Tugas Kasus Auditing [PDF]

Citation preview

TUGAS MAKALAH TENTANG KASUS AUDITING



Dosen Pembimbing : Indri Kusumawati SE,M.Ak



DISUSUN OLEH : ASEP RUSMANA NIM :0316083



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PGRI KOTA SUKABUMI Jalan Pramuka 11 No.10, Cikondang,Citamiang,Kota Sukabumi Jawa Barat 43142



KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahuwataala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu-alaihiwasallam, karena atas hidayah-Nyalah paper ini dapat diselesaikan. Paper ini penulis sampaikan kepada Dosen mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi sebagai tugas. Tidak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada Ibu Dosen yang telah berjasa mencurahkan ilmu kepada penulis mengajar. Penulis memohon kepada Bapak/Ibu dosen khususnya, umumnya para pembaca apabila menemukan kesalahan atau kekurangan dalam karya tulis ini, baik dari segi bahasanya maupun isinya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun kepada semua pembaca demi lebih baiknya karya-karya tulis yang akan datang.



Cianjur, 31 Oktober 2018



Penulis



I



DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR ................................................................................................................ i BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................. 1 LATAR BELAKANG ................................................................................................................... 2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................................................... 4 BAB III PEMBAHASAN ........................................................................................................... 6 3.1. PENGERTIAN AUDITING ................................................................................................... 6 3.2. TUGAS – TUGAS AUDITING .............................................................................................. 7 3.3. PERBEDAAN AUDITING DENGAN AKUNTANSI ................................................................ 9 3.4.TUJUAN UTAMA AUDITING DAN AKUNTANSI ................................................................ 11 3.5. JENIS – JENIS AUDITING DAN AKUNTANSI ................................................................... 12 3.6. CONTOH KASUS DALAM AUDITING ................................................................................ 14 3.7. DAFTAR PUSAKA.............................................................................................................. 22



BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah Pada era zaman sekarang Perusahaan maupun Instansi pemerintahan harus mempunyai Etika merupakan konsep fundamental bagi semua bidang



seperti; akuntansi, permasalahan



keuangan, pemerintahan, dan lain-lain. Perilaku dan tindakan etis setiap orang akan memberikan dampak bagi orang lain dan bagi organisasi di mana ia menjadi bagiannya.Kesadaran akan pentingnya hal ini justru muncul ketika berbagai kasus ,baik pada profesi Auditor maupun bisnis secara umum. Banyak masalah yang terjadi pada berbagai kasus bisnis yang ada dampak bagi orang lain dan bagi organisasi dimana ia menjadi bagiannya. Auditor mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung,Profesi mereka,masyarakat dan diri mereka sendiri. Auditor mempunyai tanggung jawab menjadi kompeten dan untuk menjaga integritas dan obyektivitas mereka. Dalam menjalankan profesinya dan secara terus menerus berhadapaan dengan delima etik yang melibatkan pilihan antara nilai yang bertentangan setting auditing. Misalnya, dapat terjadi ketika auditor dan klien tidak sepakat terhadap beberapa aspek fungsi dan tujuan pemeriksaan.hubungan antara faktor – faktor individual dengan kinerja seorang auditor sangat erat. kalau di suatu instansi pemerintahan suatu lembaga yang khusus yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan sebagai auditor eksternal pemerintah berperan penting dalam hal mewujudkan good governance di Indonesia. Temuan BPK dalam pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Pusat,daerah dan Badan Usaha Milik Negara menjadi landasan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai auditor eksternal pemerintah berperan penting dalam. hal penegak hukum seperti kejaksaan dan KPK untuk melakukan penindakan terhadap penyelewengan anggaran negara tersebut. Karena posisi BPK sangat Vital dan tidak sedikit pejabat negara mencoba untuk melakukan suap terhadap pegawai BPK dengan tujuan bahwa laporan keuangan mereka nanti dapat predikat yang baik.



1



Kecurangan yang di disain untuk memberi



manfaat



kepada



organisasi



umumnya



menghasilkan manfaat tersebut dengan mengeksploitasi suatu keuntungan yang tidak wajar atau tidak jujur, yang mungkin dapat menipu pihak luar. Dengan adanya suatu Auditing akan memberikan suatu nilai tambah bagi laporan keuangan di suatu perusahaan ,karena akuntan publik sebagai ahli dan independen dan dipimpin oleh seorang yang mempunyai gelar akuntan dan bersertifikasi CPA dan mempunyai izin praktek sebagai akuntan publik dari menteri keuangan dan mempunyai pengalaman dan pendidikan dan ahli dibidang akuntansi,perpajakan sistem akuntansi dan pemeriksaan akuntan pada akhir pemeriksaannya akan memberikan pendapat mengenai kewajaran posisi keuangan,hasil usaha,perubahan ekuitas dan laporan arus kas.kepada seorang direktur,menajemen atau pemegang kepentingan dalam suatu perusahaan tersebut. Sehingga apa yang didapat dan diketahui akan menjadi lebih baik bagi perusahan dimasa akan datang perencanaan dan anggaran akan dapat terkontrol dan diketahui oleh orang yang perkepentingan dalam mengambil suatu keputusan dan kebijakan dalan suatu suatu rapat atau porum tertentu dalam perusahaan. dimana arahan dan masukan akan menjadi penentu dimasa depan suatu perusahaan dan pemegang saham meminta dengan data – data Laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen perlu diaudit oleh KAP ( Kantor Akuntan Publik) yang merupak pihak ketiga yang independen karena : a.Jika tidak diaudit,ada kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.karena itu laporan keuangan yang belum diaudit kurang percaya kewajarannya oleh pihak- pihak kepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. b.Jika laporan sudah diaudit dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari KAP berarti pengguna laporan keuangan bisa nyakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material dan di sajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di indonesia (SAK/ETAP/IFRS ).



2



c.Mulai tahun 2001 perusahaan yang total asetnya Rp.25 milyar keatas harus memasukan audited financial statements nya ke Departemen Perdagangan dan perindustrian. d.Peusahaan yang sudah go publik harus memasukan audited financial statementsnya ke Bapenpam-LK paling lambat 90 hari setelah tahun buku. e.SPT yang di dukung oleh audited financial statements lebih dipercaya oleh pihak pajak di bandingkan dengan yang didukung oleh laporan keuangan yang belum diaudit.



3



BAB II TINJAUAN PUSTAKA



Pada zaman sekarang ini penting sekali suatu perusahaan untuk mengaudit laporan keuangan serta data- data atau laporan baik penerimaan dan pengeluaran dalam suatu perusahaan tersebut oleh pihak ketiga yang Independen sehingga dapat diketahuai oleh Pemegang saham.Derektur, Manajemen perusahana agar para pemangku kepentingan tersebut dapat mengambil suatu keputusan yang tepat dan benar dalam menjalankan perusahannya dimasa yang akan datang lebih baik dan maju. Dan akuntan publik sekarang mulai melakukan jasa assurance service Committee Assurance Services dari AICPA dan lebih luas dari auditing atau atestasi misalnya suatu perusahaan untuk mengevaluasi keadaan sistem informasinya atau menilai kecukupan dari sistemnya untuk mengolah risiko bisnisnya atau efektifitas dari sistem pengukuran kerja. Mengambarkan hubungan dengan assurance services,attestation services dan auditing merupakan suatu bentuk atestasi yang merupakan suatu bentuk assurance. Ada beberapa pengertian Auditng (pemeriksaan Akuntan ) antara lain : Menurut Hayes (20012:4) Definisi Audit Suatu proses sistematis untuk secara objektef mendapatkan dan mengevaluasi bahan bukti mengenai asersi tentang kejadian dan kegiatan ekonomi untuk meyakinkan tingkat



keterkaitan antara asersi tersebut dengan kreteria yang telah ditetapkan dan



mengomunikasikan hasilnya kepada pihak – pikah yang berkepentingan. Menurut Konrath( 2002:5 Suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiantan- kegiantan dan kejadian – kejadian ekonomi untuk menyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomuk\nikasikan hasil kepada pihak – pihak yng berkepntingan.



4



Menurut Sukrisno Agoes Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pikah yang independen,terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen,beserta catatancatatan,pembukuan dan bukti – bukti pendukungnya,dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Menurut penulis Suatu pemeriksaan harus tetap dijalankan baik oleh ekternal maupun internal secara terus menerus atau dalam jangka waktu 6 bulan sekali kalau di lakukan oleh internal atau 1 tahun sekali, agar dapat diketahui dan cepat diambil suatu keputusan yang tepat dan benar kalau ditemukan sesuatu hal yang akan mengakibatkan kerugian baik perusahaan maupun orang lain baik seorang pimpinan maupun pemegang saham dalam suatu perusahaan. Transaction Level Control Process yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.



5



BAB 111 PEMBAHASAN 1.Pengertian Auditing Auditing memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan ,karenaantan publik sebagai pihak ketiga yang ahli dan independen pada akhir pemeriksaannya akan memberikan pendapat mengenai kewajaran posisi keuangan,hasil usaha ,perubahan,ekuitas ,dan laporan arus kas. Auditing merupakan salah salah satu bentuk atestasi.Atestasi,pengertian secara umumnya merupakan suatu komunikasi dari seorang expert mengenai kesimpulan tentangrealibilitas dan pernyataan seseorang.dalam pengertian yang lebih sempit,atestasi merupakan” komunikasi yang tertulis yang menjelaskan suatu kesempulan mengenai realibilitas dari asersi tertulis yang merupakan tanggung jawab dari pihak lainnya. Seorang antan publik dalam perannya sebagai auditor,memberikan atestasinya mengenai kewajaran laporan keuangan sebuah entitas.Akuntan publik juga memberikan jasa atestasi lainya seperti mengenai laporan internal kontrol dan laporan keuangan prospektif.misalnya suatu perusahaan bisa saja meminta



akuntan publik untuk melakukan mengevaluasi keadaan



sistem informasinya dan menilai efektivitas dari sistem pengukuran kinerja untuk mengelola risiko bisnis. Gambar 1.1 mengambarkan hubungan antara assurance services, Attesttion services dan auditing



6



1). Assurance services adalah meningkatkan kualitas informasi atau isi informasi untuk mengambilan keputusan a. Realibilitas dari sistem informasi b. Cukup tidaknya sistem manajemen risiko c. Efektifitas dari sitem pengukuran kerja d. Cukup tidaknya keamanan atas transaksi komersial 2). Attestation services adalah Memberika opini atas reliabilitas dari pernyataan seseorang a. Asersi tentang pengendalian intern b.Asersi tentang ketaatan terhadap ketentuan – ketentuan dalam kontrak c. Asersi tentang ketaatan terhadap undang – undang dan peraturan – peraturan 3). Auditing adalah Asersi tentang kewajaran penyajian laporan keuangan 1.2. Tugas – tugas sebagai Auditing 1).Pertama, memeriksa laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan – catatan pembukuan



dan bukti – bukti pendukungnya laporan keuangan yang harus



diperiksa adalah laporan posisi keuangan ( Neraca ) laporan laba rugi komprehensif,laporan perubahan ekuitas,dan laporanarus kas. Catatan – catatan pembukuan terdiri dari buku harian ( buku kas/bank,buku penjualan,buku pembelian, buku serba serbi),buku besar sub buku besar( piutang,liaabilitas,aset tetap ,kartu persedian.). Bukti – bukti lain yang mendukung antara lain bukti9 penerimaan dan pengeluaran kas/ bank,faktur penjualan,jurnal,voucher dan lain- lain. Dokumen yang lain adalah natulen rapat direksi dan pemegang saham,akta pendirian ,kontrak,perjanjian kredit dan lain- lain. a.Laporan Posisi Keuangan( Statement of financial position ) Adalah suatu laporan yang mengambarkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu seperti aset,liabilitas dan ekuitas. b.Laporan laba rugi komprehensif ( Statement of comprehensive income) 7



Adalah suatu laporan yang mengambarkan hasil usaha suatu perusahaan secara keseluruhan seperti ( berapa pendapatan,beban dan laba atau rugi) untuk suatu periode tertentu. c.Laporan perubahan ekuitas (changes in equity ) Adalah suatu laporan yang menggambarkan perubahan ekuitas ( berapa retained earnings awal.laba rugi,pembagian dividend dan retained earnings akhir) untuk suatu periode tertentu. d.Laporan Arus kas (cash flow statement) Adalah suatu laporan yang menggambarkan perubahan arus kas( kas masuk dan arus keluar atau setara kas ) selama suatu periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas oprasi,investasi, dan pembelanjaan. Laporan keuangan itu disusun oleh manajemen dan manajemen bertanggung jawab atas kewajaran laporan keuangan tersebut dan bertanggung jawab atas opini ( pendapat ) yang diberikan atas kewajaran laporan keuangan tersebut. 2). Pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis Dalam melakukan pemeriksaannya akuntan publik berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik ( di USA : Generally Accepted Auditing Standards ) ,menaati kode Etik Akuntan Profesional IAI dan kode etik Profesi Akuntan Publik dari IAPI serta mematuhi standar Pengendalian Mutu. selain itu juga Akuntan Publik harus merencanakan pemeriksaannya sebelum proses pemeriksaan dimulai dalam audit plan berapa lama jangka waktu pemeriksaan,kapan waktu mulainya pemeriksaan,kapan laporan harus selesai,berapa orang audit/staff yang di tugaskan masalah – masalah yang diperkirakan akan dihadapi di bidang auditing .akuntansi ,perpajakan dan lain –lain dan Akuntan publik harus mempunyai batas materialitas dan memperhitungkan risiko audit serta harus di pimpin seorang yang mempunyai gelar akuntan,sertifikasi dan mempunyai izin praktek dari menteri keuangan serta berpengalaman di bidangnya.



8



3).Pemeriksaan dilakukan harus yang independen Dalam arti sebagai pihak luar perusahaan yang diperiksa ,tidak boleh mempunyai kepentingan tertentu di dalam perusahaan tersebut misalnya pemegang saham ,dereksi atau dewan komisaris. 4).Pemeriksaan akuntan adalah untuk dapat memberikan penapat pmengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Laporan keuangan yang wajar adalah yang tersusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum di indonesia yang dikodifikasi dalam Standar Akuntansi keuangan di USA : Generally Accepted Accounting Principles ) diterapkan secara konsisten dan tidak mengandug kesalahan yang mateial ( besar dan signifikan) akunn publik tidak dapat menyatakan laporan keuangan itu benar,karena pemeriksaannya dilakukan secara sampling ( test basis ) mungkin terdapat kesalahan dalam laporan keuangan tetapi jumlahnya tidak material ( kecil) sehingga tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. 1.3 Perbedaan Auditing Dan Akuntansi Terdapat perbedaan yang signifikan dalam metode, tujuan, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab pada proses akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan dibandingkan dengan proses auditing laporan keuangan.



Perbedaan Antara Auditing dengan Akuntansi 9



Terdapat perbedaan yang signifikan dalam metode, tujuan, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab pada proses akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan dibandingkan dengan proses auditing laporan keuangan. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut: Tabel: Perbedaan antara Auditing dengan Akuntansi Keterangan Metode



Auditing



Akuntansi



Memperoleh dan menilai atau Mengidentifikasi kejadianmengevaluasi bukti yang



kejadian dan kemudian



berhubungan dengan laporan mengukur, mencatat, keuangan yang disusun oleh



mengklasifikasikan dan



manajemen.



meringkasnya dalam catatancatatan akuntansi.



Tujuan



Menyatakan pendapat tentang Menyusun dan kewajaran laporan keuangan. mendistribusikan laporan keuangan.



Pihak yang bertanggung jawab Laporan auditing (audit report) tanggung jawab



Laporan keuangan tanggung jawab manajemen.



auditor.



1.Metode akuntansi mencakup kegiatan mengidentifikasi bukti dan transaksi yang dapat mempengaruhi perusahaan atau pemerintah. Setelah diidentifikasi, maka bukti dan transaksi diukur, dicatat, diklasifikasikan, serta dibuat ringkasan/ikhtisar dalam catatan-catatan akuntansi. Hasil proses ini adalah penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (PABU). Tujuan akhir akuntansi adalah komunikasi data yang relevan dan andal, sehingga dapat berguna bagi pengambilan keputusan. Para karyawan perusahaan atau pegawai pemerintah terlibat dalam proses akuntansi ini, sedangkan tanggung jawab akhir laporan keuangan terletak pada manajemen perusahaan atau pemerintah.



10



2.Auditing laporan keuangan terdiri dari upaya memahami bisnis dan industri klien serta memperoleh dan menilai bukti yang berkaitan dengan laporan keuangan, sehingga memungkinkan auditor meneliti apakah pada kenyataannya laporan keuangan tersebut telah menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Auditor bertanggung jawab untuk mematuhi standar auditing yang diterima umum (Generally Accepted Auditing Standard / GAAS) dalam mengumpulkan dan menilai bukti, serta dalam menerbitkan laporan uang memuat kesimpulan auditor yang dinyatakan dalam bentuk pendapat (opini) atas laporan keuangan. 3.4 Tujuan Utama Auditing dan Akuntansi 1). Sedangkan tujuan utama dari auditing adalah : a).Meyakinkan bahwa semua transaksi yag sudah dilakukan dalam jurnal bersifat actual dan sudah dalam pendataan yang benar. b).Memastikan bahwa semua harta dan kewajiban yang dicatat sudah memiliki eksistensi atau keterjadian pada tanggal tertentu, dimana transaksi yang tercatat haruslah fakta dan bukan kebohongan. c).Penilaian merupakan tujuan utama selanjutnya, dimana prinsip akuntansi sudah diterapkan dengan benar. d). Memastikan bahwa transaksi yang terdata tepat, apabila terkait dengan saldo atau hutang maka angka dan klien yang dimasukan benar adanya. e). Memastikan benar tidaknya catatan dan hitungan yang telah dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan disfungsi tugas kerja 2). Jika ditinjau dari tujuan utamanya, dimana akuntansi memiliki tujuan sebagai berikut : a). Bisa menyediakan informasi mengenai posisi profitabilitas b).Menyediakan informasi yang memang diperlukan baik tetang posisi likuiditas ataupun solvabilitas kepada pihak yang berkepentinga.



11



c).Mencatat dan menyimpan berbagai transaksi harian layaknya buku besar, neraca saldo dan catatan lainnya d).Bisa menunjukan posisi keuangan melalui neraca seimbang atau balance sheet yang biasa dilakukan oleh para akuntansi 3.5 Jenis Audit dan Akuntansi 1. Jenis Audit 1. Audit Laporan Keuangan Audit laporan keuangan biasa dilakukan oleh eksternal audit atas permintaan klien. Audit laporan keuangan atau bisa disebut financial audit, memiliki tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Audit laporan keuangan ini dinilai cukup kompleks. 2. Audit Operasional Audit operasional merupakan pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan operasional yang sudah ditetapkan oleh manajemen dengan tujuan mengetahui apakah efektif atau tidak. 3. Audit Pemeriksaan Ketaatan Audit pemeriksaan ketaatan atau audit ketaatan merupakan audit yang melakukan suatu pemeriksaan dan dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati peraturan dan kebijakan yang memang berlaku. Hal ini baik ditetapkan oleh pihak intern perusahaan ataupun pihak ekstern perusahaan. Audit ketaatan tak berpengaruh pada tingkat eksternal atau internalnya. 2. Sedangkan berdasarkan kelompok dan pelaksana audit maka jenis audit dibagi: a). Audit Ekstern Audit ekstern merupakan independen audit yang bekerja untuk kantor akuntan publik. Sehingga memiliki status diluar perusahaan. Umumnya auditor ini berasal dari perusahaan kecil yang disewa dan juga dipanggil untuk melakukan auditing. 12



b). Audit Pajak Dalam audit ada juga jenis audit pajak dimana auditor pajak memiliki tugas melakukan pemeriksaan ketaatan wajib pajak yang diaudit terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku di negara tersebut. Tentunya kasus menyimpan dari audit pajak memang cukup banyak, karena adanya peraturan ketat dan juga cukup kompleks. c). Audit Pemerintah Bagi para auditor pemerintah pekerjaan audit dalam bidang pemerintah merupakan hal yang sulit dan kompleks. Disamping itu audit juga dilakukan untuk menilai efisiensi, efektifitas serta ekonomi operasi program . Sering juga peraturan yang dikeluarkan pemerintah. 2. Jenis Akuntansi Berikut ini beberapa kelompok akuntansi, diantaranya : 1. Akuntansi Keuangan Akuntansi keuangan merupakan jenis akuntansi yang mengelola data transaksi keuangan dan menjadikan laporan keuangan sebagai tugas utama. Terutama bagi anda yang terikat dengan satu perusahaan dan mengabdikan diri dengan menjadi akuntan mereka. 2. Akuntansi Pemeriksaan Akuntansi pemeriksaan memiliki hubungan dengan pemeriksaan independen terhadap catatan akuntansi pendukung laporan keuangan sebuah perusahaan. Akuntansi ini memiliki kandalan dan kelayakan laporan keuangan. 3. Akuntansi Perpajakan Akuntansi perpajakan merupakan akuntansi yang tujuan utamanya merupakan penyusunan laporan keuangan yang bisa diperlukan untuk penetapan pajak yang sering dibebankan oleh perusahaan. Akuntan ini memiliki jam kerja ekstra di waktu tertentu.



13



4. Akuntansi Biaya Akuntansi biaya merupakan akuntansi utama yang memiliki tujuan menyediakan data yang diperlukan untuk penetapan serta pengendalian biaya. Anda juga perlu tahu bahwa akuntansi biaya merupakan posisi penting dalam sebuah bidang keuangan. 5. Akuntansi Anggaran Akuntansi anggara merupakan akuntas yang memiliki tujuan utama menyusun rencana keuangan dalam perusahaan untuk periode tertentu. Selain itu akuntansi anggaran harus bisa menyusun baik rencana maupun hal yang sudah lewat dan berkaitan dengan anggaran perusahaan atau tempat tersebut 3.6. Kasus – kasus dalam Auditing Pelaku dari kecurangan demikian biasanya mendapat manfaat secara tidak langsung, karena manfaat pribadi biaya diakru (accrues) bertambah, sedangkan organisasi ditolong oleh tindakan yang bersangkutan. Beberapa contoh adalah : 1.Penjualan atau penjaminan aktiva yang fiktif atau salah disajikan. Pembayaran yang tidak tepat seperti kontribusi politik yang ilegal, penyogokan (bribes), pembayaran kembali (kickbacks), dan pembayaran kepada pejabat pemerintah, pelanggan atau pemasok 2. Penyajian atau penilaian transaksi-transaksi, aktiva, hutang atau pendapatan yang tidak tepat dan dilakukan secara sengaja. 3. Penetapan harga transfer (misalnya, penilaian barang yang dipertukarkan antara entitas yang berhubungan) yang tidak tepat dan dilakukan secara sengaja. Dengan sengaja menstrukturkan teknik penetapan harga secara tidak tepat, manajemen dengan pasti memperbaiki hasil operasi dari suatu organisasi yang tercakup dengan transaksi menjadi kerugian dari organisasi yang lain. 4.Transaksi hubungan istimewa (related party transactions) tidak tepat yang dilakukan secara sengaja, yaitu suatu pihak menerima manfaat yang tidak dapat diperoleh kalau tidak ada hubungan istimewa tersebut (an arm’s length transactions) 14



5.Kegagalan yang disengaja untuk mencatat atau mengungkapkan informasi yang signifikan untuk memperbaiki gambaran keuangan organisasi kepada pihak luar. Aktifitas usaha yang dilarang, seperti aktivitas yang melanggar undang-undang, peraturan, atau kontrak. 6.Penyeludupan pajak (taxfraud). 7.Kecurangan yang didisain untuk memberi manfaat kepada organisasi umumnya menghasilkan manfaat tersebut dengan mengeksploitasi suatu keuntungan yang tidak wajar atau tidak jujur, yang mungkin dapat menipu pihak luar Beberapa contoh berikut mengungkapkan ketidak beresan: 1. Modal kerja yang tidak cukup Hal ini dapat menunjukkan masalah seperti ekspansi yang berlebihan, penurunan pendapatan, transfer atau pemindahan dana ke perusahaan yang lain, kredit yang tidak memadai, dan pengeluaran yang berlebihan. Pemeriksa intern berhati-hati terhadap pengalihan dana ke perusahaan pribadi melalui metode-metode seperti penjualan yang tidak tercatat dan pengeluaran yang fiktif. 2. Perputaran yang cepat dalam posisi keuangan Kehilangan personil akuntansi dan keuangan dan yang penting dapat menandai kinerja yang tidak memadai dan mengakibatkan kelemahan dalam pengendalian intern. Akuntabilitas untuk dana dan sumber daya yang lain harus ditetapkan ketika pemberhentian pekerjaan. 3. Penggunaan procuremen pemasokan sendiri (sole-source procurement) Praktik-praktik procuremen yang baik mendorong kompetisi untuk memastikan bahwa organisasi memperoleh material atau peralatan yang diperlukan dengan harga yang paling baik. Procuremen pemasokan sendiri, apabila tidak cukup dijustifikasi menunjukkan favoritisme atau pembayaran kembali (kickbacks) yang potensial.



15



4. Biaya perjalanan yang berlebihan Dalam menelaah perjalanan, auditor perlu berhati-hati untuk perjalanan yang tidak diotorisasi atau pribadi, dan perjalanan atau biaya-biaya lain yang tidak disokong. 5. Pemindahan dana antara perusahaan afiliasi atau divisi Suatu pola pemindahan dana antar perusahaan atau divisi mungkin menunjukkan pinjaman yang tidak diotorisasi, penutupan kekurangan, atau pengendalian yang tidak memadai atas dana. 6. Perubahan auditor luar Dalam kasus tertentu, perubahan auditor luar dapat menunjukkan perbedaan opini mengenai metode yang sesuai dalam menangani transaksi tertentu. Mungkin terdapat suatu keengganan dari manajemen untuk mengungkapkan masalah atas kejadian yang penting. 7. Biaya konsultan atau honor legal yang berlebihan Hal ini dapat merupakan indikasi adanya penyalahgunaan dalam memeproleh jasa yang dilakukan di luar, favoritisme, dan masalah yang tidak diungkapkan dalam organisasi yang memerlukan pekerjaan legal ekstensif. 8. Kecenderungan yang menurun dalam angka dan rasio finansial. Penggunaan rasio, perubahan, dan analisis kecenderungan dapat menunjukkan masalah dalam area tertentu yang memerlukan tindak lanjut. Kecenderungan yang menurun dapat merupakan gejala kerugian yang signifikan, pengalihan dana dan sumber daya, dan pengendalian yang tidak memadai atas operasi. 9. Benturan kepentingan (Conflict of interest) yang dilaporkan. Auditor harus sadar mengenai desas-desus atau alasan-alasan dari pertentangan kepentingan yang berhubungan dengan pemekerjaan luar, pengaturan pemasok, dan hubungan antara karyawan. Transaksi perusahaan dengan pejabat atau karyawan harus secara hati-hati diteliti dengan cermat.



16



10. Kekurangan yang tidak dapat dijelaskan delam aktiva fisik. Penyimpanan fisik yang tidak memadai dapat mengakibatkan pencurian atau pengalihan aktiva yang lain. Kekurangan dalam aktiva harus dianalisis secara teliti untuk menentukan penggunaan aktiva tersebut. 11. Penurunan dalam kinerja Salah satu divisi perusahaan dapat kurang berprestasi dibandingkan dengan divisi yang lain. Lagi pula, mungkin terjadi suatu penurunan dalam kinerja dari pengalaman sebelumnya. Alasan harus ditentukan untuk indikasi atas pengelolaan yang buruk atau adanya kemungkinan perbuatan salah. 12. Pengendalian manajemen oleh sedikit individual Dominasi dari organisasi oleh satu atau sedikit individual adapat menciptakan kesempatan untuk pengalihan aktiva atau manipulasi yang lain. 13. Kesulitan penagihan Masalah dalam menagih piutang harus dianalisis untuk emnentukan apakah terdapat penjualan yang fiktif atau pengalihan dana yang diterima dari penagihan. 14. Banyak akun bank Penggunaan banyak akun bank melebihi apa yang secara normal diperlukan mungkin menunjukkan pengalihan dana atau penutupan transaksi yang ilegal. Pemiindahan antar akun dan ke akun bank pribadi harus ditelaah dengan hati-hati. 15. Laporan yang terlambat Laporan mungkin selalu terlambat disampaikan karena penyusun laporan dapat memanipulasi data untuk menutup tindakan curang.



17



16. Copy digunakan untuk pembayaran kepada kreditor Daripada menggunakan pembayaran berdasarkan faktur orisinil/asli, copy dapat digunakan untuk menutup pembayaran ganda dan pembayaran kembali (kickback) 17. kekurangan, kelebihan dan kondisi yang tidak seimbang. Hal diatas dapat merupakan gejala dari suatu masalah yang lebih besar dan penjelasan harus diperoleh mengenai penyimpangan/varian tersebut. 18. Cek atau dokumen lain yang ditulis dalam angka bulat. Misalnya, suatu cek mungkin tercantum Rp 10.000.000,- atau Rp 3.500.000,- padahal cek atau dokumen tersebut secara normal diharapkan dalam angka tidak bulat, misalnya Rp 10.000.261,34 atau Rp 3.500.032,28. Motivasi Melakukan Fraud/ kecurangan Pada umumnya fraud terjadi karena tiga hal yang mendasarinya terjadi secara bersama, yaitu: 1.Insentif atau tekanan untuk melakukan fraud 2.Peluang untuk melakuakn fraud 3.Sikap Pencegahan dan Pendeteksian Fraud Dalam mencegah dan mendeteksi serta menangani fraud sebenarnya ada beberapa pihak yang terkait: yaitu akuntan (baik sebagai auditor internal, auditor eksternal, atau auditor forensik) dan manajemen perusahaan. Peran dan tanggung jawab msaing-masing pihak ini dapat digambarkan sebagai suatu siklus yang dinamakan Fraud Deterrence Cycle atau siklus pencegahan fraud seperti gambar dibawah ini. Corporate Governance dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya fraud. Corporate governance meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang.



18



Contoh kasus : Penangkapan dalam kasus Kemendes: Ada apa dengan BPK? 30 Mei 2017 Penyidik KPK menemukan uang sebesar Rp40 juta di ruang auditor BPK, Ali Sadli. Kemudian di ruangan eselon I BPK yaitu Rachmadi Saptogiri, KPK mendapati US$3.000 dan Rp1,145 miliar. KPK menduga uang ini hasil dari dugaan kasus suap pemberian opini wajar tanpa pengecualian. Pemberian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan anggaran kementerian dan lembaga negara dipertanyakan setelah KPK menangkap auditor BPK dan pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam dugaan suap terkait opini wajar tanpa pengecualian. "Kasus yang terjadi di Kemendes membuka mata kita, jangan-jangan banyak lembaga yang sebetulnya belum bisa WTP (wajar tanpa pengecualian) tetapi dipaksa menjadi WTP karena ada praktik transaksional korupsi," ujar peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Oce Madril. KPK menetapkan Ketua BPK sebagai tersangka Kecurigaan Oce mengemuka seiring dengan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian terhadap anggaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BPK Keempatnya mencakup Inspektur Jenderal Kemendes Sugito, pejabat Eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo, pejabat Eselon I BPK Rachmadi Saptogiri, dan Auditor BPK Ali Sadli. Penyidik KPK menemukan uang sebesar Rp40 juta di ruang auditor BPK, Ali Sadli. Kemudian di ruangan eselon I BPK yaitu Rachmadi Saptogiri, KPK mendapati US$3.000 dan Rp1,145 miliar. KPK menduga uang ini hasil dari dugaan kasus suap pemberian opini WTP. Akan tetapi, Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara menyatakan, kasus itu tidak bisa menjadi penyamarataan bahwa semua pemberian opini bisa diperdagangkan. 19



"Tidak bisa digeneralisir, bahwa semua temuan apa opini itu nanti bisa didagangkan lah opini itu, itu nggak bisa," kata Moermahadi. Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyatakan kasus di Kemendes tidak bisa menjadi penyamarataan bahwa semua pemberian opini BPK bisa diperdagangkan. 'Tidak sulit mendapat WTP' Eko Putro Sandjojo selaku Menteri Desa mengaku kaget dengan penangkapan itu karena, menurutnya, mendapat opini WTP dari BPK bukan hal sulit. "Saya tidak melihat menjadi WTP itu sesuatu yang sulit karena WTP didesain untuk kalau kita kerjain normal pun, satu kementerian itu bisa WTP," kata Eko. Eko menduga bahwa dugaan pemberian uang kepada auditor BPK oleh bawahannya bukan untuk mendapatkan opini WTP, melainkan sebagai 'ucapan terima kasih' karena BPK sudah memberikan WTP. "Karena WTP itu tidak bisa satu orang. Di BPK itu satu proses, yang ada pengauditnya, ada panelnya. Jadi nggak mungkin mau nyogok cuma Rp240 juta itu nggak mungkin," cetus Eko. Hal ini ditepis Oce Madril, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada. Menurutnya, pemberian uang suap untuk mendapatkan opini WTP dari BPK sangat mungkin terjadi. "Praktiknya kan ada koordinatornya, koordinator audit. Menetapkan status di akhir itu kan kewenangan pihak-pihak tertentu, bukan semua auditor berkewenangan untuk itu. Ada jabatan tertentu yang memiliki kewenangan untuk menentukan kata akhir," tegas Oce. Pemberian opini wajar tanpa pengecualian dari BPK ke suatu lembaga pemerintah bukan berarti di lembaga itu nihil korupsi, kata Yenny Sucipto yang menjabat sebagai sekretaris jenderal Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA).



20



Persepsi yang salah soal WTP Yenny Sucipto yang menjabat sebagai sekretaris jenderal Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA) memandang dugaan pemberian suap untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK terjadi lantaran adanya persepsi di masyarakat bahwa wajar tanpa pengecualian sama dengan nihil korupsi. "Tidak serta-merta opini yang dikeluarkan BPK dinilai bebas dari korupsi atau bebas dari potensi-potensi kerugian negara, tidak. Masyarakat tidak mengetahui sampai sejauh mana pemeriksaan yang dilakukan BPK. Hanya dijadikan alat pencitraan oleh instansi," ujar Yenny. Kepada wartawan, anggota BPK, Agung Firman Sampurna, menyatakan pemeriksaan laporan keuangan lembaga pemerintah bukan ditujukan untuk menilai tingkat efisiensi penggunaan sumber daya maupun sumber dana dari entitas yang diperiksa. Pemeriksaan laporan



keuangan oleh



BPK



juga bukan ditujukan khusus



untuk



mengungkapkan ketidakpatuhan, kecurangan dan ketidak patutan seperti lembaga penegak hukum—walau BPK wajib mengungkapkannya jika menemukan hal seperti itu. Langkah pemeriksaan laporan keuangan dilakukan guna memastikan kementerian dan lembaga negara telah menyajikan kesesuaian laporan dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, serta apakah kementerian dan lembaga negara efektif mengelola keuangan negara. Apabila semua aspek dinilai memadai dan sesuai standar, maka BPK akan memberikan predikat wajar tanpa pengecualian. KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian terhadap anggaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BPK.



21



DAFTAR PUSAKA



1.Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan akuntan Oleh Akuntan Publik Prof. Dr. Sukrisno Agoes,S.E.,Ak.,M.M.,CPA.,Ca., 2. Audit Manajemen Kontemporer Drs.Amin Widjaya Ak.MBA 3.www.bbc.com/indonesia/indonesia-40084440



22



15