Rani Nuraziz 030144474 T2 ISIP4212 [PDF]

Citation preview

Nama



: Rani Nuraziz



NIM



: 030144474



Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Politik (ISIP4212) Tugas 2 1. Bila merujuk pada kategori budaya politik Almond dan Powell, selama tahun 1999 sampai dengan sekarang, Indonesia berada pada kategori budaya politik yang mana? Uraikan tentang budaya politik tersebut! 2. Terkait contoh kasus diatas, jelasan alasan Anda pada pilihan kategori budaya politik dari Almond dan Powell tersebut! Lakukan analisis terhadap pilihan Anda tersebut. Jawaban



:



Almond dan Powell menyatakan bahwa orientasi seseorang terhadap sistem politik dapat dilihat dari tiga komponen, yaitu orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif (dalam Larry Diamond, 2003: 207). 1. Orientasi kognitif



Orientasi kognitif meliputi



berbagai pengetahuan dan



keyakinan



tentang sistem politik. Contoh yang berkaitan dengan aspek pengetahuan misalnya tingkat



pengetahuan



seseorang



mengenai



jalannya



sistem



politik,



tokoh-



tokoh pemerintahan, kebijakan yang mereka ambil atau simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya secara keseluruhan seperti ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas negara, mata uang, dan lain-lain. 2. Orientasi afektif



Orientasi afektif menunjuk pada aspek perasaan atau ikatan emosional seseorang terhadap sistem politik. Seseorang mungkin memiliki perasaan khusus terhadap aspek-aspek sistem politik tertentu yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu secara keseluruhan. Dalam hal ini, sikap-sikap yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam keluarga atau lingkungan hidup seseorang umumnya cenderung berpengaruh terhadap pembentukan perasaan seseorang tersebut. 3. Orientasi evaluatif



Orientasi evaluatif



berkaitan



dengan



penilaian moral seseorang



terhadap sistem politik.



Selain



itu,



orientasi



ini



juga



menunjuk



pada komitmen terhadap nilai-nilai dan pertimbangan-pertimbangan politik (dengan menggunakan informasi dan perasaan) tentang kinerja sistem politik. Dalam hal ini, norma-norma yang dianut dan disepakati bersama menjadi dasar sikap dan penilaiannya terhadap sistem politik. Ketiganya saling berhubungan dan berkaitan, contoh orang dapat menilai kepemimpian bangsa, tentunya ia harus tahu terlebih dahulu tentang pemimpin tersebut. Perlu adanya pengetahuan, setelah itu keyakinan dan mau menjalankan kebijakan-kebijakannya. Sesungguhnya tipe-tipe budaya politik pada umumnya dan budaya politik ―kaula‖ khususnya, selalu bersentuhan satu sama lain, sehingga dijumpai tipe-tipe lain yang merupakan campuran antara ketiga budaya politik orisinil yang ada. Tipe-tipe campuran itu adalah: 



Parochial - Subject Culture







Subject - Partisipant Culture







Parochial - Partisipant Culture



Kesatuan antara tipe yang satu dengan yang lain, tampak pada kehidupan politik negara-negara berkembang yang menerapkan sistem demokrasi sebagai sistem politiknya. Dalam kehidupan politik Indonesia yang mendasarkan diri pada sistem demokrasi Pancasila akan didapati tipe campuran budaya partisipan atau parochial. Terutama pada masyarakat pedesaan, tipe campuran yang lebih jelas terlihat adalah parokhial, sebab kondisi dan alam pikiran masyarakat pedesaan lebih memungkinkan untuk terjadinya hal itu. Seperti diilustrasikan oleh Rusadi Kantaprawira (1983 : 41), bahwa: Budaya Indonesia yang bersifat parokhial ~ kaula disatu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak, disatu segi massa masih ketinggalan dalam menggunakan hak dan tanggung jawab politiknya yang mungkin disebabkan oleh isolasi dari hubungan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, ikatan primordial. Sedang di lain pihak kaum elitnya sungguh-sungguh merupakan partisipan yang aktif yang kira-kira disebabkan oleh pengaruh pendidikan modern (barat), kadang-kadang



bersifat sekuler dalam arti relatif dapat membedakan faktor-faktor penyebab integrasi, seperti: agama, kesukuan, dan lain-lain. Ciri-ciri budaya politik Indonesia yang parokhial dan partisipan itu antara lain adalah masih kukuhnya sikap paternalisme dan sifat patrimonial. Pertumbuhan dan perkembangan budaya politik ini ada keselarasan dengan persepsi masyarakat terhadap objek politik yang menyandarkan atau menundukkan diri pada output dari penguasa. Sumber : http://repository.ut.ac.id/3952/1/PKNI4422-M1.pdf