Makalah Ekonomi Wilayah-Tri Wahyudi R-1970241024-PWK (P2K) 3 [PDF]

Citation preview

TUGAS MAKALAH MATA KULIAH EKONOMI WILAYAH HAMBATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perencanaan Wilayah yang di ampu oleh Ibu Siska Amelia, ST. MT



Disusun Oleh : Tri Wahyudi Ramadhan (1970241024) Dosen Pengampu : Siska Amelia, ST. MT UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA PROGRAM STUDI TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH & KOTA 2019/2020



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur hanyalah milik Allah SWT. Kepada-Nya kita memuji dan bersyukur, memohon pertolongan dan ampunan. Kepada-Nya pula kita memohon perlindungan dari keburukan diri dan syaiton yang selalu menghembuskan kebatilan pada diri kita. Dengan rahmat dan pertolongan-Nya, Alhamdulillah makalah yang berjudul “Hambatan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia” ini dapat di selesaikan. Saya menyadari sepenuh hati bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat di dalam makalah ini. Saya mengharapkan kritik dan saran para pembaca sebagai bahan evaluasi saya dalam pembuatan makalah berikutnya. Mudah-mudahan itu semua menjadikan saya agar lebih meningkatkan kualitas makalah ini di masa yang akan datang.



Jakarta, …. Februari 2021 Penulis,



(Tri Wahyudi Ramadhan)



DAFTAR ISI BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ……..…………………..…………………………………………………………….1 1.2 Rumusan Masalah .…………………………………………………………………………………..2 1.3 Tujuan ...……………………………………………………………………………………………….2



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Regional………...…………………………………………………………3 2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi………………………………………………………………………..4 2.2 Sistem dan Karakteristik Perekonomian Indonesia...…………………………………………….6 BAB III PEMBAHASAN 3.1 Masalah dan Hambatan Pertumbuhan Ekonomi ...….…………………………………………...8 3.2 Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi ..………….………………………………………….12 3.3 Penduduk, Tenaga Kerja, Upah …………………………………………………………………..13 BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan………………………………………………………………………………………….15 Daftar Pustaka



BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran dari kebijakan pembangunan ekonomi bagi suatu negara. Naik turunnya perekonomian menunjukkan bahwa ekonomi negara tersebut mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi bertambah dan kemakmuran meningkat. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang terbentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan yang terjadi (Zulfahmi, 2010). Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya dengan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh pertambahan factor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya (Rosmalia, 2014). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu negara dan menjadi sasaran utama pembangunan bagi negara berkembang. Pelaksanaan pembangunan dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian tingkat kesejahteraan hidup yang tinggi bagi penduduknya. Dalam usaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terdapat berbagai hambatan khususnya pada negara yang sedang berkembang. Hambatan yang sering dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang adalah dalam hal pendanaan untuk melakukan pembangunan. Hambatan itulah yang juga dialami oleh Indonesia dalam usahanya mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Julfiansyah, 2014). Salah satu faktor yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia. Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat dalam pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut memungkinkan suatu daerah untuk menambah produksi. Namun di sisi lain, akibat buruk dari penambahan penduduk yang tidak diimbangi oleh kesempatan kerja akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan (Purwanggono, 2015).



1



Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam usaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi selain terdapat dampak dalam pertumbuhan ekonomi baik secara positif ataupun negatif terdapat pula hambatan dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk mengambil tema “Hambatan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia” dalam bentuk makalah sesuai dengan tugas yang diberikan oleh ibu Siska Amelia, ST. MT dalam mata kuliah Ekonomi Wilayah.



1.2 Rumusan Masalah 1. Apa saja masalah dan hambatan pertumbuhan ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia? 2. Hal apa saja yang melatarbelakangi pertumbuhan ekonomi? 3. Bagaimana pengaruh penduduk, tenaga kerja, dan upah dalam pertumbuhan ekonomi? 1.3 Tujuan 1. Untuk mengetahui masalah dan hambatan pertumbuhan ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendorong pertumbuhan. 3. Untuk meninjau kesejahteraan rakyat dari segi sistem ekonominya.



2



BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Regional (Wilayah) Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai rill, artinya diukur dalam harga konstan. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi transfer payment yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah (Richardson, 1991: 125). Menurut Sirojuzilam (2008:26) perbedaan pokok antara analisis pertumbuhan perekonomian nasional dan analisis pertumbuhan daerah adalah bahwa yang dititikberatkan dalam analisis tersebut belakangan adalah perpindahan faktor (factors movement). Kemungkinan masuk dan keluarnya arus perpindahan tenaga kerja dan modal menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi regional. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih cepat apabila memiliki keuntungan absolute kaya akan sumber daya alam dan memiliki keuntungan komparatif apabila daerah tersebut lebih efisien dari daerah lain dalam melakukan kegiatan produksi dan perdagangan. Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah peningkatan volume variabel ekonomi dari suatu sub sistem spasial suatu bangsa atau negara dan juga dapat diartikan sebagai peningkatan kemakmuran suatu wilayah. Pertumbuhan yang terjadi dapat ditinjau dari peningkatan produksi sejumlah komoditas yang diperoleh suatu wilayah.Adapun macam-macam teori pertumbuhan wilayah adalah sebagai berikut (Tarigan, 2004:47): 1. Teori Ekonomi Klasik, sistim ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi dalan kondisi full employment, dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stationer (stationary state). Teori ini membahas tentang kebebasan seluas luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi yang dirasa paling baik dilakukan. 2. Teori Harrod-Domar dalam sistem regional, faktor-faktor produksi atau hasil produksi yang berlebihan dapat diekspor dan yang kurang dapat diimpor. Impor dan tabungan adalah kebocoran–kebocoran dalam menyedot output daerah. Sedangkan ekspor dan investasi



3



membantu dalam menyedot output kapasitas penuh dari faktor-faktor produksi yang ada di daerah tersebut.. Apabila pertumbuhan tenaga kerja melebihi dari apa yang yang diserap oleh kesempatan kerja lokal maka migrasi neto dapat menyeimbangkannya. 3. Teori pertumbuhan Neo-klasik, teori ini sering disebut dengan teori SolowSwan yang menyatakan bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan sehingga pemerintah tidak perlu terlalu mencampuri pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Suatu daerah akan mengimpor modal jika tingkat pertumbuhan modalnya lebih kecil dari rasio tabungan domestik terhadap modal. 4. Teori Jalur Tepat (Turnpike), setiap wilayah perlu melihat sektor atau komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan secara cepat, baik karena potensi alam maupun sektor potensi itu memiliki competitive advantage untuk dikembangkan. Teori pertumbuhan ekonomi wilayah lebih mengacu pada sektor regional ada dua, yaitu (Tarigan, 2004:53): a. Teori Basis Ekspor Richardson, teori ini membagi kegiatan produksi atau jenis pekerjaan yang terdapat didalam suatu wilayah atas pekerjaan basis (dasar) dan pekerjaan servis (pelayanan). Kegiatan basis adalah kegiatan untuk yang bersifat exogenous artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainya. Sektor non basis adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri. Jadi pertumbuhan bergantung pada kondisi perekonomian wilayah secara keseluruhan dan dapat dilihat dari sisi produksi dan sisi pengeluaran. b. Model Pertumbuhan Interregional, model ini adalah perluasan dari teori basis ekspor yaitu dengan menambah faktor-faktor yang bersifat eksogen, dan daerah yang bersangkutan membahas daerahnya sendiri tanpa membahas dampak daerah lain. Dalam analisisnya memasukkan dampak dari daerah tetangga, itulah sebabnya maka dinamakan model interregional.



2.2



Teori Pertumbuhan Ekonomi Dalam melaksanakan pembangunan, diperlukan suatu landasan teori yang bisa



menjelaskan korelasi antara fakta-fakta yang diamati sehingga dapat dijadikan kerangka orientasi untuk analisis dan membuat ramalan terhadap gejala-gejala baru yang diperkirakan akan terjadi.



4



1. Teori Pusat Pertumbuhan (Growth Pole) Di kota-kota besar terdapat banyak sekali permasalahan, mulai dari pemukiman padat dan kumuh, kemacetan lalu-lintas, infrastruktur perkotaan yang buruk, dan lain sebagainya. Sementara di daerah hinterland terdapat kesulitan untuk menciptakan investasi, dan juga kesulitan untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal. Munculah sebuah konsep untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan baru (new growth poles) yang berfungsi sebagai pusat-pusat pembangunan perantara (intermediate growth points). Dan juga mempersiapkan pembangunan wilayah-wilayah penerima migrasi (disebabkan wilayah-wilayah perkotaan memiliki keterbatasan untuk menampungnya). Dalam rangka pembangunan dan pengembangan sebuah pusat pertumbuhan secara baik dan terarah, diperlukan beberapa tahapan dan kegiatan yang saling berkaitan satu sama lainnya



Ciri-ciri Growth Pole : Suatu area dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan apabila memiliki 4 (empat) ciri: 1. Adanya hubungan internal dari berbagai macam kegiatan 2. Adanya efek pengganda (multiplier effect) 3. Adanya konsentrasi geografis 4. Bersifat mendorong pertumbuhan wilayah di belakangnya



5



Adapun langkah untuk menetapkan lokasi pusat pertumbuhan yaitu: 1) Menetapkan lokasi pusat pertumbuhan dengan memperhatikan berbagai keuntungan lokasi yang dimiliki daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini perhatian awal harus ditujukan pada ketersediaan jaringan jalan yang dapat menjangkau seluruh wilayah jangkauan 2) Meneliti potensi ekonomi wilayah terkait komoditi unggulan yang sudah dimiliki dan atau potensial untuk dikembangkan. 3) Meneliti keterkaitan hubungan imput-output dari masing masing kegiatan (industry) yang potensial untuk dikembangkan pada pusat pertumbuhan tersebut 4) Menentukan jenis sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mengembangkan pusat pertumbuhan yang bersangkutan 5) Membentuk suatu organisasi yang akan mengelola dan mengkoordinir pusat pertumbuhan tersebut (misalnya kompleks industri) 2.2



Sistem dan Karakteristik Perekonomian Indonesia A. Sistem Perekonomian Indonesia 1) Landasan idiil Pancasila, dasar politik perekonomian ini diatur dalam UUD 1945 pasal 33 yang berbunyi : ➢ Berketuhanan yang memiliki arti bahwa seluruh kegiatan ekonomi harus memperhatikan peraturan dan ajaran agama yang dianut. ➢ Berperikemanusiaan yang artinya bahwa seluruh kegiatan ekonomi harus selalu memperhatikan kepentingan manusia dan tidak menyusahkan satu sama lain. ➢ Berprinsip persatuan, yang memiliki arti bahwa seluruh kegiatan ekonomi harus menjamin adanya persatuan dan tidak menimbulkan perpecahan antar bangsa. ➢ Berkeadilan sosial yang memiliki arti bahwa kegiatan ekonomi dan apa yang dihasilkan didalamnya harus dikelola dan dimanfaatkan secara adil dan merata bagi seluruh rakyat indonesia. 2) Landasan Konstitusional Sistem Perekonomian Indonesia yang menjadi Landasan Konstitusional perekonomian Indonesia adalah UUD 1945 pasal 33 ayat 1,2 dan 3 yang isinya adalah sebagai berikut: a) Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama yang berdasarkan atas azas kekeluargaan



6



b) Cabang-cabang produksi yang terpenting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. c) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 3) Landasan Operasional Sistem Perekonomian Indonesia yang menjadi Landasan operasional Sistem Perekonomian Indonesia adalah GBHN. Menurut TAP MPR No. 11/MPR/1993 tentang GBHN, sudah ditetapkan jika dalam sistem demokrasi ekonomi Indonesia, tidak dibenarkan munculnya ciri-ciri negatif. a) Sistem Free Fight Liberalism (persaingan bebas ala liberal), yakni adanya persaingan bebas yang dapat mematikan usaha masyarakat kelas bawah. b) Sistem Etatisme, yakni penguasaan kegiatan ekonomi yang sepenuhnya oleh negara / pemerintah, sehingga tidak berakibat mematikan kemampuan ekonomi masyarakat c) Monopoli, yakni munculnya pemusatan kekuatan ekonomi yang mengakibatkan masyarakat umum mengalami kerugian.Semoga informasi tentang landasan ekonomi indonesia diatas dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua.



B. Karakteristik Sistem Ekonomi Indonesia 1. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan bersama (gotong royong) dengan yang mengedepankan hubungan kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang bersifat strategis dan merupakan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Alasan pemerintah menguasai produksi barang-barang stategis baik yang ada di tanah air Indonesia adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat. 4. Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran disebut juga sistem ekonomi pancasila. 5. Kegiatan ekonomi yang dilakukan juga harus memiliki prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 6. Pemerintah juga mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh swasta secara umum, agar terhindar dari praktik kecurangan seperti penipuan, praktik monopoli yang merugikan, serta mafia perdagangan. Tujuannya, agar tercipta keadilan di tengahtengah masyarakat. 7



BAB III PEMBAHASAN 2.1 Masalah dan Hambatan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Dalam satu tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu berada di sekitar angka lima persen. Meski ini merupakan hal yang baik, besaran pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih rendah dari target pemerintah yang mencapai tujuh persen. A. Kemiskinan Ada beberapa faktor penyebab kemiskinan, Secara sosio ekonomis, terdapat dua bentuk kemiskinan, yaitu : 1. Kemiskinan absolut adalah suatu kemiskinan di mana orang-orang miskin memiliki tingkat pendapatan dibawah garis kemiskinan, atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, kebutuhan hidup minimum antara lain diukur dengan kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan, kalori, GNP per kapita, pengeluaran konsumsi dan lain-lain. 2. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara suatu tingkat pendapatan dengan tingkat pendapatan lainnya. Contohnya, seseorang yang tergolong kaya (mampu) pada masyarakat desa tertentu bisa jadi yang termiskin pada masyarakat desa yang lain. Di samping itu terdapat juga bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus menjadi faktor penyebab kemiskinan (asal mula kemiskinan). Yaitu terdiri dari: 1. Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin. 2. Kemiskinan kuktural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya di mana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. 3. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu.



8



B. Ketimpangan Untuk mengukur ketimpangan : memperlihatkan persebaran pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah



0≤G≥1 •



Mendekati 0 menuju pembangunan yang merata (0 = complete equality)



•



Mendekati 1 terjadi disparitas (1 = complete inequality)



•



GR: 0 < 0,3 relatif merata



•



GR: 0,3 – 0,4 relatif sedang



•



GR: > 0,4 relatif tinggi



9



C. Pengangguran Ketenagakerjaan di Indonesia merupakan masalah klasik. Di satu sisi kelebihan angkatan kerja dan di sisi lain kesulitan mencari tenaga kerja yang trampil dan produktif. Pengangguran menjadi beban tenaga kerja produktif. Bila tingkat ketergantungan semakin besar akan berdampak persoalan sosial, politik, dan meningkatnya kriminalitas. Tingkat produksi menurun, pertumbuhan ekonomi melambat dan tingkat kesejahteraan masyarakat turun. D. Inflasi Inflasi (inflation) adalah suatu gejala dimana tingkat harga mengalami kenaikan terus menerus. Berdasarkan definisi tersebut, kenaikan harga umum yang terjadi sekali waktu saja, tidaklah dapat dikatakan sebagai inflasi.



Kemudian ada perbedaan pencapaian dari target ini karena beberapa hal. Survei terbaru yang dikeluarkan AT Kearney mengungkap, menurunnya harga komoditas dan perlambatan ekonomi di China menjadi faktor yang berpengaruh pada hal tersebut. Selain itu, ada juga tujuh faktor lain yang AT kearney nilai bisa memiliki pengaruh pada perhambatan ekonomi Indonesia. Apa saja? Berikut ulasannya dilansir dari survei AT Kearney seperti dikutip Selasa (20/3/2018) :



10



1. Produktivitas tenaga kerja mengungguli peningkatan biaya tenaga kerja Indonesia telah menjadi salah satu tempat manufaktur berbiaya rendah yang paling populer di Asia. Namun, industri ini sekarang menghadapi masalah produktivitas yang serius dan kehilangan posisinya di pasar global. Selama satu dekade terakhir, produktivitas tenaga kerja meningkat 47 persen, tetapi karena biaya tenaga kerja telah melonjak 55 persen, produktivitas belum membaik berdasarkan biaya tenaga kerja 2. Produktivitas modal Analisis AT Kearney menunjukkan sebagian besar perusahaan di Indonesia melihat tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi daripada rata-rata global berkat marjin keuntungan yang lebih tinggi. Namun, sebagian besar sektor menghadapi masalah dengan perputaran modal. 3. Adaptasi teknologi Meskipun orang Indonesia aktif di media sosial dan lebih dari 50 juta orang menggunakan ponsel cerdas, industri di Indonesia menggunakan teknologi yang lebih sedikit daripada negara lain. Indonesia hanya menghabiskan 0,3 persen dari PDB untuk R & D sementara Korea dan Israel menghabiskan sekitar 4 persen. Suasana pemandangan Ibukota terlihat dari kawasan Sudirman, Jakarta, Sabtu (14/1). Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen dapat tercapai dengan



strategi



meningkatkan



pertumbuhan



baik



secara



nasional



maupun



daerah.



(Liputan6.com/Immanuel Antonius) 4. Pengembangan Infrastruktur Sebagai kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.000 pulau dan panjang perbatasan lebih dari dari 5.000 kilometer, Secara keseluruhan, Indonesia selalu menghadapi tantangan infrastruktur. Meski Jakarta sekarang terlihat seperti kota modern, infrastruktur nasional masih terbelakang. Padahal, saat melihat formasi bruto per kapita sejak 1960, Indonesia 19 kali lebih rendah dari Jepang. 5. Besaran ekspor yang semakin sedikit Pada 2000, Indonesia merupakan salah satu eksportir bersih terkemuka di dunia berkat sumber daya alam yang melimpah. Namun hal ini tidak lagi bisa dilakukan. Nilai perdagangan negara (jumlah ekspor dan impor) jika dihitung dari PDB RI telah turun secara signifikan. Indonesia pun sekarang memiliki jumlah ekspor impor terendah di antara negara-negara ASEAN.



11



6. Kestabilan finansial Stabilitas keuangan sangat penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam kebijakan fiskal dan manajemennya sebagaimana disaksikan oleh peningkatan sovereign rating serta peningkatan yield obligasi pemerintah. 7. Kurangnya sumber daya manusia berkualitas Meski memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik, Indonesia masih kekurangan sumber daya manusia berkualitas. Meski negara ini memiliki sumber daya manusia yang melimpah, riset menemukan adanya kesenjangan keterampilan yang signifikan. Dua pertiga dari perusahaan yang disurvei mengatakan menemukan karyawan berkualitas untuk posisi profesional dan manajerial merupakan pekejaan sulit atau sangat sulit. Hal ini juga dialami sama oleh pengusaha manufaktur.



2.2 Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi yaitu: 1. Faktor Sumber Daya Manusia, Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan. 2. Faktor Sumber Daya Alam, Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembanguan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampaun sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. 3. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.



12



4. Faktor Budaya, Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. 5. Sumber Daya Modal, Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barangbarang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.



2.3 Penduduk, Tenaga Kerja, dan Tingkat Upah (Kesejahteraan) A. Penduduk Penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua: yang pertama, Orang yang tinggal di daerah tersebut. Kedua, Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ. Pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan dampak yang sangat luas, apalagi jika pertumbuhan penduduk yang terjadi di indonesia, yang cenderung berdampak negative. hal ini di sebabkan karena tidak di imbangi oleh lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga menimbulkan pengangguran dimana-mana, apalagi di perparah dengan pemusatanpemusatan lapangan kerja yang cenderung berada di daerah kota-kota besar seperti di Jakarta dan sekitarnya. Selain itu, semakin banyak terjadi urbanisasi karena orang-orang desa yang dulunya serba kecukupan pangan namun tidak menikmati pembangunan mulai berbondongbondong pindah ke kota khususnya kota Jakarta B. Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja.



13



Kesempatan kerja (Tenaga Kerja) Untuk meningkatkan jumlah angkatan kerja yang terlibat dalam dunia kerja maka perlu dilakukan perluasan kesempatan kerja. Dengan meluasnya kesempatan kerja berarti semakin banyak tenaga kerja yang dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan. Perluasan akan kesempatan kerja selain akan memberikan pendapatan sekaligus akan mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi kesenjangan atas lapisan masyarakat. Sebaliknya jumlah angkatan kerja yang tinggi bila tidak diikuti dengan perluasan kesempatan kerja, otomatis akan menjadi beban bagi pembangunan. Sehingga yang terjadi yaitu peningkatan angka pengangguran, yang juga akan berpengaruh terhadap pendapatan per kapita suatu masyarakat. C. Tingkat Upah Tingkat Upah adalah wage rate yaitu jumlah upah yang dibayarkan berdasarkan satuan ukuran kerja, misalnya satuan waktu, seperti harian, mingguan, atau satuan hasil, seperti pengapuran dinding per m2, penggalian tanah per m3, dan menjahit baju per potong. Menurut Nakamura, dkk (1979), ada dua kelompok faktor yang mempengaruhi upah yang diterima pekerja, yaitu: 1) Karakteristik individu. 2) Karakteristik dari pasar tenaga kerja. Penelitian pada tingkat mikro, umumnya berfokus pada faktor karakteristik individu, sedangkan pada tingkat makro lebih memperhatikan hubungan karakteristik pasar kerja terhadap tingkat upah. Penelitian faktor yang mempengaruhi upah telah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Tarmizi (1991), dalam penelitiannya menemukan bahwa tingkat pendidikan formal dan masa kerja berpengaruh terhadap tingkat upah yang diterima. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan semakin lama masa kerja, maka semakin tinggi rata-rata upah yang diterima. Pada tingkat pendidikan SD dengan masa kerja kurang dari tiga tahun, upah yang diterima sebesar Rp 59.600 sedangkan dengan masa kerja lebih tiga tahun sebesar Rp 69.700. Selanjutnya pada tingkat pendidikan SMTA dengan masa kerja kurang dari tiga tahun, rata-rata upah adalah Rp 70.700 sedangkan dengan masa kerja lebih tiga tahun mendapatkan upah Rp 72.300. Faktor yang mempengaruhi tingkat upah, yaitu : 1. Penawaran dan permintaan tenaga kerja 2. Organisasi buruh 3. Kemampuan untuk membayai 4. Produktivitas 5. Biaya hidup 6. Pemerintah 14



BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Persoalan-persoalan ekonomi pada hakekatnya adalah masalah transformasi atau pengolahan alat-alat/sumber pemenuh/pemuas kebutuhan, yang berupa faktor- faktor produksi yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya alam dan keterampilan (skill) menjadi barang dan jasa. Seperti yang kita ketahui bahwa yang menentukan bentuk suatu sistem ekonomi kecuali dasar falsafah negara yang dijunjung tinggi, maka yang dijadikan kriteria adalah lembaga-lembaga, khususnya lembaga ekonomi yang menjadi perwujudan atau realisasi falsafah tersebut. Pergulatan pemikiran tentang sistim ekonomi apa yang sebaiknya di diterapkan Indonesia telah dimulai sejak Indonesia belum mencapai kemerdekaannya. Sampai sekarang pergulatan pemikiran tersebut masih terus berlangsung, hal ini tecermin dari perkembangan pemikiran tentang sistem ekonomi pancasila SEP. Landasan Sistem Ekonomi Indonesia, yaitu : a) Secara normatif landasan idiil sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Dari butir-butir di atas, keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan titik-tolak, proses dan tujuan sekaligus. b) Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal utama bertumpunya sistem ekonomi Indonesia yang berdasar Pancasila, dengan kelengkapannya, yaitu Pasal-pasal 18, 23, 27 (ayat 2) dan 34. c) Berdasarkan TAP MPRS XXIII/1966, ditetapkanlah butir-butir Demokrasi Ekonomi (kemudian menjadi ketentuan dalam GBHN 1973, 1978, 1983, 1988), yang meliputi penegasan berlakunya Pasal-Pasal 33, 34, 27 (ayat 2), 23 dan butir-butir yang berasal dari Pasal-Pasal UUDS tentang hak milik yuang berfungsi sosial dan kebebasan memilih jenis pekerjaan. d) Dalam GBHN 1993 butir-butir Demokrasi Ekonomi ditambah dengan unsur Pasal 18 UUD 1945. Dalam GBHN 1998 dan GBHN 1999, butir-butir Demokrasi Ekonomi tidak disebut lagi dan diperkirakan dikembalikan ke dalam Pasal-Pasal asli UUD 1945. Landasan normatif-imperatif ini mengandung tuntunan etik dan moral luhur, yang menempatkan rakyat pada posisi mulianya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan, rakyat sebagai ummat yang dimuliakan Tuhan, yang hidup dalam persaudaraan satu sama lain, saling tolong-menolong dan bergotong-royong.



15



Daftar Pustaka Henry, Faizal Nor. Investasi. Jakarta: Indeks,2009. http://nesaci.com/teori-dan-pengertian-kependudukan/ http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2116243-faktor-yang-mempengaruhi-tingkatupah/ http://hardiani.wordpress.com/2008/08/17/upah/ http://nurullitakiki.blogspot.com/2012/05/sistem-ekonomi-indonesia.html#!/2012/05/sistemekonomi-indonesia.html http://tantitrisetianingsih.blogspot.com/2012/04/struktur-produksi-distribusi-pendapatan.html https://www.liputan6.com/bisnis/read/3391752/7-faktor-bisa-hambat-pertumbuhan-ekonomi-riapa-saja Mubyarto. Ekonomi Pancasila, Landasan Pikir dan Misi Pendirian Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM. BPFE UGM, 2002. Sigit Wanarno dan Sujana Ismaya. Kamus Besar Ekonomi. Bandung: Pustaka Grafika,2007. Tambunan, Tulus.Perekonomian Indonesia, Kajian Teorotis dan Analisis Empiris. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.



`` 16