![Simulasi Soal Cat Kpu 2019 [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/simulasi-soal-cat-kpu-2019.jpg)
8 0 98 KB
SIMULASI SOAL 1. Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota serta Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) A.
Benar
B.
Salah
Petunjuk pasal 466 uu no 7 tahun 2017 2. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri dapat mengusulkan calon pengganti SEBAB Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. A.
Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab-Akibat
B.
Pernyataan Benar dan Alasan Benar dan Tidak Ada Hubungan Sebab-Akibat
C.
Pernyataan Benar dan Alasan Salah
D.
Pernyataan Salah dan Alasan Benar
E.
Pernyataan Salah dan Alasan Salah
3. Pihak-pihak yang dapat menjadi pemohon dalam sengketa proses Pemilu adalah........., kecuali: A.
Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden
B.
Calon Peserta Pemilu
C.
Calon anggota DPR RI
D.
Calon anggota DPD
E.
Partai Politik
4. Dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa langsung melalui ajudikasi tanpa melalui proses mediasi atau musyawarah A.
Benar
B.
Salah
5. Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terkait verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan atau penetapan Pasangan Calon merupakan keputusan yang final dan mengikat SEBAB Seluruh Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait penyelesaian sengketa proses Pemilu bersifat final dan mengikat. A.
Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab-Akibat
B.
Pernyataan Benar dan Alasan Benar dan Tidak Ada Hubungan Sebab-Akibat
C.
Pernyataan Benar dan Alasan Salah
D.
Pernyataan Salah dan Alasan Benar
E.
Pernyataan Salah dan Alasan Salah
6. Berikut ini persyaratan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, kecuali...... A.
Disampaikan melalui email maupun via Pos
B.
Memuat nama pemohon
C.
Mencantumkan alamat pemohon
D.
Memuat pihak termohon
E. Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kab/Kota yang menjadi sebab sengketa
7. Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menghapus beberapa undang-undang, yakni, UU No.42/2008, UU N0.8/2012 dan UU No.15/2011. A.
Benar
B.
Salah
8. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. jumlah kursi anggota DPR RI ditetapkan sebanyak 757 (tujuh ratus lima puluh tujuh) kursi. A.
Benar
B.
Salah
9. Objek sengketa proses Pemilu adalah Keputusan KPU, Keputusan Bawaslu, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan Bawaslu RI, Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota SEBAB Sengketa Permohonan Sengketa Proses Pemilu disampaikan oleh Calon Anggota Legislatif, baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota A.
Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab-Akibat
B.
Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab-Akibat
C.
Pernyataan Benar dan Alasan Salah
D.
Pernyataan Salah dan Alasan Benar
E.
Pernyataan Salah dan Alasan Salah
10. Pendanaan penyelenggaraan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden dibebankan pada anggaran dana masing-masing pasangan calon. A.
Benar
B.
Salah
11. Jumlah anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) adalah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari wakil masyarakat di Indonesia SEBAB PPLN berkedudukan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia A.
Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab-Akibat
B.
Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab-Akibat
C.
Pernyataan Benar dan Alasan Salah
D.
Pernyataan Salah dan Alasan Benar
E.
Pernyataan Salah dan Alasan Salah
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berkewajiban menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Kepala Desa/Lurah setempat dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta Pengawas Desa/Kelurahan. A.
Benar
B.
Salah
13. Pembentukan Partai Politik di Indonesia merupakan amanah konstitusi yang terkandung dalam UUD Tahun 1945, tepatnya pada pasal 28A UUD Tahun 1945 A.
Benar
B.
Salah
Petunjuk pasal 22 E UUD 1945 14. Kampanye Pemilu dilaksanakan secara tidak serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Anggota DPR, DPD dan DPRD SEBAB Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggungjawab A.
Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab-Akibat
B.
Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab-Akibat
C.
Pernyataan Benar dan Alasan Salah
D.
Pernyataan Salah dan Alasan Benar
E.
Pernyataan Salah dan Alasan Salah
15. Jabatan Ketua dan Anggota Bawaslu RI, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terhitung sejak penerbitan Surat Keputusan pengangkatan sebagai anggota maupun ketua. A.
Benar
B.
Salah
16. Cuti bagi menteri yang melaksanakan kampanye dapat diberikan selama 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa kampanye SEBAB Menteri selaku pejabat negara lainnya yang berstatus anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan kampanye A.
Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab-Akibat
B.
Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab-Akibat
C.
Pernyataan Benar dan Alasan Salah
D.
Pernyataan Salah dan Alasan Benar
E.
Pernyatan Salah dan Alasan Salah
Petunjuk pasal 299 ayat 2 ( dua ) dan pasal 302 ayat 1 (satu) dan 2 (dua ) UU no 7 tahun 2017 17. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 % (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. A.
Benar
B.
Salah
18.
Lembaga yang berwenang membubarkan Partai Politik adalah..........
A.
Presiden
D. Mahkamah Konstitusi
B.
PTUN
E. Mahkamah Agung
C.
Kementrian Hukum dan HAM
Petunjuk pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 19. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan calon wakil bupati atau calon walikota dan calon wakil walikota dengan jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap 275.000 jiwa harus didukung paling sedikit 8,5 % (delapan koma lima persen). A.
Benar
B.
Salah
20. Sesuai Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kedudukan Peraturan KPU dan Keputusan KPU adalah untuk menyelenggarakan Pemilu SEBAB Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu wajib dikonsultasikan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat (a)
Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat
(b)
Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat
(c)
Pernyataan Benar dan Alasan Salah
(d)
Pernyataan Salah dan Alasan Benar
(e)
Pernyataan Salah dan Alasan Salah
21. Pemungutan suara Pemilihan Umum di luar negeri dapat dilaksanakan setelah pelaksanaan pemungutan suara di dalam negeri. A.
Benar
B.
Salah
22. Daerah Pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota SEBAB Daerah Pemilihan dan jumlah anggota DPR untuk Pemilu sudah tercantum dalam lampiran IV UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. A.
Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab-Akibat
B.
Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab-Akibat
C.
Pernyataan Benar dan Alasan Salah
D.
Pernyataan Salah dan Alasan Benar
E.
Pernyataan Salah dan Alasan Salah
23. Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada pasal 341 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 terdiri atas, kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk mencoblos, stempel dan tempat pemungutan suara. A.
Benar
B.
Salah
24. Kedudukan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota secara kelembagaan adalah: A.
Lembaga hierarkis
D. Lembaga nonstruktural
B.
Lembaga pemanen (tetap)
C.
Lembaga structural
E. Lembaga administrasi Pemilu
25. Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tersebut. A.
Benar
B.
Salah
26. Laporan penerimaan dana kampanye Pasangan calon atau tim kampanye ke KPU tidak wajib mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi SEBAB Laporan dana kampanye Pasangan calon dan tim kampanye yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara. A.
Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab-Akibat
B.
Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab-Akibat
C.
Pernyataan Benar dan Alasan Salah
D.
Pernyataan Salah dan Alasan Benar
E.
Pernyatan Salah dan Alasan Salah
27. Daftar calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan ke KPU Kabupaten/Kota ditandatangani oleh : A.
Ketua atau Wakil Ketua Parpol tingkat Kabupaten/Kota
B. Ketua atau nama lain dan Sekretaris atau nama lain Parpol tingkat Kabupaten/Kota C.
Ketua atau Wakil Ketua Parpol tingkat provinsi
D.
Ketua dan Sekjen Parpol tingkat pusat
E.
Semua jawaban benar
28. Dana kampanye calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan tidak melebihi Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). A.
Benar
B.
Salah
29.
Pengaturan penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk, kecuali.........
A.
Memperkuat sistem presidensial yang demokratis
B.
Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas
C.
Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien
D.
Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu
E.
Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi sistem Pemilu
30. Laporan dugaan terjadinya tindak pidana Pemilu disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat, kecuali............. A. Nama dan alamat pelapor perkara
D. Waktu dan tempat kejadian
B.
Alat bukti permulaan
E. Uraian kejadian
C.
Pihak terlapor
31. Penuntut umum dapat mengembalikan berkas perkara yang belum lengkap kepada penyidik Kepolisian paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara. Pengembalian tersebut harus dilengkapi dengan............... A.
Tersangka, alat bukti dan saksi-saksi
B.
Petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi
C.
Tersangka tindak pidana Pemilu
D.
Alat bukti dan saksi-saksi tindak pidana Pemilu
E.
Semua jawaban benar
32. Pasal 22 E ayat (2) UUD Negara Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif, kecuali: A.
Pemilu Anggota DPR
D. Pemilihan Anggota DPRD
B.
Pemilu Anggota DPD
E. Semua jawaban salah
C.
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
33. Penyelenggara Pemilu menyampaikan informasi kepada penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan. Ini merupakan wujud dari prinsip........ A.
Terbuka
D. Aksesibilitas
B.
Adil
E. Efektif
C.
Kepentingan Umum
34. Persyaratan umur bagi calon anggota legislatif, baik DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota adalah minimal berumur 25 (dua puluh lima) tahun A.
Benar
B.
Salah
35. Penyelenggara Pemilu yang melakukan tindak pidana Pemilu hukumannya diperberat sebanyak............dari ketentuan pidana yang ada. A.
1/3 (satu pertiga)
C. 2/3 (dua pertiga)
B.
1/5 (satu perlima)
D.1/2 (satu perdua)
E. 1 (satu)
36. Pemungutan Suara ulang pada Pemilihan Kepala Daerah bisa dilaksanakan jika terjadi hal-hal berikut ini, kecuali........ A. Adanya 1 (satu) orang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang sama maupun TPS yang berbeda B. Lebih dari 1 (satu) pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS C. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan D. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan E. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang telah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara itu menjadi tidak sah
37. Batas waktu penerusan laporan tindak pidana Pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah 2 x 24 jam. A.
Benar
B.
Salah
38.
Penghitungan suara ulang di sebuah TPS dapat dilaksanakan apabila, kecuali:
A.
Penghitungan dilakukan secara tertutup
B.
Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang pencahayaan
C.
Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang atau tidak jelas
D.
Adanya saksi peserta Pemilu yang tidak hadir saat penghitungan suara
E.
Penghitungan suara dilakukan dengan tulisan yang kurang jelas
39. Pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun )1945 yang mengatur bahwa dalam Pilpres jika Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat adalah Pasal 6 ayat (1) A.
Benar
B.
Salah
40. Ancaman pidana dan denda terhadap pelaku dengan sengaja melakukan pembuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih adalah......... A.
Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 72 juta
B.
Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 60 juta
C.
Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta
D.
Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 84 juta
E.
Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta
41. Terhadap adanya pelanggaran peraturan perudang-undangan yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu dan bukan tindak Pidana Pemilu, maka Bawaslu dan jajarannya melaksanakan memberikan sanksi langsung kepada pelaku pelanggaran tersebut A.
Benar
B.
Salah
42. KPU RI menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara Pasangan Calon, perolehan suara Partai Politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD adalah paling lambat...................setelah hari pemungutan suara. A.
21 (dua puluh satu) hari
D. 35 (tiga puluh lima) hari
B.
28 (dua puluh delapan) hari
C.
30 (tiga puluh) hari
E. 40 (empat puluh) hari
43. Berikut ini merupakan sikap dan tindak penyelenggara Pemilu sesuai dengan prinsip profesional, kecuali : A.
Memelihara dan menjaga kehormatan lembaga penyelenggara Pemilu
B. Menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu C. Mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas penyelenggara Pemilu D. Mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung E. Menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan dan program lembaga penyelenggara Pemilu.
44. KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kabupaten paling lambat......................setelah hari pemungutan suara. A.
7 (tujuh) hari
D. 10 (sepuluh) hari
B.
14 (empat belas) hari
E. 20 (dua puluh) hari
C.
21 (dua puluh satu) hari
45. Berikut ini beberapa sebab dapat dilaksanakannya pelaksanaan Pemilihan lanjutan sebagai tindak lanjut adanya tahapan penyelenggaraan yang tidak dapat dilaksanakan, kecuali: A.
Terjadinya kerusuhan di sebagian atau seluruh wilayah pemilihan
B.
Terjadi gangguan keamanan di sebagian atau seluruh wilayah pemilihan
C.
Terjadi bencana alam di sebagian atau seluruh wilayah pemilihan
D. Terjadinya kekurangan surat suara di lebih dari 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara E.
Adanya gangguan lain di sebagian atau seluruh wilayah pemilihan
46. Berita acara penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih disampaikan pada hari yang sama oleh KPU kepada, kecuali......... A.
Majelas Permusyawaratan Rakyat
D. Dewan Perwakilan Rakyat
B.
Presiden
E. Mahkamah Agung
C.
Wakil Presiden
47. Yang berwenang menangani terjadinya pelanggaran administrasi yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif dalam pelaksanaan Pilkada adalah......... A. Bawaslu Kabupaten/Kota Kab/Kota
D. Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi & Bawaslu
B.
Bawaslu Provinsi
E. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota
C.
Bawaslu RI
48. Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua diancam pidana dan denda............. A. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar B. Pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 50 miliar
C. Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 200 miliar D. Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun & denda paling banyak Rp 200 miliar E. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 150 miliar
49. Dalam pembagian bantuan keuangan dari APBN/APBD menggunakan asas...........sesuai dengan penghitungannya sesuai dengan jumlah perolehan suara. A.
Proporsional
D. Berimbang
B.
Adil
E. Bebas
C.
Setara
50. Yang berwenang menyatakan suatu perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu adalah.............. A. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan B.
Bawaslu & Jajarannya, Polri & Jajarannya dan Kejagung & Jajarannya
C.
Sentra Penegakan Hukum Terpadu
D.
Bawaslu RI dan seluruh jajarannya
E.
Semua jawaban benar
51. Dalam melakukan prinsip kepentingan umum, penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak....., kecuali: A. Menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia B. Tidak mengikutsertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya C. Membuka akses yang luas bagi pemilih dan media untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu D.
Semua jawaban benar
E.
Semua jawaban salah
52. Dalam hal perolehan suara calon anggota DPD di suatu provinsi sama, maka penentuan calon terpilih ditetapkan berdasarkan............. A.
Calon anggota DPD yang berjenis kelamin perempuan
B.
Calon yang memperoleh dukungan paling banyak di daerah domisilinya
C. Calon yang memperoleh dukungan pemilih lebih merata di seluruh kabupaten/kota pada provinsi tersebut D. Calon yang memiliki dukungan lebih dari 50 persen di wilayah kabupaten/kota pada provinsi tersebut E.
Calon yang merupakan putra daerah asli provinsi tersebut
53. Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama............hari setelah pelimpahan berkas perkara. A.
14 (empat belas)
C. 6 (enam) hari E. 12 (dua belas) hari
B.
7 (tujuh) hari
D. 10 (sepuluh) hari
54. Pemilihan Umum yang menetapkan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan Dapil adalah Pemilu memilih...........
A.
Anggota DPR RI
D. Anggota MPR RI
B.
Anggota DPD RI
E. Pemilihan Hakim MK
C.
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
55. Putusan pengadilan yang merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain terkait kasus tindak pidana Pemilu adalah putusan pada pengadilan....... A. Pengadilan Negeri benar
C. Mahkamah Agung
B.
D. Semua jawaban salah
Pengadilan Tinggi
E. Semua jawaban
56. Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada kabupaten/kota yang penduduknya lebih dari 250.000 jiwa dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara ke MK apabila...... A.
Terdapat perbedaan suara paling banyak sebesar 2 % (dua persen)
B. Terdapat perbedaan suara paling banyak sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) C.
Terdapat perbedaan suara paling banyak sebesar 1 % (satu persen)
D. Terdapat perbedaan suara paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) E. Terdapat perbedaan suara paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) 57. Yang berwenang melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan atas kasus dugaan tindak pidana Pemilu yang telah berkekuatan hukum tetap adalah......... A. Kepolisian RI jawaban benar
C. Bawaslu & Jajarannya
B.
D. Sentra Gakkumdu
Jaksa Penuntut Umum
E. Semua
58. Perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan minimal mendaftarkan diri Dewan Perwakilan Daerah mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD kepada KPU Provinsi SEBAB KPU Provinsi berwenang menetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPD di provinsinya masing-masing A.
Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat
B.
Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat
C.
Pernyataan Benar dan Alasan Salah
D.
Pernyataan Salah dan Alasan Benar
E.
Pernyataan Salah dan Alasan Salah
59. Sesuai pasal 185 UU Nomor 7 Tahun 2017, dalam penataan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ada..............prinsip. A.
8 (delapan) prinsip
D. 10 (sepuluh prinsip
B.
6 (enam) prinsip
E. 7 (tujuh) prinsip
C.
9 (sembilan) prinsip
60. Salah satu syarat menjadi badan hukum, Partai Politik harus mempunyai akta notaris pendirian Partai Politik, rekening atas nama Partai Politik, nama, lambang dan atau tanda gambar yang dapat memiliki sedikit persamaan dengan nama, lambang atau tanda gambar yang telah sah dipakai oleh Partai Politik lain, kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilihan umum serta kepengurusan di seluruh provinsi dan paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan. A.
Benar
B.
Salah
61. Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jumlah pemilih untuk setiap Tempat Pemungutan Suara paling banyak 600 (enam ratus) orang. A.
Benar
B.
Salah
62. Yang berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik sesuai UU No.2 Tahun 2011 adalah Mahkamah Partai Politik, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung SEBAB Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung A.
Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat
B.
Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat
C.
Pernyataan Benar dan Alasan Salah
D.
Pernyataan Salah dan Alasan Benar
E.
Pernyataan Salah dan Alasan Salah
63. Pengaduan tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dapat diajukan secara tertulis oleh, kecuali: A.
Penyelenggara Pemilu
D. Tim Pemeriksa Daerah
B.
Peserta Pemilu
E. Masyarakat
C.
Tim Kampanye
64. Jumlah kursi DPRD Provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) kursi dan paling banyak 150 (seratus lima puluh) kursi A.
Benar
B.
Salah
65. Dana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi tanggungjawab dari.......... A.
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung
B.
Pasangan Calon
C.
Tim Kampanye Pasangan Calon
D.
Pengusaha Pendukung Pasangan Calon
E.
Semua jawaban benar
.
66. Putusan Mahkamah Agung terkait upaya hukum sengketa pelanggaran administrasi Pemilu bersifat final dan mengikat dan diputuskan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung berkas diterima oleh Mahkamah Agung A.
Benar
B.
Salah
67. Surat pengunduran diri sebagai pejabat Negara disampaikan Partai Politik atau Gaubugan Partai Politik Pengusung Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden kepada KPU sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden paling lambat pada sat didaftarkan SEBAB Pejabat Negara yang dicalonkan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya A.
Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat
B.
Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat
C.
Pernyataan Benar dan Alasan Salah
D.
Pernyataan Salah dan Alasan Benar
E.
Pernyataan Salah dan Alasan Salah
68. Berikut ini adalah kewajiban Bawaslu sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kecuali : A. Mengawasi pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU B.
Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang
C. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada MPR dengan tembusan ke KPU D. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada setiap tingkatan E. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
69. Apabila jumlah penduduk suatu kabupaten/kota lebih dari 3.000.000 orang. Maka jumlah alokasi kursi anggota DPRD di daerah tersebut adalah sebanyak 55 (lima puluh lima) orang. A.
Benar
B.
Salah
70. Berikut ini merupakan tugas-tugas dari Badan Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan Pilkada, kecuali............ A. Menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan Pedoman Teknis Pengawasan B.
Menerima pendaftaran dan akreditasi Pemantau Pemilu
C. Mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan pemilihan D.
Melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan pemilihan
E. Menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu provinsi maupun Panwas kabupaten/kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan pemilihan
71. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat membatalkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis dan masif dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi SEBAB Bawaslu Provinsi memiliki kewenangan menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. A.
Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat
B.
Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat
C.
Pernyataan Benar dan Alasan Salah
D.
Pernyataan Salah dan Alasan Benar
E.
Pernyataan Salah dan Alasan Salah
72.
Kode etik Penyelenggara Pemilu harus berlandaskan pada, kecuali........
A.
Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
B.
TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa
C.
Asas Pemilu
D.
Fakta Integritas Penyelenggara Pemilu
E.
Asas Penyelenggara Pemilu
73. Putusan Bawaslu terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, Penetapan DCT anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan penetapan Pasangan Calon tidak dapat dilakukan upaya hukum lain SEBAB Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa Proses Pemilu merupakan putusan final dan mengikat A.
Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat
B.
Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat
C.
Pernyataan Benar dan Alasan Salah
D.
Pernyataan Salah dan Alasan Benar
E.
Pernyataan Salah dan Alasan Salah
74. Pengawasan terhadap persiapan penyelenggaraan Pemilu antara lain, kecuali....... A.
Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu
B.
Penyusunan peraturan KPU terkait pelaksanaan Pemilu
C.
Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu
D.
Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU
E. Pelaksanaan persiapan lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan
75. Iklan kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu di media massa cetak, media daring, media sosial, dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan untuk masyarakat selama 30 (tiga puluh) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang. A.
Benar
B.
Salah
76. Berikut ini yang boleh dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu yang diadukan yang diadukan melanggar kode etik penyelenggara Pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), kecuali: A. Dapat mewakilkan kepada kuasa hukumnya untuk menghadiri panggilan sidang DKPP B.
Dapat menghadirkan saksi-saksi dalam sidang DKPP
C. Dapat menyampaikan pembelaan yang disampaikan sendiri maupun oleh kuasa hukum D.
Wajib menghadiri secara langsung sidang DKPP
E.
Jawaban a dan c benar
77. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang salah satu Calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan pengganti salah satu Calon atau Pasangan Calon kepada KPU paling lama 14 (empat belas) hari sejak salah satu Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap. A.
Benar
B.
Salah
78. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi kursi sebanyak.............. A.
50 (lima puluh) kursi
B.
35 (tiga puluh lima) kursi
C.
55 (lima puluh lima) kursi
D. 45 (empat puluh lima) kursi E. 40 (empat puluh) kursi
79. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi pemilih yang membutuhkan perlakukan khusus dalam menggunakan dan menyampaikan hak pilihnya adalah wujud sikap dan tindakan Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan prinsip Aksesibilitas A.
Benar
B.
Salah
80. Berikut ini sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Kecuali: A.
Pemberhentian tetap dari jabatan Ketua
B.
Pemberhentian tetap dari jabatan Sekretaris
C.
Pemberhentian sementara
D.
Teguran tertulis
E.
Pemberhentian tetap sebagai anggota
81. Laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu dan jajarannya yang merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota SEBAB Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS hanya menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang terkait laporan pelanggaran administrasi pemilihan. A.
Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat
B.
Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat
C.
Pernyataan Benar dan Alasan Salah
D.
Pernyataan Salah dan Alasan Benar
E.
Pernyataan Salah dan Alasan Salah
82.
Berikut ini merupakan pelaksanaan prinsip jujur Penyelenggara Pemilu,
a. Menyampaikan seluruh informassi yang disampaikan ke publik dengan benar berdasarkan data dan/atau fakta b. Memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon Pemilih dan pihak lain yang terlibat proses Pemilu c. Memberitahu kepada publik mengenai bagian tertentu dari informasi yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan berupa informasi sementara d.
Jawaban a dan c benar
e.
Semua jawaban benar
83. Lembaga yang mengawasi pelaksanaan kampanye di media penyiaran atau media cetak sesuai pasal 296 UU Nomor 7 Tahun 2017 adalah Bawaslu RI dan jajarannya bersama Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia A.
Benar
B.
Salah
84.
Salah satu wewenang dari DKPP adalah..........., kecuali
A. Bersikap netral, pasif dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi B.
Memutus pelanggaran kode etik
C. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu D. Memanggil penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan E. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik
85. Pengelolaan keuangan Partai Politik diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan setiap tahun dan diumumkan secara periodik SEBAB Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan penuh melakukan audit terhadap keuangan Partai Politik A.
Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat
B.
Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat
C.
Pernyataan Benar dan Alasan Salah
D.
Pernyataan Salah dan Alasan Benar
E.
Pernyataan Salah dan Alasan Salah
86. Dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau peserta Pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis. A.
Benar
B.
Salah
87. Di bawah ini adalah sebagian syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab./Kota, kecuali: A.
Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
B.
Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
C.
Berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1);
D.
Terdaftar sebagai pemilih;
E.
Menjadi anggota partai politik peserta pemilu.
88. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota kepada DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan Gubernur. A.
Benar
B.
Salah
89. Penetapan Calon, Pasangan Calon Terpilih, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan jika sudah ada putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota SEBAB Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. A.
Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat
B.
Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat
C.
Pernyataan Benar dan Alasan Salah
D.
Pernyataan Salah dan Alasan Benar
E.
Pernyataan Salah dan Alasan Salah
90. Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) melekat pada Sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan. A.
Benar
B.
Salah
91. Berikut ini pihak-pihak yang bisa menjadi Pemantau Pemilu, antara lain, kecuali : A. Ormas berbadan hukum yayasan atau perkumpulan yang terdaftar pada Pemerintah atau Pemerintah Daerah B.
Lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri
C.
Lembaga pemilihan luar negeri
D.
Organisasi Kepanjangan Partai Politik
E.
Perwakilan negara sahabat di Indonesia
92. Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan hingga tahun 2020 akan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus SEBAB Badan Peradilan Khusus bertugas memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilihan pada pelaksanaan Pemilihan Serentak Nasional pada tahun 2024 A.
Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat
B.
Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat
C.
Pernyataan Benar dan Alasan Salah
D.
Pernyataan Salah dan Alasan Benar
E.
Pernyataan Salah dan Alasan Salah
93. Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi, penduduk yang telah memiliki hak pilih, pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan, pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan, pemilik kartu tanda penduduk non elektronik yang menyertakan kartu keluarga, pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tambahan. A.
Benar
B.
Salah
94. Pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat dinyatakan dan ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih jika memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dan memperoleh sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah Provinsi di Indonesia SEBAB Partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk bisa memperoleh kursi di DPR A.
Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat
B.
Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat
C.
Pernyataan Benar dan Alasan Salah
D.
Pernyataan Salah dan Alasan Benar
E.
Pernyataan Salah dan Alasan Salah
95. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut, kecuali : A.
berusia paling rendah 17 (tujuhbelas) tahun;
B.
berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
C.
berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
D. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun atau lebih; E. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
96. Salah satu persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden RI adalah berpendidikan paling rendah sarjana atau strata 1 dan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. A.
Benar
B.
Salah
97. Organisasi Partai Politik di tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota bersifat hierarkis SEBAB UU Partai Politik hanya mewajibkan adanya kepengurusan Partai Politik di tingkat pusat, tingkat provinsi dan sebagian kabupaten/kota, serta sebagian kecamatan saja. A.
Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat
B.
Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat
C.
Pernyataan Benar dan Alasan Salah
D.
Pernyataan Salah dan Alasan Benar
E.
Pernyataan Salah dan Alasan Salah
98.
Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan:
A.
Putusan DKPP
B.
Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu
C.
Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab./Kota
D. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas apartur sipil negara E.
Semua jawaban benar.
99. Penyelenggara Pemilu dapat menerima uang barang dan/atau jasa dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari peserta Pemilu, Calon Anggota DPR, DPD, DPRD dan tim kampanye sepanjang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Belanja Daerah tanpa dibatasi asas kepatutan dan standar ketentuan yang diatur perundangundangan SEBAB Pengaturan mengenai boleh atau tidaknya menerima uang, barang dan/atau jasa dari Peserta Pemilu, , Calon Anggota DPR, DPD, DPRD dan tim kampanye diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum A.
Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat
B.
Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat
C.
Pernyataan Benar dan Alasan Salah
D.
Pernyataan Salah dan Alasan Benar
E.
Pernyataan Salah dan Alasan Salah
100. Berdasarkan naskah UUD 1945 hasil amandemen ke-4 pasal 6A, pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan: A.
Melalui pemilu dengan ketetapan MPR dan DPR
B.
melalui pemilihan secara demokratis
C.
melalui pemilu demokratis yang dilaksanakan secara serentak
D.
melalui pemilihan langsung yang demokratis
E.
dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat
