Makalah Kelompok 7 - Commonwealth of Australia - A [PDF]

Citation preview

TERBENTUKNYA COMMONWEALTH OF AUSTRALIA



MAKALAH Di ajukan guna memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Eropa



Dosen Pengampu: Dr. Sumardi M.Hum Guruh Prasetyo, S.Pd., M.Pd. Kelompok 7: Rayi Pramesti Utami (200210302022) Ira Sugiarnik (200210302023) Galih Juang Laksono (200210302024)



KELAS A PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULITAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS JEMBER 2021



KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “TERBENTUKNYA COMMONWEALTH OF AUSTRALIA”. Makalah ini penulis kerjakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Ausralia dan Ocenia pada Program Studi Pendidikan Sejarah. Penulis akui dalam penyusunan makalah masih banyak kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan dari para pembaca guna untuk meningkatkan dan memperbaiki pembuatan makalah pada tugas yang lain dan pada waktu mendatang. Dalam menyelesaikan makalah ini penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan makalah ini, terutama kepada Bapak Dr. Sumardi M.Hum dan Bapak Guruh Prasetyo, S.Pd., M.Pd. selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Australia dan Ocenia di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Jember. Penulis berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya



Kelompok 7



Jember, 31 Oktober 2021



ii



DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR ............................................................................................ ii DAFTAR ISI .......................................................................................................... iii BAB 1. PENDAHULUAN ..................................................................................... 1 1.1



Latar Belakang ......................................................................................... 1



1.2



Rumusan Masalah .................................................................................... 2



1.3



Tujuan ....................................................................................................... 2



BAB 2. PEMBAHASAN ........................................................................................ 3 2.1



Latar Belakang dan Pendorong ............... Error! Bookmark not defined.



2.2



Mewujudkan Federasi Australia .............. Error! Bookmark not defined.



2.3



Sistem Pemerintahan ............................... Error! Bookmark not defined.



BAB 3. PENUTUP ............................................................................................... 29 3.1



Kesimpulan ............................................................................................. 29



DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 34



iii



BAB 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Munculnya istilah Federasi Australia merupakan sebuah gerakan untuk mengamandemen Konstitusi, yang secara tegas menyatakan bahwa tidak ada pemisahan antar jajahan. Gagasan awal berdirinya Federasi Australia tidak dapat dipisahkan, karena undang-undang otonomi daerah yang disebut Australian Colonial Government Act disahkan oleh Parlemen Inggris atas dasar kolonial, dan undang-undang ini memberikan kebebasan kepada semua koloni. operasi setiap koloni tanpa kerjasama, hal ini menimbulkan masalah bagi posisi Australia yang terancam saat itu. Tak satu pun dari koloni tampaknya mempertimbangkan kerjasama dengan koloni lain dalam mengelola kehidupan koloni lain, dan pada kenyataannya, seperti yang telah disebutkan, terjadi sebaliknya. Ketika Australia dijajah, masing-masing koloni memiliki koloninya sendiri, jadi pada saat itu saya tidak berpikir akan rugi tanpa gotong royong dan persatuan. Gagasan gerakan federal ingin menyatukan dan mengubah konstitusi pemerintah. (Siboro, 1989:131) Siboro (2016: 6) menyatakan: “Berbagai politisi kolonial tampaknya terkesan dengan gagasan Henry Parkes, seorang politisi New South Wales yang mengacu pada pembentukan Federasi Australia pada saat itu.” Sebuah pertemuan puncak pemerintah kolonial diadakan di Australia. Ini pertama kali diadakan di Sydney pada tahun 1891. Konferensi ini menandai awal dari gerakan federal yang sebenarnya didukung oleh politisi kolonial. Siboro (1973:30) menyatakan "Bahkan, Earl Grey (Menteri Kolonial) mengisyaratkan pembentukan semacam" federasi "pada tahun 1849. Namun, jarang dibantah oleh penjajah dan Parlemen Inggris. Semakin mandiri setiap koloni berkembang, semakin banyak masalah yang ditimbulkannya dengan pemisahan antara koloni, yang mengarah ke gerakan federal, dan kemudian secara bertahap mulai menyadari pentingnya persatuan dalam mengatur jalannya pemerintahan dan politik. Pasukan Eropa telah muncul di dunia timur dan kawasan Pasifik. Oleh karena itu, semakin kita menyadari pentingnya tali persatuan dan ikatan yang kuat karena kehadiran musuh, semakin hati-hati ide Federasi Australia dicanangkan dari masalah ini. Memang, munculnya kekuatan baru di dunia timur ditandai dengan munculnya kekuatan Eropa lainnya di Pasifik: Jerman di timur laut Irian, Kepulauan Marshall, Solomon dan Mariana, dan Prancis di Hebrides Baru. Ancaman umum. (Siboro, 1989: 133).



1



Dengan tepat, penulis membuat disertasi ilmiah dalam bentuk disertasi untuk mengkaji bagaimana perkembangan Australia menuju Commonwealth, yang sebelumnya dipisahkan oleh enam koloni, dirangkum. Penulis menamai penelitian ini "Kelahiran Federasi." Australia pada tahun 1901". Tujuannya adalah untuk menginformasikan kepada pembaca tentang latar belakang dan proses pendirian Federasi Australia pada tahun 1901. 1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimana Latar Belakang dan Pendorong Terbentuknya Commonwealth Of Australia ? 2. Bagaimana Mewujudukan Federasi Australia ? 3. Bagaimana Sistem Pemerintahan di Australia ? 1.3 Tujuan 1. Mengetahui Latar Belakang dan Pendorong Terbentuknya Commonwealth Of Australia 2. Mengetahui Bagaimana Mewujudukan Federasi Australia 3. Mengetahui Sistem Pemerintahan di Australia 1.4 Manfaat 1. Guna menambah wawasan serta pengetahuan tentang Commonwealth Of Australia. Baik dari Latar Belakangnya, Pendorongnya, Mewujudkan Federasinya, serta Sistem Pemerintahannya. 2. Guna mengetahui keterampilan penulis makalah dalam mengembangkan isi makalah yang ditulis



2



BAB 2. PEMBAHASAN 2.1 Latar Belakang dan Pendorong 2.1.1 Gambaran Umum Commonwealth of Australia Commonwealth of Australia atau yg dikenal menggunakan nama Australia merupakan sebuah benua menggunakan luas 7,74 juta kilometer persegi, yg terdiri berdasarkan satu negara dan adalah pulau terbesar & sekaligus benua terkecil didunia. Benua Australia pertama kali ditemukan sang para pelaut Eropa yg dipimpin sang James Cook dalam abad ke-18, para pendatang yg lebih banyak didominasi asal berdasarkan Inggris & Irlandia ini membangun koloni-koloni pada tengah penduduk orisinil Aborigin dibenua Australia (Adi, 2007 : 70-74). Pada 1 Januari 1901, koloni-koloni tadi manunggal kedalam sebuah Federasi, & terbentuklah Negara Persemakmuran Australia (Commonwealth of Australia) menggunakan ibukota Canberra yg terletak pada Australian Capital Territory, sedangkan kota terbesar & tertua merupakan Sydney ibukota Negara bagian New South Wales. Selama satu abad semenjak Federasi Australia terbentuk, Australia hampir selalu terperangkap pada perdebatan panjang mengenai jati diri yg bermuara dalam duduk perkara sejarah & geografisnya. Pada satu sisi, Australia melihat dirinya menjadi bangsa keturunan Anglo Saxon yg mempunyai keterikatan sejarah, bahasa, sosial-budaya, ekonomi, & emosi pada Inggris & Amerika Serikat. Tetapi dalam sisi lain, Australia adalah sebuah negara benua yg secara geografis terletak pada Asia. Faktor sejarah & geografis ini dalam fenomena sudah menghipnotis cara pandang Australia, termasuk pada perumusan kebijakan luar negeri & pertahanannya (Wuryandari, 2001 :1). 2.1.2 Tinjauan Singkat Lahirnya Commonwealth of Australia Sejarah Australia saat ini dimulai dengan dibukanya koloni atau koloni baru oleh Inggris pada tahun 1788. Setelah itu, berkembang menjadi apa yang



3



sekarang menjadi kota Sydney. Koloni baru itu disebut New South Wales. Anda juga bisa mendapatkan data tentang ini dari bahan tekstual dalam bentuk novel dan artikel. Mereka juga pasti telah menerima data bahwa koloni Inggris di daratan Australia ini telah berkembang dari pemukiman aslinya. (Siboro, 2016: 4) Sekitar 50 tahun setelah Inggris membuka koloni New South Wales, koloni lain yang dikenal sebagai Tasmania, Queensland, Australia Barat, Victoria dan Australia Selatan lahir dan berkembang (Australia Selatan). Akibatnya, seluruh daratan Australia diduduki oleh pasukan Inggris. (Siboro, 2016: 4) Dalam sejarah koloni Inggris di Australia, tercatat pemerintah Inggris mengeluarkan undang-undang yang disebut Australian Colonial Government Act pada tahun 1850. Undang-undang tersebut antara lain menetapkan bahwa "setiap koloni berhak mengembangkan sistem pemerintahan atas permintaan masing-masing individu dan menyerahkannya kepada Parlemen Inggris untuk diundangkan" (Siboro, 1996: 124) Artinya pemerintah Inggris telah mengusulkan kepada koloni Australia untuk menyatukan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing, tetapi selalu berstatus koloni Inggris. (Siboro, 2016: 5) Sisi lain dari istilah yang terkandung dalam undang-undang ini adalah bahwa setiap koloni diberi kesempatan untuk menguasai dirinya sendiri, tanpa mempertimbangkan hubungannya dengan koloni Australia lainnya. Jika ide dan tindakan seperti itu diadopsi di masing-masing koloni ini sejak tahun 1850-an, maka undang-undang pemerintah Inggris tahun 1850 seperti itu akan mendorong koloni Australia untuk tumbuh menjadi kehidupan yang terpisah. (Siboro, 2016: 5) Mengenai keutuhan Australia, kebijakan Pemerintah Inggris yang tertuang dalam Australian Colonial Government Act 1850, yang membagi Australia menjadi enam koloni, dijelaskan oleh Manning Clark (1986). setengah abad, mereka hidup terpisah (Siboro, 2016: 5)



4



Awalnya, dengan memusatkan perhatian pada perawatan diri tanpa mempertimbangkan hubungannya dengan koloni atau koloni lain, setiap koloni merasakan dan mengantisipasi berbagai ketidaknyamanan yang disebabkan oleh kehidupan yang terfragmentasi dan atmosfer pertumbuhan. Ketidaknyamanan terkait dengan kesulitan dalam perdagangan antar-kolonial, kesulitan dalam menciptakan kondisi yang seragam bagi para migran (terutama migran dari Asia), masalah yang berkaitan dengan kantor pos, pembangunan dan pemeliharaan mercusuar, dan terutama kekhawatiran. Di luar Inggris, ada kekuatan asing yang juga tertarik untuk membuka pemukiman di Australia. Namun, dalam 20 tahun terakhir abad ke-19, terutama dalam dekade terakhir, telah ada pertimbangan dan upaya untuk mengintegrasikan kembali koloni. (Siboro, 2016: 56) Politisi kolonial dari berbagai warna membentuk Federasi Australia, terinspirasi oleh politisi New South Wales Henry Parkes. Dalam pidato yang menyentuh di Tenterfield, sebuah kota di perbatasan antara New South Wales dan Queensland, Henry Parks menekankan kepada warga Australia bahaya perpecahan Australia baik di dalam maupun di luar. Perdana Menteri New South Wales, dengan kebaikannya, melaporkan bahwa sudah waktunya untuk membentuk Parlemen dan Pemerintah Australia. Adalah gagasan Henry Parkes bahwa warnalah yang memaksa kepala semua pemerintahan kolonial untuk bertemu di Melbourne pada tahun 1890 dan di Sydney pada tahun 1891. "(Siboro, 1996: 139) Australia pertama ini juga disepakati berdasarkan perjanjian federal Kongres Provinsi masing-masing akan mengirimkan tujuh wakil, termasuk Selandia Baru. Perjanjian tersebut bertugas untuk menciptakan Sistem atau Konstitusi Pemerintah Australia dan menyerahkannya kepada setiap koloni untuk disetujui. Tetapi ketika hasil kesepakatan ini diumumkan kepada masing-masing parlemen kolonial, hal-hal mulai terwujud dan pemerintah federal mulai serius mengutuk stagnasi politisi. (Siboro, 2016: 67)



5



Australia Barat sebenarnya perlahan berkembang dan menunjukkan perilaku yang suam-suam kuku. Victoria tidak ingin Selandia Baru bergabung dengan Persemakmuran. Di New South Wales, masalah federal telah menyebabkan kebingungan karena tindakan partai dan kelompok parlemen. Saat itu, Parlemen New South Wales memiliki tiga kelompok: kelompok perdagangan bebas, kelompok prinsip perdagangan yang dilindungi, dan kelompok pekerja. Ada begitu banyak kontroversi antar kelompok untuk memperebutkan kekuasaan dan memenangkan partai atau program kelompok, dan masalah Federasi Australia akan diabaikan. Tercatat bahwa tindakan New South Wales ini seharusnya segan terhadap koloni lain dan dipimpin oleh koloni tertua, New South Wales. Akibatnya, adopsi Konstitusi yang mengarah pada perjanjian pertama ini ditangguhkan. (Siboro, 2016: 7) Keterlambatan ini membuat masyarakat menganggap politisi lamban. Ketika saya melihat tren seperti itu, orang-orang mulai bergerak. Belakangan, Bundesliga didirikan di berbagai koloni. Mereka mengadakan konferensi besar tanpa perhatian politisi. Gerakan populer ini didukung oleh Australian Aboriginal Association (ANA), sebuah organisasi orang-orang yang lahir di Australia. Seorang anggota terkemuka dan dokter Bundesliga dari Bendigo. John Quick sangat bersemangat untuk merancang konstitusi baru. dokter. John Quick juga menyarankan agar rancangan konstitusi baru diputuskan langsung oleh rakyat, bukan oleh parlemen masing-masing koloni. (Siboro, 2016: 7) Pada konferensi di Corowa pada tahun 1895, proposal John Quick diterima sebagai rencana kampanye baru. Secara umum, inspirasi cepat yang digunakan sebagai panduan adalah: a) Dorongan untuk federasi harus datang langsung dari rakyat. b) Lahir Konstitusi baru dibuat melalui kesepakatan antara anggota yang dipilih langsung oleh publik. c) Sebuah rancangan undang-undang (draft) diajukan kepada publik untuk disetujui atau ditolak.



6



d) Jika Konstitusi diadopsi oleh lebih dari satu koloni, itu harus diratifikasi oleh Parlemen Inggris (Imperial Diet) sebagai undang-undang yang berlaku untuk semua koloni (Siboro, 1996: 140). Baiklah, Kamu sudah menguasai jibila menggunakan turut sertanya warga , gerakan federasi pada Australia kian terasa menghangat, paling primer pada dasa warsa terakhir abad ke- 19. Meski konvensi federal awal nyatanya belum sukses mewujudkan wangsit federasi tadi, namun keberhasilannya menyusun naskah( draft) konstitusi sanggup ditatap selaku langkah dini, yg sekalipun berjalan lelet, dalam kesimpulannya mobilitas sejarah ini hendak sampai jua ke tujuan. (Siboro, 2016:8) Sehabis tertunda sebagian tahun, para politisi pada koloni- koloni itu mengangkut pulang gosip federasi tadi ke permukaan. Henry Parkes yg dalam tahun 1895 sudah berumur 80 tahun digantikan sang Edmund Burton selaku pemimpin gerakan federasi. Ia didampingi sang Alfred Deakin, pemimpin politisi berdasarkan Victoria. Terdorong sang pemahaman hendak perlunya federasi, ditambah menggunakan gerakan warga selaku arus dasar yg terus berjalan, kesimpulannya pemerintah berdasarkan tiap koloni setuju untuk menyelenggarakan konvensi federal kedua. (Siboro, 2016:8) Perwakilan dari koloni yang ada berpartisipasi dalam Perjanjian Persatuan Kedua dari tahun 1897-1898. Mengenai pelaksanaan perjanjian kedua ini, tampaknya Anda perlu mengetahui hal-hal berikut: a) Sepuluh perwakilan dimulai dari setiap koloni. b) Lahir Perwakilan dari setiap koloni dipilih langsung oleh rakyat, kecuali perwakilan dari Australia Barat yang dipilih oleh parlemen kolonial. c) Queensland tidak mengirim utusan karena koloni tidak dapat membuat undang-undang untuk memilih utusan semacam itu. d) Perjanjian tersebut terdiri dari tiga tahap, dilaksanakan di tiga lokasi: Adelaide, Sydney dan Melbourne. e) Delegasi yang muncul dalam perjanjian tersebut tercatat memiliki keahlian politik yang sangat baik, dan beberapa penulis melaporkan bahwa



7



perjanjian tersebut dihadiri oleh orang-orang Australia yang bermartabat (Siboro, 1996: 140141) Dengan perjanjian federal kedua ini, Anda dapat dengan aman memprediksi bahwa Anda tidak akan melupakan atau membuang begitu saja hasil dari perjanjian federal pertama. Bahkan, rancangan konstitusi asli dari Perjanjian Federal telah diselesaikan dan disempurnakan untuk mencapai bentuk dan isi yang diharapkan pada saat itu. Karena bentuk yang mereka pilih adalah federal daripada kesatuan, masalah kompleks dari Traktat Federal Kedua ini adalah seberapa besar wewenang yang harus didelegasikan kepada pemerintah federal atau pusat, dan wewenang apa yang nantinya dimiliki setiap koloni. (Siboro, 2016: 9) Ketika kesepakatan federal kedua ini tercapai, para peserta dalam kesepakatan tersebut hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang dua sistem federal yang relatif berbeda: sistem pemerintah Kanada dan AS. Tidak dapat dipungkiri bahwa kedua sistem pemerintahan tersebut dijadikan sebagai sumber pemikiran untuk menentukan sistem yang paling sesuai dengan aspirasi mereka saat itu. Kanada memiliki sistem pemerintahan yang membuat pemerintah federal lebih dominan dengan secara eksplisit menetapkan kekuasaan khusus yang dimiliki oleh pemerintah negara bagian, dengan sisanya diserahkan kepada pemerintah pusat. Berbeda dengan Kanada, Amerika Serikat dengan jelas mendefinisikan kekuasaan pemerintah federal, dengan kekuasaan lain dari pemerintah negara bagian. Oleh karena itu, Amerika Serikat mempraktikkan sistem pemerintahan yang membatasi kekuasaan federal dan secara ketat melindungi hak dan kekuasaan pemerintah negara bagian. (Siboro, 2016: 910) The Second Treaty of Union tidak memisahkan Kanada dan Amerika Serikat, tetapi menghubungkannya sesuai dengan kepentingan saat itu. Konstitusi yang diadopsi dalam Perjanjian Kedua ini dengan jelas menetapkan kekuasaan pemerintah federal, menyerahkan sisanya kepada pemerintah negara bagian. Sampai penulis sejarah Australia melaporkan bahwa Australia kemungkinan akan meniru Amerika Serikat, jika tidak murni. Perjanjian 8



federal kedua ini juga memungkinkan kami untuk menentukan nama federasi yang akan didirikan, Federasi Australia. (Siboro, 2016:10) Proses selanjutnya adalah mengadakan referendum di semua koloni untuk menyetujui (atau menolak) konstitusi yang baru diundangkan. Persetujuan hanya membutuhkan mayoritas suara, kecuali di New South Wales, yang diperbolehkan mencapai 80.000 suara. (Siboro, 2016:10) Referendum pertama diadakan pada tahun 1898 di empat koloni: Australia Selatan, New South Wales, Tasmania, dan Victoria. Queensland dan Australia Barat telah menangguhkan referendum. Hasil dari referendum adalah bahwa sebagian besar koloni yang menjadi tuan rumah memberikan suara mendukung Konstitusi sebagai hasil dari Perjanjian 2, tetapi jumlah suara di New South Wales belum mencapai jumlah yang diumumkan. Rasio suara positif dan negatif adalah 71.595:66. 228. Warna New South Wales memerlukan beberapa tambahan (perubahan), termasuk lokasi peran federal. Oleh karena itu, karena referendum pertama ini, Konstitusi tidak dapat diadopsi dengan suara bulat. (Siboro, 2016: 1011) Dua Referendum kedua diadakan pada tahun 1899. Queensland juga melakukannya, jadi hanya Australia Barat yang menunda implementasinya. Hasil referendum ini menunjukkan bahwa seluruh koloni telah menyetujui konstitusi federal dan jumlah suara yang mendukung New South Wales telah melebihi jumlah resmi. Jumlah target adalah 80.000, tetapi 107.420 disepakati dalam referendum kedua ini. Oleh karena itu, teks konstitusi yang mengatur penggabungan koloni untuk membentuk federasi yang disebut Federasi Australia memenuhi persyaratan yang harus diberitahukan kepada Pemerintah Inggris untuk diadopsi. (Siboro, 2016:11) Tanpa menunggu Australia Barat, kelima negara jajahan itu mengirimkan naskah konstitusi kepada pemerintah Inggris untuk diundangkan sesuai prosedur yang berlaku saat itu. Pemerintah Inggris kemudian mengeluarkan undang-undang yang mengkritik Konstitusi. "Hukum, termasuk Konstitusi Australia, disahkan oleh Parlemen Inggris pada Juli 1900, tetapi Konstitusi Australia sendiri baru berlaku 1 Januari 1901" (Rival, 1994: 13). Federasi 9



Australia sekarang siap untuk bangkit. Sementara itu, Australia Barat juga mengadakan referendum dengan 44.800 suara mendukung bergabung dengan federasi dan 19.691 suara menentangnya. (Siboro、2016：11） Sehubungan dengan pembentukan Federasi Australia, tampaknya perlu untuk mempertimbangkan karya-karya berikut yang diterbitkan oleh Itiel Bereson dan Simon Rosenblat (1979) dalam Australian Federal Register: By the QUEEN A PROCLAMATION Whereas by an Act of Parliament..." An Act to constitute the Commonwealth of Australia", it is enacted that it shall be lawful for the Queen, with the advice of the Privy Council, to declare by Proclamation, that, on or after a day therein appointed, not being later than One Year after the passing of this Act, the people of New South Wales, Victoria, South Australia, Queensland, and Tasmania, and also, if Her Majesty is satisfied that the people of Western Australia have agreed thereto, of Western Australia, shall be united in a Federal Commonwealth under the name of the Commonwealth of Australia. And whereas We are satisfied that the people of Western Australia have agreed thereto accordingly. We, therefore, by and with the advice of Our Privy Council, have thought bugat to issue this Our Royal Proclamation, and We do hereby declare that on and after the First day of Januari One thousand nine hundred and one the people of New South Wales, Victoria, South Australia, Queensland, Tasmania, and Western Australia shall be united in a Federal Commonwealth under the name of the Commonwealth of Australia, Given at Our Court at Balmoral, this Seventeenth day of September, in the Year of our Lord One thousand nine hundred, and in the Sixty- fourth Year of our Reign. GOD SAVE THE QUEEN! ( Bereson, serta Rosenblat, 1979: 106). Terjemahannya: Oleh RATU Sesuatu PROKLAMASI Mengingat undang- undang yang dikeluarkan oleh Parlemen,." Satu undang- undang yang membentuk Commonwealth of Australia, hingga secara hukum" merupakan legal untuk Ratu, dengan nasihat dari Privy Council( 10



Dewan Penasehat Ratu), melaporkan dengan Proklamasi, kalau pada hari serta sehabis hari yang diresmikan, tidak lebih dari setahun setelah penetapan undang- undang ini, rakyat New South Wales, Victoria, Australia Selatan, Queensland, serta Tasmania, serta pula, bila Yang Mulia Ratu tidak berkeberatan serta rakyat Australia Barat sudah menyetujui pula, Australia Barat, hendak digabungkan dalam satu Persemakmuran Federal( Federal Commonwealth) yang bernama Commonwealth of Australia. Serta sedangkan Ratu tidak memperlihatkan perilaku ragu- ragu, rakyat Australia Barat menyetujui pula penggabungan itu. Oleh sebab itu, Kami, dengan nasihat dari Dewan Penasihat Ratu, sudah memikirkan pantas menghasilkan Proklamasi Kerajaan, serta kami dengan ini melaporkan kalau pada hari serta setelah bertepatan pada 1 Januari tahun 1901, rakyat New South Wales, Victoria, Australia Selatan, Queensland, Tasmania, serta Australia Barat hendak digabungkan dalam satu Persemakmuran Federal yang bernama Commonwealth of Australia, Di informasikan di Istana Kami di Balmoral, pada hari ini 17 September 1900 serta dalam tahun ke- 64 masa pemerintahan Kami. TUHAN MENYELAMATKAN RATU! Dari kutipan berita yang dimuat dalam Federasi Australia, kita dapat melihat bahwa: a) Australia Barat belum mengadakan rujukan, tetapi pemerintah Inggris telah memutuskan bahwa namanya adalah perjanjian kedua, Federasi Australia. b) Orang-orang di Australia Barat diberi kesempatan untuk memilih bergabung atau tidak dengan Federasi Australia. Faktanya, orang-orang Australia Barat memutuskan untuk bergabung sebelum Federasi Australia menjadi kenyataan. c) Deklarasi Pendirian Federasi Australia dideklarasikan oleh Ratu Victoria pada tanggal 17 September 1900. d) Federasi Australia didirikan pada 1 Januari 1901. Dari semua penjelasan di atas, tentu kita dapat melihat bahwa Federasi Australia lahir sesuai dengan kehendak jajahan Inggris di Australia. Selain itu, 11



kita dapat melihat bahwa Konstitusi yang berlaku untuk Federasi Australia dan keputusannya untuk membentuknya terkandung dalam undang-undang Parlemen Inggris. Oleh karena itu, sejarawan Australia melaporkan bahwa federasi baru Australia adalah federasi kolonial pada saat pembentukannya. Dengan kata lain, di sini kami menerima data tentang kelahiran Persemakmuran Australia, nama resmi negara yang disebut Australia. Untuk menyelesaikan kegiatan pembelajaran awal ini, kami menyarankan Anda untuk merujuk pada ringkasan seperti yang ditunjukkan di bawah ini.(Siboro,2016：14 2.2 Federasi Australia Sistem federal banyak digunakan di banyak negara di dunia, salah satunya Australia, namun sistem federal di Australia berbeda dengan di negara lain. Ada ciri dan keunikan yang bisa dipelajari dari sistem Persemakmuran Australia. Sejarah panjang Australia tahun mempengaruhi sistem federal yang ada saat ini, koloni Inggris yang menjadi negara bagian Australia sekarang pada tahun. Pembagian kekuasaan dan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Keberadaan federalisme di Australia Pemerintah pusat dan provinsi masing-masing memiliki kekuasaan. (Holmes J,1984: 412) Persemakmuran Australia telah memastikan bahwa tidak memiliki kekuatan terpadu, sehingga kekuatan dibagi menjadi unit yang berbeda daripada dikonsolidasikan secara terpusat. Kekuasaan pemerintah pusat lebih dari 4.444 hubungan internasional dan peraturan nasional, dan pemerintah negara bagian memiliki hak untuk mengatur warganya secara langsung. Sistem federal Australia tidak selalu berjalan mulus, tetapi pemerintah ini terbukti sangat efektif. Sampai saat ini, Pemerintah Federal masih beroperasi dan tidak berubah, dan Pemerintah Australia dinamis tanpa masalah besar yang menghambat ketahanan Australia sendiri. (Holmes J,1984: 412) 2.2.1 Faktor Pendorong Gerakan Federasi



12



Sebelum koloni Australia mendorong untuk membentuk pemerintahan otonom yang terpisah, Menteri Kolonial Inggris Earl Gray muncul dengan gagasan sebuah lembaga yang disebut Gubernur Jenderal dan Majelis Umum Australia pada tahun 1849. Ide tersebut diusulkan oleh British Parliamentary Committee. (Sumiatie,2015:55) Pada tahun 1850, rancangan undang-undang yang berisi gagasan ini diajukan ke Parlemen Inggris. Namun, itu belum waktunya untuk gerakan aliansi. RUU ini ditolak oleh Parlemen Inggris. (Sumiatie,2015:55) Undang-Undang Pemerintah Kolonial Australia, yang disahkan oleh Parlemen Inggris pada tahun 1850, juga dapat dipandang sebagai “pemikiran sejarah”. Hukum ini digunakan sebagai “dasar hukum untuk pembagian” oleh koloni-koloni yang tidak menyadari bahaya perpecahan pada saat itu. Kirakira 50 tahun sejarah Australia dipenuhi dengan kisah-kisah pemisahan pascahukum. Pada akhir abad ke-19, setiap elemen yang ingin bersatu telah berhasil membangun elemen dasar persatuan Australia. (Sumiatie,2015:55) Berikut merupakan faktor yang mendorong koloni Australia untuk bersatu kembali (Sumiatie,2015:55-56) : a) Munculnya kekuatan Eropa lainnya seperti Jerman dan Prancis di Pasifik dipandang sebagai ancaman bagi semua koloni, dan ada kebutuhan untuk bersatu melawan mereka. b) Keinginan bersama untuk memiliki orang kulit putih di benua itu memicu keinginan untuk mengembangkan aturan terpadu untuk imigrasi orang kulit berwarna, terutama orang Cina, ke negara itu. c) Keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui kerja sama perdagangan diperlukan kesepakatan bersama mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan tarif perdagangan dan cukai antar jajahan. d) Serikat pekerja berkampanye untuk peraturan ketenagakerjaan yang seragam di semua koloni. 13



e) Pengembangan sarana komunikasi dan pertanyaan tentang komunikasi pos dan telegraf. f) Aspek militer dari perlindungan dan keamanan adalah bahwa jika koloni benar-benar diserang oleh musuh, itu akan membutuhkan pangkalan dan garis depan. g) Kebanggaan kami dalam menamai Australia melebihi kebanggaan kami dalam menamai Victoria, Tasmania, dan di tempat lain. 2.2.2 Mewujudkan Federasi Australia Ketika Akhir abad ke-19, banyak politisi kolonial mulai menemukan negara. Selain berbagai faktor, gagasan penyatuan kembali Australia yang terpecah dipengaruhi oleh perkembangan gagasan penyatuan kembali di Eropa,



gagasan dan pelaksanaan penyatuan kembali Italia-Jerman.



(Sumiatie,2015:56) Henry Parkes, seorang politisi terkemuka New South Wales, melihat kembali kesatuan semua koloni dan mengusulkan pembentukan Komisi Federal untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi koloni dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ide Taman tampaknya memiliki dampak yang sangat kuat. Tahun 1885, Pada saat itu Inggris telah dikeluarkannya UU untuk izin Selandia Baru serta Fiji untuk membentuk Federasi Australia disamping 6 koloni Australia. (Sumiatie,2015:56) Henry Parks sendiri sebenarnya tidak mendukung Kongres dan bahkan membujuknya untuk tidak ikut campur dengan New South Wales. Parks berargumen bahwa parlemen itu tidak terdapat kekuatan yang nyata, itu sebenarnya alasan untuk menghalangi pembentukan parlemen federal. Henry Parks telah kembali ke rencana semula. Dia mengulangi semua pertanyaan tentang Federasi Australia dalam pidato yang menarik di Tenterfield, sebuah kota



di



perbatasan



antara



Queensland



(Sumiatie,2015:56) 14



dan



New



South



Wales.



Pada tahun 1890, para pemimpin kolonial bertemu di Melbourne. Keputusan dari pertemuan ini yaitu untuk mengadakan Konferensi Federal Australia pertama di Sydney pada tahun 1891 . Perjanjian Serikat kesatu ini dirancang



untuk



membangun



sistem



konstitusional



Australia



dan



menyerahkannya kepada setiap koloni untuk diratifikasi. (Sumiatie, 2015: 56) Kongres menyelesaikan tugas dengan sukses. Namun, ketika RUU itu diserahkan ke parlemen kolonial masing-masing, terjadi kontradiksi yang cukup sengit. Victoria telah membantah kehadiran Selandia Baru di Persemakmuran. Di New South Wales, masalah federal telah menciptakan kebingungan tentang posisi partai atau kelompok politik di parlemen. (Sumiatie, 2015: 56) Jika Persemakmuran tetap menjadi isu politikus, implementasinya bisa semakin tertunda. Ketika mereka melihat tren ini, orang-orang mulai turun tangan. Liga nasional kemudian dibentuk di beberapa koloni. Mereka mengadakan rapat umum besar-besaran tanpa perhatian 4.444 politisi. Gerakan populer ini didukung oleh Australian Aboriginal Association (ANA), sebuah organisasi orang-orang yang lahir di Australia. Dr. John Quick, utusan khusus Bendigo, seorang anggota terkemuka Persemakmuran, mengusulkan konstitusi baru, mengusulkan agar konstitusi baru disahkan oleh rakyat daripada oleh parlemen kolonial masing-masing. (Sumiatie, 2015: 57) Pedoman dari Ide Quick sebagai berikut : (Sumiatie,2015:57): a) Kekuatan pendorong kontrak harus datang langsung kepada rakyat. b) Sebuah konstitusi baru harus disiapkan oleh Parlemen , yang dipilih langsung oleh rakyat. c) Rancangan Undang-Undang Dasar terbuka untuk umum untuk disetujui atau diberhentikan. d) Jika Konstitusi diadopsi dua kali, atau jika ada banyak koloni, Konstitusi harus diadopsi oleh Parlemen Inggris sebagai hukum kolonial. 15



Akhirnya kepentingan politik dihidupkan kembali dan gerakan federal muncul ke permukaan. Pada tahun 1895, pada usia 80, Parks dinominasikan oleh Edmund Barton sebagai pemimpin gerakan federal. Pemimpin Victoria, Alfred Dikin, menemaninya. Rakyat terus berjuang pada saat itu masingmasing pemerintah kolonial sepakat untuk mengadakan konvensi kedua. (Sumiatie, 2015: 57) Pada pertemuan ke-2, RUU yang disiapkan pada pertemuan ke-1 (1891) difinalisasi dan diperbaiki untuk mewujudkan format dan isi yang diharapkan saat itu. Pertanyaan terbesar yang perlu diselesaikan dalam kompetisi berpegang pada seberapa besar kekuasaan yang harus didelegasikan kepada pemerintah pusat atau federal. Dalam satu negara, terdapat 2 pilihan. Pertama, setiap koloni memiliki kekuatan tertentu. Sisanya adalah pada kebijaksanaan pemerintah federal untuk hati-hati dan tegas menentukan kapasitas yang dibutuhkan. Kedua, menjadi jelas bahwa kekuasaan tertentu didelegasikan Terhadap pemerintah fedralis dan juga terhadap kekuasaan lainya dimiliki oleh pemerintah kolonial. Ini berarti bahwa hak kekuasaan pemerintah negara bagian sangat didukung dan kekuasaan federal dibatasi. (Sumiatie, 2015: 5758) Perjanjian tersebut mendefinisikan sistem pemerintahan di mana pemerintah federal memiliki wewenang atas hal-hal tertentu seperti pertahanan, pajak bea dan cukai, hubungan internasional, perdagangan luar negeri, pos dan telegraf, imigrasi dan transportasi. Semua peraturan perundang-undangan yang relevan dari Badan Legislatif itu sendiri lebih kuat dari peraturan perundang-undangan Badan Legislatif Negara Bagian. Perjanjian itu juga menentukan nama federasi yang akan dibentuk, Federasi Australia. (Sumiatie, 2015: 58) Langkah selanjutnya adalah mengadakan referendum di semua koloni dan menentukan opini publik tentang Konstitusi yang disahkan pada Kongres Kontinental ke-2. Dengan pengecualian NSW, hanya mayoritas sederhana



16



yang diperlukan untuk persetujuan. Di New South Wales, persetujuan minimal 80.000 suara diperlukan. Pada tahun 1898, referendum diadakan di Victoria, Australia Selatan, Tasmania dan New South Wales. Queensland dan Australia Barat telah menunda referendum. (Sumiatie, 2015: 58) Hasil referendum untuk keempat koloni tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini(Sumiatie,2015:58-59) : HASIL REFERENDUM 1898 Nama Koloni



Yang Setuju



Yang Menolak



Victoria



100.520



22.099



AustraliaSelatan



35.800



17.320



Tasmania



11.797



2.716



New South Wales



71.595



66.228



Jumlah



219.712



108.363



HASIL REFERENDUM 1899 Nama Koloni



Suara Yang Setuju



Suara Yang Menolak



Victoria



13.437



791



Australia Selatan



65.990



17.053



Tasmania



152.653



9.805



New South Wales



107.420



82.741



Queensland



38.488



30.996



Jumlah



377.988



141.386



17



Perlu dicatat bahwa kurang dari 60% orang memberikan suara dalam referendum kedua ini, dan kurang dari 60% orang yang benar-benar meloloskannya. (Sumiatie,2015:58-59) Tanpa menunggu Australia Barat, lima koloni mengirimkan rancangan konstitusi federal ke Inggris untuk disetujui oleh Parlemen Inggris. Akhirnya, pada tahun 1900, pemerintah Inggris mengeluarkan undang-undang yang mengizinkan Persemakmuran tanpa Australia Barat. Hukum ini dikenal sebagai Hukum Federal Australia. Sementara itu, referendum diadakan di Australia Barat,



dengan 44.800 suara mendukung dan 19.601 suara



menentang. Ketika Federasi Australia menjadi kenyataan, Federasi terdiri dari enam koloni yang kemudian menjadi negara bagian. (Sumiatie, 2015: 59) Akhirnya, setelah 50 tahun terpecah, gerakan unifikasi Australia berhasil. Federasi Australia menjadi kenyataan pada 1 Januari 1901, sekitar tiga minggu sebelum kematian Ratu Victoria. Pada tanggal 9 Mei 1901, Edward VII, diwakili oleh putranya Duke of York, secara resmi membuka parlemen federal pertama di Melbourne. Perdana Menteri Federasi Baru yang pertama adalah Edmund Barton. Melbourne



sementara menjadi rumah bagi pemerintah



federal sampai pindah ke Canberra pada tahun 1927. (Sumiatie, 2015: 59) 2.3 Sistem Pemerintahan Semenjak muncul atau keluarnya aturan tersebut, maka sistem pemerintahan di Australia mulai berubah. Australia pada saat itu membagi wilayahnya menjadi beberapa negara federasi atau negara bagian. Dimana setiap negara federasi atau negara bagian tersebut mempunyai wewenang atau kekuasaan tersendiri. Akan tetapi, negara federasi atau negara bagian tersebut tetap harus bertanggung jawab kepada pemerintah pusat yaitu negara Australia. Untuk membahas lebih jauh mengenai sistem pemerintahan yang ada pada negara federasi atau negara bagian akan dibahas lanjut dalam pembahasan berikutnya. 2.3.1 Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Federasi



18



Commonwealth of Australia sendiri terbagi menjadi enam negara bagian. Adapun keeanam negara bagian itu antara lain New South Wales, Victoria, Queensland, Australia Barat, Australia Selatan, dan Tasmania. Pada dasarnya, sistem pembagian kekuasaan di Australia terbagai menjadi tiga bagian yaitu pemerintah pusat, pemerintah federal, dan pemerintah negara bagian. Namun di bawah pemerintah negara bagian sebenarnya masih terdapat sebuah badan yaitu pemerintahan lokal. Menurut Bereson dan Rosenblat dalam (Siboro, 2018), mengatakan mengenai kekuasaan yang menjadi tugas dan wewenang daripada pemerintah pusat antara lain: a) Mengurusi urusan luar negeri yang berhubungan dengan pernyataan perang, proses tanda tangan perjanjian, serta mengangkat duta dan perwakilan diplomatik. b) Mengurusi pertahanan. c) Mengurusi perdagangan luar negeri. d) Mengurui komunikasi (pos dan telegraf). e) Mengurusi imigrasi (kebijakan dan bantuan imigrasi). f) Mengurusi



transportasi



(penerbangan,



pelayaran,



jalan,



dan



lain



sebagainya). g) Mengurusi pendidikan (pendidikan tinggi dan bantuan untuk sekolah). h) Mengurusi pembangunan dalam hal ini salah satunya yang berhubungan dengan proyek nasional. i) Mengurusi masalah yang berhubungan dengan Antartika. j) Mengurusi masalah kesejahteraan suku Aborijin. k) Mengurusi urusan perpajakan. l) Mengurusi urusan jaminan sosial. m) Mengurusi urusan kesehatan. Lembaga-lembaga politik di Australia sendiri tidak jauh berbeda dengan yang terdapat di negara-negara lain. Adapun lembaga-lembaga politik yang ada di Australia sendiri terbagi menjadi tiga bagian yaitu lembaga eksekutif,



19



lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Untuk membahas lebih jauh, maka akan dibagi menjadi tiga bagian: A. Lembaga Eksekutif Pada dasarnya, lembaga eksekutif ini dipimpin oleh seorang Gubernur Jenderal yang bertanggung jawab kepada pemerintah Inggris. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, yang menjalankan lembaga eksekutif ini merupakan wewenang dari cabinet yang dipimpin oleh perdana menteri. Dimana mereka itu bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal. Menurut Chauvel dalam (Siboro, 2018), dalam konstititusi, sebenarnya Australia diperintah oleh pemerintah Inggris beserta wakilnya yaitu Gubernur Jenderal. Keduanya mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk mengangkat sekaligus memberhentikan para menteri-menteri sesuai keinginan mereka. Selain itu mereka juga merupakan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Adapun proses dari terbentuknya sebuah kabinet berawal dari sebuah perintah daripada Gubernur Jenderal kepada suatu partai ataupun koalisi partai yang menjadi pemilik kursi terbanyak dalam majelis rendah atau House of Representatives. Apabila dalam suatu pemilu, mayoritas pemenang dalam parlemen sebelumnya berhasil menduduki kembali kursi mayoritas, maka perdana menteri dapat tetap bertahan. Akan tetapi jika sebaliknya maka kabinet lama harus mempersiapkan segala kebutuhan untuk proses pelaksanaan sertijab atau serah terima jabatan. Saat menyusun sebuah kabinet, perdana menteri di Australia harus memperhatika beberapa hal, antara lain: 1. Menghitung berapa jumlah menteri yang berasal dari anggota senat atau majelis tinggi. Dimana mereka nanti diharapkan bisa untuk melindungi kepentingan pemerintah. 2. Menteri-menteri yang dipakai berasal dari tiap-tiap negara bagian. 3. Harus terdapat menteri yang mewakili aspirasi kaum wanita.



20



Yang perlu diketahui bahwa, pihak oposisi di Australia juga membentuk sebuah kabinet bayangan. Hal tersebut menjadi keunikan tersendiri daripada negara Australia. B. Lembaga Legislatif Penyebutan untuk lembaga legislatif yang ada di Australia disebut dengan The Federal Parliament atau parlemen federal dan The Parliement of The Commonwealth atau parlemen persemakmuran. Menurut Rivai dalam (Siboro, 2018), penyebutan lain dari parlemen federal ini adalah parlemen pusat. Dengan adanya dua dewan dalam parlemen Australia itu biasanya disebut dengan bicameral system. Kedua majelis tersebut merupakan House of Representatives yang jika dalam bahasa Indonesia disebut dengan majelis rendah dan majelis tinggi atau biasa disebut dengan senat. Keanggotaan daripada kedua majelis tersebut didapat melalui proses pemilu. Namun, proses pemilu dari kedua majelis tersebut sangatlah berbeda. Jika dalam majelis rendah, sistem pemilunya diadakan dengan membagi tiaptiap negara bagian menjadi beberapa tempat atau daerah sesuai dengan jumlah penduduk dengan cara preferensial. Sedangkan untuk memilih anggota dari majelis tinggi atau senat dilakukan dengan cara menbuat tiaptiap negara bagian dan teritori sebagai daerah pemilu dengan banyak calon. Proses pemilu untuk mengisi kursi daripadai majelis rendah atau House of Representatives diadakan dalam tiga tahun sekali, untuk waktunya ditentukan oleh perdana menteri. Sedangkan untuk anggota senat dipilih untuk masa jabatan selama enam tahun. Tugas senat atau senator sendiri mempunyai peran untuk melindungi kepentingan negara bagian yang diwakilinya. Didalam sejarah politik negara Australia, pemilihan umum (pemilu) merupakan letak dasar daripada legitimasi pemerintah. Rakyat Australia secara umum dan partai politik secara khusus begitu percaya dengan adanya proses pemilihan umum. Partai yang kalah dalam pemilu dapat menerima 21



kekalahan mereka dengan lapang dada tanpa adanya protes ekstra parlementer. Yang perlu diketahui adalah proses pemilu di Australia sendiri merupakan sebuah kewajiban. Pemerintah di negara Australia mengadakan denda bagi rakyatnya yang mempunyai hak untuk memilih namun tidak melakukan proses pemilihan. Begitupun juga dengan rakyatnya, mereka mayoritas mengharamkan untuk “golput”, meskipun masih banyak masa atau rakyat yang bodoh amat dan acuh tak acuh terhadap pemerintahan di Australia. C. Lembaga Yudikatif Lembaga peradilan yang tertinggi yang terdapat di Australia yaitu Mahkamah Agung Australia biasa disebut dengan High Court of Australia. Mahkamah Agung di di Australia memiliki tugas untuk menangani berbagai kasus kasasi dan kasus tingkat federal atau kasus yang berkaitan dengan konstitusi sebagai wewenang daripada High Court. Menurut Rivai yang mengutip pendapat P.H. Lane dalam (Siboro, 2018), kasus-kasus yang menjadi hak dan wewenang daripada Mahkamah Agus di Australia, antara lain: a) Menangani kasus yang berhubungan dengan perjanjian internasional. b) Menangani kasus yang berhubungan dengan pihak-pihak konsulat. c) Menangani kasus yang berhubungan dengan pemerintah Commonwealth sendiri ataupun pihak yang mengatasnamakan sebagai Commonwealth. d) Menangani kasus sengketa antar negara bagian. e) Menangani kasus yang melibatkan warga dengan pegawai pemerintah. f) Menangani kasus yang berhubungan dengan konstitusi. g) Menangai kasus yang muncul sebagai suatu akibat dari proses pelaksanaan hukum negara persemakmuran atau Commonwealth law. h) Menangani kasus yang berhubungan dengan perkapalan dan kelautan.



22



Yang perlu diketahui bahwa, di bawah peradilan tinggi atau High Court of Australia terdapat dua peradilan lain, yaitu Federal Court of Australia dan Family Court of Australia. Di dalam Federal Court of Australia masih terdapat lagi dua bagian peradilan yaitu peradilan bagian umum (General Division) dan peradilan bagian industri (Industrial Division). Menurut Rivai dalam (Siboro, 2018), Family Court of Australia mempunyai wewenang dalam menangani kasus antara lain sebagai berikut: a) Matrimonial Causes. Berhubungan dengan perselisihan serta kasus perceraian, kasus penyelesaian sengketa harta kekayaan antara istri dan suami, kasus yang berkaitan dengan sengketa anak akibat perkawinan. b) Menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan anak-anak, dan lain sebagainya. 2.3.2 Pemerintahan negara-negara bagian Berdasarkan penjelasan pada pembahasan sebelumnya dapat diketahui bahwa secara toeri kekuasaan, pemerintah yang berada di negara bagian mempunyai kekuasaan atau wewenang yang lebih besar daripada kekuasaan atau wewenang pemerintah di negara federal. Jika dilihat secara hukum atau konstitusi, wewenang yang dimiliki pemerintah negara bagian dapat mengatur segala hal yang tidak ada dalam pemerintahan negara federal. Menurut pendapat Bereson dan Rosenbalt (Siboro, 2018), beserta juga pendapat dari Rivai (Siboro, 2018), terdapat beberapa wewenang atau kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah negara-negara bagian. Diantaranya: a) Pemerintah negara bagian berhak memelihara ketertiban serta keamanan, dimana hal tersebut meliputi sebuah pembentukan dan melakukan pembinaan terhadap polisi, kemudian juga berhak melakukan pengawasan



23



tindakann kejahatan atau kriminalitas, juga mencegah terjadinya sebuah kecelakaan. b) Pemerintah negara bagian berhak melakukan pembangunan, dimana mereka berhak untuk melakukan penjualan tanah, membangun sebuah bagunan berupa gedung-gedung. c) Pemerintah negara bagian berhak melakukan pemeliharaan bagi kehidupan suku aborigin. d) Pemerintah negara bagian berhak melakukan pemeliharaan serta melakukan sebuah perlindungan untuk kesehatan lingkungan. e) Pemerintah negara bagian berhak mengadakan sebuah pengadaan jasa seperti menyediakan penyaluran listrik, air minum, gas, serta kebersihan. f) Pemerintah negara bagian berhak mempunyai hak untuk melakukan pembangunan dan pengadaan rumah bagi rakyat. g) Pemerintah negara bagian berhak membuat aturan bagi pemerintah lokal. h) Pemerintah negara bagian mempunyai hak untuk membangun fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan lain sebagainya. i) Pemerintah negara bagian mempunyai hak untuk mengadakan fasilitas transportasi seperti jalan raya, kereta api, dan lain sebagainya. j) Pemerintah negara bagin mempunyai hak untuk meningkatkan fasilitas pendidikan seperti pendidikan dasar, menengah, dan pelatihan keguruan. k) Pemerintah negara bagian mempunyai hak untuk membuat peraturan untuk negara bagian dan segala hal yang berkaitan dengan masyarakat yang ingin tinggal di negara bagian tersebut. l) Pemerintah negara bagian mempunyai hak untuk melakukan kegiatan perindustrian dan kegiatan-kegiatan bisnis atau komersial. m) Pemerintah negara bagian mempunyai hak untuk membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. n) Pemerintah negara bagin mempunyai hak untuk melakukan penentuan standarisasi. o) Pemerintah negara bagian mempunyai hak untuk mengadakan sebuah fasilitas atau tempat yang berhubungan dengan keolahragaan atau rekreasi. 24



Pelaksanaan pemerintahan yang ada di negara bagian terlihat sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang teradapat di negara Ingrris. Umumnya, bentuk atau sistem pemerintahan yang ada di negara-negara bagian tidak mempunyai perbedaan



yang cukup signifikan dengan sistem



pemerintahan sebelum diberlakukannya Commonwealth of Australia. Mereka bersepakat untuk tidak memasukkan perdana menteri beserta kabinetnya sebagai pelaksana eksekutif ke dalam undang-undang. Pada tiap-tiap negara bagian mempunyai seorang pemimpin yang dikepalai oeleh seorang guberner sebagai wakil daripada gubernur jenderal. Dalam kegiatan sehari-hari pemerintahan dilaksanakan atau diemban oleh cabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Di Australia, seorang perdana menteri yang memimpin negara bagian disebut sebagai Premier. Perdana menteri atau Premier di tiap negara bagian berasal dari suatu partai politik atau penggabungan (koalisi) dari beberapa partai politik yang menjadi mayoritas di dalam parlemen. Parlemen yang mempunyai kendali atas kekuasaan legislatif di tiap-tiap negara bagian terdiri dari dua badan dewan. Namun, hal tersebut sedikit berbeda dengan yang ada di negara bagian Queensland. Pada masa sebelumnya, Queensland juga pernah menerapkan parlemen mempunyai dua dewan. Akan tetapi hal tersebut berubah semenjak tahun 1922. Sejak tahun tersebut Queensland tidak lagi menerapkan parlemen menjadi dua dewan melainkan hanya menggunakan satu dewa yang disebut dengan Legislative Assembly. Di Australia, dewan majelis terbagi menjadi dua bagian yaitu majelis rendah dan majelis tinggi. Penyebutan untuk nama-nama majelis di tiap-tiap negara bagian di Autralia sendiri terdapat perbedaan. Di negara bagian Victoria, Australia Barat, dan New South Wales, menyebut majelis tinggi dengan sebutan



Legislative Council, untuk



majelis



rendah mereka



menyebutnya dengan sebutan Legislative Assembly. Sedangkan di Tasmania



25



serta di Australia Selatan, penyebutan untuk majelis tinggi adalah Legislative Council. Namun, untuk penyebutan majelis rendah dikedua negara bagian tersebut adalah House Assembly. Di dalam setiap pemerintahan yang ada di negara bagian, sebenarnya masih terdapat suatu pemerintahan yang mempunyai tingkatan lebih rendah, yaitu pemerintah lokal atau Local Government. (Siboro: 2018). Didalam Local Government atau pemerintahan lokal tersebut dikepalai atau dipimpin oleh soerang Major atau walikota beserta dengan Local Council atau dewan lokal. Dalam kegiatan pemerintahannya, pemerintah lokal yang terdapat di tiap negara bagian tersebut mendapatkan pengawasan dari menteri pada tingkat negara bagian yang mempunyai tugas atau berada dibidang pemerintahan lokal. Seorang menteri yang membidangi pemerintahan lokal di beberapa negara bagian mempunyai wewenang untuk membubarkan dewan lokal apabila dewan lokal tersebut terbukti gagal atau tidak berhasil dalam melaksanakan kegiatan atau tugas-tugas pemerintahan. Adapun wewenang yang dimiliki atau diemban oleh pemerintah lokal menurut Rivai dalam (Siboro: 2018), antara lain: a) Melakukan penerangan dan kebersihan jalan. b) Menyediakan jasa pelayanan air bersih. c) Menyediakan tempat untuk pembuangan sampah. d) Melakukan perawatan terhadap jalan-jalan lokal. e) Menyediakan tempat kesehatan untuk anak/bayi. f) Melakukan perawatan terhadap taman dan perkebunan. g) Menyediakan jasa pendaftaran anjing. h) Menyediakan jasa untuk menangkap binatang yang tersesat. i) Bertanggung jawab atas sarana olah raga dan rekreasi. j) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan parkir kendaraan. k) Ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan sebuah kota. l) Mengadakan suatu perpustakaan untuk umum.



26



m) Melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan atau aturan untuk mendirikan suatu bangunan. Untuk merealisasikan segala tugas yang diemban oleh pemerintahan lokal tersebut, mereka mendapatkan suntikan dana melalui proses pemungutan pajak, lalu juga bisa mendapatkan dana dari pemerintah negara bagian ataupun dari negara federal. Di negara bagian juga terdapat dewan yang bertugas sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif yang disebut dengan State Supreme Court atau Mahkamah Agung Negara Bagian. STRUKTUR PEMERINTAHAN DI AUSTRALIA Tingkat



Eksekutif



Legislatif



Yudikatif



Jumlah



Pemerintaha



Pemerintaha



n



n Lokal



Commonwea



Gubernur



1. Senat



lth of



Jenderal,



2. House of



Australia



Perdana



Representative



Menteri,



s



High Court of



872



Australia



Kabinet New South



Gubernur,



1. Legislative



Wales



Premier,



Council



Kabinet



2. Legislative



State Supreme



214



Court



Assembly Victoria



Gubernur,



1. Legislative



Premier,



Council



Kabinet



2. Legislative



State Supreme



210



Court



Assembly Australia



Gubernur,



1. Legislative



Barat



Premier,



Council



Kabinet



2. Legislative



27



State Supreme Court



139



Assembly Queensland



Gubernur, Premier,



1. Legislative Assembly



State Supreme



134



Court



Kabinet Australia



Gubernur,



1. Legislative



Selatan



Premier,



Council



Kabinet



2. House



State Supreme



122



Court



Assembly Tasmania



Gubernur,



2. Legislative



Premier,



Council



Kabinet



2. House Assembly



Pemerintahan



Mayor or



Aldermen in



Lokal



Local Council



Council



28



State Supreme Court



46



BAB 3. PENUTUP 3.1 Kesimpulan Bangsa Australia yang dominan berkulit putih dan mempunyai sosial budaya dan sosio politik berlatar balik Inggris yang terkategori Barat sebagaimana kita tahu berusia ini, bermula dari koloni Inggris yang lahir pada tahun 1788 serta diberi nama New South Wales. Di luar permukiman yang mula mula ialah Port Jackson yang tumbuh jadi Kota Sydney saat ini, setelah itu lahir pula permukiman permukiman baru semacam Tasmania yang semula bernama van Diemens Land( mulai semenjak 1804), Queensland yang semula bernama Distrik Moreton Bay( mulai semenjak tahun 1824), Victoria yang semula bernama Distrik Port Phillip( mulai semenjak tahun 1834/ 1835). (Siboro, 2016:14) Pada awal mulanya, van Diemens Land( Tasmania), Distrik Moreton Bay( Queensland), serta Distrik Port Phillip( Victoria), terletak di dasar administrasi New South Wales. Tasmania baru dilepaskan dari administrasi New South Wales pada 1825, lagi Victoria serta Queensland tiap tiap pada 1850 sebagaimana tercantum dalam Australian Colonies Government Act dan pada tahun 1859. (Siboro, 2016:14) Berbeda dengan Tasmania, Victoria, serta Queensland, di tempat yang setelah itu tumbuh jadi Kota Perth saat ini telah mulai lahir permukiman baru semenjak tahun 1829. Pemukiman ini kemudian menjadi Australia Barat (Western Australia). Pada tahun 1836, dengan memblokir 300.000 mil persegi wilayah New South Wales, sebuah pemukiman baru dibangun, awalnya berpusat di kota Adelaide, dan kemudian di koloni Inggris yang sekarang menjadi Australia Selatan. Sejarah novel Australia oleh penulis, terutama Bab IV). (Siboro, 2016: 15) Undang-Undang Pemerintah Kolonial Australia disahkan oleh Parlemen Inggris pada tahun 1850. Ini termasuk empat koloni Inggris independen: New South Wales, Tasmania, Australia Selatan, dan Australia Barat. Jumlah koloni telah meningkat dari satu menjadi lima, dan hukum kolonial Australia telah 29



memisahkan Victoria dari New South Wales. Pada tahun 1859, Queensland sekali lagi dipisahkan dari New South Wales. Oleh karena itu, jumlah seluruh koloni Inggris di Australia adalah enam. (Siboro, 2016:15) Australian Colonial Government Act, khususnya yang dibuat oleh Pemerintah Inggris, memberikan kebebasan untuk menggunakan warna sebagai dasar hukum bagi semua koloni Australia. Menurut pemerintah mereka sendiri, mereka diatur menurut situasi dan preferensi individu. Ini berarti bahwa pemerintah Inggris memberi setiap koloni Australia otonomi yang cukup besar. (Siboro, 2016: 15) Tawaran otonomi ini disambut dan dilaksanakan oleh New South Wales pada tahun 1855, Victoria, Tasmania dan Australia Selatan pada tahun 1856, Queensland pada tahun 1859 dan Australia Barat pada tahun 1890. Hasilnya, enam koloni lahir, masing-masing berdiri sendiri dan terpisah dari koloni lainnya. Inilah sebabnya mengapa beberapa sejarawan Australia menafsirkan hukum kolonial Australia sebagai "kecelakaan sejarah". Karena hukum memberi setiap koloni kemampuan untuk memerintah secara terpisah. Artinya, Australia terbagi menjadi enam koloni hidup yang terpisah satu sama lain. Oleh karena itu, istilah "kecelakaan sejarah" masuk akal dalam artian kesatuan dan keutuhan Australia sebagai sebuah negara, seperti yang kita lihat sekarang ini. (Siboro, 2016: 1516) Koloni awalnya tidak menyadari kehilangan itu. Dan bahaya mengkritik hidup mereka dalam kehidupan yang terfragmentasi seperti itu. Selama sekitar 50 tahun sejarah Australia, ada cerita tentang perpecahan. Namun dalam 20 tahun terakhir abad ke-19, terutama dalam dekade terakhir, pemahaman dan gerakan untuk mengintegrasikan enam koloni sudah mulai muncul. Gerakan ini tidak hanya diprakarsai oleh para politisi dan tokoh-tokoh yang memegang kendali pemerintahan, tetapi juga oleh mereka yang ingin bersatu dalam bentuk federasi. Gerakan populer ini didukung oleh Australian Aboriginal Association (ANA), sebuah organisasi orang-orang yang lahir di Australia. (Siboro, 2016: 16) Sehubungan dengan upayanya untuk mengintegrasikan enam koloni dalam bentuk federal, Perjanjian Federal Australia ditandatangani di Sydney pada tahun 30



1891 untuk mengembangkan Pemerintah Australia atau Sistem Konstitusional dan menyerahkannya kepada setiap koloni untuk disetujui. Perjanjian awal ini memenuhi tujuannya, tetapi hasil kerjanya diserahkan ke Parlemen untuk disetujui di masing-masing koloni, menyebabkan berbagai hambatan dan menunda pembentukan federasi yang diinginkan untuk beberapa waktu. (Siboro, 2016:16) Perjanjian federal kedua dilaksanakan pada tahun 18971898. Kesepakatan kedua ini terdiri dari tiga tahap yang berlangsung di tiga lokasi berbeda: Adelaide, Sydney dan Melbourne. Perjanjian federal kedua ini melengkapi dan menyempurnakan hasil dari perjanjian federal pertama. Terinspirasi oleh Konstitusi Amerika Serikat dan Kanada, terinspirasi oleh tradisi pemerintah Inggris, referendum (mungkin) untuk mengesahkan dan / atau mengubah undangundang seperti yang berlaku di Swiss pada saat berakhirnya Perjanjian Federal Kedua ini. Diadopsi, rancangan Konstitusi Australia dirancang dan diserahkan ke semua koloni untuk diratifikasi melalui referendum. Perjanjian federal kedua ini juga menetapkan nama federal, Federasi Australia. (Siboro, 2016: 17) Setelah dua kali referendum (1898 dan 1899), rancangan konstitusi Federasi Australia diadopsi oleh warga negara Australia dari semua koloni kecuali Australia Barat dan Inggris untuk persetujuan akhir. kepada pemerintah.(Siboro, 2016: 17) Pada Juli 1900, Parlemen Inggris mengesahkan undang-undang yang menggabungkan Konstitusi Australia, yang mulai berlaku hanya pada 1 Januari 1901. Sementara itu, Australia Barat juga mengadakan referendum dan setuju dengan Commonwealth. Bergabunglah dengan Australia. Pada tanggal 17 September 1900, Ratu Victoria mengumumkan pembentukan Federasi Australia. Itu mulai berlaku pada 1 Januari 1901. Federasi Australia terdiri dari enam koloni yang kemudian menjadi negara bagian: New South Wales, Tasmania, Victoria, dan Australia Selatan. , Queensland dan Australia Barat. (Siboro, 2016: 17)



31



Untuk menyimpulkan rangkuman ini, saya kira kita perlu menyegarkan ingatan kita tentang faktor-faktor yang mengilhami gagasan dan gerakan membentuk Federasi Australia: a) Munculnya kekuatan-kekuatan Eropa lainnya di Pasifik, seperti Jerman dan Prancis.Itu dianggap sebagai ancaman bagi seluruh koloni. b) Keinginan bersama mereka untuk memastikan bahwa daratan dipenuhi secara eksklusif oleh orang kulit putih mendorong keinginan untuk menciptakan kondisi yang seragam bagi para imigran dari ras kulit berwarna, terutama Cina. c) Keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui kerjasama perdagangan memerlukan pengaturan bersama tentang bea dan cukai untuk perdagangan antarkolonial. d) Kesediaan serikat pekerja untuk mencari kondisi kerja yang seragam di semua koloni. e) Hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan sarana komunikasi dan surat pos dan telegram. f) Aspek militer pertahanan dan perdamaian membutuhkan kehadiran seorang komandan, garis depan, ketika koloni diserang oleh musuh. g) Kebanggaan menjadi Australia melebihi kebanggaan Victoria, Tasmania, dan istilah regional lainnya. Sejauh ini, kegiatan pembelajaran pertama telah berakhir. Anda harus siap untuk menjelajahi kegiatan pembelajaran kedua untuk mempelajari lebih lanjut tentang sistem pemerintahan Australia. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kedua, terlebih dahulu lakukan latihan-latihan berikut untuk menyempurnakan penjelasan data yang disajikan pada kegiatan pembelajaran pertama ini. Kami menyarankan Anda melakukan latihan berikut tanpa melihat teks lagi. Namun, jika Anda mengalami kesulitan melakukan ini, periksa tanda-tanda prosesnya. (Siboro, 2016:18) Sistem federal banyak digunakan di banyak negara di dunia, salah satunya Australia, namun sistem federal di Australia berbeda dengan di negara lain. Ada 32



ciri dan keunikan yang bisa dipelajari dari sistem Persemakmuran Australia. Sejarah panjang Australia tahun mempengaruhi sistem federal yang ada saat ini, koloni Inggris yang menjadi negara bagian Australia sekarang pada tahun. Pembagian kekuasaan dan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Keberadaan federalisme di Australia Pemerintah pusat dan provinsi masing-masing memiliki kekuasaan. (Holmes J,1984: 412) Persemakmuran Australia telah memastikan bahwa tidak memiliki kekuatan terpadu, sehingga kekuatan dibagi menjadi unit yang berbeda daripada dikonsolidasikan secara terpusat. Kekuasaan pemerintah pusat lebih dari 4.444 hubungan internasional dan peraturan nasional, dan pemerintah negara bagian memiliki hak untuk mengatur warganya secara langsung. Sistem federal Australia tidak selalu berjalan mulus, tetapi pemerintah ini terbukti sangat efektif. Sampai saat ini, Pemerintah Federal masih beroperasi dan tidak berubah, dan Pemerintah Australia dinamis tanpa masalah besar yang menghambat ketahanan Australia sendiri. (Holmes J,1984: 412)



33



DAFTAR PUSTAKA Siboro, J.2016. Sejarah Australia dari Terbentuknya Commontwealth of Australia sampai dengan terbentuknya kerja sama regional dengan Negara-negara Asia dan Pasifik. Yogyakarta: Ombak. Sumiatie.2015. Sejarah Australia dan Ocenia.Palarangkara:Universitas PGRI Palarang kara J,Holmes.1984. The Australian federalism System. International Political Science Review , Vol. 5, No. 4 (hal412)



34