Politik Pengendalian Birokrasi [PDF]

Citation preview

TUGAS KELOMPOK PRINSIP ADMINISTRASI PUBLIK



TEORI PENGENDALIAN POLITIK BIROKRASI



DAFTAR ISI DAFTAR ISI...................................................................................................................... iii PENDAHULUAN .............................................................................................................. 1 1.



Makna politik pengendalian birokrasi..................................................................... 1



2.



Lingkup hubungan politik dan administrasi ............................................................ 2



PEMBAHASAN ................................................................................................................. 4 1.



Menguraikan Dikotomi Dimensi Pemerintahan...................................................... 4



2.



Lingkup Manajer ................................................................................................. 5



3.



Teori Pengendalian Birokrasi.................................................................................. 7



4.



a.



Theories of bureaucratic capture/teori penangkapan birokrasi .......................... 7



b.



Theories of client responsiveness / Teori responsif klien ................................... 9 Teori Agensi.......................................................................................................... 13



PENUTUP ........................................................................................................................ 15 Kesimpulan ................................................................................................................... 15 DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................................... 16



iii



PENDAHULUAN



1.



Makna politik pengendalian birokrasi Politik Pengendalian Birokrasi adalah pendekatan teori administrasi publik yang



terutama terkait dengan kepatuhan dan responsif, dapat juga berarti bagian dari administrasi publik yang mengutamakan kesesuaian birokrasi dengan aturan yang berlaku serta tanggap dengan apa yang diinginkan oleh publik. Birokrasi yang sesuai dengan kaidah hukum dan keinginan ideal pembuat peraturan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemisahan antara politik dan administrasi merupakan cikal bakal dari demokrasi modern, berawal dari kehidupan demokrasi di Amerika Serikat. Presiden Thomas Jefferson adalah pencetus Desentralisasi di Amerika Serikat yang memisahkan struktur kekuasaan di lima puluh Negara federal/ bagian. Pada semua Negara bagian di Amerika Serikat, pemisahan kekuasaan telah berubah seiring dengan munculnya layanan sipil yang kaku dan profesional. Adapun pertentangan dikotomi politik administrasi pada tahun 1970-an yang dicetuskan oleh pakar politik Amerika Serikat (Waldo 1946: Simon 1947) dimana mereka tidak setuju dengan pemisahan tersebut tetapi pada tahun 1980-an sampai dengan sekarang prinsip pemisahan itu hidup dan berkembang sampai sekarang. Pentingnya pengendalian birokrasi adalah bahwa ia menyediakan analisis administrasi publik dengan membuat perbedaan antara politik kekuasaan dengan pelaksanaan



administrasinya,



apakah



ada



intervensi



ataukah



alami



dalam



pelayanannya. Pengendalian birokrasi pada pemerintahan yang demokratis, pejabat eksekutif dan legislatif harus mengendalikan keputusan dan tindakannya dalam penerapan kebijakan publiknya. Dalam ilmu politik Amerika di era sekarang, perdebatan dikotomi politik dan administrasi ini paling pas dicirikan di satu sisi bahwa kita memerlukan demokrasi yuridis di mana undang-undang dan peraturan yang tepat dan sangat membatasi bahwa mereka menyangkal kebebasan birokrasi dalam melaksanakan hukum, dan, di sisi lain 1



pendapat bahwa kebijaksanaan birokrasi yang luas adalah penting untuk mencapai pemenuhan efektif dan manusiawi dari hukum (Lowi 1979; Goodsell 1983). Dapat disimpulkan bahwa disisi lain masyarakat juga harus patuh hukum tetapi juga dilindungi oleh hukum. Banyaknya teori-teori yang membahas politik, birokrasi dan ini diikuti dengan upaya untuk menjawab pertanyaan teoritis dan empiris apakah birokrasi dan birokrat responsif terhadap kepemimpinan, ataukah mereka lepas kendali.



2.



Lingkup hubungan politik dan administrasi



a.



Teori Politik dan Administrasi Tradisional Menjelaskan secara gamblang pemisahan politik dan adminsitrasi / dikotomi (J.Q Wilson dan F. Goodnow)



b.



Teori Keterlibatan Politik dan administrasi - Menggambarkan adanya keterlibatan politik dalam menentukan kebijakan administrasi, adanya saling terlibat dalam penentuan kebijakan publik - Secara empiris, model ini lebih akurat, bukti bahwa para birokrat sering terlibat dalam penetapan agenda kebijakan dan pembuatan kebijakan (Kingdon; Bardach) dan pejabat terpilih sering terlibat dalam apa yang biasanya digambarkan sebagai manajemen atau administrasi (Gilmour dan Halley). - Model ini memang menunjukkan dengan jelas bahwa ada pengertian umum kontrol politik terhadap birokrasi begitu sebaliknya.



James H. Svara (1994) kemudian menetapkan 4 (empat) yang menguraikan tentang dikotomi politik dan administrasi yaitu : a.



Model “dikotomisasi” kebijakan-administrasi, adanya perbedaan antara fakta (administrasi) dan nilai (kebijakan) serta pemisahan yang jelas dalam pemerintahan.



2



b.



Model "campuran dalam kebijakan" ialah gabungan politik dan administrasi sebagai distribusi niali dan budaya. Politisi dan birokrat ikut serta dalam proses distribusi ini, dan di dalamnya para administrator memiliki banyak kesempatan untuk menetapkan usulan, menerapkan kebijaksanaan, menulis anggaran, dan menentukan penyampaian layanan dan melalui implementasi mereka membentuk formulasi kebijakan pemerintahan yang terpilih, prakteknya pada pemerintahan desentralisasi.



c.



Model "campuran dalam Administrasi" menggambarkan kebalikan dari campuran dalam model kebijakan campuran kebijakan. Hubungan yang ditunjukkan di sini menunjukkan kontrol kuat oleh legislatif terpilihih ke dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari.



d.



Model "terpilih sebagai administrator" menggambarkan yang terpilih adalah agen bagi masyarakat dalam pencapaian kesejahteraan, secara akurat menetapkan kebijakan dan menyetujui anggaran tahunan dan membentuk eksekutif yang kuat namun adil serta bebas untuk melaksanakan kebijakan dan memberikan layanan sesuai dengan standar efisiensi dan keadilan tanpa melibatkan legislatif. Kontrol politik dilaksanaan pada saat pembuatan undang-undang, penetapan standar, dan penyampaian anggaran oleh eksekutif.



3



PEMBAHASAN



1.



Menguraikan Dikotomi Dimensi Pemerintahan Pihak-pihak yang berperan dalam kebijakan publik saling berkaitan dalam proses



pemerintahan dalam suatu Negara, disini akan diurai seberapa tugas legislatif dan eksekutif dalam peran politik dan administrasi. No



Dimensi



Peran dan Tugas



Peran dan Tugas



Legislatif / Dewan



Eksekutif/



Keterangan



Administrator 1



Misi Negara



Menentukan



arah Memberi



konstitusi



bernegara kepada



serta



keputusan mengenai



perundang-undangan.



masukan



Peran



legislatif



Legislatif



kondisi



sosial dan politik



lebih dominan



dalam masyarakat 2



Kebijakan/



Mengesahkan usulan Membuat



Policy



kebijakan pemerintah perihal



usulan Peran eksekutif pelaksanaan dan legislative



perihal anggaran dan pemerintah aturan yang mengatur periode lembaga eksekutif



pada cenderung sama tertentu



mengenai



anggaran



dan



program



pemerintah



kepada



legislatif 3



Administrasi



Fungsi



pengawasan Menetapkan praktik



administrasi keluhan



serta dan prosedur dan



masyarakat membuat keputusan



terhadap kebijakan tetapkan



birokrasi untuk yang



menerapkan



di kebijakan oleh pemerintah



pemerintah



4



Peran eksekutif lebih dominan



4



Manajemen



Memberi terhadap



masukan Mengendalikan pemerintah sumber daya manusia,



tentang pimpinan



Peran eksekutif



penilaian material,



lebih dominan.



dan



organisasi informasi organisasi



atau pemerintahan



lembaga untuk



mendukung



dan fungsi kebijakan dan



adanya fit and proper administrasi. test



2.



Lingkup Manajer Dengan menggunakan model empat bagian, James H. Svara kemudian



mengumpulkan temuan penelitian lapangannya di empat representasi terpisah dari model empat bagian, yang ditunjukkan di sini sebagai Gambar 2.1. Gambar 2.1 Derivasi dari divisi tipikal 1a Strong Manager Council’s Sphere



1b Council Dominant Council’s Sphere



1d Council – manager Standoff Council’s Sphere



1c Council Incursion Council’s Sphere



5



Penjelasan dari gambar diatas antara lain : a.



Ruang tindakan manajer lebih besar di keempat fungsi pemerintahan. Hal ini dapat digambarkan sebagai model perusahaan, atau dewan direksi, di mana kebijakan didefinisikan secara ketat oleh manajer dan dewan hanya menyetujui atau membuat kebijakan tersebut sah. Dewan tersebut memberikan wewenang kepada manajer dan birokrasi secara luas dan sepenuhnya lengkap dalam urusan seharihari pemerintah kota.



b.



Ruang keterlibatan dewan yang luas di keempat tingkat tersebut. Ini juga bisa disebut model kontrol dewan birokrasi. Poin penting dalam model kuat-manajer dan dewan-dominan adalah karakter kekuatan dan pengaruh lintas dewan.



c.



Menggambarkan sebuah dewan yang menyelidiki lebih dalam di semua area daripada di model biasa, namun tidak konsisten asertif dalam semua hal.



d.



Menggambarkan kebuntuan antara manajer yang tegas dan dewan yang sama asertifnya. Masing-masing cek dan berisi yang lain tanpa dewan mengambil kendali penuh atau manajer mendapatkan apa yang diyakini layak mendapat keputusan administratif. Penelitian lain menunjukkan bahwa struktur kota dewan-pengelola berubah.



Pada suatu waktu, sebagian besar anggota dewan di kota dewan-dewan dipilih secara besar-besaran; sekarang mereka dipilih oleh kabupaten. Dulu juga, dewan tersebut benar-benar paruh waktu dan terdiri dari pemimpin bisnis pria kulit putih yang biasanya; Sekarang anggota dewan semakin penuh waktu, semakin dibayar, lebih sering menjadi laki-laki, lebih sering menjadi orang yang memiliki warna, memiliki



6



staf yang ditugaskan untuk mereka, memiliki ruang kerja di balai kota, dan memiliki akses ke kendaraan kota dan simbol modern dari Kekuatan sesungguhnya: ponsel (Renner dan DeSantis; Bledsoe). Walikota di kota dewan-pengelola-bentuk kota dulu terutama seremonial, hanya anggota dewan senior. Sekarang mereka semakin langsung terpilih sebagai walikota, dibayar, bekerja penuh waktu, punya staf, dan sebagainya. Kota dewan pengelola yang telah membuat perubahan struktural ini disebut "kota yang disesuaikan" dan jelas telah beralih ke kontrol politik birokrasi kota yang lebih besar (Frederickson, John-son, dan Wood,). Deskripsi fungsional empat bagian Svara mengenai aktivitas pemerintahan kota, menunjukkan fungsi yang eksklusif bagi dewan atau manajer, fungsi yang dibagi, dan kesenjangan dalam kepemimpinan. Penggunaan kebijakan dan administrasi sebagai unit analisis memang menerangi teori administrasi publik. Selanjutnya, teori yang membahas kontrol politik birokrasi dapat dengan mudah diuji dengan menggunakan variabel politik dan administratif. Ini menunjukkan bahwa, walaupun dikotomi kebijakan administrasi sederhana tanpa dukungan empiris, konsepsi kebijakan dan politik yang bernuansa, di satu sisi, dan administrasi, di sisi lain, menjelaskan atau menjelaskan variasi di antara organisasi atau kota mengenai tingkat kontrol politik birokrasi, serta beberapa karakter atau kualitas kendali atau ketidakhadirannya.



3.



Teori Pengendalian Birokrasi Bentuk pemerintahan demokratis yang lebih kompleks dan teori-teori yang



bermaksud menjelaskan atau menjelaskan peran dan perilaku birokrasi, terutama karena peran dan perilaku tersebut atau tidak dikendalikan oleh pejabat terpilih.Terdapat beberapa teori mengenai pengendalian birokrasi, antara lain : a. Theories of bureaucratic capture/teori penangkapan birokrasi Teori ini terutama menelusuri studi tentang pemerintah federal, terutama untuk mempelajari proses peraturan dan komisi pengatur independen. Dalam satu bentuk teori ini, industri yang diatur atau dilisensikan (perusahaan penerbangan, kereta api, telepon, dan lain-lain, di tingkat nasional; peralatan electric, gas, dan utilitas lainnya di 7



tingkat negara bagian, dan bisnis ritel umum di tingkat lokal). Versi lain dari teori penangkapan adalah bahwa proses birokrasi didominasi oleh tiga serangkai aktor kebijakan: kelompok kepentingan, komite kongres yang bertugas dalam pengawasan badan tertentu, dan instansi pemerintah (Wood and Waterman). Awalnya, ini adalah varian dari teori pluralisme, yang umumnya dikenal sebagai "segitiga besi" dan kemudian sebagai "jaringan isu" (Heclo). Versi ketiga dari teori penangkapan menunjukkan bahwa elit kebijakan mengendalikan birokrasi (Selznick). Diasumsikan, dengan benar, bahwa badan legislatif telah mengizinkan undang-undang yang menciptakan peraturan perundang-undangan dan melalui pendelegasian pembuatan peraturan, dan bahkan kewenangan pengadministrasian, telah memberikan kebijakan birokrasi yang luas dalam mengatur seluruh bidang bisnis, seperti transportasi atau pasar saham. Pakar tangkap berpendapat bahwa fungsi ac-tual dari agensi ini berada di luar kendali presiden (gubernur, walikota), dan kongres (badan legislatif negara bagian, dewan kota). Oleh karena itu, para ahli teori menangkap terkadang mengacu pada hubungan antara industri yang diatur, badan pengawas, dan komite legislatif yang relevan sebagai "subsistem kebijakan" di luar kendali presiden dan kongres. Hal yang menarik tentang teori penangkapan adalah bahwa mereka berpendapat bahwa terlalu banyak kontrol politik birokrasi daripada tidak cukup. Seperti yang akan kita lihat, ini adalah argumen yang hampir berlawanan dengan teori kontemplatif yang lebih umum bahwa kontrol politik birokrasi agak terbatas. Bagaimana teori penangkapan birokrasi bertahan secara empiris? Tidak terlalu baik. Seperti yang dikatakan Kayu dan Waterman: Pergerakan deregulasi yang menantang salah satu prinsip dasar teori, yaitu bahwa badan pengawas melayani kepentingan clien-tele yang diatur, bukan kepentingan publik. Teorinya tidak tahan terhadap uji empiris. . . . Dalam satu industri demi satu, badan pengatur secara agresif mempromosikan deregulasi. Seandainya gerakan deregulasi terbatas pada satu atau dua agen, mungkin dengan mudah dipecat sebagai pengecualian hanya pada peraturan yang lebih besar. Namun gerakan deregulasi berbasis luas, melibatkan banyak agensi dan industri yang diatur (1994,19-20) 8



b.



Theories of client responsiveness / Teori responsif klien Dalam teori ini, diasumsikan bahwa yurisdiksi membentuk institusi seperti



departemen kepolisian, badan kesejahteraan, dan sekolah. Pemimpin politik yang terpilih menetapkan kebijakan dan menetapkan anggaran dan menggunakan beberapa bentuk sistem layanan peradilan berbasis merit untuk mempekerjakan kelompok besar birokrat yang harus menjalankan pekerjaan tersebut - biasanya melayani langsung klien seperti anak sekolah, orang miskin, korban kejahatan, atau mereka yang dicurigai melanggar hukum. Biasanya, mereka yang secara langsung melayani klien adalah profesional atau semiprofesional, seperti guru sekolah, pekerja sosial, atau polisi semuanya memiliki orientasi melayani klien yang berbeda. birokrat menganggap diri mereka sebagai pro-fessionals yang memberikan layanan langsung dan biasanya tidak melihat diri mereka sendiri, paling tidak terutama, sebagai pejabat publik atau pegawai negeri (Gruber). Birokrat ini sangat menghargai otonomi dan jangkauan kebijaksanaan seluas mungkin dalam menanggapi kebutuhan klien (Lipsky; Gruber). Teori responsif klien pada dasarnya adalah teori administrasi publik tradisional yang menekankan keefektifan lembaga dan nilai instrumental efisiensi, ekonomi, dan keadilan (Frederickson b). Sampai sejauh mana teori ini memiliki surat perintah empiris? Pertama, penelitian seminal tentang teori responsif klien dilakukan oleh Michael Lipsky dalam Birokrasi Street-Level klasiknya: Dilema Individu dalam Pelayanan Publik (1980). Temuannya sekarang menjadi bagian dari perabot intelektual administrasi publik: a.



Sumber daya tidak memadai secara kronis



b.



Permintaan akan layanan cenderung meningkat untuk memenuhi pasokan.



c.



Sasaran harapan untuk lembaga cenderung ambigu, samar, atau bertentangan.



d.



Kinerja yang berorientasi pada pencapaian tujuan cenderung berbeda, jika tidak mustahil untuk diukur



e.



Klien biasanya tidak sukarela; hanya sebagian terlayani, sebagian besar klien tidak mendapat layanan dari kelompok referensi birokrasi utama.



9



f.



Birokrat tingkat jalanan biasanya memiliki setidaknya beberapa lintang atau kebijaksanaan dalam memberikan layanan mereka.



g.



Dalam kondisi sumber daya yang langka dan permintaan yang tinggi, layanan penjatahan birokratik.



h.



Untuk membawa prediktabilitas yang lebih besar ke arus sumber daya, birokrat tingkat jalanan menjadi sumber energi pekerja seperti waktu dan energi.



i.



Mereka mengendalikan klien dengan menjaga jarak, otonomi, keahlian, dan simbol, sehingga mengurangi konsekuensi ketidakpastian.



j.



Birokrat tingkat jalanan sering terasing dari pekerjaan mereka dan menunjukkan bentuk penarikan psikis.



k.



Birokrat tingkat jalanan cenderung kelas menengah dan jatah jasanya berdasarkan nilai kelas menengah seperti pekerjaan, penghematan, dan sejenisnya Lipsky menyarankan bahwa kecuali dan sampai tujuan dibuat lebih jelas dan



ukuran kinerja terkait dengan sasaran yang lebih jelas dan tepat, birokrasi di tingkat jalan akan tetap sama. Temuan Lipsky menunjukkan bahwa kelangkaan sumber daya ditambah dengan tujuan yang samar dan bertentangan akan menghasilkan birokrat yang mengatasi dengan menjalankan beberapa bentuk kontrol atas pekerjaan mereka. Maynard-Moody, Musheno, dan Kelly berpendapat bahwa dengan hibah dari kebijaksanaan yang memadai, birokrasi akan cenderung menuju keadilan sosial. Hal ini seperti yangdikemukakan oleh H. George Frederickson.Dalam prakteknya, kita harus melihat bahwa sebagian besar dalam teori penangkapan, terutama penangkapan birokrasi oleh kelompok kepentingan atau klien, tidak memiliki surat perintah empiris. Sejauh peraturan yang dibuat oleh pemerintah mendukung klien dan kepentingan klien, dan birokrat melaksanakan peraturan tersebut dan melayani mereka, maka teori penangkapan menjadi sangat penting. Sintesis James Q Wilson (1989): a.



Kongres selalu menguasai birokrasi federal, namun bentuk pengelolaan mikro itu telah berubah dari mencari bantuan untuk pendukung politik (masih ada sedikit hal



10



bagus ini) untuk merancang peraturan birokrasi yang lebih terperinci dalam pengawasan ketat, dan menuntut informasi. (242) b. Instansi dengan tugas yang sulit ditentukan dan sulit untuk dievaluasi dan yang tertanam dalam lingkungan politik yang penuh konflik hampir tidak dapat dikendalikan oleh badan legislatif sama sekali, kecuali dengan mengalikan kendala prosedural yang seharusnya diperhatikan oleh lembaga tersebut.(250-251) Berdasarkan pengamatan dan pada studi kasus Robert Gilmour dan Alexis Halley, mereka menyajikan hipotesis sebagai berikut: a. Efek pada kebijakan dan program - Intervensi Kongres telah mendorong atau memaksa perubahan dalam prioritas program, arahan, kecepatan pelaksanaan program, dan visibilitas program mengenai agenda kebijakan eksekutif. - Intervensi Kongres telah memberi dampak yang diinginkan pada hasil kebijakan substantif dan efek lain yang tidak dimaksudkan atau diantisipasi. - Intervensi Kongres telah beroperasi untuk menjaga kedua cabang tetap fokus pada program-program jangka pendek yang didefinisikan secara singkat dan cenderung melanjutkan program yang telah ada sementara menenggelamkan pertanyaan sulit mengenai alternatif atau masalah kebijakan yang besar. b. Efek pada pengawasan kongres - Kongres yang diobservasi dalam sepuluh studi kasus ini bukanlah sebuah pengganggu. Begitu komite, anggota, dan staf tertentu dilibatkan dalam rincian pelaksanaan, mereka cenderung tetap terlibat sampai situasinya berubah atau sampai pengamanan dilakukan untuk memastikan bahwa kemajuan yang diinginkan akan terus berlanjut. - Kongres telah menciptakan jaringan agen, komisi, staf, dan entitas baru untuk melakukan fungsi pengawasan, sehingga melengkapi beberapa komite dan subkomite dalam peran pengawasan mereka. Kongres juga menempatkan ketergantungan besar pada peran investigasi dan pengawasan dari lembaga pendukungnya sendiri. - Pengaruh, keahlian, dan komitmen anggota Kongres dan staf mereka sangat penting untuk mempertahankan keterlibatan kongres secara rinci. c. Efek pada manajemen eksekutif - Inisiatif kongres memperkuat dan membebani tangan administrator agensi, terkadang lebih dari yang lain. Beban itu datang dalam bentuk penambahan beban kerja persyaratan baru dan kemampuan jangka panjang untuk mengelola. Kekuatan itu datang dalam bentuk 'tongkat tambahan' dalam berurusan dengan Pengelolaan dan Anggaran dan komunitas yang diatur dan dengan insentif yang kuat untuk mematuhi mandat undang-undang dan untuk menghindari kecaman publik.



11



-



Inisiatif kongres mengubah struktur kegiatan dan fungsi pemerintahan. Pergeseran ini ditandai dengan penciptaan serangkaian komando, dewan, dan dewan yang ditunjuk khusus di dalam dan di antara kedua cabang tersebut. Gilmour dan Halley (1994) mengamati gaya-gaya pengelolaan bersama kongres. Gaya pemimpin strategis dikaitkan dengan penguatan manajemen departemen dalam arah yang disukai oleh Kongres. Contoh yang mereka pilih adalah Departemen Pertahanan. Hasil dari pengamatan adalah sebagai berikut: a. Kongres dapat mendekati manajemen bersama sebagai mitra konsultasi, dan bantuan luar negeri. b. Kongres dapat mengelola bersama seolah-olah merupakan pengawas dengan mengeluarkan mandat termasuk prosedur manajemen, jadwal, dan rincian lainnya yang biasanya diserahkan kepada administrator publik. c. Kongres mungkin merupakan lawan yang agresif dengan menggunakan semacam logika zero-sum, terutama bila birokrasi membuat kesalahan. d. Akhirnya, Kongres bisa menjadi pengamat pasif Hasil dari penelitian ini, Gilmour dan Halley dapat menyimpulkan bahwa Manajemen bersama kongres telah memperbaiki dan mengaburkan kejelasan akuntabilitas eksekutif terhadap hasil. Peningkatan akuntabilitas didokumentasikan dengan form entitas independen baru untuk memeriksa kinerja eksekutif dan persyaratan pelaporan yang lebih sering atau lebih luas.Garis rumit wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas lebih sering diamati, terutama dalam kebijakan domestik di mana "para-bureaucracy" yang muncul secara signifikan mempengaruhi hubungan antar cabang dan kapasitas eksekutif. Bukti paling jelas tentang bagaimana individu birokrat menanggapi masalah pemerintah dan manajemen bersama ada dalam penelitian Marissa Martino Golden (1992). Dengan menggunakan konsep Albert O. Hirschman (1970) yang telah dimodifikasi, tentang keluar birokrasi (Bureaucratic exit), hak suara (Voice), dan loyalitas (Loyalty), dia mempelajari birokrat di Divisi Hak Sipil Departemen Kehakiman dan Administrasi Keselamatan Transportasi Jalan Nasional (NHTSA) Departemen Transportasi selama pemerintahan presiden partai Republik, Ronald Reagan, dan Kongres partai Demokrat.Asumsi bahwa birokrat bekerja sama atau menolak, menurut Golden, terlalu sederhana.Dia memutuskan bahwa mempromosikan atau menghambat perlawanan birokrasi bergantung pada ideologi “careerist” birokrat, 12



profesi agensi yang dominan (hukum, teknik), semangat agensi, sejarah agensi, dan kepercayaan para “careerist”. Di Divisi Hak Sipil, dia menemukan ideologi lama mendukung hak minoritas rasial dan wanita, profesi dominan (hukum), dan komitmen birokrasi yang mendalam untuk menerapkan undang-undang hak wargasipil.Di NHTSA, isu permasalahannya adalah kantung udara. Kongres dan NHTSA menginginkan kantung udara, tapi industri otomotif dan pemerintahan Reagan tidak menginginkannya.Sebuah peraturan yang meminta kantung udara ada pada awal pemerintahan Reagan. Aturan tersebut pertama kali dibatalkan, kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung, dan kemudian "dinaikkan" ke tingkat Sekretaris Transportasi Elizabeth Dole dan keluar dari tangan NHTSA. Golden menemukan beberapa penggunaan suara dalam usaha untuk mempengaruhi kebijakan, namun jauh lebih sedikit daripada di Divisi Hak Sipil.Secara keseluruhan, birokrat di Divisi Hak Sipil, jika dibandingkan dengan orang-orang di NHTSA, lebih bersifat ideologis, memiliki semangat bersama yang sama, cenderung memiliki profesi yang sama, dan memiliki sejarah sukses pengadilan yang panjang. Dan, juga, mereka memiliki alternatif karir yang bagus. Singkatnya, respons birokratis terhadap kontrol politik dalam kondisi pemerintahan yang terpecah bergantung pada setidaknya faktor-faktor ini.



4.



Teori Agensi Premis awal dalam teori ini adalah bahwa birokrasi berada di luar kendali atau



setidaknya sangat sulit dikendalikan. Dan Wood dan Richard Watermanmenyatakan bahwa teori agensi eksplisit dalam anggapan logika dikotomi administrasi politik. Asumsinya, adalah bahwa hubungan antara pemimpin terpilih (Pemimpin Utama) dan pegawai negeri atau birokrat (agen) bersifat hierarkis dan dapat dipahami sebagai rangkaian kontrak antara pembeli layanan dan penyedia layanan.Salah satu mekanisme untuk mengendalikan birokrasi, dalam bentuk akuntabilitas modern, adalah penggunaan pelaporan kinerja mereka. Hal ini menciptakan "peran bawahan dan responsor yang jelas" untuk agen (Dubnick 2005,386). Dengan demikian, kinerja dan akuntabilitas terhadap prinsip-prinsip politik saling terkait erat, dan pelaporan 13



demikian meningkatkan kekuatan Pemimpin Utamadari agen.Seiring pelaporan dan evaluasi program meningkat dalam kecanggihan, ketegangan muncul antara pelaku dan agen. William Gormley dan Steven Balla (2008) menunjukkan bahwa karena evaluasi kinerja terkait erat dengan akuntabilitas, agen yang tunduk pada ekspektasi pelaporan yang ketat dapat kehilangan kebebasan untuk menggunakan keahlian mereka untuk menjadi inovatif dalam menangani masalah yang menjadi tanggung jawab mereka. Meskipun pelaporan merupakan metode penting untuk mengendalikan birokrasi, pengamatan oleh Wood and Waterman (1994) bahwa agensi masih memegang keunggulan dalam bidang informasi dan keahlian yang masih berlaku.Lebih jauh lagi, Maynard-Moody dan Musheno (2009) mengungkapkan bahwa serangkaian hubungan antara warga negara, agen, dan negara lebih kompleks daripada yang diperkirakan sebelumnya, yang membuat pengendalian birokrasi lebih sulit.Namun demikian, hasil penelitian Wood dan Waterman (1994) menunjukkan hal sebagai berikut: a. b.



Respons birokratis terhadap kontrol politik adalah norma dan bukan pengecualian. Mekanisme kontrol politik penting, terutama pemilihan presiden, kekuasaan alokasi kongres, dengar pendapat, dan efektivitas staf kongres. c. Organisasi penting. Instansi di departemen eksekutif atau kabinet lebih responsif, sedangkan lembaga independen kurang begitu. d. Pernyataan presiden berpengaruh, demikian juga pernyataan pemimpin senior kongres. Bagaimana birokrasi menanggapi kontrol politik? Dalam tinjauan terhadap penelitian teori agensi dari badan-badan federal, Wood and Waterman menyimpulkan bahwa ada hubungan dua arah yang dinamis di mana para legislator memberi sinyal preferensi kepada para birokrat dan birokrat memberi sinyal preferensi kepada legislator.Dalam menjalankan kebijakan, birokrasi terjebak antara koalisi politik terakhir dan undang-undang dan kebijakan mereka dan koalisi politik mayoritas saat ini dan preferensi mereka.Meskipun ada anggapan negatif di beberapa teori agensi, ungkapan seperti "penipuan agensi," "melecehkan birokrasi," dan "penimbunan informasi agensi", temuan dari penelitian ini memberikan kontribusi yang berguna untuk teori administrasi publik.



14



PENUTUP



Kesimpulan Teori kontrol politik birokrasi sangat penting bagi administrasi publik. Perkembangan teori ini dapat menyimpulkan bahwa tidak ada dikotomi administrasi politik. Karena teori kontrol politik terhadap birokrasi menunjukkan, mengungkap politik dan administrasi merupakan kunci untuk memahami bagaimana politik mengendalikan birokrasi dan bagaimana birokrasi mempengaruhi politik dan kebijakan.Oleh karena itu, diputuskan untuk mendekati subjek administrasi publik dengan asumsi bahwa politik dan administrasi kurang lebih sama.Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa banyak dan beragamnya bentuk politik dan kebijakan dan bentuk administrasi publik yang sama bervariasinya, jika dimasukkan ke dalam persamaan yang sama, maka dapat mengembangkan teori yang dapat diverifikasi. Pandangan Waldo tentang pemisahan kekuasaan dan dikotomi politik adalah sebagai berikut: a. Pemisahan kekuasaan ada-yang menonjol dan, untuk tujuan kita, secara permanen. Skema pemisahan dan pembagian kekuatan dan fungsi yang rumit dibangun di dalam Konstitusi, dan dalam lebih dari dua abad konstitusi telah dibangun dalam kehidupan nasional kita. b. Rumus administrasi politik, perspektif, pendekatan, dikotomi, merupakan usaha administrasi admin untuk bekerja dengan dan / atau seputar pemisahan kekuasaan. Teori kontrol politik birokrasi, secara ringkas, paling kuat secara teoritis dan elegan dalam administrasi publik.



15



DAFTAR PUSTAKA



Frederickson, H. George, Kevin B. Smith, Christopher W. Larimer, dan Michael J. Licari. 2012. The Public Administration Theory Primer Second Edition. Colorado: Westview Press.



16