Komparatif Sistem Pendidikan Di Australia Dan Indonesia [PDF]

Citation preview

KOMPARATIF SISTEM PENDIDIKAN DI AUSTRALIA DAN INDONESIA Diajukan untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Pendidikan Komparatif



Dosen Pembimbing : Dra. Sudaryanti, M.Pd



Nama Anggota Kelompok : 1. Afrilia Apta Purwanti



17111241010



2. Taat Tiasah Muhlisoh



17111241024



3. Arinda Dias Prasteyaningrum



17111241026



4. Reisya Yuniantari



17111244001



5. Sekar Pangesti Nurhadi



17111244006



6. Feni Riski Utami



17111244009



7. Anggi Prahastuti



17111244016



8. Viny Anggradini Puspitaloka



17111244019



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JURUSAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA FEBRUARI 2020



BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh umat manusia, karena pada dasarnya pendidikan merupakan hak asasi bagi manusia. Manusia mendapatkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan belajar dalam pendidikan baik lembaga formal maupun informal. Hakikatnya, manusia akan terus belajar sejak lahir sampai akhir hayat nantinya dimana belajar merupakan sebuah cara manusia agar menjadi pribadi yang semakin baik dari hari ke hari. Pendidikan adalah salah satu kunci keberhasilan sebuah negara, bahkan kemajuan sebuah negara, karena dapat dilihat dari bagaimana pemerintahan sebuah negara memuliakan di bidang pendidikan dan pemerataannya. Setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat tanpa memandang gender, status sosial, status ekonomi, suku, etnis, dan agama.



A. Sistem Pemerintahan di Australia Sistem pemerintahan Australia dibangun di atas tradisi demokrasi liberal. Berdasarkan nilainilai toleransi beragama, kebebasan berbicara dan berserikat, dan supremasi hukum, lembaga-lembaga Australia dan praktik-praktik pemerintahannya mencerminkan model Inggris dan Amerika Utara. Pada saat yang sama, mereka khas Australia. Pemerintah yang bertanggungjawab Salah satu demokrasi yang tertua dan lestari di dunia, Persemakmuran Australia didirikan pada 1901 ketika bekas koloni Inggris ini – kini enam negara bagian – sepakat untuk menjadi federasi. Praktik dan prinsip demokrasi yang membentuk parlemen kolonial pra-federasi (seperti ‘satu orang, satu suara’ dan hak pilih wanita) diberlakukan oleh pemerintah federal Australia yang pertama. Koloni Australia mewarisi tradisi pemilu dari Inggris yang mencakup hak pilih terbatas dan pemungutan suara umum dan ganda. Pelanggaran seperti suap dan intimidasi pemilih mendorong perubahan pemilihan umum. Australia mempelopori reformasi yang menopang praktik pemilu demokrasi modern. Pada 1855, Victoria memperkenalkan pemilihan umum secara rahasia, yang menjadi terkenal di seluruh dunia sebagai ‘pemilu Australia’. Pada 1856, Australia Selatan menghapuskan persyaratan profesional dan harta serta memberi hak pilih kepada seluruh pria dewasa, kemudian pada 1892 memberi wanita



dewasa



hak



pilih.



Pada



dasawarsa



1890an



kolonikoloni



tersebut



memberlakukan prinsip satu suara per orang, menghentikan praktik pemungutan suara ganda. Pemerintah Australia didasarkan pada parlemen yang dipilih secara populer dengan dua majelis: Dewan Perwakilan dan Senat. Para menteri yang diangkat dari kedua majelis ini menjalankan fungsi eksekutif, dan keputusan kebijakan dibuat dalam rapat-rapat Kabinet. Selain pengumuman keputusan, diskusi Kabinet tidak disebarluaskan. Para menteri terikat oleh prinsip solidaritas Kabinet, yang sangat mencerminkan model Inggris yakni Kabinet bertanggungjawab kepada parlemen. Walaupun Australia adalah bangsa yang merdeka, Ratu Elizabeth II dari Inggris secara resmi juga merupakan Ratu Australia. Ratu menunjuk Gubernur Jenderal (atas saran dari Pemerintah Australia terpilih) untuk mewakilinya. Gubernur Jenderal memiliki kekuasaan yang luas, tetapi berdasarkan konvensi hanya bertindak atas saran para menteri dalam hampir semua urusan.



B. Filsafat Pendidikan Dan Orientasi Pendidikan



Orang Australia bangga akan percampuran multi budaya yang ada di kota-kota mereka. Mereka sangat menghargai perbedaan, tidak ada larangan bagi setiap orang yang beragama untuk menjalankan agamanya masing-masing. Dengan dasar ini pengembangan dasar pendidikan di Australia di serahkan pada masing-masing sekolah untuk mengembangkan pendidikannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat local. Pemerintah hanya memberi pedoman yang berupa tujuan umum pendidikan yang kemudian dikembangkan oleh masing-masing lembaga. Sedangkan untuk lembaga pendidikan agama dikelola oleh pihak swasta tidak ada kurikulum yang pasti dalam pendidikan agama. Tujuan berbagai sector pendidikan Australia digariskan dalam Undang-undang yang membentuk Departemen pendidikan negara bagian universitas dan lembagalembaga pendidikan lainnya. Tujuan umum ini biasanya dilengkapi dengan tujuantujuan yang lebih rinci oleh badan-badan yang relevan. Tujuan pendidikan ini mengisyaratkan perlunya keseimbangan antara pelayanan kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat melalui sistem pendidikan. Pada level sekolah tekanan adalah pada pengembangan potensi murid sebaik mungkin. Pada tingkat pendidikan tinggi tekanan yang lebih besar diarahkan pada pencapaian kebutuhan pendidikan untuk kepentingan ekonomi serta masyarakat secara umum. Untuk mencapai tujuan umum ini, berbagai sector pendidikan tinggi harus mempunyai focus program yang berbedabeda. Misalnya, Universitas lebih mengutamakan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan sector pendidikan teknik dan pendidikan lanjutan lainnya lebih memusatkan perhatian pada pendidikan kejuruan. Pada dasarnya pemerintah federal Australia tidak campur tangan langsung tentang tujuan pendidikan kecuali hanya melalui tujuan umum yang dinyatakan dalam undang-undang. Tetapi, Pemerintah federal menyediakan hamper seluruh dana pendidikan, dan memberikan arah pendidikan.



C. Kebijakan di Bidang Pendidikan Agama di Australia Muslim di Australia merupakan kelompok agama terbesar keempat, setelah Kristen, Atheisme (Tanpa Agama), dan Buddhisme. Menurut sensus penduduk pada



tahun 2006, sekitar 340.392 orang atau 1.71% dari penduduk Australia adalah Muslim. Menurut komunitas identitas keagamaan, masyarakat Muslim Australia merupakan masyarakat yang paling beragam secara etnis atau secara ras, dengan anggota dari berbagai macam latar belakang yang berbeda. (Sehat, 2013) Seiring dengan bertambahnya jumlah muslim di Australia, sekolah-sekolah Islam di Australia juga terus bermunculan. Bahkan faktanya sekolah-sekolah Islam di Australia sudah mulai didirikan sejak tahun 1970-an oleh orang-orang muslim. Data dari Dewan Pendidikan Islam di Sekolah Australia atau Australian Islamic Education in Schools menyebut saat ini ada lebih dari 30 sekolah Islam di seluruh Australia. Salah satu negara bagian yang cukup cepat tingkat perkembangan sekolah islamnya di Australia adalah kawasan New South Wales (NSW). Data menyebutkan jumlah sekolah Islam di NSW telah meningkat tiga kali lipat dalam kurun waktu 15 tahun terakhir menjadi 22 buah. Dan begitu juga populasi siswa sekolah Islam juga nak hampir 200 persen menjadi lebih dari 10-ribu siswa. Di Brisbone didirikan tempat pendidikan agama “Queenssland Islamic Society” untuk menyadarkan anak-anak muslim mendirikan shalat dan meningkatkan silaturahmi. Pelajarnya berasal dari Indonesia, India, Pakistan, Turki, Afrika, Lebanon dn Australia sendiri. Kemudian di Goulbourn didirikan “Goulbourn College of Advanced Education” yakni pendidikan guru yang telah melahrkan sarjana muda, sarjana lengkap master. Tokoh Goulboutn College antara lain Dr. El-Erian (pelarian dari Mesir ketika Gamal Abdul Nasser berkuasa). Organisasi-organisasi Islam di Australia antara lain: 1) Australian Federation of Islamic Councils (AFIC) adalah himpunan dewan-dewan Islam Australia berpusat di Sydney. 2) Federation of Islamic Societies adalah Himpunan masyarakat muslim, terdiri atas 35 organisasi masyarakat muslim lokal dan 9 dewan Islam di negaranegara bagian. 3) Moslem Student Asociation adalah himpunan muslim yang menerbitkan majalah “AlManaar” berbahasa Arab, Australia dan Mimaret (berbahasa Inggris). 4) Moslem Women’s Center (pusat wanita Islam) yang bertujuan memberikan pelajaran keislaman dan pelajaran bahasa Inggris bagi kaum musliin yang baru datang ke Australia sedang bahasa Inggrisnya kurang lancar.



D. Kebijakan di Bidang Pendidikan Manajemen Pendidikan Formal di Australia  Tinjauan Dasar Pendidikan Formal Pendidikan formal merupakan pendidikan di sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat, atau berjenjang, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah yang lahir dan berkembang secara efektif dan efisien dari dan oleh serta untuk masyarakat, merupakan perangkat yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada generasi muda dalam mendidik warga negara.Jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003) “A formal education program is the process of training and developing people in knowledge, skills, mind and character in a structured and certifited program” (Linguistic Literature) Sama dengan sekolah atau persekolahan, diambil dari kata latin, skhole, scola, scolae = waktu luang, waktu senggang.  Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Formal 1.



Taman Kanak-Kanak (TK) Jenjang pendidikan anak usia dini (usia 6 tahun atau dibawahnya) dalam bentuk pendidikan foemal. Kurikulum TK ditekankan pada pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Tingkat program di TK selama dua tahun yaitu :



-



TK 0 (nol Kecil) TK Kecil selama 1 tahun



-



TK 0 (nol Besar) TK Besar selama 1 tahun



2.



Raudatul Athfal (RA) Jenjang pendidikan anak usia dini (usia 6 tahun atau dibawahnya) dalam bentuk pendidikan formal, dibawah pengelolaan Kementrian Agama (Kemenag). Kurikulum TK ditekankan pada pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.



3.



Sekolah Dasar (SD)



Pelajar sekolah dasar umumnya berusia 6-12 tahun. Di Indonesia, setiap warga negara berusia 6-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yakni sekolah dasar (atau sederajat) 6 tahun. Sekolah dasar diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan sekolah dasar negeri (SDN) di Indonesia yang sebelumnya berada dibawah Departemen Pendidikan Nasional, kini menjadi tanggungjawab pemerintah daerah kabupaten/kota.



4.



Madrasah Ibtidaiyah (MI) MI adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan SD yang pengelolaannya dilakukan oleh kemetrian agama.



5.



Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jenjnag pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah dasar (atau sederajat). Sekolah menengah pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9.



6.



Madrasah Tsanawiyah (MTs) Jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia dibawah (Kementrian Agama) setelah lulus sekolah dasar (atau sederajat). MTS ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9.



7.



Sekolah Menengah Atas (SMA) Jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah menegah pertama (atau sederajat). Sekolah menengah atas ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12.



8.



Madrasah Aliyah Negri (MAN) Jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah menegah pertama (atau sederajat) dibawah Kementrian Agama. MAN dtempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12.



9.



Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs. Di SMK terdapat banyak sekali Program Keahlian yang diesediakan.



Contohnya : Teknik Mesin, teknik otomotif, tata kecantikan, tata busana, seni rupa, tata boga, dll. 10. Pendidikan Tinggi Jenjang penddiikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi yang diselenggrakan perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Contohnya -



Perguruan Tinggi



-



Akademi



-



Institut



-



Politeknik



-



Sekolah Tinggi



-



Universitas



 Fungsi Pendidikan Formal Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, berkembanganya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab (UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003, mengenai tujuan pendidikan nasional).  Data Statistik Pendidikan Formal -



Sampai saat ini sebagian besar masyarakat Indonesia mampu mengasup pendidikan dasar di tingkat sekolah dasar



-



Menurut hasil penelitian yang dipublikasikan oleh bank dunia pada tahun 2005, tinggal 8% anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan dasar (World Bank).



-



Sampai dengan 2009 angka partisipasi pendidikan tinggi baru mencapai 18% dari seluruh penduduk Indonesia. Angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia masih sangat kurang khususnya bila dibandingkan dengan Malaysia (30%) dan Thaliand (45%).



E. Pembiayaan Pendidikan Fungsi pemerintah dalam pengadaan pendidikan tercermin pada sumber dan sistem pendanaan. Secara konstitusional pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah negara bagian, tetapi pada prakteknya pendanaan pendidikan itu merupakan tanggung jawab yang bersifat amalgam yaitu gabungan dari berbagai sumber dana. Negara bagian mempunyai tanggung jawab utama membiayai pendidikan prasekolah sekolah dasar dan sekolah menengah negeri dan TAPE serta menyediakan bantuan bagi seko kih-sekolah swasta termasuk pra sekolah swasta (taman kanakkanak). Sedangkan pemerintah Commonwealth punya tanggung jawab penuh atas pembiayaan universitas dan institusi CAE dan memberikan dana-dana tambahan bagi pendidikan prasekolah, sekolah negeri dan swasta serta TAFE. Badan-badan pemerintah setempat pada negara bagian punya peran yang sangat terbatas untuk memberi bantuan pada pusat-pusat pendidikan prasekolah. Mahasiswa purnawaktu tingkat Sarjana Muda (S1) berhak mendapat bantuan biaya hidup. Kira-kira sepertiga dari mahasiswa mendapatkan bantuan ini. Pada 1983. bantuan maksimal pertahun bervariasi antara A$ 2.000 bagi yang tinggal bersama orang tua dan A$ 3.000 bagi yang keuangannya tergantung pada kiriman orang tua. Mahasiswa pascasarjana purnawaktu juga berhak mendapatkan bantuan (award) yang sifatnya kompetitif yang jumlahnya A$ 6.900 pertahun ditambah bantuan untuk tanggungan. Bantuan ini mencapai 30% dari mahasiswa pascasarjana yang berhak menerima. Bantuan keuangan bagi siswa pendidikan menengah yang purnawaktu diberikan kepada siswa yang berusia 19 tahun dengan harapan agar mereka mampu menyelesaikan pendidikan sekolah menengahnya. Kira-kira 45% siswa mendapatkan bantuan jenis ini Mulai tahun 1989. mahasiswa perguruan tinggi di Australia diharuskan membayar sebagian dari uang kuliahnya. Pembayaran ini dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, mahasiswa dapat membayarnya sekaligus pada waktu pendaftaran (dengan mendapat sedikit diskon) atau membayarnya melalui pajak penghasilan setelah meninggalkan kampus. Pada pilihan kedua ini. pembayaran pertama dimulai apabila penghasilan yang bersangkutan telah mencapai A$ 7.000 per-tahun (jumlah rata-rata penghasilan masyarakat).



file:///D:/Downloads/Sistem%20pemerintahan%20Australia.pdf http://m.radioaustralia.net.au/indonesian/radio/onairhighlights/mengenal-sekolah-islam-diaustralia/126208, diakses pada hari Minggu 9 Februari 2020. http://hbis.wordpress.com/2007/12/11/perkembangan-islam-di-dunia/ , diakses pada hari Minggu 9 Februari 2020. Nur, Agustiar Syah. 2001. Perbandingan Sistem 15 negara. Bandung: Lubuk Agung Bandung.