Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) [PDF]

Citation preview

RENCANA ZONASI WILAYAH



PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL



Oleh: Dr,Ir. Subandono Diposaptono, MEng Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Hp. 081585659073



Subandono



P otensi Sumberdaya



Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



Wilayah Pesisir Provinsi



Memiliki 17,480 pulau dan 95.181 km panjang garis pantai



Produktivitas hayati tinggi dengan keanekaragaman hayati laut tropis terkaya di dunia Pusat kegiatan rekreasi, transportasi, industri, permukiman, pelabuhan, bisnis, jasa lingkungan dll. Kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan pada GDP : sebesar 24,5% dari total GDP nasional, hanya + 2,5% berasal dari komoditas perikanan 55% produksi perikanan berasal dari wilayah pesisir Wilayah pesisir Indonesia mengandung sekitar 2.500 spesies moluska, 2.000 spesies krustase, 6 spesie penyu, 30 spesies mamalia laut, dan lebih dari 2.000 spesies ikan. Luas terumbu karang mencapai 32.935 km2 (sekitar 16,5% dari luas terumbu dunia), dan terdiri atas 70 genus dan lebih dari 500 spesies karang.



Rentan terhadap perubahan lingkungan dan ancaman bencana Konflik Pemanfaatan Ruang Ilegal Fishing dan merusak Produksi Peikanan menurun sejak 1990 Overfishing, tamgkapan semakin kecil dan fishing ground semakin jauh



UU 23/2014 Pemda



LINGKUP KEGIATAN



Pasal 43 Ayat (1)



Perencanaan Ruang Laut  RZ-PROVINSI  RZ-KAB/KOTA  RZ-RINCI (UU 27/2007 Jo. UU 1/2014)



Rencana Zonasi WP-3-K



RZ



Rencana Zonasi Kawasan Laut



 RZ-KSN  RZ-KSNT (PPKT)  RZ-ANTAR WILAYAH (Laut, Selat, Teluk)



Tata Ruang Laut Nasional (Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi)



Rzwp-3-p prov 5 m)



Kesesuaian Budidaya Laut Salinitas (25-35 promil)



N. Lembongan



N. Lembongan



Sanur



Sanur N. Ceningan



N. Ceningan



P. Serangan



P. Serangan



Nusa Penida



Nusa Dua



Nusa Penida



Nusa Dua



Gili Selang 30



7



0



Gili Selang 30



30



8



60 Miles



0



30



Candidasa Padangbai



Candidasa Padangbai



Gili Tepekong



Klungkung Gianyar



Gianyar



Kesesuaian Budidaya Laut Kualitas air



Kesesuaian Budidaya Laut



N. Lembongan



N. Lembongan



Sanur



Sanur N. Ceningan



P. Serangan



Nusa Dua



Gili Tepekong



Klungkung



N. Ceningan P. Serangan



Nusa Penida



Nusa Dua



Nusa Penida



KONSEP AWAL MASTER PLAN



Januari



Pangandaran



Februari



Cilacap



Mei



Pangandaran



Maret



Cilacap



Juni



Pangandaran



Cilacap



September Pangandaran



Pangandaran



Cilacap



Juli



Pangandaran



Cilacap



Oktober Cilacap



April



Pangandaran



Cilacap



Agustus



Pangandaran



Cilacap



November Cilacap



Pangandaran



Pangandaran



Pangandaran



Cilacap



Desember



Cilacap



Pangandaran



Cilacap



| mitigasi | konservasi | budidaya perikanan | perikanan tangkap | teknologi | water sport | eco edu tourism | pemberdayaan masyarakat |



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



KABUPATEN PANGANDARAN



ROMS-estimated fishing ground



Altimetry-SLA and location of fishing ground (Duta,2012)



Badan Informasi Geospasial



Daerah penyebaran larva tuna



Upwelling: nutrien melimpah 0 hari



Pertumbuhan Fitoplankton 1 – 2 hari



Pertumbuhan Zooplankton 7 hari



Pertumbuhan pelagis besar (tuna) ~ 1 tahun Pertumbuhan pelagis kecil (sardin atau teri) 30 - 120 hari



How Do We Monitor Coral Reefs?



Example Data Produced Data generated includes fish and benthic data from colocated sites



From number, size, and species of fish recorded can generate e.g. biomass, richness Benthic cover by functional form e.g. coral cover, ratio of



Subandono



TAHAPAN PENYUSUNAN RZWP3K DISUSUN OLEH POKJA BKPRD



PENGUMPULAN DATA SEKUNDER / DESK STUDY



PENGUMPULAN DATA



SURVEY LAPANGAN IDENTIFIKASI POTENSI WILAYAH



PENYUSUNAN DOKUMEN AWAL KONSULTASI PUBLIK 1



USULAN ALOKASI RUANG



PENYUSUNAN DOKUMEN ANTARA KONSULTASI PUBLIK 2 PENYUSUNAN DOKUMEN FINAL PERMOHONAN TANGGAPAN / SARAN Untuk alokasi ruang yang memerlukan kegiatan reklamasi diperlukan data tambahan berupa data geoteknik. (Lihat Psl 5 Perpres 122/2012 ttg Reklamasi di Wilayah Pesisir & Pulau – Pulau Kecil)



MELIPUTI : 1) TERESTRIAL; 2) BATHIMETRI; 3) GEOLOGI DAN GEOMORFOLOGI; 4) OSEANOGRAFI; 5) EKOSISTEM PESISIR DAN SUMBER DAYA IKAN (JENIS DAN KELIMPAHAN IKAN); 6) PENGGUNAAN LAHAN DAN STATUS LAHAN; 7) PEMANFAATAN WILAYAH LAUT YANG TELAH ADA; 8) SUMBER DAYA AIR; 9) INFRASTRUKTUR; 10) SOSIAL DAN BUDAYA; 11) EKONOMI WILAYAH; DAN 12) RISIKO BENCANA DAN PENCEMARAN. PERSYARATAN : 1. KUALITAS : a. SKALA; b. AKURASI GEOMETRI; c. KEDETAILAN DATA; d. KEDALAMAN DATA; e. KEMUTAKHIRAN DATA; f. KELENGKAPAN ATRIBUT 2. KUANTITAS : KELENGKAPAN DATA SEKUNDER (12 DATASET ) (PERMEN KP NO.34/2014 PASAL 22 AYAT 3) SKALA Provinsi : minimal skala 1:250.000 Kabupaten : minimal skala 1:50.000 Kota : minimal skala 1:25.000 (PERMEN KP NO.34/2014 PASAL 19)



TAHAPAN PENYUSUNAN RZWP3K



PENGUMPULAN DATA SEKUNDER DATA TEMATIK YANG DIKUMPULKAN MELIPUTI : 1) 2) 3) 4)



TERESTRIAL; MELIPUTI DATA JENIS TANAH, KEMIRINGAN LERENG DAN TOPOGRAFI BATHIMETRI; MELIPUTI DATA BATHIMETRI GEOLOGI DAN GEOMORFOLOGI; MELIPUTI DATA SUBSTRAT DASAR LAUT OSEANOGRAFI; MELIPUTI DATA GELOMBANG, ARUS, SUHU PERMUKAAN LAUT, KECERAHAN, PH, SALINITAS, TSS, COD, BOD, NITRAT, KLOROFIL DSB 5) EKOSISTEM PESISIR DAN SUMBER DAYA IKAN; MELIPUTI DATA TERUMBU KARANG, LAMUN, MANGROVE; SUMBERDAYA IKAN MELIPUTI SUMBERDAYA IKAN DEMERSAL (TERMASUK JENIS DAN KELIMPAHAN IKAN DAN SUMBERDAYA IKAN PELAGIS) 6) PENGGUNAAN LAHAN DAN STATUS LAHAN; MELIPUTI PENGGUNAAN LAHAN DAN STATUS KEPEMILIKAN LAHAN 7) PEMANFAATAN WILAYAH LAUT YANG TELAH ADA; 8) SUMBER DAYA AIR; 9) INFRASTRUKTUR; MELIPUTI SEBARAN INFRASTRUKTUR UMUM DAN INFRASTRUKTUR KHUSUS KELAUTAN DAN PERIKANAN 10) SOSIAL DAN BUDAYA; MELIPUTI DATA DEMOGRAFI, TERMASUK MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN NELAYAN TRADISIONAL 11) EKONOMI WILAYAH; BERISI INFORMASI TINGKAT PEREKONOMIAN WILAYAH KECAMATAN PESISIR DAN PEREKONOMIAN REGIONAL 12) RISIKO BENCANA DAN PENCEMARAN; BERISI INFORMASI RISIKO BENCANA PESISIR DAN PPK DAN SEBARAN PENCEMARAN LAUT



Direktorat TRLP3K



DATA DAN INFORMASI SPASIAL YANG DIGUNAKAN HARUS MEMENUHI KAIDAH ONE MAP POLICY 1. Satu Format Data spasial yang digunakan harus menggunakan standar format shapefile 2. Satu Referensi Peta menggunakan satu standar referensi, yaitu Universal Transfer Mercator (UTM) 3. Satu Database Data spasial disusun dalam format standar database, yaitu Geodatabase Nasional menggunakan acuan Katalog Unsur Geografis Indonesia 4. Satu Geoportal Data spasial dapat diintegrasikan ke dalam satu geoportal nasional



TAHAPAN PENYUSUNAN RZWP3K DISUSUN OLEH POKJA BKPRD



PENGUMPULAN DATA PRIMER / GROUND CHECK



PENGUMPULAN DATA



SURVEY LAPANGAN IDENTIFIKASI POTENSI WILAYAH



Apabila ketersediaan data belum memenuhi persyaratan kualitas dan kuantitas diatas maka perlu dilakukan SURVEI LAPANGAN. (PERMEN KP NO.34/2014 PASAL 22 AYAT 3) TUJUAN :  VERIFIKASI DATA SEKUNDER







PENGUMPULAN DATA PRIMER YANG BELUM TERSEDIA



PENYUSUNAN DOKUMEN AWAL METODE : KONSULTASI PUBLIK 1



USULAN ALOKASI RUANG



PENYUSUNAN DOKUMEN ANTARA KONSULTASI PUBLIK 2 PENYUSUNAN DOKUMEN FINAL PERMOHONAN TANGGAPAN / SARAN







OBSERVASI







PENGAMBILAN SAMPEL / GROUNDCHECK







PENGUKURAN







WAWANCARA







PENYEBARAN KUESIONER







FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)



TAHAPAN PENYUSUNAN RZWP3K DISUSUN OLEH POKJA BKPRD MODEL MATEMATIS



PENGUMPULAN DATA KOMBINASI



FG PELAGIS



SURVEY LAPANGAN



Arus, Gelombang, Pencemaran, Sedimen, TSS VERIFIKASI MODEL



IDENTIFIKASI POTENSI WILAYAH



PENYUSUNAN DOKUMEN AWAL INTERPRETASI CITRA



KONSULTASI PUBLIK 1



USULAN ALOKASI RUANG



PENYUSUNAN DOKUMEN ANTARA



Data spasial hasil pengolahan citra SST, Klorofil, Substrat dasar laut, TSS, Ekosistem



KONSULTASI PUBLIK 2 GROUNDCHECK PENYUSUNAN DOKUMEN FINAL PERMOHONAN TANGGAPAN / SARAN



Groundcheck berdasarkan keragaman warna hasil interpretasi & keterwakilan Koreksi hasil interpretasi berdasarkan data groundcheck melalui transformasi matematis dan koreksi data interpretasi



DATA SPASIAL



Verifikasi untuk Mengecek keandalan model



Fisheries Management Santa Barbara area (just outside Santa Barbara Channel), Central California. The red cylinders represent mean # of fish per haul that were collected on a vessel. They first saw the SeaSonde data and satellite-derived sea surface temperature map and decided it would be interesting to move have the boat do a transect brining them directly through the center of the gyre structure in current. The results showed that the mean # of fish per haul were over 5 times greater in the nutrient-rich cold water upwelling center than outside of the gyre. Looking for interesting features to guide field work and also to make management decisions based on this knowledge is a growing application.



Gili Selang



Gili Selang



1



2 Candidasa Padangbai



Candidasa Padangbai



Gili Tepekong



Klungkung



Gili Tepekong



Klungkung



Gianyar



Gianyar



Kesesuaian Budidaya Laut Kedalaman (2,5 - 25 m)



Kesesuaian Budidaya Laut Di Luar Habitat Kritis



N. Lembongan



N. Lembongan



Sanur



Sanur N. Ceningan



N. Ceningan



P. Serangan



P. Serangan



Nusa Penida



Nusa Dua



Nusa Penida



Nusa Dua



Gili Selang 30



3



0



Gili Selang 30



30



4



60 Miles



0



30



Candidasa Padangbai



Candidasa Padangbai



Gili Tepekong



Klungkung Gianyar



Gianyar



Kesesuaian Budidaya Laut Di Luar Alur Pelayaran & DLKr/DLKp



N. Lembongan



Sanur N. Ceningan



Nusa Dua



Kesesuaian Budidaya Laut Keterlindungan (Gelombang & Arus)



N. Lembongan



Sanur



P. Serangan



Gili Tepekong



Klungkung



N. Ceningan P. Serangan



Nusa Penida



Nusa Dua



Nusa Penida



Gili Selang



Gili Selang



5



6 Candidasa Padangbai



Candidasa Padangbai



Gili Tepekong



Klungkung



Gili Tepekong



Klungkung



Gianyar



Gianyar



Kesesuaian Budidaya Laut Kecerahan Air (>5 m)



Kesesuaian Budidaya Laut Salinitas (25-35 promil)



N. Lembongan



N. Lembongan



Sanur



Sanur N. Ceningan



N. Ceningan



P. Serangan



P. Serangan



Nusa Penida



Nusa Dua



Nusa Penida



Nusa Dua



Gili Selang 30



7



0



Gili Selang 30



30



8



60 Miles



0



30



Candidasa Padangbai



Candidasa Padangbai



Gili Tepekong



Klungkung Gianyar



Gianyar



Kesesuaian Budidaya Laut Kualitas air



Kesesuaian Budidaya Laut



N. Lembongan



N. Lembongan



Sanur



Sanur N. Ceningan



P. Serangan



Nusa Dua



Gili Tepekong



Klungkung



N. Ceningan P. Serangan



Nusa Penida



Nusa Dua



Nusa Penida



TAHAPAN PENYUSUNAN RZWP3K DISUSUN OLEH POKJA BKPRD PENGUMPULAN DATA



SURVEY LAPANGAN IDENTIFIKASI POTENSI WILAYAH



PENYUSUNAN DOKUMEN AWAL KONSULTASI PUBLIK 1



PENGOLAHAN & ANALISIS DATA Data diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan PETA-PETA TEMATIK. Pengolahan data meliputi: • Konversi data non spasial ke data spasial • Standarisasi format dan kelengkapan data • Perbaikan data Analisis data yang dilakukan adalah: • Interpretasi citra satelit dan pemodelan matematis • Interpolasi spasial/pemodelan ruang • Simbolisasi dan penyajian hasil analisis menjadi peta-peta tematik



DESKRIPSI POTENSI & PEMANFAATAN WP3K USULAN ALOKASI RUANG



PENYUSUNAN DOKUMEN ANTARA KONSULTASI PUBLIK 2 PENYUSUNAN DOKUMEN FINAL PERMOHONAN TANGGAPAN / SARAN



Meliputi DESKRIPSI POTENSI SUMBERDAYA WP3K Untuk mengetahui potensi sumberdaya eksisting seperti potensi sebaran ikan, potensi ekosistem pesisir, potensi pariwisata, potensi pertambangan, DESKRIPSI PEMANFAATAN SUMBERDAYA WP3K Identifikasi terhadap kegiatan pemanfaatan sumberdaya di masa lalu dan eksisting yang terdiri dari rona-rona dan fasilitas yang terkait dengan pemanfaatan SDA (penangkapan ikan, budidaya perairan, pertanian, penambangan,wisata, habitat cagar alam laut, kapabilitas sumberdaya), pelabuhan, lokasi-lokasi industri, lokasi-lokasi pemukiman dan perkotaan, serta fasilitas wisata.



TAHAPAN PENYUSUNAN RZWP3K DISUSUN OLEH POKJA BKPRD PENGUMPULAN DATA



SURVEY LAPANGAN IDENTIFIKASI POTENSI WILAYAH



PENYUSUNAN DOKUMEN AWAL KONSULTASI PUBLIK 1



USULAN ALOKASI RUANG



PENYUSUNAN DOKUMEN ANTARA KONSULTASI PUBLIK 2 PENYUSUNAN DOKUMEN FINAL PERMOHONAN TANGGAPAN / SARAN



MUATAN DOKUMEN AWAL Bab 1. Pendahuluan Dasar Hukum Profil WP3K (Peta Wilayah Perencanaan) Isu Strategis WP3K Peta Orientasi Wilayah Bab 2. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan WP3K (Diambil dari Renstra WP3K) Bab 3. Deskripsi Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya WP3K ALBUM PETA Peta Wilayah Perencanaan Peta Tematik



TAHAPAN PENYUSUNAN RZWP3K DISUSUN OLEH POKJA BKPRD PENGUMPULAN DATA



SURVEY LAPANGAN IDENTIFIKASI POTENSI WILAYAH



PENYUSUNAN DOKUMEN AWAL KONSULTASI PUBLIK 1



USULAN ALOKASI RUANG



PENYUSUNAN DOKUMEN ANTARA KONSULTASI PUBLIK 2 PENYUSUNAN DOKUMEN FINAL PERMOHONAN TANGGAPAN / SARAN



TAHAPAN PENYUSUNAN RZWP3K DISUSUN OLEH POKJA BKPRDKONSULTASI PUBLIK UNTUK MENDAPATKAN MASUKAN, PENGUMPULAN DATA



SURVEY LAPANGAN



TANGGAPAN ATAU SARAN PERBAIKAN DARI PEMERINTAH, SKPD/INSTANSI TERKAIT, LSM, ORMAS, MASYARAKAT, DUNIA USAHA, DAN PEMANGKU KEPENTINGAN UTAMA. (PERMEN KP NO.34/2014 PASAL 22 AYAT 5)



IDENTIFIKASI POTENSI WILAYAH



PENYUSUNAN DOKUMEN AWAL



TUJUAN : VERIFIKASI DATA DAN INFORMASI DALAM DOKUMEN AWAL TERMASUK PETA – PETA



KONSULTASI PUBLIK 1



USULAN ALOKASI RUANG



TEMATIK METODE : FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD), REMBUG DESA, LOKAKARYA/SEMINAR



PENYUSUNAN DOKUMEN ANTARA KONSULTASI PUBLIK 2 PENYUSUNAN DOKUMEN FINAL PERMOHONAN TANGGAPAN / SARAN



PESERTA : EKSEKUTIF (SKPD TERKAIT), TNI, POLAIR, LSM/ORMAS, PERGURUAN TINGGI, TOKOH ADAT/MASYARAKAT, CAMAT, LURAH , DUNIA USAHA OUTPUT : NOTULENSI, BERITA ACARA, DAFTAR HADIR, DOKUMENTASI



TAHAPAN PENYUSUNAN RZWP3K DISUSUN OLEH POKJA BKPRD



PETA – PETA TEMATIK



PENGUMPULAN DATA



ANALISIS KESESUAIAN PERAIRAN



PAKET SUMBERDAYA SURVEY LAPANGAN



PETA USULAN ALOKASI RUANG



IDENTIFIKASI POTENSI WILAYAH



KAWASAN KONSERVASI



PENYUSUNAN DOKUMEN AWAL



KAWASAN PEMANFAATAN UMUM



KONSULTASI PUBLIK 1



KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU



USULAN ALOKASI RUANG



ALUR LAUT



PENYUSUNAN DOKUMEN ANTARA KONSULTASI PUBLIK 2



ANALISIS KEBIJAKAN, SOSIAL BUDAYA, INFRASTRUKTUR EKONOMIWILAYAH



ANALISIS NON SPASIAL



ANALISIS PENGEMBANGAN WILAYAH, ISU DAN PERMASALAHAN, RESOLUSI KONFLIK



PERBAIKAN PETA ALOKASI RUANG



PENYUSUNAN DOKUMEN FINAL SERASI, SELARAS, SEIMBANG DGN RTRW



PERMOHONAN TANGGAPAN / SARAN



PERATURAN PEMANFAATAN RUANG



DRAFT PETA RZWP3K



INDIKASI PROGRAM



REKOMENDASI THDP RTRW



TAHAPAN PENYUSUNAN RZWP3K DISUSUN OLEH POKJA BKPRD PENGUMPULAN DATA



SURVEY LAPANGAN IDENTIFIKASI POTENSI WILAYAH



PENYUSUNAN DOKUMEN AWAL KONSULTASI PUBLIK 1



USULAN ALOKASI RUANG



PENYUSUNAN DOKUMEN ANTARA KONSULTASI PUBLIK 2 PENYUSUNAN DOKUMEN FINAL PERMOHONAN TANGGAPAN / SARAN



PROSES OVERLAY



TAHAPAN PENYUSUNAN RZWP3K DISUSUN OLEH POKJA BKPRD PENGUMPULAN DATA



SURVEY LAPANGAN IDENTIFIKASI POTENSI WILAYAH



PENYUSUNAN DOKUMEN AWAL KONSULTASI PUBLIK 1



USULAN ALOKASI RUANG



PENYUSUNAN DOKUMEN ANTARA KONSULTASI PUBLIK 2 PENYUSUNAN DOKUMEN FINAL PERMOHONAN TANGGAPAN / SARAN



Penyelarasan, penyerasian dan penyeimbangan tersebut dilakukan melalui tiga (3) cara berikut ini: 1. Menyelaraskan/ mengadopsi pola ruang dan struktur ruang daratan pesisir RTRW ke dalam RZWP-3-K 2. Menyerasikan alokasi ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam RZWP-3-K yang bersinggungan dengan pola ruang dalam RTRW 3. Menyeimbangkan/memadukan rencana Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan ke dalam alokasi ruang perairan pesisir dalam RZWP-3-K.



TAHAPAN PENYUSUNAN RZWP3K DISUSUN OLEH POKJA BKPRD PENGUMPULAN DATA



SURVEY LAPANGAN IDENTIFIKASI POTENSI WILAYAH



PENYUSUNAN DOKUMEN AWAL KONSULTASI PUBLIK 1



USULAN ALOKASI RUANG



PENYUSUNAN DOKUMEN ANTARA KONSULTASI PUBLIK 2 PENYUSUNAN DOKUMEN FINAL PERMOHONAN TANGGAPAN / SARAN



PERATURAN PEMANFAATAN RUANG MELIPUTI : 1. KETENTUAN PERSYARATAN PEMANFAATAN RUANG PADA ZONA/SUB ZONA a. JENIS, DEFINISI, LOKASI & DESKRIPSI ALOKASI RUANG b. KETENTUAN KEGIATAN YANG BOLEH, DILARANG & YANG BOLEH DENGAN IJIN c. KETENTUAN PRASARANA MINIMUM d. KETENTUAN KHUSUS SESUAI KEBUTUHAN 2. KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA ZONA/SUB ZONA a. INSTRUMEN PERIJINAN b. INSENTIF DISINSENTIF c. SANKSI INDIKASI PROGRAM 1. USULAN PROGRAM UTAMA PROGRAM UTAMA YANG DIPRIORITASKAN 2. LOKASI DIJABARKAN DALAM KOORDINAT GEOGRAFIS SERTA DITUANGKAN DIATAS PETA, 3. BESARAN PERKIRAAN JUMLAH/LUAS SATUAN MASING-MASING USULAN PROGRAM UTAMA 4. SUMBER PENDANAAN DAPAT BERASAL DARI APBD PROV/KAB/KOTA, APBN, SWASTA DAN/ATAU MASYARAKAT. 5. INSTANSI PELAKSANA MELIPUTI PEMERINTAH, SWASTA, SERTA MASYARAKAT. 6. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN DALAM KURUN WAKTU PERENCANAAN 20 TAHUN YANG DIRINCI SETIAP 5 TAHUNAN,



TAHAPAN PENYUSUNAN RZWP3K DISUSUN OLEH POKJA BKPRD PENGUMPULAN DATA



SURVEY LAPANGAN IDENTIFIKASI POTENSI WILAYAH



PENYUSUNAN DOKUMEN AWAL KONSULTASI PUBLIK 1



USULAN ALOKASI RUANG



PENYUSUNAN DOKUMEN ANTARA KONSULTASI PUBLIK 2 PENYUSUNAN DOKUMEN FINAL PERMOHONAN TANGGAPAN / SARAN



Bab 1. Pendahuluan Dasar Hukum Profil WP3K (Peta Wilayah Perencanaan) Isu Strategis WP3K Peta Orientasi Wilayah Bab 2. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan WP3K (Diambil dari Renstra WP3K) Bab 3. Deskripsi Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya WP3K Bab 4. Draft Rencana Alokasi Ruang Deskripsi Zona / Sub Zona dan Peta RZWP-3-K Peraturan Pemanfaatan Ruang Indikasi Program Rekomendasi terhadap RTRW ALBUM PETA Peta Wilayah Perencanaan Peta Tematik Peta RZWP-3-K Ranperda RZWP-3-K



TAHAPAN PENYUSUNAN RZWP3K DISUSUN OLEH POKJA BKPRD PENGUMPULAN DATA



SURVEY LAPANGAN IDENTIFIKASI POTENSI WILAYAH



DOKUMEN ANTARA RZWP-3-K DILAKUKAN KONSULTASI PUBLIK KEMBALI UNTUK MENDAPATKAN MASUKAN, TANGGAPAN ATAU SARAN PERBAIKAN DARI PEMERINTAH, SKPD/INSTANSI TERKAIT, LSM, ORMAS, MASYARAKAT, DUNIA USAHA, DAN PEMANGKU KEPENTINGAN UTAMA GUNA MENGHASILKAN DOKUMEN FINAL RZWP-3-K PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA.



PENYUSUNAN DOKUMEN AWAL



(PERMEN KP NO.34/2014 PASAL 22 AYAT 8) KONSULTASI PUBLIK 1



USULAN ALOKASI RUANG



PENYUSUNAN DOKUMEN ANTARA



KONSULTASI PUBLIK UNTUK PENYUSUNAN RZWP-3-K PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA YANG DIPERKIRAKAN TERDAPAT KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU WAJIB MELIBATKAN INSTANSI PEMERINTAH YANG BERWENANG.



KONSULTASI PUBLIK 2



(PERMEN KP NO.34/2014 PASAL 22 AYAT 9) PENYUSUNAN DOKUMEN FINAL PERMOHONAN TANGGAPAN / SARAN



TAHAPAN PENYUSUNAN RZWP3K DISUSUN OLEH POKJA BKPRD



 VERIFIKASI DATA , INFORMASI & PETA TEMATIK SESUAI HASIL KONSULTASI PUBLIK I



PENGUMPULAN DATA



 MASUKAN, SARAN, TANGGAPAN TERHADAP SURVEY LAPANGAN



DRAFT RENCANA ZONASI WP-3-K



IDENTIFIKASI POTENSI WILAYAH



KESEPAKATAN PENYUSUNAN DOKUMEN AWAL KONSULTASI PUBLIK 1



PERBAIKAN DRAFT RZWP-3-K USULAN ALOKASI RUANG



PENYUSUNAN DOKUMEN ANTARA KONSULTASI PUBLIK 2 PENYUSUNAN DOKUMEN FINAL PERMOHONAN TANGGAPAN / SARAN



METODE : FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD), REMBUG DESA, LOKAKARYA/SEMINAR PESERTA : EKSEKUTIF (SKPD TERKAIT), TNI, POLAIR, LSM/ORMAS, PERGURUAN TINGGI, TOKOH ADAT/MASYARAKAT, CAMAT, LURAH , DUNIA USAHA, LEGISLATIF (DPRD) OUTPUT : NOTULENSI, BERITA ACARA, DAFTAR HADIR, DOKUMENTASI



TAHAPAN PENYUSUNAN RZWP3K DISUSUN OLEH POKJA BKPRD PENGUMPULAN DATA



SURVEY LAPANGAN IDENTIFIKASI POTENSI WILAYAH



PENYUSUNAN DOKUMEN AWAL KONSULTASI PUBLIK 1



USULAN ALOKASI RUANG



PENYUSUNAN DOKUMEN ANTARA KONSULTASI PUBLIK 2 PENYUSUNAN DOKUMEN FINAL PERMOHONAN TANGGAPAN / SARAN



(PERMEN KP NO.34/2014 PASAL 23 AYAT 1)



Bab 1. Pendahuluan Dasar Hukum Profil WP3K (Peta Wilayah Perencanaan) Isu Strategis WP3K Peta Orientasi Wilayah Bab 2. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan WP3K (Diambil dari Renstra WP3K) Bab 3. Deskripsi Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya WP3K Bab 4. Rencana Alokasi Ruang Deskripsi Zona / Sub Zona dan Peta RZWP-3-K Peraturan Pemanfaatan Ruang Indikasi Program Rekomendasi terhadap RTRW ALBUM PETA Peta Wilayah Perencanaan Peta Tematik Peta RZWP-3-K



TAHAPAN PENYUSUNAN RZWP3K DISUSUN OLEH POKJA BKPRD PENGUMPULAN DATA



SURVEY LAPANGAN IDENTIFIKASI POTENSI WILAYAH



PENYUSUNAN DOKUMEN AWAL KONSULTASI PUBLIK 1



USULAN ALOKASI RUANG



PENYUSUNAN DOKUMEN ANTARA KONSULTASI PUBLIK 2 PENYUSUNAN DOKUMEN FINAL PERMOHONAN TANGGAPAN / SARAN



TAHAPAN PENYUSUNAN RZWP3K PENGUMPULAN DATA



SURVEY LAPANGAN IDENTIFIKASI POTENSI WILAYAH



DOKUMEN FINAL RZWP-3-K OLEH KETUA LEMBAGA YANG MENGOORDINASIKAN PENATAAN RUANG DI DAERAH DILAPORKAN KEPADA GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA SESUAI KEWENANGANNYA, GUNA PEMROSESAN LEBIH LANJUT. (PERMEN KP NO.34/2014 PASAL 24)



PENYUSUNAN DOKUMEN AWAL KONSULTASI PUBLIK 1



USULAN ALOKASI RUANG



PENYUSUNAN DOKUMEN ANTARA KONSULTASI PUBLIK 2 PENYUSUNAN DOKUMEN FINAL PERMOHONAN TANGGAPAN / SARAN



RANPERDA RZWP-3-K ADALAH BAHASA HUKUM dari (1) Tujuan, Kebijakan, Dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil, (2) Peta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil, (3) Deskripsi Zona/Subzona, (4) Peraturan Pemanfaatan Ruang, (5) Indikasi Program



TAHAPAN PENYUSUNAN RZWP3K DISUSUN OLEH POKJA BKPRD PENGUMPULAN DATA



SURVEY LAPANGAN



MEKANISME PEMBERIAN TANGGAPAN DAN/ATAU SARAN RZWP-3-K PROVINSI GUBERNUR



IDENTIFIKASI POTENSI WILAYAH



2



PENYUSUNAN DOKUMEN AWAL PENYUSUNAN DOKUMEN RZWP-3-K



KONSULTASI PUBLIK 1



USULAN ALOKASI RUANG



Lembaga yg mengkoordinasikan penataan ruang di daerah/BKPRD



PENYUSUNAN DOKUMEN ANTARA KONSULTASI PUBLIK 2 PENYUSUNAN DOKUMEN FINAL PERMOHONAN TANGGAPAN / SARAN



MENTERI KP 1



Dokumen Final RZWP-3-K berikut lampiran Album Peta



3



Tanggapan/ saran terhadap Dokumen Final 4 Dokumen Final RZWP-3-K Kab/Kota setelah mendapat tanggapan dan/atau saran Menteri KP



Pembahasan ranperda dengan DPRD



Tim pemberi tanggapan MKP



Tim BKPRN (Vocal Point KKP)



TAHAPAN PENYUSUNAN RZWP3K DISUSUN OLEH POKJA BKPRD PENGUMPULAN DATA



MEKANISME PEMBERIAN TANGGAPAN DAN/ATAU SARAN RZWP-3-K KABUPATEN/KOTA Tim BKPRD



SURVEY LAPANGAN GUBERNUR



IDENTIFIKASI POTENSI WILAYAH



2



PENYUSUNAN DOKUMEN AWAL PENYUSUNAN DOKUMEN RZWP-3-K



KONSULTASI PUBLIK 1



USULAN ALOKASI RUANG



Lembaga yg mengkoordinasikan penataan ruang di daerah/BKPRD



PENYUSUNAN DOKUMEN ANTARA KONSULTASI PUBLIK 2 PENYUSUNAN DOKUMEN FINAL PERMOHONAN TANGGAPAN / SARAN



MENTERI KP 1



Dokumen Final RZWP-3-K berikut lampiran Album Peta



Tim pemberi tanggapan Gubernur



3



Tanggapan/ saran terhadap Dokumen Final



Tim pemberi tanggapan MKP



4 Dokumen Final RZWP-3-K Kab/Kota setelah mendapat tanggapan dan/atau saran Menteri KP



Pembahasan ranperda dengan DPRD



Tim BKPRN (Vocal Point KKP)



x



x



PENYEDIAAN DIS



8 DUKUNGAN BKPRN



PEMBERIAN SARAN



7 Penataan Ruang LP3K



6



RAKOR



1



5



2 3



4 ASISTENSI



NSPK



SOSIALISASI



BIMTEK



 Tugas bersama semua stakeholder kelautan  Butuh peran semua pihak: 1. Pemerintah : menyiapkan dukungan kebijakan, pedampingan, dan bimbingan 2. Pemda: • memastikan pelaksanaan, penganggaran, dan koordinasi di lapangan. • Diperlukan peran aktif Pokja/BKPRD dalam menyusun RZWP3-K • Diperlukan penguatan kelembagaan BKPRD dengan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai anggota BKPRD 3. Legislatif: memastikan dukungan legislasi dan pendanaan kegiatan



UU 23 TAHUN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN Pasal 9



ABSOLUT



KONKUREN



UMUM Pasal 12



Pasal 10



a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. Moneter, fiskal nasional; dan f. agama.



URUSAN WAJIB



URUSAN PILIHAN



Pelayanan Dasar pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan sosial.



kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan;perindustrian ; dan transmigrasi.



Tidak Pelayanan Dasar tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah;



IMPLIKASI UU No.23/2014 TERHADAP PENGELOLAAN WP-3-K



UU No.1/2014: Pasal 16 (1), bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian PPK secara menetap wajib memiliki Ijin Lokasi. Pasal 17 (1), bahwa Ijin Lokasi diberikan berdasarkan RZWP3K. Pasal 26 (1) dan (3), bahwa Ijin Pemanfaatan PPK dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dlm rangka PMA diberikan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota.



Kab. B



Kab. A



UU No.23/2014: Pasal 27 ayat (1), bahwa Daerah Provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.



12 mil



Perairan laut



4 mil



Kab. ... Pasal 30, Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Daerah provinsi di laut dan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagaimana diatur dengan peraturan pemerintah.



Kab. ....



Kab. ....



Kab. ...



PENUTUP



1.



Pem.Daerah Kab/Kota masih berkepentingan untuk menyusun dan menetapkan Perda RZWP3K Kab/Kota sehubungan dengan:  Pelaksanaan teknis bagi hasil kelautan s/d. 4 mil;  Penyelengggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang penataan ruang (Pasal 12 ayat 1 huruf c);  Penyelengggaraan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pertanahan dan lingkungan hidup;



2.



Daerah provinsi dalam rangka teknis bagi hasil belum cukup mendasarkan pada RZWP3K Provinsi yang berskala 1 : 250.000;



3.



Dalam rangka hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi dapat menugasi Daerah Kabupaten/Kota untuk menyusun dan menetapkan Perda RZWP3K Kab/Kota melalui asas tugas pembantuan (Pasal 20 ayat 1 dan Pasal 236 ayat 1);



4.



Berdasarkan UU No.1/2014, bahwa:  Setiap orang yang memanfaatkan sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau2 kecil secara menetap wajib memiliki Ijin Lokasi;  Bupati/Walikota masih berwenang memberikan Ijin Lokasi dan pengelolaan (daratan) pulau2 kecil dalam radius 4 mil;  Bupati/Walikota perlu RZWP3K Kab/Kota sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi kepada Menteri (KP) dalam perijinan pemanfaatan pulau2 kecil dalam rangka PMA.