Peranan Birokrat [PDF]

Citation preview

1. Apa peranan birokrat dalam pembuatan keputusan Peranan birokrat dalam pembuatan keputusan yaitu : birokrat adalah anggota dari suatu birokrasi yang menjalankan tugas-tugas administrasi dari sebuah organisasi yang seringkali merupakan cerminan atas kebijakan organisasinya dalam bentuk ukuran besar maupun ukuran kecil. Peranan birokrat dalam pembuatan atau pengambilan keputusan yaitu dimana para birokrat telah diperintahkan. Didalam negara - negara yang berkembang semuanya telah di atur dan memberikan suatu prioritas kegiatan atau penyelenggaraan untuk pembangunan nasional, hal ini adalah proses pembuatan suatu keputusan yang sangat aktual dengan yang formal. Jadi, pada kenyataannya birokrat memang merupakan bagian dari para pembuat keputusan yang tentu saja berperan penting.



2. Mengapa dalam ilmu administrasi diperlukan adanya etika administrasi, sebutkan dan jelaskan dengan contoh berdasarkan pendapat para ahli Karena etika administrasi adalah aturan atau standar pengelolaan, arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen; aturan atau standar pengelolaan yang merupakan arahan moral bagi administrator dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Aturan atau standar dalam etika administrasi tersebut terkait dengan kepegawaian, perbekalan, keuangan, ketatausahaan, dan hubungan masyarakat. Etika dalam administrasi adalah bagaimana membuat keterkaitan keduanya. Bagaimana gagasan administrasi seperti efisiensi, ketertiban, kemanfaatan, produktifitas dapat menjawab etika dalam prakteknya. Serta bagaimana gagasan dasar etika dapat mewujudkan yang baik dan menghindari hal yang buruk itu dapat menjelaskan hakekat administrasi. Diperlukan etika dalam administrasi karena ini akan memberikan contoh yang baik, sebab setiap orang sebenarnya memiliki kesadaran masing-masing namun tidak pernah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah secara ekstrem dapat dibagi dalam dua kutub, jelaskan bagaimana perbedaan 2 kutub tersebut! Hubungan Pusat-Daerah dapat diartikan sebagai hubungan kekuasaan pemerintah pusat dan daerah sebagai konsekuensi dianutnya asas desentralisasi dalam pemerintahan negara. Dengan adanya kekuasaan yang terdesentralisasi, diharapkan semua stakeholder yang terlibat dapat bersinergi dan mendapatkan hak dan kewajiban sebagaimana seharusnya. Secara umum hubungan antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai berikut: 



Pemerintah Pusat yang mengatur hubungan antara Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam peraturan perundangan yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Namun dalam pengaturan hubungan tersebut haruslah memperhatikan aspirasi daerah sehingga tercipta sinerji antara kepentingan pusat dan daerah.







Tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah adalah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat karena



dampak akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara. 



Peran pusat dalam kerangka otonomi daerah akan banyak bersifat menentukan kebijakan makro, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, kontrol dan pemberdayaan sehingga daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal. Sedangkan peran daerah akan lebih banyak bersifat pelaksanaan otonomi tersebut. Dalam melaksanakan otonominya, daerah berwenang membuat kebijakan daerah. Kebijakan yang diambil daerah adalah dalam batas-batas otonomi yang diserahkan kepadanya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.