17 0 254 KB
PERLAWANAN TERHADAP PAJAK Oleh :
Johny Koynja, SH.,MH Ph.D Candidate, Utrecht University Faculty of Law, Economics and Governance Institute of Constitutional and Administrative Law E-mail : [email protected] Mobile: (+62) 81 907 558 735
PERLAWANAN TERHDP PAJAK : 1. PERLAWANAN PASSIF. 2. PERLAWANAN AKTIF
PERLAWANAN PASSIF : TERDIRI DARI HAMBATANHAMBATAN YANG MEMPERSUKAR PEMUNGUTAN PAJAK DAN ERAT HUBUNGANNYA DENGAN STRUKTUR EKONOMI SUATU NEGARA, PERKEMBANGAN INTELEKTUAL DAN MORAL PENDUDUK SERTA CARA PEMUNGUTAN PAJAK ITU SENDIRI
PENDAPATAN YANG SUDAH BERINTEGRASI DALAM SUATU SISTEM EKONOMIS YANG BERSIFAT INDUSTRIAL KURANG TEPAT PADA NEGARA AGRARIS KARENA
DALAM PRAKTEK SULIT DIADAKAN PERKIRAAN PENDAPATAN SECARA TELITI DIMANA PARA PETANI KEBANYAKAN TIDAK MEMPUNYAI
PERLAWANAN AKTIF :
MELIPUTI SEMUA USAHA DAN PERBUATAN YANG SECARA LANGSUNG DITUJUKAN KEPADA FISKUS DAN BERTUJUAN UTK MENGHINDARI PAJAK
PERLAWANAN AKTIF DIBEDAKAN DLM 3 CARA : 1. PENGHINDARAN DIRI DARI PAJAK: DILAKUKAN DENGAN TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN YANG MEMBERIKAN ALASAN UNTUK DIKENAKAN PAJAK, DENGAN MENIADAKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN HAL-HAL YANG DAPAT DIKENAKAN PAJAK SECARA LEGAL.
PENGHINDARAN DIRI DARI PAJAK SECARA LEGAL DAPAT DILAKUKAN DENGAN : 1) PENGHINDARAN MATERIAL : YAITU MENGHINDARKAN DIRI DARI PENGGUNAAN BARANG ATAU JASA KENA PAJAK. MIS: TIDAK MEMAKAI BARANGBARANG IMPORT YG TERKENA BEA MASUK / PPN.
2) PENGHINDARAN LOKAL : YAITU DENGAN BERPINDAH PADA TEMPAT YANG TIDAK MENGENAKAN PAJAK. 3) PENGHINDARAN DIRI SECARA YURIDIS : YAITU MENGGUNAKAN KEKOSONGAN / KETIDAKJELASAN UNDANGUNDANG DENGAN RUMUSAN YANG SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA TIDAK KENA PAJAK.
2. MENGELAKKAN /
MENYELUNDUPKAN PAJAK :
BERUPA MELEPASKAN DIRI ATAU MENGURANGI DASAR PENGENAAN PAJAK YANG MERUPAKAN PELANGGARAN TERHDP UNDANGUNDANG. DISINI ADA BENTUK SIMULASI DIMANA KEADAAN YG SEBENARNYA DISEMBUNYIKAN. MIS : MEMBUAT PEMBUKUAN GANDA
3. MELALAIKAN PAJAK : YAITU MENOLAK MEMBAYAR PAJAK YANG TELAH DITETAPKAN DAN MENOLAK MEMENUHI FORMALITASFORMALITAS YANG
SARANA ADMINISTRAS I PERPAJAKAN
1. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP): SUATU SARANA ADMINISTRASI PERPAJAKAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI TANDA PENGENAL DIRI ATAU IDENTITAS WAJIB PAJAK.
BERFUNGSI MENJAGA KETERTIBAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK / DALAM PENGAWASAN
SEMUA WAJIP PAJAK BERDASARKAN SELF ASSESSMENT SYSTEM WAJIB MENDAFTARKAN DIRI PADA KANTOR DIRJEN PAJAK YANG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN WAJIB PAJAK UNTUK MENDAPATKAN NPWP. . .
BAGI YANG TIDAK MENDAFTARKAN DIRI, BERDASARKAN DATA YANG DIPEROLEH / DIMILIKI DIRJEN PAJAK, ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG TELAH MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH NPWP DITERBITKAN NPWP SECARA JABATAN.
BAGI MEREKA YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MENDAFTARKAN DIRI ATAU MENYALAHGUNAKAN NPWP SEHINGGA MERUGIKAN NEGARA DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 6 TH DAN DENDA PALING TINGGI 4 X JUMLAH PAJAK TERUTANG YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR