Perwujudan Nilai Nilai Pancasila Dalam Bidang Politik: Pengembangan Lembaga Negara [PDF]

Citation preview

PERWUJUDAN NILAI NILAI PANCASILA DALAM BIDANG POLITIK Secara umum, perwujudan nilai-nilai pancasila di bidang politik meliputi beberapa hal seperti lembaga negara, hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia.



1.



Pengembangan lembaga negara



Perwujudan nilai pancasila dalam bidang politik ini disesuaikan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, dalam lingkungan lembaga negara, Indonesia telah mengalami perubahan bentuk lembaga tinggi negara. Sebelum era reformasi, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR adalah lembaga tertinggi negara yang membawahi lembaga tinggi negara seperti DPR, MA, MK, BPK, dan DPA.



Akan tetapi, demi menjunjung tinggi nilai demokrasi sesuai yang tercantum dalam Pancasila, sistem lembaga tinggi negara setelah reformasi berubah. Perubahan tersebut ditandai dengan kedudukan MPR yang menjadi setara dengan lembaga tinggi negara lainnya. Dengan persamaan kedudukan ini, diharapkan semua lembaga tinggi negara bisa saling mengawasi dan mengoreksi. Selain itu, dibentuk bberapa negara baru seperti DPD atau Dewan Perwakilan Daerah untuk badan legislatif dan KY atau Komisi Yudisial yang berfungsi memilih hakim untuk badan yudikatif.



2.



Pengembangan Hak Asasi Manusia sesuai dengan nilai Pancasila



Pada awal pembentukan Negara Republik Indonesia, pasal tentang Hak asasi Manusia telah dimasukkan kedalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28A – J sebagai perwujudan nilai Pancasila dalam kehidupan politik Indonesia. Seiring dengan perkembangan jaman dan banyak nya peristiwa yang dilalui oleh bangsa Indonesia khususnya yang mengenai Hak Asasi Manusia sebelum era reformasi, maka dibuatlah undang-undang baru tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut adalah UU No. 39 tahun 1999 yang disahkan oleh Presiden menjabat, B.J. Habibie. Undang-undang tersebut terdiri dari BAB I – XI dengan total 106 pasal.



Undang-undang tersebut diharapkan telah memenuhi semua kebutuhan hukum tentang semua permasalahan Hak Asasi Manusia yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Hal tersebut juga jelas menjadi perwujudan pancasila dalam bidang politik Indonesia, karena pada dasarnya sistem politik di Indonesia menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia. Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi manusia mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan Hak Asasi Manusia dengan fungsi:



  



Perumusan rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan HAM Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dalam rangka pemajuan, penegakan, pemenuhan, perlindungan dan penghormatan HAM Perumusan rekomendasi kebijakan harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam perspektif HAM



PERWUJUDAN NILAI NILAI PANCASILA DALAM BIDANG HUKUM



Pengembangan bidang hukum di Indonesia diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasar Pncasila. Hukum tersebut bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Perwujudan nilai pancasila dalam bidang politik tidak hanya menyentuh lembaga yang berkaitan dengan pemerintah pusat.



1. Menghindari perilaku yang ingin menang sendiri dan memaksakan pendapat pada orang lain



Musyawarah sendiri lebih dikenal dekat dengan dunia politik dan di zaman sekarang masih diragukan bagaimana minat para pecinta politik sendiri dari bangsa Indonesia. Hal ini dapat dikarenakan politik merupakan hal rumit yang tidak dapat ditangani semudah membalikkan telapak tangan. Setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya, urusan diterima atau ditolak itu merupakan urusan belakangan, asalkan keputusan dari musyawarah dapat mencapai mufakat yang artinya memiliki persetujuan dan nilai yang kuat. Seperti pada Pasal



28 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Dalam pasal yang sama, kontitusi negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk menyebarluaskan dan memperoleh informasi serta berkomunikasi melalui segala jenis saluran yang tersedia.” Maka sebagai warga negara yang memiliki hak, gunakanlah hak yang kita miliki tersebut dengan benar.



PERWUJUDAN NILAI NILAI PANCASILA DALAM BIDANG EKONOMI



Pancasila adalah ideologi bangsa. Tak luput untuk sektor ekonomi. Hal itu tertuang dalam sila kelima, ‘keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia’. Oleh sebab itu, Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) mendorong dan mengajak berbagai lembaga untuk diskusi agar merumuskan hal tersebutWakil Ketua KEIN, Arif Budiamanta mengatakan dalam diskusi tersebut diharapkan membuat sebuah white paper yaitu sistem ekonomi berdasar Pancasila dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.



“Diskusi ini baru kick off, bukan menjadi pertemuan pertama dan terakhir. Nantinya dengan mengandeng berbagai lembaga dan penggagas akan mewujudkan sistem ekonomi dengan tujuan agar kedaulatan ekonomi bagi rakyat Indonesia,” imbuh Arif Budiamanta saat ditemui Liputan6.com, Jakarta, Selasa (13/2/2018). Selain itu, ia melanjutkan cita-cita keadilan dan kemakmuran sebagai perwujudan dari kebijakan ekonomi berbabasi pancasila tercermin juga dalam UUD 45. Konstitusi telah mengamatkan target pembangunan yang nantinya diwujudkan melalui kebijakankebijakan di bidang ekonomi. “Dalam mewujudkan white paper ini tentu saja kami tidak bekerja sendiri. KEIN akan melibatkan banyak pemikir dan penggagas yang fokus untuk perkembangan sistem perekonomian Indonesia,” tutur Arif Budiamanta. Dalam mewujudkannya, lanjut Arif, kehadiran negara untuk mewujudkan cita-cita ekonomi berdasar Pancasila merupakan suatu keharusan. Dengan demikian, upaya ‘membumikan’ prinsip ekonomi Pancasila dalam berbagai kebijakan ekonomi mempakan langkahlangkah yang harus ditempuh untuk dapat menjiwai ideologi Pancasila tersebut. Sementara itu, pada kesempatan yang sama Ketua KEIN, Soetrisno Bachir mengungkapkan bahwa kebijakan pembangunan yang mengacu Pancasila, terutama dioperasionalkan dalam kebijakan ekonomi.



“Maka dari itu, prinsip kebijakan ekonomi berdasarkan Pancasila harus dirumuskan,” tutur Soetrisno Bachir. Dalam diskusi tersebut hadir berbagai lembaga. Mulai dari Dewan pengarah Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).



PERWUJUDAN NILAI NILAI PANCASILA DALAM BIDANG SOSIAL BUDAYA 1. Pertukaran Pelajar Program yang telah dilaksanakan sejak tahun 2003 ini telah mempertemukan pemudapemudi dari beragam budaya, masyarakat dan agama untuk melawan stereotip buruk. Negara-negara yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Inggris, Amerika, Indonesia, Palestina, dan Israel.



Di dalam program ini, setiap tahunnya, selama 10 hari, para peserta terlibat akan mengadakan acara- acara penting seperti diskusi, presentasi budaya, kegiatan outbound di alam terbuka, dan lain-lain. Acara di adakan di London dan Wales/Skotlandia. Untuk informasi lebih lanjut tentang program ini, silahkan lihat situs resmi acaranya



2. Pameran Budaya Indonesia di Luar Negeri Budaya Indonesia akan menjadi tema utama dalam pameran seni dan budaya di Eropa, Europalia, pada tahun 2017. Presiden Joko Widodo dan Putri Astrid Josephine dari Belgia secara khusus membahas hal ini dalam pertemuan yang digelar pagi tadi di Istana Merdeka. "Yang dibahas adalah Indonesia akan menjadi negara tema atau negara yang menjadi tema dari pameran seni dan budaya yang dinamakan Europalia pada 2017," kata Menteri Luar Negeri Retno seusai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan Putri Belgia di Istana Merdeka, Selasa, 15 Maret 2016. Retno mengatakan pameran ini tidak hanya akan digelar di Belgia, tapi juga beberapa negara lain di Eropa. Menurut dia, Europalia merupakan pameran yang dilangsungkan tiap dua tahun sekali. Pada 2015, Turki yang terpilih menjadi negara tema dalam pameran itu.



Retno mengatakan panitia yang memilih Indonesia sebagai negara tema. Menurut dia, alasan pemilihan Indonesia karena Indonesia dinilai sebagai negara besar dan memiliki pengaruh penting dengan ragam budaya yang sangat banyak. "Tahun 2015 itu Turki, 2013 itu Cina, lalu di Indonesia. Bisa ditarik benang merah Indonesia dipotret sebagai negara besar yang punya pengaruh penting," katanya.



PERWUJUDAN NILAI NILAI PANCASILA DALAM BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN Dalam pasal 27 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Demikian juga pasal 30 Ayat (1) yang menyatakan, “Tiap tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. -



Kegiatan ronda malam



Ronda malam adalah berjalan berkeliling (patroli) saat malam hari, untuk menjaga keamanan di kampung / desa setempat baik dengan jalan kaki ataupun menggunakan kendaraan bermotor



- TNI Tentara Nasional Indonesia (disingkat TNI) adalah nama sebuah angkatan perang dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan kemudian diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini. Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.