Evaluasi [PDF]

Citation preview

Tema Polemik Dana Desa yang Melahirkan Desa Fiktif



Soal Mendeskripsikan rumusan kasus dan/ atau masalah pokok, aktor yang terlibat dan persan setiap aktornya berdasarkan konteks deskripsi kasus.



jawaban Maraknya kabar keberadaan desa fiktif di sejumlah wilayah tanah air menjadi indikasi bahwa dana desa yang selama ini dikucurkan pemerintah pusat sekedar menjadi bacakan untuk dibagi-bagi oleh oknum tidak bertanggung jawab daerah yang tidak sesuai dengan wawasan kebangsaan. Tim khusus kepolisian pun telah diterjunkan untuk melakukan pengecekan di fisik 23 desa yang tidak terdata di Kementerian Dalam Negeri, pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara hasilnya 2 desa di antaranya tidak memiliki penduduk sama sekali. Di lain pihak kondisi pemberantasan korupsi mengindikasi adanya 34 desa yang bermasalah 3 Desa fiktif, sedangkan 31 lainnya ada tapi surat keputusan pembentukannya dibuat dengan tanggal mundur. Berdasarkan paparan kasus diatas terdapat beberapa aktor yang memiliki peran dan berpengaruh pada permasalahan tersebut ,diantaranya : 1. Presiden sebagai penanggung jawab utama pengalokasian Dana Desa pada anggaran pendapatan belanja negara 2. Perangkat desa atau oknum tidak bertanggung jawab yang berperan sebagai penggagas atau penyusun laporan fiktif tersebut 3. Tim verifikasi Dana Desa Dimana mereka tidak melakukan perannya dengan baik tidak melakukan verifikasi secara akurat 4. Kemendagri kurang teliti dalam menerapkan moratorium penyaluran dana desa 5. Kemenkeu tidak melakukan verifikasi menyeluruh namun hanya menerima pengajuan langsung dari pemerintah Kabupaten tanpa koordinasi dengan pihak terkait 6. Direktur eksekutif komite pemantauan pelaksanaan otonomi daerah otonomi daerah Robert endi jaeng berperan sebagai pengamat atau penilai bahwa munculnya kasus Desa fiktif menjadi indikasi bahwa proses verifikasi di lapangan masih lemah 7. Kepala subdit pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Polda Sultra pool De kumaseh berperan sebagai penyidik kasus 8. Juru bicara KPK Febri Diansyah membantu Polda Sulawesi Tenggara menangani kasus yang terindikasi Ada dugaan tindak pidana korupsi Soal Melakukan analisis terhadap : A. Bentuk penerapan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar PNS, dan Pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dan NKRI oleh setiap aktor yang terlibat berdasarkan konteks deskripsi kasus. B. Dampak tidak diterapkannya nilai-nilai dasar PNS dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI berdasarkan konteks deskripsi kasus jawaban 1.Presiden beliau berupaya agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia dalm segala lini kehidupan. Kesejahteraan warga Indonesia ini akan berpengaruh pada semangat bela negara, cinta tanah air dan nasionalisme . Dengan masyarakat yang makmur dan sehat maka rakyat akan memiliki modal kesiapsiagaan bela negara yang lebih baik dan siap dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Hal ini sebagai salah satu wujud akuntabilitas beliau sebagai kepala negara. Namun dalam hal penerapan kucuran dana desa , pada praktik dilapangan masih terjadi tindak korupsi sehingga ditemukan adanya kasus desa fiktif , hal ini disebabkan oleh masih kurang tertatanya sistem Whole of Government di negera kita ini. 2. Kepala Subdit Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Polda Sultra, Kompol Dolfi Kumaseh menunjukan adanya sikap transparan, konsisten, akuntabilitas, loyal, adaptif dan komitmen sebagai aparat penegak hukum. dalam menangani kasus desa fiktif ini. 3. Juru Bicara KPK Febri Diansyah telah menunjukan sikap konsekuen dan tanggung jawab yang besar dengan bersedia membantu Kepolisian dalm mengusut kasus desa fiktif,



4.Menteri Keuangan Sri Mulyani menunujkan sikap dan perilaku yang transparan, dan menunjukan akuntabilitas sebagai penyelenggara pemerintahan namun deangan ditemukannya kasus desa fiktif ini menunjukan masih kurangnya komitmen mutu dan praktek WoG 5.Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng bersikap transparan dan akuntabel dengan menyarankan adanya ferifikasi yang baik antar lembaga 6.Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi berpendapat agar Terjadi kontrol , hal ini menunjukan sikap, nasionalis, akuntabel, komitmen mutu dan berupaya agar adanya WoG yang baik. DAMPAK. Kejadian ini menimbulkan dampak kerugian bagi pelaku karena sudah pasti akan menerima sanksi hukum , selain itu juga merugikan masyarakat luas serta menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem pemerintahan, kerugian juga terjadi pada negara yakni, tanggal 12 ya kerugian uang negara dengan tidak tersalurkannya Dana Desa karena sikap korupsi oknum yang tidak bertanggungjawab, kerugian uang negara dalam terjemahkan hal biaya pengusutan kasus dan kegaduhan yang berdampak pada opini masyarakat. dampak-dampak tersebut seharusnya tidak terjadi jika nilai dasar akuntabilitas, berorientasi pelayanan diterapkan dengan baik Selain itu WoG juga penting sekali untuk meminimalkan terjadinya miss komunikasi antara lembaga dan perangkat desa pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. soal Mendeskripsikan gagasan-gagasan alternatif pemecahan masalah berdasarkan konteks deskripsi kasus Berdasarkan konteks deskripsi kasus di atas yaitu terjadinya Desa fiktif, Hal ini dikarenakan ada unsur praktik tindak korupsi yang dilakukan oleh pejabat atau orang yang tidak bertanggung jawab di pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan gagasan alternatif pemecahan masalah: jawaban 1. Penanaman nilai-nilai dasar Ber akhlak secara berkala kepada pejabat terkait dengan mengadakan pelatihan khusus agar nilai-nilai dasar ASN selalu terupgrade. 2. Memperketat sistem pengalokasian dana desa dengan setiap desa memiliki kode wilayah yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri , desa yang ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat usulan melalui Pemerintah kabupaten atau kota sebelum ke Kementerian Keuangan 3. Melakukan evaluasi dampak serta manfaat dari program tersebut. sistem yang terbangun dengan baik akan terbentuk tigawhole of government yang efektif dan berdampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. 4. Pengawasan yang ketat dan proses verifikasi berlapis dengan selalu melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah daerah dengan pemerintah pusat 5. Melakukan evaluasi dampak serta manfaat dari program tersebut melalui sistem yang terbangun dengan baik akan terbentuk Whole of government yang efektif dan berdampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa serta dalam upaya merawat keutuhan NKRI.