Paparan Deputi Pendanaan - Penyusunan Pendanaan RKP Tahun 2023 [PDF]

Citation preview

PENYUSUNAN PENDANAAN RKP TAHUN 2023 Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Jakarta, 17 Februari 2022



REVIU TAHUN 2022 2



REVIU TA 2022 INTEGRASI Integrasi Pendanaan telah lebih baik mencakup K/L, KPBU, Dana Transfer Khusus (DTK) dan BUMN/Swasta; Namun pengintegrasian belum melibatkan seluruh sumber pendanaan



Food Estate - Kalteng BELANJA KL On Farm • Kawasan Food Estate • Alat Mesin Pertanian Off Farm • Sarana Pascapanen Tanaman Pangan DANA TRANSFER KHUSUS Spasial • DAK Jalan Kab. Kapuas • DAK Irigasi Kab. Pulang Pisau BUMN Pengembangan Food Estate Kalteng



•



•



SISTEM K/L input dua kali dan data belum mengalir antara Krisna Renja dan Sakti Saat ini telah ditandatangani MoU Bappenas dan Kemenkeu untuk mengintegrasikan sistem dan menyederhanakan proses bisnis



Alokasi DAK Lokasi Prioritas telah menurun (namun masih banyak sehingga resiko tidak tuntas). Tidak targeted dan terlihat merata Bidang Air Minum Irigasi Pertanian Kelautan dan Perikanan Pariwisata Trans Perdesaan



Daerah Penerima



Rata-Rata Alokasi (Rp. Miliar) 2021 2022 6,3 6,4 7,4 6,1 3,9 7,7



2021 477 406 357



2022 470 247 285



478



208



2,1



5,5



108 183



65 83



5,8 6,8



6,6 12,0



Sumber: Perpres Rincian APBN TA. 2021-2022



3



PENYUSUNAN TAHUN 2023 4



USULAN KEBUTUHAN PENDANAAN BELANJA KL TAHUN 2023 1.294,00



1.031,40



• Ketersediaan Anggaran Belanja KL Pagu Indikatif 2023 diperkirakan lebih ketat dari tahun 2022.



972,9



945,7



968,3



• Saat ini usulan yang masuk telah mencapai Rp. 1.294,0 T atau naik Rp. 348,3 T dibandingkan dengan tahun 2022.



722,3



663,8



637



• Sebanyak Rp. 476,7 T diusulkan untuk prioritas, namun usulan belum fokus dan tajam. 309,1



309,1



308,7



325,7



APBN 2021



APBN 2021 (Refocusing)



APBN 2022



Kebutuhan 2023*



Tahun APBN 2021 APBN 2021 (Refocusing) APBN 2022 Kebutuhan 2023*



• Tahun 2023 merupakan tahun-tahun akhir RPJMN 2020-



2024. K/L perlu lebih selektif dalam menentukan kegiatan/proyek dengan mempertimbangkan kesiapan



Belanja Operasional 309,1



Belanja Non Operasional 722,3



309,1



663,8



972,9



308,7 325,7



637,0 968,3



945,7 1.294,0



Total



serta penuntasan.



1.031,4



*) Berdasarkan usulan yang masuk dalam KRISNA Renja K/L 2023 per 27 Januari 2022



• Usulan saat ini sedang dilakukan reviu. Selanjutnya akan dibahas bersama dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan Pagu Indikatif Belanja K/L 2023. 5



Contoh: Penuntasan Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) Impact • • • •



Outcome



Ketersediaan beras (44 Juta ton), produksi jagung (33,01 juta ton) Produksi daging (5,6 juta ton) Peningkatan nilai tukar petani (baseline 2020 = 101,65; 2022 = 103 – 105) Peningkatan nilai tambah tenaga kerja pertanian (2022 = Rp54,3 juta/orang/tahun)



Meningkatnya produktivitas (5,3% pertahun) dan indeks pertanaman (IP = 5% per tahun)



Kalimantan Tengah



Sumatera Utara



Target 2024 : 165.000 ha



Target 2024: 20.000 ha



Highlight Proyek: • Pengembangan kawasan Food Estate • Peta Tematik Pertanahan Pertanahan dan Ruang Kategori III – Prov. Kalimantan Tengah • Irigasi – Tematik Food Estate dan Sentra Produksi Pangan (DAK)



Highlight Proyek: • Pengembangan Kawasan Food Estate • Alat dan mesin pertanian Food Estate • Peta tematik pertanahan dan ruang kategori III – Prov. Sumut • Kawasan Buah dan Florikultura mendukung Food Estate



Nusa Tenggara Timur Target 2024: 10.000 ha Highlight Proyek: • Pengembangan Kawasan Food Estate • Alat dan mesin pertanian Food Estate • Irigasi – Tematik Food Estate dan Sentra Produksi Pangan (DAK) • Pertanian - Tematik Food Estate dan Sentra Produksi Pangan (DAK)



2 Kawasan Lainnya (Sumsel & Papua)



• Tahun 2023 merupakan tahun ke-3 pelaksanaan Food Estate • Hanya tersisa 1 tahun sebelum RPJMN 2020-2024 berakhir • Dengan target yang besar dan lokasi yang banyak, perlu ditentukan fokus kawasan & target yang akan diselesaikan di tahun 2024



6



PERKUATAN ALOKASI PADA PRIORITAS Penekanan Alokasi ▪ Menyelesaikan pembangunan Infrastruktur (agar tidak mangkrak) ▪ Mengutamakan MP yang terkait langsung dengan peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan a.l: − Perlindungan Sosial dan reformasi kesehatan − Pendidikan & Pelatihan Vokasi − Percepatan penanganan Stunting − Pembangunan IKN − Kawasan Industri dan UMKM − Percepatan pembangunan Papua & Papua Barat ▪ Mempersiapkan kegiatan terjadwal (a.l Pemilu) Didukung dengan: ▪ Perkuatan koordinasi dengan Kemkeu dan K/L untuk mengidentifikasi proyek berlanjut, berhenti dan baru ▪ Perkuatan pertukaran Data antara Bappenas & Kemkeu



Perkuatan Integrasi 1. Dana Alokasi Khusus (DAK) ▪ Meningkatkan kualitas DAK terutama mendukung Major Project melalui:



yang



‐ Menu dan Rincian Kegiatan lebih signifikan ‐ Urutan dan kesiapan proyek ‐ Lokasi Prioritas tidak banyak, dan perlu rinci hingga lokus (kab/kota/kecamatan/desa atau lokus tertentu) ▪ Memperkuat pengendalian dan integrasi antar Bidang DAK 2. Subsidi: ▪ Memanfaatkan subsidi untuk mendukung pencapaian Prioritas (a.l Subsidi Pupuk) ▪ Melakukan pembahasan terpadu antara Bappenas, Kemenkeu dan K/L ▪ Mengintegrasikan dalam RKP dan pendanaannya 3. Mendorong pemanfaatan skema pendanaan lainnya (KPBU, BUMN/Swasta dan creative financing) 7



PENEKANAN: ALOKASI MAJOR PROJECT Tema RKP 2023 “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” 1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem • • •



Sistem Jaminan Sosial Modernisasi Pertanian Pemerataan Pembangunan



Dukungan MP: o MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial o MP Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) o MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay



7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar



•



3. Penanggulangan pengangguran 5. Revitalisasi industri dan disertai peningkatan decent job penguatan riset terapan Penyediaan lapangan usaha



Dukungan MP: o Didukung oleh MP pada Arah Kebijakan 1,2, 4 dan 5



• •



Dukungan MP: o MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter



2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan



4. Mendorong pemulihan dunia usaha



• •



• •



Sistem Kesehatan Pendidikan (Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter)



Dukungan MP: o MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional o MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0)



Industrialisasi Riset dan Inovasi



Revitalisasi pariwisata Pengembangan UMKM



Dukungan MP: o MP Destinasi Pariwisata Prioritas o MP Pengelolaan Terpadu UMKM



• • •



Penyediaan air bersih dan sanitasi Infrastruktur Digital Infrastruktur Konektivitas Dukungan MP: o MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional o MP Transformasi Digital o MP Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu o MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting



6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi dan respon terhadap perubahan iklim • •



Ekonomi rendah karbon Transisi energi



8. Pengembangan Ibu Kota Nusantara •



Fasilitas dasar di IKN



Dukungan MP: o MP Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)



Dukungan MP: o MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 o MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi



Pemilihan proyek perlu lebih selective sehingga kualitas RKP menjadi lebih manageable



RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN IKN Bappenas bersama K/L akan memastikan kebutuhan IKN 2023 dengan mempertimbangkan perkembangan, kapasitas dan kesiapan PEMBANGUNAN KAWASAN PERKANTORAN & PERUMAHAN Antara lain:



❖ ❖ ❖ ❖



APBN



Istana Kantor Pemerintahan Perumahan Pendidikan dan Kesehatan



APBN & KPBU



❖ Perumahan ❖ PKM, Fasilitas Masyarakat dan Aset Lingkungan



INFRASTRUKTUR Antara lain:



❖ ❖ ❖ ❖



APBN



Jalan Tol Jalan Non Tol Simpul Konektivitas Infrastruktur Pendukung



❖ Energi/Kelistrikan ❖ Telekomunikasi



KPBU/BUMN /Swasta



PERTAHANAN DAN KEAMANAN Antara lain:



APBN



❖ Lahan ❖ Sarpras Hankam (TNI, Polri, BIN) ❖ Penyajian KIPP Tahap 1A dan 1B



9



PERKUATAN INTEGRASI SISTEM ANTAR SISTEM PUSAT (KRISNA - SAKTI) Hal-hal baru dikembangkan di TA 2023*: 1. Interkoneksi dan pengembangan fitur di KRISNA & SAKTI untuk menjamin aliran data 2. K/L melakukan satu kali input (saling mengupdate saat dilakukan perubahan) 3. Fitur approval Bersama (Bappenas & Kemenkeu) di RKA K/L



SISTEM PUSAT – DAERAH (KRISNA - SIPD) MoU Integrasi dan Sinergi dalam Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah*: • Koordinasi tata kelola data, manajeman data dan integrasi layanan perencanaan dan penganggaran melalui integrasi aplikasi KRISNA dan SIPD



PERKUATAN SISTEM KOORDINASI DAERAH • Interkoneksi dan pengembangan fitur Pengusulan forum Rakortek, Gubernur, dan musrenbangnas • Penguatan fitur-fitur DAK untuk penugasan prioritas



*) berdasarkan draft terakhir MoU yang dalam proses finalisasi



10



PENUTUP ●



Ketersediaan anggaran TA 2023 diperkirakan semakin terbatas



●



Penyusunan Pagu Indikatif Belanja K/L Tahun 2023 diharapkan fokus dan lebih selektif: ○



Mengutamakan proyek yang siap eksekusi, konkrit dan dapat mendorong pertumbuhan



○



Memperhatikan urgensi/prioritas, efektifitas dan efisiensi



○



Mengutamakan penuntasan Prioritas di tahun 2024 dan beberapa direktif Presiden (a.l Percepatan Pembangunan Papua & Papua Barat, Pembangunan IKN, Percepatan penanganan Stunting, Penyelesaian Infrastruktur, dll)



●



Memastikan ketepatan perencanaan dan kesiapan proyek



●



Pemanfaatan dan penguatan integrasi sumber pendanaan Belanja Non K/L (a.l DAK, Subsidi, BUMN/Swasta) untuk mendukung pencapaian target PN/MP 11



TERIMA KASIH