Tugas 3 Adm 1 [PDF]

Citation preview

Kerjakan tugas berikut.. 1. Cobalah anda bandingkan teori Administrasi Public dari pendapat Stephen P. Robbins dan Stephen Bailey Jenis-jenis Teori Administrasi Negara 1. Ada berbagai macam teori administrasi negara yang dikemukakan oleh para ahli. Misalnya yang diajukan oleh: a) William L Morrow, yang menyebutkan teori administrasi negara terdiri dari: 1. teori deskriptif 2. teori preskriptif 3. teori normatif 4. teori asumtif 5. teori instrumental



b) Stephen P. Robbins, yang mengajukan lima teori administrasi, sebagai berikut: 6. teori hubungan manusia 7. teori pengambilan keputusan 8. teori perilaku 9. teori sistem 10. teori kontingensi



c) Stephen K. Bailey, mengajukan empat teori administrasi negara, sebagai berikut:



11. teori deskriptif 12. teori normatif 13. teori asumtif 14. teori instrumental 2. Empat kategori teori administrasi negara yang dikemukakan oleh Bailey, diangkat dari upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki proses pemerintahan. Setiap kategori teori tersebut mempunyai pusat perhatian yang berbeda satu sama lain. Teori deskriptif berkaitan dengan soal “apa” dan “mengapa”; teori normatif berkenaan dengan soal “apa yang seharusnya” dan “apa yang baik”; teori asumtif berhubungan dengan soal “pre-kondisi” dan “kemungkinan-kemungkinan”; sedangkan teori instrumental berkenaan dengan soal “bagaimana”dan “kapan”.



2. Apakah yang dimaksud dengan evaluasi Kebijakan publik? Serta cobalah anda cari contoh kasus evaluasi kebijakan public! Evaluasi Kebijakan ? Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson: 1975). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Pengertian        Menurut W. Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masingmasing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program.          Evaluasi mencakup kesimpulan + klarifikasi + kritik + penyesuaian dan perumusan masalah kembali. Menurut Lester dan Stewart, evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda :



a. Untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. b.  Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 



Tipe evaluasi kebijakan :



James Anderson membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe:



a. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Menyangkut prihal kepentingan (interest) dan ideologi dari kebijakan. b. Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. c. Evaluasi kebijakan sistematis. Melihat secara obyektif program–program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut dicapai. Menjawab kontribusi dampak dalam menjawab kebutuhan masyarakat.



Langkah Evaluasi



Edward A. Schuman mengemukakan 6 langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu: 1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi 2. Analisis terhadap masalah 3. Deskripsi dan Standarisasi kegiatan 4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi 5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.



6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.   Evaluasi dalam Analisis Kebijakan



Sifat Evaluasi 1.      Fokus Nilai 2.      Interdependensi Fakta-Nilai, Pemantauan : prasyarat 3.      Orientasi Masa Kini dan Masa lampau –Ex Post, beda dengan tuntutan advokatif 4.       Dualitas Nilai (tujuan-cara)



Fungsi Evaluasi?   Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. 1. Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.  Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu (misalnya, perbaikan kesehatan) dan target tertentu. 2. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.  Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.  Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju.  Dalam



menanyakan



kepantasan



tujuan



dan



sasaran,



analis



dapat



menguji



alternatif.sumber nilai maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomis, legal, sosial, substantif). 3. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.  Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang



masalah kebijakan, sebagai contoh, dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan ulang.  Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain. Evaluasi dengan Rekomendasi?



Ex Post, retrospektif- Ex Ante, prospektif 



Pendekatan Evaluasi 1. Evaluasi Semu 2. Evaluasi Formal 3. Evaluasi Keputusan teoritis Evaluasi Semu 1. Asumsi : Ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya 2. Contoh: Jumlah lulusan pelatihan, Jumlah unit pelayanan medis yang diberikan 3. Teknik: sajian grafik, tampilan Tabel, angka indeks, Analisis seri waktu Evaluasi Formal 1. Asumsi : Tujuan dan sasaran dari pengambil kebijakan dan administrator yang secara remi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai 2. Contoh: Evaluasi program pendidikan 3. Teknik : Pmetaan sasaran, pemetaan hambatan, klarifikasi nilai, kritik nilai, analisis crosstab Evaluasi keputusan teoritis 1. Asumsi : Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun ‘diam-diam’



2. Cara untuk  mengatasi kekurangan evaluasi semu dan formal (Kurang dan tidak dimanfaatkannya informasi kinerja, Ambiuitas kinerja tujuan, Tujuan-tujuan yang saling bertentangan) 3. Tujuan Utama : menghubungkan informasi mengenai hasil-hasil kebijakan dengan nilainilai dari berbagaipelaku kebijakan 4. Teknik: Brainstorming, analisis argumentasi, Analisi survai–pemakai   Evaluasi Kebijakan



1. Para pelaku yang terlibat dalam tahap perumusan dan implementasi kebijakan, cenderung untuk memandang evaluasi dari sudut asumsi dan prosedur sehubungan dengan pencPapaian tujuan utama. 2. POLICY MAKERS: cenderung memandang evaluasi dari segi kepentingan constituents, karena kekuasaan mereka tergantung pada dukungan rakyat yang diwakili mereka. Cara evaluasi kebijakan adalah melalui survei terhadap kepuasan rakyat. 3. POLICY IMPLEMENTERS: cenderung memandang evaluasi dari segi keberhasilan mengelola program. Karena itu ada kecenderungan untuk menguasai dan mempengaruhi informasi yang diberikan pada   policy decision makers. Caranya: 1. Memilih data dan informasi yang mendukung kinerja 2. Memobilisasi dukungan terhadap kebijakan Evaluasi Teknis



1. Evaluasi oleh pihak ketiga; yaitu oleh evaluator professional, lebih menekankan pada cara evaluasi yang secara metodologis  dapat dipertanggung jawabkan (scientifically valid findings) 2. Policy Makers atau implementer akan menerima hasil evaluasi oleh profesional sebagai evaluator teknis, apabila dipenuhi persyaratan tertentu:



1. Tujuan yang diinginkan oleh policy makers telah dipahami dengan benar oleh evaluator teknis; 2. Pencapaian tujuan diukur dengan obyektif 3. Laporan evaluasi menjelaskan hubungan antara tujuan dengan hasil program 3. Sebaliknya, evaluator teknis hanya bisa melaksanakan tugasnya, apabila: 1. Tujuan kebijakan jelas 2. Tujuan dapat diukur 3. Implementasi diarahkan untuk mencapai tujuan 4. Tersedia cukup data yang diperlukan 4. Meskipun evaluasi teknis bersifat obyektif, hasil evaluasi mempunyai konsekuensi terhadap policy makers maupun policy implementers.



3. Apakah yang dimaksud ekologi dalam administrasi negara, dan apakah ekologi tersebut mempengaruhi sistem administrasi negara yang ada di suatu negara?jelaskan!  2.1       EKOLOGI Ekologi Administrasi (Negara) terdiri dua terminology yaitu “Ekologi” dan “Administrasi” kedua terminology ini dapat ditelusuri dari berbagai sudut.Setiap sudut pandang tersebut memberikan pengertian yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh latar belakang pengalaman, pendidikan dan cara pandang dari para ahli yang bersangkutan. Meskipun demikian dari masing – masing cara pandang yang berbeda itu dapat ditelusuri beberapa hal yang merupakan persamaannya. Dengan persamaan – persamaan tersebut maka dapat di rumumuskan berbagai kriteria yang merupakan karakteristik dari Ekologi Administrasi itu sendiri, sehingga dapat diambil batasan mendekati arti yang sebenarnya, bahkan tidak menutup kemungkinan diperoleh pengertian yang sesungguhnya. Kata ekologi pertama kali di perkenalkan oleh Ernest Hackel, seorang biologis Jerman pada tahun 1869. Kata Ekologi terdiri dari kata Oikos dan Logos, Oikos = Rumah atau tempat tinggal, sedangkan Logos = telaah atau studi. Jadi Ekologi adalah ilmu tentang rumah atau tempat tinggal mahluk, biasanya ekologi didefinisikan sebagai berikut : “Ilmu yang mempelajari



hubungan timbal balik antara mahluk hidup dengan lingkungan”(Soejiran Dkk-Pengantar Ekologi. Ekologi adalah cabang dari biologi yang berkenaan dengan hubungan antara kehidupan mahluk hidup dengan lingkungan sekitar mereka, yang dalam ilmu kemasyarakatan perhubungan antara penyaluran kelompok – kelompok manusia tersebut dengan penerangan sumberdaya alam berakibat terhadap pola kemasyarakatan dan budaya. Ekologi adalah tata hubungan total (menyeluruh) dan mutual (timbal balik yang berguna) antara suatu organisme dan lingkungan sekelilingnya (Prajudi Atmosudirjo, 1970) Ilmu Ekologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara suatu organisme dengan yang lainnya dan diantara organisme-organisme tersebut dengan lingkungannya.(Fuad Amsyari11) Ekologi adalah suatu kajian yang berhubungan dengan inter-relasi antara organisme dengan lingkungan.Dasar empirisnya terletak dalam hasil penelitian bahwa organisme-organisme yang hidup ini berfariasi menurut lingkungan.(Komarudin, Ensiklopedia Manajemen, 239) Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa ekologi melihat alam sebagai pola jaringan kehidupan yang tersusun oleh energi dan arus materi, dimana terkait semua mahkluk hidup.Sehubungan dengan hal di atas maka kita ketahui bahwa pada mulanya ekologi ditetapkan terbatas pada hewan dan tumbuh-tumbuhan sehingga di kenal ekologi hewan dan ekologi tumbuh-tumbuhan, kemudian diterapkan juga pada manusia sehingga dikenal pula ekologi manusia atau ekologi sosial. Dari pengertian - pengertian di atas maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa lingkungan mempunyai batas tertentu dan ísi tertentu.Secara praktis ruang lingkungan itu dapat ditentukan oleh faktor alam, faktor sosial dan sebagainya.Sedangkan secara teoritis batas lingkungan sulit untuk ditentukan.Adapun isi dari suatu lingkungan meliputi semua benda baik hidup ataupun mati serta kondisi-kondisi ada di dalamnya yang saling kait mengkait (berinteraksi) antara satu dengan yang lainnya. Manusia sebagai mahkluk hidup merupakan salah satu komponen yang terpenting dalam proses saling pengaruh mempengaruhi antar manusia dan antara manusia dengan lingkungan. Agar mudah di pahami, maka untuk selanjutnya lingkungan ini dapat dibagi dalam tiga kelompok dasar yang sangat menonjol, yakni : 1.           Lingkungan fisik (physical environment);



2.           Lingkungan biologi (biological environment): 3.           Lingkungan sosial (social environment). Kemudian lebih lanjut dikatakan bahwa “Ekologi merupakan suatu synthesa, suatu penilai paduan kembali daripada hasil-hasil studi yang telah dilakukan terhadap unsur-unsur masingmasing dan satu persatu yang diperoleh dengan analisa” ( S. Prajudi Atmosudirdjo : 1978 : hal.14).



2.2 EKOLOGI ADMINISTRASI NEGARA       



Ekologi Administrasi Negara adalah Serangkaian proses yang terorganisir darisuatu aktivitas publik atau kenegaraan yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikanterutama di bidang organisasi, sumber danmanusia dan keuangan (Fred. W. Riggs). Pengertian Ekologi Administrasi Negara adalah serangkaian proses yang terorganisir dari suatu aktivitas publik atau kenegaraan yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumberdaya manusia, dan keuangan. Dengan demikian ekologi administrasi publik yaitu suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tertinggi negara maupun antar pemerintah, vertikal-horisontal, dan dengan masyarakatnya. Dimensi pemerintahan dapat dikaji berdasarkan salah satu teori dari Aristoteles, yaitu teori organisme.Asumsi teori ini menyatakan bahwa negara atau pemerintahan itu adalah kodrat danmerupakan satu organisme yang mempunyai kehidupan tersendiri.Dalam bukunya “politics” Aristoteles menyatakan bahwa negara adalah satu masyarakat paguyuban (perkumpulan) yang paling tinggi diatas masyarakat paguyuban lainnya.“Dimana negara bersifat kodrat dan memiliki semua sifat organisme yang terdapat pada mahluk hidup”. Tingkatan paguyuban menurut Aristoteles yaitu : 1.   keluarga, 2.   kehidupan bermasyarakat secara berkelompok, 3.   kehidupan bernegara. Penyesuaian dalam dimensi pemerintahan : 1.   Penyesuaian kedaulatan dengan pencapaian tujuan dalam kehidupan bernegara.



2.   Penyesuaian dengan lingkunagannya, baik factor lingkungan eksternal dan internal. Disamping penyesuaian kedaulatan tersebut harus ada keseimbangan diantaranya : 1.   Kelompok masyarakat dengan kelompok lain. 2.   Kehidupan kelompok dengan kehidupan pereorangan (individu) 3.   Hubungan antara individu dengan individu lainnya. 4.   Hubungan antara warga dengan sumber daya dan kekayaan alam yang tersedia. 5.   Hubungan warga negara perseorangan dan secara bersama dengan lingkungansosial, budaya, dan lingkungan alam semesta. Menurut Prof. F.W. Riggs menyebutkan ada 5 hal yang mempengaruhi bekerja suatu sistem dalam ekologi pemerintahan : 1.   keadaan penduduk, 2.   struktur social, 3.   sistem ekonomi, 4.   ideologi negara, dan 5.   sistem politik Sedangkan menurut Farrel Weady yang mempengaruhi bekerja suatu sistem dalam ekologi pemerintahan yaitu : 1.   keadaan penduduk, 2.   wilayah, 3.   teknologi, 4.   cita-cita dan harapan, dan 5.   kepribadian.