![Informasi Peraturan Tentang Migas Sektor Hulu & Hilir [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/informasi-peraturan-tentang-migas-sektor-hulu-amp-hilir.jpg)
6 0 626 KB
INFORMASI PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG MIGAS SEKTOR HULU DAN HILIR >>Undang-undang 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 Energi 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Minyak dan Gas Bumi 3. Undang-Undang Nomor I Tahun 1970 Keselamatan Kerja
>>Peraturan Kegiatan Usaha Hulu 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2013 Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional 3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2012 Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non-Konvensional 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2011 Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Wilayah Pertambangan 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
>>Peraturan Kegiatan Usaha Hilir 1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak 2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1714 K/12/MEM/2012 Harga Patokan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2012 3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 193.K/15/DJM.S/2012 Penugasan PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Tahun 2012 4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1713 K/12/MEM/2012 Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2012 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2012 Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu 6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2116 K/73/MEM/2012 Pengangkatan Pengelola Anggaran dan Belanja Negara untuk Kegiatan Diversifikasi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas untuk Transportasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, dan PT Pertamina (Persero) 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2012 Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2012 Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak 10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2790 K/12/MEM/2012 Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian paket Perdana Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Tahun 2012 11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2576.K/12/MEM/2012 Formula dan Besaran Imbalan (Fee) Pengelolaan dan/atau Penjualan Minyak dan/atau Gas Bumi untuk PT Pertamina (Persero)
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak ------00---85. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengankutan Gas Bumi Melalui Pipa 86. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2002 Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri 87. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri 88. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa 89. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Penyediaan Dan Pelayanan Pelumas 90. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2001 Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri 91. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2001 Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri 92. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri 93. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2000 Koordinasi Penanggulangan Masalah Penyalahgunaan Pada Penyediaan Dan Pelayanan Bahan Bakar Minyak 94. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
>>Peraturan KK & KL 1. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 045 Tahun 2006 Pengelolaan Lumpur Bor, Limbah Lumpur Dan Serbuk Bor Pada Kegiatan Pengeboran Minyak Dan Gas Bumi
Regulasi No Nama Tentang Dokumen 1. Peraturan Presiden Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Republik Indonesia Nomor Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 9 tahun 2013 2. Instruksi Presiden Republik Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 3. Peraturan Menteri Energi Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah dan Sumber Daya Mineral Kerja Minyak dan Gas Bumi NonNomor 05 Tahun 2012 Konvensional 4. Peraturan Menteri Energi Pelaksanaan Pembakaran Gas Suar Bakar dan Sumber Daya Mineral (Flaring) pada Kegiatan Usaha Minyak dan Nomor 31 Tahun 2012 Gas Bumi 5. Peraturan Presiden Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Republik Indonesia Nomor Penambangan Bawah Tanah 28 tahun 2011 6. Peraturan Menteri ESDM Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Nomor 03 Tahun 2010 Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri 7. Peraturan Menteri ESDM Pedoman Kebijakan Peningkatan Produksi Nomor 06 Tahun 2010 Minyak Dan Gas Bumi 8. Keputusan Menteri Energi Alokasi Gas Bumi untuk Proyek Pabrik dan Sumber Daya Mineral Pupuk Kalimantan Timur 5 (PKT-5), Satu Nomor 3288 Proyek Pabrik Pupuk di Donggi Senoro, dan K/15/MEM/2010 Satu Proyek Pabrik Pupuk di Tangguh 9. Peraturan Pemerintah Wilayah Pertambangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 10. Peraturan Pemerintah Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Republik Indonesia Nomor Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha 79 Tahun 2010 Hulu Minyak dan Gas Bumi 11. Peraturan Pemerintah Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan 55 Tahun 2009 Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 12. Peraturan Menteri Energi Pedoman Pengusahaan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Minyak Bumi Pada Sumur Tua Nomor 01 Tahun 2008
No Nama 13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2008 14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008
Tentang Pelaksanaan Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan Minyak Dan Gas Bumi Dalam Negeri Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua
Dokumen
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2008 16. Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2008 17. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1834 K/13/MEM/2008
18. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1840 K/13/MEM/2008
19. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1737 K/13/MEM/2008 20. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1736 K/13/MEM/2008
21. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2008 22. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 0740 K/13/MEM/2007 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2007 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.011/2007
No
Nama
Pengusahaan Gas Metana Batubara
Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Penetapan Wilayah Kerja Gas Metana Batubara, Bentuk Kontrak Kerja Sama dan Ketentuan Pokok Kerja Sama (Term and Conditions) serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja Gas Metana Batubara Blok "GMB Indragiri Hulu" dan Blok "GMB Bentian Besar" Penetapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Bentuk Kontrak Kerja Sama dan Ketentuan Pokok Kerja Sama (Term and Conditions) serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja pada Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Periode I Tahun 2008 Penetapan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk Mengusahakan Gas Metana Batubara di Wilayah Kerja Gas Metana Batubara Blok "GMB Sekayu" Penetapan Wilayah Kerja Gas Metana Batubara, Bentuk Kontrak Kerja Sama dan Ketentuan Pokok Kerja Sama (Term and Condition) serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja Gas Metana Batubara dalam Penawaran Wilayah Kerja Blok "GMB Sekayu" Tahun 2008 Jenis-jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Tidak Dapat Dikembalikan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama Penetapan Pemenang Lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Tahun 2006
Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Platform Pengeboran Atau Produksi Terapung Atau Dibawah Air Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi
Tentang
Dokumen
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.011/2007
Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak Dan Gas Bumi Serta Panas Bumi 26. Keputusan Menteri Energi Penetapan Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Dan Sumber Daya Mineral Bumi, Bentuk Kontrak Kerja Sama Dan Nomor : 2602 Ketentuan Pokok Kerja Sama (Term And K/23/MEM/2006 Condition) Serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja Dalam Penawaran Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Putaran I Tahun 2006 27. Peraturan Menteri Energi Tatacara Penetapan dan Penawaran Wilayah Dan Sumber Daya Mineral Kerja Minyak dan Gas Bumi Nomor 040 Tahun 2006 28. Peraturan Menteri Energi Tatacara Pengajuan Impor dan Penyelesaian Dan Sumber Daya Mineral Barang yang Dipergunakan Untuk Operasi Nomor 037 Tahun 2006 Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 29. Peraturan Menteri Energi Pengusahaan Gas Metana Batubara Dan Sumber Daya Mineral Nomor 033 Tahun 2006 30. Peraturan Menteri Energi Pedoman dan Tatacara Pelaksanaan Survei Dan Sumber Daya Mineral Umum Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak Nomor 028 Tahun 2006 dan Gas Bumi 31. Peraturan Menteri Energi Insentif Pengembangan Lapangan Minyak Dan Sumber Daya Mineral Bumi Marginal Nomor 008 Tahun 2005 32. Peraturan Pemerintah Perubahan Atas PP No.35 Tahun 2004 Republlik Indonesia tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Nomor 34 Tahun 2005 Gas Bumi 33. Peraturan Pemerintah Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 34. Keputusan Menteri Energi Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Dan Sumber Daya Mineral Pengawasan, Pengaturan, Dan Pengendalian Nomor 1088 Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi K/20/Mem/2003 Dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi 35. Peraturan Pemerintah Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Republik Indonesia Nomor Minyak Dan Gas Bumi 42 Tahun 2002 36. Peraturan Menteri Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Pertambangan Dan Energi Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Nomor 02.P/075/Mpe/1992 Bumi
Peraturan Kegiatan Usaha Hulu
No Nama Tentang 37. Peraturan Pemerintah Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi Dan Republik Indonesia Nomor Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Daerah 17 Tahun 1974 Lepas Pantai
Dokumen
No Nama 1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Migas Nomor 978.K/10/DJM.S/2013 3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Migas Nomor 933.K/10/DJM.S/2013 4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Migas Nomor 990.K/10/DJM.S/2013
Dokumen
Tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak
Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar 48 Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 88 Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Gas Jenis Dimetil Eter Untuk Rumah Tangga dan Industri Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri 5. Keputusan Menteri Energi Harga Patokan Liquefied Petroleum Gas dan Sumber Daya Mineral Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2012 Nomor 1714 K/12/MEM/2012 6. Keputusan Menteri Energi Penugasan PT Pertamina (Persero) dalam dan Sumber Daya Mineral Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Nomor Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Tahun 193.K/15/DJM.S/2012 2012 7. Keputusan Menteri Energi Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak dan Sumber Daya Mineral Tertentu Tahun Anggaran 2012 Nomor 1713 K/12/MEM/2012 8. Peraturan Menteri Energi Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang dan Sumber Daya Mineral Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Nomor 08 Tahun 2012 Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu 9. Keputusan Menteri Energi Pengangkatan Pengelola Anggaran dan dan Sumber Daya Mineral Belanja Negara untuk Kegiatan Diversifikasi Nomor 2116 Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas K/73/MEM/2012 untuk Transportasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, dan PT Pertamina (Persero) 10. Peraturan Presiden Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Republik Indonesia Nomor Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu 15 tahun 2012 11. Peraturan Presiden Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Republik Indonesia Nomor Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi 64 tahun 2012 Jalan 12. Peraturan Menteri Energi Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar
dan Sumber Daya Mineral Minyak Nomor 12 Tahun 2012 No Nama 13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2790 K/12/MEM/2012 14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2576.K/12/MEM/2012 15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2012 16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2012 17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 03 Tahun 2011
Tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian paket Perdana Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Tahun 2012 Formula dan Besaran Imbalan (Fee) Pengelolaan dan/atau Penjualan Minyak dan/atau Gas Bumi untuk PT Pertamina (Persero) Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Pelaksanaan Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Pengelolaan Kilang Minyak Bumi dalam Rangka Pendidikan dan Pelatihan, dan Pengelolaan Fasilitas Lube Oil Blending Plant Dalam Rangka Penelitian dan Pengembangan Penugasan PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram Tahun 2011
18. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4068/10/DJM.S/2011 19. Peraturan Bersama Menteri Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Dalam Negeri dan Menteri Tertutup Liquified Petroleum Gas Tertentu di Energi dan Sumber Daya Daerah Mineral Nomor 17 Tahun 2011 Nomor 5 Tahun 2011 20. Keputusan Menteri Energi Harga Patokan Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2011 Nomor 1582 K/12/MEM/2011 21. Keputusan Menteri Energi Harga Patokan Liquefied Petroleum Gas dan Sumber Daya Mineral Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2011 Nomor 1725 K/12/MEM/2011 22. Keputusan Menteri Energi Harga Jual Gas Bumi PT Perusahaan Gas dan Sumber Daya Mineral Negara (Persero) Tbk kepada PT Pelayanan Nomor 3191 Listrik Nasional Batam dan Independent K/12/MEM/2011 Power Producer Pemasok Listrik PT Pelayanan Listrik Nasional Batam 23. Peraturan Menteri Energi Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011
Dokumen
24. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 25297.K/10/DJM.S/2011
Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tertentu
Peraturan Kegiatan Usaha Hilir No Nama 25. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 3994.K/12/DJM.S/2010 26. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0219 K/12/MEM/2010 27. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2359 K/12/MEM/2010 28. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2889 K/12/MEM/2010 29. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2932 K/12/MEM/2010 30. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2009
Tentang Besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (Biofuel) untuk Bulan Januari dan Februari Tahun 2010 Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak dan Harga Indeks Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang Dicampurkan ke Dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Harga Patokan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2010
Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2010
Harga Jual Bahan Bakar Gas yang Digunakan untuk Transportasi di Wilayah Jakarta
Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium, dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi, dan Pelayanan Umum 31. Peraturan Pemerintah Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir 30 Tahun 2009 Minyak dan Gas Bumi 32. Keputusan Menteri Energi Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui dan Sumber Daya Mineral Pipa kepada PT Perusahaan Gas Negara Nomor 1110 (Persero) Tbk K/10/MEM/2009 33. Peraturan Menteri Energi Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2009 34. Peraturan Presiden Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan 45 Tahun 2009 Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak
Dokumen
35. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 36. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2768 K/12/MEM/2009 No Nama 37. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2712 K/12/MEM/2009 38. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2711 K/12/MEM/2009 39. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2471 K/12/MEM/2009 40. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0023 K/10/MEM/2009 41. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0019 K/10/MEM/2009
Tertentu Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1680 K/12/MEM/2009 tentang Harga Patokan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2009 Tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak dan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Tahun 2009 Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1246 K/12/MEM/2009 tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2009 Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1246 K/12/MEM/2009 tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2009 Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa kepada PT Pertamina Gas (Pertagas)
Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1565 K/10/MEM/2008 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi kepada PT Pertamina (Persero) 42. Keputusan Menteri Energi Harga Patokan Liquefied Petroleum Gas dan Sumber Daya Mineral Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2009 Nomor 1680 K/12/MEM/2009 43. Keputusan Menteri Energi Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak dan Sumber Daya Mineral Tertentu Tahun Anggaran 2009 Nomor 1246 K/12/MEM/2009 44. Peraturan Menteri Energi Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis dan Sumber Daya Mineral Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium Nomor 16 Tahun 2008 dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum 45. Peraturan Menteri Energi Penyelenggaraan Sistem Pendistribusian
Dokumen
dan Sumber Daya Mineral Tertutup Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Nomor 10 Tahun 2008 Minyak Tanah untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Kecil 46. Keputusan Menteri Energi Harga Patokan Liquefied Petroleum Gas dan Sumber Daya Mineral Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2008 Nomor: 1661 K/12/MEM/2008 47. Keputusan Menteri Energi Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Nomor: 1788 Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada K/70/MEM/2008 Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg 48. Keputusan Menteri Energi Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak dan Sumber Daya Mineral Tertentu Tahun Anggaran 2008 Nomor: 1764 K/12/MEM/2008 No Nama 49. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 50. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1565 K/10/MEM/2008 51. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1568 K/10/MEM/2008 52. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1567 K/10/MEM/2008 53. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1566 K/10/MEM/2008 54. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 55. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2008
Tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi kepada PT Pertamina (Persero)
Izin Usaha Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi kepada PT Pertamina (Persero)
Izin Usaha Penyimpanan Minyak Bumi dan Gas Bumi kepada PT Pertamina (Persero)
Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi dan Gas Bumi kepada PT Pertamina (Persero)
Pedoman dan Tatacara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum 56. Peraturan Menteri Energi Penyelenggaraan Sistem Pendistribusian dan Sumber Daya Mineral Tertutup Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Nomor 10 Tahun 2008 Minyak Tanah untuk Keperluan Rumah
Dokumen
Tangga dan Usaha Kecil Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Untuk Konsumen Selain Rumah Tangga Dan Pelanggan Kecil PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 59. Keputusan Menteri Energi Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak dan Sumber Daya Mineral Tertentu Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1720 K/12/MEM/2007 60. Keputusan Menteri Energi Harga Patokan dan Harga Jual Eceran dan Sumber Daya Mineral Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Nomor: 3174 Tahun Anggaran 2007 K/12/MEM/2007 57. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 58. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 007 Tahun 2007
No Nama Tentang 61. Peraturan Menteri Energi Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Untuk Dan Sumber Daya Mineral Konsumen Selain Rumah Tangga Dan Nomor 007 Tahun 2007 Pelanggan Kecil PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 62. Peraturan Menteri Energi Penyelenggaraan Penyediaan dan dan Sumber Daya Mineral Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Nomor 021 Tahun 2007 Tabung 3 Kilogram 63. Peraturan Menteri Energi Pengusahaan Gas Metana Batubara Dan Sumber Daya Mineral Nomor 033 Tahun 2006 64. Peraturan Pemerintah Besaran Dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Republik Indonesia Nomor Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan Dan 1 Tahun 2006 Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa 65. Peraturan Presiden Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Harga Jual Eceran 9 Tahun 2006 Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri 66. Instruksi Presiden Republik Penyediaan Dan Pemanfaatan Batubara Yang Indonesia Nomor 2 Tahun Dicairkan Sebagai Bahan Bakar Lain 2006 67. Keputusan Direktur Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Jenderal Minyak Dan Gas Nabati (Biofuel) Jenis Biodiesel Sebagai Bumi Nomor 13483 Bahan Bakar Lain Yang Dipasarkan Di K/24/DJM/2006 Dalam Negeri 68. Peraturan Menteri Energi Persyaratan Dan Pedoman Izin Usaha Niaga Dan Sumber Daya Mineral Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Nomor 051 Tahun 2006 Bakar Lain 69. Peraturan Presiden Kebijakan Energi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006
Dokumen
70. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 2308 SK/22/MEM/2006 71. SK Dirjen Migas Nomor 3674 K/24/DJM/2006 72. SK Dirjen Migas Nomor 3675 K/24/DJM/2006
Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2006
Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin Yang di Pasarkan di Dalam Negeri Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Yang dipasarkan di Dalam Negeri
No Nama Tentang 73. Peraturan Menteri Energi Wajib Daftar Pelumas Yang Dipasarkan Di Dan Sumber Daya Mineral Dalam Negeri Nomor 053 Tahun 2006 74. Presidential Instruction Of Supply And Use Of Liquefied Coal As An The Republic Of Indonesia Alternative Fuel Number 2 Year 2006 75. Peraturan Presiden Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Republik Indonesia Nomor Dalam Negeri 22 Tahun 2005 76. Keputusan Menteri Energi Rencana Jaringan Transmisi Dan Distribusi Dan Sumber Daya Mineral Gas Bumi Nasional Nomor 1208 K/20/Mem/2005 77. Keputusan Menteri Energi Penugasan PT. Pertamina (Persero) Dalam Dan Sumber Daya Mineral Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis Bahan Nomor 2043 Bakar Minyak Tertentu Di Seluruh Wilayah K/20/Mem/2005 Indonesia 78. Peraturan Presiden Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis Bahan Republik Indonesia Nomor Bakar Minyak Tertentu 71 Tahun 2005 79. Instruksi Presiden Republik Pemantauan, Pengawasan Dan Pengendalian Indonesia Nomor 3 Tahun Dampak Kenaikan Harga Jual Eceran Bahan 2005 Bakar Minyak Di Dalam Negeri 80. Peraturan Menteri Energi Persyaratan Dan Pedoman Pelaksanaan Izin Dan Sumber Daya Mineral Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak Nomor 0007 Tahun 2005 Dan Gas Bumi 81. Peraturan Presiden Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Republik Indonesia Nomor Dalam Negeri 55 Tahun 2005 82. Keputusan Menteri Energi Wilayah Usaha Niaga Jenis Bahan Bakar Dan Sumber Daya Mineral Minyak Tertentu Nomor : 2048 K/20/MEM/2005 83. Peraturan Menteri Energi Standar Dan Mutu (Spesifikasi) Serta Dan Sumber Daya Mineral Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Nomor 0048 Tahun 2005 Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG,
Dokumen
Dan Hasil Olahan Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri 84. Peraturan Menteri Energi Penyelenggaraan Penyediaan Dan Dan Sumber Daya Mineral Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Nomor 0044 Tahun 2005 Tertentu No Nama 85. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 86. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1088 K/20/Mem/2003
Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan, Dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi 87. Keputusan Bersama Pedoman Penetapan Harga Jual Eceran Menteri Energi Dan Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri Oleh Sumber Daya Mineral Dan Pertamina Menteri Keuangan Nomor : 31k/20/Mem/2003 Dan Nomor : 31/Kmk.01/2003 88. Peraturan Pemerintah Badan Pengatur Penyediaan dan Nomor 67 Tahun 2002 Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengankutan Gas Bumi Melalui Pipa 89. Keputusan Presiden Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Republik Indonesia Nomor Tahun 2002 Tentang Harga Jual Eceran 27 Tahun 2002 Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri 90. Keputusan Presiden Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Republik Indonesia Nomor Dalam Negeri 9 Tahun 2002 91. Keputusan Presiden Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan Republik Indonesia Nomor Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak 86 Tahun 2002 Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa 92. Keputusan Presiden Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Republik Indonesia Nomor Dalam Negeri 73 Tahun 2001 93. Keputusan Presiden Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Republik Indonesia Nomor Dalam Negeri 45 Tahun 2001 94. Keputusan Presiden Penyediaan Dan Pelayanan Pelumas Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 95. Keputusan Presiden Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Republik Indonesia Nomor Dalam Negeri 135 Tahun 2000 96. Instruksi Presiden Republik Koordinasi Penanggulangan Masalah
Indonesia Nomor 5 Tahun Penyalahgunaan Pada Penyediaan Dan 2000 Pelayanan Bahan Bakar Minyak No Nama 97. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999
Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
Dokumen
© Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2013 Peraturan KK & KL No Nama 1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2011 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 3. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 045 Tahun 2006 4. Keputusan Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Nomor 39 K/38/DJM/2002 5. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 300k/38/Mpe/1997 6. Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 06p/0746/Mpe/1991
Tentang Pedoman Teknis Pembongkaran Instalasi Lepas Pantai Minyak dan Gas Bumi Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Di Sidoarjo Pengelolaan Lumpur Bor, Limbah Lumpur Dan Serbuk Bor Pada Kegiatan Pengeboran Minyak Dan Gas Bumi Pedoman Dan Tatacara Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Tangki Penimbun Minyak Dan Gas Bumi Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak Dan Gas Bumi
Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan Dan Teknik Yang Dipergunakan Dalam Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Dan Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi 7. Peraturan Pemerintah Keselamatan Kerja Pada Pemurnian Dan Republik Indonesia Nomor Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi 11 Tahun 1979 8. Peraturan Pemerintah Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1975 9. Peraturan Menteri Keselamatan Kerja Pada Pipa Penyalur Serta Pertambangan Nomor Fasilitaskelengkapan Untuk Pengangkutan 02/P/M/Pertamb/1975 Minyak Dan Gas Bumi Diluar Wilayah Kuasa Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi 10. Peraturan Pemerintah Pengaturan Dan Pengawasan Keselamatan Republik Indonesia Nomor Kerja Dibidang Pertambangan 19 Tahun 1973 11. Mijn Politie Reglement Peraturan Keselamatan Kerja Tambang Staatsblad 1930 Nomor
Dokumen
341
Aturan lain yang terkait No Nama 1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1816 K/73/MEM/2012 2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1010 K/73/MEM/2012 3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2125 K/73/MEM/2012 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012
Tentang Satuan Tugas Monitoring dan Evaluasi Penghematan Penggunaan Bahan Bakar Minyak dan Listrik Panitia Penghargaan Energi Tahun 2012
Dewan Juri Penghargaan Energi Tahun 2012
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa 5. Peraturan Menteri Energi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Sumber Daya Mineral Pemerintah di Lingkungan Kementerian Nomor 09 Tahun 2012 Energi dan Sumber Daya Mineral 6. Peraturan Menteri Energi Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2012 7. Peraturan Menteri Energi Manajemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2012 8. Peraturan Menteri Energi Penghematan Penggunaan Air Tanah dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 9. Keputusan Menteri Energi Rencana Induk Jaringan Transmisi dan dan Sumber Daya Mineral Distribusi Gas Bumi Nasional 2012-2025 Nomor 2700/11/MEM/2012 10. Peraturan Menteri Energi Tata Cara Penetapan Metodologi dan dan Sumber Daya Mineral Formula Harga Minyak Mentah Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 11. Peraturan Menteri Energi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan dan Sumber Daya Mineral Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan Nomor 25 Tahun 2012 dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa 12. Keputusan Direktur Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar
Dokumen
Jenderal Minyak dan Gas Minyak Jenis Aviation Gasoline (Avgas) yang Bumi Nomor Dipasarkan di Dalam Negeri 18665.K/72/DJM.O/2011 No Nama 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2011 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.05/2011 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 18. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 247.K/10/DJM.T/2011 19. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 33633.K/10/DJM.T/2011 20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2011 21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2011
Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah
Dokumen
Perubahan Atas Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Tata Cara Pemberian Pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Spesifikasi Bahan Bakar Gas Jenis CNG untuk Transportasi yang Dipasarkan di Dalam Negeri Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Avtur yang Dipasarkan di Dalam Negeri
Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut dalam Negeri 22. Keputusan Menteri Energi Rencana Induk Jaringan Transmisi dan dan Sumber Daya Mineral Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2010Nomor 0225 2025 K/11/MEM/2010 23. Instruksi Presiden Republik Percepatan Pelaksanaan Prioritas Indonesia Nomor 1 Tahun Pembangunan Nasional Tahun 2010 2010 24. Peraturan Menteri Energi Organisasi dan Tata Kerja Kementerian dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010
No
Nama
Tentang
Dokumen
25. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 27. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2009 28. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1203 K/10/MEM/2009 29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2009 30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 31. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2008
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Reklamasi dan Pascatambang
Tata Cara Penawaran Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun oleh Pemerintah Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Bidang Minyak dan Gas Bumi kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Konservasi Energi
32. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20 Tahun 2008 33. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 23204.K/10/DJM.S/2008 34. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 35. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2659 K/10/MEM/2008 36. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2498 K/84/MEM/2008
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Sistem Transportasi Cairan untuk Hidrokarbon dan Standar Masional Indonesia Mengenai Sistem Perpipaan Transmisi dan Distribusi Gas sebagai Standar Wajib Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Lain yang Dipasarkan di Dalam Negeri Pembentukan Tim Renegosiasi Perjanjian Penjualan dan Pembelian Liquid Natural Gas Tangguh Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk Pemberian Izin Survei Umum Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas bumi untuk Tahun 2009
No Nama 37. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2498 K/84/MEM/2008
Tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas bumi untuk Tahun 2009
Dokumen
38. Keputusan Direktur Standar Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Jenderal Minyak dan Gas Minyak Jenis Minyak Bakar yang Dipasarkan Bumi Nomor 14496 di Dalam Negeri K/14/DJM/2008 39. Keputusan Direktur Standar Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Jenderal Minyak dan Gas Minyak Jenis Minyak Diesel yang Dipasarkan Bumi Nomor 14499 di Dalam Negeri K/14/DJM/2008 40. Keputusan Menteri Energi Tim Kajian Penerapan Sistem "Hedging" dan Sumber Daya Mineral dalam Penjualan Minyak Indonesia Nomor : 0157K/73/MEM/2008 41. Keputusan Menteri Energi Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar dan Sumber Daya Mineral Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Nomor : 2821 Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas K/80/MEM/2007 Bumi untuk Tahun 2008 42. Instruksi Presiden Republik Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Indonesia Nomor 1 Tahun Nabati (BIOFUEL) Sebagai Bahan Bakar 2006 Lain 43. Instruksi Presiden Republik Penyediaan Dan Pemanfaatan Batubara Yang Indonesia Nomor 2 Tahun Dicairkan Sebagai Bahan Bakar Lain 2006 44. Peraturan Menteri Energi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Data Yang Dan Sumber Daya Mineral Diperoleh Dari Survei Umum, Eksplorasi Dan Nomor 027 Tahun 2006 Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi 45. Peraturan Menteri Energi Penyediaan Bahan Bakar Minyak Dalam Dan Sumber Daya Mineral Rangka Pemberdayaan Industri Pelayaran Nomor 026 Tahun 2006 Nasional 46. Peraturan Pemerintah Besaran Dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Republik Indonesia Nomor Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan Dan 1 Tahun 2006 Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa 47. Keputusan Menteri Energi Penanggung Jawab Penanganan Kegiatan Dan Sumber Daya Mineral Rehabilitasi Pembangunan Nanggroe Aceh Nomor 0048 Darusalam (NAD), Penanganan Sosialisasi K/73/Mem/2006 Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Listrik, Penanganan Percepatan Kegiatan Energi Alternatif, Penanganan Masalah Yang Berkaitan Dengan Kemaritiman dan Penanggung Jawab Pelaksanaan Public Relation di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral 48. Keputusan Menteri Energi Standar dan Mutu (Spesifikasi) Pelumas yang dan Sumber Daya Mineral Dipasarkan di Dalam Negeri Nomor: 2808 K/20/MEM/2006 No
Nama
Tentang
Dokumen
49. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1352 K/81/Mem/2005
Perubahan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1135 K/81/MEM/2005 Tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Perhitungan Bagian Derah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi Serta Pertambangan Umum Untuk Tahun 2005 50. Keputusan Menteri Energi Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Dan Sumber Daya Mineral Perhitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Nomor 1135 Bumi dan Gas Bumi Serta Pertambangan K/81/Mem/2005 Umum Untuk Tahun 2005 51. Instruksi Presiden Republik Penghematan Energi Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 52. Keputusan Presiden Pembubaran Tim Koordinasi Republik Indonesia Nomor Penanggulangan Pertambangan Tanpa Ijin, 44 Tahun 2004 Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan Dan Pencurian Aliran Listrik 53. Keputusan Menteri Energi Komite Ahli OPEC Dan Sumber Daya Mineral Nomor 0001 Tahun 2004 54. Keputusan Menteri Energi Pelayanan Jasa Bidang Penelitian dan Dan Sumber Daya Mineral Pengembangan Energi dan Sumber Daya Nomor 1185 Tahun 2004 Mineral 55. Keputusan Menteri Energi Perubahan Keputusan Menteri Energi dan Dan Sumber Daya Mineral Sumber Daya Mineral Nomor 356 Nomor 1522 K/80 K/80/MEM/2004 Tentang Penetapan Daerah /Mem/2004 Penghasil Minyak dan Gas Bumi Serta Pertambangan Umum Untuk Tahun 2004 56. Keputusan Menteri Energi Pengamanan Obyek Vital Nasional di Sektor Dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1610 K/02/Mem/2004 57. Keputusan Menteri Energi Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Dan Sumber Daya Mineral Kompetisi Kerja Tenaga Teknik Khusus Nomor 111 Minyak dan Gas Bumi Sebagai Standar Wajib K/70/Mem/2003 di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi 58. Keputusan Menteri Energi Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Dan Sumber Daya Mineral Penghitungan Bagian Derah Penghasil Nomor : 517 Minyak Bumi dan Gas Bumi Serta K/81/Mem/2003 Pertambangan Umum Untuk Tahun 2003 59. Keputusan Menteri Energi Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Sumber Daya Mineral Belanja Negara di Lingkungan Departemen Nomor 988 Energi dan Sumber Daya Mineral K/80/Mem/2003 60. Peraturan Pemerintah Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Republik Indonesia Nomor Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi 45 Tahun 2003 Dan Sumber Daya Mineral No Nama 61. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2003 62. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2001
Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1987 Tentang Penetapan Dan Penggunaan Laba Serta Cara Pengurusan Dan Penggunaan Cadangan Umum Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) 63. Peraturan Pemerintah Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Nomor Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham 9 Tahun 2001 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara 64. Keputusan Presiden Tim Koordinasi Penanggulangan Republik Indonesia Nomor Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan 25 Tahun 2001 Bahan Bakar Minyak Serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan Dan Pencurian Aliran Listrik 65. Keputusan Presiden Pokok-Pokok Organisasi Pertamina Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 2000 66. Keputusan Menteri Energi Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Dan Sumber Daya Mineral Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Nomor : 1454 Bumi K/30/Mem/2000 67. Keputusan Presiden Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1980 Tentang Badan Koordinasi 2 Tahun 1999 Energi Nasional Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1984 68. Keputusan Presiden Pengesahan Protocol of 1992 To Amend The Republik Indonesia Nomor International Convention On Civil Liability 52 Tahun 1999 For Oil Pollution Damage,1969 (Protokol 1992 Tentang Perubahan Terhadap Konvensi International Tentang Tanggung Jawab Perdata Untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak, 1969)
Dokumen
>> Surat Edaran No Nama Tentang Dokumen 1. SE Menteri Energi dan Pelaksanaan Pengendalian Jenis Bahan Bakar Sumber Daya Mineral Minyak Tertentu untuk Kegiatan Perkebunan Nomor 02 E/10/MEM/2012 dan Pertambangan
2. SE Dirjen Migas Nomor 29364/10/DJM.S/2010 (e)
Pedoman Teknis Penyimpanan Tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Penyalur dan Penggunaan LPG untuk Pengguna 3. SE Dirjen Migas Nomor Pedoman Teknis Pemeliharaan Tabung 29364/10/DJM.S/2010 (d) Liquefied Petroleum Gas (LPG) 4. SE Dirjen Migas Nomor Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala 29364/10/DJM.S/2010 (c) Tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) 5. SE Dirjen Migas Nomor Pedoman Teknis Transportasi Liquefied 29364/10/DJM.S/2010 (b) Petroleum Gas (LPG) 6. SE Dirjen Migas Nomor Pemberlakuan Pedoman Teknis Instalasi 29364/10/DJM.S/2010 Pengisian, Penanganan dan Penggunaan serta Pemeriksaan Berkala Liquefied Petroleum Gas (LPG) 7. SE Dirjen Migas Penggunaan Sistem Alat Ukur pada Kegiatan No.8631/18.06/DJM.T/2008 Usaha Migas di Indonesia 8. SE Dirjen Migas Penemuan Potensi Minyak dan Gas Bumi No.17275/06/DJM.S/2006 (Discovery) 9. SE Dirjen Migas Pengawasan Kegiatan Usaha Hulu Migas No.10292/29/DJM/2006 10. SE Dirjen Migas Ketentuan Peraturan Perundang-undangan No.11684/06/DJM.S/2006 yang berlaku pada Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hulu Migas >> Kode Etik No Nama Tentang 1. Keputusan Direktur Pedoman Pelaporan Gratifikasi Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor: 1920.K/06/DJM.S/2011 2. Keputusan Direktur Majelis Kode Etik Pegawai Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor: 30008.K/70/DJM.S/2010 3. Peraturan Direktur Jenderal Kode Etik Inspektur Minyak dan Gas Bumi Minyak dan Gas Bumi Nomor: 33144.K/06/DJM.S/2010 4. Keputusan Direktur Pedoman Penanganan Laporan Pengaduan Jenderal Minyak dan Gas Masyarakat Bumi Nomor: 29150.K/06/DJM.S/2010 5. Peraturan Direktur Jenderal Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Minyak dan Gas Bumi Nomor: 28251.K/70/DJM.S/2010 Kebijakan Bidang Hulu
Dokumen
No Nama 1. Alignment Implementasi UU 22/2001 dengan UU 30/2007 2. Rencana Penyediaan Gas Bumi Nasional 3. Kebijakan Gas Bumi 4. Pedoman dan Pola Tetap Pengembangan Industri Minyak dan Gas Bumi Nasional 2005-2020
Tentang Dokumen Alignment Implementasi UU 22/2001 dengan UU 30/2007 Rencana Penyediaan Gas Bumi Nasional Kebijakan Gas Bumi Pedoman dan Pola Tetap Pengembangan Industri Minyak dan Gas Bumi Nasional 2005-2020
>> Bidang Hilir No Nama 1. Program Pengalihan Minyak Tanah Ke LPG 2. Kebijakan Pemerintah Pada Usaha Hilir Migas 3. Alignment Implementasi UU 22/2001 dengan UU 30/2007 4. Rencana Penyediaan Bahan Baku Kilang dan Pasokan BBM 5. Program Pengalihan MiTan ke LPG 2007-2012 6. Konsep Kebijakan Pengurangan Subsidi BBM 7. Pedoman dan Pola Tetap Pengembangan Industri Minyak dan Gas Bumi Nasional 2005 - 2020
Tentang Dokumen Program Pengalihan Minyak Tanah Ke LPG Kebijakan Pemerintah Pada Usaha Hilir Migas Alignment Implementasi UU 22/2001 dengan UU 30/2007 Rencana Penyediaan Bahan Baku Kilang dan Pasokan BBM Program Pengalihan MiTan ke LPG 20072012 Konsep Kebijakan Pengurangan Subsidi BBM PEDOMAN DAN POLA TETAP PENGEMBANGAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI NASIONAL (BLUE PRINT MIGAS)
Bidang Penunjang No Nama 1. Sosialisasi Perlindungan Konsumen Migas 2. Jasa Penunjang Migas
Tentang Sosialisasi Perlindungan Konsumen Migas Jasa Penunjang Migas
Dokumen
