13 0 4 MB
PAKET 2 SOAL EVALUASI AKADEMIK MOOC 2022 PART 1
Evaluasi Akademik 1. Akuntabilatas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, tingkatan terendah akuntabilitas yaitu : Akuntabilitas personal Akuntabilitas kelompok
Akuntabilitas stakeholder Akuntabilitas organisasi
Kembali
Lanjut
Soal ke 1 dari 50
Sumber : Akuntabilitas : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
Evaluasi Akademik 2. Berikut ini merupakan contoh stakeholder (pihak terkait) eksternal dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kecuali : Pembayar pajak
Pengguna layanan Petugas administrasi perizinan Masyarakat umum Kembali
Lanjut
Soal ke 2 dari 50
Sumber : Akuntabilitas : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
Evaluasi Akademik 3. Salah satu ciri pribadi yang akuntabel adalah : Menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi bukan dan masalah Mencari keuntungan pribadi dari setiap kegiatan yang dilakukan
Mencari perhatian pimpinan untuk memperoleh kesempatan promosi jabatan Melakukan tindakan indisipliner tanpa diketahui
Kembali
Lanjut
Soal ke 3 dari 50
Sumber : Akuntabilitas : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
Evaluasi Akademik 4. Fungsi akuntabilitas untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan menurut Bovens (2014) disebut juga sebagai : peran demokrasi
peran konstitusional peran belajar peran evaluatif Kembali
Lanjut
Soal ke 4 dari 50
Sumber : Akuntabilitas : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
Evaluasi Akademik 5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP-D), Menengah (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah/RPJM-D) dan Tahunan (Rencana Kerja Pemerintah/RKP-D, merupakan contoh alat akuntabilitas birokrasi di indonesia pada aspek : Perencaan strategis
Alokasi anggaran Kontrak kinerja Laporan kinerja Kembali
Lanjut
Soal ke 5 dari 50
Sumber : Akuntabilitas : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
Evaluasi Akademik 6. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, diperlukan integritas institusi dengan tujuan sebagai berikut, kecuali : Meningkatkan kepercayaan publik atau stakeholders
Meningkatkan kualitas kerja individu maupun institusi Menciptakan lingkungan kerja yang hipokritas Meminimalisir praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
Kembali
Lanjut
Soal ke 6 dari 50
Sumber : Akuntabilitas : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
Evaluasi Akademik 7. Akuntabilitas merupakan kontrak antara dua belah pihak yang memiliki ciri sebagai berikut, kecuali :
Akuntabilitas eksternal Akuntabilitas interaksi Hubungan kekuasaan struktural
Hubungan internal
Kembali
Lanjut
Soal ke 7 dari 50
Sumber : Akuntabilitas : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
Evaluasi Akademik 8. Pelopor pergerakan kaum wanita pertama di Indonesia adalah ...
Dewi Sartika Christina Martha Tiahahu Cut Nyak Dien
R.A Kartini
Kembali
Lanjut
Soal ke 8 dari 50
Sumber : https://id.wikipedia.org
Evaluasi Akademik 9. Sejarah awal kebangkitan nasionalisme di Indonesia ditandai dengan beridirinya ...
Serikat Islam Budi Utomo Taman Siswa
Indische Parte
Kembali
Lanjut
Soal ke 9 dari 50
Sumber : https://id.wikipedia.org
Evaluasi Akademik 10. Loyalitas tertinggi setiap orang yang diberikan kepada Negara merupakan pencerminan dari
ideologi yang dinamakan ... Nasionalisme Marxisme
Sosialisme Otoriterisme Kembali
Lanjut
Soal ke 10 dari 50
Kunci Jawaban
1.
A
6.
C
2.
C
7.
D
3.
A
8.
D
4.
B
9.
B
5.
A
10. A
PAKET 2 SOAL EVALUASI AKADEMIK MOOC 2022 PART 2
Evaluasi Akademik 11. Program DPRD Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui jadwal agrowisata terpadu. Kebijakan tersebut sedang dirumuskan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Wonogiri sehingga didapatkan informasi yang benar dan pada waktu yang sempurna bagi pembuat dan pelaku kebijakan. Untuk itu, kriteria penilaian kebijakan publik yang dipakai DPRD tersebut adalah :
Relevansi Validitas
Daya Guna Objektivitas Kembali
Lanjut
Soal ke 11 dari 50
Dalam merancang program evaluasi kebijakan, William N. Dunn membuat beberapa kriteria-kriteria sebagai pedoman dalam
menuntun evaluasi kebijakan, yaitu sebagai berikut : 1. Relevansi
Relevansi adalah evaluasi terhadap informasi yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan dan pelaku-pelaku kebijakan yang lain dan harus menjawab pertanyaan yang benar pada waktu yang tepat.
2. Validitas Validitas adalah evaluasi terhadap pertimbangan yang persuasif dan seimbang mengenai hasil-hasil nyata dari kebijakan atau
program. 3. Daya guna
Daya guna adalah evaluasi yang menyediakan informasi yang dapat dipergunakan dan dapat dimengerti oleh pengambil keputusan dan pelaku-pelaku kebijakan lain. 4. Objektifitas Objektifitas adalah evaluasi harus melaporkan simpulan dan informasi pendukung yang sempurna dan tidak melenceng (bias) yaitu informasi yang membuat evaluator-evaluator dapat mencapai simpulan yang sama,
Sumber : Modul Berorientasi Pelayanan : Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
Evaluasi Akademik 12. Salah satu cara usaha untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat
yang majemuk dilakukan dengan : Menggalakan hubungan dagang dengan daerah lain Membentuk organisasi sesama warga daerah
Mengadakan pertukaran kebudayaan dengan negara lain Menjalankan program transmigasi dan pembaharuan Kembali
Lanjut
Soal ke 12 dari 50
Menggalakkan hubungan dagang dengan daerah lain artinya mengharuskan adanya kegiatan
ekonomi keluar daerah, kegiatan ini membuat sosialisasi antara daerah satu dengan daerah lain. Setelah adanya sosialisasi antar daerah, maka pemerintah harus membuat kebijakan bersama antar daerah agar persatuan, kesatuan, dan kerjasama antar daerah berjalan baik. Masyarakat yang majemuk akan
bertemu dengan daerah lain dan bersosialisasi, lalu menumbuhkan interaksi antar sesama sehingga menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan antar daerah. Seluruh daerah Indonesia berhak untuk berinteraksi dan berkewajiban menjaga persatuan dan
kesatuan antar daerah, sesama Provinsi akan bertemu antar kota, sesama negara akan bertemu antar provinsi.
Sumber : Modul Berorientasi Pelayanan : Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
Evaluasi Akademik 13. Salah satu peran Indonesia dalam penerapan politik bebas aktif dalam regional ASEAN dalam
Perang Indocina 3 adalah : Menjadi wakil PBBB dalam mediasi krisis Kamboja dengan membentuk UNTAET
Menjadi mediator dalam konflik Kamboja dengan melaksanakan Jakarta Informal Meeting (JIM) Mengirimkan bantuan logistik dan obat-obatan untuk korban kekcauan di kamboja Mengirimkan pasukan Garuda untuk memukul mundur pasukan Vietnam yang mengivasi
Kamboja Kembali
Lanjut
Soal ke 13 dari 50
Salah satu peran Indonesia dalam penerapan politik bebas aktif dalam regional ASEAN dalam Perang Indochina III adalah menjadi perantara dalam konflik Kamboja dengan melangsungkan Jakarta
Informal Meeting (JIM).
Sumber : Modul Berorientasi Pelayanan : Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
Evaluasi Akademik 14. Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut, kecuali : Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang meskipun bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi Melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin Kembali
Lanjut
Soal ke 14 dari 50
Sumber : UU No. 5 Tahun 2014 : Aparatur Sipil Negara
Evaluasi Akademik 15. Dalam Reformasi Birokrasi ada delapan area perubahan yang harus dilakukan oleh seluruh
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia antara lain, kecuali : Manajemen Perubahan Manajemen Bisnis
Manajemen Organisasi Manajemen SDM
Kembali
Lanjut
Soal ke 15 dari 50
Sumber : PERMENPAN-RB NO.25 TAHUN 2020 TTG ROADMAP REFORMASI BIROKRASI 2020-2024
Evaluasi Akademik 16. “Publicservants must be both moral philosophers and moral activist, which would require: first, an understanding of, and belief in, regime values, and second, a sens of extensive benevloence for the people of the national”. merupakan pernyataan terkait ASN sebagai pelayanan publik dari :
Frederickson dan Hart Ricocur Imanuel Kantz
Collins Cobuild Kembali
Lanjut
Soal ke 16 dari 50
Sumber : ETIKA PUBLIK : MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOLONGAN III
Evaluasi Akademik 17. Berdasarkan sejarah legimitasi kekuasaan dapat bersumber dari :
1. Legitimasi Religi 2. Legitimasi Sosiologis
3. Legitimasi Etis Hanya 1 dan 2 yang benar Hanya 1 dan 3 yang benar Hanya 2 dan 3 yang benar 1,2, dan 3 benar Kembali
Lanjut
Soal ke 17 dari 50
Evaluasi Akademik
18. Sisi dimensi reflektif dari etika publik berfungsi sebagai :
Bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi Jembatan antara norma moral dan tindakan faktual
Layanan publik yang berkualitas dan relevan Membentuk integritas pelayanan publik
Kembali
Lanjut
Soal ke 18 dari 50
Sumber : ETIKA PUBLIK : MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOLONGAN III
Evaluasi Akademik
19. Azas etika publik mensyaratkan agar setiap bentuk kekuasaan pejabat dibatasi dengan : Norma etika maupun norma hukum
Norma susila dan norma kesantunan Norma adat dan kebiasaan Norma moral dan norma spiritual
Kembali
Lanjut
Soal ke 19 dari 50
Sumber : ETIKA PUBLIK : MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOLONGAN III
Evaluasi Akademik 20. Salah satu azas kode etik administrasi publik adalah hati nurani memegang peran penting dalam memilih arah tindakan. Hal ini memiliki makna sebagai berikut, kecuali : Memerlukan kesadaran akan makna ganda moral dalam kehidupan
Pengkajian tentang priotitas nilai Tujuan yang baik tidak pernah membenarkan cara yang tak bermoral (good end never justify immoral means)
Fokus pada capaian hasil bukan pada proses Kembali
Lanjut
Soal ke 20 dari 50
Sumber : ETIKA PUBLIK : MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOLONGAN III
Kunci Jawaban
11. B
16. A
12. A
17. D
13. B
18. A
14. A
19. A
15. B
20. D
PAKET 2 SOAL EVALUASI AKADEMIK MOOC 2022 PART 3
Evaluasi Akademik
21. Berikut adalah kriteria pengukuran implentasi Total Quality Management, kecuali :
Kesadaran dan orientasi pada mutu Kualitas produk barang dan jasa Desentalisasi yang memberikan wewenang di semua tingkat
Penerapan secara menyeluruh
Kembali
Lanjut
Soal ke 21 dari 50
Sumber : KOMITMEN MUTU : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
Evaluasi Akademik 22. Pelayanan publik yang bermutu akan menciptakan :
Meningkatkan kesejahteraan Kepercayan publik kepada pemerintah Penghargaan publik kepada pemerintah
Pemerataan pembangunan
Kembali
Lanjut
Soal ke 22 dari 50
Sumber : KOMITMEN MUTU : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
Evaluasi Akademik 23. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh PBB, terdapat sejumlah prinsip kunci dan strategi untuk inovasi dalam pemerintahaan sebagai berikut, kecuali : Mengintegrasikan layanan
Desentralisasi pelayanan Memanfaatkan kemitraan Mengoptimalkan sumberdaya
Kembali
Lanjut
Soal ke 23 dari 50
Sumber : KOMITMEN MUTU : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
Evaluasi Akademik 24. Budaya mutu merupakan : Perilaku efektif dan masukan dari pelanggan secara aktif diminta serta digunakan untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan
Perilaku yang inovatif dan masukan dari pelanggan secara aktif diminta serta digunakan untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan
Perilaku sesuai dengan slogan dan masukan dari pelanggan secara aktif diminta serta digunakan untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan
Perilaku yang harmonis dan masukan dari pelanggan secara aktif diminta serta digunakan untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan
Kembali
Lanjut
Soal ke 24 dari 50
Sumber : KOMITMEN MUTU : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
Evaluasi Akademik 25. Motivasi internal yang muncul dari dalam diri pegawai saat bekerja, bersumber dari :
Kompetensi, sifat pekerjaan yang menantang, pengalaman, dan kebutuhan Kesadaran diri akan tanggung jawab, kompetensi, pengalaman dan kebutuhan Kesadaran diri akan tanggung jawab, sifat pekerjaan yang menantang dan kebutuhan
Kesadaran diri akan tanggung jawab, sifat pekerjaan yang menantang, pengalaman, dan kebutuhan Kembali
Lanjut
Soal ke 25 dari 50
Sumber : KOMITMEN MUTU : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
Evaluasi Akademik
26. Impelementasi strategi pendekatan inovatif dalam memberikan pelayanan kepada publik dimulai dengan : Menumbuhkan kesadaran pegawai akan pentingnya menghargai inovasi
Menyediakan fasilitas yang memadai Memberikan contoh dan keteladanan Menciptakan lingkungan yang kondusif Kembali
Lanjut
Soal ke 26 dari 50
Sumber : KOMITMEN MUTU : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
Evaluasi Akademik 27. Dalam UU No 31 tahun 1999, dan UU No 21 tahun 2001, dijelaskan bentuk-bentuk jenis korupsi.
Seseorang yang menerima hadiah karena jabatannya dikategorikan sebagai : Kerugian keuangan negara Penyuapan
Gratifikasi Perbuatan curang Kembali
Lanjut
Soal ke 27 dari 50
Sumber : ANTI KORUPSI: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
Evaluasi Akademik
28. Yang tidak termasuk nilai-nilai dasar Anti Korupsi adalah :
Jujur Peduli
Simpati Mandiri
Kembali
Lanjut
Soal ke 28 dari 50
Sumber : ANTI KORUPSI : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
Evaluasi Akademik 29. Dalam UU No. 31 tahun 1999, dan UU No 21 tahun 2001, dijelaskan bentuk-bentuk jenis korupsi.
Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membaya, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri sebagai : Pemerasan
Gratifikasi Benturan kepentingan dalam pengadaan Perbuatan curang Kembali
Lanjut
Soal ke 29 dari 50
Evaluasi Akademik 20. Dalam UU No 31 tahun 1999 dan UU No 21 tahun 2001, dijelaskan bentuk-bentuk/jenis korupsi. Seseorang yang memberikan sejumlah uang kepada pejabat yang berwenang agar nantinya mendapatkan proyek dikategorikan :
Kerugian Keuangan Negara Perbuatan curang Penyuapan
Gratifikasi Kembali
Lanjut
Soal ke 30 dari 50
Kunci Jawaban
21. B
26. A
22. B
27. C
23. D
28. C
24. C
29. A
25. D
30. C
PAKET 2 SOAL EVALUASI AKADEMIK MOOC 2022 PART 4
Evaluasi Akademik 31. Dari pernyataan di bawah ini, manakah yang bertentangan dengan konsep spiritual accountability: Spiritual accountabity yang baik akan menghasilkan niat baik, kemudian niat baik akan mendorong untuk menghasilkan visi dan misi yang baik dan diterjemahkan menjadi usaha dan hasil terbaik Spiritual accountabilty yang baik tidak menjamin untuk menghasilkan publik accountability yang baik, terbukti dengan banyak negara-negara yang penduduknya dengan basis atau mayoritas beragama, layanan publiknya masih jelek dan tingkat korupsinya masih tinggi Spiritual accountability akan membuat manusia untuk selalu ingat pada tujuan hidup dan kesadaran bahwa hidupnya harus dipertanggung jawabkan Kualitas spirityal accountability yang baik secara otomatis membuat manusia berhati-hati atas akitbat perbuatannya kepada manusia dan alam pada umumnya
Kembali
Lanjut
Soal ke 31 dari 50
Sumber : ANTI KORUPSI : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
Evaluasi Akademik 32. Terkait dengan identifikasi dan penyelarasan nilai-nilai anti korupsi, dari pernyataan dibawah ini, manakah yang tidak tepat:
Menentukan skala prioritas / mendapatkan nilai-nilai anti korupsi yg paling inti akan memudahkan utk implementasinya Jika nilai-nilai inti telah dilaksanakan maka nilai-nilai anti korupsi lainnya akan sekaligus telah dilaksanakan
9 nilai dasar anti korupsi tdk dapat digabung-gabungkan karena akan menghilangkan kesempurnaan pelaksanaanya
Memutuskan 3 nilai dasar anti korupsi yang paling sigunifikan akan membuat proses internalisasinya lebih terfokus Kembali
Lanjut
Soal ke 32 dari 50
Sumber : ANTI KORUPSI : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
Evaluasi Akademik 33. Pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memili nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme disebut dengan:
Manajemen ASN Seleksi ASN Profesi ASN
Perjanjian kerja ASN Kembali
Lanjut
Soal ke 33 dari 50
Sumber : Modul Pelatihan Calon PNS : Manajemen Aparatur Sipil Negara
Evaluasi Akademik 34. Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas proporsionalitas yaitu : Mengutamakan keahlian yang berlandasakan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-
undangan Pengelolaan Pegawai ASN didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh maupun dan tidak memihak kepada
kepentingan siapapun Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN Kembali
Lanjut
Soal ke 34 dari 50
Sumber : UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Evaluasi Akademik 35. Pegawai yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan Ketentuan Undang-Undang adalah : PPPK
PNS ASN Honorer Kembali
Lanjut
Soal ke 35 dari 50
Sumber : Modul Pelatihan Calon PNS : Manajemen Aparatur Sipil Negara
Evaluasi Akademik 36. Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warganegara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratif untuk mencapai kepuasan pelanggan disebut juga dengan : Kebijakan publik Pelayanan Publik
Standart pelayanan Standart Operasional Prosedur Kembali
Lanjut
Soal ke 36 dari 50
Sumber : Modul Pelatihan Calon PNS : Pelayanan Publik
Evaluasi Akademik 37. Berikut ini yang bukan merupakan strategi manajemen ASN dalam menerjemahkan konsep sistem
merit adalah : Open recruitment Talent management
Fair assement Spoil system Kembali
Lanjut
Soal ke 37 dari 50
Sumber : Modul Pelatihan Calon PNS : Manajemen Aparatur Sipil Negara
Evaluasi Akademik
38. Saat ini masih terdapat instansi pemerintah yang melakukan promosi bagi pegawaianya dengan
praktek spoil system. Berikut ini merupakan bentuk dari spoil system kecuali ... Memilih berdasarkan afiliasi politik
Menggunakan tools assesment tertentu Memberikan promosi tanpa indikator yang jelas Kurang jelasnya akses informasi mengenai promosi Kembali
Lanjut
Soal ke 38 dari 50
Sumber : Modul Pelatihan Calon PNS : Manajemen Aparatur Sipil Negara
Evaluasi Akademik 39. Salah satu Negara Pioner dalam memperkenalkan joined-up goverment yang berhasil
memoderinisasi proses penyelenggaran pemerintah adalah : Amerika Serikat Inggris
Perancis Australia
Kembali
Lanjut
Soal ke 39 dari 50
Sumber : Modul Pelatihan Calon PNS : Whole of Goverment
Evaluasi Akademik
40. Pendekatan WoG ini sudah dikenal dan lama berkembang terutama di negara-negara : Kontinental
Persemakmuran Anglo Saxon Federasi
Kembali
Lanjut
Soal ke 40 dari 50
Sumber : Modul Pelatihan Calon PNS : Whole of Goverment
Kunci Jawaban
31. B
36. B
32. C
37. D
33. A
38. B
34. D
39. B
35. A
40. C
PAKET 2 SOAL EVALUASI AKADEMIK MOOC 2022 PART 5
Evaluasi Akademik 41. Ide WoG dalam mengintegrasikan sektor-sektor ke daam satu cara pandang dan sistem diperkenalkan pertama kali oleh tokoh politik :
Property of ADIBDEVIA CHANNEL Barack Obama
Tony Blair
Angelia Merkel Kevin Rudd
Kembali
Lanjut
Soal ke 41 dari 50
Sumber : Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Whole of Goverment
Evaluasi Akademik
42. Di Australia, WoG dimotori oleh Australian Public Service (ASP) dalam laporannnya berjudul ... Connecting Goverment
Property of ADIBDEVIA CHANNEL Joint Up Govermment
Integrated Goverment Good Goverment
Kembali
Lanjut
Soal ke 42 dari 50
Sumber : Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Whole of Goverment
Evaluasi Akademik 43. Pendekatan WoG dapat dilihat dan dibedakan berdasarkan perbedaan kategori hubungan antara kelembagaan yang terlibat secara kontinum mulai dari yang partial (soft) sampai dengan penuh (full) adalah sebagai berikut :
Property of ADIBDEVIA CHANNEL Koordinasi, Integrasi, Kedekatan dan Pelibatan Koordinasi, Kedekatan dan Pelibatan, Integrasi
Integrasi, Kedekatan dan Pelibatan, Koordinasi
Kedekatan dan Pelibatan, Integrasi, Koordinasi Kembali
Lanjut
Soal ke 43 dari 50
Sumber : Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Whole of Goverment
Evaluasi Akademik 44. Kategori tingkat adaptasi negara-negara dalam mendukung WoG melalui penerapan teknologi informasi dapat dilihat dari ketesediaan hal-hal berikut ini, kecuali : Chief Information Officer (CIO)
Property of ADIBDEVIA CHANNEL Interoperabilitas sektor publik Integrasi pelayanan online Portal masing-masing kementerian dan lembaga
Kembali
Lanjut
Soal ke 44 dari 50
Sumber : Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Whole of Goverment
Evaluasi Akademik
45. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik, kecuali : Kecukupan anggaran
Property of ADIBDEVIA CHANNEL Kualitas organisasi penyelenggara
Masyarakat Birokrat
Kembali
Lanjut
Soal ke 45 dari 50
Sumber : Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Pelayanan Publik
Evaluasi Akademik
46. Berikut adalah makna dari "service" menurut Christoper H Lovelock, kecuali :
Tidak berwujud
Property of ADIBDEVIA CHANNEL Berlangsung sesaat
Ada bentuk yang dapat dimiliki Dapat dirasakan
Kembali
Lanjut
Soal ke 46 dari 50
Sumber : Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Pelayanan Publik
Evaluasi Akademik
47. Berikut unsur penting dalam pelayanan publik, kecuali :
Organisasi penyelenggara pelayanan publik
Property of ADIBDEVIA CHANNEL Penerima layanan Bentuk layanan
Kepuasan pelanggan
Kembali
Lanjut
Soal ke 47 dari 50
Sumber : Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Pelayanan Publik
Evaluasi Akademik
48. Berikut adalah bentuk nyata dari sikap respectful seorang ASN, kecuali ... Mematuhi perintah atasan dan tidak suka membantah
Property of ADIBDEVIA CHANNEL Menghargai pendapat dan usul pengguna jasa
Seorang atasan hendaknya juga mau mendengar pendapat bawahan
Mendengar dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan pengguna jasa
Kembali
Lanjut
Soal ke 48 dari 50
Sumber : Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Pelayanan Publik
Evaluasi Akademik
49. Berikut adalah bentuk nyata dari sikap attentive seorang ASN, kecuali : Mendengar dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan pengguna jasa
Property of ADIBDEVIA CHANNEL Memperhatikan pengguna jasa
Seorang atasan hendaknya memperhatikan kondisi ASN Membantu pengguna jasa yang kesulitan
Kembali
Lanjut
Soal ke 49 dari 50
Sumber : Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Pelayanan Publik
Evaluasi Akademik 50. Tindakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik dapat dilakukan melalui kebijakan yang berupa edukasi dengan memberikan informasi kepada publik melalui program atau kegiatan formal. Misalnya
untuk menurunkan jumlah perokok di kalangan remaja, berikut kebijakan yang berupa edukasi adalah :
Property of ADIBDEVIA CHANNEL Pemberian label bahaya rokok pada bungkus rokok Menaikkan cukai rokok
Membuat larangan merokok di sekolah Membuat batasan usia pembeli rokok di tempat jualan rokok Kembali
Lanjut
Soal ke 50 dari 50
Kunci Jawaban
41. B
46. C
42. A
47. C
43. A
48. D
44. D
49. D
45. C
50. C
Property of ADIBDEVIA CHANNEL