar program yang terkait seperti gizi, promkes dan KIA. Ibu yang melahirkan anak dengan BBLR, salah satunya karena kasus KEK (Kurang Energi dan Kalori) atau juga dengan anemia. Maka perlu dilakukan penyuluhan dan perubahan perilaku makan si ibu. Namun, tidak menutup kemungkinan hal ini juga disebabkan karena ekonomi si ibu yang kurang mampu. Untuk itu tahun sejak tahun 2016, telah diupayakan pemberian bantuan bagi ibu hamil dengan KEK berupa PMT (pemberian makanan tambahan), sebagaimana yang dilakukan pada balita gizi buruk. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menekan kasus ibu hamil dengan KEK diikuti dengan penurunan kasus bayi yang lahir dengan berat badan dibawah 2500 gram. Selain itu, kegiatan kelas ibu sangat membantu sasaran (ibu hamil) dalam hal peningkatan pengetahuan bahkan perubahan perilaku sehingga ibu hamil mengetahui asupan gizi yang mestinya dikonsumsi sehingga tidak terjadi kelahiran bayi dengan berat badan rendah. Kunjungan neonatus merupakan kegiatan untuk memantau kondisi kesehatan neonatus sekaligus memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu nifasnya, dimana pelayanan ini dilakukan dirumah oleh bidan. Neonatus adalah bayi berumur 0 sampai 28 hari. Kegiatan ini sangat strategis untuk menurunkan kematian bayi terutama usia 0 -7 hari. Dari tabel 34 menunjukkan bahwa hanya desa penimbung yang tidak mencapai target SPM kunjungan neonatal 3 kali (KN lengkap) yaitu 90%, sisanya sudah mencapai target. Oleh karena itu perlu melakukan kunjungan ke bayi yang baru lahir (neonatus) dengan lebih baik lagi. Disamping itu perlu tetap diwaspadai mengenai kualitas dari kunjungan neonatal ini, mengingat kasus kematian neonatal masih terjadi (1 kasus). Sejak tahun 2009, data cakupan ASI eksklusif dicatat oleh petugas gizi, dan pemantauan terus dilakukan mulai usia 0 bulan sampai 6 bulan dan dicatat di dalam kohort. Dalam melakukan tugas pencatatan, petugas



gizi dibantu oleh kader. Idealnya cakupan ASI Eksklusif 0 (AE0) sama dengan cakupan ASI Eksklusif 6 (AE6) dan dicatat lulus AE6. Sedangkan jika ada satu kali saja diberikan makanan pendamping, maka tidak lagi masuk dalam pencatatan cakupan ASI Ekslusif selanjutnya. Untuk cakupan ASI Eksklusif di Puskesmas Penimbung pada tahun 2018 mencapai 89,6%, hasil ini sudah memenuhi target (80%). Sebagian besar penyebab bayi drop out dari kategori AE karena orang tua terlalu cepat memperkenalkan makanan pendamping ASI (MP-ASI). Salah satu upaya kesehatan untuk menekan kematian bayi adalah dengan melakukan kunjungan bayi. Kunjungan bayi dilakukan sampai 4 kali, dengan hasil dua desa (Penimbung dan Bukit tinggi) yang sudah mencapai 100% Dan hanya desa Gelangsar yang masih di bawah 90%. Upaya pencegahan penyebaran penyakit berpotensi wabah juga terus dilakukan misalnya dengan komunikasi dan edukasi (KIE), surveilans penyakit. Penanganan kasus sesuai dengan protap juga menjadi hal penting karena dapat menghambat penyebaran penyakit. Salah satu upaya pencegahan penyakit juga melalui imunisasi dimana persentase desa yang mencapai “Universal Child Immunization” (UCI) tahun 2017 sebesar 100%, dan pada tahun 2018 UCI desa juga mencapai 100%. Sebagaimana tahun 2017 pada tahun 2018 ini tidak ada kasus Campak di wilayah kerja Puskesmas Penimbung. Cakupan bayi yang di imunisasi sesuai antigen yang diberikan yaitu BCG 587 (97,5%), DPT-Hib 3 596 (100,7%), dan campak pada tahun 2018 cakupan 576 (97,3%) hasil ini menurun dibandingkan capaian tahun sebelumnya yaitu 99,7%. Persentase Drop Out Imunisasi DPT1-Campak sebesar -10%. Namun demikian, kemungkinan timbulnya penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi tetap ada, karena adanya faktor perbedaan ketahanan tubuh seseorang.



C. KESEHATAN USIA PRODUKTIF DAN USIA LANJUT Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut di UPT BLUD Puskesmas Penimbung tahun 2018 mencapai 100% dan tidak ada perubahan yang signifikan dengan tahun sebelumnya 2017 mencapai 100



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN A. KESIMPULAN Berdasarkan hasil Rakerkesda tahun 2008, terdapat 4 fokus program yang disepakati dalam rangka peningkatan IPM Kabupaten Lombok Barat yaitu : 1. Upaya Strategis dalam penurunan angka kematian ibu dan bayi 2. Upaya strategis dalam penurunan kasus gizi buruk 3. Upaya strategis dalam penurunan kasus penyakit berpotensial wabah 4. Upaya strategis dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan Dari fokus program tersebut diharapkan semua unsur kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan termasuk Puskesmas serta jaringannya dapat bekerja secara fokus dalam rangka penurunan angka kematian ibu dan bayi. Upaya ini cukup memberikan daya ungkit, dimana kondisi fragmentasi program sudah dapat dirubah sedikit demi sedikit menjadi komprehensif. Dengan adanya kerja sama antara lintas program dan lintas sektor ini, UPT BLUD Puskesmas Penimbung mengalami peningkatan pada beberapa aspek misalnya penurunan jumlah kematian ibu (tercatat tidak ada kematian ibu pada tahun 2018), jumlah kematian bayi



1 kasus, namun kasus gizi buruk yang cukup meningkat drastis karena



peningkatan penemuan melalui penimbangan dan skrining di posyandu (13 kasus). Berikut beberapa hal yang dapat disimpulkan dari Profil Kesehatan ini: 1. Keadaan Sarana Kesehatan Sebagai upaya untuk pemerataan pelayanan kesehatan pada masyarakat seyogyanya diperlukan penambahan jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu). Saat ini jumlah Pustu yang ada sebanyak 5 unit, sementara kebutuhan jumlah Pustu 9 unit bila dilihat berdasarkan pemekaran wilayah desa dan letak geografis wilayah kerja Puskesmas Penimbung yang sebagian berupa perbukitan. Sama halnya dengan pembangunan Poskesdes yang dibangun berdasarkan swadaya masyarakat juga masih mengalami kekurangan karena dari 9 desa, hanya tersedia 8 unit Poskesdes, ditambah lagi dengan kondisi Poskesdes Penimbung yang tidak layak huni.



2. Tenaga Kondisi ketengaaan teknis kesehatan terutama yang masih dibutuhkan adalah tenaga dokter umum, dokter gigi, perawat, apoteker, dan sanitarian. Sementara untuk tenaga bidan telah memadai karena tahun 2018 ini semua desa telah terisi oleh bidan desa. Diharapkan dengan adanya bidan di desa dapat membantu menurunkan angka kematian baik pada ibu bersalin maupun bayi. 3. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dilihat dari segi pemanfaatan sarana kesehatan, kunjungan puskesmas pada tahun 2018 mencapai 77%. Ini menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Penimbung berkunjung ke Puskesmas kurang dari 1 kali dalam tahun 2018. Sehingga diperlukan adanya upaya inovatif untuk meningkatkan kunjungan di sarana kesehatan misalnya dengan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Selain itu, perlu adanya terobosan dalam pendataan pemanfaatan sarana kesehatan swasta yang sampai saat ini belum terkoordinir dengan baik, sehingga data yang diperoleh lebih valid. Hal ini dapat menjadi bahan masukan bagi pelaksanaan SIKDA yang saat ini masih mencakup data kesehatan di lingkungan Puskesmas Penimbung saja. Harapannya pada tahun 2019, SIKDA benar-benar mencakup informasi yang komprehensif untuk Puskesmas Penimbung. Adanya korelasi antara 10 penyakit terbanyak dengan 10 obat yang paling banyak (parasetamol 41.304) digunakan, Hal ini dapat dilihat dari penyakit yang paling banyak adalah ISPA dan penyakit lain pada saluran pernapasan atas yaitu 2.411 kasus. Namun, hal ini belum bisa dikatakan bahwa penggunaan obat telah rasional karena untuk mendapatkan data tersebut dibutuhkan survey khusus. Selain itu, kegiatan perkesmas telah terlaksana, namun perlu adanya pembenahan pada kasus-kasus yang ditangani untuk memastikan bahwa kasus tersebut memang perlu dilakukan kunjungan rumah. 4. Bina Kesehatan Masyarakat Kasus gizi buruk mengalami peningkatan, karena adanya kegiatan pekan penimbangan serta adanya kegiatan verifikasi (termasuk skrining) BGM secara langsung di lokasi posyandu. Capaian jumlah kematian bayi dan ibu juga mengalami penurunan yaitu 1 bayi dan 0 ibu. Jika dihitung AKI dan AKB berdasarkan jumlah



kasus terlapor tersebut adalah 0 per 10.000 kelahiran hidup (AKI) dan 23 per 1000 kelahiran hidup (AKB). Berdasarkan hasil survey PHBS tercatat bahwa penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) tahun 2018 mencapai 85,2%. Sedangkan untuk posyandu aktif sebesar 91,5%. 5. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kasus Penyakit Menular yang diamati Puskesmas Penimbung antara lain Malaria, TB Paru, AFP, DBD, ISPA dan Diare. Walupun rata-rata penyakit tersebut mengalami peningkatan namun hal ini semata-mata karena adanya perbaikan pencatatan yang tadinya hanya mencatat kasus yang ditangani di puskesmas saja, tahun ini termasuk yang dirawat di rumah sakit. Penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi tahun 2018 ini tidak ada dilaporkan. Namun kemungkinan muncul pada tahun mendatang tetap ada karena adanya faktor yang tidak dapat dikendalikan seperti keturunan dan ketahanan tubuh. Tercatat cakupan desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat pada tahun 2018 sebesar 100%. Untuk akses sanitasi yang layak sudah mencapai 85,2% dan 100% merupakan jamban yang sehat. Akses penduduk untuk mendapatkan air bersih sudah mencapai 32% (30,189 penduduk). 6. Bina Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kegiatan pelayanan kesehatan bukan hanya untuk orang yang mampu namun juga untuk masyarakat miskin yang ditanggung pembiayaannya oleh pemerintah. Dari jumlah masyarakat miskin yang ada semua tercakup dalam pelayanan kesehatan (100%) dan yang memanfaatkan pelayanan kesehatan rawat jalan sudah mencapai 80% (termasuk pelayanan persalinan) 7. Pendanaan Pelaksanaan Program Proses



penyusunan



perencanaan



di



Puskesmas



Penimbung



telah



menggunakan perencanaan terpadu yang disebut dengan IHPB (integrated health planning and budgeting), dengan berdasarkan analisa masalah. Kegiatan ini didokumentasikan dalam RUK (Rencana Usulan Kegiatan).



B. SARAN Laporan ini masih sangat sederhana untuk itu kami berharap sumbang saran dari para pembaca yang budiman demi perbaikan laporan ini. Penyusun menyarankan agar laporan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.



DAFTAR PUSTAKA UPT BLUD Puskesmas Penimbung Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019