![Draf Muspimcab IV 2014 [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/draf-muspimcab-iv-2014.jpg)
17 0 531 KB
KETETAPAN MUSPIMCAB 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Nomor : 01.MUSPIMCAB-IV.PC-XL.V-04.02.12.2014 Tentang : RANCANGAN AGENDA ACARA MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Bismillahirrahmanirrahim, Pimpinan MUSPIMCAB 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang setelah : Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Kota Malang, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik. 2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMCAB 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Rancangan Agenda Acara MUSPIMCAB 2014. Mengingat : 1. Bab VII Pasal 8 AD PMII 2. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno MUSPIMCAB 2014 PMII Kota Malang. Menetapkan
MEMUTUSKAN : 1. Agenda Acara Musyawarah Pimpinan Cabang 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang. 2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.
Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq Ditetapkan di : Pada tanggal : Pukul : PIMPINAN MUSPIMCAB 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG
HABIBURRAHMAN EL-STIFFIANNI Ketua Umum
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
ALIF KHAFI NUR NAQTI Sekretaris Umum
1
AGENDA ACARA MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG IV PC PMII KOTA MALANG
Jumat, 5 Desember 2014 NO 1 2
PUKUL 15.30 – 16.45 16.45 – 18.30
3
19.00 – 19.30
4
19.30 – 20.00
5
20.00 – 22.10
6
22.10 – 22.40
7
22.40 – 24.00
NO 8 9
PUKUL 00.00 – 01.00 01.00 – 03.00
10 11 12
03.00 – 04.00 04.00 – 05.00 05.00 – 07.00
13 14
07.00 – 08.00 08.00 – 09.30
15
09.30 – 12.00
16
12.00 – 13.00
AGENDA Opening Ceremony Maksiat sore (Makan, Sholat, Istirahat) Sholat Maghrib dan Isyak berjamaah Sidang Pleno I (Pembahasan dan Penetapan Tata Tertib) Sidang Pleno II (Pembahasan dan Penetapan Jadwal Acara) Penyampaian progress Report ( Presentasi ) Pengurus Komisariat, Kopri, dan Rayon 13 komisariat - @10 menit Penyampaian progress Report ( Presentasi ) Ketua Umum Cabang PMII Kota Malang Sidang Komisi
KET OC OC SC SC SC SC SC
Sabtu, 6 Desember 2014 AGENDA Lanjutan Sidang Komisi Maksiat malam (Makan-snack, Istirahat) dan Kopi susu Malam Sholat Tahajjud dan Dzikir Bersama Sholat Subuh Berjamaah Bersih-bersih, Olahraga Pagi, dan Kopi Hitam Pagi Maksiat Pagi (Makan, Istirahat) Sarasehan Tema : “Kota Malang : hari ini dan prospek kedepannya” Narasumber : Pimpinan DPRD Kota Malang Sidang Pleno III (Pembahasan dan Penetapan hasil-hasil sidang Pleno III) Closing Ceremony
KET SC OC OC OC OC OC OC
SC OC
Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq Ditetapkan : Pada tanggal : Pukul : PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG
………………………………… Ketua
………………………………… Wakil ketua
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
………………………………… Sekretaris 2
KETETAPAN MUSPIMCAB 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Nomor : 02.MUSPIMCAB-IV.PC-XL.V-04.02.12.2014 Tentang : RANCANGAN TATA TERTIB MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Bismillahirrahmanirrahim, Pimpinan MUSPIMCAB 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang setelah : Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Kota Malang, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik. 2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMCAB 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Rancangan Tata Tertib Musyawarah Pimpinan Cabang 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang. Mengingat : 1. Bab VII Pasal 8 AD PMII 2. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno MUSPIMCAB 2014 PMII Kota Malang. Menetapkan
MEMUTUSKAN
: 1. Rancangan Tata Tertib Musyawarah Pimpinan Cabang 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang. 2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.
Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq Ditetapkan di : Pada tanggal : Pukul : PIMPINAN MUSPIMCAB 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG
HABIBURRAHMAN EL-STIFFIANNI Ketua Umum
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
ALIF KHAFI NUR NAQTI Sekretaris Umum
3
RANCANGAN TATA TERTIB MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Muspimcab adalah forum permusyawaratan tertinggi setelah Konfercab. 2. Muspimcab diselenggarakan oleh Pengurus Cabang PMII Kota Malang pada tanggal 3. Muspimcab dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta sebagaimana diatur dalam Bab pasal 33 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. BAB II PIMPINAN, TUGAS DAN WEWENANG MUSPIMCAB Pasal 2 Pimpinan 1. Pimpinan Muspimcab adalah Pengurus Cabang PMII Kota Malang. 2. Pimpinan Muspimcab Bertanggung Jawab penuh atas terselenggaranya Muspimcab. 3. Pimpinan Muspimcab Membentuk penitia yang terdiri dari Panitia Pengarah/SC dan Panitia Pelaksana/OC.
1. 2. 3. 4. 5.
Pasal 3 Tugas dan wewenang Menetapkan Peraturan-peraturan Organisasi PMII Cabang Kota Malang. Menetapkan Strategi Pengembangan Kaderisasi PMII Cabang Kota Malang. Menetapkan Strategi Networking dan pengembangan Opini Publik PMII Cabang Kota Malang. Menetapkan Strategi pengembangan organisasi PMII Cabang Kota Malang. Melaporkan perkembangan yang terjadi dalam masing-masing lemabaga (PC PMIIPR PMII) BAB III PESERTA Pasal 4
Peserta Muspimcab terdiri dari : 1. Seluruh Jajaran Pengurus Cabang PMII Kota Malang. 2. Utusan-utusan Pengurus Komisariat dan Rayon PMII Kota Malang yang masingmasing berjumlah 1 (satu) orang dan ditambah 1 kader KOPRI dari masing-masing komisariat. 3. Utusan yang dimaksud dalam ayat 2 adalah ketua Komisariat, Ketua Rayon dan ketua KOPRI Komisariat. Pasal 5 Hak dan Kewajiban Peserta : 1. Berkewajiban mentaati tata tertib Muspimcab. 2. Berkewajiban menjaga ketertiban, kelancaran dan kualitas sidang-sidang selama penyelenggaraan Muspimcab. 3. Setiap peserta memiliki hak bicara dan hak suara. 4. Apabila ada peserta yang melanggar isi ketentuan pasal ini, maka Pimpinan Sidang berhak memberi peringatan kepada peserta yang bersangkutan. 5. Apabila peserta telah diberikan peringatan sebanyak 3 kali, maka Pimpinan Sidang berhak mengeluarkan peserta yang bersangkutan. 6. Berkewajiban memakai atribut PMII minimal jas/almamater PMII.
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
4
BAB IV MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT Pasal 6 Musyawarah dan rapat-rapat Muspimcab terdiri dari: 1. Sidang Pleno, merupakan persidangan yang dihadiri seluruh peserta Muspimcab, dan dibagi dalam 2 tahap persidangan, yaitu: a. Sidang Pleno I, pembahasan dan penetapan Agenda Acara Muspimcab. b. Sidang Pleno II, pembahasan dan penetapan Tata tertib Muspimcab. c. Sidang Pleno III, pengesahan dan penetapan Hasil-Hasil Komisi. 2. Sidang Komisi, dihadiri oleh anggota komisi yang terdiri dari peserta Muspimcab dan dibagi ke dalam 8 Komisi, yaitu: a. Komisi 1, membahas : kaidah pembentukan dan pengguguran serta pembekuan kepengurusan komisariat dan rayon periodeisasi kepengurusan b. Komisi 2, membahas : strategi pengembangan kaderisasi pelaporan kaderisasi formal yang dilakukan oleh komisariat atau rayon c. Komisi 3, membahas : kopri komisariat dan rayon strategi pengembangan kopri d. Komisi 4, membahas : mekanisme reshuffle kepengurusan form kendali kaderisasi (forka) e. Komisi 5, membahas : tehnik persidangan ketentuan pimpinan sidang permusyawaratan serta pembuka dan penutup penyelengaraan pendidikan formal di level komisariat dan rayon f. Komisi 6, membahas : teknis penyelenggaraan rapat tahunan komisariat dan rayon pengajuan sk rayon dan komisariat, permusyawaratan rapat kerja g. Komisi 7, membahas : strategi pengembangan organisasi strategi pengembangan networking h. Komisi 8, membahas : pedoman penyelenggaraan tertib administrasi kepanitiaan (pptak) ppta badan semi otonom (bso) dan lembaga semi otonom (lso) 3. Apabila diperlukan, Komisi dapat membuat Sub Komisi sesuai dengan kesepakatan anggota komisi. BAB V PIMPINAN SIDANG Pasal 7 1. Pimpinan Sidang Pleno terdiri dari Ketua, wakil ketua, dan seorang Sekretaris yang ditentukan oleh Panitia Pengarah/SC. 2. Pimpinan Sidang Komisi terdiri dari seorang Ketua dan seorang Sekretaris yang dipilih oleh Komisi yang bersangkutan. 3. Dalam kondisi dimana dibutuhkan sidang Sub Komisi, maka piminan sidang Sub Komisi terdiri dari seorang Ketua, dan seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh Sub Komisi yang bersangkutan. Pasal 8 Tugas dan wewenang Pimpinan Sidang: 1. Memimpin jalannya sidang agar tetap dalam kebersamaan dalam kerangka permusyawaratan untuk mencapai mufakat. 2. Berusaha mempertemukan pendapat-pendapat yang berbeda, menyimpulkan pembicaraan, dan mendudukan persoalan yang sebenarnya serta mengembalikan jalannya sidang pada pokok pembicaraan. 3. Hak dan kewajiban Pimpinan Sidang: a. Mengatur alur pembicaraan Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
5
b. c. d. e.
Mengatur dan menertibkan pembicaraan Menetapkan waktu bagi pembicara Menyimpulkan pembicaraan-pembicaraan Mengumumkan putusan yang diambil
Pasal 9 Apabila oleh karena satu hal Ketua Sidang memandang perlu membicarakan masalahmasalah yang perlu dimusyawarahkan (lobby) atau harus berkonsultasi dengan penanggung jawab Muspimcab dan atau Panitia Pengarah Muspimcab, maka sementara dapat meninggalkan tempat, dan pimpinan sidang diserahkan kepada wakil ketua sidang. BAB VI QUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 10 1. Setiap sidang Pleno dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit separuh lebih satu dari jumlah peserta yang hadir. 2. Sidang Komisi dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit separuh lebih satu dari anggota komisi. 3. Apabila point (1) dan (2) tidak tercapai, maka sidang diskors selama 1x15 menit untuk memenuhi quorum. 4. Apabila masih belum memenuhi quorum maka sidang dapat dilanjutkan kembali atas kesepakatan forum. Pasal 11 1. Semua keputusan diusahakan secara aklamasi dan melalui musyawarah mufakat. 2. Apabila point (1) tidak terpenuhi maka dilakukan lobby 2x5 menit antara pihak yang berbeda pendapat. 3. Apabila setelah dilakukan lobby masih belum tercapai kesepakatan, maka dapat dilakukan pemungutan suara atau voting 4. Apabila hasil pemungutan suara berimbang, maka dilakukan pemungutan suara untuk kedua kalinya. 5. Apabila hasil pemungutan suara kedua masih berimbang, maka keputusan diambil dengan qur’ah (diundi). 6. Pemungutan suara dilakukan secara bebas dan terbuka. BAB VII KETENTUAN TAMBAHAN Pasal 12 1. Seluruh pelaksanaan sidang harus dicatat dalam berita acara persidangan yang berisi: a. Waktu, tempat dan tanggal persidangan. b. Jenis persidangan (pleno, komisi, sub komisi, atau rapat pimpinan Muspimcab). c. Pimpinan Sidang d. Jumlah peserta sidang yang menandatangani daftar hadir. e. Risalah, rekaman atau notulensi jalannya persidangan. 2. Semua keputusan dan ketetapan Muspimcab ditandatangani oleh Pimpinan Muspimcab. BAB VII PENUTUP Pasal 13 1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan oleh Pimpinan Muspimcab dan atau Pimpinan Sidang berdasarkan musyawarah mufakat. 2. Tata tertib ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
6
Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq Ditetapkan : Pada tanggal : Pukul : PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG
………………………………… Ketua
………………………………… Wakil ketua
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
………………………………… Sekretaris
7
KETETAPAN MUSPIMCAB 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Nomor : 03.MUSPIMCAB-IV.PC-XL.V-04.02.12.2014 Tentang : PERATURAN ORGANISAI TENTANG KAIDAH PEMBENTUKAN DAN PENGGUGURAN SERTA PEMBEKUAN KEPENGURUSAN KOMISARIAT DAN RAYON PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Bismillahirrahmanirrahim, Pimpinan MUSPIMCAB 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang setelah : Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Kota Malang, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik. 2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMCAB 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Peraturan Organisasi tentang Kaidah Pembentukan dan Pengguguran Serta Pembekuan Kepengurusan Komisariat dan Rayon. Mengingat : 1. Bab VII Pasal 8 AD PMII. 2. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII. 3. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2014. 4. Hasil-Hasil Muspimnas 2012. Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Komisi MUSPIMCAB 2014 PMII Kota Malang. Menetapkan
MEMUTUSKAN : 1. Peraturan Organisasi tentang Kaidah Pembentukan dan Pengguguran Serta Pembekuan Kepengurusan Komisariat dan Rayon 2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan
Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq Ditetapkan di : Pada tanggal : Pukul : PIMPINAN MUSPIMCAB 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG
HABIBURRAHMAN EL-STIFFIANNI Ketua Umum
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
ALIF KHAFI NUR NAQTI Sekretaris Umum
8
PERATURAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Tentang KAIDAH PEMBENTUKAN DAN PENGGUGURAN SERTA PEMBEKUAN KEPENGURUSAN KOMISARIAT DAN RAYON PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG BAB I KETENTUAN UMUM 1. 2. 3. 4.
Pasal 1 Kaidah pembentukan dan pembekuan komisariat dan rayon pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari AD/ART dan PO PMII, khususnya berkenaan dengan ketentuan pengurus komisariat dan rayon. Yang dimaksud dengan kaidah pembentukan, pengguguran dan pembekuan Komisariat atau Rayon adalah serangkaian ketentuan yang mengatur segala sesuatu mengenai pembentukan dan pengguguran komisariat atau rayon. Yang dimaksud pembekuan adalah pembekuan kepengurusan Komisariat dan Rayon. Yang dimaksud komisariat dan rayon didalam peraturan organisasi ini adalah sebagaimana pengertiannya dalam AD/ART. BAB II MEKANISME PEMBENTUKAN KOMISARIAT DAN RAYON
Pasal 2 1. Mekanisme pembentukan komisariat dianggap memenuhi syarat apabila: a. Telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam ART Pasal 16 ayat 1,2,3,4 b. Melakukan langkah-langkah perintisan dengan mengikutsertakan mahasiswa Islam di kampus tersebut dalam MAPABA dan PKD PMII pada komisariat/rayon lain. c. Pengurus cabang akan membentuk Team care taker untuk menyiapakan rapat tahunan. d. Team akan menyelenggarakan RTK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah mendapatkan rekomendasi dari PC PMII Kota Malang e. Tugas team berakhir secara otomatis setelah terselenggaranya RTK. f. Pengertian team care taker akan dijelaskan di BAB selanjutnya. 2. Mekanisme pembentukan rayon dianggap memenuhi syarat apabila: a. Telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ART Pasal 17 ayat 1,2,3 b. Melakukan langkah-langkah perintisan dengan mengikutsertakan mahasiswa Islam di kampus tersebut dalam MAPABA dan atau PKD PMII pada komisariat/rayon lain. c. PK dan atau PR yang telah terbentuk mengajukan surat keputusan pembentukan rayon kepada PC PMII Kota Malang selambat-lambatnya 3x24 jam setelah deklarasi pembentukan. BAB III WEWENANG PEMBENTUKAN KOMISARIAT DAN RAYON Pasal 3 1. Instansi yang berwenang membentuk komisariat baru adalah PC PMII Kota Malang. 2. Instansi yang berwenang membentuk rayon baru adalah pengurus komisariat sebagai perpanjangan tangan Pengurus Cabang. 3. Dalam hal kondisi komisariat belum terbentuk, maka pengurus cabang melakukan pendampingan terhadap proses pembentukannya.
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
9
BAB IV PENGGUGURAN KOMISARIAT DAN RAYON Pasal 4 1. Pengguguran Komisariat dan rayon Pengguguran Komisariat dan rayon akan dilakukan apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana berikut: a. Pengguguran Komisariat dan rayon dapat dilakukan hanya dalam keadaan yang sungguh-sungguh memaksa; b. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa didalam ayat (1) diatas adalah keberadaan Komisariat dan rayon yang sungguh-sungguh tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan MAPABA dan atau PKD. c. Dalam hal rayon tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Rapat Tahunan dalam waktu lebih dari satu periode kepengurusan. Maka Pengurus Komisariat dapat mengambil alih kepemimpinan rayon tersebut untuk melaksanakan Rapat Tahunan Anggota Rayon sebelum diambil tindakan pengguguran Rayon. d. Dalam hal Komisariat tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Rapat Tahunan dalam waktu lebih dari satu periode kepengurusan, maka Pengurus Cabang dapat mengambil alih kepemimpinan Komisariat tersebut untuk melaksanakan Rapat Tahunan sebelum diambil tindakan pengguguran Komisariat. Pasal 5 1. Sebelum diambil tindakan pengguguran Komisariat dan rayon, terlebih dahulu harus ditempuh langkah-langkah sebagai berikut : a. Pengurus Cabang mengadakan musyawarah secara seksama dengan Alumni Komisariat yang bersangkutan dan atau Pengurus Komisariat tersebut untuk membahas berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan Komisariat dimaksud; b. Apabila dianggap perlu, Pengurus Cabang dapat pula mengundang anggotaanggota Istimewa PMII di kampus itu untuk turut serta di dalam musyawarah tersebut; c. Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud di dalam sub a, b, diatas harus benar-benar dijadikan bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan untuk menggugurkan atau tidak menggugurkan Komisariat atau rayon tersebut tersebut. BAB V KEPUTUSAN PENGGUGURAN KOMISARIAT dan RAYON Pasal 6 Keputusan penguguran Komiasariat dan Rayon: 1. Keputusan pengguguran komisariat dikeluarkan oleh PC PMII kota malang Sebagaimana diatur dalam BAB VI. Pasal 7 Keputusan pengguguran rayon : 1. Keputusan pengguguran Rayon dikeluarkan oleh Pengurus Cabang setelah mempelajari secara seksama laporan dari PK. Pasal 8 1. Segala harta kekayaan yang dimiliki Rayon dan komisariat yang digugurkan, diwaqafkan kepada organisasi yang azas, sifat, tujuan dan paradigma keagamaannya tidak bertentangan dengan PMII atas persetujuan Pengurus Cabang. 2. Segala dokumen organisasi yang dimiliki Rayon dan komisariat yang digugurkan, diserahkan kepada Pengurus Cabang untuk disimpan di Pusat Dokumen Organisasi.
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
10
BAB VI PEMBEKUAN KEPENGURUSAN KOMISARIAT DAN RAYON Pasal 9 Pengurus Komisariat dan Rayon dapat dibekukan apabila: 1. Tidak mampu melaksanakan Rapat Tahunan sesuai dengan batas masa berlakunya Surat keputusan maksimal 3 bulan setelahnya. 2. Tidak melaksanakan rapat kerja setelah pelantikan maksimal selama dua bulan. 3. Tidak mampu melaksanakan pendidikan formal, informal, dan non formal kaderisasi. 4. Jelas-jelas melanggar AD/ART dan peraturan organisasi. 5. Dengan sengaja tidak melaksanakan atau mengabaikan keputusan/ketetapan hasil kongres dan/atau kebijakan/keputusan organisasi di atasnya. 6. Dengan sengaja dan tanpa alasan yuridis yang kuat tidak menerima atau menyatakan menolak struktur kepengurusan di atasnya dari hasil Rapat Tahunan sesuai tingkatannya masing-masing yang telah syah menurut AD/ART, peraturan organisasi dan tata tertib yang berlaku. Pasal 10 Wewenang 1. Wewenang untuk mengusulkan pembekuan kepengurusan sekurang-kurangnya kepengurusan satu tingkat di atasnya. 2. Wewenang pengusulan pembekuan pengurus komisariat dan rayon dapat dilakukan dalam pleno BPH PC, melalui rekomendasi kepengurusan setingkat di atasnya dan atau bidang aparatur organisasi PC PMII Kota Malang 3. Wewenang untuk membekukan kepengurusan dan organisasi adalah pengurus cabang.
1. 2. 3. 4.
Pasal 11 Mekanisme Pengusulan, Keputusan dan Peringatan Keputusan untuk mengusulkan pembekuan kepengurusan sekurang-kurangnya melalui rapat pleno kepengurusan yang berwenang. Keputusan untuk membekukan kepengurusan sekurang-kurangnya melalui rapat pleno BPH PC. Sebelum melakukan pembekuan, terlebih dahulu kepengurusan yang berwenang memberi peringatan secara tertulis dua kali dan jeda waktu masing-masing dua minggu sejak tanggal surat peringatan itu dibuat. Rayon dan Komisariat yang sudah dinyatakan dibekukan oleh pengurus cabang, aktivitas organisasi anggota yang ada menjadi tanggung jawab lembaga yang diamanahi setingkat diatasnya.
Pasal 12 Pengurus Komisariat dan Rayon 1. Pengurus Komisariat dapat mengusulkan kepada Pengurus Cabang untuk membekukan Pengurus Rayon tertentu yang dipandang perlu dengan disertai alasan yuridis yang jelas. 2. Pengurus Cabang dapat membekukan kepengurusan tingkat Komisariat (PK) dan tingkat Rayon (PR) melalui rapat pleno BPH. 3. Keputusan pembekuan dituangkan dalam bentuk surat keputusan pengurus cabang disertai penunjukan pengurus care taker. BAB VII PENGURUS ‘CARE TAKER’ Pasal 13 Susunan dan Personalia 1. Susunan pengurus sementara yang disebut care taker terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota. 2. Ketua pengurus care taker direkrut dari pengurus harian kepengurusan sekurangkurangnya setingkat di atasnya. 3. Cara taker juga berfungsi sebagai team persiapan pembentukan komisariat atau rayon. Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
11
Pasal 14 Tugas 1. Tugas pengurus caretaker hanya untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Rapat Tahunan pemilihan pengurus sesuai tingkat masing-masing. 2. Pengurus care taker mengangkat dan mengesahkan panitia pelaksana Rapat Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1). 3. Apabila sebelum dilaksanakan Rapat Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat tugas organisasi yang sangat penting dan mendesak, pengurus care taker dapat melaksanakan tugas tersebut dengan kewajiban berkoordinasi dengan kepengurusan setingkat di atasnya. Pasal 15 Masa Bhakti 1. Masa Bhakti pengurus Caretaker hanya sampai terpilihnya ketua dan terbentuknya kepengurusan baru melalui Rapat Tahunan yang selambatlambatnya dilakukan 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya kepengurusan yang bersangkutan. 2. Dalam hal ketua kepengurusan belum bisa terpillih melalui Rapat Tahunan yang khusus diadakan untuk itu, pengurus care taker otomatis diperpanjang sampai satu bulan. 3. Dalam hal sampai satu bulan sebagaimana ayat (2) belum bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya maka bisa ditunjuk care taker baru. BAB VIII PENUTUP Pasal 16 1. Hal-hal yang berkaitan dengan pembekuan kepengurusan dan belum diatur dalam peraturan organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh pengurus yang berwenang mengesahkan atau memberi surat keputusan kepengurusan yang bersangkutan sekurang-kurangnya melalui rapat pleno. 2. Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq Ditetapkan di : Pada tanggal : Pukul : PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG
………………………………… Ketua
………………………………… Wakil ketua
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
………………………………… Sekretaris
12
KETETAPAN MUSPIMCAB 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Nomor : 04.MUSPIMCAB-IV.PC-XL.V-04.02.12.2014 Tentang : PERATURAN ORGANISASI TENTANG PERIODEISASI KEPENGURUSAN PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Bismillahirrahmanirrahim, Pimpinan MUSPIMCAB 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang setelah : Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Kota Malang, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik. 2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMCAB 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Peraturan Organisasi tentang Periodeisasi Kepengurusan. Mengingat
: 1. 2. 3. 4.
Bab VII Pasal 8 AD PMII. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2014. Hasil-Hasil Muspimnas 2012.
Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Komisi MUSPIMCAB 2014 PMII Kota Malang. Menetapkan
MEMUTUSKAN : 1. Peraturan Organisasi tentang Periodeisasi Kepengurusan. 2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan
Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq Ditetapkan di : Pada tanggal : Pukul : PIMPINAN MUSPIMCAB 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG
HABIBURRAHMAN EL-STIFFIANNI Ketua Umum
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
ALIF KHAFI NUR NAQTI Sekretaris Umum
13
PERATURAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Tentang PERIODEISASI KEPENGURUSAN I.
LATAR BELAKANG Kualitas organisasi yang berorientasi pengkaderan secara periodik kepengurusan perlu adanya penataan dari setiap level organisasi secara hirarkies agar tercipta kaderisasi struktural berkesinambungan dan terarah. Penataan di setiap level organisasi ini meliputi periodesasi pergantian kepengurusan secara teratur.
II.
SASARAN Ketentuan periodeisasi kepengurusan, memiliki sasaran: 2. Terwujudnya kaderisasi struktural di setiap level organisasi secara tepat dan terarah. 2. Tercapainya proses kaderisasi struktural yang berkesinambungan. 3. Terpeliharanya nilai, idealitas, dan semangat kebersamaan dalam memperkokoh keutuhan, persatuan, dan kesatuan organisasi serta disiplin dan wibawa organisasi.
III. KETENTUAN Ketentuan periodesasi kepengurusan: 1. Ketentuan tersebut dijalankan melalui penyelenggaraan rapat tahunan disetiap tingkatan organisasi secara tepat waktu sesuai dengan SK dan dilakukan secara berkala. 2. Ketentuan dalam penyelenggaraan rapat tahunan ini diatur sebagai berikut: a. Pengurus cabang melaksnakan Konfercab jika telah menyelesaikan masa jabatan satu periode penuh sesuai SK dan atau mengikuti AD/ART yang telah ditetapkan. b. Pengurus Rayon melaksanakan Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR) jika telah menyelesaikan masa jabatan satu periode penuh sesuai SK dan atau mengikuti AD/ART yang telah ditetapkan. c. Pengurus Komisariat melaksanakan Rapat Tahunan Komisariat (RTK) jika telah menyelesaikan masa jabatan satu periode penuh sesuai SK dan atau mengikuti AD/ART yang telah ditetapkan. IV. SANKSI Apabila pengurus rayon dan komisariat tidak mampu melaksanakan rapat tahunan, maka akan mendapat sanksi sesuai PO. Kaidah Pembentukan dan Pengguguran serta Pembekuan Komisariat dan Rayon. V. PENUTUP 1. Ketentuan ini berlaku sebagaimana mestinya. Jika seluruh anggota dan pengurus ditingkatan cabang sampai dengan rayon berkemauan keras melaksanakan ketentuan ini secara sungguh-sungguh dan seksama. 2. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian hari. 3. Ketentuan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
14
Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq Ditetapkan di : Pada tanggal : Pukul
: PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG
………………………………… Ketua
………………………………… Wakil ketua
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
………………………………… Sekretaris
15
KETETAPAN MUSPIMCAB 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Nomor : 05.MUSPIMCAB-IV.PC-XL.V-04.02.12.2014 Tentang : PERATURAN ORGANISASI TENTANG STRATEGI PENGEMBANGAN KADERISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Bismillahirrahmanirrahim, Pimpinan MUSPIMCAB 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang setelah : Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Kota Malang, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik. 2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMCAB 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Peraturan Organisasi tentang Strategi Pengembangan Kaderisasi. Mengingat
: 1. 2. 3. 4.
Bab VII Pasal 8 AD PMII. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2014. Hasil-Hasil Muspimnas 2012.
Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Komisi MUSPIMCAB 2014 PMII Kota Malang. Menetapkan
MEMUTUSKAN : 1. Peraturan Organisasi tentang Pengembangan Kaderisasi. 2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan
Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq Ditetapkan di : Pada tanggal : Pukul : PIMPINAN MUSPIMCAB 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG
HABIBURRAHMAN EL-STIFFIANNI Ketua Umum
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
ALIF KHAFI NUR NAQTI Sekretaris Umum
16
RANCANGAN PERATURAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Tentang STRATEGI PENGEMBANGAN KADERISASI PMII KOTA MALANG I. Latar Belakang Kaderisasi pada hakekatnya adalah tranformasi nilai, yang kemudian bermuara sebagai upaya untuk mewujudkan kader-kader Ulul Albab, yakni individu-invidu yang mampu mempraktekan dan mentranformasikan nilai-nilai serta produk hokum PMII, sebab Ulul Albab sendiri mempunya makna secara umum sebagai individu yang selalu haus akan ilmu pengetahuan dan selalu tidak lupa melantunkan dzikir, sesuai dengan nilai yang termaktub dalam motto PMII “Dzikir, Fikir, Dan Amal Sholeh”. Dengan demikian tujuan PMII “Terbentuknya pribadi muslim Indonasia yang bertaqwa kepada ALLAH SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesi“, yang termaktub dalam AD-ART PMII-Pasal 4 akan terwujud. Kaderisasi tentunya ditujukan untuk membangun kapasitas kader serta mendidik individu agar memiliki komitmen yang tinggi bagi tercapainya cita-cita pergerakan. PMII bagi seorang kader adalah ruang pendidikan, ruang belajar dan ruang berlatih sebagai proses penempahan kader untuk melakukan perjuangan, namun selama ini kita telah menyaksikan, betapa mudahnya pergesekan sesama kita menjadi pergesekan yang serius dan ternyata berpengaruh kepada kondisi soliditas dan nilai kebersamaan antar kader. Padahal mestinya organisasi ini dapat menjadi ruang bertemu untuk mengkonsolidasikan potensi yang ada di tubuh kader. Dalam ranah ini kaderisasi PMII Cabang Kota Malang hari ini harus meng-Upgrade di setiap perkembangan yang menuntut agar kita tidak ketinggalan zaman. Mulai dari cara berpikir, berperilaku, dan bergeraknya sudah seharusnya kita bisa meletakkan Nilai Dasar Pergerakan PMII dalam setiap kalangan. Sehingga ilmu yang kita miliki bisa bermanfaat dengan maksimal untuk orang lain, khususnya untuk semua kader-kader PMII. Dengan begitu kita bisa menyebut PMII rahmatal lil ‘alamiin. Untuk mewujudkan kondisi demikian tentunya tidak semudah membalikkan tangan, maka dibutuhkan keseriusan yang extra keras, sebab pengaruh lingkungan dalam hal ini kota malang yang semakin hari semakin memanjakan kita untuk terlena dalam gegap gempita hedonisme yang kemudian menjebak kita dalam kemalasan yang sampai hari ini menjadi penyakit laten dalam tubuh kader. Disadari atau tidak bahwa pragmatisme yang ada pada nalar kader tidak luput dari kondisi yang demikian. Hal-hal tersebut yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan dalam mengawal proses kaderisasi PMII kota malang. Dan tentunya pertimbangan terkait dengan terciptanya komunikasi organisasi yang kondusif menjadi pangkal dari proses terlaksananya sebuah kaderisasi PMII kota malang. II. Arah dan Tujuan Tujuan dari pengembangan organisasi ini untuk mengarahkan kepada pribadi dan kondisi yang dapat mencapai tujuan PMII serta mepertahankan nilai-nilai perjuanga PMII. Untuk mencapai pribadi dan kondisi yang mampu membentuk sikap dan prilaku sebagai berikut: 1. Terwujudnya kader-kader penerus perjuangan PMII yang bertaqwa kepada Allah SWT, berpegang teguh pada ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jamaah, pancasila dan UUD 1945 sebagai satu-satunya idiologi berbangsa dan bernegara. 2. Tumbuh dan berkembangnya kreatifitas, dinamika dan pola fikir yang mencerminkan budaya pergerakan, integratif dan transformatif dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan baik secara individu ataupun seara organisasi. 3. Tersedianya kader dan organisasi yang memadai baik secara kualitatif atau secara kuantitatif sebagai argumentasi logis dari arah juang PMII sebagai organisasi pembinaan,pengembangan dan perjuangan yang selalu di khidmatkan kepada Agama,masyarakat, berbangsa dan bernegara. 4. Tercapainya suatu organisasi yang sehat,dimana PMII sebagai organisasi pengkaderan yang mempunyai system kaderisasi yang yang telah di rancang untuk memajukan organisasi ke depan agar supaya mempunyai output yang
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
17
produktif dan selalu mengutamakan prestasi sebagai orintasi kaderisasi masa depan. 5. Militansi Kader Militansi Kader PMII adalah upaya mengutamakan kepentingan dan loyalitas yang tinggi terhadap PMII di atas interest pribadi, dalam artian mengutamakan panggilan tugas dan amanah PMII dari pada yang lainnya. Dimana selalu menjadikan ketetapan PMII sebagai bagian dari tanggung jawab pribadi yang di abdikan bagi kejayaan cita-cita PMII. Maka dari itu kita menawarkan gagasan Penguatan simpul pengkaderan berbasis nilai sebagai konsep umum dalam melakukan kaderisasi kedepan, kenapa demikian karena dengan mempertimbangkan betapa pentingnya perwujudan atas peneguhan karakter kader yang berbasis nilai yang sesuai dengan identitas PMII. Transformasi nilai disini menjadi hal yang sangat vital dalam proses kaderisasi, kalau boleh di istilahkan tranformasi ini seperti mata rantai pergerakan, yang mana ketika tranformasi ini putus maka nilai, tradisi, gagasan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan proses kaderisasi akan putus juga. Apabila kaderisasi gagal, yang akan terjadi adalah, nilai-nilai organisasi tidak sampai kepada generasi berikutnya sebagai pewaris nilai luhur PMII. Generasi tua akan selalu memikul beban sejarah sendiri, selamanya. Gejala yang tampak dari luar, antara lain: rangkap jabatan, sulit suksesi (pergantian) pengurus karena tidak ada yang mau mengabdi bagi organisasi sosial, anggota yang merasa tertipu karena kenyataan tidak semanis yang dijanjikan lalu meninggalkan PMII .Hal ini juga sebagai penawar dari nalar pragmatisme yang kerap menghindap di dalam tubuh kader. Untuk membangun pengembangan organisasi tentu harus melibatkan berbagai strategi yang di bangun atas kesadaran dan komitmen yang tinggi, terarah dan terencana, yakni meliputi: 1. Garda terdepan kaderisasi gerakan mahasiswa PMII merupakan organisasi yang tidak terlepas dengan sebuah gerakan yang mempunyai mandat intelektual dan sosial untuk membangun gerakan yang massif, terarah dan terencana, sehingga menghasilkan output yang jelas dari input yang telah di peroleh dari proses dan tahapan kaderisasi di dalam pengembangan organisasi. 2. Penguatan keilmuan dan profesi Melihat perubahan dan globalisasi yang begitu deras , bahkan kompetisi dan persaingan yang begitu ketat tentu PMII sebagai organisasi pengkaderan tentu mempunyai kesatuan Visi dan misi dalam melalukan proses pengkaderan dalam segi keilmuan dan ke ahlian dalam menghadapi tantangan zaman. 3. Menguasai kekuatan kampus Merebut dan menguasai kekuatan yang beada di kampus tentu menjadi asupan kekuatan dalam melakukan pengembangan organisasi. Merebut kekuatan kampus bukan kekuasaan tentu bukan hanya BEM,DEMA,DPM dan HMJ, masih banyak intra kampus yang harus di rebut dan di kuasasi untuk di jadikan kekuatan pengembangan organisasi, seperti organisasi minat bakat ( UKM), Pers Mahasiswa, asiten Dosen,asisten laboratorium dan pusat-pusat pengembangan dan informasi mahasiswa lainnya. 4. Membangun global network Tertatanya jaringan yang di bangun oleh PMII tentu menjadi kebutuhan di dalam melakuakn proses pengembangan organisasi, yakni membangun relasi berjejaring dengan berbagai elemen organisasi Intra-Ekstra Universiter, instansi profesi, instansi kepemerintahan dan social kemasyarakatan. Dengan kata lain global network yang di bangun adalah sebagai sarana memperoleh akses dan terlebat aktif dalam memudahkan pengembangan organisasi.
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
18
5. Pelopor kepemimpinan mahasiswa Menjadi sosok pemimpin yang produktif, integratif dan konstruktif tentu memerlukan upaya yang keras untuk menunjukkan kapabelitasnya sebagai seorang pemimpin (kualitas dan keterampilan kader PMII ), untuk menghadapi dinamika kehidupan mahasiswa yang lambat lauan sudah malai tidak percaya terhadap sosok pemimpin negeri ini (Kerisis kepemimpinan) yang tidak layak untuk di jadikan suri tauladan yang baik (uswatun hasanah). 6. Memenangkan persaingan dari setiap momentum ( Kompetitor Handal) Mencetak kader - kader yang berprestasi merupakan orintasi kaderisasi masa depan, dimana persaingan begitu kuat, sehingga PMII sebagai organisasi pengkaderan tidak di ragukan lagi sebagai pemandu kaum intelektual untuk brlomba-lomba dalam kebaikan ( Fastabiqul Khoirot ). 7. Lingkungan yang sehat PMII kota malang di topang oleh 13 komisariat dan 49 Rayon. Tentu ruang-ruang masyarakat terisi oleh PMII untuk hidup berdampingan di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Bahwa setiap usaha dan kegiatan yang di lakukan PMII harus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya, dengan kata lain sebagai kualitas peran organisasi untuk menjalankan mandat sosial PMII di tengah-tengah masyarakat ( Khoirunnas Anfauhum Linnas ). 8. Mengantisipasi Redupnya Reputasi Organisasi Menyangkut wibawa organisasi merupakan tanggung jawab seluruh elemen PMII (kader-alumni). Melalui proses pengkaderan untuk Membangun reputasi sangat penting untuk menambah daya tarik organisasi di hadapan calon-calon anggota,anggota,alumni dan elemen lain dari luar PMII. Di samping itu masyarakat tidak akan meragukan kiprah PMII sebagai organisasi kemahasiswaan yang memiliki integritas intelektual untuk mengemban tanggung jawab akademik dan sosial. III. Strategi pengembangan Dengan beberapa gambaran diatas, maka untuk mengejawantahkan hal tersebut sesuai dengan yang diisyarakatkan pengutan simpul pengkaderan berbasis nilai. seperti yang telah kita pahami bersama bahwa kaderisasi PMII bukan semata-mata menjadikan kader menjadi orang yang terdidik secara intelektual, mempunyai wawasan tinggi, dan keterampilan secara teknis, melainkan membekali individu PMII atas tugas ke khalifaan sebagai hamba Allah SWT (PB PMII 2006) .di bawah ini rancangan yang strategi penembangan kader PMII Kota Malang. A. Kaderisasi dan Pengembangan sumber daya anggota 1. Melakukan pendampingan secara intens dengan mengadakan Sahabat Pendamping guna memasifkan pengawalan proses transformasi kaderisasi. Konsep Sahabat Pendamping yang dimaksudkan diharapkan mampu mensinergiskan setiap gagasan yang ada dalam tubuh PMII Kota Malang. yang kemudian dirumuskan dalam sebuah form atau buku kendali kaderisasi oleh pc pmii kota malang. 2. Memetakan potensi kader dalam instansi sesuai dgng kbutuhnan kader serta mndstrbsikn ssusi dgn potnsi dan tngkt kmmpuan instansi. 3. Mengadakan pembekalan kader melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan formal, informal dan non formal. B. Pendayagunaan Potensi Dan Kelembagaan Organisasi 1. Konsolidasi dan monitoring kader basis PMII yang memiliki potensi dan penguatan kelembagaan organisasi dalam perguruan tinggi umum/perguruan tinggi islam di Kota Malang. 2. Controlling dan evaluasi kelembagaan struktural dari basis rayon, komisariat, dan cabang, untuk meningkatkan kualitas pengurus. 3. Penataan manajemen organisasi PMII di semua struktur PMII Cabang Kota Malang 4. Penguatan infrastruktur dan suprastruktur kelembagaan organisasi ditingkatan cabang dan basis komisariat serta rayon. Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
19
C. Kajian Pengembangan Intelektual 1. Melakukan eksplorasi teknologi dan rekontruksi pemikiran dan gagasan yang termanisfetasikan dalam bentuk komunitas untuk penguatan wacana intelektual organic dalam bidang sains, sosial, agama, ekonomi, hukum, budaya, politik, dan HAM. 2. Mengusahakan jaringan kerja dengan lembaga-lembaga kajian sebagai partner seering idea, guna terciptanya kader-kader yang berwawasan luas dan berpikir kreatif-inovatif ditingkatan internal PMII. 3. Rekontruksi aswaja sebagai manhaj untuk menulusuri akar metodologinya yang berbasis pemikiran klasik-kontemporer. D. Pemberdayaan Ekonomi dan Kelompok Professional 1. Pengadaan dan pengembangan lembaga ekonomi sekaligus sebagai laboratorium pengembangan profesi kader. 2. Melakukan pendampingan dan pembekalan kader melalui pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang berbasis nilai-nilai keislaman. 3. Penguatan jaringan kerja sama antar lembaga-lembaga kewirausahaan. 4. Memperkuat tingkat keprofesionalan kader dalam bidang yang ditekuninya. E. Strategi Dakwah dan Ideologisasi Anggota dan Kampus 1. Membangun atmosfir intelektul agama di semua tingkat kepengurusan dengan melakukan kegiatan yang bersifat kultural-tradisi dan kajian-teoritis ahlussunnah wa al-jamaah. 3. Mengembangkan kurikulum pendidikan aswaja berbasis al-fikr dan al-harakah di semua tingkat kepengurusan yang sesuai dengan antropologi kampus masing-masing. 4. Melakukan langkah-langkah yang kongkrit, strategis, massif, dan berkelanjutan dalam usaha dakwah aswaja di kampus dan daerah di sekitar kampus guna penguasaan pos-pos strategis ( masjid,musholla dan lembaga dakwah kampus) serta penangkalan gerakan dan faham Islam TransnasionalRadikal. 5. mengusahakan terbentuknya lembaga seni budaya keagamaan disemua level kepengurusan PMII Kota Malang untuk mensyiarkan dakwah PMII .
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
20
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
21
Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq Ditetapkan di : Pada tanggal : Pukul : PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG
………………………………… Ketua
………………………………… Wakil ketua
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
………………………………… Sekretaris
22
KETETAPAN MUSPIMCAB 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Nomor : 06.MUSPIMCAB-IV.PC-XL.V-04.02.12.2014 Tentang : PERATURAN ORGANISASI TENTANG PELAPORAN KADERISASI FORMAL YANG DILAKUKAN OLEH KOMISARIAT ATAU RAYON PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Bismillahirrahmanirrahim, Pimpinan MUSPIMCAB 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang setelah : Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Kota Malang, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik. 2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMCAB 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Peraturan Organisasi tentang Pelaporan Kaderisasi Formal yang Dilakukan oleh Komisariat atau Rayon. Mengingat
: 1. 2. 3. 4.
Bab VII Pasal 8 AD PMII. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2014. Hasil-Hasil Muspimnas 2012.
Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Komisi MUSPIMCAB 2014 PMII Kota Malang. Menetapkan
MEMUTUSKAN : 1. Peraturan Organisasi tentang Pelaporan Kaderisasi Formal yang Dilakukan oleh Komisariat atau Rayon. 2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan
Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq Ditetapkan di : Pada tanggal : Pukul : PIMPINAN MUSPIMCAB 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG
HABIBURRAHMAN EL-STIFFIANNI Ketua Umum
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
ALIF KHAFI NUR NAQTI Sekretaris Umum
23
RANCANGAN PERATURAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Tentang PELAPORAN KADERISASI FORMAL YANG DILAKUKAN OLEH KOMISARIAT ATAU RAYON I. LATAR BELAKANG Kaderisasi Formal merupakan keberlanjutan organisasi, dimana hal tersebut menjadi sebuah kebutuhan pokok yang harus di jalankan, namun tak jarang terkadang apa yang telah di laksanakan tidak terdokumentasikan dengan rapi sehingga dari input yang telah di peroleh dari proses kaderisasi formal tidak terdokumentasikan berbentuk data. II. SASARAN Pelaporan kaderisasi formal di level komisariat dan rayon ini, memiliki sasaran: 1. Terwujudnya data anggota/kader dari hasil kaderisasi formal 2. Terpeliharanya data base keanggotaan dan semangat kebersamaan dalam memperkokoh keutuhan dan disiplin organisasi. 3. Tercapainya kemudahan untuk menganalisa anggota/kader secara maksimal III. KETENTUAN Ketentuan Pelaporan kaderisasi formal di level Komisariat dan Rayon. 1. Pelaporan kaderisasi formal di level Komisariat dan Rayon yang dimaksud adalah pelaporan kegiatan kaderisasi formal PMII (Mapaba dan PKD) yang dilakukan Komisariat atau Rayon. 2. Pelaporan Kaderisasi formal yang harus di laporkan meliputi: a. Tingkatan kaderisasi formal (MAPABA atau PKD) b. Tanggal, bulan dan tahun c. Instansi penyelenggara d. Jumlah peserta kegiatan e. Jumlah delegasi dari masing-masing peserta ( jika kegiatan formal di lakukan oleh komisariat dan pesertanya adalah sahabat/i Rayon ). f. Jumlah delegasi dari luar instansi penyelenggara 3. Pelaporan kaderisasi formal dilakukan oleh ketua pelaksana dan ketua rayon, kepada pengurus cabang PMII Kota Malang. apabila kaderisasi formal dilakukan oleh Pengurus Rayon. 4. Pelaporan kaderisasi formal dilakukan oleh ketua pelaksana, ketua komisariat kepada pengurus cabang PMII Kota Malang. apabila kaderisasi formal dilakukan oleh Pengurus Komisariat. 5. Penandatanganan Pelaporan kaderisasi formal diawali dari sebelah kanan oleh ketua pelaksana dan dilanjutkan oleh ketua rayon, ketua komisariat. IV. PENUTUP Ketentuan ini berlaku sebagaimana mestinya. Keutuhan kidisiplinan organisasi PMII akan semakin tertata Jika seluruh anggota dan kader dari Rayon , komisariat hingga cabang. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian hari. Ketentuan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
24
Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq Ditetapkan di : Tanggal : Waktu : PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG
………………………………… Ketua
………………………………… Wakil ketua
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
………………………………… Sekretaris
25
KETETAPAN MUSPIMCAB 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Nomor : 07.MUSPIMCAB-IV.PC-XL.V-04.02.12.2014 Tentang : PERATURAN ORGANISAI TENTANG KORP PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI KOMISARIAT DAN RAYON PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Bismillahirrahmanirrahim, Pimpinan MUSPIMCAB 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang setelah : Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Kota Malang, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik. 2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMCAB 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Peraturan Organisasi tentang Korp Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri Komisariat dan Rayon. Mengingat
: 1. Bab VII Pasal 8 AD PMII. 2. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2014. 3. Hasil-Hasil Muspimnas 2012.
Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Komisi MUSPIMCAB 2014 PMII Kota Malang. Menetapkan
MEMUTUSKAN : 1. Peraturan Organisasi tentang Korp Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri Komisariat dan Rayon. 2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan
Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq Ditetapkan di : Pada tanggal : Pukul : PIMPINAN MUSPIMCAB 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG
HABIBURRAHMAN EL-STIFFIANNI Ketua Umum
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
ALIF KHAFI NUR NAQTI Sekretaris Umum
26
RANCANGAN PERATURAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Tentang KORP PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI KOMISARIAT DAN RAYON BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. KOPRI merupakan nama wadah kader pmii putri yang digunakan ditataran komisariat dan rayon. 2. KOPRI Komisariat adalah Korps PMII Putri yang berkedudukan dalam kepengurusan komisariat yang bersifat semi otonom bertanggung jawab kepada ketua komisariat. 3. KOPRI Rayon adalah Korps PMII Putri yang berkedudukan dalam kepengurusan rayon yang bersifat semi otonom bertanggung jawab kepada ketua rayon 4. KOPRI Komisariat maupun KOPRI Rayon dibentuk Harus berdasarkan keputusan musyawarah tertinggi (RTK atau RTAR) dengan sekurang-kurangnya jumlah kader putri berjumlah 10 orang yang tercatat sebagai anggota PMII. 5. Pengurus KOPRI Komisariat dan Rayon terdiri dari Ketua, Sekreataris, dan anggota sesuai kebutuhan. 6. Ketua dan sekretaris KOPRI Komisariat dan Rayon masuk dalam anggota pleno Pengurus Harian Pengurus Komisariat dan Pengurus Rayon PMII. BAB II PENGEMBANGAN ORGANISASI Pasal 2 Pengembangan KOPRI Komisariat meliputi: 1. Pengembangan Organisasi Internal dilakukan sebagai upaya peningkatan kapasitas sumber daya kader putri dalam rangka mendorong penguatan kelembagaan organisasi, meliputi: a. Penguatan institusi KOPRI Komisariat sebagai ruang aktualisasi kader putri. b. Pengkoordinasian KOPRI Rayon dalam wilayah koordinasinya dalam pendataan dan pemetaan potensi kader putri untuk pengembangan kaderisasi kader putri c. Penguatan peraturan organisasi dan manajemen organisasi. 2. Pengembangan organisasi eksternal dilakukan sebagai upaya aksi gerakan KOPRI Komisariat dalam rangka menuju masyarakat berkeadilan gender, meliputi: a. Partisipasi dan konsolidasi gerakan perempuan dengan PC KOPRI, KOPRI Komisariat lain, organisasi perempuan lainnya. b. Pengkoordinasian KOPRI Rayon dalam mengadvokasi kebijakan kampus yang sensitive gender. Pasal 3 Pengembangan KOPRI Rayon meliputi: 1. Pengembangan organisasi internal dilakukan dan dititik beratkan pada pengembangan dan penguatan kuantitas serta kualitas kader putri, meliputi: a. Pendataan dan pemetaan potensi kader putri b. Penguatan dan pembangunan kapasitas kader putri c. Pembenahan peraturan organisasi dan manajemen organisasi 2. Pengembangan organisasi eksternal dilakukan sebagai upaya aksi gerakan KOPRI Rayon, meliputi: a. Partisipasi dan konsolidasi gerakan perempuan dengan PC KOPRI, KOPRI Komisariat, KOPRI Rayon lain, dan organisasi perempuan lainnya. b. Partisipasi dan koordinasi dengan KOPRI Komisariat dalam advokasi kebijakan kampus yang sensitive gender.
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
27
BAB III SISTEM KADERISASI KOPRI Pasal 4 1. Sistem kaderisasi KOPRI adalah pendidikan formal kader putri PMII yang bertujuan untuk membekali kader putri dengan kompetensi sesuai jenjang kaderisasi. 2. System kaderisasi KOPRI memiliki tiga (3) jenjang kaderisasi formal yaitu: Sekolah Kader KOPRI SKK I, SKK II, SKK III. 3. a. Sekolah Kader KOPRI I dilaksanakan oleh KOPRI Pengurus Komisariat. SKK I ditekankan pada proses penyadaran berbasis Gender, Penguatan mental organisasi kader putri dan proses kaderisasi Nilai Kader Kopri (NKK). c. Sekolah Kader KOPRI II dilaksanakan oleh KOPRI Pengurus Cabang. SKK II ditekankan kepada peningkatan kapasitas dan pengetahuan kader putri. d. Sekolah Kader KOPRI III dilaksanakan KOPRI Pengurus Koordinator Cabang. SKK III ditekankan pada mental pemimpin dan menjujung tinggi profesionalisme. BAB III STRUKTUR KOPRI Pasal 4 Struktur dan Posisi KOPRI Komisariat dan rayon dijelaskan dalam bagan dibawah ini: Ketua Komisariat / Rayon
Sekretaris
Bendahara
KOPRI
WAKA / BIRO
BAB IV POLA HUBUNGAN KOPRI Pasal 5 1. Hubungan antara KOPRI Komisariat/KOPRI Rayon dengan Ketua Komisariat/Ketua Rayon ditunjukkan dengan garis kooordinatif dan instruktif 2. KOPRI mempunyai kewenangan sendiri dalam mengatur kebijakan internal terkait persoalan administrasi 3. Direktur dan sekretaris pengurus KOPRI merupakan bagian anggota Pleno BPH Komisariat/Rayon. BAB V PENUTUP Pasal 6 1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian hari di dalam peraturan organisasi atau produk Hukum PMII lainnya. 2. Ketetapan ini ditetapkan Musyawarah Pimpinan Cabang PMII. 3. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
28
Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq Ditetapkan di : Pada tanggal : Pukul :
PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG
………………………………… Ketua
………………………………… Wakil ketua
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
………………………………… Sekretaris
29
KETETAPAN MUSPIMCAB 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Nomor : 08.MUSPIMCAB-IV.PC-XL.V-04.02.12.2014 Tentang : PERATURAN ORGANISASI TENTANG STRATEGI PENGEMBANGAN KOPRI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Bismillahirrahmanirrahim, Pimpinan MUSPIMCAB 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang setelah : Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Kota Malang, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik. 2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMCAB 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Peraturan Organisasi tentang Strategi Pengembangan KOPRI. Mengingat
: 1. 2. 3. 4.
Bab VII Pasal 8 AD PMII. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2014. Hasil-Hasil Muspimnas 2012.
Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Komisi MUSPIMCAB 2014 PMII Kota Malang. Menetapkan
MEMUTUSKAN : 1. Peraturan Organisasi tentang Strategi Pengembangan KOPRI. 2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan
Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq Ditetapkan di : Pada tanggal : Pukul : PIMPINAN MUSPIMCAB 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG
HABIBURRAHMAN EL-STIFFIANNI Ketua Umum
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
ALIF KHAFI NUR NAQTI Sekretaris Umum
30
RANCANGAN PERATURAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Tentang STRATEGI PENGEMBANGAN KOPRI PMII KOTA MALANG A. PANDANGAN UMUM PENGKADERAN PUTRI Melihat realita kondisi kader putri yang komplek akan permasalahan, terkait kuantitas dan kualitas intelektual yang sampai hari ini masih menjadi dua hal yang urgen. Hampir di semua komisariat atau rayon bahkan tingkatan cabang kuantitas kader putri hingga hari ini semakin mengalami degradasi, kapasitas intelektual masih menjadi satu hal yang diragukan, kader putri masih terjebak dalam akar permasalahan yang ada pada dirinya sendiri, ketidakpercayaan diri serta pengakuan terhadap kemampuan intelektual yang dimiliki sehingga mampu bersaing dengan kader putra menjadi satu bagan yang penting. Bahkan kemunduran yang tidak disertai dengan kapasitas intelektual menjadi tolak ukur bahwa kader putri sampai hari ini masih terjebak pada masalah mampu atau mau. Kader putri cenderung merespon isu-isu yang kurang komprehensif dalam pemahaman. Keaktifan dan kecerdasan kader putri yang tidak diimbangi dengan feminitas seorang muslimah, ini menjadi penyebab pemikiran dan gerakan kader putri bersifat kelaki-lakian atau maskulin. Dalam suatu organisasi pasti akan menemui berbagai masalah dalam mengahadapi konsistensi dan komitmen berorganisasi anggotanya. Tidak terkecuali PMII dan KOPRI. Kondisi keaktifan kader putri yang memiliki presentase jauh lebih sedikit dari kader putra tentunya mempunyai permasalahan-permasalahan khusus yang tidak bisa digeneralisasikan. Permaslaahan ini mencakup pada fase pra anggota (situasi dan kondisi sebelum menjadi anggota), fase anggota (fase pasca MAPABA), fase kader (fase pasca PKD/PKL), dan fase struktural (fase ketika kader putri dalam posisi struktural). Tentunya setiap fase memiliki tipe permasalahan yang berbeda. 1. Fase pra anggota, permasalahan ini biasanya pada motivasi organisasi kader putri, tarik ulur kepentigan yang akan mereka dapatkan ketika mengikuti organisasi. 2. Fase anggota, masih ada permasalahan motivasi keaktifan dalam organisasi, manajemen waktu dengan kegiatan akademis, kenyamanan dengan kondisi cultural PMII, dan pola komunikasi. 3. Fase Kader, permasalahan kegamangan untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat, dan mengembangkan potensi. 4. Fase struktural, permasalahan sering terjadi karena iklim gesekan kepentingan dalam badan/lembaga dalam level struktural. Dengan berbagai permasalahan kader putri yang komplek dapat ditangani dengan jalan pembangunan dan penguatan kapasitas intelektual kader putri dengan berbagai kegiatan. Seperti pelatihan dan sekolah-sekolah yang nantinya membekali kualitas intelektual kader putri sehingga mampu bersaing di era globalisasi ini. Penanaman nilai feminitas dan keislaman kepada kader putri agar arah gerakan dan pemikiran serta sifat kader menjadi feminim dan muslimah. B. STRATEGI DAN POLA REKRUTMEN. Ragam Staregi dan pola rekrutmen yang bisa dilakukan antara lain: 1. pemfiguran sahabat/i yang menjadi stake holder pada lokus masing-masing dalam hal ini intra atau ektra kampus. 2. Pendekatan personal sangat perlu dilakukan mengingat perbedaan karakter antara kader putra dan kader putri, pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara memasuki lini-lini fakultatif, pendampingan personal lewat jalur fakultatif akan menjadi hal urgen dilakukan. 3. Menjaring anggota atau kader melalui organisasi alumni sekolah/ alumni pondok pesantren/ organisasi kedaerahan. 4. Penyebaran pamflet atau leaflet di kampus perlu dilakukan untuk menarik minat kader putri, dapat dilakukan dengan menampilkan hal-hal yang menarik dan topik yang dapat memasuki dunia hedonis perempuan.
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
31
Strategi dan pola rekruitmen ini tidak bisa bersifat mutlak. Bisa dilakukan inovasi dan pengembangan konsep strategi dan pola rekrutmen sesuai dengan karakter calon anggota yang menjadi target anggota yang akan direkrut. C. STRATEGI PENDAMPINGAN Pendampingan adalah pola kaderisasi yang simpel tapi terkesan rumit, berlatar belakang rumit dan variatifnya sifat kader putri di setiap Rayon atau Komisariat juga membuat pola kaderisasi menjadi variatif sesuai dengan lokus masing-masing. Dari sini perlu ada formulasi baru terkait strategi pendampingan yang harus dilakukan dalam rangka kaderisasi kader putri, diantaranya: Pertama, pendampingan skill kader dengan cara mengetahui minat kader dan mewadahi skill. Kedua, mengetahui hoby kader, dengan mengadakan kegiatan yang menjadi salah satu hoby kader yang bertujuan unutk merekatkan emosional kader, sepeti berenang dan olahraga. Ketiga, memasuki lini fakultatif dengan pendekatan personal yang nantinya akan membantu kader dalam fakultatif dan tetap dapat berperan aktif dalam PMII, seperti adanya study club. Keempat, pola kegiatan yang bersifat serius dan tidak banyak menarik minat kader putri dapat dirubah atau dibumbui dengan hal-hal yang menyenangkan dan topik yang segar agar kejenuhan yang dialami kader dapat berkurang. D. JENJANG KADERISASI KOPRI. Sebagaimana dalam PMII sistem pengkaderan yang bisa didikuti oleh anggota terdiri dari tiga macam pola pengkaderan, yakni pengkaderan formal, Nonformal dan informal. Sama halnya dengan KOPRI sebagai bagian dri proses pengkaderan Putri melalui tiga sistem pengkaderan ini, yaitu Sekolah Kader KOPRI (SKK) I, Sekolah Kader KOPRI (SKK) II dan Sekolah Kader KOPRI (SKK) III. Selanjutnya dibahas sebagai berikut: a. Sekolah Kader KOPRI (SKK) I ini dilaksanakan oleh KOPRI pengurus Komisariat. Target peserta adalah kader putri yang telah mengikuti minimal pengkaderan setingkat MAPABA. Output dari SKK I ini ditekankan pada proses penyadaran berbasis gender, penguatan mental organisasi kader putri, dan proses internalisasi nilai kader KOPRI. b. Sekolah Kader KOPRI (SKK) II ini dilaksanakan oleh KOPRI pengurus Cabang. Target peserta adalah kader putri yang telah mengikuti minimal pengkaderan setingkat PKD. Output dari SKK II ini ditekankan peningkatan kapasitas dan pengetahuan kader putri. c. Sekolah Kader KOPRI (SKK) III ini diselenggarakan oleh KOPRI Pengurus Kordinator Cabang. Terget peserta dari SKK III ini adalah Kader putri yang telah mengikuti SKK II. Pelaksanaan SKK sebelum atau sesudah PKL. Output dari SKK ini ditekankan pada terbentuknya kader putri yang memiliki mental pemimpin dan menjunjung tinggi profesionalisme. E. PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA. Dalam Konteks internal, salah satu hal yang bisa dianggap sebagai keberhasilan dari pengkaderan KOPRI adalah munculnya kader-kader perempuan PMII sebagai tokoh-tokoh yang mempengaruhi jalanya perubahan baik dalam konteks lokal maupun nasional dan internasional. Alumni KOPRI atau perempuan yang dimiliki PMII yang tersebar di seluruh Indonesia, merupakan satu kekuatan jaringan pengetahuan dan sosial ekonomi politik yang harus bisa dibangun untuk mempercepat proses munculnya tokoh-tokoh perempuan dikemudian hari karena tingkat persaingan yang memang semakin keras. 1. Menjadikan KOPRI sebagai kawah candradimuka yakni tempat pengkaderan dan penggodokan kader perempuan PMII. 2. Dilaksanakannya Kaderisasi guna menunjang kaderisasi Formal yakni Sekolah Kader KOPRI (SKK), Workshop Kepemimpinan, Pelatihan Analisis anggaran, analisis Media, Publik Speaking, TOT dll. 3. Adanya klasifikasi Potensi Kader dan dikembangkan melalui kaderisasi. 4. Adanya distribusi kader sesuai dengan potensinya masing-masing. Dalam konteks eksternal, KOPRI merupakan sebuah institusi yang sepadan posisinya dengan banyaknya institusi (LSM, ORNOP, ORMAS) yang inten di persoalan perempuan. Yang berbeda hanyalah tugas kaderisasi yang mengikat KOPRI untuk melakukan kerja-kerja jangka panjang dan berkelanjutan. Tetapi sebagai sebuah Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
32
organ yang memiliki fungsi-fungsi taktis dan strategis, KOPRI bisa mengambil tindakan-tindakan yang actual dan faktual serta dinamis. Derasnya perkembangan tren isu perempuan tidak boleh membutakan KOPRI dalam melihat pola dan akar persoalan yang dihadapi perempuan dan konteks lokalitas daerah. Pengembangan Organisasi Eksternal adalah upaya aksi dan konsolidasi Gerakan KOPRI dalam rangka menuju masyarakat yang berkeadilan Gender Meliputi: 1. Advokasi Undang-undang dan kebijakan yang sensitif Gender 2. Konsolidasi Gerakan Perempuan se-Indonesia secara masif baik di daerah maupun Nasional. 3. Penguatan Jejaring Media sebagai upaya publikasi gerakan KOPRI 4. Penguatan KOPRI kerja-kerja gerakan baik di kampus, masyarakat dan pemerintah. 5. Membangun komunikasi dan gerakan kepada seluruh Jaringan perempuan baik di daerah, Nasional maupun Internasional. F. PENUTUP Ketentuan ini berlaku sebagaimana mestinya. Keutuhan kidisiplinan organisasi PMII akan semakin tertata Jika seluruh anggota dan kader dari Rayon , komisariat hingga cabang. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian hari. Ketentuan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.
Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq Ditetapkan di : Pada tanggal : Pukul
: PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG
………………………………… Ketua
………………………………… Wakil ketua
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
………………………………… Sekretaris
33
KETETAPAN MUSPIMCAB 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Nomor : 09.MUSPIMCAB-IV.PC-XL.V-04.02.12.2014 Tentang : PERATURAN ORGANISASI TENTANG MEKANISME RESHUFFLE KEPENGURUSAN PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Bismillahirrahmanirrahim, Pimpinan MUSPIMCAB 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang setelah : Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Kota Malang, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik. 2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMCAB 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Peraturan Organisasi tentang Mekanisme Reshuffle Kepengurusan. Mengingat
: 1. 2. 3. 4.
Bab VII Pasal 8 AD PMII. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2014. Hasil-Hasil Muspimnas 2012.
Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Komisi MUSPIMCAB 2014 PMII Kota Malang. Menetapkan
MEMUTUSKAN : 1. Peraturan Organisasi tentang Mekanisme Reshuffle Kepengurusan. 2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan
Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq Ditetapkan di : Pada tanggal : Pukul : PIMPINAN MUSPIMCAB 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG
HABIBURRAHMAN EL-STIFFIANNI Ketua Umum
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
ALIF KHAFI NUR NAQTI Sekretaris Umum
34
RANCANGAN PERATURAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Tentang MEKANISME RESHUFFLE KEPENGURUSAN I. LATAR BELAKANG Keberadaan organisasi yang membutuhkan perbaikan dalam proses menjalankan kinerja organisasi karena tidak berjalannya kepengurusan. Oleh karena itu, ruang mekanisme reshuffle kepengurusan yang jelas dan Perlu adanya ikhtiar sebagai upaya ketertiban sebuah organisasi. II. SASARAN Ketentuan mekanisme reshuffle kepengurusan, memiliki sasaran: 1. Terwujudnya kepastian peran struktural di setiap level organisasi 2. Tercapainya proses kaderisasi struktural secara maksimal 3. Terpeliharanya nilai, idealitas, dan semangat kebersamaan dalam memperkokoh keutuhan, persatuan, dan kesatuan organisasi serta disiplin dan wibawa organisasi. III. KETENTUAN Ketentuan mekanisme reshuffle kepengurusan : 1. Ketentuan tersebut dijalankan melalui rapat pleno BPH atau pengurus secara keseluruhan. 2. Ketentuan dalam penertiban surat keputusan tentang reshuffle sepenuhnya di pegang seorang ketua selaku penanggung jawab tertinggi organisasi dan mandataris rapat tahunan. 3. Ketentuan point 2 sebelumnya juga dilandasi atas surat keputusan yang di berikan oleh pengurus berwenang dan dalam hal ini disertai tembusan sebagai bentuk pemberitahuan adanya perubahan struktur kepada pengurus setingkat di atasnya dan atau yang berwenang dalam penertiban surat keputusan sekaligus menjadi tindak lanjut dari legalitas. IV. PENUTUPAN Ketentuan ini berlaku sebagaimana mestinya. Jika seluruh anggota dan pengurus ditingkatan cabang sampai dengan rayon berkemauan keras melaksanakan ketentuan ini secara sungguh-sungguh dan seksama. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian. Ketentuan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.
Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq Ditetapkan di : Pada tanggal : Pukul : PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG
……………………… Ketua
…………………………. Wakil ketua
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
……………………. Sekretaris
35
KETETAPAN MUSPIMCAB 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Nomor : 10.MUSPIMCAB-IV.PC-XL.V-04.02.12.2014 Tentang : PERATURAN ORGANISASI TENTANG FORM KENDALI KADERISASI (FORKA) PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Bismillahirrahmanirrahim, Pimpinan MUSPIMCAB 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang setelah : Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Kota Malang, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik. 2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMCAB 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Peraturan Organisasi tentang Form Kendali Kaderisasi (Forka). Mengingat
: 1. 2. 3. 4.
Bab VII Pasal 8 AD PMII. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2014. Hasil-Hasil Muspimnas 2012.
Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Komisi MUSPIMCAB 2014 PMII Kota Malang. Menetapkan
MEMUTUSKAN : 1. Peraturan Organisasi tentang Form Kendali Kaderisasi (Forka). 2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan
Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq Ditetapkan di : Pada tanggal : Pukul : PIMPINAN MUSPIMCAB 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG
HABIBURRAHMAN EL-STIFFIANNI Ketua Umum
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
ALIF KHAFI NUR NAQTI Sekretaris Umum
36
RANCANGAN PERATURAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Tentang FORM KENDALI KADERISASI (FORKA) I. LATAR BELAKANG Ideologisasi dan Kaderisasi adalah tulang punggung organisasi yang menjadi tolak ukur kwalitas dan progresifitas suatu organisasi. Maka Ideologisasi dan kaderisasi mutlak untuk dilaksanakan dengan baik, terencana, terarah, terkontrol, terevaluasi dan disesuaikan. Dalam upaya mewujudkan ideologisasi dan kaderisasi PMII yang baik, maka diperlukan adanya seperangkat operasional sistem kaderisasi sebagai usaha disiplin kaderisasi yang wajib dilaksanakan dan diperbaiki terus menerus agar menjadi penunjang dalam melaksanakan aktivitas kaderisasi baik Formal, informal dan Nonformal, adanya operasional sistem kaderisasi ini diharapkan mampu menjawab permasalahan “ Syndrome seleksi alam “ bahwa dalam setiap jenjang kaderisasi (dari mapaba sampai PKL) pasti menyisakan ruang kosong yang tergambarkan dalam posisi segitiga terbalik dibawah ini.
MAPABA
PKD
PKL RUANG
KOSONG
Dari gambar tersebut di atas bisa DIlihat bahwa dari proses pengkaderan formal yang dilakukan oleh PMII (Mapaba, PKD dan PKL) terjadi penurunan kwantitas kader. Indikator yang mungkin bisa di jadikan sebagai ukuran adalah terjadinya penurunan jumlah peserta pelatihan, dari Mapaba, PKD dan PKL.Padahal idealnya adalah tetap terjadinya kontinyuitas pengkaderan baik dari sisi jumlah maupun kapasitas kader secara sistematis, sebagaimana idealnya yang tergambar dalam ruang-ruang kosong tersebut.Untuk itu buku standar kompetensi ini hadir dalam dimensi kaderisasi informal demi menjawab kekosongan ruang tersebut atau setidaknya FORKA ini bisa mengartikulasikan kembali tentang urgenitas kwalitas dan kapasitas kader, sehingga segitiga di atas akan dibalik menjadi segitiga yang mengarahkan pada peningkatan kualitas kader.
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
37
Pada fenomena kaderisasi diatas PMII Kota Malang sebagai salah satu cabang dengan jumlah institusi terbanyak yang ada dibawah naungannya (13 komisariat dan 49 rayon) berikut dengan beragam karakter serta local wisdom yang dimiliki masing-masing institusi dibawahnya, tentunya merupakan tantangan tersendiri untuk mengembangkan dan mengoptimalkan kaderisasi di lingkup PMII Kota malang . Disamping itu ada beberapa kendala klasik yang masih menjadi penghambat dalam mengembangkan kapasitas intelektual dan integritas anggota maupun kader salah satunya adalah dikotomi pengklasifikasian bidang ilmu eksakta dan sosial, anggapan bahwa PMII hanya menyediakan fasilitas dan perangkat kaderisasi yang bernuaansa sosial saja baik dalam dimensi formal, informal maupun nonformal menyebabkan keterputusan diaspora gerakan yang sempat didengungkan-dengungkan sebelumnya namun belum terwujud dalam perangkat operasional system kaderisasi yang jelas dan mengakar dalam setiap kurikulum maupun produk – produk hukum kaderisasi lainnya. faktanya dalam beberapa kasus dan evaluasi beberapa komisariat dan rayon yang notabene berlatar belakang konsentrasi bidang ilmu eksakta, masih mengalami kesulitan dalam menentukan model pendekatan kaderisasinya. Oleh sebab itu menjadi tantangan tersendiri bagi PMII untuk terus – menerus melakukan transformasi dengan zaman yang semakin komplek. Meskipun demikian, penguatan basis wacana anggota dan kader tetap menjadi agenda utama sebagai dasar membuka khazanah berpikir anggota dan kader untuk terus berjuang menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan. Untuk itu PC. PMII Kota Malang memiliki keyakinan agenda massiv ideology mampu terinternalisasikan dengan baik di lingkungan PMII Cabang Kota Malang, dengan harapan tidak akan ada lagi pola kaderisasi yang dikotomis sebab pemahaman holistic kader terhadap visi organisasi telah terpenuhi. Untuk menunjang hal tersebut PC. PMII Kota Malang merancang pedoman penyelenggaraan buku FORKA (Form Kendali Kaderisasi ) sebagai upaya pelaksanan disiplin kaderisasi. II. DEFINISI Form Kendali Kaderisasi (FORKA) adalah aturan mengenai penyelenggaraan tertib kaderisasi dengan dikendalikan oleh buku lacak dan monitoring kompetensi anggota yang meliputi kompetensi berdasarkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan kader. III.MAKSUD DAN TUJUAN Pedoman Penyelenggaraan buku Form Kendali Kaderisasi ( FORKA ) bertujuan untuk: 1. Melakukan pemantauan terhadap aktifitas kaderisasi yang di lakukan pada setiap jenjang dan level kepengurusan. 2. Melakukan monitoring dan menilai perkembangan setiap kader pada setiap jenjang atau proses yang yang telah di lalui. 3. Mempermudah upaya pembinaan, pengembangan dan pemantauan anggota di lingkup komisariat dan rayon. 4. Mengawal proses ideologisasi dasar anggota. 5. Menjadi salah satu tolak ukur pencapaian anggota dalam melakukan aktivitas kaderisasi. 6. Menegakkan kaderisasi yang berbasis data. IV.SASARAN Form Kendali Kaderisasi (FORKA) memiliki sasaran sebagai berikut : 1. Terwujudnya suatu operasional sistem kaderisasi yang menunjang kualitas kaderisasi. 2. Menjadi salah satu wujud disiplin kaderisasi pmii kota malang. V. PEDOMAN PENYELENGGARAAN BUKU FORM KENDALI KADERISASI ( FORKA ) a. Pedoman Umum 1) Buku Form Kendali Kaderisasi ( FORKA ) adalah buku lacak yang diberlakukan untuk anggota mu’taqid. 2) Buku Form Kendali Kaderisasi diterbitkan oleh pengurus cabang. 3) Buku Form Kendali Kaderisasi menjadi salah satu prasyarat bagi anggota yang akan mengikuti PKD dan prasyarat untuk pengajuan Kartu Tanda Anggota. 4) Buku Form Kendali Kaderisasi wajib dikembalikan kepada pengurus cabang apabila standar kompetensinya telah terpenuhi yang kemudian akan diolah datanya oleh PC sebagai bahan pengembangan kaderisasi. Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
38
5) 6) 7) 8) 9)
10)
11) 12) 13) 14)
Buku Form Kendali Kaderisasi diberikan kepada Anggota segera setelah di baiat menjadi anggota PMII. Pengurus komisariat dan rayon berhak menjadi pelaksana teknis dalam penyelenggaraan Buku Form Kendali Kaderisasi Pemantau atau checker yang akan memantau langsung proses penyelenggaraan buku Form Kendali Kaderisasi kemudian disebut Musyrif. Musyrif adalah kader PMII yang telah mengikuti PKD. Buku Form Kendali Kaderisasi berisi tabel yang berisi tentang beberapa kendali kaderisasi. Tabel Standart Kompetensi anggota : 1. Kolom pertama adalah “NO” 2. Kolom kedua berisikan kompetensi dan ditulis “ Kompetensi” 3. Kolom ketiga adalah tanggal setoran anggota kepada musyrif 4. Kolom keempat adalah bulan penyetoran anggota kepada musyrif 5. Kolom kelima adalah tahun penyetoran anggota kepada musyrif 6. Kolom keenam adalah score/penilaian yang diberikan oleh musyrif 7. Kolom ketujuh adalah tanda tangan musyrif yang bersangkutan Sistematika scoring atau penilaian adalah sebagai berikut : Sistematika Penilaian 1. Kode Score menggunakan kode huruf, Contoh : A, B, C, atau D 2. Kode A bernilai : Baik Sekali 3. Kode B bernilai : Baik 4. Kode C bernilai : Cukup 5. Kode D bernilai : Kurang dan wajib mengulang Jangka waktu penyelenggaraan Buku Form Kendali Kaderisasi adalah 6 Bulan dihitung sejak Buku Form Kendali Kaderisasi diberikan. Anggota yang telah menyelesaikan tanggungan kompetensinya secara umum telah dinyatakan lulus sebagai anggota mu’taqid dan berhak naik ke jenjang berikutnya. PK dan PR berhak menerima buku pedoman teknis penyelenggaraan Form Kendali Kaderisasi beserta arahan dan kunci jawaban dari setiap poin-poin yang tercantum dalam buku Form Kendali Kaderisasi Buku Form Kendali Kaderisasi akan di evaluasi oleh pengurus cabang minimal setahun sekali dalam agenda lokakarya kaderisasi atau agenda koordinasi kaderisasi sejenisnya dan melibatkan pengurus komisariat
b. Pedoman Khusus Pedoman khusus adalah penjelasan tentang poin-poin standar kompetesi anggota, adapun standart kompetensi anggota adalah sebagai berikut : 1) Kompetensi kognitif atau pengetahuan anggota : a. Memahami sejarah PMII Nasional dan Lokal b. Mengetahui seluruh tingkatan struktur kepengurusan PMII c. Mengetahui dan Hafal Tujuan PMII (AD bab 4) d. Memahami Filosofi Lambang PMII e. Memahami arti, Kedudukan dan fungsi NDP f. Memahami sejarah dan Konsepsi Islam ASWAJA g. Memahami Sejarah gerakan mahasiswa serta tanggung jawab sosial mahasiswa h. Memahami sejarah negara bangsa Indonesia i. Memahami antropologi kampus masing-masing j. Hafal lagu Indonesia raya, Mars PMII dan Hymne PMII k. Hafal Pancasila l. Hafal Al-Qur’an minimal 10 surah-surah pendek 2) Kompetensi afektif atau sikap dan psikomotor atau ketrampilan anggota: a. Pernah Mengikuti kegiatan pmii minimal lima kali b. Pernah mengikuti Minimal 2 Kegiatan Kepanitiaan di pmii c. Pernah mengunjungi minimal 2 komisariat atau rayon lain di lingkup pmii kota malang d. Pernah mengikuti kegiatan di organisasi intra kampus e. Pernah mengikuti aksi massa yang diadakan oleh PC atau PK dan atau PR. f. Mampu menghatamkan minimal dua buku yang berkaitan langsung dan serumpun dengan bidang keilmuannya Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
39
g. Mampu melakukan pemetaan di kelasnya masing-masing h. Mampu merekrut calon anggota baru 3) Muatan Lokal Muatan lokal adalah kompetensi yang ditentukan pengurus komisariat dan atau rayon yang bermuatan kajian fakultatif ataupun ketrampilan khusus sesuai dengan latar belakang bidang keilmuan anggota. Contoh : Aktif mengikuti kegiatan Study Club dll. c. Penutup Ketentuan ini berlaku sebagaimana mestinya. Keutuhan kidisiplinan organisasi PMII akan semakin tertata Jika seluruh anggota dan kader dari Rayon , komisariat hingga cabang. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian hari. Ketentuan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.
Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq Ditetapkan di : Pada tanggal : Pukul
: PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG
………………………………… Ketua
………………………………… Wakil ketua
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
………………………………… Sekretaris
40
KETETAPAN MUSPIMCAB 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Nomor : 11.MUSPIMCAB-IV.PC-XL.V-04.02.12.2014 Tentang : PERATURAN ORGANISASI TENTANG TEHNIK PERSIDANGAN PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Bismillahirrahmanirrahim, Pimpinan MUSPIMCAB 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang setelah : Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Kota Malang, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik. 2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMCAB 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Peraturan Organisasi tentang Tehnik Persidangan. Mengingat
: 1. 2. 3. 4.
Bab VII Pasal 8 AD PMII. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2014. Hasil-Hasil Muspimnas 2012.
Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Komisi MUSPIMCAB 2014 PMII Kota Malang. Menetapkan
MEMUTUSKAN : 1. Peraturan Organisasi tentang Tehnik Persidangan. 2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan
Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq Ditetapkan di : Pada tanggal : Pukul : PIMPINAN MUSPIMCAB 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG
HABIBURRAHMAN EL-STIFFIANNI Ketua Umum
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
ALIF KHAFI NUR NAQTI Sekretaris Umum
41
RANCANGAN PERATURAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Tentang TEHNIK PERSIDANGAN PMII KOTA MALANG Pasal 1 Presidium Sidang Presidium sidang terdiri dari: 1. Pimpinan Sidang. 2. Wakil Pimpinan Sidang. 3. Sekertaris Sidang. Pasal 2 Fungsi Ketukan Palu Sidang 1. Satu Kali Ketukan Mengesahkan sebuah opsi atau point, mencabut pengesahan sebuah opsi atau point yang dikarenakan kesalahan teknis yang tidak disengaja dalam pengambilan pengesahan. 2. Dua kali Ketukan Memending jalannya persidangan, pergantian pimpinan sidang, mencabut pending persidangan. 3. Tiga kali Ketukan Membuka dan menutup persidangan serta pembacaan konsideran. 4. Ketukan Berkali-kali Menenangkan forum. Pasal 3 Istilah Persidangan dan Tujuannya 1. Interupsi Memotong jalannya persidangan. 2. Informasi Memberikan sebuah informasi tentang kejadian urgent yang terjadi selama proses persidangan, serta menginformasikan hal-hal yang urgent dalam pengambilan keputusan. 3. Order Permintaan fasilitas terhadap presidium sidang atau penyelenggara sidang. 4. Question Pertanyaan tentang hal-hal maupun opsi selama jalannya persidangan 5. Opsi Usulan yang diajukan oleh peserta sidang. 6. Rasionalisasi / novum Alasan mengajukan opsi. 7. Afirmasi Penguatan opsi yang dilakukan oleh selain pembuat opsi. 8. Justifikasi Penguatan Opsi yang dilakukan oleh pembuat opsi, dilakukan setelah afirmasi. 9. Lobbying Proses penyamaan pendapat yang dilakukan oleh para pembuat opsi yang telah mendapat afirmasi dan telah melakukan justifikasi. 10. Voting Pemungutan suara oleh seluruh peserta sidang, setelah proses lobbying tidak mendapatkan titik temu. 11. Klarifikasi Menjelaskan kembali maksud dan tujuan sebuah pertanyaan, agar tidak terjadi kesalah pahaman. Klarifikasi dapat juga dikeluarkan untuk mencabut sebuah opsi. 12. Peninjauan Kembali Pembahasan ulang point-point yang telah disahkan. 13. Prefilage Izin untuk meninggalkan forum sidang .
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
42
Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq Ditetapkan di : Pada tanggal : Pukul
: PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG
………………………………… Ketua
………………………………… Wakil ketua
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
………………………………… Sekretaris
43
KETETAPAN MUSPIMCAB 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Nomor : 12.MUSPIMCAB-IV.PC-XL.V-04.02.12.2014 Tentang : PERATURAN ORGANISASI TENTANG KETENTUAN PIMPINAN SIDANG PERMUSYAWARATAN SERTA PEMBUKA DAN PENUTUP PENYELENGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DI LEVEL KOMISARIAT DAN RAYON PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Bismillahirrahmanirrahim, Pimpinan MUSPIMCAB 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang setelah : Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Kota Malang, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik. 2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMCAB 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Peraturan Organisasi tentang Ketentuan Pimpinan Sidang Permusyawaratan serta Pembuka dan Penutup Penyelengaraan Pendidikan Formal di Level Komisariat dan Rayon. Mengingat
: 1. 2. 3. 4.
Bab VII Pasal 8 AD PMII. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2014. Hasil-Hasil Muspimnas 2012.
Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Komisi MUSPIMCAB 2014 PMII Kota Malang. Menetapkan
MEMUTUSKAN : 1. Peraturan Organisasi tentang Ketentuan Pimpinan Sidang Permusyawaratan serta Pembuka dan Penutup Penyelengaraan Pendidikan Formal di Level Komisariat dan Rayon. 2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan
Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq Ditetapkan di : Pada tanggal : Pukul : PIMPINAN MUSPIMCAB 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG
HABIBURRAHMAN EL-STIFFIANNI Ketua Umum
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
ALIF KHAFI NUR NAQTI Sekretaris Umum
44
RANCANGAN PERATURAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Tentang KETENTUAN PIMPINAN SIDANG PERMUSYAWARATAN SERTA PEMBUKA DAN PENUTUP PENYELENGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DI LEVEL KOMISARIAT DAN RAYON I. LATAR BELAKANG Kelancaran dan kondusifitas dalam permusyawaratan di semua level organisasi menjadi prioritas dalam menentukan strategi pengembangan organisasi. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam permusyawaratan sangat mempengaruhi didalamnya. Peran kepemimpinan secara hirarkies menjadi suatu ketentuan dalam penunjukan pimpinan sidang permusyawaratan dan penyelenggaraan pendidikan formal di level komisariat maupun rayon. Perlu adanya ikhtiar sebagai upaya ketertiban sebuah organisasi. II. SASARAN Ketentuan pimpinan sidang permusyawaratan dan pembuka penyelenggaran pendidikan formal di level komisariat dan rayon ini, memiliki sasaran: Terwujudnya kepastian peran struktural di setiap level organisasi Tercapainya pendampingan struktural secara maksimal Terpeliharanya nilai, idealitas, dan semangat kebersamaan dalam memperkokoh keutuhan, persatuan, dan kesatuan organisasi serta disiplin dan wibawa organisasi. III. KETENTUAN Ketentuan pimpinan sidang permusyawaratan dan pembuka penyelenggaraan pendidikan formal di level Komisariat dan Rayon sebagai berikut: 1. Pimpinan sidang permusyawaratan yang dimaksud adalah pimpinan sidang dalam rapat tahunan pada sidang pleno laporan pertanggung jawaban dan pemilihan ketua. 2. Pimpinan sidang dalam rapat tahunan komisariat adalah perwakilan dari pengurus cabang. 3. Pimpinan sidang dalam rapat tahunan rayon adalah perwakilan dari pengurus komisariat. 4. Ketentuan pembukaan penyelenggaraan pendidikan formal dan rapat tahunan di level komisariat dan rayon 5. Pembukaan penyelenggaraan pendidikan formal dan rapat tahunan yang dimaksud adalah penugasan membuka kegiatan pendidikan formal PMII (Mapaba dan PKD) dan rapat tahunan. 6. Petugas membuka dalam hal ini adalah pengurus setingkat diatasnya. IV. PENUTUP Ketentuan ini berlaku sebagaimana mestinya. Jika seluruh anggota dan pengurus ditingkatan cabang sampai dengan rayon berkemauan keras melaksanakan ketentuan ini secara sungguh-sungguh dan seksama. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian. Ketentuan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
45
Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq Ditetapkan di : Pada tanggal : Pukul
: PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG
………………………………… Ketua
………………………………… Wakil ketua
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
………………………………… Sekretaris
46
KETETAPAN MUSPIMCAB 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Nomor : 13.MUSPIMCAB-IV.PC-XL.V-04.02.12.2014 Tentang : PERATURAN ORGANISASI TENTANG TEKNIS PENYELENGGARAAN RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT DAN RAYON PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Bismillahirrahmanirrahim, Pimpinan MUSPIMCAB 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang setelah : Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Kota Malang, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik. 2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMCAB 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Rapat Tahunan Komisariat dan Rayon. Mengingat
: 1. 2. 3. 4.
Bab VII Pasal 8 AD PMII. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2014. Hasil-Hasil Muspimnas 2012.
Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Komisi MUSPIMCAB 2014 PMII Kota Malang. Menetapkan
MEMUTUSKAN : 1. Peraturan Organisasi tentang Rapat Tahunan Komisariat dan Rayon. 2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan
Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq Ditetapkan di : Pada tanggal : Pukul : PIMPINAN MUSPIMCAB 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG
HABIBURRAHMAN EL-STIFFIANNI Ketua Umum
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
ALIF KHAFI NUR NAQTI Sekretaris Umum
47
RANCANGAN PERATURAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Tentang TEKNIS PENYELENGGARAAN RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT DAN RAYON BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Teknis penyelenggaran RTK dan RTAR adalah tata cara pelaksanaan rapat tertinggi di komisariat dan rayon. BAB II TUJUAN Pasal 2 1. Untuk mengatur teknis pelaksanaan rapat tertinggi di komisariat dan rayon 2. Untuk menyelaraskan mikanisme pelaksanaan RTK dan RTAR dibawah naungan PMII Kota Malang BAB III JENIS PERSIDANGAN Pasal 3 1. Sidang pleno merupakan persidangan yang dihadiri oleh seuluruh peserta sidang 2. Sidang komisi adalah persidangan yang dihadiri oleh anggota sidang komisi 3. Rapat pimpinan adalah rapat yang dihadiri oleh pimpinan sidangapabila terjadi detlok BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN Pasal 4 Mekanisme pelaksanaan RTK dan RTAR sebagai berikut: a. Penetapan agenda sidang b. Tata tertib persidangan c. Laporan pertanggungjawaban d. Komisi-komisi 1). Program umum 2). Struktur dan JOBDESC (GBHO) 3). Rekomendasi e. Tatib pemilhan f. Pendemesioneran dilakukan sebelum pemilihan ketua dan timformatur g. Pemilihan ketua dan timformatur BAB V PENUTUP Pasal 5 1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam peraturan organisasi atau produk Hukum PMII lainnya. 2. Ketetapan ini ditetapkan Musyawarah Pimpinan Cabang PMII 3. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
48
Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq Ditetapkan di : Tanggal : Pukul :
PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG 2013 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG
………………………………… Ketua
………………………………… Wakil ketua
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
………………………………… Sekretaris
49
KETETAPAN MUSPIMCAB 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Nomor : 14.MUSPIMCAB-IV.PC-XL.V-04.02.12.2014 Tentang : PERATURAN ORGANISASI TENTANG PENGAJUAN SK RAYON DAN KOMISARIAT PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Bismillahirrahmanirrahim, Pimpinan MUSPIMCAB 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang setelah : Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Kota Malang, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik. 2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMCAB 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Peraturan Organisasi tentang Pengajuan SK Rayon dan Komisariat. Mengingat
: 1. 2. 3. 4.
Bab VII Pasal 8 AD PMII. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2014. Hasil-Hasil Muspimnas 2012.
Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Komisi MUSPIMCAB 2014 PMII Kota Malang. Menetapkan
MEMUTUSKAN : 1. Peraturan Organisasi tentang Pengajuan SK Rayon dan Komisariat. 2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan
Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq Ditetapkan di : Pada tanggal : Pukul : PIMPINAN MUSPIMCAB 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG
HABIBURRAHMAN EL-STIFFIANNI Ketua Umum
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
ALIF KHAFI NUR NAQTI Sekretaris Umum
50
RANCANGAN PERATURAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Tentang PENGAJUAN SK RAYON DAN KOMISARIAT I.
LATAR BELAKANG Surat keputusan merupakan surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan PMII kota Malang yang berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga. Surat keputusan di ajukan untuk memberikan legal hukum kepada pengurus Rayon dan komisariat sebagai pengurus yang sah.
II.
SASARAN Mekanisme pengajuan Surat keputusan kepengurusan komisariat dan rayon, memiliki sasaran: 1. Terwujudnya landasan hukum terhadap mekanisme pengajuan SK 2. Terwujudnya tertib administrasi 3. Terciptanya satu kesatuan organisasi
III. TUJUAN Memberikan perlindungan atas proses pengajuan surat keputusan organisasi IV. KETENTUAN Ketentuan pengajuan Surat keputusan kepengurusan Komisariat dan Rayon : 1. Surat Keputusan kepengurusan dapat di ajukan kepada pengurus cabang apabila sudah melaksanakan rapat tahunan . 2. Surat Keputusan kepengurusan di ajukan oleh tim formatur beserta anggotanya 3. Syarat pengajuan Surat keputusan kepengurusan melampirkan: a. Berita acara b. Surat Rekomendasi dari Pengurus Komisariat, jika hal pengajuan dilakukan oleh Rayon c. LPJ kepengurusan demesioner d. Draf Hasil Rapat Tahunan e. Biodata seluruh pengurus. V. PENUTUP Ketentuan ini berlaku sebagaimana mestinya. Keutuhan kidisiplinan organisasi PMII akan semakin tertata Jika seluruh anggota dan kader dari Rayon , komisariat hingga cabang. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian hari. Ketentuan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.
Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq Ditetapkan di : Tanggal : Pukul : PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG 2013 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG
………………………………… Ketua
………………………………… Wakil ketua
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
………………………………… Sekretaris
51
KETETAPAN MUSPIMCAB 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Nomor : 15.MUSPIMCAB-IV.PC-XL.V-04.02.12.2014 Tentang : PERATURAN ORGANISASI TENTANG PERMUSYAWARATAN RAPAT KERJA KOMISARIAT DAN RAYON PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Bismillahirrahmanirrahim, Pimpinan MUSPIMCAB 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang setelah : Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Kota Malang, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik. 2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMCAB 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Peraturan Organisasi tentang Permusyawaratan Rapat Kerja Komisariat dan Rayon. Mengingat
: 1. 2. 3. 4.
Bab VII Pasal 8 AD PMII. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2014. Hasil-Hasil Muspimnas 2012.
Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Komisi MUSPIMCAB 2014 PMII Kota Malang. Menetapkan
MEMUTUSKAN : 1. Peraturan Organisasi tentang Permusyawaratan Rapat Kerja Komisariat dan Rayon. 2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan
Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq Ditetapkan di : Pada tanggal : Pukul : PIMPINAN MUSPIMCAB 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG
HABIBURRAHMAN EL-STIFFIANNI Ketua Umum
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
ALIF KHAFI NUR NAQTI Sekretaris Umum
52
RANCANGAN PERATURAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Tentang PERMUSYAWARATAN RAPAT KERJA KOMISARIAT DAN RAYON BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Rapat Kerja Komisariat yang selanjutnya disebut RAKERKOM adalah forum musyawarah tertinggi di tingkatan Komisariat setelah Rapat Tahunan Komisariat 2. Rapat Kerja Rayon yang selanjutnya disebut RAKERYON adalah forum musyawarah tertinggi di tingkatan rayon setelah Rapat Tahunan Anggota Rayon 3. RAKERKOM dan RAKERYON dihadiri Badan Pengurus harian dan jajaran pengurus lainnya. BAB II TUJUAN DAN PENYELENGGARA Pasal 2 Tujuan RAKERKOM dan RAKERYON bertujuan untuk merumuskan perencanaan program kerja (action Planning) untuk satu masa khidmat Pasal 3 Penyelenggara 1. RAKERKOM diselenggarakan oleh pengurus komisariat 2. RAKERYON diselenggarakan oleh pengurus rayon 3. RKERKOM dan RAKERYON dilaksanakan minimal sekali selama satu masa khidmat BAB III JENIS PERMUSYAWARATAN Pasal 3 1. Musyawarah terdiri dari sidang pleno, sidang komisi, dan rapat pimpinan 2. Sidang pleno adalah persidangan yang dihadiri semua peserta sidang, yang terdiri dari: a. sidang pleno I : agenda acara b. sidang pleno II : tata tertib c. sidang pleno III : pleno program kerja 3. Sidang komisi adalah persidangan yang dihadiri oleh anggota komisi 4. Rapat pimpinan adalah rapat yang dihadiri oleh pimpinan bila terjadi dead lock BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN Pasal 4 mekanisme pelaksanaan RAKERKOM dan RAKERYON, sebagai berikut 1. sidang pleno I : agenda acara 2. sidang pleno II : tata tertib 3. sidang komisi 4. sidang Pleno III : pleno hasil komisi BAB V FORMAT PENYUSUNAN PROGRAM KERJA
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
53
Pasal 5 Format penyusunan program kerja kurang lebih terdiri dari: 1. Nomer 2. Nama Kegiatan 3. Tujuan 4. Indikator 5. Waktu pelaksanaan 6. Penanggung jawab 7. Anggaran 8. Keterangan BAB VI PENUTUP Pasal 6 1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam peraturan organisasi atau produk Hukum PMII lainnya. 2. Ketetapan ini ditetapkan Musyawarah Pimpinan Cabang PMII 3. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.
Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq Ditetapkan di : Tanggal : Waktu :
PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG 2013 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG
………………………………… Ketua
………………………………… Wakil ketua
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
………………………………… Sekretaris
54
KETETAPAN MUSPIMCAB 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Nomor : 16.MUSPIMCAB-IV.PC-XL.V-04.02.12.2014 Tentang : PERATURAN ORGANISASI TENTANG STRATEGI PENGEMBANGAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Bismillahirrahmanirrahim, Pimpinan MUSPIMCAB 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang setelah : Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Kota Malang, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik. 2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMCAB 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Peraturan Organisasi tentang Strategi Pengembangan Organisasi. Mengingat
: 1. 2. 3. 4.
Bab VII Pasal 8 AD PMII. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2014. Hasil-Hasil Muspimnas 2012.
Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Komisi MUSPIMCAB 2014 PMII Kota Malang. Menetapkan
MEMUTUSKAN : 1. Peraturan Organisasi tentang Strategi Pengembangan Organisasi. 2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan
Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq Ditetapkan di : Pada tanggal : Pukul : PIMPINAN MUSPIMCAB 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG
HABIBURRAHMAN EL-STIFFIANNI Ketua Umum
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
ALIF KHAFI NUR NAQTI Sekretaris Umum
55
RANCANGAN PERATURAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Tentang STRATEGI PENGEMBANGAN ORGANISASI PMII KOTA MALANG I.
LATAR BELAKANG Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Malang merupakan salah satu organisasi mahasiswa yang mempunyai daya berpikir kritis dan transformatif terhadap perkembangan yang berskala lokal, regional, nasional bahkan internasional. Berbagai usaha para kaum intelektual muda ini dalam mengawal perkembangan bangsa Indonesia melalui segala aktifitas di dalamnya, baik melalui berpikir, berdiskusi dan aksi sudah menjadi rutinitas yang harus dilakukan dalam setiap moment yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Namun terlepas dari karakteristik diatas, PMII juga merupakan lembaga organisasi yang bergerak pada bidang pengkaderan.Hal tersebut tidak bisa dilewatkan pada setiap organisasi terutama organisasi sebesar PMII.Bisa kita lihat bagaimana PMII Cabang Kota Malang yang terlihat begitu besar dalam segala aspek yang dibutuhkan untuk menjadi aktifis yang mempunyai kompetensi Taqwa, Intelektual, dan Profesional. Mulai dari tataran rayon, komisariat dan cabang, PMII Cabang Kota Malang termasuk cabang yang paling selektif dalam proses kaderisasinya. Akan tetapi para kaum pemikir ini perlu untuk melihat kembali bagaimana perjuangan yang sudah dilakukan bisa bermanfaat bagi semua orang yang ada disekitarnya, khususnya bagi kader-kadernya sendiri. Di era sekarang yang serba modern ini, harus kita sadari bahwa situasi ini akan mengurangi nalar berpikir kritis dalam pergulatan cara pandang kita sebagai generasi penjaga tradisi bangsa. Semua element PMII Cabang Kota Malang yang sudah dianggap tuntas dalam melaksanakan tugas dan amanahnya di struktural masing-masing (Rayon, Komisariat dan Cabang) sudah waktunya kita bisa merefleksikan kembali organisasi yang sudah mengabdi dan berdedikasi pada bangsa ini selama kurun waktu 53 tahun. Artinya, sudah sepatutnya PMII bisa memilih dan memilah dalam segala medan pergerakannya, baik di bidang kaderisasi dan gerakannya. Kader PMII yang dalam pandangan luas sudah memahami posisinya sebagai hamba Allah dan kholifah fil ‘ardl dituntut untuk melakukan beberapa hal untuk mengisi semua ruang kosong yang ada disekitarnya melalui tanggung jawab kita sebagai hamba Allah dan pemimpin dimasyarakat. Sehingga ajaran-ajaran atau amalan-amalan yang ada di PMII mulai dari produk-produk hukumnya bisa amalkan secara tekstual maupun kontekstual, bisa bermanfaat dari mulai diri sendiri maupun orang yang ada disekitarnya. II.
MEMBACA KONDISI PMII KOTA MALANG Dibawah naungan PMII Cabang Kota Malang memiliki 13 Komisariat dan 49 rayon yang berada dikampus-kampus negeri maupun swasta, umum maupun Islam. Akan tetapi masih banyak hal yang harus bias disentuh oleh kader-kader PMII, salah satunya adalah menjadi daya tarik bagi masyarakat luas, baik dalam hal keintelektualan maupun etika dalam setiap tindakan. Oleh karena itu, harus ada nilai tawar terhadap jati diri PMII Cabang Kota Malang dalam menghadapi situasi dan kondisi yang multi-culture tersebut. Berikut beberapa aspek yang harus dipersiapkan untuk mendobrak keadaan tersebut : 1. Sumber Daya Anggota Kaderisasi dijalankan setiap tahun dan mengahasilkan anggota yang melimpah. Akan tetapi harus diakui, semua proses di dalamnya belum menjamin terciptanya kader-kader yang mumpuni dibidangnya dan berkarakter sebagai leader yang hendak berkecimpung dan berkontribusi pada sector-sektor kehidupan social, ekonomi, dan politik. Hampir disemua universitas dan perguruan tinggi di Malang sudah terdapat rayon atau komisariat PMII. Tetapi disejumlah kampus memperlihatkan bahwa organisasi PMII masih dalam tahap perkembangan. Mengenai hal ini ada beberapa sebab, yaitu: a. PMII dianggap kurang memberi nilai tambah bagi mahasiswa dan para anggotanya, sehingga kurang memiliki daya tarik secara kualitatif (prestasi).
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
56
b. Aktifitas pemikiran dan kegiatan-kegiatan PMII tidak nyambung dengan kebutuhan-kebutuhan yang berkembang dilingkungan kampus yang selalu bersifat akademis. c. PMII kurang memiliki daya tarik psikologis dan simbolik kepada mahasiswa karena kurang mampu mengelola organisasinya sebagai institusi mahasiswa bergengsi dan mengemas citra kadernya sebagai agen perubahan sesuai dengan citra diri kader PMII. 2. Kehidupan Intelektual Organisasi Ada sejumlah hal yang kurang menggembirakan dalam dunia intelektual kita. Gairah intelektual tak sebergairah era masa lalu. Sebenarnya ini sangat ironis, karena banyak informasi dan bacaan juga bias diakses melalui internet maupun perpustakaan. Memang semangat untuk meraih prestasi akademik sudah sangat maju dan tak perlu khawatir bahwa semangat ini akan terus berkembang dikalangan warga pergerakan. Hanya saja ada gejala baru yang khas modern, yakni menurunnya kegemaran membaca ide-ide besar dan bergulat dengan gagasan-gagasan besar. Dan sekarang iklim mahasiswa cenderung pragmatis, mereka memilih terjun pada pengetahua yang sempit dan terspesifikasi. Kendati demikian, PMII Kota Malang harus menjadi garda terdepan dalam mengawal peubahan melalui keintelektualan dan mempunyai semangat berjuang untuk mengejar ketertinggalan ini. Karakter intelektual semacam ini sangat dibutuhkan agar mencetak kader menjadi seorang leader, yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidang tertentu sekaligus juga memliki visi leadership.
3. Reputasi Organisasi Reputasi organisasi adalah menyangkut wibawa institusi, pimpinan dan kader pergerakan. Idealnya reputasi organisasi ini ditentukan oleh integritas, prestasi akademik dan sepak terjang kadernya dimedan pergerakan. Misalnya, sejauh mana kader-kader pergerakan mencerminkan nilai-nilai dan pergerakan dan citra diri kader dilingkungan akademik dan sosialnya, dan pada akhirnya peran mereka dalam mengambil kepemimpinan untuk merespon isu-isu social dan politik yang berkembang disekitarnya. Membangun reputasi sangat penting untuk menambah daya tarik organisasi dihadapan calon-calon anggota, dan bagi anggota kader sendiri untuk menambah kebanggaan dan kepercayaan dirinya. Masyarakat juga tidak akan meragukan kiprah PMII sebagai organisasi kemahasiswaan yang memiliki integritas, responsive, dan mengemban tanggung jawab social. 4. Perangkat Nilai Yang Konstruktif dan Sistemik Sebagaimana setiap organisasi, system nilai adalah ruh pergerakan, adapun sruktur dan perangkat organisasi merupakan tubuhnya. Tanpa system nilai atau ideologi mustahil organisasi tersebut bisa bergerak. Struktur dan perangkat tersebut tak mungkin pula merealisasikan tujuan hidup dan keberadaannya. System nilai PMII ini terumuskan dalam suatu doktrin normatif bernama NDP atau Nilai-Nilai Dasar Pergerakan, yang isinya merupakan sublimasi dari nilai-nilai keaswajaan dan keIndonesian. Dalam doktrin Aswaja, manusia adalah kholifah fil ‘ardl, pemimpin dibumi. Karena itu menjadi tugas besar setiap kader pergerakan untuk memanggul tanggung jawab itu dalam rangka merealisasikan visi rahmatan lil ‘alamin. Dan seorang pemimpin atau kolektivitas kepemimpinan adalah pemimpin dunia yang pada akhirnya harus menghadapi realitas yang serba dinamis dalam ruang lingkup kehidupan social, ekonomi, budaya, politik dan hukum. Kesiapan untuk menjadi pemimpin dan mampu mengorganisir atau menjalankan amanahnya dimuka bumi inilah yang kita namakan “Paradigma Gerakan”. 5. Membangun Akumulasi Kesadaran dan Pengetahuan Bersama Kesenjangan pengetahuan dan keterbatasan wawasan membuat diskusi untuk membicarakan masalah-masalah substansial seolah bertele-tele dan dianggap buangbuang waktu atau terlalu teoritis. Serigkali anggapan ini diperburuk oleh egoisme sektoral, perbedaan otoritas, senioritas dan gengsi diri yang terlalu berlebihan. Pada Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
57
akhirnya factor-faktor ini telah menghalangi kesediaan untuk bekerjasama, saling mendengarkan, saling menghargai dan menghormati. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila kesepakatan-kesepakatan atau keputusan-keputusan penting yang bersifat substansial tidak mudah dicapai atau diambil tanpa masukan-masukan serta pertimbangan kritis, konstruktif, dan solutif. Tradisi semacam inilah yang memungkinkan proses-proses akumulatif pengetahuan bersama dan memupuk kesadaran kolektif. Didalamnya mencakup sharing ide dan pemikiran, praktek berbagi pengalaman, kegelisahan, dan keprihatian, serta berbagi pengetahuan dan ketidaktahuan. Tradisi ini hanya bisa dicapai jika satu sama lain di dalam “lingkaran kaderkader penting” organisasi ini memiliki kesabaran untuk mendengarkan, serta saling perbedaan pendapat dalam diskusi pada akhirnya harus tunduk pada kesepakatan bersama yang dicapai secara maksimal dan didasarkan atas pertimbanganpertimbangan yang rasional dan bertanggung jawab terhadap visi, amanah dan strategi kolektif pergerakan. 6. Etika Komunitas Pergerakan Terkait dengan pembahasan terkait dengan etika ini, kita jelas merasakan kurang tumbuhnya etika pergerakan yang positif, konstruktif dan bersifat metodis. Yang dimaksudkan adalah etika komunitas pergerakan dalam praktek hidup seharisehari yang merupakan pengejawantahan dari etika keaswajaan yang bersifat menyeluruh, koheren, dan sistemik. Ini tidak hanya terbatas pada sikap normative seperti tawasuth, tawazun, tasamuh dan I’tidal, tetapi juga mencakup habituasi nilai-nilai kesederhanaan, kejujuran, keberanian, kepercayaan diri, saling kerjasama, kooperasi, gotong royong, kesantunan public, saling percaya, saling menghormati, relasi junior-junior yang konstrukif, semangat kreatifitas dan entrepreneurship, optimistic, teguh pada prinsip, dan lain-lainnya yang perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari warga pergerakan. Etika semacam ini bukan hanya bersifat konstruktif untuk terbangunnya kohesi social dan pemupukan modal social yang kuat, tetapi juga menjadi spirit yang bisa dipraktekkan secara metodis dalam hubungannya dengan kurikulum tersembunyi (hidden curriculum) kaderisasi guna memperkuat daya resilency, kedisipilinan, dan membentuk tradisi counter-culture (oposisi-budaya) terhadap anarkisme politik dan kebudayaan yang kita hadapi. III. STRATEGI PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KADER PMII KOTA MALANG Untuk mencapai tujuan dan pembinaan serta pengembangan organisasi PMII Kota Malang yang telah diketahui berbagai kendala dalam melakukan aktifitas keorganisasian, maka diperlukan berbagai langkah yang sistematis dan terencana untuk menjadikan kader PMII mempunyai tindakan dan pemikiran yang dinamis. Berikut beberapa langkah yang harus dilakukan : 1. Iklim yang u suasana yang sehat, dinamis, kompetitif dan selalu dibimbing dengan bingkai taqwa, intelektualitas dan profesionalitas, sehingga mampu meningkatkan kualitas pemikiran dan prestasi, terbangunnya suasana kekeluargaan dalam menjalankan tugas suci keorganisasian, kemasyarakatan dan kebangsaan. 2. Kepemimpinan harus dipahami sebagai amanah Allah yang menempatkan setiap insane PMII sebagai da’i untuk melakukan amar ma’ruf nahi munkar. Sehingga kepemimpinan organisasi harus selalu tercermin dalam sikap bertanggung jawab, melayani, berani, jujur, adil dan ikhlas, serta didalam menjalankan kepemimpinannya selalu penuh dengan kedalaman rasa cinta, arif bijaksana, terbuka dan demokratis. 3. Untuk mewujudkan karakter ketaqwaan, intelektualitas dan profesionalitas serta kepemimpinan sebagai amanah, maka diperlukan suatu gerakan dan mekanisme organisasi yang bertumpu pada kekuatan dzikir dan fikir dalam setiap tata pikir, tata sikap dan tata perilaku baik secara individu maupun organisasi. 4. Struktur dan aparat organisasi yang tertata dengan baik merupakan prasyarat pokok untuk mewujudkan system dan mekanisme organisasi yang efektif dan efisien, mampu mewadahi dinamika internal organisasi serta mampu merespon dinamika eksternal yang terjadi. 5. Produk dan peraturan-peraturan organisasi yang konsisten dan tegas menjadi panduan konstitusi, sehingga tercipta suatu mekanisme organisasi yang teratur dan mempunyai kepastian hukum bagi pengadministrasian kebijakan organisasi Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
58
diberbagai level kepengurusan dari tingkat Pengurus Besar (PB) sampai tingkat Pengurus Rayon (PR). 6. Pola komunikasi yang dikembangkan adalah komunikasi individual dan kelembagaan, yaitu mendukung trerciptanya komunikasi timbale balik dan berdaulat serta mampu membedakan antara hubungan individual dan hubungan kelembagaan, baik di internal maupun eksternal PMII. 7. Pola kaderisasi yang dikembangkan harus senantiasa selaras dengan tuntunan perkembangan zaman baik kiri maupun dimasa yang akan dating sehingga terwujud pola pengembangan kader yang berkualitas, mampu menjalankan fungsi kekhilafan yang terejewantahkan dalam perilaku keseharian, baik sebagai kader PMII maupun sebagai citra diri agama. IV. PENUTUP Ketentuan ini berlaku sebagaimana mestinya. Keutuhan kidisiplinan organisasi PMII akan semakin tertata Jika seluruh anggota dan kader dari Rayon , komisariat hingga cabang. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian hari. Ketentuan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan. Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq Ditetapkan di : Pada tanggal : Pukul
: PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG
……………………… Ketua
…………………………. Wakil ketua
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
……………………. Sekretaris
59
KETETAPAN MUSPIMCAB 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Nomor : 17.MUSPIMCAB-IV.PC-XL.V-04.02.12.2014 Tentang : PERATURAN ORGANISASI TENTANG STRATEGI PENGEMBANGAN NETWORKING PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Bismillahirrahmanirrahim, Pimpinan MUSPIMCAB 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang setelah : Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Kota Malang, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik. 2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMCAB 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Peraturan Organisasi tentang Strategi Pengembangan Networking. Mengingat
: 1. 2. 3. 4.
Bab VII Pasal 8 AD PMII. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2014. Hasil-Hasil Muspimnas 2012.
Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Komisi MUSPIMCAB 2014 PMII Kota Malang. Menetapkan
MEMUTUSKAN : 1. Peraturan Organisasi tentang Strategi Pengembangan Networking. 2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan
Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq Ditetapkan di : Pada tanggal : Pukul : PIMPINAN MUSPIMCAB 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG
HABIBURRAHMAN EL-STIFFIANNI Ketua Umum
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
ALIF KHAFI NUR NAQTI Sekretaris Umum
60
RANCANGAN PERATURAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Tentang STRATEGI PENGEMBANGAN NETWORKING PMII KOTA MALANG A. DEFINISI DAN TUJUAN Pembahasan pengembangan jarinagan gerakan mahasiswa perlu diamati melalui pendekatan gerakan sosial. Gerakan sosial menurut Michael Useem merupakan tindakan kolektif terorganisasi, yang dimaksudkan untuk mengadakan perubahan sosial. Selain definisi tersebut terdapat beberapa definisi lain dari gerakan sosial yang relevan, salah satunya menurut David Meyer dan Sidney Tarrow dalam buku Social Movement Society (1998) yang menyebutkan bahwa gerakan sosial bermula dari adanya tantangan-tantangan bersama, yang didasarkan atas tujuan dan solidaritas bersama, dalam interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elite, saingan/musuh, dan pemegang otoritas.Dari pernyataan diatas, kita dapat melihat bahwa PMII bukanlah merupakan satu-satunya gerakan social yang ada dalam dunia gerakan di Indonesia, khususnya gerakan social mahasiswa. Dalam perkembangannya, PMII memiliki banyak kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk dari tanggung jawab dan kewajiban terhadap organisasi dan kadernya. Mulai dari proses-proses kaderisasi, pengembangan intelektual, penyusunan strategi dan format organisasi, hingga gerakan-gerakan yang menyentuh di berbagai lini. Dengan lot dan konsentrasi yang beragam inilah, instansi-instansi dalam bendera PMII diharapkan memiliki relasi dan networking yang luas dalam berbagai lini. Hal ini bertujuan untuk: 1. Membuka pintu-pintu baru kaderisasi 2. Menambah tingkat kualitas intelektual dan keilmuan, melalui sharing dengan kelompok-kelompok profesi dan organ dengan konsentrasi tertentu. 3. Mempermudah akses penyaluran aspirasi gerakan. 4. Membuka kran-kran funding baru yang dapat menunjang proses organisasi. 5. Meningkatkan interaksi dan mitra koalisi dalam penguasaan lokus. 6. Membuka wadah baru bagi pendistribusian kader sesuai dengan minat, bakat, dan kompetensinya, baik yang masih menjadi pengurus hingga pasca kepengurusan. B. JEJARING DALAM LINGKUP KAMPUS Dunia akademis merupakan tujuan utama sebagian besar kader dan anggota PMII. Dengan pendekatan relasi yang baik, diharapkan komisariat-komisariat PMII yang ada di kampus tersebut dapat mendistribusikan warganya untuk menjadi staff pengajar ataupun asisten dosen di bidang yang ia tekuni. Hal ini dapat membuka pintu-pintu kaderisasi baru dan meningkatkan ketertarikan mahasiswa untuk berPMII. Kekuatan dari intra kampus (BEM, dsb) sangat berperan dalam menyusun sebuah gerakan. Ada kala dimana bendera ekstra tidak dapat masuk, maka bendera intra lah yang berkibar. Disamping itu relasi yang baik antara PMII dan organ mahasiswa lainnya dapat digunakan sebagai sebuah kekuatan besar dengan visi bersama untuk mengkritisi birokrasi kampus. C. JARINGAN KELOMPOK PROFESIONAL. Kelompok profesional independen mulai banyak bermunculan, khususnya di Kota Malang. Berbagai elemen dan bidang pun mulai terisi dengan organ baru yang khusus menangani hal tersebut. Sebagai contoh MCW (Malang Coruption watch) sebagai organ khusus yang mengawasi indikasi korupsi Kota Malang, AJI (Asosiasi Jurnalis Independet) yang merupakan kumpulan insan jurnalisme, dan masih banyak lainnya. Distribusi kader PMII dalam organ-organ tersebut cukup berpengaruh. D. JEJARING DENGAN PEMANGKU EKONOMI, BIROKRASI DAN ELIT POLITIK Dalam sebuah pergulatan politik, pro dan kontra merupakan sesuatu yang lumrah terjadi. Disini PMII dapat menggunakan kekuatan relasi politiknya untuk mendapatkan kejelasan kebijakan dan latarbelakangnya, guna mengawal kebijakan –kebijakan yang memberikan kemaslahatan kepada civitas setempat. Ada celahMusyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
61
celah yang akan sulit kita masuki, tanpa bantuan dari relasi birokrasi dan elit politik kita. Selain itu, tanpa menonjolkan sisi pragmatisasi, PMII juga membutuhkan akses untuk menggunakan fasilitas-fasilitas tertentu guna berjalannya roda organisasi. Disamping itu, terkadang PMII juga membutuhkan funding-funding baru untuk memenuhi budgeting beberapa kegiatan. E. JEJARING DENGAN KELOMPOK SOSISAL KEMASYARAKATAN Guna mewujudkan fungsi-fungsi kemsyarakatan yang lebih tertata, PMII membutuhkan beberapa relasi yang khusus berhubungan langsung dengan masyarakat dan penduduk setempat. Dengan relasi yang terbentuk, diharapkan PMII mampu melakukan pendampingan dan advokasi masyarakat secara langsung, dan mengerti realita-realita yang terjadi pada masyarakat dan penduduk setempat. F. JEJARING DENGAN MEDIA Kebebasan media massa telah menjadi tonggak sejarah bangsa ini, karena pers nasional sudah keluar dari kekangan dan belenggu penguasa. Media massa telah menjadi bagian dari kegiatan politik bangsa, berkembang menjadi sarana penyampaian inspirasi politik tanpa hambatan, sepanjang tidak membahayakan kemerdekaan dan kehidupan bangsa, namun berani masuk ke dalam rana politik yang kadang-kadang bisa dianggap sensitif. Disini PMII dapat memanfaatkan media sebagai wujud bentuk eksistensi dan sebagai penyalur aspirasi yang dapat didengar oleh khalayak luas.
Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq Ditetapkan di : Pada tanggal : Pukul
: PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG
………………………………… Ketua
………………………………… Wakil ketua
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
………………………………… Sekretaris
62
KETETAPAN MUSPIMCAB 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Nomor : 18.MUSPIMCAB-IV.PC-XL.V-04.02.12.2014 Tentang : PERATURAN ORGANISASI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI KEPANITIAAN (PPTAK) PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Bismillahirrahmanirrahim, Pimpinan MUSPIMCAB 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang setelah : Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Kota Malang, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik. 2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMCAB 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kepanitiaan (PPTAK). Mengingat
: 1. 2. 3. 4.
Bab VII Pasal 8 AD PMII. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2014. Hasil-Hasil Muspimnas 2012.
Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Komisi MUSPIMCAB 2014 PMII Kota Malang. Menetapkan
MEMUTUSKAN : 1. Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kepanitiaan (PPTAK). 2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan
Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq Ditetapkan di : Pada tanggal : Pukul : PIMPINAN MUSPIMCAB 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG
HABIBURRAHMAN EL-STIFFIANNI Ketua Umum
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
ALIF KHAFI NUR NAQTI Sekretaris Umum
63
PERATURAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Tentang : PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI KEPANITIAAN (PPTAK) I.
PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG Keutuhan dan kesatuan gerak organisasi tercermin antara lain pada sistem tertib administrasi yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan. Salah satu unsur penting dalam pelaksanaan organisasi adalah kepanitiaan. Maka dalam upaya mewujudkan sistem administrasi keanitiaan yang dapat menunjang berjalannya mekanisme kerja kepanitiaan di lingkungan PMII Kota Malang, maka diperlukan adanya seperangkat aturan sebagai usaha unifikasi aturan yang wajib dilaksanakan dan disosialisasikan terus menerus agar menjadi tradisi organisasi yang baik dan positif dalam rangka pelaksanaan kegiatan organisasi guna mencapai tujuan. Adanya sistem administrasi kepanitiaan itu juga untuk menegakkan wibawa organisasi dan disiplin kepanitiaan organisasi bagi segenap anggota dan fungsionaris di seluruh tingkatan PMII di Kota Malang. Terbitnya Peraturan Organisai tentang Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kepanitian (PPTAK) PMII Kota Malang ini merupakan suatu jawaban aktual atas kegelisahan PMII Kota Malang mengingat hasil-hasil Muspimnas PMII di Papua yang ternyata sudah menghapus PPTAK PMII. 2. PENGERTIAN Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kepanitiaan (PPTAK) adalah serangkaian aturan mengenai penyelenggaraan kegiatan organisasi dengan administrasi yang meliputi tertib kesekretariatan dan atribut kepanitiaan organisasi yang berlaku tunggal untuk semua tingkatan organisasi PMII di Kota Malang. 3. TUJUAN PPTAK bertujuan untuk mempermudah upaya pembinaan, pengembangan dan pemantauan melalui penyatuan sistem pengelolaan kepanitiaan kegiatan kegiatan organisasi di semua tingkatan organisasi PMII di Kota Malang. 4. SASARAN Sasaran PPTAK adalah terwujudnya suatu aturan tunggal organisasi di bidang administrasi kepanitiaan yang berlaku di Lembaga PMII Kota Malang dengan memelihara nilai, jiwa dan semangat kebersamaan dalam memperkokoh keutuhan, persatuan dan kesatuan organisasi serta disiplin dan wibawa organisasi. 5. LANDASAN Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kepanitiaan (PPTAK) berlandaskan pada Hasil-hasil Kongres XVIII PMII tahun 2014 serta Hasil-hasil Muspimnas PMII tahun 2012 di Papua.
II.
KETENTUAN 1. Kepanitiaan kegiatan organisasi PMII di semua tingkatan terdiri dari : a. Penanggung Jawab adalah Ketua Umum (PC) atau Ketua (PK dan PR) yang menyelenggarakan kegiatan. b. Panitia Pengarah (Sterring Comitte) berasal dari unsur Badan Pengurus Harian di semua tingkatan kepengurusan yang menyelenggarakan kegiatan. c. Panita Pelaksana (Organizing Comitte) berasal dari pengurus dan atau anggota di setiap tingkatan kepengurusan yang menyelenggarakan kegiatan. 2. Pembentukan panitia melalui musyawarah pengurus di semua tingkatan kepengurusan. 3. Setelah terbentuknya kepanitiaan, maka Pengurus di semua tingkatan kepengurusan yang melaksanakan kegiatan harus memberikan Surat Keputusan tentang Susunan Kepanitiaan. 4. Panitia bertanggung jawab kepada tingkatan pengurus yang menyelenggarakan kegiatan.
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
64
III.
PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI KEPANITIAAN 1. SURAT a. PEDOMAN UMUM Yang dimaksud dengan surat di dalam pedoman ini adalah sarana komunikasi timbal balik yang mengandung pesan-pesan resmi organisasi yang tertulis diatas kertas yang khusus diperlukan untuk kepentingan tersebut. Ketentuan suratsurat yang berlaku dan dapat dijadikan sarana komunikasi itu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) Sistematika Surat Surat menyurat dalam kepanitiaan kegiatan organisasi dengan sistimatika sebagai berikut : a) Kop Surat. b) Nomor surat, disingkat No. c) Lampiran surat, disingkat Lamp. d) Perihal surat, disingkat Hal. e) Tujuan surat, “Kepada Yth dst”. f) Kata pembukaan surat . “Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh” g) Kalimat Pengantar, “Salam silaturrahim teriring do’a kami sampaikan semoga Bapak/Ibu/Sahabat/i senantiasa dalam lindungan-Nya, serta eksis dalam menjalankan aktifitas keseharian. Amin” h) Maksud surat i) Kata penutup, “Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Thorieq, Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”. j) Tempat dan tanggal pembuatan surat. k) Nama Kepanitiaan. l) Nama Panitia beserta jabatan, tandatangan dan stempel panitia. m)Mengetahui, Nama Pengurus organisasi beserta jabatan, tandatangan dan stempel pengurus. n) Footer. 2) Bentuk Surat Seluruh isi surat kepanitiaan kegiatan organisasi menggunakan jenis font Times New Roman berukuran 12 ditulis dengan bentuk Block Style, yaitu seluruh bentuk surat yang ketikannya dari kata pembukaan sampai nama penandatangan surat berada di tepi kiri yang sama. 3) Kertas surat. Seluruh surat diketik diatas kertas berukuran Folio/F4/A4+ dengan berat 80 gram. 4) Warna Penggunaan warna pada surat kepanitiaan sebagai berikut : a) Kertas dan amplop berwarna putih b) Tulisan pada kop surat berwarna biru (R:0, G:0, B:255). c) Isi surat berwarna hitam. d) Tandatangan berwarna hitam e) Stempel berwarna merah. f) Footer berwarna biru (R:0, G:0, B:255). b. PEDOMAN TEKNIS 1) Sebelum proses pengetikan surat,sedapat mungkin membuat draf atau konsep untuk surat terlebih dahulu guna menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam pengetikan. 2) Agar mempermudah pemantauan dan pengecekan surat, maka seluruh jenis surat harus dibuatkan copy atau salinannya buat di file atau di arsip. 3) Dalam pembuatan surat kepanitiaan organisasi yang harus diperhatikan adalah kode atau sandi yang terkandung dalam nomor surat. Pembatasan pada setiap item kode atau sandi ditandai dengan titik dan bukan dengan garis. 4) Kop surat dan amplop berisikan : a) Lambang PMII di sebelah kiri dan lambang kepanitiaan di sebelah kanan. b) Nama kegiatan, menggunakan huruf kapital dengan font Arial Bold. c) Tema kegiatan, menggunakan font Staccato (jika ada tema). d) Tingkat Kepengurusan, menggunakan huruf kapital dengan font Arial Bold.
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
65
e) Tulisan PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA, menggunakan huruf kapital dengan font Arial Bold. f) Nama Lembaga, menggunakan huruf kapital dengan font Arial Bold. g) Alamat dan nomor kontak sekretariat, menggunakan font Arial Narrow. 5) Setiap penomoran surat kepanitiaan mengandung 7 item yaitu : a) Nomor Surat b) Singkatan nama kepanitiaan c) Tingkat Kepengurusan (PC, PK atau PR) dilanjutkan periode kepengurusan menggunakan angka romawi d) Kode Wilayah Kota Malang sesuai PO-PPTA PMII e) Penandatanganan Surat Kepanitiaan : Untuk PC : (1) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Ketua Umum ditandai dengan kode : AA (2) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Ketua Bidang ditandai dengan kode : AB (3) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Sekretaris Umum ditandai dengan kode: BA (4) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Sekretaris Bidang ditandai dengan kode : BB (5) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Bendahara ditandai dengan kode : CA (6) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Wakil Bendahara ditandai dengan kode: CB Untuk Pengurus Komisariat dan Rayon : (1) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Ketua ditandai dengan kode : AA (2) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Wakil Ketua ditandai dengan kode : AB (3) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Sekretaris ditandai dengan kode: BA (4) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Wakil Sekretaris ditandai dengan kode : BB (5) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Bendahara ditandai dengan kode : CA f) Bulan Surat Kode bulan ditulis sesuai dengan bilangan bulan dibuatnya surat. g) Tahun Surat Kode tahun ditulis sesuai dengan bilangan tahun dibuatnya surat. Contoh nomor surat: a) Surat Panitia Pengurus Cabang No. : 024.MPC-IV.PC-XL.V-04.02.AA.11.2014 024 No. surat sejak terbentuknya kepanitiaan MPC-IV Singkatan nama acara Musyawarah Pimpinan Cabang ke-4 PC-XL Pengurus Cabang period ke-40 V-04.02 Kode Wilayah Kota Malang AA Ditandatangani Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Ketua Umum 11 Bulan dibuatnya surat 2014 Tahun dibuatnya surat b) Surat Panitia Pengurus Komisariat No. : 013.PKD-V.PK-XI.V-04.02.BA.12.2013 013 No. surat sejak terbentuknya kepanitiaan PKD-V Singkatan nama acara Pelatihan Kader Dasar ke-5 PK-XI Pengurus Komisariat period ke-11 V-04.02 Kode Wilayah Kota Malang BA Ditandatangani Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Sekretaris 12 Bulan dibuatnya surat 2013 Tahun dibuatnya surat c) Surat Panitia Pengurus Rayon Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
66
No. : 016.RTAR.PR-IX.V-04.02.AA.01.2013 016 No. surat sejak terbentuknya kepanitiaan RTAR Singkatan nama acara Rapat Tahunan Anggota Rayon PR-IX Pengurus Rayon period ke-9 V-04.02 Kode Wilayah Kota Malang AA Ditandatangani Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Ketua 01 Bulan dibuatnya surat 2013 Tahun dibuatnya surat 6) Footer menggunakan font Staccato berisi tulisan salah satu dari trilogi PMII : Dzikir, Fikir dan Amal Soleh / Taqwa, Intelektual dan Profesional / Kejujuran, Kebenaran dan Keadilan. 2. LAMBANG Panitia pelaksana kegiatan di semua tingkatan kepengurusan diperkenankan membuat lambang kegiatan yang merepresentasikan simbol kegiatan. Lambang tersebut selanjutnya dapat diletakkan dalam Kop Surat, Stempel, Plakat, kaos dan atribut kepanitiaan lainnya. 3. STEMPEL a. Panitia pelaksana kegiatan di semua tingkatan kepengurusan diharuskan membuat stempel kegiatan. b. Bentuk stempel kepanitiaan untuk semua tingkatan organisasi berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm. c. Pembubuhan stempel kepanitiaan diusahakan sedapat mungkin agar tertera ditengah-tengah antara dua tandatangan panitia (ketua panitia dan sekretaris panitia) dan tidak menutupi nama panitia yang bertandatangan. d. Panitia yang berwenang memegang stempel kepanitiaan adalah Ketua panitia, sekretaris panitia dan bendahara panitia.
Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq Ditetapkan di : Pada tanggal : Pukul
: PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG
………………………………… Ketua
………………………………… Wakil ketua
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
………………………………… Sekretaris
67
KETETAPAN MUSPIMCAB 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Nomor : 19.MUSPIMCAB-IV.PC-XL.V-04.02.12.2014 Tentang : PERATURAN ORGANISASI TENTANG PPTA BADAN SEMI OTONOM (BSO) DAN LEMBAGA SEMI OTONOM (LSO) PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Bismillahirrahmanirrahim, Pimpinan MUSPIMCAB 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang setelah : Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Kota Malang, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik. 2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMCAB 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Peraturan Organisasi tentang PPTA Badan Semi Otonom (BSO) Dan Lembaga Semi Otonom (LSO). Mengingat
: 1. 2. 3. 4.
Bab VII Pasal 8 AD PMII. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2014. Hasil-Hasil Muspimnas 2012.
Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Komisi MUSPIMCAB 2014 PMII Kota Malang. Menetapkan
MEMUTUSKAN : 1. Peraturan Organisasi tentang PPTA Badan Semi Otonom (BSO) Dan Lembaga Semi Otonom (LSO). 2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan
Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq Ditetapkan di : Pada tanggal : Pukul : PIMPINAN MUSPIMCAB 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG
HABIBURRAHMAN EL-STIFFIANNI Ketua Umum
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
ALIF KHAFI NUR NAQTI Sekretaris Umum
68
PERATURAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG Tentang : PPTA BADAN SEMI OTONOM (BSO) DAN LEMBAGA SEMI OTONOM (LSO) PMII KOTA MALANG I.
PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG Keutuhan dan kesatuan gerak organisasi tercermin antara lain pada sistem tertib administrasi yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan. Dalam upaya mewujudkan sistem administrasi yang dapat menunjang berjalannya mekanisme kerja organisasi di lingkungan PMII, maka perlu adanya seperangkat aturan sebagai usaha unifikasi aturan yang wajib dilaksanakan dan disosialisasikan terus menerus agar menjadi tradisi organisasi yang baik dan positif dalam rangka pelaksanaan program organisasi guna mencapai tujuan. Tak terkecuali untuk memelihara keutuhan dan kesatuan gerak organisasi, adanya sistem administrasi itu juga untuk menegakkan wibawa organisasi dan disiplin organisasi bagi segenab anggota dan fungsionaris di seluruh tingkatan organisasi secara vertikal. Oleh karena itu terbitnya Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kepanitiaan merupakan suatu jawaban aktual di tengah-tengah mendesaknya keperluan akan adanya pedoman yang berlaku di lingkungan PMII dari tingkat Pengurus Cabang sampai Rayon. 2. PENGERTIAN Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi BSO Dan LSO PMII Kota Malang adalah serangkaian aturan mengenai penyelenggaraan organisasi dengan administrasi yang berlaku tunggal untuk semua BSO Dan LSO di lingkungan PMII Kota Malang kecuali KOPRI Cabang, dikarenakan PPTA KOPRI Cabang sudah diatur oleh forum Muspimnas. 3. TUJUAN Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi BSO dan LSO PMII Kota Malang bertujuan untuk : a. Mempermudah upaya pembinaan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan administrasi BSO dan LSO di masing-masing tingkat kepengurusan yang ada di lingkungan PMII Kota Malang. b. Menyelenggarakan pola sistem pengorganisasian BSO dan LSO di masing-masing tingkat kepengurusan yang ada di lingkungan PMII Kota Malang. c. Menegakkan wibawa dan disiplin organisasi serta menumbuhkan kesadaran, semangat, dan kegairahan berorganisasi di kalangan Anggota. 4. SASARAN Pedoman penyelenggaraan Tertib Administrasi BSO dan LSO memilik sasaran sebagai berikut : a. Terwujudnya suatu aturan tunggal organisasi di bidang administrasi yang berlaku untuk BSO dan LSO di masing-masing tingkat kepengurusan yang ada di lingkungan PMII Kota Malang. b. Terpeliharanya nilai, jiwa dan semangat kebersamaan dalam memperkokoh keutuhan, persatuan dan kesatuan organisasi serta disiplin dan wibawa organisasi. 5. LANDASAN Pedoman Penyelenggaraan Terib Administrasi BSO dan LSO berlandaskan pada Hasil-hasil Kongres XVIII PMII tahun 2014 serta Hasil-hasil Muspimnas PMII tahun 2012 di Papua.
II.
PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI BSO DAN LSO 1. SURAT a. PEDOMAN UMUM Yang dimaksud dengan surat di dalam pedoman ini adalah sarana komunikasi timbal balik yang mengandung pesan-pesan resmi organisasi yang tertulis diatas kertas yang khusus diperlukan untuk kepentingan tersebut. Ketentuan suratsurat yang berlaku dan dapat dijadikan sarana komunikasi itu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
69
1) Sistematika Surat Surat menyurat BSO dan LSO dengan sistimatika sebagai berikut : a) Kop Surat. b) Nomor surat, disingkat No. c) Lampiran surat, disingkat Lamp. d) Perihal surat, disingkat Hal. e) Tujuan surat, “Kepada Yth dst”. f) Kata pembukaan surat . “Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh” g) Kalimat Pengantar, “Salam silaturrahim teriring do’a kami sampaikan semoga Bapak/Ibu/Sahabat/i senantiasa dalam lindungan-Nya, serta eksis dalam menjalankan aktifitas keseharian. Amin” h) Maksud surat i) Kata penutup, “Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Thorieq, Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”. j) Tempat dan tanggal pembuatan surat. k) Nama BSO atau LSO. l) Nama Ketua dan Sekretaris BSO atau LSO, disertai jabatan, tandatangan dan stempel. m)Mengetahui, Tingkatan Kepengurusan, Nama Pimpinan Organisasi disertai jabatan, tandatangan dan stempel pengurus. n) Footer. 2) Bentuk Surat Seluruh isi surat BSO dan LSO menggunakan jenis font Times New Roman berukuran 12 ditulis dengan bentuk Block Style, yaitu seluruh bentuk surat yang ketikannya dari kata pembukaan sampai nama penandatangan surat berada di tepi kiri yang sama. 3) Kertas surat. Seluruh surat diketik diatas kertas berukuran Folio/F4/A4+ dengan berat 80 gram. 4) Warna Penggunaan warna pada surat kepanitiaan sebagai berikut : a) Kertas dan amplop berwarna putih b) Tulisan pada kop surat berwarna biru (R:0, G:0, B:255). c) Isi surat berwarna hitam. d) Tandatangan berwarna hitam e) Stempel berwarna merah. f) Footer berwarna biru. (R:0, G:0, B:255) b. PEDOMAN TEKNIS 1) Sebelum proses pengetikan surat,sedapat mungkin membuat draf atau konsep untuk surat terlebih dahulu guna menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam pengetikan. 2) Agar mempermudah pemantauan dan pengecekan surat, maka seluruh jenis surat harus dibuatkan copy atau salinannya buat di file atau di arsip. 3) Dalam pembuatan surat BSO atau LSO organisasi yang harus diperhatikan adalah kode atau sandi yang terkandung dalam nomor surat. Pembatasan pada setiap item kode atau sandi ditandai dengan titik dan bukan dengan garis. 4) Kop surat dan amplop berisikan : a) Lambang PMII di sebelah kiri dan lambang BSO atau LSO di sebelah kanan. b) Nama BSO atau LSO, menggunakan huruf kapital dengan font Arial Bold. c) Tingkat Kepengurusan, menggunakan huruf kapital dengan font Arial Bold. d) Tulisan PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA, menggunakan huruf kapital dengan font Arial Bold. e) Nama Lembaga, menggunakan huruf kapital dengan font Arial Bold. f) Alamat dan nomor kontak sekretariat, menggunakan font Arial Narrow. 5) Setiap penomoran surat BSO atau LSO mengandung 7 item yaitu : a) Nomor Surat b) Tulisan BSO atau LSO dilanjutkan singkatan nama BSO atau LSO c) Tingkat Kepengurusan (PC, PK atau PR) dilanjutkan periode kepengurusan menggunakan angka romawi d) Kode Wilayah Kota Malang sesuai PO-PPTA PMII Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
70
e) Jenis Surat dilanjutkan dengan nomor urut jenis surat : 1. Internal, ditulis dengan kode 01 Adalah surat yang ditujukan kepada lembaga yang masih berada dalam hirarki keorganisasian PMII mulai dari PB, PKC, PC, PK, PR. 2. Eksternal, ditulis dengan kode 02 Adalah surat yang ditujukan kepada individu atau organisasi di luar PMII. f) Bulan Surat Kode bulan ditulis sesuai dengan bilangan bulan dibuatnya surat. g) Tahun Surat Kode tahun ditulis sesuai dengan bilangan tahun dibuatnya surat. Contoh nomor surat: a) Surat BSO No. : 020.BSO-KOPRI.PK-VI.V-04.02.02-004.11.2014 020 No. surat yang dikeluarkan BSO BSO-KOPRI Tulisan BSO serta singkatan nama Korp Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri PK-VI Pengurus Komisariat period ke-6 V-04.02 Kode Wilayah Kota Malang 02-004 Jenis surat eksternal dengan nomor eksternal ke-4 10 Bulan dibuatnya surat 2014 Tahun dibuatnya surat b)
Surat LSO No. : 014.LSO-LTI.PR-III.V-04.02.01-011.07.2015 014 No. surat yang dikeluarkan LSO LSO-LTI Tulisan LSO serta singkatan nama Lembaga Teknologi Informasi PR-III Pengurus Rayon period ke-3 V-04.02 Kode Wilayah Kota Malang 01-011 Jenis surat eksternal dengan nomor eksternal ke-11 07 Bulan dibuatnya surat 2015 Tahun dibuatnya surat
6) Footer menggunakan font Staccato berisi tulisan salah satu dari trilogi PMII : Dzikir, Fikir dan Amal Soleh / Taqwa, Intelektual dan Profesional / Kejujuran, Kebenaran dan Keadilan. 4. LAMBANG BSO dan LSO di semua tingkatan kepengurusan diperkenankan membuat lambang merepresentasikan simbol BSO atau LSO tersebut. Lambang tersebut selanjutnya dapat diletakkan dalam Kop Surat, Stempel. 5. STEMPEL a. BSO dan LSO di semua tingkatan kepengurusan diharuskan membuat stempel tersendiri. b. Bentuk stempel BSO dan LSO untuk semua tingkatan organisasi berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm. c. Lambang BSO atau LSO disebelah kiri d. Tulisan pada stempel menggunakan ketentuan sebagai berikut : 1. menggunakan huruf kapital. 2. berada di sebelah kanan lambang. 3. menggunakan format rata tengah. 4. menggunakan font arial. e. Tulisan tersebut terdiri atas : 1. Baris pertama berisi nama BSO atau LSO, boleh disingkat. 2. Baris kedua berisi tingkat kepengurusan. 3. Baris ketiga berisi “PERGERAKAN”. 4. Baris ketiga berisi “MAHASISWA ISLAM”. 5. Baris keempat; “INDONESIA”. 6. Nama lembaga. Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
71
f. Pembubuhan stempel BSO atau LSO diusahakan sedapat mungkin agar tertera ditengah-tengah antara dua tandatangan (ketua dan sekretaris BSO atau LSO) serta tidak menutupi nama yang bertandatangan. g. Yang berwenang memegang stempel adalah ketua dan sekretaris BSO atau LSO.
Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq Ditetapkan di : Pada tanggal : Pukul
: PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG 2014 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA MALANG
………………………………… Ketua
………………………………… Wakil ketua
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) 2014 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang
………………………………… Sekretaris
72
